Bersahabat (lagi) dengan Diabetes

Dua minggu terakhir ini sepertinya menjadi momen yang penuh tantangan, dimana saya mencoba untuk bersahabat (lagi) dengan diabetes setelah empat bulan sebelumnya masuk dalam tahapan tak peduli pada kondisi kesehatan. Enam Kilogram berat badan turun dalam waktu tiga bulan tahun lalu. Cukup drastis mengingat selama hampir setahun lamanya, bertahan stabil di angka 92 Kg. Pasca […]

Lakukan Ini Agar Bisa Cepat Tidur

Bila kamu termasuk orang yang susah tidur di malam hari, mungkin kamu bisa melakukan hal ini agar bisa lebih cepat terlelap. Menurut studi terbaru yang dipublikasikan dalam Journal of Experimental Psychology, salah satu cara agar bisa cepat tertidur adalah dengan membuat daftar tugas akan dilakukannya.

Baca juga: Ini Alasan Mengapa Hubungan Intim Merupakan Obat Tidur Yang Mujarab

Dalam studi ini, para ahli menggunakan beberapa orang partisipan yang diminta untuk tidur di dalam laboratorium. Mereka kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok dan masing masing kelompok mendapatkan intervensi yang berbeda.

Kelompok partisipan yang membuat daftar tugas yang akan dilakukan, rata rata tertidur lebih cepat 9 menit bila dibandingkan dengan kelompok yang menulis daftar tugas yang telah dilakukan.

Kelompok partisipan yang menulis daftar tugasnya secara detail, rata rata tertidur lebih cepat 15 menit bila dibandingkan dengan kelompok partisipan yang lain.

Menurut para ahli, dengan menuliskan daftar tugas yang akan dikerjakan keesokan harinya, seseorang akan terhindar dari pikiran dan ide ide yang melayang saat memejamkan mata. Ide ide dan pikiran yang melayang di kepala ini cenderung membuat seseorang sulit untuk terlelap.

Baca juga: Berikut Ciri Ciri Tidur Yang Sehat Di Malam Hari

Jadi, bila kamu termasuk orang yang akan mengerjakan banyak hal esok hari, ada baiknya kamu mulai membiasakan mencatat apa apa yang akan kamu kerjakan keesokan harinya sebelum berangkat ke tempat tidur. Menulis daftar tugas juga mencegah kamu melupakan apa yang akan kamu kerjakan.

Bagaimana dengan kamu?

Catatan Mingguan Men Coblong: Janji

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menemui para nelayan yang sedang melakukan aksi di depan Istana Merdeka. Foto KKP.go.id

MEN COBLONG terjaga sekitar pukul tiga pagi.

Udara di kamar terasa begitu dingin. Sambil mengunduh koran pagi di iPad, sebetulnya enak juga kalau tidur lagi. Cuaca yang tidak jelas dan cenderung potensi hujan, membuat Men Coblong terhipnotis “rasa malas” berlebihan.

Kaki terasa dingin Men Coblong mengambil kaos kaki yang dibelikan seorang teman ketika terdampar di Berlin. Lumayan menolong untuk keluar dari kamar yang hangat menuju dapur. Membuat secangkir kopi, telur dadar dan sepiring edamame. Cukuplah untuk sarapan pagi yang sudah menjadi ritual dan wajib ada di dalam keluarganya.


Harum kopi membasuh seluruh ruangan rasanya menyegarkan. Menimbulkan gairah untuk memiliki semacam semangat kembali bekerja setelah dadanya sesak dengan beragam ulah para pengambil kebijakan di negeri ini yang terlihat bingung. Bagaimana mungkin seorang menteri bisa tega berkata tentang kasus anak-anak di Papua dengan kalimat seperti ini, “… Ini era otonomi daerah. Pemerintah daerah juga harus bergerak. Tidak mungkin semuanya mengandalkan pemerintah pusat. ”

Pernyataan itu membuat Men Coblong merinding.

Menurut Kepala Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat, Steven Langi, pendataan empat tim terpadu penanggulangan campak dan gizi buruk mencatat setidaknya sudah 63 anak meninggal sejak September 2017 lalu hingga saat ini. Padahal jika kita mau sedikit rendah hati, rasa cinta dan solidaritas kemanusian yang memegang Pancasila sebagai “arah hidup” manusia Indonesia, harusnya tidak mengenal kasta, tidak mengenal batas, tidak mengenal teritorial.

Pemimpin yang memiliki naluri dan jiwa kemanusiaan pasti akan langsung berbuat untuk sesama, tidak peduli agama atau yang lainnya. Terlebih jika menjadi pejabat publik. Otomatis dia juga milik publik yang harus memperhatian setiap derak perubahan di wilayah publik.

Belum selesai urusan kesehatan, urusan beras impor juga menyisakan hal-hal yang mengganjal. Kementerian Pertanian (Kementan) mempertanyakan rencana impor 500 ribu ton beras yang akan dilakukan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Sumarjo Gatot Irianto menyebut sampai saat ini produksi beras dalam negeri masih mencukupi kebutuhan nasional. “Kementan tidak bisa memahami mengapa Mendag dua hari lalu yang buat pernyataan tidak impor, tapi sekarang balik arah,” kata sang menteri.

Ayoooo, bingungkan? Kenapa urusan seperti ini tidak diselesaikan di dalam ruang khusus. Kan ada menteri koordinator. Kok ribut terus sih? Kok tidak bisa kompak sih?

Hal terbaru adanya ketidakjelasan soal cantrang. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membantah kabar yang menyebutkan bahwa dirinya telah mencabut larangan penggunaan cantrang di laut Indonesia. Menurutnya, penggunaan cantrang untuk melaut tetap tidak diperbolehkan sampai kapan pun.

Dia mengatakan, pihaknya hanya memberikan waktu kepada nelayan untuk melaksanakan pengalihan alat tangkap dari cantrang menjadi alat tangkap yang ramah lingkungan. Kesepakatan ini diperoleh setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama dirinya melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah nelayan di Istana Negara, kemarin.

“KKP akan melakukan teknis pelaksanaan pengalihan alat tangkap dengan serius dan tidak main-main. Karena itu sudah jadi kesepakatan bersama,” kata Susi dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (18/1/2018).

Pihaknya memberikan keleluasaan kepada nelayan untuk melaut selama proses peralihan tersebut, dengan syarat, mereka tidak keluar dari laut Jawa dan tidak menambah jumlah kapal yang telah ada selama ini. “Selama masa peralihan mereka tetap bisa melaut, dengan ketentuan tidak keluar dari laut Jawa, Pantura, kemudian tidak menambah kapal, kemudian harus ukur ulang, semua harus terdaftar satu per satu,” imbuh dia.

Adapun masa peralihan ini, lanjut Susi, tidak ada batasan waktu. Pihaknya akan melakukan pengecekan satu per satu kesanggupan nelayan untuk beralih dari penggunaan cantrang tersebut. “Jadi boleh melaut tapi mempersiapkan pengalihan alat tangkap. Yang bisa sebulan ya sudah sebulan, yang enam bulan ya sudah kita kasih enam bulan. Jadi by name by address. Kami akan data satu per satu,” tegas dia.

Bingun kan? Harusnya buat peraturan jangan abu-abu. Nanti pasti efeknya masalah lagi.


Men Coblong meneguk kopinya. Cuaca di luar makin tidak jelas. Banyak sekali janji-janji ditaburkan. Semua meleset. Harus menuntut ke mana? Di mana? Kepada siapa?

Bagi Men Coblong kunci utama meredam beragam kekacauan yang dibuat pejabat publik itu adalah rakyat kecil seperti dirinya harus menjaga stabilitas ekonomi di dalam rumah tangga, terutama daya beli. Karena daya beli yang kuat dari masyarakat kecil seperti dirinya, beragam perubahan yang tidak jelas cuacanya itu akan berkurang. Minimal keluarga Men Coblong masih bisa makan, sedikit jalan-jalan, walaupun cuma berkeliling di Lapangan Puputan. Minimal wisata bagi rakyat seperti dirinya terpenuhi.

Jangan sampai rakyat seperti dirinya stres. Jika rakyat stres dan merasa kesepian, pemerintah pasti ikut mencontek Perdana Menteri Inggris Theresa May yang dilaporkan telah menunjuk seorang menteri urusan kesepian, Rabu (17/1/2018). Nantinya, menteri ini bertugas untuk mengatasi kesedihan yang kerap dialami warga Inggris.

Jangan stres dan kesepian ya? Karena jumlah kementerian sudah banyak di Indonesia. Belum lagi cabang-cabangnya. Jangan tambah kementerian baru lagi ya? Nanti tidak jelas lagi kerja dan fungsinya untuk publik. Bisa habis dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita. Juga percuma, karena hari ini adalah jadwalnya “harus ada” dan duduk manis di kantor. Maklum desk mingguan. [b]

The post Catatan Mingguan Men Coblong: Janji appeared first on BaleBengong.

3 Jenis Daun-Daunan Yang Suka Dimakan Sebagai Lalapan

Lalapan adalah makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan,baik itu berupa sayur-sayuran, daun-daunan,dan lain sebagainya.Lalapan biasanya dimakan dengan sambal terutama di daerah jawa barat,orang-orangnya suka makan berupa lalap-lalapan.Adapun jenis lalapan yang berupa daun-daunan adalah sebagai berikut :

  • Daun Singkong

Selain singkong sebagian orang juga suka memakan daun-daunnya.Daun singkong yang memiliki zat besi ini sering dimakan untuk dijadikan sebagai lalapan.Sebelum dimakan daun singkong direbus terlebih dahulu.

  • Daun Pepaya

Sama seperti daun singkong,daun papaya juga suka dijadikan lalapan,rasanya yang lebih terasa pahit dibandingkan daun singkong menjadi ciri khas tersendiri bagi yang memakannya.Rasanya yang terasa pahit dipercaya dapat menambah nafsu makan.Daun pepaya juga direbus terlebih dahulu sebelum dimakan.

  • Daun Kemangi

Daun kemangi atau yang di sunda dikenal dengan nama surawung yang memiliki aroma harum yang khas juga sering digunakan sebagai lalapan,biasanya daun kemangi ini dimakan mentah-mentah tanpa dimasak terlebih dahulu.Daun kemangi juga dapat membuat nafsu makan kita bertambah.

Demikianlah paparan dari saya semoga bermanfaat.

PLTU: Energi Kotor yang Dihasilkan Produksi Listrik Batubara

Oleh: Khairullah Thofu
Pengabdi Bantuan Hukum YLBHI-LBH BALI

Indonesia hanya memiliki 3% cadangan batubara dunia, namun eksplorasi batubara terus menerus dilakukan. Saat ini Indonesia merupakan negara nomor satu pengekspor batubara di dunia. Ironisnya sekitar 20% rakyat Indonesia belum akses terhadap listrik dari negara. Mereka adalah rakyat Indonesia yang tinggal di pedalaman, tempat-tempat terpencil dan ratusan pulau pulau kecil di pelosok nusantara.

Batubara yang dibakar di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) memancarkan sejumlah polutan seperti NOx dan SO3, kontributor utama dalam pembentukan hujan asam dan polusi partikel halus (PM2.5). Masyarakat ilmiah dan medis juga telah mengungkapkan bahaya kesehatan akibat PM2.5 dari emisi udara tersebut. PLTU Batubara juga memancarkan bahan kimia berbahaya dan mematikan seperti merkuri dan arsen. Jelas sangat berbahaya bagi kelanjutan kehidupan masyarakat dan lingkungan, akan tetapi Indonesia justru menargetkan pembangunan PLTU secara besar-besaran untuk memenuhi target pasokan energi listrik sebesar 35 ribu MW pada tahun 2019.

Sementara itu, dengan dampak besar lingkungan yang dihasilkan oleh pembakaran batubara untuk energi listrik  bertentangan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UU PPLH), di dalamnya telah diatur dengan jelas bahwa pembangunan tidak boleh mementingkan kepentingan investor semata. Pembangunan juga wajib mempertimbangkan kehidupan sosial masyarakat, flora dan fauna karena itu sangat berkaitan dengan kelangsungan sebuah kehidupan

Pemerintah daerah Provinsi Bali mengklaim diri sebagai daerah clean and green namun melaksanakan pembangunan PLTU di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng yang telah dan akan dilaksanakan dalam tiga tahap. Kapasitas Tahap I 1 x 380 dan rencana awal Tahap II sebesar 190 MW tapi di tambah kapasitasnya menjadi 2 x330[1] serta masih terdapat kemungkinan penambahan kapasitas.

Bali merupakan tujuan pariwisata dengan karakteristik pariwisata budaya dan alam, seiring dengan fakta itu, pemerintah daerah sebaiknya mempertimbangkan kondisi alam Bali dalam setiap pembangunan. Seperti yang diatur dalam Permen LH No. 5 tahun 2012 tentang jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib Memiliki AMDAL, pembangunan pembangkit listrik tenaga uap yang berbahan dasar batubara wajib memiliki AMDAL. Dan dalam proses AMDAL tersebut peran serta masyarakat sangat penting  mualai dari proses konsultasi publik hingga diterbitkannya izin lingkungan masyarakat harus mengetahui secara jelas mengenai penerbitan dan tujuan dari setiap bentuk usaha yang akan di laksanakan di wilayah mereka[2], hal ini untuk meminimalisir  terjadi nya cacat proseduran dan  penyalahgunaan pemanfaatan lingkungan oleh segelintir orang hanya di dasarkan terhadap kepentingan ekonomi pribadi semata, dan masyarakat mempunyai kewajiban untuk mengkontrol mengawasi dari awal setiap rencana usaha karena lingkungan merupakan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan akses lingkungan bersih,sehat dan nyaman[3]

Saat ini selain di Bali, di Indonesia terdapat puluhan PLTU Batubara tersebar dan beroperasi di Indonesia, melepaskan jutaan ton polusi setiap tahunnya. Dari waktu ke waktu PLTU tersebut mengotori udara kita dengan polutan beracun, termasuk merkuri, timbal, arsenik, kadmium dan partikel halus namun beracun, yang telah menyusup ke dalam paru-paru masyarakat.

Seperti judul di atas, pembangkit listrik dengan bahan dasar batubara sebenarnya mengalami persoalan mulai hulu hingga hilir, dari proses pertambangan sampai pada proses pemindahan PLTU dari kapal dan pengolahannya sehingga menjadi energi listrik.

HULU

Pembebasan lahan menjadi persoalan seiring dengan intensifnya pembangunan batubara secara nasional. Dalam kebijakan percepatan pembangunan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah hari ini, Pembangunan PLTU menjadi prioritas untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan investasi asing ke Indonesia. Sehingga pemerintah kemudian mendorong UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum digunakan dalam pembangunan PLTU ini dengan skema campur tangan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dalam hal ini adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pemasok tunggal kebutuhan listrik nasional, dan dalam Inpres Nomor 6 tahun 2013 energi listrik termasuk dalam kategori pembangunan, untuk itu artinya pengadaan tanah bisa didorong guna pembebasan lahan dalam setiap pembangunan PLTU yang sangat merugikan masyarakat. Sehingga kemudian terjadi konflik dan gelombang penolakan dari masyarakat atas pembangunan PLTU yang dikarenakan masyarakat merasa dirugikan oleh pembahasan lahan tersebut meskipun terdapat ganti rugi.

Bila kita telaah kembali, ganti rugi tersebut tidak menyelesaikan persoalan dan kelangsungan kehidupan bagi masyarakat yang notabene adalah petani maupun nelayan. Selain itu, pembangunan PLTU membutuhkan sumber air yang begitu banyak sehingga dibangun berdekatan dengan pantai dan mengakibatkan kerusakan ekosistem laut serta pengolahan limbahnya akan menimbulkan dampak kerugian secara ekonomi kepada masyarakat nelayan, misalnya seperti yang terlah terjadi di PLTU Jepara.

Proses pertamabangan batubara atau eksplorasi batubara di banyak daerah mengalami dampak yang luar biasa misalnya di Kalimantan, penambangan batubara menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki terhadap tanah, sumber air, udara dan juga membahayakan kesehatan, keamanan dan penghidupan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pertambangan. Menurut studi yang dilakukan Yayasan Hijau Damai Indonesia atau dikenal sebagai Greenpeace Indonesia pada 2014 lalu, sepanjang 3000 km atau sebanyak 45% sungai di Kalimantan Selatan berpotensi tercemar limbah berbahaya dari konsesi tambang. Belum lagi bekas tanah pertambangan tidak bisa lagi difungsikan kegunaannya baik untuk pertanian dan perkebunan karena kualitas tanah sudah tidak lagi produktif untuk dilakukan kegiatan tersebut, dan aliran sungai yang tercemar tesebut sangat berbahaya karena tingkat keasaman air di daerah konsesi lahan pertambangan sangat tinggi, artinya tidak bisa dijadikan konsumsi sehari-hari termasuk pengairan lahan pertanian.

HILIR

Proses pemindahan batubara dari kapal tongkang melalui jety itu seringkali menimbulkan dampak lingkungan terutama banyak batubara yang berjatuhan ke laut dan sangat mengganggu kehidupan ekosistem laut, dengan kandungan batubara yang berbahaya, pada saat proses beroperasi PLTU di berbagai daerah menimbulkan kebisingan dan mengganggu kehidupan masyarakat meskipun dalam peraturan radius area PLTU dan pemukiman warga adalah sejauh 5 km, akan tetapi asam yang ditimbulkan dari produksi batubara itu sendiri berbahaya karena mengikuti arah angin.

Polusi udara adalah pembunuh senyap, menyebabkan 3 juta kematian dini (premature death) di seluruh dunia, dimana pembakaran Batubara adalah salah satu kontributor terbesar polusi ini. Polusi udara menyebabkan peningkatan risiko kanker paru-paru, stroke, penyakit jantung, dan penyakit pernapasan, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Harvard Univerity tentang dampak polusi udara PLTU Batubara di Indonesia terhadap kesehatan. Hasil penelitian mengungkap angka estimasi kematian dini akibat PLTU Batubara yang saat ini sudah beroperasi, mencapai sekitar 6.500 jiwa/tahun di Indonesia. Penelitian serupa juga dilakukan di berbagai negara Asia lainnya.

PLTU Batubara adalah mesin penebar maut, PLTU mengeluarkan polusi yang membunuh, meracuni udara,  menyebabkan gangguan kesehatan dan kerugian yang luas untuk pertanian, perikanan, lingkungan, dan perekonomian masyarakat. Partikel-partikel polutan yang sangat berbahaya tersebut, saat ini mengakibatkan kematian dini sekitar 6.500 jiwa pertahun di Indonesia.  menunjukkan penyebab utama dari kematian dini termasuk stroke (2.700), penyakit jantung iskemik (2.300), kanker paru-paru (300), penyakit paru obstruktif kronik (400), serta penyakit pernafasan dan kardiovaskular lainnya (800). Estimasi angka tersebut diperkirakan akan melonjak menjadi sekitar 15.700  jiwa pertahun seiring dengan rencana pembangunan PLTU Batubara baru.[4], Artinya persoalan Batubara ini memeiliki persoalaan yang komplek terhadap keberlanjutan banyak kehidupan di Provinsi Bali. Khususnya di wilayah Celukan Bawang Kabupaten Buleleng yang menjadi lokasi pembangunan PLTU, telah terjadi penurunan kualitas kehidupan masyarakat baik dalam aspek lingkungan sosial, ekonomi maupun kesehatan.

Sebagai wilayah yang secara geografis adalah wilayah celuk maka otomatis ikan menjadi sumber kehidupan di wilayah ini. Sebelum PLTU dibangun di wilayah ini ikan begitu melimpah, satu kelompok nelayan saja pada tahun 2012 saat PLTU masih dalam proses konstruksi mampu menghasilkan 29,297 ton dalam setahun meskipun menurut masyarakat nelayan saat itu sudah terjadi penurunan dibanding sebelum ada konstruksi PLTU Celukan Bawang. Ketika tahun 2015 awal PLTU Celukan Bawang beroperasi hasil tangkapan nelayan turun sangat drastis dan hanya menghasilkan tangkapan sebesar 2,722 ton[5], ketika hasil tangkapan menurun otomatis penghasilan warga yang notabene bergantung kepada laut dan perikanan akan semakin menurun artinya telah terjadi penurunan kualitas kehidupan masyarakat.

Belum lagi dalam aspek pertanian/perkebunan karena mayoritas pertanian ada pada perkebunan di wilayah tersebut yaitu perkebunan kelapa dan hasil catatan warga masyarakat yang memiliki perkebunan kelapa yang ada di tapak operasi PLTU Celukan Bawang yang biasanya dalam setahun bisa panen 4 sampai 6 kali sejak operasi PLTU menurun hanya dalam kisaran 2 kali panen dalam setahun. Di tengah situasi ekonomi yang semakin sulit, persoalan berikut munculnya persoalan kesehatan masyarakat sekitar PLTU terutama anak-anak dan penduduk lanjut usia yang rentan sekali terkenak dampak ISPA yang diakibatkan udara yang kotor dari hasil produksi PLTU batubara. Karena kandungan yang hasil pemakaran batubara itu mengandung merkuri, timbal, arsenik, kadmium dan partikel halus namun beracun, yang sangat Berbahaya terhadap kesehatan masyarakat dalam sebulan warga bisa 6 kali untuk melakukan pemriksaan kesehatan akibat saluaran pernapasan dan ini menambah beban secara ekonomi kepada masyarakat, dengan sejumlah persoalan tersebut apakah pembangunan harus mengamini hak-hak dasar masyarakat untuk mendaptkan akses kesehatan itu, pengelolaan lingkungan seharusnya tidak hanya didasari atas aspek ekonomi saja sehingga pengelolaan lingkungan hanya menguntungkan segelintir kelompok akan tetapi harus mempertimbangkan ada struktur sosial yang sudah mapan yang tidak bisa dirusak hanya atas terminologi kepentingan ekonomi.

Lingkungan harus dibahas secara holistik tidak bisa parsial, karena di dalam lingkungan itu terdapat sendi-sendi kehidupan masyarakat secara luas, flora dan fauna, budaya, sumber penghidupan masyarakat secara umum yang tidak bisa dikorbankan, dan harus dijaga keberadaannya sampai antargenerasi untuk sebuah kehidupan yang berkelanjutan.

 

[1] AMDAL Tahap 1 dan Tahap II untuk Pembangunan PLTU Batubara di Celukan Bawang

[2] Permen LH no 17 tahun 2012 tentang pedoman keterlibatan masyarakat dalam analisis mengenai dampak lingkungan dan penerbitan izin lingkungan serta PP 27 Tahun 2012

[3] UU 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkupan Hidup

[4] Data Greenpeace Indonesia dan Harvard University

[5] Data Pendapatan Kelompok Nelayan

The post PLTU: Energi Kotor yang Dihasilkan Produksi Listrik Batubara appeared first on BaleBengong.