Berburu kuliner di Badung utara
Leave a reply
Berburu kuliner dikawasan Badung Utara? Tentu banyak pilihannya, namun jika kalian menanyakan di Badung Utara disebelahmana yang menyajikan menu tradisional...
Tag Archives: Bali
Memulai Manajemen Bencana untuk Cagar Budaya di Bali
Sebuah gempa 6,4 SR mengguncang Bali pada akhir Maret 2017 lalu.
Gempa yang berpusat di 8.88 LS, 115.24 BT, 23 Km tenggara Denpasar dan kedalaman 117 km ini mengakibatkan kerusakan di beberapa daerah dan bangunan di Bali. Salah satunya di Pura Kehen di Bangli. Bagian atas Candi Bentar jaba sisi Pura Kehen mengalami kerusakan dengan nilai kerugian sekitar Rp 10 juta.
Meskipun tidak ada korban jiwa dan kerugian materi terbilang tidak besar, gempa ini perlu diperhatikan dalam mempertimbangkan manajemen bencana untuk pura-pura maupun cagar budaya di Bali.
Pura Kehen adalah salah satu kuil tertua di Bangli dan Bali yang dibangun pada abad ke-12. Sebagai pura yang penting, banyak upacara keagamaan dilakukan di kompleks Pura Kehen dan juga menjadi salah satu tujuan wisata utama di Bali.
Nilai sejarah yang ada menjadi salah satu faktor utama pentingnya manajemen di cagar budaya Bali. Kerusakan cagar budaya dengan nilai sejarah tinggi tentunya tidak mudah untuk dikembalikan. Selain itu, dampak psikologis pada masyarakat karena rusak atau hilangnya warisan budaya yang terkait erat, tidak dapat diremehkan.
Bencana tidak hanya menyebabkan kerusakan material tapi juga membahayakan jiwa pengunjung, staf dan masyarakat lokal di dalam dan sekitar situs warisan budaya. Ramainya kegiatan ibadah dan pengunjung menjadi faktor-faktor penting untuk memperhatikan manajemen bencana di Pura Kehen dan pura-pura lain serta cagar budaya di Bali secara umum.
Apalagi Pulau Bali terkenal dengan sebutan pulau seribu candi.
Bencana dapat terjadi kapan saja. Termasuk dalam kondisi ramai ketika ada upacara keagamaan maupun ketika musim pengunjung yang tinggi. Kondisi ini juga mempengaruhi mata pencaharian terkait dengan warisan budaya dan pendapatan yang dihasilkan pemerintah daerah melalui pariwisata.
Dan, pariwisata adalah industri yang sangat sensitif terhadap isu bencana.
Pariwisata adalah industri yang sangat sensitif terhadap isu bencana.
Pentingnya manajemen bencana untuk cagar budaya ini juga karena Pulau Bali rentan terhadap banyak jenis ancaman bahaya. Misalnya banjir-longsor dan gempa bumi yang baru-baru ini melanda beberapa daerah di Bali.
Pulau Bali memiliki potensi gempa (tsunami) karena terletak di atas lempeng Australia dan Indonesia yang aktif. Menurut peta indeks gempa di Indonesia, Bali dikategorikan sebagai daerah dengan risiko tinggi.
Mengingat berbagai tantangan ini, rencana pengelolaan risiko bencana yang komprehensif perlu dirumuskan untuk situs warisan budaya. Kerangka kerja terpadu manajemen bencana untuk cagar budaya yang mempertimbangkan berbagai bahaya dan kerentanan di cagar budaya, menjadi kebutuhan penting.
Pemangku kepentingan terkait cagar budaya di Bali perlu merumuskan rencana pengelolaan risiko bencana komprehensif yang menentukan langkah-langkah mitigasi, kesiapsiagaan, respons dan pemulihan, sebelum, selama dan setelah situasi bencana.
Di beberapa negara, kuil-kuil juga menjadi tempat untuk mengajarkan ketahanan bencana, pengelolaan lingkungan dan kearifan lokal.
Menggunakan Cagar Budaya
Dalam kapasitas mitigasi, pemerintah maupun pihak terkait dapat menyusun dokumen rencana maupun langkah teknis yang dapat digunakan jika terjadi bencana yang mengenai cagar budaya. Staf pengelola maupun masyarakat bisa dilatih dengan simulasi terkait bencana dengan cagar budaya sebagai tempat berkumpul ataupun sebagai tempat yang terkena dampak.
Untuk persiapan jika terjadi kerusakan, pemerintah dan pemangku kepentingan perlu menyusun sebuah dokumen keberlanjutan untuk pemulihan cagar budaya. Pemulihan ini cukup penting agar cagar budaya dapat berperan sesuai fungsi normalnya.
Isu utama lain adalah koordinasi antar instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan pusaka dan pengurangan risiko bencana seperti Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), baik di tingkat kota/kabupaten, provinsi, maupun kementerian nasional.
Langkah-langkah kesiapsiagaan tentu bisa dijabarkan sesuai dengan kepentingan dan kearifan lokal yang ada serta program yang sudah ada.
Meski warisan budaya rentan terhadap bencana, cagar budaya juga perlu dilihat bukan sebagai aktor bencana pasif saja. Ada beberapa kejadian bencana di mana warisan budaya berkontribusi untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap bencana. Ada beberapa kasus di mana cagar budaya yang memiliki halaman luas berfungsi sebagai daerah pengungsian setelah bencana.
Salah satu contoh adalah gempa dan tsunami di Jepang tahun 2011. Banyak korban terutama anak-anak sekolah dapat berlindung di kuil-kuil bersejarah yang terletak di tempat lebih tinggi selama hitungan minggu maupun bulan dan didukung para pemimpin agama dan masyarakat setempat.
Di beberapa negara, kuil-kuil juga menjadi tempat untuk mengajarkan ketahanan bencana, pengelolaan lingkungan dan kearifan lokal yang penting dalam bentuk cerita, pertunjukan wayang, maupun ibadah. Hal ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang berkunjung.
Tentunya hal-hal tersebut bisa menjadi pertimbangan pemerintah dan pengurus cagar budaya di Bali yang memiliki filosofi Tri Hita Karana dan memiliki pertunjukan seni yang bisa dipakai sebagai media penyampai cerita.
Semoga Pulau Bali semakin tangguh terhadap bencana. [b]
The post Memulai Manajemen Bencana untuk Cagar Budaya di Bali appeared first on BaleBengong.
KTP untuk Kaum Waria, Kenapa Tidak?
Seorang polisi menghentikan mobil yang dikendarai Mami Sisca.
Malam itu Mami Sisca menuju Tabanan, Bali. Akan ada kegiatan penting yang harus ia hadiri besok pagi. Dalam perjalanan, sudah hampir masuk kota Tabanan, ia berpapasan dengan polisi. Mereka sedang mengadakan razia surat-surat kelengkapan kendaraan.
Mami Sisca menepi lalu menurunkan kaca mobilnya. Polisi menyapa dengan santun.
“Selamat malam, Bu. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Boleh saya minta KTP, SIM dan STNK-nya untuk diperiksa?”
Mami Sisca mengeluarkan surat-surat yang diminta dan menyerahkannya pada petugas. Sejurus kemudian, sang petugas nampak terkesima ketika melihat KTP Mami Sisca. Ia nampak bingung, kemudian bertanya
“Kok di KTP-nya laki-laki?”
Mami Sisca tersenyum simpul. Dia sudah menduga reaksi ini. Seperti biasa, ia pun menjelaskan sebagaimana yang sudah-sudah.
Malam itu, Mami Sisca berhenti lebih lama dari pengendara lainnya. Dia terlibat obrolan yang jadi sangat panjang dan lebar dengan sang petugas polisi. Tapi tentu saja bukan obrolan serius. Justru hal-hal menarik ngalor ngidul yang terkadang memang suka membuat manusia lupa waktu.
Romantis dan Menggebu-gebu
Demikian Mami Sisca menuturkan salah satu pengalamannya, kurang lebih 26 tahun menjalani hidupnya sebagai seorang transgender, lebih sering disebut wanita pria atau waria.
Di sela-sela kesibukannya menemani para anggota Waria dan Gay Singaraja (Warga’s) mengikuti Voluntary, Conceling and Testing (VCT) HIV dan AIDS di lantai dua Puskesmas Buleleng I, ia dengan senang hati menerima tamu kurang penting seperti saya.
Sejak kecil pemilik nama Sisca Dharmadee ini mengakui, sudah merasakan hal berbeda dalam dirinya. Ia lebih senang bermain bersama anak perempuan daripada laki-laki. Orangtuanya menghabiskan banyak biaya untuk membawanya pada orang pintar, guru karate bahkan dokter. Mereka ingin Mami Sisca berhenti dari ketertarikannya pada hal-hal beraroma keperempuanan.
Menginjak usia akil baliq, Mami Sisca terlibat cinta segitiga antara sahabat dan ketua kelasnya di SMP. Keduanya laki-laki. Romantis dan menggebu-gebu. Usia 18 tahun, Mami Sisca duduk dan berbicara di hadapan ayahnya. Secara khusus ia memohon agar ayahnya berhenti dari segala usaha membuat Mami Sisca menjadi laki-laki sejati.
“Sudah cukup, Pak. Jangan mau dibohongi sama dukun, orang pintar, dokter-dokter itu. Ngabisin duit percuma. Saya nggak mungkin berubah lagi. Saya adalah saya dan saya menikmati semua ini,” Mami Sisca menirukan kembali apa yang dia sampaikan pada bapaknya saat itu.
“Masih mending saya yang seperti ini daripada seperti anak orang lain. Gila, telanjang di jalanan, atau bikin onar tanpa sebab kaya anak-anak nakal. Toh saya masih sehat dan tidak mengganggu orang lain,” dia melanjutkan.
Pada akhirnya, kedua orangtua Mami Sisca menerima kondisinya dan mendukung apa saja yang ia lakukan.
Para tetangganya pun lambat laun terbiasa dengan penampilan Mami Sisca yang drastis berubah. Mereka sama sekali tidak menjadikan hal tersebut sebagai sesuatu yang patut dipermasalahkan, sebagaimana yang sering terjadi.
Pasangan Hidup
Mami Sisca lahir 44 tahun lalu sebagai laki-laki. Sejak 26 tahun lalu dia memutuskan untuk mengubah keseluruhan penampilannya menjadi seorang perempuan. Dua tahun setelah menjadi seorang waria, ia menemukan seorang laki-laki yang hingga kini menjadi pasangan hidupnya. Terhitung sudah 24 tahun, Mami Sisca telah hidup bersama pasangannya. Semua berjalan baik-baik saja.
Mami Sisca memiliki karakter yang tidak biasa. Dia memang menarik perhatian banyak orang sejak pertama bertemu. Ia terbiasa dengan keyakinan diri yang kuat sehingga tidak pernah menyesali semua keputusan yang sudah diambil. Transgender yang sangat gandrung membaca serta bertemu banyak orang ini, pada akhirnya menjadi tumpuan bagi mereka yang membutuhkan media.
Dia orang yang bisa menjadi tempat mengadu dan menyimpan rahasia.
Memang benar, pekerjaan Mami Sisca sehari-hari adalah memenuhi kebutuhan kaum wanita yang ingin terlihat cantik. Dia bisa ditemui di salon kecantikan di Singaraja. Sesekali dia menerima jasa panggilan jika ada yang lebih suka menjalani perawatannya di rumah.
Namun, di kalangan remaja, waria dan lelaki seks dengan lelaki (LSL) di Kabupaten Buleleng, Mami Sisca adalah teman curhat yang dapat diandalkan. Sudah tidak terhitung mereka yang datang meminta bantuan Mami Sisca untuk mengatasi masalah dalam hubungannya dengan kesehatan (Baca: Penyakit Kelamin dan HIV AIDS).
Hampir semua yang menemui Mami Sisca adalah mereka yang tidak berani menceritakan aib sendiri kepada orang lain, termasuk kepada kedua orang tua atau pun sahabat. Mungkin karena itulah, panggilan Mami Sisca disematkan kepadanya.
Ini perihal yang sangat lumrah di Indonesia. Hal tabu bukanlah konsumsi keluarga dan teman-teman, apalagi lingkungan sekitarmu. Kau hanya akan berakhir menjadi remah-remah atau puing-puing serpihan kenangan jika itu sampai terjadi.
Awalnya kepedulian Mami Sisca muncul akibat kegelisahannya melihat teman-teman yang mengalami nasib sama dengannya. Namun, mereka tidak seberuntung Mami Sisca yang medapat dukungan dari keluarga untuk bebas mengaktualisasikan diri sebagai laki-laki dengan orientasi seksual tidak seperti biasanya.
Selain itu, sebagaimana pandangan umum di masyarakat, kaum lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) masih dipandang sebelah mata dan diberi stigma. Mereka senantiasa mengalami diskriminasi, kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan dan tidak diterima di tengah masyarakat.
Beberapa di antara mereka bahkan berkalang tanah akibat depresi, baik karena kehilangan rasa percaya diri maupun juga akibat penyakit yang tidak tertolong karena ketiadaan tempat berbagi.
Garda Depan
Maka pada tahun 1994 bersama enam temannya yang juga Waria, Mami Sisca membentuk Persatuan Waria Singaraja (PWS). Tanggal 21 April 2001, PWS resmi berganti nama menjadi Komunitas Waria dan Gay Singaraja (Warga’s) karena semakin banyak yang terlibat di dalamnya. Bukan hanya waria, tetapi juga para laki-laki penyuka sesama jenis atau gay.
Terlepas dari kesibukan mereka sehari-hari sebgai individu, anggota Warga’s selalu berusaha tampil di tengah masyarakat melalui perilaku yang baik serta kegiatan yang bermanfaat.
“Jika kamu sering disoroti, kamu juga seharusnya berani balik menyoroti,” demikian keyakinan Mami Sisca ketika memutuskan membentuk komunitas ini.
Hal tersebut menjadi pertimbangan Pemerintah untuk mengajak Warga’s bekerja sama dalam rangka memerangi HIV dan AIDS di Kabupaten Buleleng. Tahun 2004 program tersebut dimulai dan terus berjalan hingga kini. Mami Sisca didukung para anggota Warga’s selalu menjadi garda depan Buleleng untuk memerangi HIV dan AIDS maupun penyakit menular seksual lainnya.
VCT pada Rabu sore (12/07) merupakan salah satu di antara kegiatan rutin Warga’s. Mami Sisca dan Mbok Yasmin selaku pengurus komunitas bersama para petugas lainnya juga aktif turun ke lapangan, dua minggu sekali diadakan razia langsung kepada para anggota Warga’s tentang pemakaian kondom dan cara hidup sehat sebagai kaum transgender.
Sesekali Mami Sisca dan kawan-kawan diundang ke sekolah-sekolah untuk mengadakan penyuluhan bagi siswa/i SMP maupun juga SMA di Buleleng. Warga’s juga ikut ambil bagian pada acara tahunan Kota Singaraja, seperti gerak jalan Hari Pendidikan Nasional dan Pawai Pembangunan.
Tahun 2016 lalu, di bawah naungan LSM Gaya Dewata, Bali dan dengan bantuan dana dari Bank Dunia melalui sebuah program sosial, Warga’s dan Dinas Kesehatan Buleleng menandatangani sebuah kesepakatan (Memorandum of Understanding) agar aktif mensosialisasikan dan mencegah HIV dan AIDS di kabupaten itu. Acara tahunan seperti Ms. Queen Waria of Singaraja digelar demi mendapatkan sosok terbaik yang menjadi duta dari program tersebut.
KTP untuk Kaum Waria
Hingga saat ini, Warga’s terus bergiat melakukan hal-hal bermanfaat. Akan tetapi tak jarang mereka mendapatkan sorotan masyarakat.
Pada Perayaan Hari Pendidikan Nasional tahun 2016 lalu, misalnya. Aksi mereka dikecam karena tampil pada gerak jalan menggunakan seragam sekolah yang dianggap terlalu minim. Mereka dikatakan menunjukan teladan yang kurang baik terhadap para generasi muda.
Sebaliknya, Mami Sisca yang pada akhirnya menanggapi hal itu menyatakan bahwa, itu adalah salah satu bentuk kegelisahan terhadap fenomena anak sekolah zaman sekarang. Mereka suka mengenakan seragam yang kurang pantas bagi seorang siswa/i tanpa alasan yang jelas. Terkadang bolos di jam pelajaran dan ugal-ugalan di jalan.
Namun, mungkin karena yang tampil di gerak jalan ini adalah para waria, maksud yang ingin disampaikan malah terdistraksi dengan stereotip yang terlanjur sudah menempel selama ini. Toh, menurut Mami Sisca lebih banyak warga Buleleng yang mendukung Warga’s: ada sekitar 70% warga Buleleng yang selalu mendukung Warga’s, 30% lagi sepertinya bermuka dua.
“Yah, kalau bertemu terlihat baik, tetapi sebenarnya di belakang mereka membenci kita. Kita bisa rasa kok.” Ujar Mami Sisca
Salah satu pendukung Warga’s tersebut adalah Juliasari, petugas VCT Puskesmas Buleleng I. Saat saya temui di akhir pemeriksaan dia mengungkapkan, pihak Puskesmas dan Pemerintah Kabupaten Buleleng merasa sangat terbantu dengan kehadiran Komunitas Warga’s.
“Jika tidak ada mereka, kita malah tidak tahu bahwa ada banyak anggota masyarakat kita yang sebenarnya sakit dan membutuhkan pertolongan,” katanya.
Menurut Juliasari, bberapa dari mereka kadang datang dengan mengajak pasangannya, teman-temannya, yang memiliki keluhan atau sekedar ingin tahu tentang kondisi kesehatannya. Mereka secara sukarela meminta kepada petugas untuk diperiksa. “Itu sangat sangat membantu kami,” lanjutnya.
Saat ini, ada sekitar 95 Waria dan 160 Gay di Buleleng yang menjadi anggota resmi Warga’s. Pada April 2018 mendatang, posisi Koordinator Mami Sisca akan digantikan Mbok Yasmin. Seorang waria dan wakil koordinator yang, menurut saya, tak kalah kerennya. Mami Sisca menawarkan sebuah konsep yang cukup menarik kepada saya. Jika dalam satu hari terbagi menjadi pagi, siang dan malam, maka para transgender adalah SIANG.
“Kami adalah siang, kaum antara, dan kami memiliki terang yang sebenar-benarnya,” katanya.
Mami Sisca melanjutkan adalah hak setiap individu untuk merasakan hidup seturut apa yang diinginkan. Setiap orang memiliki pilihan untuk menikmati hidup masing-masing dan mendapat bahagia atas itu. Selama mereka melakukan hal yang baik, memberikan kontribusi berharga untuk dunia, tidak ada yang berbeda antara manusia yang satu dengan yang lain.
Dia menambahkan justru keberagaman gender menjadi hal yang patut disyukuri bersama. Dia berharap semoga ke depan, ada kesetaraan bagi kaum transgender. “Kami tidak pernah meminta untuk dilahirkan seperti ini. Kami berharap untuk diterima dan menjadi bagian dari masyarakat dunia,” harapnya.
Jika demikian, salah satu yang perlu dipertimbangkan pemerintah adalah dengan menambahkan kolom jenis kelamin transgender di KTP transgender. Agar polisi tidak lagi bingung ketika melihat KTP waria seperti Mami Sisca.
Kenapa tidak? [b]
The post KTP untuk Kaum Waria, Kenapa Tidak? appeared first on BaleBengong.
UVJF 2017 bertabur bintang
Untuk ke 5 kalinya Ubud Village Jazz Festival (UVJF) kembali di gelar selama dua hari penuh terhitung pada 11-12 Agustus...
Asal Dapat Kursi, Anggap Saja Beres
“Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan,” begitu kata Pramoedya Anantar Toer dalam Bumi Manusia.
Kaus abu-abu dengan salah satu quotes dari Pram ini baru saja saya letakkan di tumpukkan baju kotor di samping lemari. Kata-katanya kembali mengganggu pikiran dalam beberapa minggu ke belakang ini.
Seorang Ibu mengirimkan pesan via aplikasi messenger. “Ya sudah, gapapa, jangan dipermasalahkan lagi. Makasih atas bantuannya,” tulisnya.
Syukurlah, begitu sebelumnya saya sampaikan ketika mengetahui bahwa sang anak dijanjikan akan mendapatkan bangku di salah satu SMA di Denpasar sesuai haknya. Bahkan anak itu sudah mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
Sebelumnya beberapa orang tua melaporkan ke Ombudsman RI Bali bahwa sang anak tidak lolos salah satu jalur baru dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017/2018. Jalur lingkungan lokal diberikan kepada calon siswa yang memiliki lokasi rumah dekat dengan sekolah yang dituju. Jalur ini, dalam aturan Juknis PPDB 2017/2018 oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Bali memberikan kuota 10 persen dari daya tampung total masing-masing sekolah
Namun, hingga pengumuman hasil PPDB pada 1 Juli 2017 yang lalu, ternyata si anak tidak lolos. Padahal jarak dari rumah tinggalnya ke lokasi sekolah hanya sekitar 200 meter. Ia pun mempertanyakan. Kenapa peserta lain lolos padahal jaraknya lebih jauh, sekitar 1000 meter meskipun masih dalam desa yang sama.
Ada pula pendaftar yang lolos padahal tidak dari desa tersebut. Untuk jarak pun tidak perlu ditanya lagi, tentu tak masuk akal.
Awalnya Perbekel desa mengaku tidak tahu menahu mengenai seleksi dan pemeringkatan (perankingan) peserta dari desanya. Dia sepenuhnya menyerahkan ke sekolah yang justru melempar kepada desa. Setelah didatangi pihak Ombudsman Bali ke sekolah, Perbekel desa baru mengaku ada kesalahan dalam perangkingan. Kesalahan secara detail tidak Ia jabarkan.
Sebagai solusi, saat itu di depan awak media, Ia akan melakukan perankingan ulang. Dia memberikan hak kepada yang berhak sesuai aturan, sehingga bisa saja daftar yang telah lolos itu berubah lagi karena dilakukan perankingan ulang.
Namun ternyata pemulihan hak tidak 100 persen dilaksanakan secara prosedur. Anak si pelapor kini mendapatkan kursi di sekolah itu. Tapi tidak ada perubahan dalam daftar yang lolos sebelumnya. Alias semuanya tetap diterima.
Lalu dari mana kemudian nama dua anak yang diterima di jalur lokal tersebut masuk? Sementara jika tidak meranking ulang, berarti ada penambahan siswa, dan itu melebihi kuota jalur tersebut.
Saya teringat satu tahun lalu pun ada kasus serupa tapi tak sama. Beberapa orang tua menggeruduk kantor Ombudsman Bali melaporkan bahwa sang anak tidak diterima di jalur prestasi di salah satu SMA lainnya di Denpasar.
Aduannya pun senada. Sambil menunjukkan bukti sertifikat prestasi milik sang anak, para orangtua mempertanyakan mengapa anak mereka tidak lolos. Mekanisme apa yang digunakan untuk mengukur prestasi tersebut.
Hingga laporan dilayangkan dan Ombudsman turun ke sekolah untuk bertemu pihak Kepala Sekolah. Namun tak lama kemudian orang tua mencabut laporan, dengan alasan sang anak sudah diterima.
Pertanyaan yang sama: lalu dari mana kemudian nama anak-anak yang diterima di jalur prestasi tersebut masuk? Padahal, jika tidak meranking ulang, berarti ada penambahan siswa di luar kuota, dengan anak yang sudah lolos sebelumnya.
Sebenarnya tidak masalah jika memang sekolah masih memiliki kursi untuk menampung siswa khususnya mereka yang memang memiliki hak sesuai prosedur. Namun, penyelesaian masalah tanpa mengikuti prosedur pun tidak bisa dibenarkan.
Jika dalihnya, oh ada yang tidak mendaftar ulang di jalur non reguler, sehingga masih ada kursi makanya bisa dimasukkan. Kalau saya melihat lagi aturan pada petunjuk teknis (juknis), kursi kosong pada jalur non reguler dialihkan ke jalur reguler atau menggunakan NEM.
Karena yang menjadi kekhawatiran adalah menyelesaikan masalah dengan masalah baru.
Sayangnya pihak orang tua pun begitu mendapatkan haknya, menganggap selesai begitu saja. Tanpa melihat sebenarnya masih ada yang salah dalam pemberian haknya.
Jadi apakah keadilan di mata masyarakat semata atas hak yang sudah terpenuhi saja? Apakah kemudian caranya benar atau salah tidak jadi acuan?
Tidak juga lupa, ternyata kasus titip-titipan hingga jual kursi nyatanya masih terjadi.
Permen Baru
Cerita sebelumnya hanyalah salah satu dari contoh kasus sebagai respon publik terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan aturan baru (zonasi) ini.
Seperti diketahui, bahwa pada tahun 2017 ini, sekitar Mei 2017 lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RepubIik Indonesia mengeluarkan Permendikbud baru terkait proses PPDB 2017/2018. Sistem zonasi yang kemudian ditonjolkan dari Permendikbud 17 Tahun 2017 tersebut. Bukan lagi asal lokasi sekolah yang menjadi syarat untuk memilih sekolah lanjutan namun kini disertai Kartu Keluarga (KK).
Jadi baik jalur reguler dan non reguler (prestasi, miskin dan jalur lingkungan lokal) memiliki tambahan syarat berupa KK. Sementara itu kehadiran jalur baru, yakni jalur lingkungan lokal, diberikan kepada masyarakat yang memiliki akses terdekat ke sekolah dan dalam satu kecamatan.
Namun rupanya aturan baru ini menjadi menarik dengan kekisruhan yang muncul. Hal tersebut menjadi tanda bahwa masyarakat merespon kebijakan pemerintah.
Tak Sesuai Sosiologis?
Salah satu satu orang tua yang mendaftarkan anaknya pada PPDB 2017/2018 gelombang II menilai bahwa Permendikbud No 17 Tahun 2017 telah bertentangan dengan UU No 23 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah.
Di mana seharusnya setiap siswa di Bali dapat mendaftar SMA dan SMK manapun di Bali sebagai otonomi pengelolaan SMA dan SMK di level provinsi. Pria asal Batu Bulan ini mempertanyakan mengapa Permen tersebut tidak menjadikan UU No 23 Tahun 2014 tersebut sebagai rujukan hukum.
Lebih lanjut Ia menyayangkan bagaimana aturan Zonasi pada Permendikbud 17 Tahun 2017 ini tidak melihat kondisi lapangan. Di mana setiap daerah memiliki kultur dan karakteristik berbeda.
Khususnya di Bali, dari aspek sosiologis, bagaimana masyarakatnya terikat dengan adat. Walaupun tinggal di Denpasar, namun masih ada kewajiban adat di tempat tinggal asalnya yang menyebabkan mereka tidak mengganti kartu keluarga (KK)-nya.
“Secara sosiologis masyarakat Bali terikat dengan adat. Tiang dari tahun 2010 tinggal di Denpasar, tapi masa harus ganti KK, sementara masih ada kewajiban adat di kampung. Aturan Zonasi ini menurut Tiang tidak punya argumen Yuridis dan Sosiologis,” ujarnya.
Di sisi lain, karena kurangnya pemahaman akan aturan baru tersebut, banyak juga orang tua mempertanyakan mengapa sang anak dengan NEM tinggi tidak lolos di jalur reguler. Hal tersebut tak lain karena KK yang tak memenuhi syarat. KK Gianyar, namun mendaftar di jalur reguler di Denpasar.
Permen Dilabrak Pergub
Seperti diketahui proses PPDB 2017/2018 ini memicu berbagai polemik. Khususnya dengan aturan zonasi sesuai Permendikbud No 17 Tahun 2017 terkait PPDB. Akibatnya, Pemprov Bali menelurkan Pergub baru, seizin Kemendikbud RI, yang digadang-gadang untuk menyelamatkan siswa-siswa yang tercecer pada PPDB Gelombang 1.
Dari Pergub No 40 Tahun 2017 itulah kemudian dibuka PPDB Gelombang 2.
Pesannya agar para siswa miskin tetap mendapatkan sekolah. Tentu saya setuju. Apalagi di daerah dengan kantung kemiskinan minim sekolah. Namun, ternyata jalur yang dibuka tidak hanya untuk miskin saja begitu juga untuk prestasi dan reguler.
Tapi kemudian apa Pergub tersebut memperbaiki keadaan? Atau menimbulkan kekisruhan baru, pada sekolah swasta salah satunya.
Seperti pada Pasal 9 dan 10 Pergub No 40 Tahun 2017, di mana untuk menampung siswa dari PPDB 2 ini, sekolah negeri boleh melakukan double shift, menambah siswa per rombongan dan menambah rombongan belajar.
Sementara itu pihak swasta bertanya, bagaimana nasib mereka dengan masih dibatasinya jumlah per rombongan belajar yang mengacu pada Permendikbud 17 Tahun 2017.
Pemerataan
Sesungguhnya Permen tersebut sendiri ideal hanya saja tidak melihat kondisi lapangan. Tujuan Mendikbud sendiri dengan meneken Permendikbud 17 Tahun 2017 adalah pemerataan pendidikan untuk semua siswa dan lebih lanjut mampu menghilangkan label sekolah favorit.
Label sekolah favorit sendiri sesungguhnya ciptaan masyarakat. Di mana mereka yang memiliki anak dengan tingkat akademis dan berprestasi bagus berlomba-lomba memasukkan ke satu sekolah. Sehingga kemudian sekolah tersebut karena berisi anak-anak yang dinilai pintar, yang kemudian menjadi “rujukan” sebagai sekolah favorit.
Dengan Permen tersebut sesungguhnya bisa melihat kualitas sekolah sesungguhnya. Jika benar-benar diterapkan, dengan input (siswa) seragam, sekolah akan berupaya bagaimana membuat manajemen terbaik yang bisa mengeluarkan output (lulusan) yang baik baik dari sisi akademis, prestasi, skill dan karakter.
Namun sesungguhnya dengan tujuan pemerataan kualitas pendidikan yang dimaksud dari Permendikbud 17 Tahun 2017 sendiri seharusnya tidak hanya dari sisi pemerataan siswa saja. Hal ini baiknya dimulai dengan pemerataan kualitas SDM (tenaga pengajar), sarana dan prasarana, penunjang kegiatan operasional di setiap sekolah.
Apakah hal tersebut sendiri sudah merata, ini pun menjadi pertanyaan publik. Baru dari sana kemudian dilakukan sosialisasi. Ini pun harus dilakukan jauh-jauh hari, sekali lagi jauh-jauh hari, agar publik tahu dan paham dan meminimalisir konflik seperti yang terjadi kemarin. [b]
The post Asal Dapat Kursi, Anggap Saja Beres appeared first on BaleBengong.