Tag Archives: Pendidikan

Inilah Referensi untuk Belajar Bahasa Bali

Saya mendapat pesan dari seorang siswi yang tidak saya kenal.

Isinya, pada baris pertama ia memperkenalkan diri dengan singkat dan sopan. Baris selanjutnya mengejutkan seperti petir di siang bolong: Ia bertanya secara serius kaidah fonologi dan morfologi bahasa Bali dan mengeluhkan sangat sedikitnya referensi linguistik atau kebahasaan Bahasa Bali.

Tidak banyak mahasiswa/i yang pernah saya ajar (selama saya menjadi dosen lingustik di Universitas Pendidikan Ganesha ketika baru dibentuk Jurusan Bahasa Bali di sana) seserius siswi yang bertanya lewat Facebook Messenger ini.

Anak didik seperti ini, yang sangat serius ingin belajar bahasa Bali melalui pendekatan linguistik, adalah kabar baik, tapi bisa jadi kabar buruk buat guru Bahasa Bali yang pengetahuan atau pemahaman lingusitiknya kurang memadai.

Sekalipun demikian, maksudnya, sekalipun tidak bisa menjawab atau menjelaskan perihal linguistik secara memadai kepada anak didik yang serius sekelas ini, bantulah memberi dengan referensi.

Jangan kecewakan anak-anak didik yang serius berminat pada Bahasa Bali.

Zaman sekarang, di tengah limpahan sampah sosmed, ternyata banyak sekali tumbuh anak-anak didik yang “canggih” mengalahkan guru Bahasa Bali dalam hal menulis aksara di atas daun lontar, membaca kidung dan menyanyikan kakawin, nembang arja dan berbakat mendongeng.

Ini tentu kabar baik.

Sebuah oase di tengah kekhawatiran kepunahan bahasa dan sastra Bali. Guru Bahasa Bali kekinian sepantasnya optimis, dan bisa senyum, sekaligus dituntut makin aktif. Tidak ada tuntutan seorang guru Bahasa Bali untuk menjadi guru serba bisa (nembang, kidung, kakawin, mabasan, nyurat lontar dll), cukuplah menjadi bimbing dan pendamping.

Pembimbing yang sabar dan banyak senyum. Jangan pernah melukai atau mencederai mereka dengan ‘ngambros-ambros’ ke mereka: Menemukan anak-anak yang bersemangat belajar bahasa dan seni budaya Bali di era kekinian “buduh ngecel gadget” adalah sebuah keajaiban.

Jangan pernah underestimate kepada anak-anak didik atau anak-anak muda yang wajah dan tampilannya kekinian. Mereka punya potensi mengungguli generasi kita yang jadul dibanding mereka.

Agar bisa jadi Guru Bahasa Bali Keren (juga bagi dosen-dosen Bahasa Bali), salah satunya, saya sarankan, ngiring download dan baca serta sebar buku PDF terkait Bahasa Bali ini yang tersedia online ini.

Jadikan referensi pengajaran dan berikan/share ke anak-anak didik PDF-nya.

Silahkan unduh dan sebar seluas-luasnya:

1. Struktur Bahasa Bali (1981) karya I Wayan Bawa (1981), terbitan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Silakan unduh di sini.

2. Morfologi Kata Sifat Bahasa Bali (1991) karya Denes, I Made dan Reoni, Ketut and Jendra, I Wayan and Madera, Nengah and Suasta, Ida Bagus Made terbitan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta.

Silakan unduh di sini.

3. Morfologi Kata Benda Bahasa Bali (1991) Denes, I Made and Reoni, Ketut and Pasmidi, Made and Jendra, I Wayan and Putra, Bagus Nyoman terbitan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta.

Silakan unduh di sini.

4. Sistem Perulangan Bahasa Bali (1984) karya Wayan Bawa, diterbitkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Silakan unduh di sini.

5. Masalah Pembakuan Bahasa Bali (1975) karya Bagus, I Gusti Ngurah, ed. terbitan Balai Penelitian Bahasa Singaraja, Singaraja.

Silakan unduh di sini.

6. Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa (1978) karya Bagus, I Gusti Ngurah and Ginarsa, I Ketut, terbitan Balai Penelitian Bahasa Bali, Singaraja.

Silakan unduh di sini.

7. Makudang-Makudang Drama Bali (2013) karya Sukayana, I Nengah and Purwiati, Ida Ayu Mirah and Partami, Ni Luh and Budiasa, I Made and Negari, Ni Putu Ekatini, terbitan Balai Bahasa Provinsi Bali, Denpasar.

Silakan unduh di sini.

8. Kamus Bahasa Indonesia Bali A-L (1998) oleh Denes, I Made and Purwa, I Made and Nyeneng, I Gede and Sunandhi, I Made and Merta, I Ketut, terbitan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta.

Silakan unduh di sini.

9. Kamus Bahasa Indonesia Bali L-Z (1998) oleh Denes, I Made and Purwa, I Made and Nyeneng, I Gede and Sunandhi, I Made and Merta, I Ketut, terbitan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta.

Silakan unduh di sini.

10. Struktur Novel Dan Cerpen Sastra Bali Modern (1985) karya Ketut Ginarsa, Ketut Ginarsa and Made Gosong, Made Gosong, terbitan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Silakan unduh di sini.

11. Sintaksis Bahasa Bali (1983) karya I Wayan Bawa, diterbitkan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Silakan unduh di sini.

12. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Bali dengan Huruf Latin (2013) oleh Ida Ayu Mirah Purwiati, terbitan Balai Bahasa Provinsi Bali

Silakan unduh di sini.

13. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Bali dengan Huruf Latin (2005) karya C. Ruddyanto, terbitan Balai Bahasa Denpasar.

Silakan unduh di sini.

14. Kamus Budaya Bali : Bidang Istilah Musik Tradisional Bali (2008) karya Candrawati, Ni Luh Komang, terbitan Balai Bahasa Denpasar, Denpasar.

Silakan unduh di sini.

15. Bebek Punyah (2004) karya Taro, Made, terbitan Pusat Bahasa, Jakarta.

Silakan unduh di sini.

16. Satua-Satua Bali (2011) dikumpulkan oleh I Nengah Tinggen, diterbitkan Balai Bahasa Denpasar.

Silakan unduh di sini.

Tugas guru tak pernah selesai belajar tentunya dan itu sangat didukung oleh perkembangan bertumbuhnya referensi yang tersedia online. Beberapa buku PDF di atas, sekalipun bukan buku-buku terbitan baru, semoga bisa menghibur dan memperkaya pengetahuan para guru (dan penyuluh) Bahasa Bali.

Selamat menyongsong anak-anak muda cerdas dan anak-anak didik yang kreatif. [b]

Catatan: Tulisan ini pertama kali terbit sebagai catatan harian Sugi Lanus di Tatkala.

The post Inilah Referensi untuk Belajar Bahasa Bali appeared first on BaleBengong.

Instalasi Seni untuk Mengembalikan Bahasa Bali

Seni menjadi alat efektif untuk mengampanyekan perlunya bahasa Bali ke anak-anak muda. Foto Santana Ja Dewa.

Anak-anak muda Bali makin lupa pada bahasa sendiri.

Saat ini, makin banyak anak muda tidak percaya diri menggunakan bahasa Bali sebagai alat komunikasi. Mungkin mereka merasa kurang kekinian atau bahkan menganggapnya kuno. Bahasa Bali kian terkikis era globalisasi.

Oleh karena itu, membangun pondasi rasa bangga keberadaan bahasa Bali mutlak dilakukan sebagai jati diri masyarakat Bali. Menumbuhkan kembali menggunakan bahasa ibu setiap komunikasi dilakukan.

Anak-anak sejak sekolah dasar yang berbahasa Bali, terutama di daerah perkotaan, bisa dihitung dengan jari. Imbasnya juga terasa di daerah pedesaan meskipun masih ada beberapa pedesaan yang tetap memegang teguh Bahasa Bali.

Salah satu penyebab kian hilangnya bahasa Bali karena bahasa Bali dirasa ruwet dan menjelimet. Untuk itulah, menciptakan kembali cinta Bahasa Bali harus melalui gebrakan yang mudah disenangi dan dekat dengan anak muda.

Seni bisa menjadi cara paling ampuh mendekatkan Bahasa Bali agar mudah dimengerti. Tak jarang masyarakat, muda, tua bahkan anak-anak dekat dengan sastra Bali.

Mengubah yang kuno menjadi kekinian. Memperkenalkan lebih dekat kepada masyarakat terutama anak muda hal-hal berbau “berkesenian “.

Aliansi Peduli Bahasa Bali (Bayu Gita Purnama, Anom, Gus Darma), Gurat Institute (I Made Susanta Dwitanaya, Dewa Purwita) dan seniman seperti Komunitas Djmur, Komunitas Helmonk dan Perupa Wayan Sudarna Putra yang lebih dikenal Nano Uhero pun nimbrung mencurahkan gagasan.

Kami dari komponen generasi muda yang tergabung dalam Aliansi Peduli Bahasa Bali dan Gurat Institute bekerja sama dengan Penyuluh Bahasa Bali Kabupaten Klungkung berpartisipasi dalam menyemarakkan kegiatan Festival Semarapura.

Bentuk kegiatan yang akan kami lakukan adalah seni Instalasi Mural Padmaaksara. Seni Instalasi ini termasuk salah satu kegiatan sosial yang diharapkan memberikan dampak positif bagi tumbuh dan berkembangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan bahasa Bali.

Instalasi Mural Padmaksara adalah sebuah konsep yang mempertemukan tiga komponen mendasar dalam kehidupan masyarakat Bali, yaitu bahasa (aksara dan sastra), seni, serta ritual. Tujuannya untuk menggemakan semangat cinta bahasa Bali di Kabupaten Klungkung.

Ruang Baru

Semangat menyebarkan ideologi kecintaan terhadap bahasa Bali ini kami kemas dengan seni instalasi dan mural. Kami mencoba menawarkan ruang baru bagi bahasa Bali untuk tampil dan lebih dekat pada generasi muda, lebih dekat dengan masyarakat Kabupaten Klungkung. Sebab bagaimanapun juga, bahasa Bali harus menempati ruang-ruang baru yang lebih modern dan dekat dengan generasi muda, lebih mampu mengikuti perkembangan zaman.

Dengan demikian bahasa Bali tidak lagi dipandang sebagai bahasa kuno, bahasa yang ketinggalan zaman.

Lokasi pemasangan instalasi mural ini di Museum Kertha Gosa, sebuah lokasi paling bersejarah dalam perjalanan peradaban Klungkung dan juga Bali. Pemilihan Kertha Gosa sebagai lokasi karena Kertha Gosa adalah sebuah sejarah aksara dan kata-kata sebagai puncak penciptaan kedamaian, kerahayuan, kesejahteraan, dari pemimpin untuk segala masyarakatnya.

Kertha Gosa bermakna kata-kata yang melahirkan kesejahteraan. Pada dasar kesejarahan inilah kami berpijak, aksara Bali menjadi bangkit dan kembali ditinggikan oleh masyarakat penggunanya, tidak semata sebagai sebuah warisan peradaban namun juga sebagai keseharian yang tak lepas dari manusia Bali.

Klungkung akan turut berperan menjadi tempat lahirnya ruang baru bagi bahasa Bali pada ruang seni kreatif. Hal ini sekaligus sejalan dengan semangat pemerintah Kabupaten Klungkung dalam usaha menggalakkan penggunaan bahasa Bali.

Seni Instalasi Mural Padmaksara menghadirkan sebuah peristiwa kebudayaan dengan memakai media mural dan instalasi sebagai sarana untuk memasyarakatkan bahasa dan aksara Bali kepada publik. Media ini dapat dimaknai sebagai upaya untuk memperluas misi kebudayaan, dalam hal ini pengembangan bahasa dan aksara Bali dengan cara dan pendekatan yang lebih kontemporer.

Pohon Harapan

Mural misalnya sebagai bentuk seni rupa publik telah menjadi bagian dari urban culture (budaya urban) yang sangat lekat dengan kalangan muda. Sehingga pilihan untuk mengkolaborasikan bahasa Bali dengan bentuk seni mural akan menjadi kolaborasi sangat menarik.

Mural digarap oleh komunitas Djamur dan Hell Monk yang dibuat seatraktif mungkin dalam upaya melakukan pendekatan lebih intim pada generasi muda di Kabupaten Klungkung. Di samping media mural, pilihan pengunaan media instalasi interaktif berupa instalasi pohon Taru Aksara dari anyaman bambu oleh perupa Wayan Sudarna Putra (Nano U Hero) yang dikolaborasikan dengan pohon impian, berupa happening art di mana publik diminta untuk menulis impiannya terhadap Kabupaten Klungkung dengan bahasa dan aksara Bali.

Pengunjung akan menulis impian dan harapannya di atas daun lontar. Lalu harapan dan impian tersebut akan digantung pada pohon harapan. Selain berisi harapan masyarakat Klungkung, pohon itu juga berisi gantungan aksara-aksara Bali sesuai dengan pangider bhuwana. Pohon harapan ini sekaligus menjadi sarana untuk pengunjung belajar bahasa Bali.

Kami akan siapkan tabel aksara Bali untuk membantu pengunjung yang hendak menulis harapannya dengan aksara Bali. Pengunjung yang mampu menulis harapannya dengan aksara Bali akan mendapatkan poster aksara Bali secara cuma-cuma. Hal ini sebagai bentuk apresiasi terhadap mereka yang telah berusaha menjaga peradaban aksaranya. Pohon harapan ini berada di tengah-tengah instalasi mural, sehingga pohon harapan ini menjadi pusat atau titik tengah dari seni instalasi ini.

Sebagai sebuah ruang seni, instalasi mural ini juga akan kami gunakan untuk menjadi panggung pembacaan puisi Bali. Pembacaan puisi Bali ini akan dilakukan oleh sastrawan muda Bali modern yang hadir dari beberapa komunitas sastrawan di Bali. Pembacaan puisi ini akan merespon ruang dari seni instalasi mural, sekilgus memberikan nuansa baru bagi ranah bersastra di Bali.

Pada sesi akhir kegiatan ini, kami akan melakukan ritual yang kami sebut Aksaram Pula Kertih. Ritual ini adalah puncak dari kegiatan ini, di mana semua harapan dan impian masyarakat Kabupaten Klungkung yang telah digantung pada pohon harapan akan ditanam bersamaan dengan penanaman bibit pohon. [b]

The post Instalasi Seni untuk Mengembalikan Bahasa Bali appeared first on BaleBengong.

Asal Dapat Kursi, Anggap Saja Beres

Pengumuman Hasil PPDB Gelombang 1 SMA/SMKN Provinsi Bali di salah satu SMA di Denpasar beberapa waktu yang lalu. Foto Cile Agustine.

“Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan,” begitu kata Pramoedya Anantar Toer dalam Bumi Manusia.

Kaus abu-abu dengan salah satu quotes dari Pram ini baru saja saya letakkan di tumpukkan baju kotor di samping lemari. Kata-katanya kembali mengganggu pikiran dalam beberapa minggu ke belakang ini.

Seorang Ibu mengirimkan pesan via aplikasi messenger. “Ya sudah, gapapa, jangan dipermasalahkan lagi. Makasih atas bantuannya,” tulisnya.

Syukurlah, begitu sebelumnya saya sampaikan ketika mengetahui bahwa sang anak dijanjikan akan mendapatkan bangku di salah satu SMA di Denpasar sesuai haknya. Bahkan anak itu sudah mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Sebelumnya beberapa orang tua melaporkan ke Ombudsman RI Bali bahwa sang anak tidak lolos salah satu jalur baru dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017/2018. Jalur lingkungan lokal diberikan kepada calon siswa yang memiliki lokasi rumah dekat dengan sekolah yang dituju. Jalur ini, dalam aturan Juknis PPDB 2017/2018 oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Bali memberikan kuota 10 persen dari daya tampung total masing-masing sekolah

Namun, hingga pengumuman hasil PPDB pada 1 Juli 2017 yang lalu, ternyata si anak tidak lolos. Padahal jarak dari rumah tinggalnya ke lokasi sekolah hanya sekitar 200 meter. Ia pun mempertanyakan. Kenapa peserta lain lolos padahal jaraknya lebih jauh, sekitar 1000 meter meskipun masih dalam desa yang sama.

Ada pula pendaftar yang lolos padahal tidak dari desa tersebut. Untuk jarak pun tidak perlu ditanya lagi, tentu tak masuk akal.

Awalnya Perbekel desa mengaku tidak tahu menahu mengenai seleksi dan pemeringkatan (perankingan) peserta dari desanya. Dia sepenuhnya menyerahkan ke sekolah yang justru melempar kepada desa. Setelah didatangi pihak Ombudsman Bali ke sekolah, Perbekel desa baru mengaku ada kesalahan dalam perangkingan. Kesalahan secara detail tidak Ia jabarkan.

Sebagai solusi, saat itu di depan awak media, Ia akan melakukan perankingan ulang. Dia memberikan hak kepada yang berhak sesuai aturan, sehingga bisa saja daftar yang telah lolos itu berubah lagi karena dilakukan perankingan ulang.

Namun ternyata pemulihan hak tidak 100 persen dilaksanakan secara prosedur. Anak si pelapor kini mendapatkan kursi di sekolah itu. Tapi tidak ada perubahan dalam daftar yang lolos sebelumnya. Alias semuanya tetap diterima.

Lalu dari mana kemudian nama dua anak yang diterima di jalur lokal tersebut masuk? Sementara jika tidak meranking ulang, berarti ada penambahan siswa, dan itu melebihi kuota jalur tersebut.

Saya teringat satu tahun lalu pun ada kasus serupa tapi tak sama. Beberapa orang tua menggeruduk kantor Ombudsman Bali melaporkan bahwa sang anak tidak diterima di jalur prestasi di salah satu SMA lainnya di Denpasar.

Aduannya pun senada. Sambil menunjukkan bukti sertifikat prestasi milik sang anak, para orangtua mempertanyakan mengapa anak mereka tidak lolos. Mekanisme apa yang digunakan untuk mengukur prestasi tersebut.

Hingga laporan dilayangkan dan Ombudsman turun ke sekolah untuk bertemu pihak Kepala Sekolah. Namun tak lama kemudian orang tua mencabut laporan, dengan alasan sang anak sudah diterima.

Pertanyaan yang sama: lalu dari mana kemudian nama anak-anak yang diterima di jalur prestasi tersebut masuk? Padahal, jika tidak meranking ulang, berarti ada penambahan siswa di luar kuota, dengan anak yang sudah lolos sebelumnya.

Sebenarnya tidak masalah jika memang sekolah masih memiliki kursi untuk menampung siswa khususnya mereka yang memang memiliki hak sesuai prosedur. Namun, penyelesaian masalah tanpa mengikuti prosedur pun tidak bisa dibenarkan.

Jika dalihnya, oh ada yang tidak mendaftar ulang di jalur non reguler, sehingga masih ada kursi makanya bisa dimasukkan. Kalau saya melihat lagi aturan pada petunjuk teknis (juknis), kursi kosong pada jalur non reguler dialihkan ke jalur reguler atau menggunakan NEM.

Karena yang menjadi kekhawatiran adalah menyelesaikan masalah dengan masalah baru.

Sayangnya pihak orang tua pun begitu mendapatkan haknya, menganggap selesai begitu saja. Tanpa melihat sebenarnya masih ada yang salah dalam pemberian haknya.

Jadi apakah keadilan di mata masyarakat semata atas hak yang sudah terpenuhi saja? Apakah kemudian caranya benar atau salah tidak jadi acuan?

Tidak juga lupa, ternyata kasus titip-titipan hingga jual kursi nyatanya masih terjadi.

Beberapa orangtua murid memeriksa pengumuman hasil penerimaan siswa baru. Foto Cile Agustine.

Permen Baru

Cerita sebelumnya hanyalah salah satu dari contoh kasus sebagai respon publik terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan aturan baru (zonasi) ini.

Seperti diketahui, bahwa pada tahun 2017 ini, sekitar Mei 2017 lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RepubIik Indonesia mengeluarkan Permendikbud baru terkait proses PPDB 2017/2018. Sistem zonasi yang kemudian ditonjolkan dari Permendikbud 17 Tahun 2017 tersebut. Bukan lagi asal lokasi sekolah yang menjadi syarat untuk memilih sekolah lanjutan namun kini disertai Kartu Keluarga (KK).

Jadi baik jalur reguler dan non reguler (prestasi, miskin dan jalur lingkungan lokal) memiliki tambahan syarat berupa KK. Sementara itu kehadiran jalur baru, yakni jalur lingkungan lokal, diberikan kepada masyarakat yang memiliki akses terdekat ke sekolah dan dalam satu kecamatan.

Namun rupanya aturan baru ini menjadi menarik dengan kekisruhan yang muncul. Hal tersebut menjadi tanda bahwa masyarakat merespon kebijakan pemerintah.

Tak Sesuai Sosiologis?

Salah satu satu orang tua yang mendaftarkan anaknya pada PPDB 2017/2018 gelombang II menilai bahwa Permendikbud No 17 Tahun 2017 telah bertentangan dengan UU No 23 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah.

Di mana seharusnya setiap siswa di Bali dapat mendaftar SMA dan SMK manapun di Bali sebagai otonomi pengelolaan SMA dan SMK di level provinsi. Pria asal Batu Bulan ini mempertanyakan mengapa Permen tersebut tidak menjadikan UU No 23 Tahun 2014 tersebut sebagai rujukan hukum.

Lebih lanjut Ia menyayangkan bagaimana aturan Zonasi pada Permendikbud 17 Tahun 2017 ini tidak melihat kondisi lapangan. Di mana setiap daerah memiliki kultur dan karakteristik berbeda.

Khususnya di Bali, dari aspek sosiologis, bagaimana masyarakatnya terikat dengan adat. Walaupun tinggal di Denpasar, namun masih ada kewajiban adat di tempat tinggal asalnya yang menyebabkan mereka tidak mengganti kartu keluarga (KK)-nya.

“Secara sosiologis masyarakat Bali terikat dengan adat. Tiang dari tahun 2010 tinggal di Denpasar, tapi masa harus ganti KK, sementara masih ada kewajiban adat di kampung. Aturan Zonasi ini menurut Tiang tidak punya argumen Yuridis dan Sosiologis,” ujarnya.

Di sisi lain, karena kurangnya pemahaman akan aturan baru tersebut, banyak juga orang tua mempertanyakan mengapa sang anak dengan NEM tinggi tidak lolos di jalur reguler. Hal tersebut tak lain karena KK yang tak memenuhi syarat. KK Gianyar, namun mendaftar di jalur reguler di Denpasar.

Permen Dilabrak Pergub

Seperti diketahui proses PPDB 2017/2018 ini memicu berbagai polemik. Khususnya dengan aturan zonasi sesuai Permendikbud No 17 Tahun 2017 terkait PPDB. Akibatnya, Pemprov Bali menelurkan Pergub baru, seizin Kemendikbud RI, yang digadang-gadang untuk menyelamatkan siswa-siswa yang tercecer pada PPDB Gelombang 1.

Dari Pergub No 40 Tahun 2017 itulah kemudian dibuka PPDB Gelombang 2.

Pesannya agar para siswa miskin tetap mendapatkan sekolah. Tentu saya setuju. Apalagi di daerah dengan kantung kemiskinan minim sekolah. Namun, ternyata jalur yang dibuka tidak hanya untuk miskin saja begitu juga untuk prestasi dan reguler.

Tapi kemudian apa Pergub tersebut memperbaiki keadaan? Atau menimbulkan kekisruhan baru, pada sekolah swasta salah satunya.

Seperti pada Pasal 9 dan 10 Pergub No 40 Tahun 2017, di mana untuk menampung siswa dari PPDB 2 ini, sekolah negeri boleh melakukan double shift, menambah siswa per rombongan dan menambah rombongan belajar.

Sementara itu pihak swasta bertanya, bagaimana nasib mereka dengan masih dibatasinya jumlah per rombongan belajar yang mengacu pada Permendikbud 17 Tahun 2017.

Pemerataan

Sesungguhnya Permen tersebut sendiri ideal hanya saja tidak melihat kondisi lapangan. Tujuan Mendikbud sendiri dengan meneken Permendikbud 17 Tahun 2017 adalah pemerataan pendidikan untuk semua siswa dan lebih lanjut mampu menghilangkan label sekolah favorit.

Label sekolah favorit sendiri sesungguhnya ciptaan masyarakat. Di mana mereka yang memiliki anak dengan tingkat akademis dan berprestasi bagus berlomba-lomba memasukkan ke satu sekolah. Sehingga kemudian sekolah tersebut karena berisi anak-anak yang dinilai pintar, yang kemudian menjadi “rujukan” sebagai sekolah favorit.

Dengan Permen tersebut sesungguhnya bisa melihat kualitas sekolah sesungguhnya. Jika benar-benar diterapkan, dengan input (siswa) seragam, sekolah akan berupaya bagaimana membuat manajemen terbaik yang bisa mengeluarkan output (lulusan) yang baik baik dari sisi akademis, prestasi, skill dan karakter.

Namun sesungguhnya dengan tujuan pemerataan kualitas pendidikan yang dimaksud dari Permendikbud 17 Tahun 2017 sendiri seharusnya tidak hanya dari sisi pemerataan siswa saja. Hal ini baiknya dimulai dengan pemerataan kualitas SDM (tenaga pengajar), sarana dan prasarana, penunjang kegiatan operasional di setiap sekolah.

Apakah hal tersebut sendiri sudah merata, ini pun menjadi pertanyaan publik. Baru dari sana kemudian dilakukan sosialisasi. Ini pun harus dilakukan jauh-jauh hari, sekali lagi jauh-jauh hari, agar publik tahu dan paham dan meminimalisir konflik seperti yang terjadi kemarin. [b]

The post Asal Dapat Kursi, Anggap Saja Beres appeared first on BaleBengong.

Sekolah, Sekarang Justru Aku Takut Padamu!

Pembacaan petisi Reformasi Pendidikan oleh siswa SMA 3 Denpasar. Foto Madyapadma.

Kejadian ketika SMA itu masih saya ingat sampai sekarang.

Ada yang memilih jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), siap-siap dihina dengan sorakan siswa satu lapangan upacara. Memilih jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), mendapatkan tepuk tangan karena masuk dalam kerumunan.

Ada cerita dari seorang teman yang sekolah di wilayah perkotaan dan masuk katagori favorit. Di sekolah itu malah para siswanya berkompetisi masuk IPA.

Hingga saat ini masyarakat memandang jurusan IPA bergengsi, karena dari IPA bisa melanjutkan studi ke jurusan apa saja yang tersedia di perguruan tinggi.

Jurusan IPS terbatas. Ada juga anggapan anak masuk jurusan IPA pintar sementara anak IPS kurang pintar dan cenderung bengal.

Kenangan di atas muncul karena saya melihat proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017. Ada aturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai rombongan belajar (rombel) atau kelas. Setiap sekolah negeri SMP dan SMA rata-rata menyediakan tujuh hingga 10 rombel. Satu rombel diisi maksimal 36 siswa untuk SMA dan SMP 32.

Tentunya pembatasan ini menimbulkan persaingan ketat bagi siswa menuju sekolah favorit.

Bahkan, ada sekolah yang memberlakukan aturan pemeriksaan jasmani sebelum menerima siswa seperti tindik kuping, cat rambut dan tato. Hampir sama dengan pemeriksaan jasmani untuk menjadi polisi atau tentara. Bagi saya cukup menyeramkan.

Dalam penerapan aturan tersebut, sekolah itu tidak menerima siswa jika ditemukan bekas tindik, tato atau cat pada rambut.

Inilah kompetisi.

Ada sekolah yang memberlakukan aturan pemeriksaan jasmani sebelum menerima siswa seperti tindik kuping, cat rambut dan tato.

Adanya kompetisi menjadikan sekolah ketat dan menimbulkan tekanan. Semuanya harus bersaing. Itu nyata dalam sistem peringkat atau rangking dengan unsur nilai pelajaran dan pendidik menerapkan pola pengajaran sama, siswa harus menghafal. Padahal tidak semua siswa senang menghafal.

Selain nilai, siswa juga bersaing secara sosial. Misalkan harus jadi anak yang pintar, anak pejabat, berasal dari golongan keluarga kaya atau ukurannya seberapa keren penampilan kita di sekolah. Jika gagal dalam kompetisi itu, kita bisa tidak dianggap oleh lingkungan.

Saya sempat mendengar keluhan seorang karena anaknya belum diterima di SMP negeri yang berada di kota. Hal itu karena nilai ujian akhir anaknya belum memadai bersaing masuk di sekolah favorit.

Katanya, si anak jadi murung karena hal itu. Bapak itu sempat menyebut, sistem persaingan sejak dini harus ditumbuhkan kepada anak-anak.

Ngeri juga jika menjadi anak si bapak itu. Syukurnya orangtua saya tidak pernah menuntut saya menjadi anak berprestasi dan harus diterima di sekolah favorit. Jika pun beberapa kali sempat juara kelas, itupun karena sedang beruntung.

Padahal sekolah bagi orang Yunani kuno adalah tempat untuk mengisi waktu luang anak-anak. Mengutip buku Sekolah Itu Candu karya Roem Topatimasang, kegiatan mengisi waktu luang itu disebut skhole, scola, scolae atau schola artinya waktu luang untuk belajar.

Pola mereka dengan mendatangi orang yang dianggap pandai dan waktunya tidak mengikat dan ketat seperti sekarang. Pendidikan yang utama tetap di keluarga.

Seiring berjalanya waktu dan desakan kebutuhan hidup yang beragam, orang tua tidak lagi sempat untuk mengajari anaknya banyak hal. Maka, pengajaran sepenuhnya diserahkan kepada lembaga pengisi waktu luang.

Fungsi scolaa matterna (pengasuhan ibu sampai usia tertentu) berubah menjadi scola in loco parentis (lembaga pengasuhan anak pada waktu senggang di luar rumah pengganti ayah dan ibu). Lembaga pengasuhan ini biasanya juga disebut “ibu asuh” atau ibu yang memberikan ilmu pengetahuan (alma mater).

Sejak saat itu model sekolah berubah menjadi seperti yang kita kenal sekarang.

Pakar pendidikan kelahiran Brasil, Paulo Freire menyebut, sistem pendidikan menjadikan guru pusat segalanya adalah otoriter atau diistilahkan banking education. Banking education adalah ilmu pengetahuan yang ditransfer dari pengajar kepada pelajar.

Transfer informasi ini menjadi lambang dan instrumen penindasan yang melarang dan menghalangi penyelidikan, kreativitas dan dialog. Simpelnya pelajar paling mudah diisi oleh guru adalah pelajar yang baik. Jika menolak untuk diisi, adalah pelajar bermasalah.

Freire mengajukan pendidikan pembebasan atau yang diistilahkan problem-posting education yang didasarkan pada hubungan demokratis guru dan murid. Guru adalah murid, begitu juga sebaliknya. Adanya demokrasi akan memicu penelitian, kreativitas dan kekritisan serta mendorong munculnya kesadaran.

Tokoh yang lahir di Recife, sebuah kota pelabuhan di timur laut Brasil menjabarkan pendidikan pembebasan di antaranya harus mengacu dialog untuk bisa menyingkap realitas dan siswa diajar untuk berpikir kritis.

Siswa sekolah SMA yang memilih jurusan IPS tanpa harus bersaing masuk jurusan IPA, bagi saya adalah rebel. Mereka berani melawan sistem mapan yang menjadikan sekolah seperti kompetisi. Mungkin sebagian besar anak-anak di sekolah saya tidak memilih kelas unggulan karena kompetisi bukan jiwanya.

Waktu itu mereka lebih memilih menikmati masa sekolah dengan riang gembira, bolos sekolah, lepas dari tekanan pelajaran, ribut ketika kelas kosong dan kenakalan lain ala anak sekolah.

Masuk jurusan IPS bisa dicap bengal dan warga kelas dua, itu adalah pilihan. Karena bagi kami belajar di sekolah lebih dari sekedar menghafal dan berkompetisi. [b]

The post Sekolah, Sekarang Justru Aku Takut Padamu! appeared first on BaleBengong.

Active Citizens: Menjadi Warga Aktif dan Berdaya

Para peserta pelatihan Active Citizens di Bali, Maret lalu. Foto oleh Feri Latief.

Masalah sosial bukan hanya urusan pemerintah, tapi tugas seluruh elemen masyarakat.

Setidaknya hal inilah yang menjadi titik balik dari program Active Citizens, ketika masyarakat seharusnya turut aktif dalam proses pembangunan. British Council memperkenalkan program Active Citizens dengan melatih sekumpulan individu yang berasal dari berbagai negara di dunia.

Mereka yang mengikuti pelatihan nanti akan terjun ke masyarakat dan melaksanakan metode Active Citizens sebagai salah satu metode pencarian solusi bagi masyarakat.

Emma Yunita, selaku manajer program British Council menyebutkan bahwa peserta yang diundang adalah kelompok-kelompok yang telah memulai aksi dan terlibat dengan masyarakat. Program pelatihan ini bertujuan agar para peserta dapat menggunakan metode Active Citizens di komunitasnya masing-masing.

“Program Active Citizens tidak hanya untuk memberdayakan masyarakat, tetapi menjalin hubungan yang baik dengan partner,” jelas Emma Yunita.

Di Indonesia, program ini diperkenalkan pada Maret lalu. Sekitar 30 peserta dari lembaga swadaya masyarakat, universitas, institusi pemerintah dan wirausaha sosial ikut berlatih menjadi fasilitator Active Citizens di Mercure Nusa Dua, Bali. Tak hanya dari Indonesia, beberapa peserta berasal dari Fiji, Samoa dan Vietnam.

BaleBengong terpilih menjadi salah satu peserta dari Bali yang mengikuti pelatihan tersebut.

Program pelatihan fasilitator ini dipandu oleh para fasilitator berpengalaman dari berbagai negara, Charo Lanao Madden (UK), Karl Belizaire (UK), Sivendra Michael (New Zealand), Jimmy Febriyadi (Indonesia) dan Marge Defensor (Filipina).

Pelatihan ini sangat menyenangkan karena banyak permainan. Tidak ada meja, tapi hanya kursi yang ditata melingkar. Bahkan, tak ada kesempatan menggunakan laptop maupun ponsel. Meskipun padat, pelatihan dilaksanakan secara interaktif selama lima hari.

Program diawali dengan perkenalan dengan masing-masing peserta dan fasilitator. Perkenalannya pun tidak hanya menyebutkan nama dan asal lembaga saja, melainkan menyebutkan nama dan arti di balik nama tersebut. Inilah pengantar modul pertama, yaitu mengenal diri sendiri, identitas dan budaya.

Setelah pengenalan diri, selanjutnya peserta berlatih kemampuan komunikasi, identifikasi tantangan dalam masyarakat dan perencanaan aksi untuk perubahan sosial. Pelatihan tidak hanya dilakukan dalam kelas yang besar.

Demi pelatihan lebih intensif, para peserta juga dibagi menjadi kelompok kecil untuk melakukan uji coba menjadi fasilitator dalam sesi Home Teams.

Berlatih menjadi fasilitator Active Citizens dalam ‘Home Teams’. Foto oleh Feri Latief.

Para peserta ternyata bukan hanya pemula. Mereka datang dari tingkat pengalaman yang berbeda dalam hal ketrampilan fasilitasi. Ada yang baru belajar hingga telah berpengalaman puluhan tahun. Namun, kesenjangan pengalaman ini juga tidak membuat para peserta membentuk kelompok-kelompok tertentu. Semuanya dapat berbaur dan saling berbagi pengalaman masing-masing.

Senele Tualaulelei, seorang pelatihan bisnis dari Samoa telah berpengalaman menjadi pelatih selama lebih dari 10 tahun. Senele mengaku pelatihan ini sangat berguna baginya untuk mengembangkan pelatihan bisnisnya di negara asal.

“Saya merasa senang dapat mengikuti pelatihan Active Citizens ini dan akan menerapkannya di negara saya,” ungkap Senele.

Pembelajaran penting selama pelatihan bahwa sebuah perubahan sosial tidak hanya dilakukan para pemimpin besar, namun dimulai dari hal terkecil. Konsep Active Citizens mengedepankan pemberdayaan komunitas untuk lebih mandiri dalam memecahkan masalah di lingkungannya.

Salah satu sesi dalam program Active Citizens. Foto oleh Feri Latief.

Tentu, partisipasi berbagai lembaga dan pemegang kebijakan juga perlu ambil bagian. Active Citizens dapat menjadi metode yang menarik untuk melakukan perubahan sosial untuk dunia yang lebih baik. [b]

The post Active Citizens: Menjadi Warga Aktif dan Berdaya appeared first on BaleBengong.