Tag Archives: Walhi Bali

WALHI Bali Gugat PT. Pelindo III Cabang Benoa

Direktur Walhi Bali saat menyerahkan surat gugatan kepada Komisi Informasi Bali. Foto Walhi Bali.


Permohonan informasi publik dari WALHI Bali telah diabaikan.

Karena itu, WALHI Bali mengajukan gugatan sengketa informasi mengenai aktivitas reklamasi yang dilakukan oleh PT. Pelindo III cabang Benoa kepada Komisi Informasi Provinsi Bali pada Senin, 10 Desember 2018.

Direktur Eksekutif WALHI Bali I Made Juli Untung Pratama, yang lebih akrab dipanggil Topan, datang ke kantor Komisi Informasi Provinsi (KIP) Bali. Topan memberikan berkas terkait gugatan sengketa informasi terhadap PT. Pelindo III cabang Benoa kepada Widiana Kepakisan, Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi.

Untung Pratama menjelaskan bahwa gugatan ini ditujukan kepada PT. Pelindo III cabang Benoa sebab permohonan informasi publik yang diajukan oleh WALHI Bali tidak ditanggapi oleh PT. Pelindo III cabang Benoa. Bahkan hingga WALHI Bali mengirimkan surat keberatan, PT. Pelindo III cabang Benoa, juga tidak menanggapi tindakan tersebut.

Terkait surat permohonan informasi publik, PT. Pelindo III cabang Benoa telah menerima pada 28 September 2018 dan surat pernyataan keberatan oleh WALHI Bali telah dierima pada 16 Oktober 2018.

Untung Pratama mengatakan bahwa informasi yang diminta kepada pihak PT. Pelindo III cabang Benoa ialah izin lokasi, izin pelaksanaan kerangka acuan ANDAL, kerangka acuan AMDAL, RKL-RPL dan izin lingkungan kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh PT. Pelindo III cabang Benoa.

Lebih lanjut, Untung menyayangkan sikap Pelindo III Cabang Benoa yang tidak menanggapi Permohonan Informasi Publik WALHI Bali. Untung menegaskan bahwa sebagai badan publik, Pelindo III tidak memiliki iktikad untuk menjelaskan ke masyarakat terkait aktivitas reklamasi yang dilakukannya.

“Setidak-tidaknya, sebagai badan publik Pelindo wajib menanggapi surat yang kami kirimkan. Saya sangat menyayangkan itikad tidak baIk yang dilakukan Pelindo III dengan tidak menjawab surat permohonan informasi publik WALHI Bali,” tegasnya.

Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Inforamasi KIP Bali Widiana Kepakisan mengakui bahwa sengketa informasi yang diajukan oleh WALHI Bali akan segera dikoreksi segala kelengkapannya.

“Setelah saya baca sepintas, saya rasa semuanya sudah cukup dan artinya sudah layak menjadi sebuah sengketa,” terangnya. Apabila sudah lengkap maka akan diregister menjadi sengketa dan paling lambat 14 hari harus sudah mulai sidang.

Widiana juga menambahkan bahwa dalam lampiran peraturan Komisi Informasi PT.Pelindo III cabang Benoa merupakan Badan Publik, dan informasi yang dimohonkan oleh WALHI Bali kepada PT. Pelindo III cabang Benoa termasuk Informasi berdasarkan permohonan.

“Jadi kalau ada yang minta maka harus diberikan,” imbuhnya.

Untung Pratama mengatakan bahwa pihaknya akan menunggu proses hukum yang akan diterapkan KI Bali terkait sengketa informasi yang diajukan WALHI Bali. [b]

The post WALHI Bali Gugat PT. Pelindo III Cabang Benoa appeared first on BaleBengong.

Dokumen RZWP3K Berpotensi Loloskan Reklamasi Teluk Benoa

Penyerahan Nota Protes Terkait Dokumen RZWP3K oleh Walhi Bali 5 Oktober 2018. Foto Walhi Bali.

Dalam dokumen itu, Teluk Benoa masih masuk kawasan pemanfaatan.

WALHI Bali menghadiri konsultasi publik pembahasan dokumen awal Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Bali. Konsultasi publik digelar pada pukul 10.00 WITA di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali.

Dalam kesempatan itu WALHI Bali menyampaikan protes atas dokumen awal RZWP3K yang terindikasi atau patut diduga digunakan untuk meloloskan rencana reklamasi Teluk Benoa. Selain memprotes, WALHI Bali juga mendesak agar Teluk Benoa ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan.

Direktur Eksekutif WALHI Bali I Made Juli Untung Pratama menjelaskan bahwa rencana reklamasi Teluk Benoa yang dimasukkan dalam dokumen RZWP3K izinnya telah kedaluarsa atau habis masa berlakunya. Izin lokasi reklamasi sudah kedaluarsa atau sudah tidak berlaku sejak 26 Agustus 2018. Lantas kenapa izin itu masih tetap diakomodir dalam dokumen tersebut?

“Seharunya dokumen ini lebih baik disusun untuk mengakomodir masyarakat adat dan kearifan lokal, bukan justru dipaksakan untuk memuluskan rencana reklamasi Teluk Benoa,” ujar Juli.

Dugaan dokumen RZWP3K sebagai upaya meloloskan reklamasi semakin menguat karena penetapan Teluk Benoa sebagai kawasan suci oleh PHDI tidak diakomodir di dalam dokumen it. “Dokumen penyusunan ini pun sangat kami sayangkan karena tidak memasukkan Teluk Benoa sebagai kawasan suci laut. Padahal ada fakta kuat bahwa Teluk Benoa sebagai kawasan suci telah disahkan melalui Keputusan Pesamuhan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 1/KEP/SP PARISADA/IV/2016 tentang Kawasan Suci Teluk Benoa tertanggal 09 April 2016,” jelasnya.

Menurut Juli, Teluk Benoa seharusnya ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Pihaknya menjelaskan juga urgensinya Teluk Benoa agar ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan. Menurutnya, Teluk Benoa merupakan kawasan rawan bencana likuifaksi, sebagai kawasan persinggahan burung lintas benua, sebagai penyangga jejaring konservasi lokal dan sebagai tampungan banjir.

Jika kawasan Teluk Benoa dialokasikan sebagai kawasan pariwisata dalam dokumen RZWP-3-K, maka dokumen awal ini secara sadar disusun untuk menciptakan “kuburan massal” di Teluk Benoa, mengingat Teluk Benoa jika terjadi gempa besar berpotensi terjadi likuifaksi dan tsunami, maka jika mau belajar dari pengalaman gempabumi di Palu, Sulawesi Tengah, Teluk Benoa seharusnya ditetapkan sebagai kawasan konservasi di dalam Perda RZWP3K.

“Penetapan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi, selain sebagai upaya mitigasi bencana juga sebagai upaya untuk menjaga keanekaragaman hayatinya termasuk menjaga kawasan sucinya,” ujarnya.

Terkait dengan dokumen awal RZWP3K, WALHI Bali melihat banyaknya proyek yang diakomodir dalam dokumen awal RZWP3K. Proyek-proyek tersebut juga tidak pernah diatur dalam peraturan hukum tata ruang baik lokal maupun nasional, seperti reklamasi untuk pengembangan Bandara Ngurah Rai, Pengembangan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) untuk pelabuhan Benoa, serta Masuknya Pertambangan Pasir Laut.

Untuk itu, pihaknya menduga upaya tersebut sebagai upaya pemutihan pelanggaran tata ruang.

Perhatikan Risiko

Juli menambahkan RZWP3K Provinsi Bali seharusnya disusun untuk tujuan keberlangsungan ekologi pesisir Pulau Bali. Untuk itu seharusnya Dokumen awal RZWP3K lebih mengakomodir kepentingan Masyarakat Hukum Adat dan kearifan lokal dan memperhatikan peta risiko bencana bukan justru dijadikan alat untuk memuluskan proyek yang izinnya melanggar tata ruang serta tidak pernah diatur di dalam produk hukum tata ruang lainnya.

“Nantinya, Perda RZWP3K juga bukan keranjang investor untuk meloloskan proyek-proyeknya dan juga bukan alat pemutihan pelanggaran tata ruang. Untuk itu, WALHI Bali menuntut Pemprov Bali untuk mengeluarkan proyek-proyek yang saat ini diakomodir dalam dokumen awal RZWP3K,” desaknya.

Selain mengkritisi dan melakukan protes terhadap dokumen RZWP3K tersebut, WALHI Bali juga mengkritisi proses pelibatan publik dan komposisi pesertanya. Dari segi komposisi peserta, menurut WALHI Bali dalam surat undangan yang diterima hanya 2 unsur lembaga adat yang diundang, yakni Bendesa Adat Kuta yang mewakili Desa Adat Kuta dan MUDP. Padahal, marak proyek yang dimasukkan dalam dokumen tersebut.

“Agar masyarakat tahu apa yang akan terjadi dengan wilayah sekitanya, seharunya Desa Adat di pesisir dilibatkan secara langsung dalam proses konsultasi ini terlebih desa adat yang akan menerima akibat buruk proyek-proyek tersebut dilibatkan dalam konsultasi publik pembahasan dokumen awal RZWP3K. Publik harus tahu proyek-proyek apa yang akan mengancam wilayahnya termasuk pula apakah mereka setuju atau tidak dengan proyek-proyek yang dimasukkan dalam dokumen tersebut,” ujarnya.

Dari segi proses pelibatan, WALHI Bali juga mengkritisi dan memprotes cara-cara Pemprov dalam mengundang WALHI Bali. Menurutnya, WALHI Bali baru menerima undangan pada Selasa, 2 Oktober 2018. Hanya tiga hari sebelum pelaksanaan kegiatan.

Padahal, surat undangan tersebut telah dibuat pada 26 September 2018. Jika dihitung dari sejak tanggal dibuatnya surat, hingga surat tersebut kami terima terdapat waktu yang terbuang selama 6 (enam) hari kalender. Proses pelibatan terhadap WALHI Bali sangat mendadak. Bahkan dalam waktu yang mendadak itupun tidak disertai pemberian dokumen yang dibahas secara lengkap karena link materi tidak bisa diakses.

“Untuk itu kami menyatakan protes atas proses pelibatan secara dadakan terlebih tidak ada kesetaraan dalam penguasaan informasi. Jika mereka mempunyai iktikad baik untuk melibatkan kami, maka seharunya pemprov Bali memberikan dokumen lengkap agar penguasaan informasinya setara. Termasuk pula memberikan waktu yang cukup untuk mempelajari dokumennya,” tegasnya.

Desak Tiga Hal

Dalam proses konsultasi publik dokumen RZWP3K tersebut WALHI Bali menegaskan dan mendesak tiga hal.

Pertama, RZWP3K Provinsi Bali seharusnya disusun untuk tujuan keberlangsungan ekologi pesisir Pulau Bali. Dokumen awal RZWP3K seharusnya lebih mengakomodir kepentingan Masyarakat Hukum Adat dan kearifan lokal dan memperhatikan peta risiko bencana. Untuk itu, WALHI Bali mendesak agar paritisipasi publik diperluas serta mendorong agar kawasan Teluk Benoa ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan.

Kedua, Perda RZWP3K bukan alat untuk memuluskan proyek yang izinnya melanggar tata ruang serta tidak pernah diatur di dalam produk hukum tata ruang lainnya. Perda RZWP3K bukan keranjang investor untuk meloloskan proyek-proyeknya dan juga bukan alat pemutihan pelanggaran tata ruang. Untuk itu, WALHI Bali menuntut Pemprov Bali untuk mengeluarkan proyek-proyek yang saat ini diakomodir dalam dokumen awal RZWP3K.

Ketiga, apabila dokumen awal RZWP3K dengan berbagai proyek yang tertera di dalam dokumen tetap dipaksakan untuk disahkan menjadi Perda, maka WALHI Bali dengan ini menyatakan dengan tegas menolak rencana penetapan dokumen tersebut sebagai Perda RZWP3K termasuk pula tidak bertanggung jawab terhadap isi Perda tersebut.

Setelah pembacaan surat nota protes tersebut, WALHI Bali langsung menyerahkan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Made Gunaja. Surat nota protes tersebut juga dikirmkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Direktur Perencanaan Ruang Laut Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, dan Gubernur Bali sebagai tembusan. [b]

The post Dokumen RZWP3K Berpotensi Loloskan Reklamasi Teluk Benoa appeared first on BaleBengong.

WALHI Bali Desak Hentikan Rencana Reklamasi Bandara

Penyerahan Nota Protes WALHI Bali terhadap Rencana Reklamasi Bandara Ngurah Rai Bali. Foto Walhi Bali.

Ketika rencana reklamasi Teluk Benoa belum jelas nasibnya, mendadak muncul rencana lain, reklamasi Bandara Ngurah Rai.

Terkait dengan rencana reklamasi dalam pengembangan Bandara Ngurah Rai seluas kurang lebih 537.000 m2 yang akan dilakukan oleh PT Angkasa Pura I, Dewan Daerah WALHI Bali, Suriadi Darmoko menegaskan rencana tersebut tidak layak lingkungan karena melanggar hukum.

Hal ini disampaikan saat WALHI Bali menghadiri undangan rapat komisi penilai AMDAL Pusat yang diadakan di Hotel Ramanda Bintang Bali Resort, Kuta, Kamis (22/03). Undangan rapat tersebut berkaitan dengan telah diterimanya dokumen Addendum ANDAL, RKL-RPL rencana pengembangan fasilitas Bandara Ngurah Rai Tuban. Rapat tersebut berlangsung lebih dari 4 jam dan WALHI Bali membeberkan argumentasi kritis dalam rapat tersebut.

Direktur WALHI Bali, I Made Juli Untung Pratama menjelaskan, undangan rapat komisi penilai AMDAL pusat tidak disertai dengan dokumen yang lengkap. Dalam surat undangan yang ditujukan kepada WALHI Bali, Angkasa Pura I hanya melampiri 1 (satu) set dokumen addendum ANDAL. Padahal, menurut pandangannya, dokumen ANDAL terdahulu dan dokumen ANDAL addendum merupakan satu kesatuan.

Tidak diberikannya dokumen secara penuh, menurutnya pelibatan publik dalam rapat tersebut hanya formalitas semata. “Atas hal tersebut, maka disinyalir bahwa pelibatan publik dalam pembahasan addendum ANDAL hanya formalitas dan tidak memberikan hak kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam rangka memberikan perlindungan lingkungan hidup melalui konsultasi AMDAL,” jelasnya.

Suriadi Darmoko menjelaskan, Perpres 122/2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah mengatur bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang yang melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan. Terkait dengan rencana reklamasi yang akan dilakukan oleh PT. Angkasa Pura I, pihaknya tidak menemukan adanya izin lokasi reklamasi yang seharusnya dijadikan dasar untuk pembahasan addendum ANDAL Angkasa Pura I.

“Mengingat di dalam addendum ANDAL tidak ditemukan dokumen izin lokasi yang telah dimiliki oleh pihak pemrakarsa sebagai syarat untuk pembahasan AMDAL, maka tidak berlebihan jika kami meminta agar pembahasan rencana reklamasi di dalam addendum ANDAL ini harus dihentikan karena melanggar hukum,” tegasnya.

Pihaknya juga menjelaskan, Izin lokasi dapat diberikan sepanjang berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K). Pengaturan mengenai izin lokasi wajib berdasarkan RZWP-3-K ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) UU 1/2014 tentang Perubahan UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Izin lokasi diberikan berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan wajib diatur dalam peraturan daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (5) UU 27/2007. Fakta hukumnya sampai saat ini Provinsi Bali belum memiliki Perda RZWP-3-K. Atas dasar tersebut, izin lokasi untuk rencana reklamasi oleh Angkasa Pura I tidak bisa diterbitkan karena sampai saat ini Perdas RZWP-3-K belum ditetapkan.

“Pemanfaatan wilayah perairan pesisir dengan cara reklamasi untuk pengembangan Bandara Ngurah Rai tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Baik peraturan perundang-undangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan peraturan mengenai perijinan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” terangnya.

Tidak hanya bertentangan dengan peraturan tersebut, lebih lanjut Suriadi menjelaskan jika perencanaan reklamasi seluas total kurang lebih 537.000 mtersebut juga melanggar Rencana Induk Bandara (RIB) yang telah disahkan oleh Kementerian Perhubungan. “Di dalam RIB tahun 2010 yang telah ditetapkan Kementrian Perhubungan, tidak ada rencana untuk melakukan reklamasi seluas 537.000 m2tersebut, oleh karena itu rencana reklamasi yang hendak dilakukan oleh PT. Angkasa Pura I tersebut justru melanggar RIB yang telah mereka buat sendiri. Hal itu dapat dijadikan alas hukum untuk menghentikan rencana reklamasi tersebut,” paparnya.

Lebih jauh, Suriadi menjelaskan bahwa reklamasi Bandara Ngurah Rai, berdampak buruk bagi lingkungan hidup. Ia pun menerangkan, reklamasi perluasan Bandara Ngurah Rai menyebabkan timbulnya kerugian budaya dan kerugian negara. Kerugian budaya seperti contohnya hilangnya Pura Cedok Waru, Pantai Segara, Kuta bahkan menyebabkan pura tersebut dipindah sampai 3 (tiga) kali akibat pembangunan runway Ngurah Rai.

Kerugian negara contohnya Pemprov Bali mengeluarkan biaya untuk melakukan pembangunan pengamanan pantai Bali Beach Conservation Project pada 2003-2007. Atas dasar tersebut, ia menjelaskan agar Angkasa Pura I tidak mengulang kesalahan yang sama. “Fakta-fakta yang ada seharusnya sudah cukup untuk menjadi pijakan agar PT Angkasa Pura I tidak mengulang kesalahan yang sama. Jadi jangan memaksakan reklamasi yang pada akhirnya justru akan merugikan banyak pihak baik secara ekonomi maupun lingkungan hidup,”jelasnya.

Dalam rapat tersebut, Untung langsung menyerahkan nota protes atas rencana reklamasi dalam pengembangan Bandara Ngurah Rai yang ditulis dalam surat nomor 02/ED/WALHI-BALI/III/2018 tertanggal 22-03-2018. Surat tersebut langsung diserahkan kepada pimpinan rapat Ir, Ary Sudijanto, MSE selaku Sekretaris Komisi Penilai AMDAL Pusat. [b]

 

The post WALHI Bali Desak Hentikan Rencana Reklamasi Bandara appeared first on BaleBengong.

Darah Muda WALHI Bali untuk Menangkan Teluk Benoa

Direktur WALHI Bali terpilih menegaskan sikap menolak reklamasi Teluk Benoa. Foto WALHI Bali.

WALHI Eksekutif Daerah Bali punya pemimpin baru.

I Made Juli Untung Pratama terpilih sebagai Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali untuk periode 2018 – 2022 menggantikan Suriadi Darmoko, Direktur Eksekutif WALHI Bali periode 2014 – 2018. Pergantian direktur akan menjadi kekuatan baru perjuangan WALHI Bali untuk memperjuangkan penolakan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa.

Untung Pratama, yang lebih akrab dipanggil Topan, terpilih sebagai direktur eksekutif dalam Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH), rapat tertinggi WALHI Bali setiap empat tahun sekali pada Jumat (9/3). Selain pergantian pengurus, PDLH tersebut juga menyusun program kerja organisasi, salah satunya adalah menjaga komitmen dan konsistensi untuk memenangkan Teluk Benoa.

WALHI Bali merupakan bagian dari WALHI Nasional, yang didirikan pada 1996 oleh organisasi masyarakat sipil dan individu-individu yang peduli terhadap persoalan lingkungan hidup di Bali. WALHI Bali ikut berperan untuk memempromosikan kesadaran lingkungan hidup melalui Pendidikan, advokasi kebijakan, kampanye lingkungan hidup, pengorganisasian rakyat dan protes-protes sosial lainnya.

WALHI Bali juga merupakan bagian dari aliansi Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI), yang terus melakukan penolakan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa sejak lima tahun lalu sampai hari ini. Memasuki tahun kelima gerakan Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa yang merupakan tahun penentuan di mana 25 Agustus 2018 adalah batas waktu izin lokasi reklamasi yang dipegang PT. TWBI, WALHI Bali mengajak rakyat Bali untuk terus berjuang bersama memenangkan Teluk Benoa dari ancaman reklamasi.

Merayakan pergantian pimpinan baru, WALHI Bali juga menggelar konser musik dengan tema “WALHI Memanggil: Ayo Menangkan Teluk Benoa”. Konser digelar di Kulidan Kitchen & Space, Jl Salya, Banjar Wangbung, Guwang, Sukawati, Gianyar pada Sabtu (10/3).

Acara yang dimulai sejak Pukul 17.00 WITA, menampilkan beberapa band yang selama ini aktif menyuarakan penyelamatan lingkungan diantaranya Advark, Prison & Guns, Cyclops, Racun Timur Menggoda dan Geekssmile.

Suriadi Darmoko Direktur Eksekutif WALHI Bali 2014-2018 menjelaskan bahwa pemilihan tema WALHI Memanggil: Ayo Menangkan Teluk Benoa adalah sebuah ajakan bagi seluruh komponen rakyat Bali untuk ikut menolak rencana reklamasi Teluk Benoa yang izinnya akan berakhir pada 25 Agustus 2018.

“Tagline memanggil ini memang sekarang banyak ada apalagi di tahun-tahun politik. Namun, sebelum tahun politik ini, WALHI sudah menggunakan tagline tersebut. WALHI memanggil adalah seruan dan ajakan dari WALHI Bali untuk kepada kita semua untuk terus berjuang tetap fokus memenangkan Teluk Benoa di tahun 2018 ini,” jelasnya.

I Made Juli Untung Pratama, Direktur Eksekutif WALHI Bali periode 2018-2022, dalam orasi politiknya menegaskan bahwa selama lima tahun sudah WALHI Bali bersama rakyat Bali ikut menolak rencana reklamasi Teluk Benoa dan bersama rakyat bali mengalami intimidasi, kriminalisasi, dan kekerasan karena menolak rencana reklamasi Teluk Benoa, itu membuktikan bahwa WALHI Bali merupakan bagian dari rakyat. Tanpa partisipasi rakyat WALHI Bali bukan apa-apa.

“WALHI Bali adalah rumah bagi kita semua, rumah bagi kita yang memiliki mimpi, cita-cita, dan ingin mewujudkan lingkungan hidup yang adil dan lestari bagi generasi kita nanti. Tanpa partisipasi rakyat, WALHI bukan apa-apa,” tegasnya.

Topan menambahkan pergantian kepengurusan di WALHI Bali tidak mengubah komitmen dan konsistensi WALHI dalam menolak reklamasi. Sebaliknya, pergantian pengurus ini justru menguatkan sikap kami dan kami akan terus bergandengan tangan bersama kawan-kawan di ForBALI.

“WALHI Bali memanggil seluruh komponen rakyat Bali untuk terus berjuang bersama memenangkan Teluk Benoa dari ancaman reklamasi,” ujarnya lugas.

Konser musik, WALHI Memanggil: Ayo Menangkan Teluk Benoa, selain untuk terus menyuarakan penolakan reklamasi Teluk Benoa, acara ini diadakan dalam rangka pergantian kepemimpinan di WALHI Bali.

Panggung seni oleh WALHI Bali selain diisi band, acara tersebut juga dimeriahkan oleh dengan lapak perpus zine dan cetak cukil dari komunitas Pena Hitam. Setelah performa band terakhir Geekssmile, acara dilanjutkan dengan performa Pena Hitam Dance Club yang mengajak seluruh warga yang hadir untuk menikmati malam akhir pekan tersebut. [b]

The post Darah Muda WALHI Bali untuk Menangkan Teluk Benoa appeared first on BaleBengong.

Jasamarga Bali Tol Memenuhi Permintaan Informasi Walhi Bali

Sidang mediasi ketiga sekaligus penyerahan Informasi Publik ke Walhi Bali pada 20 Desember 2017. Foto Walhi Bali.

Pengelola tol Bali akhirnya memenuhi permintaan Walhi Bali.

PT Jasamarga Bali Tol (PT JBT) memberikan informasi publik yang diminta lembaga advokasi lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Daerah (Walhi) Bali dalam sidang mediasi sengketa informasi publik pada Rabu, 20 Desember 2017 kemarin.

Sidang mediasi sengketa informasi publik dengan nomor sengketa 002/11/KI.Bali-PS/2017 antara Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Daerah (Walhi) Bali sebagai Pemohon dan PT JBT sebagai Termohon dilaksanakan di Kantor Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali.

Sidang mediasi sengketa informasi publik dipimpin Komisioner KI, Made Wijaya SH, sebagai Hakim Mediator.

Mediasi kali ketiga ini hanya dihadiri pihak Walhi Bali selaku pemohon melalui kuasanya I Wayan Adi Sumiarta, Suriadi Darmoko, dan I Made Juli Untung Pratama. Adapun pihak termohon, PT. JBT tidak menghadiri mediasi lanjutan.

Pada mediasi sebelumnya mereka telah menyatakan tidak hadir. Pihak PT. JBT menganggap seluruh item yang dimohonkan oleh Walhi Bali dipenuhi sehingga menolak hadir dalam mediasi lanjutan.

Ada tiga item dalam informasi publik yang dimohonkan oleh Walhi Bali kepada PT JBT yaitu data terkait dengan tujuan soil test, peta lokasi soil test dan titik koordinatnya, serta dasar hukum pelaksanaan soil test tersebut.

Direktur Walhi Bali Suriadi Darmoko mengatakan mereka akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu informasi publik yang sudah diserahkan oleh PT JBT tersebut. “Setelah kami periksa, kami menyimpulkan bahwa dua point permohonan kami sudah dipenuhi, sedangkan point ketiga yang dianggap sebagai dasar hukum untuk soil test oleh pihak JBT terpotong atau tidak lengkap,” katanya.

“Hal itu yang kami sampaikan pada sidang mediasi ketiga ini sekaligus meminta informasi yang diserahkan sebelumnya agar dilengkapi,” lanjutnya.

Setelah Walhi Bali menyampaikan hasil pemerikasaan informasi publik yang mereka terima, hakim mediator menghubungi pihak PT JBT. Setelah dihentikan cukup lama, perwakilan dari pihak PT JBT pun datang untuk menyerahkan kelengkapan informasi publik yang diminta oleh Walhi Bali.

Sekalipun harus melalui Sengketa Informasi di KI Provinsi Bali, menurut Suriadi permohanan informasi publik yang diajukan kepada PT JBT sudah tepat. Penyerahan informasi publik ini, menurutnya, membuktikan bahwa PT JBT adalah badan publik yang dapat dimohonkan informasi publik. “Ini sekaligus menepis anggapan bahwa PT Jasamarga Bali Tol bukan badan publik, katanya.

Darmoko menambahkan data-data yang mereka minta adalah informasi publik. Permohonan informasi publik yang diajukan Walhi Bali kepada pihak PT JBT sudah tepat dan sesuai prosedur.

Setelah menjalani proses mediasi, pihak KI Provinsi Bali akan menjadwalkan sidang untuk penandatanganan kesepakatan hasil mediasi.

Pembukaan Sidang Ajudikasi Sengketa Informasi Walhi Bali dan PT Jasamarga Tol Bali pada 6 Desember 2017. Foto Walhi Bali.

Sebelumnya, pada 6 Desember 2017, KI Provinsi Bali sudah menggelar sidang ajudikasi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa identitas para pemohon dan sidang mediasi. Sidang dipimpin oleh I Gede Agus Astapa yang juga Ketua KI Provinsi Bali sedangkan sidang mediasi dipimpin oleh I Made Wijaya.

Sidang ajudikasi dan mediasi tersebut, dihadiri masing-masing dari Walhi oleh I Wayan Gendo Suardana (Dewan Nasional Walhi) , I Wayan Adi Sumiarta, Suriadi Darmoko, dan I Made Juli Untung Pratama. Dari pihak JBT hadir Ahmad Izzi, General Manager Operation & Maintenance dan Drajad Hari Suseno. Sidang ajudikasi diadakan karena PT JBT tidak memenuhi permohonan informasi publik yang dimohonkan Walhi Bali.

Darmoko mengatakan beberapa hal yang menjadi pokok mediasi di antaranya adalah substansi permohonan informasi publik yang diajukan Walhi Bali.

Selain membahas substansi permohonan informasi publik yang diajukan Walhi Bali, juga dilakukan pembahasan berkaitan dengan kedudukan PT JBT sebagai badan publik atau bukan. Menurut keterangan pihak JBT, pemegang saham perusahaan tersebut terdapat 7 (tujuh) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pemerintah Provinsi Bali, dan Pemerintah Kabupaten Badung.

“Adanya keterlibatan pemerintah daerah menunjukkan Jasamarga Bali Tol adalah badan publik yang dapat dimohonkan informasi publik. Sehingga, permohonan informasi yang diajukan oleh Walhi Bali ke pihak Jasamarga Bali Tol, menurut kami sudah tepat,” tegas Moko. [b]

The post Jasamarga Bali Tol Memenuhi Permintaan Informasi Walhi Bali appeared first on BaleBengong.