Korupsi kini tidak lagi hanya melibatkan orang-orang tua.
Fakta menunjukkan bahwa korupsi telah menjangkit mereka yang berusia lebih muda. Pergeseran pelaku korupsi tersebut menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlihat dari kasus yang ditangani.
Dalam catatan KPK selama 2003-2016 tak kurang dari 71 pelaku korupsi masih berusia muda. Rentang usianya 31-40 tahun.
“Kondisi tersebut menjadi anomali saat harapan diberikan kepada generasi muda untuk mendukung pemberantasan korupsi,” sebut Nisa Rizkiah dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Dengan kata lain upaya melahirkan generasi baru antikorupsi, menjadi penting untuk dilakukan agar melawan korupsi terus berjalan dan generasi masa depan bisa terselamatkan.
Tidak hanya dari sisi usia pelaku, kasus-kasus korupsi kini juga makin banyak menyebar ke daerah-daerah maupun berbagai jabatan, termasuk di Bali. Dalam catatan ICW, Bali termasuk salah satu provinsi dengan rekam kasus-kasus korupsi.
Di antaranya adalah kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diduga dilakukan mantan Wakil Gubernur Provinsi Bali I Ketut Sudikerta. Selain itu, adapula kasus korupsi yang dilakukan oleh PNS anggota staf UPT PBB, I Ketut Suryana, di Kecamatan Selamadeg Timur, Tabanan.
Sebagai daerah pariwisata, Bali juga rentan menjadi lokasi pencucian uang (money laundery) hasil korupsi. Hal ini terlihat dari terungkapnya aset-aset milik terpidana kasus korupsi, seperti Tubagus Chaeri Wardana, Angelina Sondakh, Fuad Amien, dan lain-lain di berbagai lokasi di Bali .
Melihat beberapa alasan di atas, maka perlu anak muda Bali untuk mengikuti SAKTI. Anak muda Bali diundang mendaftarkan diri sampai 24 Juli 2019, dengan mengisi formulir yang bisa diakses icw.or.id/Form-SAKTI-2019.
Alumni SAKTI saat beraksi menuntut pengusutan kasus kekerasan pada Novel Baswedan. Foto ICW.
Kader Antikorupsi
Sebagai organisasi non-pemerintah yang fokus pada kampanye antikorupsi, ICW menginisiasi kegiatan Sekolah Antikorupsi (SAKTI). Pada tahun 2019 SAKTI Pemuda akan dilakukan di Bali dan berkolaborasi dengan BaleBengong, media jurnalisme warga.
“Bali memiliki banyak komunitas anak muda dan memiliki gerakan yang cukup besar seperti gerakan menolak rencana reklamasi Teluk Benoa,” lanjut Nisa.
Kegiatan SAKTI ini sudah dilakukan sejak tahun 2013. Dilanjutkan pada 2015 sampai 2019. Setiap tahunnya ICW membuat SAKTI untuk pemuda dari seluruh Indonesia.
Pada tahun 2018, ICW mencoba melebarkan sayap dengan membuat SAKTI untuk Aparat Sipil Negara di Jakarta dan SAKTI Aparatur Desa di Larantuka, NTT. Pada Maret 2019 diadakan SAKTI untuk Guru dari seluruh Indonesia di Jakarta.
Kali ini giliran di Bali. Nantinya, peserta terpilih SAKTI Pemuda Bali 2019 akan mendapatkan materi terkait antikorupsi, demokrasi, dana desa, dan lainnya. Selain itu, akan mendapat kesempatan membuat program antikorupsi di Provinsi Bali. Tidak hanya itu, peserta terpilih akan mendapatkan kesempatan berjejaring lebih luas.
“Peserta terpilih nantinya juga diharapkan bisa melakukan advokasi terhadap pelayanan publik dan melakukan pengawasan terhadap dana desa,” kata Iin Valentine dari BaleBengong.
Sebagai media jurnalisme warga, BaleBengong selama ini sudah melibatkan warga dalam pengawasan layanan publik melalui penggunaan media sosial, terutama Twitter, maupun situsweb. Menurut Iin, partisipasi anak-anak muda dalam SAKTI di Bali sangat penting agar anak-anak muda di pulau ini memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengawasi layanan publik, terutama kasus-kasus korupsi.
ICW dan BaleBengong mengajak Pemuda Bali untuk mendaftar SAKTI mulai tanggal 1-24 Juli 2019. Para pendaftar nantinya akan diseleksi oleh ICW dan BaleBengong. Adapun kegiatan SAKTI Pemuda Bali akan dilaksanakan pada tanggal 19-23 Agustus 2019. Kegiatan SAKTI Pemuda Bali tidak dipungut biaya apapun. GRATIS! [b]
Mungkin istilah ini terlalu lancang, tetapi itulah kenyataannya.
Subak adalah salah satu unsur penting peradaban pertanian Bali. Subak menjadi medium dari praktik ritual dari kosmologi Agama Tirta (pemuja air) bagi peradaban manusia Bali. Sekaa Subak, menjadi organisasi penting yang memastikan berjalannya peradaban air pada lahan-lahan pertanian masyarakat.
Selain sebagai jantung kehidupan, air menciptakan filosofinya sendiri. Totalitas kehidupan keagamaan manusia Bali dinapasi salah satunya oleh air tersebut.
Bentang lahan pertanian yang diairi subak menjadi cikal-bakal peradaban Bali sebelum mengenal pariwisata. Dalam konteks itulah Bali pernah merasakan masa keemasan “kebudayaan pertanian” yang didukung oleh sistem komunitas masyarakatnya. Sistem komunitas inilah yang menopang kebudayaan pertanian dengan jaringan keterikatannya, di antaranya adalah hubungan sosial desa dan banjar, orientasi pura penting, banua, sanggah kemulan. Lingkaran jaringan keterikatan inilah yang menaungi sekaligus menggerakkan kehidupan dan mencipta kebudayaan Bali itu sendiri (Bagus, 1993; 2011; Reuter 2002; 2018).
Namun, kini Bali telah jauh berubah. Pertanian pelan tapi pasti telah ditinggalkan. Kebudayaan dan praktik beragama yang awalnya berpusar pada pertanian, termasuk subak di dalamnya, berangsur-angsur bergeser.
Sudah biasa kita melihat lahan-lahan pertanian disulap menjadi perumahan bahkan deretan Ruko (Rumah Toko). Pura-pura subak semakin terhimpit meski para penyungsung-nya masih bersetia di tengah situasi yang serba sulit.
Pura Bedugul, Pura Ulun Empelan, Pura Ulunsuwi—beberapa nama pura-pura subak—memang masih ada. Namun, aktivitas pertanian yang melibatkan subak di daerah-daerah urban semakin minim. Beberapa aktivitas pertanian dan subak mungkin masih berlangsung di daerah pertanian. Subak perlahan-lahan lepas dari akar ibunya bernama pertanian.
Lalu siapa ibu subak kini?
Tatanan Kebudayaan
Subak sebenarnya memiliki catatan panjang dalam rentang peradaban Bali. Huma adalah salah satu kata yang terdapat pada Prasasti Sukawana AI 882 M. Huma dalam prasasti tertua di Bali tersebut merujuk kepada sawah. Hingga kini Huma/Uma memiliki pengertian sawah.
Temuan tersebut membuktikan bahwa pertanian dengan sistem perladangan dan sistem persawahan yang teratur telah ada di Bali pada tahun 882 M. Sistem pengaturan air persawahan di Bali sendiri sudah ada pada 896 M.
Hal ini dibuktikan dalam keterangan di Prasasti Bebetin A1 986 M. Prasasti ini antara lain menyebutkan kata-kata Undagi Lancang, Undagi Batu, dan Undagi Pangarung. Artinya adalah tukang membuat perahu, tukang mencari batu (ngandik batu), dan tukang membuat terowongan air atau aungan.
Jejak Prasasti Trunyan A 891 M menyuratkan kata Sardanu. Artinya kepala urusan air danau (dalam hal ini Danau Batur). Sejak zaman itu telah ditetapkan seorang kepala yang mengurus tentang keteraturan jaringan pengairan yang menggunakan air Danau Batur sebagai sumbernya.
Catatan berikutnya yang menuliskan nama Kasuwakan pada Prasasti Pandak Badung tahun 1071 M. Selain itu, kata Kasuwakan juga terdapat dalam Prasasti Raja Purana, Pongotan Kelompok IV, dan Timpag. Nama Kasuwakan tersebut terdapat dalam prasasti-prasasti yang termasuk wilayah pemerintahan Raja Sri Anak Wungsu.
Dari keterangan tersebut menjadi jelas bahwa terjadi pengembangan pertanian lahan basah di Bali. Sistem pengairan ini diperkirakan sudah berkembang sejak zaman Bali Kuno sekitar abad VIII dengan konstruksi yang sangat sederhana yaitu dibuat dari material tanah, batang kayu, batu dan sudah juga dikenal adanya konstruksi terowongan (awungan). Jejak prasasti sebagai bukti sejarah tersebut telah membuktikan betapa tuanya peradaban pertanian sekaligus air di tanah Bali (Goris, 1954; Purwita, 1997: 40-44).
Subak dengan demikian sejatinya adalah kejeniusan kebudayaan pertanian Bali. Bagus (1993) sudah menengarai bahwa kebudayaan pertanian yang tumbuh berkait dengan sistem komunitas yang turut pula memantapkan sistem pertanian di Bali.
Dari zaman kerajaan, Belanda, hingga hadirnya pemerintah Indonesia, terus menggunakan kebudayaan pertanian—subak di dalamnya—untuk turut memajukan tingkat penghidupan masyarakat yang dapat meningkatkan stabilitas sosial politik. Tidak hanya terbatas dalam sistem komunitas, tetapi juga menyangkut teknologi pertanian dan ideologi sistem budaya.
Saluran subak rusak di kawasan Jatiluwih.
Subak Nyebak
Argumentasi Bagus (1993) tentu kedaluwarsa dalam konteks Bali kontemporer. Pondasi subak kini sudah beralih. Ideologi keterikatan komunitas dan kebudayaan pertanian juga sekarang patut dipertanyakan kembali.
Transformasi sudah terjadi hingga ke akar-akarnya. Subak yang adalah subak bantuan, subak pariwisata, atau mungkin subak bansos? Entahlah. Totalitas kebudayaan pertanian yang menaungi subak sudah beralih.
Laporan Mongabay mendeskripsikan para petani subak di Jatiluwih mesti bersiasat untuk bertahan hidup dengan modal sawah di kawasan terasering. Mereka menolak untuk dijadikan obyek pariwisata semata. Para petani berusaha mengais reman-remah pariwisata dari datangnya wisatawan.
Bahkan, sebagai aset yang berharga, mereka harus melindungi sawah mereka dengan pintu dan jeruji besi. Hal ini untuk mencegah wisatawan merusak sawah mereka.
Seorang petani mengungkapkan, “Pematang yang sudah dirapikan kemudian rusak karena diinjak-injak. Padi yang sudah merunduk berisi kadang dicabut turis. Pintu dengan jeruji besi menjadi pembatas agar turis tidak sembarangan masuk sawah.”(Muhajir, 2019)
Cerita tentang subak adalah narasi tentang kepiluan sekaligus ironi kebudayaan Bali. Romantisme subak terjembatani salah satunya dengan ditetapkannya kawasan persawahan Jatiluwih sebagai ikon Warisan Budaya Dunia (WBD) yang ditetapkan oleh UNESCO pada 2012.
Namun, jangan salah. Keluarnya cap WBD selain dimaknai sebagai cultural capital (modal budaya) untuk mengeruk dolar pariwisata, kebudayaan Bali senyata-nyatanya kian terpapar dengan komodifikasi (pendaur-ulangan) kuasa rezim pariwisata. Memantas-mantaskan diri di depan pariwisata adalah salah satu siasat jitu untuk tetap bertahan.
Kita, manusia Bali ini, seolah kehilangan daya untuk memikirkan kehidupan pasca pariwisata. Separah itu.
Subak, jika tidak tertopang oleh kehidupan kebudayaan pertanian adalah semu dan kamuflase semata. Seperti yang dialami oleh kehidupan subak kini. Subak, diada-adakan untuk kepentingan pariwisata. Jika benar ada subak, ia harus dipermak dan menghadapi realitas yang menjadikannya masuk dalam kubangan pertunjukan pariwisata.
Kini, sejujurnya harus diakui, bahwa yang menopang subak adalah pemerintah (dengan berbagai bantuan dana) dan sudah tentunya rezim pariwisata. Maaf, bukan lagi pertanian.
Sejatinya kini, subak hanyalah tinggal kisah usang kejeniusan peradaban kebudayaan pertanian Bali. Totalitas kebudayaan komunitas yang kait-mengkait kini sudah mulai lepas ikatannya. Pragmatisme dan transformasi kebudayaan mengakibatkan orientasi ideologi kebudayaan dan sistem komunitas yang menjadi tiang penyangga subak goyah. Subak nyebak (menangis) mungkin istilah yang terlalu lancang dikedepankan, tetapi itulah kenyataan yang terjadi.
Saya teringat Marc Auge dalam Non-Places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity (1995) mengungkapkan bahwa kuasa politik (globalisasi) membuat komunitas-komunitas tempatan tidak serta-merta bisa mengakui tanah atau ruangnya. Hadirnya kuasa baru yang memiliki kuasa modal global dan politik merampas semuanya. Asal-usul komunitas lama tidak lagi bisa menjejak ibu pertiwi atau tempat tertentu tetapi ke tempat antah berantah.
Begitulah kini subak. Sebagai sebuah kenyataan, subak tidak lantas mendaku wilayahnya yang kini telah berubah menjadi perumahan atau Ruko. Subak kini beradaptasi (baca: memantas-mantaskan diri) dengan panglimanya yang baru bernama pariwisata.
Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa subak kini berada di wilayah Non-Places, antah-berantah. Ia tidak betul-betul menjejak ibunya bernama pertanian, tapi sudah menjulang ke dunia (pariwisata) antah-berantah. [b]
Beberapa waktu lalu, saya berkesempatan untuk menginap di SereS Springs Resort & Spa, Singakerta Ubud – Bali. Meski hanya semalam, itu cukuplah untuk merasakan sisi lain Ubud yang penuh cerita. Tonton Juga Videonya: Seres Spring Resort & Spa Untuk mencari lokasi hotel, tidak terlalu jauh, sekitar 50 menit dari arah Denpasar menuju Jalan Jukut Paku, […]
Makna hari Sugihan baik itu Sugihan Jawa maupun Sugihan Bali sebaiknya kita ketahui. Hari Sugihan merupakan rangkaian dalam hari Raya Galungan dan Kuningan. Hari Sugihan Jawa jatuh pada hari Kamis wuku Sungsang, yaitu 6 hari sebelum hari raya Galungan yang dirayakan pada hari Rabu wuku Dungulan. Sedangkan hari Sugihan Bali adalah sehari setelah Sugihan Jawa […]
Bupati Badung saat serahkan hibah di Nusa Penida, April 2019. Foto Metro Bali.
Pemberian paling murah hati pun mengandung unsur pertukaran.
Pada masa rezim otoritarian Orde Baru kita mengenal istilah “Gebyar”. Kini kita disesaki riuh gemuruh hibah-hibah. Keduanya adalah panggung untuk menunjukkan bagaimana sang kuasa menunjukkan otoritas modal ekonominya.
Alegori yang menyertainya dibarengi dengan “kepedulian” terhadap kehidupan sosial budaya keagamaan yang tiada henti menjadi praktik keseharian orang Bali. Tengoklah rutinitas yang perlahan-lahan berubah menjadi beban yang ditengarai sebagai “kewajiban”. Pada momen inilah negara melalui dana-dana hibahnya “seolah-olah” hadir untuk meringankan beban ritual dan adat manusia Bali.
Di antara kepala daerah yang rutin meringankan beban masyarakat seluruh Bali itu, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mungkin terbilang istimewa. Bupati yang terkenal dengan bares (royal) ini rutin memberikan sumbangan pada upacara keagamaan, bedah rumah, ulang tahun sekaan teruna (organisasi kepemudaan), dan acara lainnya.
Tidak hanya di Kabupaten Badung tapi hampir di seluruh Bali. Misalnya saat menghadairi Tawur Balik Sumpah di Pura Dalem, Banjar Cengkok, Desa Adat Cengkok, Desa Baha, Kecamatan Mengwi. Bupati menyerahkan dana bantuan upakara secara simbolis sebesar Rp 1,2 miliar.
Koran Nusa Bali (13/07/2018) melaporkan pelaksanaan karya agung ini sangat sejalan dengan prioritas pembangunan di Badung dalam upaya melestarikan seni, adat, agama, tradisi, dan budaya yang berlandaskan Tri Hita Karana. Hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat sebagai bukti pemerintah membantu meringankan beban masyarakat seperti pembangunan pura maupun bantuan dana upakara.
Dengan demikian masyarakat tidak lagi mengeluarkan urunan maupun peson-peson dana. Bupati akan memback-up rencana pembangunan Pura Desa dan Pura Puseh Desa Adat Cengkok hingga tuntas. Untuk itu Bupati mengajak krama Cengkok tetap bersatu dan meningkatkan rasa segilik, seguluk, selunglung sebayantaka (Nusa Bali, 13 Juli 2018).
Tidak hanya di Badung, Giri Prasta juga memberikan bantuan dana hibah senilai Rp 1 miliar dalam Karya Pedudusan Agung, Segara Kertih Tawur Balik Sumpah Agung miwah Mupuk Pedagingan di Pura Kahyangan Jagat Er Jeruk, Sukawati, Kabupaten Gianyar.
Dalam sambutannya, Bupati Badung mengungkapkan, “Kami hadir di sini selain sebagai wujud bhakti kepada Ida Sesuhunan, juga untuk meringankan beban masyarakat khususnya pengempon pura dengan memberikan bantuan sebesar Rp 1 miliar.” Bupati juga memberikan dana motivasi kepada sekaa gong yang sedang ngaturang ayah di pura tersebut sebesar Rp 5 juta (Bali Post, 31 Januari 2019).
Politik Pemberian
Tak perlu waktu lama untuk saya membuktikan argumentasi tajam dari Marcel Mauss dalam karyanya yang monumental, Pemberian (The Gift), Bentuk dan Fungsi Pertukaran di Masyarakat Kuno (1992). Antropolog cum filsuf asal Perancis abad ke-20 itu menerjemahkan konsep “memberi” pada beberapa masyarakat yang masih ada hingga kini.
Poin pentingnya adalah pemberian paling murah hatipun di dalamnya mengandung unsur pertukaran (exchange). Pertukaran yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah setiap pemberian selalu terkandung tuntutan untuk pengembalian (repayment). Mauss menegaskan bahwa tindakan pemberian itu pada dasarnya adalah sebuah transaksi.
Pemberian dengan demikian adalah sebuah transaksi yang mendasari terjadinya pembalasan selanjutnya. Seorang perempuan lanjut usia (lansia) di sebuah banjar di pesisir Kota Denpasar berkisah. Setelah sekian lama mengikuti senam lansia di banjar, ia hanya mendapat satu pakaian seragam lengkap yaitu celana training dan kaos berkerah. Seragam itu kini sudah lusuh. Lama ia menunggu seragam baru dari pemerintah.
Mendadak, seminggu sebelum pencoblosan, seorang caleg krama (warga banjar) hadir saat kegiatan senam rutin para Lansia. Baru kali ini. Di hadapan 50 lebih para lansia, sang caleg dengan tulus ikhlas memberikan seragam lansia baru. Katanya, tidak ada maksud untuk memilihnya pada 17 April 2019 nanti. Pemberian seragam ini hanya pemberian sukarela.
Sungguh gampang menebak maksud pemberian sang caleg. Meski disampaikan dengan bahasa sukarela dan tulus ikhlas, pemberian seragam tersebut menunggu pembalasan (baca: pengembalian). Pembalasannya dalam bentuk pilihan kepada sang caleg pada saat pencoblosan.
Sesederhana itu.
Masyarakat Bali kini terpapar pada kubangan berbagai jenis pemberian, yang tentunya tidak ikhlas dan sukarela seperti yang dibayangkan. Ia menuntut balasan. Bagaimana menyikapinya?
Candu Bansos dan Hibah
Jika itu masih dalam taraf seragam para lansia, yang lebih jor-joran adalah fenomena bantuan sosial (bansos) dan hibah. Menjelang Pemilu serentak 17 April 2019, masyarakat Bali “bersuka cita” dengan hadirnya guyuran dana Bansos dan hibah berbagai jenis. Masyarakat di desa-desa di Bali pastinya akan bingung. Begitu banyak aliran dana yang masuk ke wilayah mereka.
Bansos dari para anggota legislatif dan berbagai dana hibah dari pemerintah menyasar pembangunan fisik rumah, banjar, jalan, bahkan berbagai pura-pura yang ada di wilayah Desa Adat. Tidak ketinggalan, karya-karya agung, upacara di berbagai Desa Adat tidak luput disusupi dana Bansos dan hibah.
Bahkan ada anekdot tentang “Pura baru ulian hibah” atau “Pura Bansos”. Yang lebih mencengangkan lagi, karena menerima dana hibah, pura yang ada sebelumnya masih bagus pun dibongkar untuk diganti dengan model baru. Mimih…
Fenomena menyebarkan dana Bansos dan hibah menjelang Pemilu serentak memang tak terhindarkan. Para calon anggota legislatif (caleg) berebut untuk merapat ke orang kuat lokal yang mempunyai kuasa ekonomi dan politik. Tujuannya hanya satu: mendapatkan rembesan akses ekonomi politik.
Bansos dan hibah adalah modal ekonomi yang berpeluang untuk diakumulasi. Selain tentunya para caleg mempunyai persiapan modal sendiri. Dengan bermodal akses ekonomi politik inilah mereka bertarung untuk merebut simpati masyarakat.
Bansos dan hibah masuk hingga ke wilayah Desa Adat. Berita berbayar di media-media cetak lokal Bali rutin menurunkan berita gerakan bansos dan hibah yang dilakukan para elit politik dan pemerintahan. Berita berbayar pada tayangan TV lokal juga menyuguhkan tayangan uang ratusan juta berisi canang diserahkan pada upacara di pura-pura.
Pragmatis
Kehadiran Bansos dan hibah bagai candu. Pemberiannya, meski menanggung pembalasan, diinginkan oleh sebagian besar masyarakat. Adakah warga desa adat yang mandiri dan menolak bansos atau hibah bermotif politik praktis? Jarang saya dengar.
Yang jamak terjadi adalah masyarakat yang beramai-ramai membuat proposal merebutkan Bansos dan hibah melalui para caleg, elit partai dan pemerintah yang menjadi broker akses. Masyarakat pemburu Bansos dan hibah ini patut diduga berpikiran pragmatis.
Sebagaimana ditegaskan oleh Mauss (1992), transaksi yang terjadi dalam Bansos atau hibah-hibah tersebut bernuansa pragmatis: apa yang saya berikan dan apa yang kemudian bisa saya dapatkan (meskipun terselubung). Dalam pemberian itulah tersimpan politik transaksional.
Masyarakat Bali terpapar serangan bansos dan hibah. Beberapa masyarakat mensyukuri guyuran uang yang didapatkan untuk perbaikan kehidupan bermasyarakat. Banjar-banjar semakin megah dipandang, pasar-pasar desa semakin elok dan bersih, dan pura-pura pun disulap dengan ukiran mentereng.
Namun, bagaimana hubungan kita antara sesama manusia Bali saat solidaritas sosial (menyama braya) dipecah dan dikhianati oleh politik Bansos dan hibah?
Saya masih memimpikan masyarakat Bali yang mandiri dan bermartabat, yang berani menolak pragmatisme bansos dan hibah-hibah bersliweran dikomandoi para elit politik dan pemerintah. Masyarakat Bali itulah yang punya integritas dan martabat, dan bukannya pragmatis. [b]
