Tag Archives: Budaya

Hari Pers Nasional untuk Siapa?

Salah satu tuntutan buruh Bali dalam aksi May Day dengan meminta dimasukkannya biaya upacara. Foto Metro Bali.

Makin banyak tuntutan pada jurnalis ketika pendapatan pas-pasan.

Marty Baron, editor baru di Boston Globe bertemu dengan seorang kardinal. Pertemuan itu merupakan undangan dari sang pemimpin gereja. Salah satu percakapan menarik dari pertemuan ini adalah keduanya berbicang soal kegiatan jurnalistik.

Kardinal mengajak Marty Baron menjalin kerja sama untuk mengembangkan Kota Boston. Namun, sayangnya, permintaan itu bertepuk sebelah tangan.

Marty mengatakan, akan lebih baik jika pers menjalankan fungsinya secara independen. Plot ini merupakan bagian dari film Spotlight.

Tayangan tadi rasanya mewakili persitiwa wajib dari seorang wartawan. Dunia pers banyak berubah sejak era sebelum kemerdekaan hingga kini pada era milenial.

Beberapa waktu lalu saya berkesempatan menjadi pembicara dalam diklat jurnalistik yang diselenggarakan oleh kawan-kawan dari Kesatuan Mahasiswa Hindu Indonesia (KMHDI) di Mataram, Lombok.

Saya memberikan materi jurnalistik dasar. Isinya membahas seputar membuat judul, membuat lead atau kepala berita dan elemen berita. Sederhana.

Namun, sebelum memberikan materi ini, saya menanyakan pada peserta siapa yang memiliki keinginan menjadi seorang jurnalis. Ternyata dari 40 orang peserta diklat, hanya 17 orang yang memiliki hasrat menjadi kuli tinta.

Lantas, saya bertanya lagi. Apa yang membuat peserta yang masih berstatus mahasiswa ini berminat menjadi jurnalis. Jawabnnya beragam. Ada yang mengatakan tertarik pada dunia kewartawanan. Ada yang penasaran dengan pekerjaan wartawan. Paling banyak karena pekerjaan wartawan dinilai bebas dan bisa berjalan pada rel idealisme mereka.

Alasan terakhir ini juga saya alami ketika baru mencoba-coba menjadi wartawan. Apalagi saat masih kuliah saya kerap nongkrong bareng dengan rekan pers mahasiswa. Kumpul untuk diskusi lebih tepatnya.

Singkat cerita, saya sampaikan kepada para mahasiwa ini bayangan mereka tentang dunia jurnalistik tidak sepenuhnya benar.

Hampir tujuh tahun menjadi seorang wartawan, hal pertama yang harus disadari menjadi pekerja pers adalah buruh. Iya, kami ini buruh.

Tiap tahun pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day. Tiap 1 Mei, jurnalis turun ke jalan bersama buruh pabrik berteriak meminta kenaikan upah.

Walaupun wartawan bisa mewawancarai presiden, menteri, gubernur, bupati hingga pemulung, status buruh ini tidak berubah.

Namun, mungkin masih ada jurnalis yang menganggap pekerjaan ini bisa mengangkat derajatnya karena bisa dekat dengan pejabat.

Saya tekankan pada para mahasiswa ini agar menghindari sikap yang demikian. Karena kelak ketika benar mereka menjadi jurnalis, akan muncul sikap sombong.

Sombong, karena merasa bangga dekat dengan pejabat tapi, isi dompet pas-pasan.

Selain persoalan upah, hal lain yang menjadi tantangan seorang wartawan saat ini adalah harus cepat. Kecepatan diperlukan untuk mengimbangi media sosial.

Pengalaman saya bekerja dengan sistem model ini adalah kelelahan secara fisik dan pikiran. Secara fisik karena harus menatap layar gawai yang kecil, lelah pikiran yang harus mengimbangi kecepatan media sosial.

Politik Redaksi

Saya juga menyampaikan jika ada ruang redaksi dengan kebijakannya. Saya menyebut ini politik redaksi.

Politik redaksi bisa menjadi sangat kejam bagi para wartawan muda, apalagi yang mengusung semangat idealis dan kebebasan.

Saya menceritakan pengalaman saat mulai menjadi wartawan. Ada kebijakan di tempat saya bekerja tidak boleh membuat berita yang menyinggung pemerintah.

Kebijakan ini lantaran, akan ada acara dari kantor tempat saya bekerja dan sepenuhnya dibantu oleh pemerintah daerah ini. Saya cukup syok mengetahui hal ini. Meski akhirnya tidak begitu lama bekerja di tempat tersebut.

Belum lagi ada cerita dari seorang teman wartawan. Ia menyebutkan, harus rajin mengunggah berita yang dihasilkan dari tempatnya bekerja ke media sosial pribadinya.

Menurut kawan saya ini, hal tersebut tidak masuk akal. Ia menilai media sosialnya mutlak adalah miliknya sendiri. Saya juga menilai seperti itu.

Unggahan di media sosial secara masif dilakukan oleh perusahaan media agar memancing orang untuk membuka (clickbait) sehingga menaikkan peringkat di Google sehingga mendapatkan uang lebih banyak. Singkatnya, lebih banyak klik, lebih banyak uang.

Selain cerita dari saya, para peserta juga ada yang mengungkapkan unek-uneknya melihat dunia jurnalistik. Ada yang menarik, lebih tepatnya saya ingat.

Ada yang mengeluh dengan perilaku wartawan yang melakukan tindak pemerasan. Cerita ini saya dapat dari mahasiswi dari Lampung.

Ia menyebutkan, ada segerombolan wartawan atau lebih tepatnya mengaku wartawan merusak jalan desa yang baru diaspal. Lantas kerusakan tersebut mereka foto.

Para pengaku wartawan ini kemudian mendatangi rumah warga atau pengurus desa dan mengancam akan menayangkan foto tersebut jika mereka tidak diberikan uang.

Ini kriminal, kata saya. Saya menyarankan agar warga mendapatkan pengetahuan yang benar tentang pekerjaan wartawan. Ajak organisasi wartawan semisal, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) atau Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Saya berpesan kepada peserta diklat jurnalistik ini agar lebih menimbang-nimbang lebih dalam keinginan berkarier sebagai wartawan. Pilihlah tempat bekerja yang bisa memberikan penghasilan memadai dan bisa membuat berkembang secara karya jurnalistik.

Selain itu, pekerjaan wartawan bisa dilakoni dengan baik dan mumpuni, jika Anda memiliki latar belakang ekonomi keluarga yang bagus. Dalam artian bisa menunjang pekerjaan Anda.

Sehingga saat melakoni pekerjaan wartawan, ada tidak akan tergoda oleh bujuk rayu imbalan di luar hak Anda. Simpelnya saya menyebut amplop, atau ajakan untuk kompromi seperti yang dialami oleh Marty Baron.

Soal amplop ini, saya kira aliansi atau perkumpulan pers hingga pemerintah di Indonesia belum memiliki solusinya. Percayalah.

Jadi, untuk siapa sebenarnya peringatan Hari Pers Nasional ketika persoalan menjadi jurnalis mulai dari upah hingga beban kerja yang tidak selesai dibahas, atau itu-itu saja.

Kapan basa-basi ini berakhir? [b]

Arti Keluarga dalam Memento Ketut Sedana

Ketut mencoba membentangkan kenangan-kenangan pada keluarga.

Seniman muda Ketut Sedana menggelar pameran bertajuk Memento di Warung Men Brayut selama satu bulan, pada 9 Februari – 8 Maret 2020. Pameran tunggal ini hanya menampilkan 7 karya intim dan kontemplatif.

Sebab, semua karya Ketut mencoba membentangkan kenangan-kenangan Ketut terhadap anggota keluarganya melalui kolase benda-benda tertentu. Baginya setiap benda memiliki kisahnya masing-masing, baik kenangan baik, buruk, mengecewakan, bahkan kenangan yang membekas bahkan mampu menimbulkan trauma.

Tujuh karya tersebut berjudul Canang Sari, Lamak Buda Taylor, Periangan, Sampat Lidi, Simpul dan Living English-Soul Jah, ide-ide karya ini mulai digodok Ketut dari bulan November 2019 hingga Januari 2020. Bentuknya ialah kolase benda-benda, instalasi berukuran kecil, serta dibeberapa bagian karya dilukis dengan gaya khas Ketut.

Benda-benda yang dipamerkan tidak asal pilih. Benda tersebut memiliki nilai sejarah yang mungkin saja mencatat perjalanan keluarganya hingga generasi kini. Misalnya dulang yang digunakan untuk karya Periangan. Ketut mengisahkan dulang dengan ornamen bunga sederhana itu digunakan oleh alm kakek hingga ibunya.

Pada bidang datar dulang terdapat cekungan-cekungan yang tidak sengaja terbentuk karena termakan rayap. Melihat benda itu saja, pengunjung pasti dibawa menelusur waktu lampau sesuai pengalaman masing-masing.

Namun, jika ditilik lebih jauh karya Periangan itu termasuk karya autokritik kebudayaan hari ini, terutama pembuatan gebogan buah oleh ibu-ibu. Hari ini ibu-ibu lebih suka menggunakan dulang bertumpuk dengan ornamen emas cetar membahana. Buahnya tinggal diletakkan sesuai jenis yang sama, lalu di susun berdasarkan ukurannya.

Hal ini berbeda seperti dulu. Dulang yang digunakan untuk membuat gebogan buah menggunakan batang pisang muda (gedebong). Buahnya ditusuk menggunkan katik sate. Lalu baru disusun melingkar ke atas. Ya, namanya juga perubahan zaman, semua menuntut kecepatan dan instan.

Ketut Sedana yang tergabung dalam komunitas Baligrafi ini mengurai secara implisit arti keluarga dalam konteks kini. Apalagi anak-anak muda yang berkeinginan hidup bebas seolah lupa memiliki keluarga di rumah.

Namun, cara pandang inipun ia dapat ketika berjarak dengan keluarganya. Misalnya ia mengenang kembali cerita alm kakek dan alm neneknya ketika kedua sosok tersebut sudah tiada. Alih-alih larut dalam kenangan berulang, Ketut memanipulasi hal tersebut menjadi energi dalam berkarya. Lahirlah karya berjudul Lamak.

Baginya keluarga adalah tempat perdana untuk menimba ilmu, tempat akar pemahaman, tempat yang sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, hal ini karena keluargalah orang-orang yang pertama kali bersentuhan dengan kita.

Kebingungan

Jika dikaitkan pada kecepatan laju teknologi hari ini, terutama media sosial, riuh informasi berkelindan di dalamnya, realitas seolah dipertanyakan ulang sebagai upaya berkehidupan. Sebenarnya kita di mana, apa yang lebih penting, mana yang lebih prioritas, membeli kuota agar bisa berkoneksi dengan teman-teman lewat teks, atau yang realitas nyata dan pertemuan sehari-hari.

Kebingungan semacam ini dapat diluruskan dilingkungan keluarga, memberi arahan pada kaum-kaum muda, agar berjalan dalam pilihan yang teguh dan tegas.

Tujuh karya ini mungkin bisa dikatakan sedikit dalam pameran tunggalnya ini. Namun, dari titik kecil inilah Ketut akan beranjak. Jika datang ke pamerannya selain melihat benda-benda sakral ala Ketut, teman-teman tentunya akan disajikan cerita-cerita akar atas karya tersebut. Pengunjung pun diberlakukan seintim itu. Seperti hubungan Ketut dengan karya-karyanya.

Selain sibuk berkarya pribadi, Ketut Sedana yang berambut gondrong ini juga tergabung dalam kelompok seni pertunjukan teater boneka, Kacak Kicak Puppet Theater, sejumlah even mural lepas, dan bekerja sebagai pelukis lepas di beberapa café di Denpasar.

Pembukaan pameran akan dimeriahkan oleh lagu-lagu hiperaktif oleh Badiktilu, pilihan list oleh Falsafah Tinu Maha dan Performing Art oleh Teater Kalangan. Selama pameran sebulan akan diadakan sejumlah acara. Pertama, lokakarya membuat boneka dari benda kesayangan bersama Kacak Kicak Puppet Theater pada 16 Februari. Kedua, lokakarya penulisan kritik karya seni rupa pada 23 Februari. Terakhir, penutupan, masak-makan bersama kawan-kawan kemudian akan dimeriahkan oleh solois Karna, Pandu Suksma dan Pekat Terakhir pada 8 Maret 2020.

Selamat berpameran. Mari datang.

Menggugat Hasrat Negara Mengatur Desa Adat

Bali tak lepas dari upaya negara untuk mengatur desa adat.

Bisa dibilang, komunitas-komunitas lokal di seantero negeri ini dipaksakan “dinamai” untuk masuk dalam rezim pengaturan yang direncanakan negara. Belum lekang dalam ingatan bagaimana imajinasi ideal tentang ketradisionalan dan solidaritas sosial yang harmonis, dilekatkan kepada adat dan budaya dari komunitas-komunitas di negeri ini.

Pada praksisnya, bayangan ideal tentang adat yang tradisional dan harmonis kemudian dimanipulasi dalam propaganda yang dirancang untuk mendukung mempromosikan kesatuan bangsa dan melegitimasi penindasan terhadap unsur yang dianggap membahayakan kesatuan tersebut.

Salah satu peraturan yang terbukti menyapu habis lembaga-lembaga tradisional yang secara nyata berfungsi dalam pengurusan daerah adalah Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979. Dalam UU inilah terjadi penggantian peran pemimpin adat, yang dipilih ataupun ditunjuk, dengan kepada kepada desa yang dipilih yang sudah melalui screening oleh negara. Para kepala desa inilah yang kemudian bekerja dalam sebuah struktur birokrasi nasional yang seragam (Kato, 1989; Henley dan Davidson, 2010: 3).

Jika melihat Bali, salah satu poin penting dari usaha kepengaturan (govermentality), institusi kekuasaan (pemerintah kolonial dan negara) terhadap komunitas bernama desa (adat/pakraman) adalah dengan membuatkannya panggung yang selalu dikontrol bahkan diperdaya untuk kepentingan kekuasaan. Peralihan kekuasaan silih berganti —mulai dari zaman kerajaan, rezim kolonial Belanda, Orde Baru hingga pasca 1998—, komunitas desa selalu menarik perhatian kekuasaan untuk menancapkan kuasanya.

Tak terkecuali yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali yang selalu saja memiliki hasrat untuk “memberdayakan” (atau memperdaya?) komunitas bernama desa. Jika sepintas kita menengok perspektif pemahaman terhadap nama, juga terus-menerus mengalami perubahan seiring arus sang kuasa. Silih bergantinya penamaan yaitu: Desa Adat, Desa Pakraman, dan kemudian kembali kepada Desa Adat, kita bisa menafsirkan ada sesat pikir yang timbul dan tenggelam dalam perspektif pemahaman terhadap komunitas bernama Desa Adat/Pakraman di Bali.

Kepengaturan

Berbagai kebijakan yang dibentuk untuk memberdayakan Desa Pakraman/Desa Adat adalah serangkaian kehendak untuk memperbaiki. Kehendak untuk memperbaiki diinisiasi oleh kuasa (negara dengan berbagai perangkatnya) dan kelompok kepentingannya. Berbagai kebijakan yang diperuntukkan kepada Desa Pakraman/Desa Adat adalah kerangka kepengaturan.

Kepengaturan diterjemahkan melalui seperangkat aturan dan pelaksananya, yaitu para aparatus negara dan jaringan yang bertujuan mulia. Tujuannya tersebut adalah keinginan untuk memperbaiki (the will to improve) dari situasi yang dianggap mengalami “kesalahan”. Oleh sebab itulah ada niat untuk usaha memperbaikinya.

Namun, sayangnya kehendak untuk memperbaiki tidaklah setulus yang kita kira. Kehendak untuk memperbaiki terletak di dalam gelanggang kekuasaan. Niat tersebut tidak berada di ruang kosong yang steril dari kekuasaan.

Michel Foucault yang dikutip oleh Tania Murray Li (2012:11) dengan tajam mengungkapkan:

Kepengaturan adalah “pengarahan perilaku” yakni upaya mengarahkan perilaku manusia dengan serangkaian cara yang telah dikalkulasi sedemikian rupa. Berbeda dengan pendisiplinan yang bertujuan memperbaiki perilaku melalui pengawasan ketat dalam kurungan (penjara, rumah sakit jiwa, sekolah), kepengaturan berkepentingan dengan peningkatan kesejahteraan orang banyak.

Niat baik kepengaturan dikemas dengan bertujuan untuk menjamin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perbaikan keadaan hidup mereka, peningkatan kemakmuran, usia harapan hidup, jaminan kesehatan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itulah disebutkan bahwa kepengaturan bekerja dengan mengarahkan minat dan membentuk kebiasaan, cita-cita, dan kepercayaan.

Rasionalitas kepengaturan adalah merumuskan “jalan paling tepat untuk menata kehidupan manusia” dalam rangka mencapai bukan satu tujuan dogmatik, melainkan “serangkain hasil akhir yang spesifik,” yang diraih melalui “berbagai taktik multibentuk”. Kalkulasi pun diutamakan di sini, karena kepengaturan menuntut dijabarkannya “cara yang tepat”, diprioritaskannya “hasil akhir” dan disesuaikannya taktik demi tercapainya hasil optimal. Kalkulasi, pada gilirannya, menuntut agar semua proses yang akan diatur harus digambarkan dalam istilah-istilah teknis. Baru setelah itu rencana perbaikan yang pas dapat dirumuskan (Tania Li, 2012: 11-13).

Karaman

Serangkaian kepengaturan yang dikonstruksi oleh negara dan kuasanya diantaranya adalah melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali No. 6 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi, dan Peranan Desa Adat. Pada Perda ini dirumuskan bahwa Desa Adat sebagai Desa Dresta yaitu kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Khayangan Tiga (Khayangan Desa) yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Hasrat kepengaturan kemudian dimunculkan kembali dengan mengganti Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 06 tahun 1986 dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 tahun 2003 tentang Desa Pakraman, yang mengganti istilah Desa Adat dengan Desa Pakraman, meskipun substansi tetap sama. Dan kini, terbit Perda terbaru No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Pada Perda Desa Adat yang baru terdapat penambahan substansi dengan masuknya konsep Sad Kerthi yang merupakan landasan filosofis kepemimpinan Gubernur I Wayan Koster dan Tri Sakti dari Soekarno. Dalam Perda terbaru ini, Desa Adat dirumuskan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Penjelasan lainnya adalah bahwa desa adat berdasarkan filosofi Tri Hita Karana yang berakar dari kearifan lokal Sad Kerthi, dengan dijiwai ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali, sangat besar peranannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga perlu diayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan, dan diberdayakan guna mewujudkan kehidupan Krama Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Jika kita menengok catatan sejarah, terutama dalam prasasti yang ditemukan di Bali, komunitas desa awalnya disebut dengan istilah Karaman. Pada masa pra-Hindu, masyarakat hidup dalam satu iaktan kesatuan yang disebut dengan Wanua. Satu wanua dengan luas wilayah tertentu merupakan satu kesatuan hukum dibawah pimpinan Sanat, Tuha-tuha atau talaga. Sanat artinya seperti Tuha dan Talaga yakni yang dituakan.

Dalam beberapa prasasti perunggu terdapat kata-kata yang mengandung arti orang tua yaitu Kiha dan Kumpi. Penelitan terhadap prasasti-prasati sebelum dan sesudah zaman Ugrasena memberikan petunjuk bahwa pimpinan Wanua dipegang oleh kelompok yang disebut dengan Sarbwa atau Sarwwa.

Hal itu terlihat dalam Prasasti Sukawana (Caka 882) terdapat kelompok yang disebut dengan Sarbwa Kiha. Dalam Prasasti Bebetin (Caka 896) terdapat kelompok Sarwa Kumpi. Prasati truyan (Caka 911) terdapat kelompok Sarwwa Sanat. Dalam Prasasti Pura Kehen terdapat kelompok yang disebut Sarwwa Sanat. Dan dalam Prasasti Srokanda (Caka 915) terdapat kelompok yang disebut Sarwwa Talaga (Dharmayuda, 1995: 28).

Kelompok pengurus yang disebut Sarwwa ini terdiri dari tiga jabatan fungsional yaitu: Dinganga sebagai pemegang urusan kehakiman, Nayakan Makarun sebagai pimpinan sidang, dan Manuratang Adna sebagai pejabat yang harus menuliskan keputusan-keputusan (Tim Penyusun Sejarah Bali, 1986; Dharmayuda, 1995: 29).

Setelah mantapnya pengaruh Hindu di bali, istilah Wanua diganti dengan istilah Thani yaitu sebidang wilayah (wilayah desa), Tuha-tuha diganti dengan istilah Rama. Sedangkan untuk Sarwwa digunakan istilah Karaman. Kata Karaman diterjemahkan menjadi desa (dorp), orang-orang desa (dorpslieden), pemuka-pemuka atau tetua desa (volkswaardige dorpelingen). Demikian juga sebutan Anak Thani, Sang Mathani, Thanayan Thani yang diperuntukkan untuk menyebut penduduk satu wilayah Thani (Semadi Astra, 1980; Dharmayuda, 1995: 29).

Sebutan untuk Wanua adalah lembaga demokratif, otonom, paternalistik, tertutup, dan satu kesatuan yang benar-benar diatur sendiri (Korn, 1984). Dari keadaan yang demikian, V.E. Korn kemudian menyebutkan dengan nama Republik Desa (Dorpsrepubliek) berdasar aspek kebersamaan (sifat demokratisnya). Hal ini diambil dari penelitiannya yang berjudul Dorpsrepubliek Tenganan Pagringsingan (1933). Meskipun demikian, pengaruh raja bukan tidak tampak di dalamnya.

Suatu masa, ketiga awig-awig (peraturan) Desa Tenganan Pegringsingan dikatakan lenyap karena tempat menyimpannya (Bale Agung) terbakar (1841 M), maka pemuka desa memohon kepada Raja Karangasem dan Klungkung agar awig-awig itu dapat diganti. Atas izin dan petunjuk raja, dikirim dua utusan (juru sarat) untuk menuliskan kembali awig-awig. Setelah itulah penulisan awig-awig itu dilakukan dan selesai pada tahun 1842 (Parimartha, 2013: 29).

Cengkraman kekuasaan kerajaan terhadap desa-desa di Bali semakin terasa dengan kehadiran Perbakal (Perbekel) pada masa-masa awal dari pemerintahan Raja Gelgel. Pada masa ini desa sudah memulai hubungan yang terbuka dengan pihak luar, dalam hal ini adalah raja. Perbekel bertugas untuk mengawasi keadaan di desa.

Dalam studinya, Liefrinck (1927; Parimartha, 2013: 28) menyebutkan juga bahwa perbekel atau punggawa adalah merupakan wakil raja di daerah. Hal ini memberi petunjuk bahwa desa-desa di Bali meskipun tetap berada di bawah pemimpinnya (tetua atau bendesa-nya) sendiri, telah mendapat pengaruh dan sudah pasti berubah akibat adanya hubungan dengan kekuasaan di atasnya, dalam ini adalah raja.

Cermin problematika dalam “memberdayakan” Desa Adat, sekaligus hasrat kepengaturan yang dirancang oleh kekuasaan di dalamnya, lekat dalam perjalanan peradaban Bali. Namun, kita mesti awas, bekerjanya rezim kepengaturan ini tanpa disadari oleh masyarakat Bali sendiri. Situasi betul-betul “dikondisikan” agar masyarakat dibuat “seolah-olah” teratur dan tunduk dengan peraturan yang dibuat.

Pada momen inilah kekuasaan beroperasi dengan tidak kasat mata. Jejaring dan pengkondisian itu merasuk dalam cara berpikir dan berprilaku masyarakat. Dinamika dan perlawanan berada dalam sebuah panggung yang dikontrol oleh sang kuasa. Sementara rakyat hanya bisa menjadi pion-pion dalam panggung (sandiwara) tersebut. [b]

Calon Arang dan Hal-hal Mistis yang Belum Diungkap [4]

Ekspresi tari Calon Arang/id.wikipedia.org

Mpu Baradah bersama tiga orang muridnya berangkat dari asrama.

Di sebuah desa ia bertemu dengan orang-orang yang hendak membakar mayat. Mayat itu dibakar karena begitu cara menghormati tubuh yang sudah mati.

Ada banyak aturan untuk melakukan upacara pembakaran ini. Tidak sekadar membakar, apalagi seperti jagung bakar. Ada hal-hal yang mesti dipenuhi oleh orang yang menggelar ritual pembakaran. Ritual itu bisa dicari sumbernya dalam berbagai naskah lontar, di antaranya: Yama Purwa Tattwa, Yama Purwana Tattwa, Yama Purana Tattwa, Pratekaning Wong Pejah, Siwa Tattwa Purana.

Nama-nama lontar itu hanya beberapa yang sempat diperiksa. Selain itu ada banyak lagi seperti lontar Putru Sangaskara. Pada lontar-lontar itulah orang-orang mestinya mencari tahu tentang apa yang boleh dan tidak boleh dalam ritual pembakaran mayat.

Di dalam teks Calon Arang, upacara pembakaran itu tidak dijelaskan prosesinya. Namun, disebutkan, bahwa mayat itu ditutupi kain putih, dipeluk dan dielus-elus oleh istrinya. Sepasang kekasih ini dipisahkan oleh kematian yang tidak bisa ditolaknya.

Mpu Baradah konon merasa kasihan melihat hal itu. Maka atas nama kebaikan budi, Mpu Baradah berkenan menolong mereka. Caranya adalah dengan membangkitkan lagi mayat itu dari kematian.

Tidak dijelaskan pula bagaimana orang itu dihidupkan kembali oleh Mpu Baradah. Teks hanya menyebut ketika Mpu Baradah menyuruh wanita itu membuka kain penutup mayat suaminya, saat itu pula jantungnya kembali berdenyut. Kain itu dibuka-tutup sebanyak dua kali. Pada bukaan kedua, napas kembali ke dalam tubuh itu dan memberi kehidupan.

Lalu dalam jangka waktu kurang lebih rwang sepah, orang mati yang sudah hidup itu bisa duduk kembali dan menghaturkan terimakasih kepada Mpu Baradah.

Rwang sepah berarti dua kali mengunyah sirih pinang. Berapa lama kira-kira tepatnya, barangkali bisa dihitung dengan mencoba sirih pinang [nginang] terlebih dahulu. Memakan sirih yang telah dicampur kapur, gambir, pinang adalah tradisi yang sekarang sulit ditemukan. Hanya beberapa orang yang masih melakukannya.

Jika kini kita melihat ada orang yang makan sirih, bagaimana? Apakah ada asumsi-asumsi mistik pada pikiran kita yang lugu ini? Praktik makan sirih pinang memang bermuatan mistik. Sebab, ada lontar menyebutkan beberapa mantra yang biasa diucapkan saat akan mulai mencampur, mengunyah, hingga menelan.

Ada juga catatan-catatan pendek yang menyebutkan sirih pinang bisa dipersembahkan untuk menjadi bekal kepada orang-orang mati yang akan melalui ritual pembakaran. Namun, sirih pinang dalam kakawin malah bernuansa erotik. Sebab dimakan sepasang kekasih yang menikmati persenggamaan malam pertama.

Sirih pinang memang layak dikenang.

Mpu Baradah melanjutkan perjalanan dan menemukan tiga mayat berjajar. Di antara ketiganya, ada dua mayat yang tubuhnya masih utuh. Ketiganya diperciki Tirtha Gangga Merta. Hanya dua yang hidup kembali. Karena hanya tubuhnya masih utuh saja yang bisa dihidupkan oleh Mpu Baradah.

Di tempat lain, Mpu Baradah melihat dua mayat lagi. Mayat itu juga diperciki Tirtha Gangga Merta, lalu hidup kembali. Setelah hidup, keduanya berterimakasih dan menghormat pada Mpu Baradah. Caranya dengan menjilati debu di telapak kaki sang Mpu [mandilati lebu kang haneng talampakan ing pada Sang Jatiwara].

Sampai di sana, kita diberitahu oleh teks bahwa Mpu Baradah jelas bisa menghidupkan orang mati. Syaratnya adalah dengan memercikkan Tirtha Gangga Merta. Kondisi fisik tubuh seseorang yang sudah mati, juga menjadi salah satu syarat penting agar bisa dihidupkan kembali. Syaratnya ialah agar tubuh orang mati itu masih utuh.

Syarat yang kedua ini, diperjelas pada adegan selanjutnya ketika Mpu Baradah bertemu seorang wanita yang kehilangan suaminya. Dengan perasaan sedih, wanita itu memohon pertolongan kepada Mpu Baradah agar suaminya bisa dihidupkan. Namun, Mpu Baradah berkata, “Tan kawasa yan mangkana. Yan durung rusaka si laywane lakinteka, bilih kita katemwa malih dening nghulun [Tidak bisa jika demikian. Jika belum rusak mayat suamimu, berangkali kalian akan bertemu lagi olehku].

Jelaslah bahwa keutuhan mayat adalah syarat penting agar bisa dihidupkan kembali.

Mpu Baradah berjanji, bahwa wanita itu akan bertemu lagi dengan suaminya setelah mati. Pertemuan itu akan tercapai jika wanita tadi mengingat ajaran yang diberikan oleh Mpu Baradah. Mpu Baradah menyebutnya sebagai paranti.

Paranti itulah yang disebutnya juga sebagai warah. Warah jika diterjemahkan, berarti ucapan. Dalam konteks ini, ucapan adalah istilah untuk menyatakan ajaran. Ajaran-ajaran itu kebanyakan diucapkan dengan berbisik, istilahnya Pawisik.

Pawisik pada dasarnya memang ajaran yang sangat rahasia. Rahasia itu dijaga oleh garis perguruan tertentu. Karena sangat rahasia, maka ada lontar yang berjudul Wisik Parama Rahasya. Namun, mempelajari ajaran Mpu Baradah, bukannya tanpa jalan lain selain mencari-cari Pawisik itu. Barangkali jika kita rajin mencari-cari catatan, kita akan menemukan catatan khusus tentang ajaran-ajaran Mpu Baradah. Ajaran-ajaran khusus itu sering diistilahkan dengan Kaputusan.

Mpu Baradah melanjutkan lagi perjalanannya setelah urusan dengan wanita tadi selesai. Pergilah Mpu Baradah ke tengah-tengah kuburan. Di sana ia bertemu dengan Weksirsa dan Mahisawadana. Keduanya adalah murid Calon Arang yang pada cerita sebelumnya juga berhasil menghidupkan orang mati dengan menggelar binayu-bayuan.

Karena keduanya adalah murid Calon Arang, sangat besar kemungkinan kalau ilmu binayu-bayuan itu adalah milik gurunya.

Kedua murid yang berbakti ini, menyatakan kebosanannya berbuat tidak baik. Maka keduanya memohon kepada Mpu Baradah agar dapat disucikan [diruwat]. Sayangnya, permohonan itu tidak dapat ditindaklanjuti sebelum Calon Arang disucikan lebih dahulu. Keduanya lalu diberikan mandat untuk menjumpai Calon Arang dan menyampaikan pesan Mpu Baradah.

Calon Arang ketika itu sedang menghadap Bhatari Bagawati. Dalam percakapan rahasia di antara keduanya, Bhatari Bagawati telah memperingatkan Calon Arang. Isi peringatannya, “Jangan tidak waspada, maut dekat dengan dirimu”. Calon Arang merasa was-was dengan peringatan Bhatari Bagawati. Saat itulah Weksirsa dan Mahisawadana datang memberitahu kedatangan Mpu Baradah. Calon Arang lalu menemui besannya.

Saat bertemu, Calon Arang bertanya kepada Mpu Baradah dan meminta ajaran utama. Mpu Baradah dengan senang hati menjelaskan ajaran kebaikan dan menerangkan perbuatan Calon Arang yang membunuh banyak orang adalah salah.

Katanya dosa Calon Arang itu tidak bisa dilukat dengan cara biasa, hanya kematian satu-satunya jalan [tan kawasa yang kita lukata, yan tan mahawan pati kalinganika]. Kematian pun tidak sembarang kematian, tapi Calon Arang juga harus memahami ajaran Pasuk Wetuning Lumukat. Jika tidak, Calon Arang tidak akan bisa disucikan lagi.

Calon Arang menyadari hal itu, maka dengan rendah hati ia meminta agar dilukat oleh Mpu Baradah. Tapi Mpu Baradah berkata lain, “Aku tidak bisa melukatmu sekarang”. Ucapan itu membuat Calon Arang kecewa dan sangat marah. Kemarahannya lebih hebat dari marahnya orang diselingkuhi. Bahkan lebih dahsyat dari marahnya Ibu karena kita durhaka.

Calon Arang memang tidak bisa mengutuk Mpu Baradah jadi batu. Namun, Calon Arang bisa menunjukkan kesaktiannya. Segera ia menari dan menggerai rambut ke depat wajahnya. Matanya mendelik dan melirik ke segala arah. “Mati kau sekarang Baradah!!!”. [b]

Minggu Memang Libur, tetapi Dunia Telanjur Kelam di Dalamnya

Presentasi saat program Emerging Arts Professionals Workshop di Para Site, Hong Kong. Foto Savitri Sastrawan.

“Ada rasa melankolia secara kolektif di antara kita,” kata Cusson Cheng.

Chen, yang berasal dari Hong Kong, salah satu partisipan Emerging Arts Professionals Workshop di Para Site, Hong Kong. Pernyataan itu dia sampaikan saat mempresentasikan proposal pamerannya yang tidak sengaja masih relevan dengan keadaan Hong Kong awal bulan Oktober tahun 2019 itu.

Baru saja memasuki hari ketiga di kota ini rasanya perbincangan demonstrasi yang dikenal telah berbulan-bulan berlanjut itu tidak akan berhenti.

Rasa cemas memang ada terutama saat sampai di negara itu tiga hari sebelumnya pada hari Minggu. Hong Kong yang saya kenal dulu, karena sempat tinggal beberapa tahun di sini, selalu ramai. Riuh. Tidak ada kesepian di antara jalan untuk kendaraan bermotor maupun pejalan kaki.

Namun, Minggu itu beda. Para keluarga maupun teman yang ingin menjemput tidak diizinkan masuk sampai di dalam bandara. Kafe-kafe di dalam seakan tidak ada yang bisa menikmati sambil menunggu yang di jemput. Semua dibatasi gerak-geriknya seakan kejadian terorisme baru saja terjadi. 

Para demonstran berjalan bersama menuju Victoria Park Hong Kong. Foto Savitri Sastrawan.

Umbrella Movement

Pembatasan itu terjadi karena bandara Chep Lap Kok sempat diduduki para demonstran. Di hari Minggu itu demonstrasi berpusat di bagian kota yang vital, Victoria Park. Di tempat yang saya sempat tulis sebagai tempat nongkrongnya para tenaga kerja wanita Indonesia di hari Minggu.

Saat perjalanan ke kota dari bandara, bisa dirasakan keadaan kota yang hening di jalanan dan di pinggir lautnya. Akses utama jalan untuk ke kota pun ditutup. Jadi, kita harus memutar jauh untuk masuk ke dalamnya. 

Saat mendekati pusat kota itu, terlihat sudah penduduk lokal berpakaian hitam-hitam, memakai masker, membawa payung. Umbrella movement sangatlah menginspirasi dan siasat yang selalu dibawa oleh para demonstran tersebut. Masker tidaklah untuk melindunginya dari gas air mata ataupun asap yang mendatangi dirinya saja, tetapi identitas mukanya juga.

Saat kita berhasil memasuki pusat kota, terlihat mobil-mobil polisi berjejer di pinggir jalan. Pedestrian dipenuhi para demonstran berjalan menuju Victoria Park. Semua toko tutup, bahkan Seven Eleven yang terkenal menjadi mini supermarket 24 jam pun tutup.  

Keesokan harinya, Senin merupakan tanggal merah. Ada hari libur ekstra setelah porak poranda kemarin. Keadaan terasa lebih kondusif, saya pun langsung bergegas berbelanja keperluan karena dikatakan akan tutup lebih awal. Di sekitar masih banyak peninggalan amukan kemarin. Grafiti ada di mana-mana: tembok, jembatan, zebra cross. Begitu juga dengan stiker-stiker dari para demonstran. Pagar-pagar pembatas trotoar dan jalan raya banyak yang copot dan diganti dengan tali plastik. Tali-tali itu pun telah putus.

Suasana sepi di Hong Kong akibat demonstrasi. Foto Savitri Sastrawan.

Melankolia Kolektif

Lalu saya mencoba rute ke tempat workshop menggunakan transportasi termurah di sana yaitu tram (kereta listrik satu jalan dengan jalan raya). Saat naik, sepertinya saya dikerumuni ibu-ibu Indonesia. Waktu ada tempat duduk, mereka pun menawarkan menggunakan bahasa Indonesia ke saya.

Saya mendengar perjalanan mereka kemarin di hari Minggu yang harusnya hari libur mereka. Mereka stuck tiga jam dalam perjalanan, tidak bisa menelusuri kota dengan tenang, dan seterusnya. Terlihat stasiun-stasiun MTR (kereta bawah tanah) ditutup. Beberapa terlihat porak poranda.

Saat malam hari akan makan malam dengan seorang teman, kota itu masih sepi sekali. , bahkan beberapa restoran pun tetap tutup. Sungguh kota yang dinamis ini berasa mati.

Kata-kata, “Ada rasa melankolia secara kolektif di antara kita,” sepertinya tidak bohong. Keadaan itu benar apa adanya dan kata-kata partisipan itu hanya awal dari konfirmasi-konfirmasi selanjutnya.

Keadaan Hong Kong yang begitu bergejolak tidak jauh dari workshop kesenian yang saya ikuti selama sembilan hari selanjutnya. Institusi besar seperti museum, bahkan di universitas, dan di komunitas – perbincangan, karya visual, poster-poster, grafiti terhadap keadaannya semua dapat ditemukan.

Melankolia yang berkepanjangan itu bahkan terasa untuk saya yang hanya berkunjung beberapa hari saja. Akankah ada akhir dari melankolia itu? [b]