Tag Archives: Pendidikan

Kenapa Pendidikan Ingin Semakin Tinggi?

Saat seseorang yang telah bekerja sambil menempuh pendidikan di sebuah perguruan tinggi maka biasanya seseorang ini akan mengambil kelas karyawan. Untuk sebagian orang mungkin akan berpikir buat apa kuliah lagi jika sudah bekerja. Apa tidak cape gitu bekerja sambil kuliah? Bagaimana cara mengatur waktunya? Pasti itu akan timbul dari seseorang yang berpikiran jika menempuh pendidikan di  bangku kuliah itu tidak ada gunanya jika sudah mendapat pekerjaan. Selain itu juga mungkin akan muncul pertanyaan buat apa ya seseorang yang sudah bekerja ini kuliah lagi? Ada 3 hal yang membuat seseorang yang sudah mendapat pekerjaan mengambil pendidikan di sebuah perguruan tinggi diantaranya adalah :

  1. Ingin Mendapat Gelar Akademik

Alasan seseorang mengambil pendidikan di perguruan tinggi sambil bekerja adalah untuk mendapat gelar akademik. Misal seseorang yang bekerja itu hanya lulus SMA dan ingin mendapat sebuah gelar akademik misal Ahli Madya atau Kesarjanaan.  Dan menurut beberapa orang gelar akademik ini merupakan sebuah gengsi atau prestise.

  1. Ingin Naik Jabatan

Seseorang yang telah bergelar kesarjanaan strata satu dan sudah bekerja di sebuah perusahaan kadang ada yang mengambil kuliah lagi untuk mendapat gelar kesarjanaan strata dua. Hal ini dilakukan seseorang ini setelah dia mendapat gelar kesarjanaan strata duanya itu agar bisa naik jabatan di tempatnya bekerja.

  1. Ingin Mendapatkan Pekerjaan Dan Penghasilan Yang Lebih Baik

Alasan lain seseorang yang sudah bekerja tapi mencari ilmu lagi di bangku kuliah adalah untuk bisa mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. Jenjang pendidikan yang ditempuh seseorang memang akan menentukan posisi kerja seseorang di suatu tempat yang juga akan mempengaruhi kepada penghasilan bulanannya.

Itulah 3 hal yang membuat seseorang yang sudah mendapatkan pekerjaan namun mengambil pendidikan lagi di perguruan tinggi.

The post Kenapa Pendidikan Ingin Semakin Tinggi? appeared first on Devari.

Belajar Filsafat, Hendak Menjadi Apa?

Belajar filsafat di zaman sekarang dianggap sebagai hal yang aneh.

Pak Wawan, begitu saya memanggilnya. Bapak dua anak asal Jembrana ini saya kenal sekitar dua tahun lalu melalui Facebook. Ia pengusaha yang suka menulis. Bacaan, pengetahuan, dan pergaulannya sangat luas.

Ia penulis tetap majalah Wartam, majalah Hindu yang kini berkembang menyebarkan pengetahuan agama dan filsafat bagi masyarakat.

Pak Wawan pemegang ijazah master ilmu agama dan kebudayaan, yang berguna bagi hobi menulisnya selain sibuk mengurus perusahaan. Ia senang berdiskusi dan ngobrol ngalor-ngidul. Tak hanya dengan para pemikir dan cendikiawan tetapi juga dengan anak-anak muda, di mana ia menularkan dan berbagi pengetahuan.

“Memauk,” begitu ia mengistilahkannya.

Beberapa waktu lalu saya mampir ke rumahnya, setelah mengambil honor tulisan ke kantor redaksi koran di bilangan Padangsambian, Denpasar. Kami berbincang panjang tentang banyak hal; kebanyakan soal filsafat. Jadilah jebolan universitas bertemu dengan pemuda yang ‘hampir’ lulus universitas bertemu dan “memauk”, diselingi isapan rokok dan secangkir kopi.

Ia memberi masukan berarti untuk saya soal bahasa dalam tulisan dan saya senang sekali dikritiknya. Jadi tak sekadar puja-puji dan ucapan selamat di media sosial yang saya dapat saat mempublikasikan tulisan saya.

Sarjana dan Otodidak

Di Bali, tak banyak pengusaha yang mempunyai hobi menulis. Jika pun ada bisa dihitung dengan jari. Terlebih yang mengambil studi hingga strata dua atau tiga. Biasanya, mereka yang melanjutkan studi ke tingkat lanjut adalah pendidik atau PNS yang meningkatkan kompetensi dan sertifikasi.

Berbeda dengan Pak Wawan. Ia menuntut ilmu murni untuk meningkatkan pengetahuan dan penguasaan terhadap berbagai teori sosial dan humaniora.

Menurutnya, itu sangat berguna bagi hobi menulisnya. Gelar pendidikan yang didapat bisa jadi hanyalah sebuah formalitas. Beberapa kawan menyarankannya melamar menjadi dosen, tetapi ia belum mau karena minat utamanya adalah wirausaha.

“Saya masih banyak tanggungan, menghidupi keluarga. Jika menjadi dosen itu hanya memenuhi ego pribadi saya tanpa melihat kenyataan bahwa ada anak dan istri yang perlu dinafkahi,” begitu ia berujar.

Saya beberapa kali menemui orang seperti Pak Wawan, yang giat menuntut ilmu baik pada insitusi formal seperti universitas maupun belajar sendiri secara otodidak. Keduanya menurut saya sama, karena belajar sejatinya tak harus di sekolah dan universitas.

Pak Wawan mengaku, dengan banyak membaca berbagai ragam buku ia mendapat pengetahuan berlimpah. Ditambah dengan pergaulan intelektual baik di kampus maupun di luar kampus. Hal tersebut diakuinya memberi dampak besar bagi karier menulisnya.

Pak Wawan salah satu contoh orang yang selalu belajar meskipun telah tamat dari universitas. Meski telah meraih gelar tinggi tak membuatnya berhenti menuntut ilmu dan menggali diri. Ijazah dan gelar pendidikan yang dimiliki tak membuatnya berpuas diri. Ia seorang sarjana sekaligus otodidak.

Perbedaan keduanya hanyalah soal ijazah. Jika menuntut ilmu di universitas mendapat ijazah sebagai tanda kelulusan sedangkan bagi yang belajar secara non-formal atau otodidak tidak mendapatkannya. Dalam banyak kasus kaum otodidak bahkan mempunyai kemampuan yang melebihi tamatan universitas.

Kenapa demikian? Saya pikir karena kaum otodidak lebih bebas mengeksplorasi ilmu tanpa sekat-sekat seperti yang ada di universitas. Sejauh pengalaman saya yang pernah mengenyam bangku universitas, ilmu yang didapat di universitas begitu parsial, sesuai dengan disiplin ilmu yang diminati.

Bahkan, tak jarang menumbuhkan sikap “fanatik” terhadap jurusan atau program studi yang dimasuki, sehingga buku-buku yang dibaca hanya seputar disiplin ilmu yang dipelajari .

Tak mau membaca buku di luar disiplin ilmu yang digeluti. Padahal, untuk mengkaji sebuah fenomena sosial misalnya kita perlu disiplin lintas-ilmu sehingga tulisan atau karya akademik menjadi lebih tajam dan bersifat holistik atau menyeluruh.

Pada Pak Wawan, ia sejak lama mengandrungi dan menekuni ilmu filsafat. Menurutnya, ilmu filsafat memberinya cara berpikir kritis dan terstruktur. Lebih jauh lagi, ilmu filsafat membuatnya paham cikal-bakal pengetahuan yang ada di dunia sebab ilmu filsafat adalah ibu dari segala ilmu.

Ilmu filsafat membuatnya makin dalam melihat segala sesuatu, yang awalnya sebelum mengenal filsafat pandangannya seperti kebanyakan orang hanya di permukaan.

Filsafat; barang aneh?

Namun, belajar filsafat di zaman sekarang dianggap sebagai hal yang aneh, di tengah-tengah budaya massa di mana orang tak mau berpikir yang rumit. Alhasil, filsafat identik dengan ilmu orang tua dan serius. Bahkan, oleh beberapa pihak dianggap sebagai hal berbahaya karena membuat seseorang menjadi atheis. Menyangsikan banyak hal termasuk keberadaan Tuhan.

Anggapan yang belum tentu benar, sebab jika melihat etimologi, filsafat berasal dari kata “philo” atau ilmu dan “sofia” yang berarti kebijaksanaan. Filsafat adalah ilmu tentang kebijaksanaan, atau dengan kata lain dengan mempelajari ilmu filsafat seseorang diharapkan menjadi bijaksana.

Mengapa ilmu filsafat tak berkembang khusunya di negara dunia ketiga seperti Indonesia? Salah satunya adalah ketidakjelasan arah atau ketidakterhubungan antara dunia pendidikan dengan realitas konkret kontemporer.

Trayektori Pendidikan

Wahyu Budi Nugroho, Sosiolog Universitas Udayana menyebutnya sebagai “trayektori pendidikan”. Timbulnya trayektori pendidikan ditengarai oleh perceraian antara teori dengan praksis yang kemudian memunculkan klasifikasi ilmu ke dalam dikotomi low science dan high science.

“Persoalan menjadi kian pelik manakala dihadapkan pada tatanan kapitalisme-lanjut yang begitu mensakralkan ukuran-ukuran ekonomi sehingga beberapa ilmu pengetahuan (disiplin) dirasa tak lagi relevan keberadaannya. Hal inilah yang nantinya memunculkan problem “alienasi nilai guna ilmu pengetahuan,” katanya.

Di sisi lain, posmodernitas yang memayungi tatanan kapitalisme-lanjut turut memicu kontestasi antara legitimasi dengan otodidaktisme yang berujung pada diskursus seputar kepakaran formal dan non-formal.

Wahyu menjelaskan, tak dapat dipungkiri, usaha guna merujuk perceraian antara teori dengan praksis telah diupayakan oleh banyak pihak (pemikir), beberapa di antaranya seperti; Immanuel Kant, Karl Marx, Nietzsche, Frankfurt Schule, Ali Syariati, dan Pierre Bourdieu.

Namun, pada akhirnya, perceraian tersebut ajeg terjadi jua.

Menurutnya, memang persoalan terkait bukan disebabkan oleh kurang matang, sistematis, dan “meyakinkannya” berbagai pemikiran serangkaian tokoh di atas, melainkan lebih pada fakta kehidupan artifisial yang diciptakan oleh aparatus-aparatus spat-kapitalismus dalam payung (pos) modernitas.

“Hal inilah yang kemudian turut menyebabkan terjadinya dikotomi antara low science dengan high science dalam dunia pendidikan,” ujarnya.

Wahyu menuturkan, pertanyaan yang kerap menyeruak kala seseorang tengah berjibaku dengan ilmu-ilmu yang terklasifikasi dalam low science adalah “hendak menjadi apa?” Low science bisa dimisalkan seperti filsafat, antropologi, dan sosiologi.

“Lebih jauh, mari mulai dengan satu pernyataan: “Menjadi seorang filsuf”, agaknya pernyataan tersebut begitu abstrak. Menjadi filsuf, untuk apa? Seberapa besar kemungkinan profesi tersebut akan memberikan penghasilan berlimpah? Atau jangan-jangan, tak ada lagi profesi filsuf di era sekarang?” pungkasnya.

Dunia Sunyi

Hal lainnya, kata Wahyu, seberapa besar kemungkinan profesi tersebut akan memberikan penghasilan berlimpah? Atau jangan-jangan, tak ada lagi profesi filsuf di era sekarang? Serangkaian pertanyaan tersebut kiranya bakal muncul tatkala pernyataan di atas tercetus—menjadi seorang filsuf.

Dan memang, profesi sebagai filsuf tak lagi diakui masyarakat di era sekarang, jikapun ada profesi tersebut merupakan “achieved status”, artinya memerlukan berbagai “kualifikasi formal” guna menyandangnya, ambilah misal Romo Magnis, S. T. Sunardi, dan Yasraf Amir Piliang yang telah diakui sebagai para filsuf tanah air, kesemuanya lahir dari rahim pendidikan formal, menyandang gelar doktor atau profesor, memiliki karya-karya yang terjamin secara ilmiah-akademis, dan berbagai kualifikasi formal-akademis lainnya.

Ilmu filsafat dan “filsuf” adalah dunia yang sunyi. Tak heran, karena kurangnya peminat jurusan filsafat di sebuah universitas di Indonesia ditutup. Tak punya nilai jual. Hanya segelintir orang yang mau suntuk dan tekun mempelajarinya. Mungkin hanya Pak Wawan dan teman-teman diskusinya, larut dalam pemikiran sarat renungan saat bertemu dan “memauk” bersamanya. [b]

The post Belajar Filsafat, Hendak Menjadi Apa? appeared first on BaleBengong.

Kegairahan Pers Pelajar Bali Menekuni Jurnalisme

Sebagian pemenang Kording tingkat SMP yang diikuti sekolah luar Bali

Menjadi juri di sebagian perhelatan event Presslist oleh Madyapadma Journalistic Park SMA Negeri 3 Denpasar kadang menekan jiwa. Apakah kita sudah membuat karya jurnalistik sebaik kawan-kawan pers pelajar SMP dan SMA ini?

Mari tengok karya anak SMP yang berlaga di lomba Koran Dinding (Kording) tahun ini, Presslist ke-9. Tema besarnya, Menjalin Indonesia. Tantangannya, bagaimana tim Kording merespon isu ini dengan situasi sekitarnya. Bagaimana praktik toleransi, kebanggaan menjadi Indonesia, dan pembelaan pada isu-isu yang membuat Indonesia ini kaya dengan keragamannya.

Anak-anak usia di bawah 16 tahun ini bahkan ada yang membuat liputan utama soal wacana kebangsaan dan ancaman organisasi kemasyarakatan yang mengancam kebhinekaan. Ada juga yang membuat survei di sekolah, apa yang mereka cari jika berteman. Salah satunya muncul soal kesamaan agama. Walau masih terasa diarahkan atau ingin verbal menulis soal kebangsaan, upaya mereka mempelajari isu ini pasti bukan hal gampang.

Menjalin Indonesia tak hanya soal keragaman etnis, nasionalisme, dan jargon kebangsaan. Namun soal keadilan sosial, akses jaminan kesehatan apakah sudah adil, dan hal-hal keseharian lainnya. Termasuk hak anak-anak akan lapangan sepak bola yang aman atau jalur sepeda ke sekolah, kan.

Di rubrik lain juga membuat tertegun, misalnya di Tajuk Rencana tentang apa sikap redaksi atas Laput yang mereka buat. Juga karya-karya di rubrik Resensi. Karena buku yang dikupas sama, saya buru-buru pinjam bukunya di panitia.

Buku berjudul Bali Punya Nilai karya Wayan Bagus Perana Sanjaya, siswa SMAN 3 Denpasar ini untungnya bisa dilahap dalam 30 menit, kumpulan opini yang mudah dibaca. Semua artikel resensi peserta Kording menarik, membuat ingin membaca bukunya. Isinya juga menggugah, bagaimana anak muda melihat bagian dari basa basi Bali, mengutip judul buku Aryantha Soetama.

Nominasi dan pemenang lomba Kording bisa dilihat di website Madyapadma ini, unit kegiatan siswa yang fokus pada jurnalistik dan penelitian. Sementara untuk lomba majalah tingkat SMP juara 1 diraih Progress dari SMP Cipta Dharma, juara 2 GANA SPENUDA dari SMP Nusa Dua Kuta Selatan, dan juara 3 Genitri dari SMP Negeri 9 Denpasar.

Sedangkan juara lomba karikatur diraih oleh A.A Gede Bayu Tridivtha Wiradiningrat dari SMK Bali Dewata sebagai juara 1, Putu Garas Prahmantara dari SMK TI Bali Global Denpasar sebagai juara 2 dan Wanda Muthia Almirasari dari SMA Negeri 6 Denpasar sebagai juara 3. Kartunis Jango Paramartha, pendiri majalah Bogbog menjadi juri dan pelatih workshop karikatur.

Puncak Presslist tahun ini pada 2 September lalu juga heboh, sama dengan perhelatan tahun-tahun sebelumnya. Kerja besar karena diluncurkan aneka karya serius. Kalau membaca ringkasan acara di bawah ini, bahkan bisa capek duluan.

Tim Madyapadma merilis MP News (Koran Madyapadma) versi online yang diterbitkan sejak tahun 2010 hingga edisi tahun 2018 berjumlah 66 edisi, Kemudian peluncuran 9 buku terbaru karya anak-anak pegiat Madyapadma yang dibuat sendiri, tidak mencetak dalam jumlah massal.

Sebanyak 9 buku yang dibuat sendiri tanpa cetak secara massal yang dirilis saat puncak Presslist 9 dan YSA 6.

Walikota Denpasar IB Dharmawijaya Mantra menyerahkan Hak Kekayaan Intelektual digital (e-HKI) untuk karya siswa SMA Negeri 3 Denpasar yang telah berlomba di event Internasional. Selanjutnya ada pameran poster ilmiah Bali Youth International Exhibition (BYRIE) berisi rangkuman hasil penelitian pelajar 11 negara yang akan dipilih poster terbaik.

Dalam rangkaian Presslist juga dihelat lomba film dalam Youth Sineas Award (YSA) ke-6. Mereka menghelat Bioskop Trisma (Bisma) pemutaran film karya Madyapadma.

Kalian pemimpin Indonesia saat era keemasan, 25 tahun lagi. Tetap berakar dan rendah hati, eda ngaden awak bisa, depak anake ngadanin,” seru Ida Bagus Sudirga, Kepala Sekolah SMAN 3 Denpasar soal kalimat petuah yang bermakna biarkan orang lain yang menilai ini.

Cok Istri Mega Wulandari, Ketua Panitia Acara Presslist 9 dan YSA 6 ini bersemangat memandu rekan-rekannya selama perhelatan yang menguras tenaga di sela-sela waktu sekolah sampai sore ini.

Youth Sineas Award tahun ini diikuti fiksi 52 film dan 29 film dokumenter. “Ada total 801 orang yang terlibat,” urainya riang.

Aula SMAN 3 Denpasar yang kerap menjadi pusat kegiatan puncak terlihat penuh dengan deretan karya aneka lomba. Makin ramai dengan belasan anak-anak pers pelajar yang melakukan lomba reportase lapangan. Gairah yang makin sulit ditemukan di jurnalis media-media mainstream.

The post Kegairahan Pers Pelajar Bali Menekuni Jurnalisme appeared first on BaleBengong.

Mengenali Diri Sendiri, Upaya Cegah Pengangguran

Kenapa job fair belum menjawab tingginya angka pengangguran di Bali?

Tingginya angka pengangguran di Bali menjadi persoalan tak hanya bagi pemerintah, tetapi juga pelaksana pendidikan, seperti sekolah dan universitas. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, pada tahun 2017 jumlah pengangguran di Bali sebanyak 36.143 orang, dan angka tertinggi ditempati kota Denpasar yakni 13.556 orang.

Denpasar sebagai ibu kota provinsi Bali menjadi kota tujuan migrasi tak hanya dari kabupaten/kota lain di Bali, tetapi juga dari provinsi lain seperti Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemerintah Provinsi Bali dan Kota Denpasar sejatinya telah melakukan terobosan dan program untuk mengurangi pengangguran dengan mengadakan job fair. Kegiatan yang diadakan sekali atau dua kali dalam setahun ini bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di Bali. Namun, upaya tersebut tampaknya belum mampu menekan angka pengangguran.

Menjadi pertanyaan kenapa langkah pemerintah tersebut belum bisa menekan angka pengangguran. Job Fair atau pameran bursa kerja, sebagai mana tujuan awalnya mempertemukan perusahaan sebagai penyedia lapangan kerja dengan para pencari kerja dari berbagai latar belakang pendidikan sebenarnya merupakan program bagus. Di setiap berita media massa di Bali tentang job fair, kegiatan ini sangat diminati pencari kerja terbukti dengan jumlah peserta yang mencapai angka ratusan.

Ini menunjukkan peminat job fair sangat banyak, sebagian besar adalah lulusan baru universitas, SMA, dan SMK yang sedang mencari pekerjaan. Kenyataannya, jumlah pencari kerja belum sebanding dengan lapangan pekerjaan yang ada.

Hal ini bisa dijadikan salah satu hipotesis penyebab pengangguran di Bali. Setiap tahun, sekolah dan universitas meluluskan anak didiknya yang mencapai jumlah ribuan bahkan ratusan ribu orang jika digabung semuanya.

Saya sering bertanya saat meliput seremonial wisuda: mau ke mana para sarjana setelah lulus?

Hal yang pasti tentunya mereka akan mencari pekerjaan, berebut dengan ratusan hingga ribuan pencari kerja lain yang kini tak hanya berasal dari Bali tetapi juga dari luar Bali. Syukur jika dapat. Jika tidak, terpaksa menunggu nasib baik atau berakhir menjadi pengangguran. Satu hal yang tak mengenakan. Terlebih jika mengingat lamanya waktu untuk menempuh pendidikan serta tenaga dan materi yang tak sedikit demi mendapat sebuah gelar pendidikan.

Kondisi ini diperparah dengan mentalitas “priyayi”, pilih-pilih pekerjaan karena gelar.

Banyak lulusan universitas tak mau mengambil pekerjaan yang menurut mereka tak sesuai gelar mereka dan melahirkan sikap gengsi dan tak realistis. Tak mau bekerja di bidang pekerjaan yang dipandang “rendah”. Misalnya pekerjaan di sektor informal, meskipun jelas-jelas mereka butuh pekerjaan sehingga lebih memilih menjadi pengangguran.

Pengangguran terdidik, menurut istilah kini, menyebut pengangguran yang merupakan lulusan diploma atau universitas yang diperkirakan setiap tahun di Indonesia penambahan jumlah penggangguran terdidik ini menembus angka 66.000 orang.

Jumlah yang tak sedikit, memang.

Perlu terobosan baru untuk mengatasi hal ini. Misalnya, memberikan pengetahuan tentang kewirausahaan sejak dini yang menjadi program pemerintah saat ini.

Namun, menurut saya itu tidak mudah. Sebagian besar masyarakat terutama para siswa masih berpegang pada pola pikir “bekerja pada orang” bukan bekerja mandiri dan menciptakan lapangan kerja. Kewirausahaan masih menjadi sesuatu yang baru. Identik dengan kelompok masyarakat tertentu yang memang sejak usia dini di keluarga dididik menjadi wirausahawan dan ketika dewasa saat lulus sekolah menerapkan pendidikan tersebut, bekerja mandiri sebagai wirausahawan.

Bakat dan Minat

Hal lain selain menumbuhkan jiwa kewirausahaan menurut saya yang perlu menjadi perhatian adalah pendidikan, yang pada masa sekarang selalu dikaitkan dengan sekolah dan guru. Ada sesuatu yang dilupakan bahwa orang tua juga bertanggung jawab terhadap pendidikan anak.

Peran keluarga pada tumbuh kembang seorang anak sangat besar. Orang tua tak bisa begitu saja menyerahkan tugas pendidikan kepada guru di sekolah, terutama soal pengenalan diri pada anak. Sedari dini, hendaknya orang tua membekali anak dengan pengetahuan tentang identifikasi diri, potensi dan bakat apa saja yang terlihat menonjol pada anak dan memupuk potensi dan bakat tersebut hingga anak beranjak dewasa.

Misalnya, jika sejak kecil bakat yang dimiliki anak di bidang musik orang tua bisa menyediakan fasilitas pendukung. Misalnya, mengikutsertakan anak les atau kursus musik, agar bakat dan potensi yang dimiliki anak makin terasah sehingga ketika dewasa kelak ia bisa menggunakan potensinya untuk dijadikan sebuah profesi, menjadi seniman musik atau pengajar di bidang musik.

Nena Mawar Sari, psikolog RSUD Wangaya Denpasar menjelaskan, bakat adalah sesuatu yang dianugerahi oleh alam tentang sesuatu hal yang mungkin tidak diketahui individu bersangkutan. Lain halnya dengan minat yang mengandung arti sesuatu yang disukai dan belum tentu individu memiliki bakat pada apa yang ia sukai.

Kadangkala, seseorang terjebak pada minat orang lain. Misalnya mempunyai ayah yang berprofesi sebagai dokter makan anaknya mesti mengikuti jejak ayahnya menjadi dokter tanpa ia memikirkan apakah anaknya mempunyai bakat di bidang tersebut atau tidak, apakah anaknya berminat atau tidak.

Menurut Nena, pemahaman inilah yang harus kita coba jernihkan, bahwa setiap individu mempunyai bakat dan minat. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Bakat bisa diketahui melalui observasi orang tua pada anaknya. Misalnya seorang anak di bidang matematika kurang tapi di bidang seni bagus, terkadang orang tua menyebut anaknya bodoh jika tak pandai matematika atau bahasa Inggris.

“Di Indonesia banyak orang tua yang menganggap seni atau sastra nomor sekian, yang penting pintar matematika dulu baru dianggap pandai. Itulah yang menjadi mental block individu dan bersikap menunggu atau menuruti pandangan orang tua,” ujarnya.

Nena menambahkan, jika seorang anak sudah tahu bakat dan minatnya maka ia akan tumbuh menjadi individu kreatif. Kalau pun ia tidak bekerja di perusahaan, misalkan memiliki bakat bisnis dan tak punya bakat di bidang menghitung tapi ia punya kemampuan merancang atau desain maka ia bisa saja membuka usaha sesuai bakat dan minatnya.

Dikaitkan dengan sistem pendidikan di Indonesia, Nena melihat di Indonesia kurikulum pendidikan yang didapat siswa masih general, dan anggapan bahwa siswa pandai adalah ia yang memiliki nilai tinggi di bidang matematika, fisika, atau bahasa Inggris tanpa melihat misalnya seorang siswa pandai berdebat atau mengambar.

Nena menambahkan jika pandai di bidang tertentu seperti seni, misalnya pintar menari atau menyanyi, masih dianggap hal kesekian dan belum dianggap sebagai prestasi belajar. Tapi saat ini itu sudah mulai berkurang karena adanya peminatan atau penjurusan misalkan pada kelas VII di SMP ada peminatan kulikuler, jika seorang siswa berminat di bidang bahasa misalnya maka akan masuk ke kelas atau ekstrakulikuler di mana ia bisa belajar lebih banyak tentang bahasa.

“Itu menunjukkan mulai adanya apresiasi positif dari nilai akademik selain ilmu eksak, meski masih dianggap sebelah mata dan hanya sebagai syarat berjalannya kurikulum,” katanya.

Bagi para orang tua, untuk mengenali bakat dan minat anak menurut Nena mereka pertama harus memahami bahwa setiap individu mempunyai bakat yang berbeda, tidak bisa disamaratakan antara si kakak atau si adik, si teman maupun orang tua sekalipun. Setiap anak lahir dengan individual yang utuh, punya gift atau bawaan yang sudah dipunyai sejak lahir dan itu harus dihargai dan diterima dengan terbuka.

Kedua, orang tua mesti mulai memfasilitasi atau men-support dan mengarahkan anak supaya apa yang menjadi bakat dan minat anak sehingga anak benar-benar serius menjalani bakat dan minatnya. Ketika si anak serius menjalani apa yang ia suka dan minati dna mendapat dukungan dari keluarga tentu akan menjadi suatu prestasi.

“Banyak orang yang tak sadar bakat dan minatnya. Setelah dites, misalnya ada hasil tes berkaitan dengan indoor atau outdoor atau analitik, itu bisa menunjukkan apakah seseorang lebih senang berbicara dengan orang lain dan menyukai bidang sosial, itu kan menjadi petunjuk dari tes bakat tersebut, yang berguna dalam upaya mengenali diri,” pungkasnya.

Alhasil, jika seseorang mengetahui minat dan bakatnya sejak dini bisa dipastikan ia akan lebih mudah mengetahui potensi yang dimiliki dan tak salah misalnya dalam memilih jurusan saat kuliah atau bidang pekerjaan yang akan digeluti.

Jika dikaitkan dengan fenomena pengangguran tentu ini bisa menjadi indikator bagi individu untuk bisa memilih pekerjaan sesuai bakat dan minatnya sehingga tak ada lagi bidang pekerjaan yang tak sesuai atau tak nyambung dengan studi yang ditempuh, misalnya seorang sarjana pertanian bekerja di bank atau seorang sarjana antropologi bekerja sebagai marketing atau sales perusahaan makanan, sesuatu yang banyak kita ditemui di kehidupan nyata. [b]

The post Mengenali Diri Sendiri, Upaya Cegah Pengangguran appeared first on BaleBengong.

Menelusuri Keterkaitan Pendidikan Kespro dan Peristiwa Penelantaran Bayi

Pernah senewen membaca berita peristiwa penelantaran bayi? Siapa yang akan muncul dalam berita penangkapan pelakunya? Sudah pasti sang ibu.

Demikian juga jika ada peristiwa perkosaan yang berujung kehamilan pada anak, siapa yang banyak dikabarkan? Kemungkinan si ibu, jika pelajar berisiko putus sekolah. Entah dikeluarkan dari sekolah atau mengundurkan diri.

Kenapa peristiwa-peristiwa itu terjadi? Bagaimana latar belakang peristiwanya? Ada apa di baliknya? Pertanyaan-pertanyaan ini didiskusikan dalam forum diskusi yang difasilitasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Denpasar pada 31 Juli lalu di Kubu Kopi.

Wahyu Budi Nugroho, Sosiolog Universitas Udayana memulai dengan membahas Perspektif Sosiologis Kehamilan Tak Diinginkan (KTD). Ia mengajukan dua pertanyaan kunci. Pertama, apabila ada remaja putri hamil, prianya bertanggung jawab, apakah remaja putri ini akan menggugurkan kandungannya? Kedua, apabila ada remaja putri hamil, tidak punya suami, dan masyarakat tidak menyalahkannya, apakah remaja putri ini akan menggugurkan kandungannya?

Mari rehat sejenak, dan jawab pertanyaan di atas.

Barangkali Anda ingin merespon istilah dulu. Sejumlah peserta diskusi juga mengajukan kritik pada istilah KTD. Ada yang ingin menyebutkan “kehamilan” saja tanpa embel-embel tak direncanakan. Tujuannya, mengurangi stigma.

Wahyu mengingatkan KTD bukanlah fenomena yang baru saja terjadi dewasa ini di tanah air, melainkan telah lama, hanya saja ditutup-tutupi. Dahulu, raja selalu mempunyai gundik-gundik, yakni anak-anak perempuan di bawah umur yang juga menjadi “pelayan seks”. Di era penjajahan Jepang, pengalaman jugun ianfu menyebabkan banyak wanita Indonesia menjadi korban KTD dan ditolak kembali ke keluarganya, pada berbagai momen kerusuhan tanah air seperti DOM (Daerah Operasi Militer), Reformasi 1998, dan lain-lain. Tak sedikit pula wanita tanah air yang menjadi korban KTD. Pada era sekarang, dimana segalanya mulai terbuka, pelaporan kasus-kasus KTD pun semakin marak.

Hubungan seks yang menyebabkan KTD, tambah Wahyu, bukanlah soal tindakan ini “dosa” atau “tidak dosa”. Baik kedua belah pihak sama-sama tahu jika tindakan itu dilarang oleh agama. Persoalannya adalah, lingkungan sosial memberikan pengaruh lebih besar sehingga hubungan seks di luar nikah dianggap sebagai sesuatu yang wajar, dimaklumi, bahkan membudaya.

Di sisi lain, masyarakat kita cenderung masih menabukan seks, hal ini justru memicu remaja untuk “coba-coba”. Penempatan wanita sebagai korban KTD, menurut Wahyu, disebabkan oleh relasi kuasa yang tak seimbang antara pria dengan wanita. “Di sisi lain, media juga memiliki sumbangsih besar terkait hal ini, bagaimana wanita selalu ditampilkan secara subordinat dari pria misal dalam sinetron, film, dan lain-lain,” serunya.

Solusi KTD

Wahyu menawarkan sejumlah solusi dalam bingkai peristiwa ini. Pertama, solusi personal

jika kehamilan di luar nikah, keduanya harus bertanggung jawab. Tanggung jawab kesiapan tubuh, maupun tanggung jawab kesiapan psikologis.

Pendidikan seks bisa menjawab persoalan di atas, menyangkut konsekuensi hubungan seks, kesadaran akan relasi kuasa, keharusan saling menghormati dalam hubungan seks, dan yang tak kalah penting seks harus dilakukan secara sadar berikut dengan kesepakatan bersama.

Kedua, ia menyebut solusi untuk LSM, menyediakan shelter atau tempat menampung para korban KTD. Tempat penampungan ini harus memenuhi segala kebutuhan korban, terutama kebutuhan untuk menutupi rasa malu. Kemudian diperlukan pula konseling untuk menumbuhkan kembali rasa percaya diri korban, betapa dirinya berharga, dan juga dipersiapkan untuk kembali ke keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini, keluarga juga harus disiapkan untuk menerimanya.

Ketiga, solusi negara. Menurutnya, negara juga harus mendukung pemulihan korban KTD. Negara harus memiliki kebijakan (SOP) untuk menangani kasus semacam ini. Misalnya pemulihan pendidikan korban, pemulihan kerja, dan lain-lain. Bahkan, negara bisa bertindak lebih jauh dengan menerapkan affirmative justice, semisal menekan sektor swasta untuk memberikan “jatah” kesempatan kerja bagi korban KTD, seperti di isu disabilitas.

Sayangnya, dalam sebagian besar peristiwa, jika kasus KTD telah selesai secara hukum, maka persoalan KTD pun dianggap telah selesai. “KTD memiliki dampak jangka panjang bagi korban. Negara belum memikirkan kelanjutan pendidikan korban, juga lapangan pekerjaan bagi korban,” ingatnya.

Misalnya kasus W.A, hakim hanya melihat tindakan W.A yang menggugurkan kandungan dan membuang bayi, namun tak melihat psikologis W.A. Bahwa ia adalah korban perkosaan.

Ia mengapresiasi negara-negara maju yang telah memiliki kebijakan untuk menangani KTD, umumnya dengan konseling berbasiskan pro-choice. Korban KTD diberikan kebebasan memilih untuk melanjutkan kehamilannya, atau melakukan termination/ed (aborsi/pengguguran), disertai pengetahuan berbagai konsekuensinya. Apabila korban memilih aborsi, namun tindakan yang sama (KTD) terulang lagi di kemudian hari, maka akan lebih disarankan birth control ke depannya.

Nah, bagaimana praktik di lapangan? Apakah skenario-skenario solusi tadi bisa atau ada peluang dilaksanakan? Gusti Ayu Agung Y. Marhaeni adalah pendamping korban di salah satu unit pemerintah bernama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Denpasar. Sejumlah kasus kekerasan terkait yang menarik perhatian masyarakat luas karena jadi headline di media adalah penusukan bayi dan pembuangan bayi.

Beberapa korban bahkan tidak tahu dirinya hamil, tiba-tiba flek dan keluar bayi,” ingat Marhaeni soal latar belakang miskinnya pengetahuan kesehatan reproduksi para korban. Akhirnya, ketidaktahuan dan shock ini lah yang membuat mereka berpikiran sempit, membuang bayinya. Ironisnya banyak perempuan muda yang tak didampingi pasangannya saat melakukan ini. Sementara korban sekaligus pelaku ini pasti menjadi target penangkapan. “Ada yang takut melihat laki-laki, takut dan trauma lihat darah,” lanjutnya. Terlalu banyak kisah memilukan dari kejadian seperti ini.

Sejauh ini penanganan yang dilakukan pada kasus seperti ini adalah memberikan konseling psikologis. Di Bali, ada lembaga yang memberikan pelayanan rumah singgah, sebuah ruang yang sangat penting di tengah tekanan tinggi untuk korban. Dalam situasi seperti ini ada yang harus cuti dari sekolah, sambil menunggu bayi lahir.

Ima, anak muda Bali yang kini kuliah di Jogja menyatakan keheranannya kenapa dalam kasus seperti ini korban malah dilecehkan. Oleh negara, masyarakat, dan lingkungannya. Ia mengaku memilih kebijakan pro-choice, ketika anak perempuan bisa memilih penanganan atas kehamilannya dengan pertimbangan keselamatan dan kesehatan.

Demikian juga Damar, laki-laki muda lain yang berbicara di forum ini. “Saya marah banget, saya mau meledak. Kenapa masih terjadi di masa sekarang?” keluhnya. Ia marah pada diri sendiri juga situasi yang membuat sebayanya masih ada yang buta kesehatan reproduksi dan pendidikan seksualitas.

Rofiki Hasan, wartawa senior di Bali ini melihat masalahnya sangat mendasar, yakni menilai seks dan seksualitas itu tabu. Padahal ini sesuatu yang alami, kehamilan sesuatu yang wajar, dan harus mendapat layanan kesehatan. “Terlalu bermoral, hanya dilihat dari ukuran itu, jadinya ditutup-tutupi,” urainya. Media menurutnya berperan besar dalam pelanggengan tabu ini karena kerap mengutip narasumber moralis dan politikus yang tak relevan. Akhirnya jadi komoditas, mencari eksistensi dari peristiwa yang membutuhkan penanganan terpadu.

Menelusuri akar masalah

Dikutip dari BBC.com https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-43317087, pada laporan tahunannya, Komnas Perempuan mencatat ada 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani selama 2017. Sebagai perbandingan, pada 2016, tercatat ada 259.150 kasus kekerasan.

Namun, menurut Komisioner Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin, data ini tidak bisa semata dilihat sebagai adanya peningkatan jumlah kekerasan, melainkan sebagai peningkatan dalam hal pelaporan dan semakin banyaknya korban yang berani melapor atas berbagai kekerasan yang terjadi.

Salah satu yang menonjol atau menjadi sorotan khusus adalah munculnya inses (incest: seks dengan orang tua atau keluarga kandung) sebagai bentuk kekerasan tersendiri yang dilaporkan, dan pelakunya adalah ayah atau paman. Menurut Komnas Perempuan, pada tahun 2017 terdapat angka kekerasan terhadap anak perempuan yang lebih tinggi dibanding 2016, yaitu sebanyak 2.227 kasus (sedangkan tahun 2016, yaitu 1.799 kasus), dan dari kasus kekerasan itu, ada 1.200 kasus incest yang dilaporkan.

Dalam kasus-kasus inses, gambaran pelaku berdasarkan urutan terbanyak termasuk ayah kandung (425 orang), paman (322), ayah tiri (205), kakak kandung (89), dan kakek kandung (58), sementara jumlah terbanyak pelaku seksual di ranah privat, paling banyak dilakukan oleh pacar (1.528 orang) dan suami (192).

Sementara itu, sepanjang 2017, ada lebih dari 5.000 kasus kekerasan terhadap istri yang dilaporkan ke lembaga pemerintah seperti polisi atau ke lembaga penyedia layanan seperti rumah sakit. Selain itu, ada lebih dari 2.000 kasus kekerasan dalam pacaran yang dilaporkan.

Dalam peringatan Women’s March tahun ini kembali muncul kritik pada sejumlah regulasi yang malah menekankan moralitas. Misalnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Pekerja Rumah Tangga, serta Rancangan KUHP yang dinilai bermasalah dengan perluasan pasal soal zina dan larangan distribusi alat kontrasepsi atau pendidikan kesehatan reproduksi.

Penyelesaian masalah jika semata dilihat dari persoalan moral adalah pernikahan. Ini juga salah satu yang mendorong pernikahan anak. Sejumlah penelitian menyebut buruknya dampak pernikahan anak ini.

Sebuah laporan hasil kerja sama antara United Nations Children’s Fund (UNICEF) dengan BPS menyajikan perkawinan usia anak dan keterkaitannya dengan aspek pendidikan dan

tingkat kesejahteraan. Sumber data utama yang digunakan adalah hasil survei yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu Survei Ekonomi Nasional (Susenas) 2008 2012 dan Sensus Penduduk (SP) 2010.

Laporan ini memberikan lima rekomendasi untuk mencegah stagnasi upaya penurunan pernikahan usia anak. Di antaranya, 1) meningkatkan intervensi untuk perlindungan anak perempuan usia 15-17 tahun, dengan fokus utama penyelesaian sekolah menengah; 2) menangani norma sosial dan budaya yang menerima atau melestarikan praktik terssebut dengan orang tua, guru, keluarga besar,dan tokoh agama. Kemudian 3) menangani kerentanan akibat kemiskinan dengan menciptakan lebih banyak kesempatan bagi anak-anak perempuan untuk mengakses pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan ekonomi.

The post Menelusuri Keterkaitan Pendidikan Kespro dan Peristiwa Penelantaran Bayi appeared first on BaleBengong.