Bali Masih Dihantui Ribuan Anak Putus Sekolah

Ni Kadek Sinta, anak perempuan 13 tahun ini bekerja sebagai tukang suun (buruh angkut) di Pasar Badung selama 11 jam per hari.  Dari tengah hari sampai tengah malam, tanpa waktu libur. Ia hanya mengenyam bangku sekolah dasar sampai kelas 4.

Demikian juga dua adik perempuannya, yang harus membantu ibunya yang juga tukang suun di pasar terbesar di Bali dan beroperasi 24 jam itu.

Sedikitnya ada 50 tukang suun anak putus sekolah atau tak sekolah sama sekali di Pasar Badung saja. Belum lagi sekitar 100 anak lain yang bekerja sebagai pedagang buah keliling di seputaran Denpasar dan Badung.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali I Gusti Ngurah Widiartha mengatakan diperkirakan jumlah anak putus sekolah tahun ajaran baru ini lebih dari 1000 orang. “Kami belum mendapat data pasti karena tahun ajaran baru dimulai 12 Juli ini,” ujarnya.

Seperti pengalaman sebelumnya, untuk mengetahui jumlah siswa putus sekolah, jumlah lulusan SMP misalnya akan dibandingkan dengan jumlah siswa baru SMA atau SMK serta kerja paket C. Demikian juga untuk siswa SD dan SMP.

Berdasarkan data tahun lalu saja, pada 2009 sebanyak 1898 siswa SD, SMP, dan SMA/SMK yang putus sekolah di Bali. Jumlah ini adalah data yang dilaporkan Dinas Pendidikan per kabupaten dari sekolah swasta dan negeri saja. “Kemiskinan dan akses jumlah tempat duduk di sekolah menjadi penyebab banyaknya siswa putus sekolah di Bali,” kata Widiartha.

Sementara jumlah warga berusia 15-44 tahun yang buta aksara terakhir sebanyak 16.441 orang. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) Bali, secara keseluruhan jumlah penduduk buta huruf sekitar 250 ribu orang.

Widiartha melihat investasi dumber daya manusia di Bali memang belum maksimal. Misalnya melalui pendanaan pendidikan dan life skill. “Pariwisata masih menjadi program unggulan, padahal bisnis pariwisata sangat labil,” katanya.

Masih tingginya angka buta aksara dan putus sekolah ini membuat pemerintah merancang wajib sekolah 12 tahun mulai tahun ini. Widiartha menjelaskan, secara teknis dilakukan dengan tiga strategi. Pertama, menambah ruang kelas baru di kabupaten yang  jumlah kursinya lebih kecil dari siswa.

Kedua, memberikan dana operasional pendidikan untuk siswa SMA Rp 400 ribu per orang dan Rp 500 ribu untuk siswa SMK. Dana operasional ini diberikan ke sekolah dan sebagai subsidi pengurangan biaya sekolah. Dana ini diberikan bagi siswa sekolah negeri maupun swasta.

Ketiga, pembangunan unit sekolah baru di daerah terpencil yang secara geografis sulit dijangkau warga. “Yang membuat banyak anak putus sekolah kan karena juga kesulitan mengakses sekolah karena jauh dari desa,” jelas Widiartha.

Ia mencontohkan di Dusun Klumpu, Nusa Penida, Klungkung. Sebanyak 42 kepala keluarga sulit mengakses sekolah karena jaraknya jauh. “Pemberian hewan ternak untuk menyokong ekonomi keluarga tak cukup berhasil untuk memastikan ratusan anak-anak di sana bisa sekolah,” katanya.

Pembangunan unit sekolah di daerah terpencil ini diprioritaskan untuk Kabupaten Buleleng, Karangasem, Klungkung, dan Bangli. “Kami akan menandatangani MoU dengan seluruh pimpinan daerah untuk strategi wajib belajar 12 tahun yang dimulai tahun ajaran baru ini,” tambahnya.

Widiartha mengatakan membutuhkan partisipasi masyarakat luas untuk ikut mengentaskan buta huruf dan putus sekolah. “Masyarakat Bali tak punya kebiasaan untuk mendonasikan uang untuk membantu orang lain. Ini yang harus digerakkan,” ujarnya.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *