Menjaga Nyala Pers Mahasiswa di Tengah Sunyinya Dukungan Kampus

Lembaga Pers Mahasiswa atau yang kerap dikenal dengan singkatan LPM telah mengalami reduksi kuantitas dari tahun ke tahun. Sedikitnya jumlah sumber daya manusia (SDM) yang ada menandakan penurunan minat mahasiswa untuk bergabung di bawah naungan pers. Fenomena ini menjadi pertanyaan besar dari berbagai kalangan. Beragam asumsi datang untuk berkecamuk dalam pikiran masing-masing, sehingga tidak dipungkiri didapati adanya perdebatan sengit perihal itu.

Beberapa kampus agaknya gentar akan keberadaan LPM. Sebab, kritis menjadi hal yang mengerikan bagi para birokrat di dalamnya. Sebagaimana mestinya penguasa yang tidak suka jika ada yang mengusik kekuasaannya, aneh rasanya jika hal serupa terjadi di lembaga pendidikan yang sudah seharusnya menjunjung tinggi nilai integritas. Kampus idealnya menjadi ruang aman untuk berdialog secara kritis di mana mahasiswa dan civitas akademika bebas untuk berpikir, berdiskusi, berekspresi, dan menyuarakan pendapat tanpa rasa takut. 

Di sisi lain, mereka yang bersuara justru dibungkam dengan aksi pembredelan, intimidasi, bahkan melibatkan kekerasan. Coba tanyakan kepada anggota LPM berapa kali sudah ikut perjamuan bersama rektorat untuk membahas tulisannya yang dianggap mengancam itu. Sikap otoriter dan enggan menerima kritik ternyata masih saja mengakar kuat di kalangan birokrat kampus. 

Dilansir dari catatan kasus Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) periode 2020-2021, terjadi 185 represi yang dialami pers mahasiswa. Mayoritas pelaku represi adalah kampus dengan jumlah 48 kasus. Hasil riset yang didominasi oleh birokrat kampus, dalam hal ini rektorat sebagai pelaku, tentu menimbulkan ironi. Sebab, kampus yang semestinya melahirkan mahasiswa yang kritis, justru melarang mahasiswa untuk kritis.

Beberapa kampus menginginkan LPM untuk menjadi humas yang sekedar membawakan berita baik terkait aktivitas kampusnya. Belum lagi tuntutan terkait prestasi ini itu yang seolah mengejar tenggat publikasi supaya nama instansinya dapat bertengger di laman postingan media sosial. Namun, ketika tiba soal pendanaan, kampus seolah berlagak tuli, sehingga mekanisme yang ada terkesan rumit. 

Kerasnya dunia politik kampus memang tidak untuk sembarang orang. Tidak hanya rektorat saja, bahkan mahasiswa turut andil dalam memainkan dinamika kampus. Sama halnya dengan Trias Politika, organisasi mahasiswa juga meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembentukan koalisi dan saling sikut menyikut sudah menjadi hal biasa selama berlangsungnya Pemilihan Raya Mahasiswa (Pemira). Maka, tidak heran jika kampus dijuluki sebagai “Miniatur Negara”.

Setiap organisasi yang ada mempunyai kepentingan politik yang berbeda. Mahasiswa cenderung memilih organisasi yang dapat mengantarkannya menuju tujuan politisnya, istilahnya mencari  “batu loncatan” kalau kata pejabat kampus. Mungkin untuk saat ini, itu yang mendasari kenapa pada akhirnya terdapat organisasi yang sepi peminat, hingga yang sangat ramai peminat. 

Kendati demikian, LPM baiknya juga membenahi internalnya dengan meningkatkan kapasitas individu. Kurangnya kapasitas untuk menyajikan liputan yang komprehensif dapat berujung pada petaka. Di tengah rapuhnya perlindungan terhadap pers mahasiswa saat ini, satu-satunya perisai utama adalah diri mereka sendiri. Situasi ini menuntut mereka untuk membekali diri dengan pengetahuan yang matang, baik sebelum, selama, maupun setelah liputan.

Seringkali pelatihan jurnalistik di pers mahasiswa berakhir pada tahap Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Diklat Dasar). Sementara, setiap individu datang melalui latar belakang yang beragam, sehingga diperlukannya rancangan yang lebih terarah agar pemahaman mereka bisa selaras. Proses ini seharusnya tidak hanya berhenti di masa pengkaderan, melainkan berlanjut hingga akhir masa keanggotaan. Kapasitas individu tersebut pada akhirnya akan bersinergi dengan kekuatan kolektif pers mahasiswa secara keseluruhan. Karena itu, upaya memperkuat ketahanan terhadap represi perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas individu, agar LPM memiliki pijakan yang jelas saat menghadapi berbagai bentuk konflik.