Oleh
Agung Wardana
Setelah klimaks paripurna Bank Century, pemberitaan media massa saat ini mengarah pada drama pemberantasan gembong terorisme, Dulmatin, dan terorisme di Aceh. Selain itu, public juga disuguhkan tayangan ringan tentang persiapan pemerintah untuk menerima kedatangan Presiden Barrack Obama di Indonesia. Tentu saja, drama pemberantasan terorisme menjadi menu utama pemerintah sebagai upaya meyakinkan dunia internasional bahwa Indonesia konsisten dan mengalami kemajuan dalam perang melawan terorisme (war on terror).
Di Menteng, Jakarta, orang-orang sibuk memindahkan patung Obama kecil ke tempat sekolahnya dahulu. Di Badung, Bali, pemerintah kabupaten sibuk melakukan perbaikan infrastruktur dan pembersihan lingkungan khususnya di tempat-tempat yang akan dilewati oleh presiden gegara adikuasa tersebut. Di berbagai tempat, TNI-Polri tiada hentinya berlatih kontra-teroris dan pengamanan serba ketat. Sampai di dunia maya pun, para facebook-er hikuk pikuk untuk membahas tentang pakaian batik mana yang cocok untuk Obama. Sungguh gegap gempita Indonesia dibuatnya.
Di dalam negerinya sendiri, Obama adalah seorang manusia biasa yang saat ini sedang menghadapi perbagai permasalahan. Mulai dari menguatnya gerakan rasisme, pengambil alihan kursi politik oleh lawan-lawan politik, perdebatan sengit mengenai usulan perbaikan pelayanan kesehatan dan usulan Environmental Protection Agency (EPA) untuk mengatasi perubahan iklim melalui kebijakan federal. Sehingga banyak analis politik mengatakan bahwa Obama sedang berada di ujung tanduk.
Meskipun pada awalnya, ekspektasi yang sedemikian besar muncul tidak saja di AS tetapi di dunia ketika seorang kulit berwarna pertama menjadi presiden di negara Paman Sam. Permasalahan demi permasalahan ditimpakan di pundaknya, mulai dari penarikan pasukan dari Irak dan Afganistan, mewujudkan perdamaian di Timur Tengah, hingga perbaikan kebijakan federal terkait perubahan iklim. Sampai-sampai Obama yang dianugrahi nobel perdamaian terlalu dini pun juga menimbulkan kontroversi.
Konteks Krisis Iklim
Amerika Serikat (AS) selalu menjadi sorotan dunia internasional. Dalam konteks krisis lingkungan hidup global akibat perbubahan iklim, AS sebagai kontributor terbesar dalam pelepasan emisi gas rumah kaca tidak mau berbuat banyak untuk keluar dari zona nyaman-nya. Meskipun AS terlibat aktif dalam mengusulkan mekanisme fleksibel ketika pembahasan Protokol Kyoto di Jepang tahun 1997, pada detik-detik terakhir, AS menolak untuk meratifikasi protokol tersebut sampai sekarang.
Naiknya seorang Obama ke tampuk kekuasaan AS, tidaklah merubah konstalasi politik perubahan iklim baik di dalam negerinya maupun di tingkat internasional. Kebijakan perubahan iklim yang diambil pun searah dengan administrasi Bush, yakni menolak untuk menurunkan emisi domestiknya karena dianggap akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Situasi di Konferensi Iklim ke 15 di Copenhagen secara jelas memperlihatkan bahwa AS berkeinginan untuk mengkerdilkan Protokol Kyoto yang bertujuan untuk menstabilkan emisi gas rumah kaca di atmosfer sampai tingkat yang aman bagi kehidupan di bumi.
Di Copenhagen, AS melalui Menteri Luar Negeri, Hillary Clinton, menyatakan bahwa akan memberikan bantuan bagi Negara berkembang untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Besarannya pun tak segan-segan untuk disebutkan yakni USD 100 milyar sampai dengan 2020. There is no free lunch, syaratnya, negara-negara berkembang harus menyetujui proposal AS untuk membuat kesepakatan dikeluar Protokol Kyoto. Celakanya, negara-negara berkembang yang tidak punya banyak pilihan pun akhirnya menyetujui usulan AS dalam rangka mendapatkan belas kasihan untuk melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Tak heran jika kemudian Naomi Klein, yang juga hadir saat Clinton memberikan keterangan pers, menyebutnya sebagai bentuk pemerasan secara telanjang. Karena memaksa negara berkembang untuk memilih antara kesepatakan kuat untuk mengatasi perubahan iklim atau dana untuk menanggulangi dampak yang telah dirasakan. Namun, langkah AS di Copenhagen tidaklah selamanya mulus. Negara-negara Amerika Latin seperti Venezuela dan Bolivia menolak keras kesepakatan Copenhagen Accord dengan alasan bahwa dibuat secara tidak demokratik.
Singkatnya, memang tidak ada perubahan sama sekali dalam karakter kebijakan perubahan iklim AS. Kepentingan pertumbuhan ekonomi masih menjadi panglima meskipun bumi saat ini memerlukan tindakan mendesak dan extra-ordinary. Tidak salah jika kemudian protes dan demonstrasi dari para aktivis lingkungan akan selalu setia menemani lawatan Obama, karena hingga saat ini presiden fenomenal tersebut belum juga menunjukkan kepemimpinan dalam mengatasi perubahan iklim.
Penulis, Aktivis Lingkungan
Leave a Reply