Tag Archives: Karangasem

Kalau Sampahnya Merusak Lingkungan, Tenggelamkan!

Kalau anak-anak saja peduli sampah, masak orang dewasa tidak?

Sampah bisa berdampak buruk pada kesehatan dan kelestarian lingkungan. Oleh sebab itu, Kepala Kewilayahan Tulamben I Nyoman Suastika melaksanakan Gerakan Sadar Lingkungan dengan melibatkan anak-anak Rare Segara Tulamben.

Pada Minggu awal September lalu, anak-anak itu melakukan bersih-bersih pantai, kegiatan rutin tiap Minggu pagi. Ini merupakan upaya menanamkan dan menumbuhkan karakter kepada anak-anak usia sekolah dasar (SD) agar senantiasa sadar dan peduli terhadap lingkungan di wilayahnya.

Anak-anak yang tergabung dalam Rare Segara Tulamben diajak untuk memungut dan membersihkan sampah plastik di seputaran wilayah Banjar Dinas Tulamben. Saat ini ada 46 anak yang ikut serta.

“Kalau anak-anak sudah sadar kebersihan lingkungan, orang tua atau orang dewasa harusnya malu membuang sampah plastik sembarangan,” kata Suastika.

“Apalagi Tulamben sudah ada TPST Bersehati,” lanjutnya. Menurut Suastika, tempat penampungan sampah sementara (TPST) Bersehati siap menampung sampah di wilayah kedesaan Tulamben asal warga berkoordinasi terlebih dulu.

Upaya Warga

Bersih-bersih ala Rare Segara menjadi contoh upaya warga desa untuk menangani sampah plastik. Hal ini sejalan dengan kebijakan Gubernur Bali I Wayan Koster untuk menangani sampah plastik dengan dikeluarkannya Pergub Nomor 97 Tahun 2018. Pergub tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai ini dicanangkan Gubernur Bali pada 7 April 2019 beberapa bulan yang lalu.

Suastika juga mengatakan gerakan Sadar Lingkungan bersama anak-anak Rare Segara Tulamben bukan untuk mencari sensasi, tetapi wujud partisipasi dalam menjaga lingkungan tetap bersih. Apalagi Tulamben merupakan kawasan wisata di dunia.

“Tidak elok rasanya wilayah kita jadi idaman wisatawan, tapi lokal geniusnya tidak mampu menjaga lingkungan terlihat bersih,” kata Suastika yang juga pemandu selam (dive guide) ini.

Saat ini Tulamben baru memiliki satu tempat penampungan sampah yaitu TPST Tulamben Bersehati dengan memperkerjakan sekitar 6 warga sekitar. TPST tersebut dikelola langsung oleh I Nyoman Suastika.

Kendala

Pelanggan dari warga sekitar. Ada beberapa pengusaha hotel dan beberapa sekolah. Kegiatannya meliputi pemilahan sampah organik dan non-organik. Terkadang bila sampah menggunang akan dioper ke TPST Linggasana, Kecamatan Benandem.

Pelanggan TPST Tulamben Bersehati juga datang dari banjar-banjar di sekitarnya.

Sammpah akan diangkut tiap pukul 8 pagi untuk pelanggan di Tulamben sedangkan banjar di luarnya dua kali sehari. Sampah diambil untuk kemudian dipilah. Sampah organik dibuat menjadi pupuk sedangkan non-organik dijual.

Biaya angkutnya berbeda-beda tiap bulan. Untuk warga Tulamben hanya Rp 10.000 sedangkan banjar lain Rp 50.000. Warung Rp 20.000 sampai Rp 30.000. Rumah makan Rp 50.000 sampai Rp 100.000. Untuk pasar Rp 1 juta. Puskemas Rp 40.000.

Menurut Suastika, saat ini TPST Tulamben masih terkendala kurangnya operasional alat angkut. “Kami ingin ada lagi satu unit truk karena sekarang hanya mengandalkan 2 unit kendaraan kecil yang sering rusak,” ucapnya.

TPST Tulamben Bersehati pernah mengikuti lomba sadar lingkungan tingkat kabupaten. Kegiatan rangkaian HUT RI tahun 2018 tersebut dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem. Mereka berhasil memperoleh juara 2. [b]

The post Kalau Sampahnya Merusak Lingkungan, Tenggelamkan! appeared first on BaleBengong.

Bantuan Air Bersih di Tengah Kekeringan Karangasem

Bantuan air bersih bagi warga di Karangasem. Foto ACT Bali.

Kekeringan sudah mulai terjadi di beberapa titik Pulau Bali.

Beberapa desa di Karangasem, Kabupaten tempat Gunung Agung kokoh berdiri mengalaminya. Termasuk di antaranya adalah Kecamatan Rendang, tepatnya di Desa Menanga dan Banjar Belatung.

Merespon kondisi tersebut, Aksi Cepat Tanggap (ACT) Bali mulai mendistribusikan air bersih ke daerah-daerah tersebut. Sebanyak 5 ribu liter air telah diberikan untuk mencukupi kebutuhan air ratusan kepala keluarga.

Kecamatan Rendang mencakup Gunung Agung hingga lerengnya di bagian barat. Saat ini di Kecamatan Rendang banyak desa yang mengalami kekeringan.

Menurut Arif Marsudi, Kepala Cabang Aksi Cepat Tanggap (ACT) Bali, kondisi ini membuat warganya harus turun gunung untuk mencari sumber air. Jalan naik-turun dan berkelok, serta beban membawa air menjadi tantangan warga untuk membawa air ke rumah.

Hari tanpa hujan yang telah berlangsung cukup lama di daerah ini membuat persediaan air dalam tandon milik warga mulai menipis persediaannya.“Air kami ambil dari sumber air di kaki Gunung Agung. Kondisi medan yang menantang membuat tim agak sulit mencapai desa,” tambah Arif, Selasa (9/7/2019) kemarin.

Dibantu relawan Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) Karangasem, distribusi berjalan lancar. Simpan, warga Menanga mengatakan, sangat terbantu dengan adanya bantuan air ini. Setidaknya, dia tak perlu bolak-balik ke sumber air yang jauh dari permukiman untuk beberapa waktu ke depan.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika pada Kamis (27/6) lalu merilis data wilayah Indonesia yang berpotensi mengalami kekeringan di awal musim kemarau ini.

Pulau Bali diberikan warna merah sebagai tanda “awas”. Curah hujan sangat rendah di wilayah Bali, dengan hari tanpa hujan (HTH) yang cukup lama dalam beberapa bulan terakhir.

Dalam sepekan ini, ACT Bali akan mendistribusikan air di wilayah Karangasem lainnya. Rahman selaku Ketua MRI Karangasem mengatakan, air akan dikirimkan pula ke wilayah yang terdampak kekeringan, seperti di Banjar Batusesah.

Kalau mereka enggak ambil air sendiri atau mendapat bantuan air, warga harus membeli untuk kebutuhan konsumsi, kebersihan dan pertanian. Harganya Rp 150 ribu per 4 ribu liter. Kalau terus membeli air, itu akan memakan biaya besar. Apalagi kemarau berlangsung panjang.

“Di Menanga, ACT menjadi yang pertama kali mendistribusikan air bersih. Sebelumnya belum pernah ada,” kata Rahman.[b]

The post Bantuan Air Bersih di Tengah Kekeringan Karangasem appeared first on BaleBengong.

Peladung, Jejak Awal Mekanisme Adat Menyikapi Investasi

Warga Desa Peladungan dan Walhi Bali memeriksa lokasi eksplorasi oleh investor. Foto Walhi Bali.

Desa Peladung mungkin saja tidak seterkenal desa lain di Bali.

Desa Kuta, misalnya, adalah pusat pariwisata Bali. Atau Desa Adat Tanjung Benoa yang belakangan sangat populer karena isu kontroversi proyek reklamasi Teluk Benoa yang berjalan sepanjang tahun.

Namun, bila menilik ke belakang, beberapa bulan sebelum kasus reklamasi Teluk Benoa mencuat, sejatinya ada peristiwa menarik terjadi di sana, yakni sebuah advokasi damai oleh warga Desa Adat Peladung dengan mekanisme adat. Dalam catatan saya, peristiwa ini adalah upaya penyelesaian konfik atas upaya investasi yang dilakukan dengan mekanisme adat. Bagi saya, peristiwa ini adalah sesuatu yang baru dan menginspirasi.

Nampaknya, hal ini pula yang menginsipirasi metode penolakan reklamasi Teluk Benoa, yang akhirnya menggunakan mekanisme adat. Kurang lebih sama dengan peristiwa di Desa Adat Peladung, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem.

Secara geografis Desa Adat Peladung sangat strategis, berada di bawah dua gunung yaitu Gunung Abang dan Gunung Agung. Di antara dua gunung tersebut, berturut-turut ada empat sumber mata air yang cukup penting bagi Desa Adat Peladung yang sebagian besar masyarakatnya bertani.

Empat mata air tersebut adalah mata air Ababi, mata air Yeh Ketipat, mata air Tahuka dan yang paling bawah adalah mata air Tirta Gangga. Mata air terakhir terkenal sebagai salah satu destinasi wisata di Karangasem Bali. Mata air ini juga yang selama ini menjadi sumber air untuk mengairi persawahan begitu luas dan produktif di Desa Adat Peladung.

Nampaknya posisi strategis itulah yang dilirik perusaahan air kemasan, PT Tirta Investama, pemilik merek terkenal Aqua. Pada 9 Oktober 2012 mereka mendapatkan surat izin ekplorasi air tanah dari Bupati Karangasem saat itu, I Wayan Geredeg, melalui Surat No 1 tahun 2012. Berdasarkan surat itulah PT Tirta Investama melakukan pengeboran di dua titik berdekatan terletak di dalam areal persawahan Subak Bungbung. Kedalaman pengeboran kira-kira 150 m. Pengeboran terdalamnya diperkirakan berada tepat 50 m di atas Kota Karangasem.

Kegiatan ini meresahkan warga, terutama yang menggantungkan hidupnya dari pertanian. Begitu juga masyarakat non-petani yang khawatir jika proses ini berlanjut sampai tahap ekploitasi, desa mereka akan mengalami kekeringan atau setidakknya kekurangan air dibanding sebelum ada ekploitasi air tanah.

Pecah dan Mencari Sekutu

Sebagaimana situasi dalam setiap kegiatan investasi, selain ada yang khawatir dan akhirnya bersikap menolak investasi air minum dalam kemasan (AMDK) ini, terdapat juga kelompok masyarakat yang pro atau setuju dengan investasi ini.

Menurut keterangan warga yang mendatangi kami, persetujuan itu dilatarabelakangi anggapan bahwa investasi Aqua akan menguntungkan secara ekonomi. Misalnya, menambah lapangan pekerjaan dan memberikan pendapatan bagi desa. Semua paparan itu saya dapatkan setelah sebagian masyarakat, yang merasa khawatir dan resah dengan kegiatan pengeboran guna ekplorasi air tanah, datang ke Kantor Walhi Bali.

Mereka ke kantor Walhi Bali untuk mencari tahu mengenai operasi Aqua sekaligus mencari dukungan untuk berjuang bersama menolak eksplorasi, eksploitasi dan pembangunan pabrik Aqua di desa mereka.

Dalam waktu cepat, kami mengajak mereka berdiskusi setelah melihat antusiame mereka. Kami memutuskan bekerja bersama-sama mengadvoaksinya. Menariknya, warga yang datang dari berbagai umur dan latar belakang pekerjaan: pengusaha, pekerja swasta, sampai sopir taksi.

Sebagian besar berdomisili di Denpasar. Adapun yang di kampung sebagian besar berkerja sebagai petani. Meskipun demikian, mereka membawa mandat dari kelompok masyarkat yang menolak Aqua yang tidak bisa hadir di kantor Walhi Bali.

Dari cerita merekalah kami mengetahui bahwa ternyata situasi di desa adat mereka telah terbelah. Terdapat tiga blok besar di Desa Adat Peladung dalam menyikapi rencana investasi Aqua yakni: kelompok setuju Aqua, kelompok menolak Aqua dan kelompok yang masih belum menentukan sikap.

Di sisi lain, laju investor dalam melaksanakan proyeknya sangat cepat. Mereka sudah membeli yang digunakan tapak pengeboran air. Dalam waktu cepat mereka sudah melakukan pengboran dua titik. Saat warga hadir ke kantor Walhi Bali, pengeboran sudah dilakukan. Saat itu warga menyatakan satu lobang pengeborannya sempat mengeluarkan air.

Menyikapi situasi yang sudah berkualifikasii pelik, kami segera menyusun agenda pertemuan membahasa situasi dan mempelajarinya dengan saksama. Syukurnya, warga yang datang tersebut bersedia dengan tertib untuk mengikuti agenda-agenda rapat advokasi. Sedari awal terlihat mereka memang antusias.

Menariknya, saya ingat betul, salah satu orang yang terlibat sudah berumur sepuh. Hampir mendekati usia 80 tahun. Beliau aktif dalam rapat-rapat advokasi bahkan sampai dini hari. Dipersilakan pulang duluan pun beliau tidak mau. Setiap rapat berbekal 1 botol air saja, tidak mengkonsumsi apapun. Rupa-rupanya diabetes menjadi alasan beliau berlaku seperti itu.

Semangat beliaulah yang menyemangati tim warga lain, yang rata-rata masih muda berumur 40an tahun. Sebenarnya dengan situasi di desa seperti itu, kami di Kelompok Kerja Advokasi Lingkungan (KEKAL) Bali, aliansi strategis bersama Walhi Bali, mempunyai pekerjaan cukup berat. Dalam waktu cepat kami harus meng-up grade kapasitas warga di tim ini.

Pertemuan warga Peladung bersama Walhi Bali. Foto Walhi Bali.

Berkejaran

Untungnya, kemauan belajar yang begitu kuat dari tim warga membuat hal berat menjadi lebih ringan. Dibantu Walhi Nasional dan jaringan Kruha di Jakarta, kami bertukar informasi. Laporan dilakukan dengan cepat karena berkejaran dengan aktivitas pengeboran yang sedang masif dilakukan oleh Aqua di lapangan.

Secara singkat, segala sesuatu yang terkait advoaksi dalam dalam hitungan dua minggu berjalan dengan baik. Proses up grading warga menjadi cukup baik. Selanjutnya mereka bekerja bahu membahu. Mulai dari membentuk tim di desa guna melakukan sosialissasi dari rumah ke rumah. Menyebarluaskan dampak buruk operasioal perusahaan AMDK. Tim warga menjelskan dengan data dan informasi yang mereka punya.

Ditambah lagi dengan cerita mengenai sejarah situasi air di desa mereka, saat dua sumber air di desa mereka diekploitasi oleh perusahaan daerah dan berakibat pada matinya sumber air tersebut. Refleksi situasi air dan kondisi desa ini memberikan kontribusi baik bagi penyadaran warga desa.

Secara perlahan, situasi berbalik. Masyarakat yang awalnya bersikap ragu karena kekurangan informasi menjadi melek. Akhirnya mereka bersikap mendukung perlawanan warga yang besikap menolak Aqua.

Secara keseluruhan, proses advokasi yang dilakukan warga desa yang menolak Aqua juga cukup terbantu dengan adanya kampanye-kampanye mengenai situasi krisis air di Bali. Dalam kurun waktu 2011-2012, isu mengenai krisis air di Bali begitu masif sehingga membuat masyarakat di Desa Adat Peladung lebih cepat waspada dan sadar.

Selain itu beberapa waktu sebelumnya, berita mengenai ditolaknya pabrik Aqua di Serang, Banten juga memberikan motivasi bagi warga untuk mencari informasi dan bersekutu dengan pihak-pihak yang dianggap punya keberpihakan terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Di saat proses sosialisasi sudah berhasil membuka kesadaran warga, di sisi lain terjadi juga reaksi dari pihak yang pro Aqua. Pada titik inilah situasi menjadi rumit terlebih untuk menjalankan prinsip-prinsip advokasi damai.

Solusi Penyelesaian Konflik

Dalam situasi itu tercetuslah ide bersama untuk mendorong proses ini diselesaikan melalui mekanisme adat. Ide ini awalnya muncul dari kekhawatiran atas potensi gesekan fisik antara kelompok pro dan kelompok kontra. Sementara kami semua sudah sepakat bahwa advokasi wajib berprinsip damai dan non kekerasan. Prinsip itu menjadi nilai dasar bagi perjuangan kami.

Ide ini selanjutnya coba didorong oleh warga di tim kami kepada pimpinan desa adat. Gayung Bersambut. Bendesa Adat Peladung ternyata menyambut dengan baik gagasan ini dengan kosekuensi logis, apapun hasilnya wajib diterima dengan damai dan konsisten.

Sampailah pada kesimpulan bahwa Desa Adat Peladung akan memfasilitasi aspirasi rakyat yang pro dan kontra dalam Paruman Desa Adat pada 8 Januari 2013. Setiap kelompok masyarakat baik yang pro maupun kontra diperbolehkan membawa narasumber yang bisa mewakili aspirasi mereka.

Singkat cerita, tibalah saatnya paruman (rapat) desa adat.

Suasana cukup menegangkan. Paruman dipimpin Sekretaris Desa Adat. Pihak pro Aqua menghadirkan banyak narasumber, di antaranya ahli dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Bali, Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten Kararangsem, dan PT Tirta Investama sendiri. Pertemuan juga dihadiri Lurah Padangkerta. Sedangkan warga yang menolak Aqua menghadirkan narasumber Walhi Bali.

Sekretaris Desa Adat mempersilakan kelompok pro terlebih dahulu memaparkan materinya. Ahli dari IAGI Bali memaparkan bahwa situasi air di Karangasem surplus. Intinya investasi AMDK tidak akan merugikan situasi air di Karangasem, termasuk di Peladung.

Selanjutnya Pemkab Karangasem menjelaskan dasar izin ekplorasi yang diterbitkan Bupati dan memberikan pesan bahwa perizinan itu dipandang akan menguntungkan rakyat dari segi ekonomi. Demikian pula, saat PT Tirta Investama menjelaskan rencana proyeknya. Normatif saja, sama seperti komitmen-komitmen investasi lainnya.

Selanjutnya, tibalah giliran kami. Sebagai “ahlinya” warga yang menolak Aqua, saya memperkenalkan diri lalu menjelaskan situasi krisis air di Bali dari berbagai data yang saya peroleh sebagai refrensi.

Selanjutnya Suriadi Darmoko yang juga dari Walhi Bali. Dialah yang bertugas menelusuri sejarah air di Desa Adat Peladung lalu memateriilkan dalam bentuk “peta air”. “Peta” itu dikomparasikan dengan berbagai referensi. Terakhir ditutup dengan perbandingan praktik-praktik Aqua di beberapa daerah.

Hasilnya, Sudarmoko mendapatkan apresiasi luar biasa dari warga. Penjelasannya mengena pada nalar warga. Situasi ini nampaknya tidak diterima oleh ahli dari IAGI. Dia meminta waktu kembali melakukan bantahan.

“Walhi kalau mau memaparkan situasi air, jangan pakai data tahun 1945,” katanya lalu menjelaskan kembali data-data situasi air yang dia miliki. Tentu dengan kertas peta sebesar papan tulis jumbo. Namun, terlambat. Dia telanjur kalah langkah.

Tiba saat sesi diskusi. Warga nampaknya tidak sabar untuk masuk sesi ini. Kami yang sedang memutar film diinterupsi oleh warga. Akhirnya kami mengalah dan sesi diskusi dimulai. Kami sedari awal sudah diberitahu tim warga dan mengidentifikasi warga yang pro Aqua.

Saya cukup kaget saat yang bertanya pertamakali justru warga yang diidentifikasi sebagai kelompok pro. Saya ingat dia memakai polo shirt dengan warna merah bata. “Saya adalah warga yang mendukung Aqua,” kata pembuka yang membuat kami was-was.

“Namun, setelah mendengar pemaparan Walhi Bali berikut data dan film yang diputarkan, saya menyatakan menolak Aqua,” lanjutnya.

Plong! Tepuk tangan bergemuruh. Teriakan penolakan membahana.

Selanjutnya tidak ada satupun yang mampu menyetop saran pendapat yang semuanya menolak Aqua. Seolah-olah tidak ada lagi opsi mendukung Aqua. Euforia luar biasa. Sementara itu, di belakang piminan rapat, duduk para ahli dan pihak yang berkepentingan dengan Aqua terlihat kecewa. Beberapa orang terlihat menggerutu.

Buruh investor membongkar peralatan eksplorasi sumber air. Foto Walhi Bali.

Bupati Menyerah

Semakin siang semakin panas. Posisi warga penolak Aqua di atas angin, tetapi belum selesai. Saat warga meminta kepada pimpinan rapat agar saat itu dilakukan pengambilan keputusan, situasi semakin menegangkan.

Sekretaris Desa Adat tidak bersedia menjalankan agenda pengambilan keputusan. Alasannya, agenda rapat saat itu hanya untuk sosialisasi. Pengambilan keputusan akan dilakukan dua hari setelahnya.

Situasi memanas. Desakan warga semakin kuat, tetapi sekretaris adat bergeming. Nampak di belakang pipinan rapat gerutuan mengarah pada dukungan persetujuan atas sikap sekretaris adat untuk menunda agenda pengambilan kuputusan.

Saya yang saat itu berada di samping Bendesa Adat sempat berdiskusi dengan beliau. Tiba-tiba di luar dugaan beliau mencolek pinggang Sekretaris Desa Adat yang sedang bersitegang dengan warga. Dia lalu berbisik sebentar ke telinga Sekretaris Adat.

Saya tidak tahu persis apa yang dibisikan, tetapi dari gestur Bendesa Adat, terlihat beliau akan mengambil alih rapat. Benar saja, tiba-tiba beliau berpindah posisi dengan Sekretaris Desa Adat.

Dengan berbahasa Bali halus beliau membuka pernyataanya. “Saudara-Saudara, sebagai Bendesa Adat Peladung Saya mengambil alih rapat ini.”

Suasana hening.

“Oleh karena Saudara-saudara meminta agar hari ini dilakukan pengambilan keputusan, maka saya putuskan bahwa sekarang kita ambil keputusan,” lanjutnya.

Suasana bergemuruh. Keputusan Bendesa Adat disambut antusias warga. Tanpa basa-basi Bendesa adat menyatakan bahwa pengambilan keputusan akan dilakukan dengan voting terbuka, dengan cara angkat tangan.

“Saya tanyakan siapa saja yang menolak Aqua?” tanya beliau.

Warga yang menolak Aqua menaikan tangan dengan tegas. Terlihat sebagian besar menaikan tangan tanda tidak setuju dengan Aqua.

Selanjutnya Bendesa Adat berkata, “Oleh karena yang menaikkan tangan sudah sekitar 95 persen, maka saya tidak bertanya lagi siapa saya yang setuju Aqua. Dengan ini saya menyatakan, Desa Adat Peladung menolak Aqua!”.

Warga kembali bergermuruh. Saya dan Darmoko serta kawan-kawan lain terpana. Di luar dugaan, Bendesa Adat yang sedari awal duduk di belakang langsung mengambil alih rapat dan memutuskan untuk voting. Warga nampak bersorak gembira terutama tim yang bekerja sebulan lebih. Mereka berpelukan.

Saya tidak memperhatikan baagimana raut wajah para ahli dan pejabat yang pro Aqua. Saya larut dalam kegembiraan. Rapat ditutup dan perjuangan warga mengandaskan Aqua berhasil. Istimewanya dimenangkan dengan menggunakan mekanisme adat.

Setelah selesai rapat, warga bubar. Namun, kami bertahan sejenak.

Beberapa kawan jurnalis terlihat datang terlambat dan penasaran dengan hasilnya. Seorang kawan periset, Hendro Sangkoyo alias Mas Yoyo, juga masih belum percaya dengan hasil proses ini. Kami berbincang sebentar. Lalu warga dan beberapa perangkat adat mengajak kami menuju lokasi.

Sesampainya di lokasi ternyata, pekerja pengeboran sedang merapikan alat-alat. Ketika ditanya mereka menjawab bahwa mereka diperintahkan mengangkat alat pengeborannya. “Tidak dapat air, Pak. Pengeboran dihentikan,” ujar mereka.

Proses luar biasa ini dilanjutkan dengan membuat surat pernyataan Desa Adat Peladung Karangasem yang menyatakan menolak kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pembangunan pabrik Aqua di Desa adat Peladung sekaligus hal yang sama berlaku bagi perusahaan AMDK.

Sikap tersebut selanjutnya disampaikan dalam jumpa pers di Denpasar oleh perwakilan Prajuru Desa Adat Peladung didampingi Kekal Bali pada 14 Januari 2013. Surat tersebut telah disampaikan ke pada Bupati tetapi saat disampaikan ke media, Bupati Karangsem belum memberikan respon.

Namun, pada 15 Januari 2013 melalui keterangan tertulisnya, Wakil Bupati Karangasem I Made Sukerena menyatakan menghargai aspirasi warga dan menghentikan izin ekplorasi yang diberikan keapda PT. Tirta Investama.

Seluruh cerita yang saya paparkan di atas hanyalah rangkaian besar dari peristiwa yang sungguh menarik dan menginspirasi. Kemenangan melawan PT. Tirta Investama melalui mekanisme adat selanjutnya mengilhami gerakan yang kami lakukan, terutama dalam advokasi penolakan reklamasi Teluk Benoa.

Menurut saya, 8 Januari 2013 adalah peristiwa monumental bagi gerakan advokasi. Sebab, Desa Adat Peladung secara nyata telah membuat referendum adat dalam menyikapi investasi yang masuk dan beroperasi di wilayah adatnya. Setelahnya pemerintah pun mau tidak mau harus menuruti keputusan yang diambil secara kolektif dalam mekanisme adat Bali. [b]

The post Peladung, Jejak Awal Mekanisme Adat Menyikapi Investasi appeared first on BaleBengong.

Sosialisasi Ranperdes Pengelolaan Pesisir Desa Bunutan

Desa Bunutan, yang wilayah lautnya masuk dalam Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Karangasem, saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) Pengelolaan Pesisir Desa Bunutan. Pembuatan Ranperdes bertujuan melindungi dan melestarikan potensi pesisir desa ini.

Kelestarian tersebut diharapkan mampu memberikan kesejahteraan yang berkelanjutan untuk masyarakat Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.

Perdes Pengelolaan Pesisir merupakan upaya pengaturan pemanfaatan dan perlindungan lingkungan pesisir. Perdes juga disusun untuk mendukung pengelolaan KKP Karangasem agar berjalan efektif.

KKP Karangasem sendiri telah dicadangkan melalui Keputusan Gubernur No 375/03-L/HK/2017. Saat ini KKP dalam proses pengajuan untuk ditetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Menjaga keharmonisan antarpemangku kepentingan dan sektor, seperti pariwisata dan perikanan juga merupakan tujuan penyusunan Ranperdes Pengelolaan Pesisir tersebut. Sebagai contoh, nelayan Desa Bunutan diharapkan mengetahui batas-batas wilayah yang diperbolehkan untuk memancing ataupun yang tidak diperbolehkan.

Sebagai salah satu tahapan penyusunan Ranperdes tersebut, dilaksanakan sosialisasi kepada kelompok nelayan di Desa Bunutan pada 9-10 Mei 2019 lalu. Kegiatan berlangsung di Balai Banjar Batukeseni dan Aula Kantor Desa Bunutan.

Sosialisasi dihadiri oleh para anggota kelompok nelayan dari banjar-banjar di pesisir pantai Bunutan diantaranya Banjar Dinas Bunutan, Lean, Kusambi, Batukeseni, Aas dan Banyuning.

Perbekel Desa Bunutan, Made Suparwata dalam pembukaan kegiatan menegaskan sosialisasi dilaksanakan agar masyarakat tahu dan paham tentang rancangan tersebut sebelum nantinya Ranperdes itu disahkan. Sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

Sosialisasi ini juga dihadiri Kepala UPTD KKP Bali, Nengah Bagus Sugiarta. Sugiarta memaparkan tentang perkembangan KKP Karangasem dan kaitannya dengan proses penyusunan RZWP3K Bali.

Hadir pula Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Bali, I Nengah Manu Mudita yang mensosialisasikan Perda Bali No. 11 thn 2017 tentang Bendega. Perda ini, menurut Mudita, memperkuat keberadaan nelayan sebagai kelompok sosial budaya yang bekerja di laut, seperti halnya kelompok Subak yang sangat khas di Provinsi Bali.

Pentingnya Data Awal

Conservation International (CI) Indonesia sebagai LSM pendamping dalam penyusunan Perdes ini sejak tahun 2016 sudah mendampingi Desa Bunutan dimulai dengan kegiatan pemetaan partisipatif. “Pentingnya data awal untuk rencana pembangunan serta penyusunan Perdes harus dilakukan secara partisipatif untuk mengurangi potensi konflik antar sektor,” ujar Iwan Dewantama, Senior Manager Bali Island & Sunda Banda Seascape CI Indonesia.

Satu poin dalam Ranperdes adalah larangan merusak karang. Menurut informasi para nelayan ada praktik nelayan yang memindahkan karang untuk jalur keluar masuk jukung saat air laut surut. Adapun solusi yang ditawarkan dalam pertemuan ini adalah pemindahan karang untuk jalur jukung perlu dilakukan pendataan.

“Pendataan diperlukan agar ke depannya tidak menambah jalur jukung baru yang merusak karang,” usul Nyoman Herdiana, nelayan Bunutan.

Selain itu beberapa permasalahan juga diungkapkan terkait tambat jukung dan abrasi pantai di area pesisir Bunutan. Pengaturan terkait sempadan pantai di Kabupaten Karangasem telah diatur dalam Peraturan Bupati Karangasem No 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Batas Sempadan Pantai disesuaikan dengan karakteristik setempat.

Pasal 6 Perbup tersebut menyatakan terhadap pemanfaatan atau kegiatan yang diijinkan, kegiatan yang diijinkan bersyarat dan kegiatan yang diijinkan terbatas dapat dilakukan dengan ketentuan wajib menyediakan jalur akses/jalan di sepanjang pantai dengan lebar minimal 2 meter sebagai ruang publik dan ruang pejalan kaki dengan jarak minimal sempadan bangunan terhadap jalur akses/jalan di sepanjang pantai ditetapkan dengan jarak minimal 25 meter.

Tentunya dengan memperhatikan keberadaan tempat pangkalan perahu nelayan bagi kawasan yang memiliki kelompok nelayan tangkap tradisional dan memperhatikan keberadaan tempat pangkalan perahu wisata bagi kawasan yang memiliki kelompok nelayan wisata.

Di Banjar Bunutan misalnya, seluruh areal di Banjar Dinas Bunutan difungsikan untuk tambat jukung namun mengalami masalah abrasi. “Hotel jangan ditembok bibir pantainya sehingga susah untuk tambat jukung saat air laut pasang. Ini perlu perlindungan,” ungkap Wayan Wingan, Kepala Dusun Bunutan.

Diharapkan persoalan ini bisa diatasi dengan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pemilik akomodasi pariwisata. “Agar saat terjadi gelombang pasang, nelayan bisa dipinjamkan lokasi untuk tambat jukung yang lebih aman,” imbuhnya.

Permasalahan terkait pengelolaan pesisir dari sisi nelayan melalui sosialisasi ini ditampung untuk dicarikan jalan keluar bersama. Perbekel Bunutan berharap melalui pertemuan ini masyarakat tidak kaget soal Perdes yang akan diterapkan kedepannya.

“Aturan dibuat juga untuk melindungi kepentingan nelayan,” tegas Made Suparwata.

Proses selanjutnya Ranperdes akan dilengkapi dengan peta hasil kesepakatan pemanfaatan ruang yang lebih detail di sepanjang pesisir Desa Bunutan sebelum disahkan dan dikonsultasikan ke Pemerintah Kabupaten Karangasem. [b]

The post Sosialisasi Ranperdes Pengelolaan Pesisir Desa Bunutan appeared first on BaleBengong.

Akibat Banjir Bah, Tanaman Gebang Rusak Parah


Petani menunjukkan tamanan gebang yang rusak di Desa Dukuh, Karangasem, Bali. Foto Made Selamat.

Tingginya curah hujan membuat petani gebang pusing.

Bagaimana tidak. Tanaman gebang yang mereka tanam sejak 2017 dengan susah payah kini rata dengan material pasir. Guyuran air hujan yang cukup deras menghanyutkan hampir 60 persen tanaman gebang milik Kelompok Darma Kerti.

Hujan turun deras pada Rabu, 5 Februari 2019, di Banjar Dinas Bahel, Desa Dukuh, Kecamatan Kubu Karangasem. Tanaman gebang yang dikembangkan Conservation International (CI) Indonesia Bali bekerja sama dengan kelompok Tani Darma Kerti itu sebenarnya segera siap panen.

Ketua Kelompok Nengah Darma mengatakan tanaman gebang tersebut rencananya akan dipanen dalam beberapa bulan ke depan. “Tyang tidak nyangka tanaman gebang yang kami tanam rata dengan pasir,” ucap Darma seraya memandangi tanaman gebangnya.

Menurut Darma sebelumnya memang terjadi hujan cukup deras di Dukuh dan sekitarnya. Tanaman gebang yang ditanam petani memang berada dekat dengan sungai tetapi lokasinya cukup tinggi kira-kira 50 cm.

“Tyang tidak menduga, bahwa aliran air hujan sampai melebar ke tanaman gebang,” sambungnya.

Darma juga mengatakan tempat yang dipakai lahan menanam gebang sebelumnya belum pernah dialiri air pada saat musim hujan. Air melewati aliran lain di sebelah timur yang sering dilalui air bah setiap musin hujan.
?
Namun, begitulah bencana. Kita tidak bisa menafsirkannya. Kapan akan terjadi kita tidak bisa menduganya. Meskipun sudah mengantisipasi dampaknya.

Lahan tanaman gebang ini seluas 2 hektar yang dikelola secara kelompok dengan jumlah anggota 28 orang. Lokasinya di atas lahan milik I Nengah Parianta dengan pembebasan lahan sukarela untuk kelompok. Akibat hanyut dan rusaknya tanaman gebang ini ditaksir kerugian mencapai puluhan jutaan rupiah.

Tanaman gebang yang dikembangkan Kelompok Tani Darma Kerti ini merupakan salah satu bahan yang digunakan untuk pembuatan rambut rangda serta hiasan penjor yang dikirim sampai ke Denpasar.

Selain itu, tanaman gebang ini juga mempunyai nilai jual cukup tinggi untuk menghasilkan rupiah karena dapat meningkatkan perekonomian warga setempat. Tidak hanya itu, tanaman gebang juga sering diperkenalkan dalam ajang kegiatan Festival di Tulamben beberapa tahun lalu.

Satu buah bibit gebang dengan kualitas bagus yang akan ditanam bisa mencapai Rp 5.000 per bibit baru. Tanaman gebang ini juga tidak membutuhkan perawatan yang khusus karena bisa tumbuh di daerah kering artinya tidak membutuhkan cukup air.

Tanaman gebang yang tumbuh besar akan membutuhkan waktu kurang lebih dua atau tiga tahun untuk siap panen. Setelah panen pertama tanaman gebang akan bisa dipanen kembali setahun dua kali ataupun setahun sekali.

Staf CI Indonesia melihat lokasi kebun tanaman gebang yang rusak. Foto Made Selamat.

Sementara itu, di lokasi sama, staf CI Indonesia Adi Mahardika tampak terlihat mondar-mandir sesekali menghela napas melihat tanaman gebang yang dikelola oleh kelompok Tani Darma Kerti rata dengan tanah saat mengecek lokasi tanaman gebang Rabu kemarin.

“Memang benar laporan dari Pak Nyoman Darma kemarin sore. Beliau menghubungi kami via telepon bahwa tanaman gebangnya rata dengan material pasir dan beberapa lokasi hanyut akibat tingginya curah hujan kemarin siang,” ujarnya.

Beliau juga tetap mendorong warga kelompok Darma Kerti untuk konsisten menanam gebang. “Mungkin nanti tetap dikembangkan dengan lokasi berada di lahan yang lebih tinggi,” sambungnya. [b]

The post Akibat Banjir Bah, Tanaman Gebang Rusak Parah appeared first on BaleBengong.