Antara Penyiar Radio Murah dan Murahan

Suasana siaran di salah satu radio di Bali. Penyiar radio masih mendapatkan honor penyiar radio kecil. Foto Anton Muhajir.

Para penghibur itu dibayar dengan honor sangat miris. 

Profesi penyiar radio hampir mirip pekerjaan seniman yang bertugas menghibur pendengar radio melalui sajian musik, informasi dan olah kata yang membuat pendengar senang.

Ada anggapan bahwa penyiar radio termasuk orang beruntung. Mereka dibayar untuk berbicara. Kenyataannya honor penyiar radio sangat miris.

Menjadi sebuah tanda-tanya besar, apakah memang penyiar radio memang murah atau penyiar radio memang mau dibayar murah (penyiar murahan)? Jika memang penyiar radio dibayar murah tentu memang standar pengupahan di suatu daerah masih rendah dan bukan karena perusahaan.

Bila penyiar radio yang ada memang murahan, berarti para penyiar bersedian dibayar murah karena hanya memiliki kemampuan seadanya atau pas-pasan.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali pernah melakukan uji petik selama Juni-Agustus 2014 terhadap 15 lembaga penyiaran radio. Hasilnya menunjukkan bahwa bahwa besarnya honor penyiar radio per jam siar penyiar berkisar antara Rp 5.000 hingga Rp 11.000. Hanya satu radio memberikan honor per jam siar Rp 25.000.

Parahnya lagi, selain honor siaran kecil, penyiar juga tidak mendapatkan uang transport dan uang makan.

Temuan KPID Jawa Timur pada 2015 menunjukkan bahwa honor penyiar radio di daerah tersebut jauh lebih rendah. Tribunnews.com menyebutkan bahwa honor penyiar radio di Jawa Timurmasih banyak yang di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Bahkan ada yang dibayar Rp 3.000 per jam.

Apakah besaran honor penyiar radio tersebut masih dalam batas kewajaran dalam sebuah proses perburuhan? Atau justru sudah menjadi sebuah perbudakan?

Ketentuan
Apabila mengacu pada ketentuan ketenagakerjaan maka besarnya honor per jam dihitung dengan pendekatan UMP/UMR/UMK dibagi komponen 173. Anggap saja UMP suatu daerah adalah Rp 2 juta, maka honor penyiar radio per jam siar sekitar Rp 12.000.

Bila kemudian ditambahkan uang makan sebesar Rp 15.000 dan uang transpot Rp 15.000, maka seorang penyiar akan mendapatkan honor minimal sekitar Rp 42.000.

Bandingkan dengan seorang buruh bangunan yang bekerja selama delapan jam sehari dengan upah per hari Rp 80.000. Berarti dalam satu jam seorang buruh bangunan mendapatkan honor Rp 10.000. Di sisi lain seorang penyiar ternyata masih ada yang menerima honor siar per jam Rp 5.000.

Padahal, buruh bangunan ketika bekerja tidak berpatokan pada pendidikan dan keahlian. Berbeda dengan penyiar yang mengutamakan pendidikan, keahlian dan kualitas.

Dengan upah sangat murah, masih layakkah penyiar dikatakan sebagai profesi dan akan menghasilkan siaran yang sehat serta berkualitas? Boro-boro menghasilkan siaran sehat dan berkualitas, kesehatan penyiar saja tidak terjamin dengan upah yang minim.

Beberapa penyiar menyatakan tidak mempermasalahkan dibayar murah karena siaran hanya pekerjaan sampingan dan untuk menjalankan hobi semata. Sebenarnya bersedia dibayar murah atau tidak berani bernegosiasi dengan perusahaan karena memiliki kemampuan pas-pasan.

Hobi sekalipun seharusnya bisa mendapatkan penghasilan yang sesuai. Atau memang karena hobi lalu bersedia dibayar murah?

Penyiar harus ingat bahwa mereka bekerja dalam sebuah industri hiburan dan sebuah perusahaan media. Bukan pada sebuah lembaga sosial. Penyiar pada prinsipnya merupakan suatu profesi yang memiliki kemampuan dan keahlian tersendiri.

Penyiar ibarat seorang aktor yang dibayar karena kemampuan dan keahliannya. Profesi penyiar juga tentunya tidak dapat dijadikan pekerjaan hobi atau sekadar hobi karena menggunakan frekuensi publik yang seharusnya dimanfaatkan demi kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, pemilik dan manajemen radio memberikan honor yang rendah kepada penyiar dengan alasan kondisi perusahaan yang minim pendapatan karena minimnya pengiklan. Apakah alasan pendapatan minim logis? Padahal sebagai sebuah perusahaan terbatas, media radio terkat pada aturan ketenaga kerjaan.

Pemilik dan manajemen radio harus membuka kembali proposal pengajuan izin yang diajukan KPI. Mengingat dalam proposal tersebut pemilik dan manajemen radio telah berkomitmen untuk memperhatikan kesejahteraan karyawan dan mematuhi standar pengupahan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Rendahnya honor penyiar yang cenderung di bawah UMR menjadi salah satu indikasi bahwa adanya ketidakseriusan dalam mengelola frekuensi publik. Lembaga penyiaran radio telah diberikan hak untuk menggunakan frekuensi melalui pemberian izin penyelenggaraan penyiaran (IPP), sehingga sepatutnya lembaga penyiaran radio berkewajiban menyelenggarakan penyiaran dengan baik dan benar.

Keahlian
Karier seorang penyiar merupakan karier profesional. Seseorang dapat dikatakan professional apabila; memiliki pendidikan dan keahlian, taat aturan dan dibayar secara profesional. Penyiar tidak hanya dituntut memiliki pengetahuan luas, tetapi juga dituntut memiliki keahlian terkait dunia penyiaran. Mulai dari mengoperasikan peralatan hingga pengetahuan tentang aturan penyiaran seperti Undang-Undang Penyiaran, Pedoman Prilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS).

Jika manajemen dan pemilik radio sadar bahwa penyiar adalah aset perusahan maka selayaknya memberikan pelatihan secara periodik bagi penyiar. Manajemen dan pemilik radio wajib memberikan pelatihan bagi pekerjanya karena saat mengajukan proposal permohonan izin juga telah membuat surat pernyataan mematuhi P3 dan SPS.

Salah satu implementasi dari surat pernyataan tersebut adalah pelatihan secara berkala bagi penyiar. Pelatihan tersebut bukan hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keahlian di bidang penyiaran tetapi juga agar mengetahui aturan hukum penyiaran, sehingga taat akan aturan penyiaran.

Seorang penyiar tidak akan dapat dikatakan profesional jika hanya berpendidikan, memiliki keahlian dan taat aturan. Seorang yang profesional tentu juga harus dibayar secara profesional. Lembaga penyiaran radio juga baru dapat dikatakan dikelola secara profesional apabila memberikan upah/honor sesuai standar yang berlaku.

Apabila manajemen dan pemilik radio tidak membayar honor atau upah sesuai dengan standar yang berlaku maka penyiar juga akan bersiaran seadanya. Akibatnya sangat sulit untuk menghadirkan siaran berkualitas. Bagaimana siaran disebut berkualitas kalau dalam siaranya radio hanya memutar lagu? Penyiar juga bersiaran hanya menyebutkan judul lagu, kirim salam dan menjadi penunjuk waktu.

Pada Pasal 8 ayat (3) poin F Undang-Undang penyiaran disebutkan “KPI mempunyai tugas dan kewajiban menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran”.

Secara prinsip tugas KPI bukan hanya mengawasi isi siaran tetapi juga memastikan bahwa lembaga penyiaran melakukan pengembangan sumber daya manusia secara profesional. Jadi KPI harus memastikan bahwa lembaga penyiaran melakukan pendidikan dan pelatihan secara kontinyu. Memastikan bahwa lembaga penyiaran taat aturan serta memastikan bahwa pekerja penyiaran dibayar sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ketika KPI mengevaluasi kesejahteraan dan upah penyiar bukan berarti KPI mengambil alih tugas Dinas Tenaga Kerja. Ini semata-mata mengevaluasi komitmen lembaga penyiaran dalam menaati proposal izin yang diajukan, terutama pada bagian aspek manajemen lembaga penyiaran. Mengingat aspek manajemen menjadi acuan bagi KPI dalam mengeluarkan rekomendasi kelayakan (RK) izin siaran.

Aspek manajemen tersebut meliputi sistem perekrutan karyawan, sistem penggajian, sistem lembur, sistem honor, sistem asuransi serta sistem pembagian deviden dan saham bagi karyawan. Evaluasi terhadap kesejahteraan dan upah penyiar juga dilakukan KPI untuk memastikan bahwa lembaga penyiaran tersebut secara operasional akan berkelanjutan. Tidak berhenti siaran akibat ditinggal penyiar yang dibayar dengan upah rendah.

Jika aspek manajemen yang terdapat dalam proposal pengajuan izin tidak diimplementasikan oleh lembaga penyiaran, maka KPI berhak mencabut rekomendasi kelayakan yang diberikan.

Jika melihat Undang-Undang penyiaran lebih jauh, maka pada Pasal 17 ayat (3) disebutkan “Lembaga penyiaran swasta wajib memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan memberikan bagian laba perusahaan”. KPI mempunyai kewajiban melakukan evaluasi terhadap implementasi pasal ini oleh lembaga penyiaran khususnya radio. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai acuan bagi KPI dalam memberikan rekomendasi kelayakan pada proses perpanjangan izin berikutnya.

Sebagai sebuah media, lembaga penyiaran radio juga terikat dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Dalam pasal 10 disebutkan “Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya”.

Sudah saatnya lembaga penyiaran radio untuk mulai taat aturan, sebelum meminta pendengarnya untuk taat aturan. [b]

The post Antara Penyiar Radio Murah dan Murahan appeared first on BaleBengong.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *