Nasib Rakyat Ditangan Dokter

Diskusi Publik PB IDI pada tanggal 26 April 2017 dengan tema “DEFISIT DANA JKN” ANCAMAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN KEBERLANGSUNGAN PROGRAM JKN” menjadi tidak menarik karena seperti yang sudah-sudah tidak bisa memberikan harapan perubahan yang lebih baik untuk rakyat. Jangankan berubah, itikad untuk memperbaiki JKN yang sudah berjalan 4 tahun sepertinya memang tidak ada.

Mungkin acara yang diadakan PB IDI ini kalah penting dengan acara-acara lain yang bersamaan sehingga pihak yang diundang sebagai narasumber cukup mewakilkan pada  pejabat yang tidak memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk menjawab permasalahan. Pemerintah dan BPJS seakan kompak menghindari forum diskusi dengan dokter yang notabene merupakan pelaksana langsung JKN. Kalau sekedar menampung masalah dan usulan mungkin sudah basi dilakukan saat ini karena kerawanan JKN telah mencapai titik kulminasi dimana dokter menjadi pihak yang terjepit dan harus menghadapi rakyat sebagai pengguna program dengan segala keterbatasan.

Dalam paparan PB IDI yang disampaikan oleh Dr. Noor Arida (Ketua Bidang JKN PB IDI) telah cukup jelas menggambarkan permasalahan terkait dengan data dan fakta. Keberhasilan JKN tidak semata ada di tangan profesi dokter namun keselamatan pasien serta upaya untuk memberikan pelayanan medis yang terbaik akan selalu menjadi tanggung jawab utama seorang dokter. Bahwa PELAYANAN KEDOKTERAN YANG SUBSTANDAR telah terjadi di era JKN akibat pemaksaan sepihak dengan alasan kendali mutu dan kendali biaya. Prinsip-prinsip kedokteran  yang memegang teguh etika profesi dan berlandaskan Evidence Base Medicine telah diinjak-injak  oleh sebuah program kesehatan nasional yang lebih bernuansa politis, tentu yang dirugikan pada akhirnya adalah rakyat Indonesia.

Kemanfaatan JKN yang dipropagandakan dengan masif bahkan katanya didukung oleh penelitian yang menggambarkan tingkat kepuasan rakyat tidak dapat menutupi fakta secara makro bahwa terjadi kemunduran yang signifikan dalam dunia kedokteran di Indonesia. Angka kematian ibu dan bayi yang tidak menurun, tingginya beban penyakit katastrofik serta berbagai parameter lainnya cukup sebagai bukti kegagalan pemerintah menjalankan amanah di bidang kesehatan.

BPJS selalu berdalih tidak memiliki wewenang dalam banyak hal namun yang terlihat justru seperti asuransi swasta pada umumnya, bagaimana mencegah/ mengurangi defisit termasuk meningkatkan kolektibilitas iuran. Tidak terlihat sama sekali perhatiannya pada upaya mempertahankan kualitas pelayanan kedokteran/ kesehatan, prinsip kendali mutu-kendali biaya berorientasikan murni pada prinsip ekonomi “bandar ngga boleh rugi !”.

Pemerintah terlihat asyik dengan filosofi-filosofi tanpa implementasi. Besar keinginan tapi lemah upaya. Bagaimana mungkin dengan keterbatasan anggaran serta komitmen politik yang rendah dapat mewujudkan jaminan sosial di bidang kesehatan ? Yang terjadi saat ini justru Politisasi JKN dengan mengorbankan kepentingan rakyat serta profesionalisme dokter. Tidak cukup hanya dengan retorika untuk menjalankan jaminan kesehatan nasional bahkan defisit anggaranpun bukan hambatan jika orientasinya memang untuk rakyat. Yang selalu dikuatirkan pemerintah adalah bagaimana keberlangsungan program JKN bukan apakah JKN telah berjalan sebagaimana mestinya ! Akibat JKN hanya dilihat dari orientasi politik dan kemanfaatan ekonomi maka segala cara ditempuh termasuk bongkar pasang peraturan sekedar mempertahankan program. Sikap terburu-buru mencapai universal coverage pada akhirnya akan menjadi pil pahit bagi semua pihak. Tidak ada yang diuntungkan dengan JKN Yang AMBURADUL selain politisi busuk dan kaum kapitalis yang menuai keuntungan akibat ketidakpercayaan publik terhadap sistem kesehatan nasional.

Dokter pada akhirnya menjadi benteng terakhir yang harus melindungi keselamatan pasien, ketika semua pihak termasuk pengelola Faskes (fasilitas kesehatan) cuma bisa diam, bertahan tanpa sikap yang jelas. PERSI sebagai pihak yang semestinya turut menjaga pelaksanaan JKN tidak boleh menyimpang dari kaidah-kaidah kedokteran serta mengutamakan keselamatan pasien ternyata hanya bisa menjadi penonton di pinggir lapangan, mau tidak mau dan suka tidak suka profesi dokter harus mengambil sikap tegas untuk MENOLAK PELAYANAN KEDOKTERAN YANG SUBSTANDAR dan MENOLAK KETERLIBATAN DALAM UPAYA FRAUD YANG DILAKUKAN DENGAN ALASAN APAPUN. Cukuplah dokter menjalankan tugasnya dengan baik, menjaga integritas diri dan  sikap profesionalisme. Berpegang teguh pada hati nurani dan etika profesi serta mengutamakan keselamatan pasien. Sudah saatnya DOKTER BERSIKAP  TEGAS dan sudah saatnya RAKYAT HARUS TAHU APA YANG SEBENARNYA TERJADI DENGAN JKN. Jangan sampai JKN pada akhirnya menjadi KEBOHONGAN PUBLIK yang tidak pernah terselesaikan.

27 April 2017
Agung Sapta Adi

Jangan Bungkam Media dengan UU ITE

Kali ini, media Tirto.id yang jadi sasaran tembak.

Pasal karet Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berkali-kali terbukti mengancam kebebasan pers di Indonesia, bukan hanya mengancam jurnalis tetapi juga kebebasan pers yang diusung media.

Pada Selasa (25/4) lalu, Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo lewat kuasa hukumnya dari Partai Perindo melaporkan media online Tirto.id. dengan tuduhan melakukan fitnah dan pencemaran nama baik ke Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Laporan tersebut diterima Polda Metro Jaya dengan LP/2000/IV/20n17/PMJ/Dit Reskrimum dengan kasus dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik dengan terlapor masih lidik dan diancam dengan Pasal 310 KUHAP atau Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 A Ayat 2 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Langkah serupa juga hampir digunakan oleh Markas Besar Tentara Nasional Indonesia meskipun belakangan sikap TNI melunak dan tidak jadi melaporkan ke kepolisian, tetapi ke Dewan Pers.

Laporan ini terjadi sejak dimuatnya tulisan jurnalis investigasi asal Amerika Serikat, Allan Nairn, di media Tirto.id dengan judul “Ahok Hanyalah Dalih untuk Makar”. Tulisan tersebut merupakan alihbahasa dari tulisan Allan Nairn dengan judul “Trump’s Indonesian Allies in Bed with ISIS-Backed Militia Seeking to Oust Elected President” yang pertama kali diluncurkan di situs The Intercept.

Tulisan itu menyebut kasus Al-Maidah yang menyangkut penistaan agama oleh Ahok hanyalah pintu masuk untuk menggulingkan pemerintahan Jokowi. Tulisan tersebut menyebut sejumlah nama, baik sipil maupun militer aktif dan pensiunan yang terlibat di dalam rencana makar, seperti: Fadli Zon, Hary Tanoesoedibjo, Munarman, Kivlan Zein, Tommy Soeharto, SBY, Gatot Nurmantyo, Prabowo, Ryamizard Ryacudu, Wiranto dan sejumlah nama lain, termasuk Donald Trump, Mike Pence dan Freeport.

Dalam keterangan persnya, kuasa hukum Hary Tanoesoedibjo mengatakan alasan pelaporan karena tulisan di Tirto.id bukan produk jurnalistik. Karena itu pihaknya menempuh jalur hukum ketimbang mengadu ke Dewan Pers.

“Ini tulisan dari orang yang baru bangun tidur berilusi. Dia merasa menjadi spionase, dia tulis dan dimuat, tapi hati-hati tuduhan ini tidak main-main, tuduhannya ini makar,” ujar Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPP Perindo, Christophorus Taufik kepada sindonews pada hari Selasa 25 April 2017 setelah resmi melaporkan Tirto.id ke polisi.

Sedang Mabes TNI mengatakan lewat siaran pers nomor: SP-147/IV/2017/Pen pada tanggal 21 April 2017 bahwa berita tersebut adalah berita bohong (hoax).

“Jadi mengenai tulisan Allan Nairn, saya menyatakan yang berkaitan dengan TNI itu hoax,” kata Kapuspen TNI Mayjen Wuryanto dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (21/4).

Kapuspen TNI Mayjen Wuryanto menyatakan TNI mempertimbangkan untuk melapor ke polisi. Namun belakangan Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan laporan itu tak akan dilakukan.

Mengecam
Berkaitan dengan hal tersebut, lebih dari 160 akademisi, 50 organisasi masyarakat sipil, dan individu ikut menandatangani surat pernyataan bahwa:

Pertama, mengecam tindakan pelaporan pidana terhadap pemberitaan tirto.id oleh Hary Tanoesoedibjo melalui kuasa hukumnya, karena sebagaimana dalam UU Pers bahwa pekerjaan media dilindungi oleh UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Selain itu juga persoalan pemberitaan seharusnya terbebas dari ancaman pemidanaan dan oleh karena jika ada keberatan terkait pemberitaan maka seharusnya langkah yang harus diambil oleh Hary Tanoe adalah mengajukan hak jawab atau hak koreksi atau mengadukannya kepada Dewan Pers. Karena Dewan Pers mempunyai kewenangan untuk menilai kode etik wartawan atau media yang dianggap mencemarkan nama baik.

Kedua, mendorong Mabes TNI dan pihak-pihak lain yang merasa dirugikan oleh tulisan di media Tirto.id tersebut untuk menempuh jalur sengketa pers yang akan dimediasi oleh Dewan Pers dan bukan menggunakan pasal defamasi di dalam UU ITE.

Ketiga, khawatir jika tindakan Hary Tanoesoedibjo ini dibiarkan akan memberi dampaksemakin banyak orang akan mempidanakan media jika ada persoalan pemberitaan yang menurutnya tidak menguntungkan salah satu pihak. Dan semangat tersebut adalah semangat yang jauh dari menjunjung tinggi kemerdekaan pers.

Oleh karena hal tersebut, kami mendesak:

Pertama, Kapolda Metro Jaya untuk berkoordinasi dengan Dewan Pers dan meminta pelapor untuk menggunakan jalur sengketa pers dengan mengadukan pemberitaan kepada Dewan Pers sesuai dengan MOU Kesepahaman antara Kapolri dengan Dewan Pers tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakkan Hukum.

Kedua, Dewan Pers untuk proaktif berkoordinasi dengan Kapolda Metro Jaya, dalam upaya dekriminalisasi media tirto.id dan kemudian memeriksa pemberitaan tirto.id sebagaimana pedoman kode etik jurnalistik Dewan Pers.

Ketiga, Hary Tanoesoedibjo untuk mencabut aduannya pada media Tirto.id dan mendorong penyelesaian melalui mekanisme Dewan Pers karena pekerjaan jurnalistik telah dilindungi oleh UU Pers.

Keempat, Mabes TNI dan pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh tulisan di Tirto.id untuk menempuh cara penyelesaian melalui mekanisme Dewan Pers, daripada menggunakan pasal defamasi di UU ITE yang anti-demokrasi.

Kelima, Pemerintah dan DPR untuk mencabut pasal-pasal represif seperti pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 2, pasal 29 dari UU ITE karena tanpa dicabutnya pasal-pasal tersebut, ancaman kebebasan pers, kebebasan ekspresi dan juga demokrasi akan selalu ada di negeri ini.

Jakarta, 28 April 2017

Narahubung:
Damar Juniarto : 08990066000
Asep Komarudin : 081310728770

Kami yang mendukung:

Organisasi/Institusi:
1. Southeast Asia Freedom of Expression Network/SAFEnet
2. Pembebasan
3. Sejuk
4. KPJKB Makassar
5. LBH Pers
6. solidaritas.net
7. F-SEDAR
8. GSPB
9. Satunama
10. LSPP
11. JRKI
12. Klinik Hukum Media Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
13. Satudunia
14. YLBHI
15. LBH Yogya
16. BaleBengong
17. Civil Rights Defenders
18. Yayasan Desantara
19. LBH Jakarta
20. Bhinneka Nusantara
21. Remotivi
22. UKM Lembaga Pengkajian Ilmu Keislaman (LPIK) UIN SGD Bandung
23. LBH Padang
24. Purplecode Collective
25. Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP)
26. Garda Papua
27. Paguyuban Korban UU ITE (PAKU ITE)
28. Yayasan Manikaya Kauci

Individu:
1. Deni Erliana
2. Saut Situmorang
3. Fitri Matondang
4. Natasha Gabriella Tontey
5. Soen Tjen Marching
6. Donny Iswandono
7. Furqan Ermansyah
8. I Nyoman Mardika
9. Hartanto
10. Imam Munawir
11. Bobby Ganaris
12. Putu Hendra Brawijaya

Akademisi, Penggiat Masyarakat Sipil dan Praktisi:
1. A. Kasandra Putranto, Dra (Kasandra & Associate)
2. Ade Armando, Dr (Universitas Indonesia – SMRC)
3. Adenita Yusminovita, M.Si (Penggiat Masyarakat Sipil)
4. AG. Eka Wenats Wuryanta, Dr (Universitas Paramadina)
5. Ahmad Taufik SH, M.IPol (Garda Kemerdekaan)
6. Alif Imam (Penggiat Masyarakat Sipil)
7. Amelita Lusia, M.Si (Program Vokasi Universitas Indonesia)
8. Amir Effendi Siregar (Penggiat Masyarakat Sipil)
9. Anastasya Andriarti M.Si (Akademisi)
10. Andy Budiman (SEJUK)
11. Andy Yentriyanti (Yayasan SAKA, Perhimpunan Bestari)
12. Anna Agustina, M.Si (Universitas Pancasila)
13. Ari Subagyo Wibowo, S.H (FAKTA)
14. Arif Susanto, S.Sos, M.Si (LSPR)
15. Arimbi Putri, S.I.Kom (Akademisi)
16. Asty Rastiya, S.Sos. M.Comn (Akademisi)
17. Awang Ruswandi (Universitas Indonesia)
18. Azas Tigor Nainggolan, S.H, M.Si (FAKTA)
19. Basrul Hutabarat (Radio Komunitas Swaramuda Lembang)
20. Bayu Wardhana (Aliansi Jurnalis Independen)
21. Bestian Nainggolan (Litbang Kompas)
22. Bhernadetta Pravita W, S.Sos, M.Si (Universitas Bina Nusantara)
23. Billy Sarwono, Prof. Dr. MA (Universitas Indonesia)
24. Bobi Guntarto, Dr (YPMA)
25. Bonaventura Satya Bharata, M.Si (Universitas Atma Jaya Yogyakarta)
26. Cendera Rizky Anugrah Bangun, M.Si (STIKOM LSPR)
27. Chandra Kirana, M.Si (Universitas Indonesia)
28. Chontina Siahaan, Dr. SH, M.Si (Akademisi)
29. Citra Rosalyn Anwar, Dr
30 Damar Juniarto (SAFEnet, Perhimpunan Bestari)
31. Dandhy Laksono (Watchdoc Documentary Maker)
32. Daniel Silvester H Sinaga, S.H (FAKTA)
33.

Darmanto
34. Darminta Raharja (Universitas Tanjungpura Pontianak)
35. Deni W Kurniawan
36. Detta Rahmawan (Universitas Padjadjaran)
37. Dina Listiorini, M.Si (Universitas Atma Jaya Yogyakarta)
38. Dwi Ajeng Widarini, M.I.Kom (Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama)
39. Eduard Lukman, Drs, M.A (Universitas Indonesia)
40. Effendi Gazali, Ph.D (Akademisi)
41. Elizabeth Fanny Erliana (FAKTA)
42. Endang Setiowati, Dra, M.Si (Program Vokasi Universitas Indonesia)
43. Eni Maryani, Dr (Universitas Padjadjaran)
44. Eriyanto, Dr (Universitas Al Azhar Indonesia)
45. Erni Herawati (Universitas Bina Nusantara)
46. Evi Mariani (Jurnalis)
47. Ezki Suyanto (Penggiat Masyarakat Sipil)
48. Fahrianoor, S.IP, M.Si (Universitas Lambung Mangkurat)
49. Fathuri (Medialink)
50. Fitria Angeliqa, M.Si (Universitas Pancasila)
51. Fizzy Andriani, S.E, M.Si (Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama)
52. G. Sicilia Leiwakabessy (Yayasan Cahaya Guru)
53. Gun Gun Heryanto, Dr (Akademisi/The Political Literacy Institute)
54. Gusmia Arianti, S.E, M.Si (Universitas Al Azhar Indonesia)
55. Hanif Suranto, M.Si (Akademisi – LSPP)
56. Happy Prasetyawati H, S.E, M.M (Akademisi)
57. Hellena Yoranita Souisa (WatchdoC Indonesia)
58. Hendriyani, Dr (Universitas Indonesia – YPMA)
59. Henny Supolo (Yayasan Cahaya Guru)
60. Herfriady, M.A (STISIPOL Candradimuka, Palembang)
61. Hermin Indah Wahyuni, Dr. Phil, M.Si (Akademisi/Universitas Gadjah Mada)
62. Hery Chariansyah, S.H, M.H (Raya Indonesia)
63. I Gusti Ngurah Putra, Drs, M.A (Universitas Gadjah Mada)
64. Ignatius Haryanto (Akademisi – LSPP)
65. Ilya R Sunarwinadi, Prof. Dr (Universitas Indonesia)
66. Imam Prakoso (Penggiat Masyarakat Sipil)
67. Irwa R Zarkasi, Dr (Universitas Al Azhar Indonesia)
68. Irwan Julianto, Dr, M.PH (Akademisi)
69. Isma Dwi Fiani, S.Ikom (Akademisi)
70. Itsnaeni Abbas (WHO/Komnas Pengendalian Tembakau)
71. Justito Adiprasetio, M.Si (Universitas Padjadjaran)
72. Ki Gunawan (Penggiat Masyarakat Sipil)
73. Kiki Soewarso (STIKOM LSPR /TCSC – IAKMI)
74. Klara Esti (CIPG)
75. Kusumajanti, Dr (Akademisi)
76. Leonardus Kristianto Nugraha (CIPG)
77. Lestari Nurhajati, Dr (Akademisi/STIKOM LSPR – Indepth Indonesia)
78. Levriana Yustriani (SMRC)
79. Lexy Rambadeta (Multimedia Jurnalis/Offstream)
80. Lilik Arifin, M.S (Universitas Indonesia)
81. Lintang Ratri Rahmiaji, M.Si (Universitas Diponegoro)
82. Lisa Adhrianti, Dr (Akademisi)
83. Lisa Esti Puji Hartanti, M.Si (Akademisi/Universitas Atma Jaya)
84. Lisda Sundari (Lentera Anak Indonesia)
85. Louisa Christine Hartanto, S.I.kom (Akademisi)
86. Lukas Ispandriarno, Dr (Universitas Atma Jaya Yogyakarta)
87. Luther Budi Raja Purba, S.H (FAKTA)
88. Luviana (AJI Jakarta/Konde Institute)
89, Maharani Karlina (CIPG)
90. Manik Sunuantari, Dr (Universitas Sahid)
91. Marhaeni Fajar Kurniawati, S.Sos, M.Si (Universitas Mercu Buana)
92. Mario Antonius Birowo, Ph.D (Universitas Atma Jaya Yogyakarta)
93. Martini Mangkoedipoero, Dra, M.Si (Penggiat Masyarakat Sipil)
94. Mas’amah, S.Pd, M.Si (Akademisi/Universitas Nusa Cendana Kupang)
95. Mediana Handayani, Dr (Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama)
96. Megandaru Kawuryan, Dr (Akademisi)
97. Meiftia Hartono (Penggiat Masyarakat Sipil)
98. Melati Tobing, M.Si (Universitas Kristen Indonesia)
99. Miranti (TIFA Foundation)
100. Mohtar Sukiman (Radio Komunitas Lintas Merapi)
101. Muchlis AR (SMRC)
102. Muhamad Heychael (Remotivi)
103. Muhammad Iqbal, Dr, M.Si (Universitas Jember)
104. Mulharnetti Syas, Dr, M.S (Akademisi)
105. Murti K Wirasti, Dr (Akademisi)
106. Mutiara Dara Utama S.Sos, M.I Kom (Akademisi, Ambon)
107. Nadjib Abu Yasser (Lembaga Studi Pers dan Pembangunan/LSPP)
108. Nanang Haroni, M.Si (Universitas Al Azhar Indonesia)
109. Nandha Julistya (Penggiat Masyarakat Sipil)
110. Nani Kurniasari, S.EI, M.Si (Akademisi/Kalbis Institute)
111. Nawiroh Vera, M.Si (Universitas Budi Luhur)
112. Netti Lesmana (Pratista Indonesia)
113. Nico Aditia (Akademisi)
114. Nina Mutmainnah Armando, Dr (Universitas Indonesia / YPMA)
115. Nindi Aristi (Universitas Padjadjaran)
116. Normansyah, S.T (FAKTA)
117. Novi Kurnia
118. Nugrahaeni Prananingrum (Akademisi/Universitas Negeri Jakarta)
119, Nur Allan Lasido, M.A (Akademisi)
120. Nur Kholisoh, Dr, M.Si (Akademisi/Universitas Mercu Buana)
121. Pandan Yudhapramesti (Universitas Padjadjaran)
122. Pinckey Triputra, Dr (Universitas Indonesia)
123. Prahastiwi Utari, Ph.D (Universitas Sebelas Maret)
124. Preciosa Alnashava Janitra, S.I.Kom, M.Si (Universitas Padjadjaran)
125. Puji Rianto (PR2Media)
126. Puspitasari, Dr (KWI)
127. Putut Widjanarko, Ph.D (Akademisi/Paramadina Graduate School of Comm)
128. R. Kristiawan (SIKA)
129. Rahayu
130. Ratri Rizki Kusumalestari, S.Sos, M.Ikom (Universitas Islam Bandung)
131. Rika Rosvianti (Komunitas perEMPUan)
132. Rini (Indepth Indonesia)
133. Riris Loisa, Dr (Universitas Tarumanegara)
134. Rita Gani, Dr (Universitas Islam Bandung)
135. Rita Pranawati, M.A (KPAI)
136. Rocky Prasetyo Jati, M.Si (Universitas Budi Luhur)
137. Rosy Tri Pagiwati, MA (Universitas Indonesia)
138. Roy Thaniago (Remotivi)
139. Rustono Farady Marta, M.Med.Kom (Akademisi)
140. Sa’diyah El Adawiyah, S.Sos, M.Si (Universitas Muhammadiyah Jakarta)
141. Saidiman Ahmad (SMRC)
142. Santi Indra Astuti, M.Si (Universitas Islam Bandung)
143. Sari Monik Agustin, Dr (Akademisi)
144. Satrio Arismunandar, Dr (Penggiat Masyarakat Sipil)
145. Septia Winduwati, S.Sos, M.Si (Universitas Tarumanegara)
146. Shita Laksmi, M.A (Penggiat Masyarakat Sipil)
147. Sinam (Penggiat Masyarakat Sipil)
148. SM. Niken Restaty, M.Si (Akademisi/Universitas Mercu Buana)
149. Sofia Primalisanti Devi, M.Si (Universitas Pancasila)
150. Soraya, S.Sos, M.Si (Universitas Al Azhar Indonesia)
151. Sri Esti Tri Wandari MA (Akademisi)
152. Suko Widodo, Drs. M.Si (Akademisi/Universitas Airlangga)
153. Sumiati Afandi (FAKTA)
154. Sunarto, Dr (Akademisi/Universitas Diponegoro)
155. Surach Winarni, Dr, S.H, M.Hum (Akademisi)
156. Suraya, Dr (Universitas Paramadina)
157. Surokim, S.Sos, M.Si (Akademisi/Universitas Trunojoyo Madura)
158. Tantowi Anwari (SEJUK)
159. Tubagus Haryo Karbyanto, SH (FAKTA)
160. Turnomo Rahardjo, Dr (Akademisi)
161. Umaimah Wahid, Dr (Akademisi)
162. Valentina Sri Wijiyati (Satunama)
163. Wisnu Martha Adiputra, M.Si (Akademisi/Universitas Gadjah Mada)
164. Wisnu Prasetya Utomo (Remotivi)
165. Yancen Piris (RPKFM)
166. Yohanes Ari Kuncoroyakti (AKMRTVI)
167. Yohanes Widodo, S.Sos, M.Sc (Universitas Atma Jaya Yogyakarta)
168. Yovantra Arief (Remotivi)
169. Zulhasril Nasir, Prof, Ph.D (Universitas Indonesia)
170. Ni Made Ras Amanda (Universitas Udayana)

The post Jangan Bungkam Media dengan UU ITE appeared first on BaleBengong.

Miss Internet Indonesia 2017, diikuti 36 finalis.

Kabarportal.com-Pasca berakhirnya Miss Internet Bali (MIB) ditahun 2015, kini ditahun 2017 Miss Internet kembali digelar dengan mencakup wilayah Indonesia, Miss Internet Indonesia (MII) hal ini terjadi lantaran melihat kesuksesan serta animo peserta pada penyelenggaraan Miss Internet Bali selama 3 kali Read More ...

Memburu Matahari di Desa Pinggan Kintamani

Suasana menjelang pagi di Bukit Cinta Desa Pinggan, Kintamani. Foto Ahmad Muzakky.

Menikmati keindahan pulau Bali bukan melulu di pantai.

Mengejar matahari terbit di Desa Pinggan bisa menjadi pilihan menikmati keindahan alam Bali. Bukan hanya berjemur di bawah terik matahari pantai Pandawa atau menikmati senja di tengah keramaian pantai Kuta.

Merasakan sensasi mengejar matahari terbit di Desa Pinggan bisa jadi pilihan tepat untuk mencari ketenangan di akhir pekan saat lelah dengan rutinitas harian.

Hari itu Sabtu (15/4), saya bersama dua kawan lain sepakat mengisi hari libur perkuliahan saat itu dengan berburu matahari terbit di Desa Pinggan, Kintamani.

Di antara kami sebelumnya belum pernah ada yang ke sana. Dengan demikian kami mempersiapkan segalanya sebaik mungkin. Mulai dari informasi mengenai Desa Pinggan, bagaimana rute menuju ke sana, perkiraan waktu tempuh, kondisi jalan, hingga prediksi suhu dan cuaca Kintamani.

Suasana menjelang pagi di Bukit Cinta Desa Pinggan, Kintamani. Foto Ahmad Muzakky.

Kami berangkat pukul tiga dini hari dari Singaraja. Jalanan kota saat itu masih begitu lengang. Hanya beberapa kendaraan motor terlihat lalu lalang.

Setelah hampir satu setengah jam berkendara ke timur lalu ke selatan, akhirnya memasuki wilayah Kintamani. Kanan kiri hanya ada hutan dan sesekali berjumpa rumah-rumah warga dengan jarak agak berjauhan.

Kami disambut dengan kabut tebal, hawa dingin dan jalanan agak licin. Hawa dingin menjelang pagi itu cukup membuat badan kami yang dibungkus jaket seadanya menggigil.

Tiga puluh menit kemudian kami tiba di Pura Puncak Penulisan. Jalan di selatan Pura Puncak Penulisan adalah jalan menuju Desa Pinggan yang akan kami tuju. Kami berbelok dan melanjutkan perjalanan.

Medan jalan menuju Desa Pinggan naik turun, penuh kerikil dan berliku-liku. Kami melaju dengan pelan-pelan.

Lima belas menit kemudian kami sampai di Desa Pinggan. Setelah lebih dari dua jam perjalanan akhirnya tiba juga.

Lokasi untuk menunggu matahari terbit berada di bukit Cinta. Bukit Cinta terletak di selatan jalan utama menuju Desa Pinggan. Tidak ada penanda apa-apa di sana. Hanya ada beberapa meter lahan kosong untuk parkir dan jalan setapak.

Desa Pinggan berada di lembah gunung Batur. Desa Pinggan juga merupakan kawasan yang berada di dataran tinggi Kintamani. Dengan demikian kami tidak perlu lagi mendaki untuk menuju lokasi menikmati sunrise tersebut. Hanya perlu berjalan barang dua menit menyusuri jalan setapak.

Saat tiba di sana suasana saat itu masih cukup gelap. Dari atas bukit terlihat areal perkampungan warga dengan lampu-lampu menyala megintip dari balik tebalnya kabut.

Di atas langit yang gelap terlihat bulan dan bintang. Ini artinya langit sedang cerah. Kami beristirahat sejenak, menikmati pemandangan tersebut sembari menyantap bekal yang sudah dipersiapkan.

Sekitar pukul setengah enam semburat kuning keemasan di ufuk timur mulai nampak. Langit mulai membiru.

Tak berapa lama kemudian matahari perlahan menampakkan diri. Sinarnya dengan ramah menyapa kembali penghuni bumi.

Hijau hamparan tanaman ladang di bawah bukit yang tadinya diselimuti kabut mulai tersibak. Siluet tiga gunung; Gunung Batur, Gunung Agung, dan Gunung Ambang terlihat cukup jelas.

Seorang pengunjung mengabadikan momen matahari terbit. Foto Ahmad Muzakky.

Tak ingin melewatkan momen tersebut begitu saja, dengan segera kami mengabadikan landskap yang menawan itu.

“Buat nambah feed di instagam,” ujar Afif, salah satu kawan yang ikut.

Tak lupa kami bergantian berfoto dengan background hamparan pemandangan itu. Puas berfoto kami memandangi dengan detail pemandangan pagi itu. Agar terekam dengan jelas di benak masing-masing.

Pukul setengah delapan semburat kuning keemasan habis berganti terik matahari. Ketenangan yang kami cari sudah kami dapatkan dan kami kantongi sendiri-sendiri. [b]

The post Memburu Matahari di Desa Pinggan Kintamani appeared first on BaleBengong.

MX Player, Pemutar Video Standar Wajib Android

Tidak banyak aplikasi yang saya gunakan sejak awal mengenal perangkat Android, masih setia masuk dalam daftar instalasi hingga hari ini. MX Player ini salah satunya. Aplikasi Pemutar Video dan juga file audio visual lain yang dikembangkan oleh J2 Interactive ini rupanya sudah diunduh lebih dari 100 juta pengguna Android. Dimana 10 hingga 25 kalinya disumbangkan […]