Tag Archives: UU ITE

Mengeluhkan Layanan lalu Diancam Pencemaran Nama Baik melalui UU ITE ? Hmmm…

Mengeluhkan layanan bagi sebagian orang memiliki cara yang berbeda-beda, tergantung pada aktifitas kesehariannya serta media yang dimiliki. Ada yang memberitahukan

The post Mengeluhkan Layanan lalu Diancam Pencemaran Nama Baik melalui UU ITE ? Hmmm… appeared first on PanDe Baik.

Yang Seharusnya Diselamatkan dari Cerita Baiq Nuril

Ketika kelompok tertentu mengalami opresi, maka urusan personal adalah urusan politis.

Jumat, 5 Juli 2019. Sebagai warga yang memiliki akses cepat terhadap media saya menerima kabar, Peninjauan Kembali (PK) Baiq Nuril telah ditolak Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Baiq Nuril.

Baiq Nuril terpidana kasus pelanggaran Pasal 27 (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Warga Lombok itu dituduh menyebarkan rekaman percakapan bermuatan unsur pelecehan seksual.

Penolakan PK oleh MA artinya memperkuat putusan pidana di mana Ibu Nuril dijatuhkan pidana selama 6 bulan serta denda sebesar Rp 500 juta.

Saya tidak akan fokus membicarakan betapa karetnya pasal yang diganjar pada Baiq Nuril. Tentu saya mengamini jika pasal tersebut harus segera dicabut. Sebelum kasus Baiq Nuril naik ke permukaan pada akhir 2018 telah banyak masyarakat yang menjadi korban dari UU ITE.

Rumusan pasal 27 (1) UU ITE berbunyi “mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Pasal tersebut sangat rentan untuk disalahterapkan.

Namun, kasus Baiq Nuril, staf honorer di SMAN 7 Mataram, juga memiliki narasi lain.

Masih lekat dalam ingatan saya, bagaimana suara perempuan dikecilkan bahkan dibungkam. Bagaimana mahluk terdepan untuk menyudutkan perempuan bukan hanya laki-laki patriarkis nan rapuh, melainkan justru sesama perempuan. Sistem patriarki yang menindas telah bekerja bahkan sejak kita sama-sama berada dalam kandungan.

Koleksi memori ini hadir baik melalui pengalaman-pengalaman pribadi saya sebagai seorang perempuan sekaligus pegiat hak asasi manusia (HAM). Pengalaman ketika menyuarakan fakta yang saya alami sendiri dengan berbagai spektrum kekerasan secara jujur maupun ketika membela perempuan-perempuan penyintas lainnya.

Saya tidak sedang mencurahkan isi hati, meski saya tahu ini akan menjadi menarik.

Menarik untuk dihujat ketimbang didengarkan. Sekali lagi, karena saya perempuan yang dalam semesta patriarki terbiasa dijadikan objek dibanding menjadi subjek. Sistem yang juga bertransformasi ke semesta digital.

Narasi mengenai kesetaraan gender (atau feminisme) yang memang beragam dan tidak pernah selesai. Namun, dalam aliran dan warna feminisme apapun, perempuan berjuang untuk menjadi subjek. Ibu Baiq Nuril adalah potret perempuan yang melawan. Merekam audio pelecehan seksual yang bukan pertama kali ia alami adalah bentuk perlawanan.

Ia tidak takut. Ia ingin memberi pelajaran bahwa relasi kuasa yang korup tidak sepantasnya terus-terusan dilakukan. Begitu pesan yang ingin ia sampaikan pada atasannya.

Menghadirkan Tumbal

Perempuan yang melawan, perempuan yang tidak patuh pada tata krama menurut masyarakat patriarkis memang kerap menorehkan sejarah. Namun, kita jarang mengupas sejarah yang bagaimana? Haruskah setiap perlawanan menghadirkan tumbal dibanding pembelajaran? Karena masyarakat kita yang tidak pernah ramah dan berempati pada perempuan yang melawan.

Sejak awal, kasus Ibu Nuril merupakan kekerasan seksual yang tidak patut untuk diadili. Demikian pula, sejak awal peradilan Indonesia gagal dalam melihat secara utuh dan materiil dari kasus ini.

Lawrance Friedman, lelaki yang memasuki kehidupan saya sejak 2009 berusaha menjelaskan penegakan hukum di masyarakat dengan sesederhana mungkin. Friedman mengajak saya membedah penegakan hukum melalui tiga pilar, yaitu substansi hukum, struktur hukum serta kultur hukum.

Substansi hukum ialah aturan atau kaidah hukum. Dalam kasus Ibu Baiq Nuril berupa UU ITE. Produk hukum yang telah menjadi rahasia umum memuat begitu banyak pasal karet dengan semangat punitif atau penghukuman. Namun, struktur hukum atau aparat penegak hukum di mana di dalamnya terdapat kepolisian, kejaksaan, pengadilan jarang untuk dibedah. Bukanlah kertas-kertas berisi aturan hukum yang rigid.

Maka sesungguhnya bukan hil mustahal dari setiap aparat penegak hukum yang terlibat dalam sistem penegakan hukum terhadap kasus yang dialami Ibu Baiq Nuril untuk melihat ke dalam, melihat konteks materiil bersama-sama. Satjipto Rahardjo, seseorang yang sering saya selami pemikirannya menyebutnya sebagai hukum progresif. Sudah barang tentu, progresivitas hukum berkaitan erat dengan progresivitas dari manusia-manusia yang terlibat dalam upaya penegakannya.

Di mana atau kemanakah aparat penegak hukum progresif itu? Ketika bimbingan-bimbingan teknis yang mereka ikuti dengan tema tertentu seperti seputar perlindungan anak berhadapan dengan hukum, perlindungan perempuan dalam rantai human trafficking hanya digunakan sebagai prasyarat kenaikan jabatan lewat sertifikat-sertifikat yang mereka kumpulkan.

Perspektif menjadi penting untuk dimiliki, setidaknya mulai ditumbuhkan.

Dari kasus Ibu Baiq Nuril dan mungkin kasus-kasus lain yang belum banyak naik ke permukaan, kita patut sadari bahwa perspektif menjadi penting. Keberpihakan terhadap nilai justru sesuatu yang dibutuhkan untuk dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam setiap tahapan. Karena, bukankah itu yang menjadikan profesi profesi hukum tidak dapat digantikan begitu saja oleh mesin-mesin?

Anda berhadapan dengan manusia. Bukan tengah membuat produk jadi serupa pakaian untuk dikenakan.

Pada 2017, MARI didorong oleh kumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. PERMA ini memuat pada pemeriksaan perkara dan menelusuri fakta persidangan, Hakim diminta untuk mempertimbangkan kesetaraan gender serta prinsip non-diskriminasi.

Namun, sekali lagi, kesempatan untuk memperbaiki kegagalan pada tingkat banding, disia-siakan oleh aparat penegak hukum dengan julukan “Yang Mulia”.

Pilar berikutnya adalah kultur atau budaya hukum. Berdasarkan pengamatan saya, bagian ini kerap terlupakan dalam berbagai pembahasan kasus yang menjadi tragedi penegakan hukum, termasuk kasus Ibu Baiq Nuril. Padahal dalam sistem, bagian ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan substansi serta struktur hukum.

Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapan manusia terhadapnya. Suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Selama ini budaya hukum selalu dikaitkan erat dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat mengubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Di bangku kuliah Ilmu Hukum pun saya diajarkan bila tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Namun, perjalanan beberapa tahun terakhir, menyadarkan saya jika jarang sekali ada pemikiran yang berani menantang bahwa aparat penegak hukum hingga wakil rakyat pembentuk produk hukum juga bagian dari masyarakat yang memiliki budayanya sendiri. Mereka bukan hanya bagian dari aparat, tapi mereka juga ‘”konsumen”.

Otomatis, budaya atau nilai yang telah tertanam pada mereka yang memiliki peranan atas substansi maupun struktur hukum akan berkorelasi dengan hukum yang mereka hidupkan. Baik dalam alam bawah sadar hingga ke alam sadar. Patriarki sebagai sistem yang menindas pun kerap disalah artikan sebagai suatu budaya.

Kita ada pada titik bukan saja harus menyelamatkan Ibu Baiq Nuril, melainkan juga diri kita sendiri, keluarga kita, kerabat kita sebagai penjaga opresi atas alam bawah sadar yang kita yakini. Anda bisa saja merasa sadar, tapi belum tentu itu yang terjadi pada suami Anda atau istri Anda bahkan kekasih Anda.

Mengulang pernyataan pertama saya di atas, ketika kelompok tertentu mengalami opresi, maka urusan personal adalah urusan politis. Seperti harapan publik saat ini, saya pun menuntut Joko Widodo, sebagai Presiden Indonesia untuk bukan saja memenuhi janjinya dengan memberi Amnesti tapi juga meminta maaf pada seorang perempuan bernama Baiq Nuril. [b]

The post Yang Seharusnya Diselamatkan dari Cerita Baiq Nuril appeared first on BaleBengong.

Jangan Bungkam Media dengan UU ITE

Kali ini, media Tirto.id yang jadi sasaran tembak.

Pasal karet Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berkali-kali terbukti mengancam kebebasan pers di Indonesia, bukan hanya mengancam jurnalis tetapi juga kebebasan pers yang diusung media.

Pada Selasa (25/4) lalu, Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo lewat kuasa hukumnya dari Partai Perindo melaporkan media online Tirto.id. dengan tuduhan melakukan fitnah dan pencemaran nama baik ke Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Laporan tersebut diterima Polda Metro Jaya dengan LP/2000/IV/20n17/PMJ/Dit Reskrimum dengan kasus dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik dengan terlapor masih lidik dan diancam dengan Pasal 310 KUHAP atau Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 A Ayat 2 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Langkah serupa juga hampir digunakan oleh Markas Besar Tentara Nasional Indonesia meskipun belakangan sikap TNI melunak dan tidak jadi melaporkan ke kepolisian, tetapi ke Dewan Pers.

Laporan ini terjadi sejak dimuatnya tulisan jurnalis investigasi asal Amerika Serikat, Allan Nairn, di media Tirto.id dengan judul “Ahok Hanyalah Dalih untuk Makar”. Tulisan tersebut merupakan alihbahasa dari tulisan Allan Nairn dengan judul “Trump’s Indonesian Allies in Bed with ISIS-Backed Militia Seeking to Oust Elected President” yang pertama kali diluncurkan di situs The Intercept.

Tulisan itu menyebut kasus Al-Maidah yang menyangkut penistaan agama oleh Ahok hanyalah pintu masuk untuk menggulingkan pemerintahan Jokowi. Tulisan tersebut menyebut sejumlah nama, baik sipil maupun militer aktif dan pensiunan yang terlibat di dalam rencana makar, seperti: Fadli Zon, Hary Tanoesoedibjo, Munarman, Kivlan Zein, Tommy Soeharto, SBY, Gatot Nurmantyo, Prabowo, Ryamizard Ryacudu, Wiranto dan sejumlah nama lain, termasuk Donald Trump, Mike Pence dan Freeport.

Dalam keterangan persnya, kuasa hukum Hary Tanoesoedibjo mengatakan alasan pelaporan karena tulisan di Tirto.id bukan produk jurnalistik. Karena itu pihaknya menempuh jalur hukum ketimbang mengadu ke Dewan Pers.

“Ini tulisan dari orang yang baru bangun tidur berilusi. Dia merasa menjadi spionase, dia tulis dan dimuat, tapi hati-hati tuduhan ini tidak main-main, tuduhannya ini makar,” ujar Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPP Perindo, Christophorus Taufik kepada sindonews pada hari Selasa 25 April 2017 setelah resmi melaporkan Tirto.id ke polisi.

Sedang Mabes TNI mengatakan lewat siaran pers nomor: SP-147/IV/2017/Pen pada tanggal 21 April 2017 bahwa berita tersebut adalah berita bohong (hoax).

“Jadi mengenai tulisan Allan Nairn, saya menyatakan yang berkaitan dengan TNI itu hoax,” kata Kapuspen TNI Mayjen Wuryanto dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (21/4).

Kapuspen TNI Mayjen Wuryanto menyatakan TNI mempertimbangkan untuk melapor ke polisi. Namun belakangan Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan laporan itu tak akan dilakukan.

Mengecam
Berkaitan dengan hal tersebut, lebih dari 160 akademisi, 50 organisasi masyarakat sipil, dan individu ikut menandatangani surat pernyataan bahwa:

Pertama, mengecam tindakan pelaporan pidana terhadap pemberitaan tirto.id oleh Hary Tanoesoedibjo melalui kuasa hukumnya, karena sebagaimana dalam UU Pers bahwa pekerjaan media dilindungi oleh UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Selain itu juga persoalan pemberitaan seharusnya terbebas dari ancaman pemidanaan dan oleh karena jika ada keberatan terkait pemberitaan maka seharusnya langkah yang harus diambil oleh Hary Tanoe adalah mengajukan hak jawab atau hak koreksi atau mengadukannya kepada Dewan Pers. Karena Dewan Pers mempunyai kewenangan untuk menilai kode etik wartawan atau media yang dianggap mencemarkan nama baik.

Kedua, mendorong Mabes TNI dan pihak-pihak lain yang merasa dirugikan oleh tulisan di media Tirto.id tersebut untuk menempuh jalur sengketa pers yang akan dimediasi oleh Dewan Pers dan bukan menggunakan pasal defamasi di dalam UU ITE.

Ketiga, khawatir jika tindakan Hary Tanoesoedibjo ini dibiarkan akan memberi dampaksemakin banyak orang akan mempidanakan media jika ada persoalan pemberitaan yang menurutnya tidak menguntungkan salah satu pihak. Dan semangat tersebut adalah semangat yang jauh dari menjunjung tinggi kemerdekaan pers.

Oleh karena hal tersebut, kami mendesak:

Pertama, Kapolda Metro Jaya untuk berkoordinasi dengan Dewan Pers dan meminta pelapor untuk menggunakan jalur sengketa pers dengan mengadukan pemberitaan kepada Dewan Pers sesuai dengan MOU Kesepahaman antara Kapolri dengan Dewan Pers tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakkan Hukum.

Kedua, Dewan Pers untuk proaktif berkoordinasi dengan Kapolda Metro Jaya, dalam upaya dekriminalisasi media tirto.id dan kemudian memeriksa pemberitaan tirto.id sebagaimana pedoman kode etik jurnalistik Dewan Pers.

Ketiga, Hary Tanoesoedibjo untuk mencabut aduannya pada media Tirto.id dan mendorong penyelesaian melalui mekanisme Dewan Pers karena pekerjaan jurnalistik telah dilindungi oleh UU Pers.

Keempat, Mabes TNI dan pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh tulisan di Tirto.id untuk menempuh cara penyelesaian melalui mekanisme Dewan Pers, daripada menggunakan pasal defamasi di UU ITE yang anti-demokrasi.

Kelima, Pemerintah dan DPR untuk mencabut pasal-pasal represif seperti pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 2, pasal 29 dari UU ITE karena tanpa dicabutnya pasal-pasal tersebut, ancaman kebebasan pers, kebebasan ekspresi dan juga demokrasi akan selalu ada di negeri ini.

Jakarta, 28 April 2017

Narahubung:
Damar Juniarto : 08990066000
Asep Komarudin : 081310728770

Kami yang mendukung:

Organisasi/Institusi:
1. Southeast Asia Freedom of Expression Network/SAFEnet
2. Pembebasan
3. Sejuk
4. KPJKB Makassar
5. LBH Pers
6. solidaritas.net
7. F-SEDAR
8. GSPB
9. Satunama
10. LSPP
11. JRKI
12. Klinik Hukum Media Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
13. Satudunia
14. YLBHI
15. LBH Yogya
16. BaleBengong
17. Civil Rights Defenders
18. Yayasan Desantara
19. LBH Jakarta
20. Bhinneka Nusantara
21. Remotivi
22. UKM Lembaga Pengkajian Ilmu Keislaman (LPIK) UIN SGD Bandung
23. LBH Padang
24. Purplecode Collective
25. Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP)
26. Garda Papua
27. Paguyuban Korban UU ITE (PAKU ITE)
28. Yayasan Manikaya Kauci

Individu:
1. Deni Erliana
2. Saut Situmorang
3. Fitri Matondang
4. Natasha Gabriella Tontey
5. Soen Tjen Marching
6. Donny Iswandono
7. Furqan Ermansyah
8. I Nyoman Mardika
9. Hartanto
10. Imam Munawir
11. Bobby Ganaris
12. Putu Hendra Brawijaya

Akademisi, Penggiat Masyarakat Sipil dan Praktisi:
1. A. Kasandra Putranto, Dra (Kasandra & Associate)
2. Ade Armando, Dr (Universitas Indonesia – SMRC)
3. Adenita Yusminovita, M.Si (Penggiat Masyarakat Sipil)
4. AG. Eka Wenats Wuryanta, Dr (Universitas Paramadina)
5. Ahmad Taufik SH, M.IPol (Garda Kemerdekaan)
6. Alif Imam (Penggiat Masyarakat Sipil)
7. Amelita Lusia, M.Si (Program Vokasi Universitas Indonesia)
8. Amir Effendi Siregar (Penggiat Masyarakat Sipil)
9. Anastasya Andriarti M.Si (Akademisi)
10. Andy Budiman (SEJUK)
11. Andy Yentriyanti (Yayasan SAKA, Perhimpunan Bestari)
12. Anna Agustina, M.Si (Universitas Pancasila)
13. Ari Subagyo Wibowo, S.H (FAKTA)
14. Arif Susanto, S.Sos, M.Si (LSPR)
15. Arimbi Putri, S.I.Kom (Akademisi)
16. Asty Rastiya, S.Sos. M.Comn (Akademisi)
17. Awang Ruswandi (Universitas Indonesia)
18. Azas Tigor Nainggolan, S.H, M.Si (FAKTA)
19. Basrul Hutabarat (Radio Komunitas Swaramuda Lembang)
20. Bayu Wardhana (Aliansi Jurnalis Independen)
21. Bestian Nainggolan (Litbang Kompas)
22. Bhernadetta Pravita W, S.Sos, M.Si (Universitas Bina Nusantara)
23. Billy Sarwono, Prof. Dr. MA (Universitas Indonesia)
24. Bobi Guntarto, Dr (YPMA)
25. Bonaventura Satya Bharata, M.Si (Universitas Atma Jaya Yogyakarta)
26. Cendera Rizky Anugrah Bangun, M.Si (STIKOM LSPR)
27. Chandra Kirana, M.Si (Universitas Indonesia)
28. Chontina Siahaan, Dr. SH, M.Si (Akademisi)
29. Citra Rosalyn Anwar, Dr
30 Damar Juniarto (SAFEnet, Perhimpunan Bestari)
31. Dandhy Laksono (Watchdoc Documentary Maker)
32. Daniel Silvester H Sinaga, S.H (FAKTA)
33.

Darmanto
34. Darminta Raharja (Universitas Tanjungpura Pontianak)
35. Deni W Kurniawan
36. Detta Rahmawan (Universitas Padjadjaran)
37. Dina Listiorini, M.Si (Universitas Atma Jaya Yogyakarta)
38. Dwi Ajeng Widarini, M.I.Kom (Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama)
39. Eduard Lukman, Drs, M.A (Universitas Indonesia)
40. Effendi Gazali, Ph.D (Akademisi)
41. Elizabeth Fanny Erliana (FAKTA)
42. Endang Setiowati, Dra, M.Si (Program Vokasi Universitas Indonesia)
43. Eni Maryani, Dr (Universitas Padjadjaran)
44. Eriyanto, Dr (Universitas Al Azhar Indonesia)
45. Erni Herawati (Universitas Bina Nusantara)
46. Evi Mariani (Jurnalis)
47. Ezki Suyanto (Penggiat Masyarakat Sipil)
48. Fahrianoor, S.IP, M.Si (Universitas Lambung Mangkurat)
49. Fathuri (Medialink)
50. Fitria Angeliqa, M.Si (Universitas Pancasila)
51. Fizzy Andriani, S.E, M.Si (Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama)
52. G. Sicilia Leiwakabessy (Yayasan Cahaya Guru)
53. Gun Gun Heryanto, Dr (Akademisi/The Political Literacy Institute)
54. Gusmia Arianti, S.E, M.Si (Universitas Al Azhar Indonesia)
55. Hanif Suranto, M.Si (Akademisi – LSPP)
56. Happy Prasetyawati H, S.E, M.M (Akademisi)
57. Hellena Yoranita Souisa (WatchdoC Indonesia)
58. Hendriyani, Dr (Universitas Indonesia – YPMA)
59. Henny Supolo (Yayasan Cahaya Guru)
60. Herfriady, M.A (STISIPOL Candradimuka, Palembang)
61. Hermin Indah Wahyuni, Dr. Phil, M.Si (Akademisi/Universitas Gadjah Mada)
62. Hery Chariansyah, S.H, M.H (Raya Indonesia)
63. I Gusti Ngurah Putra, Drs, M.A (Universitas Gadjah Mada)
64. Ignatius Haryanto (Akademisi – LSPP)
65. Ilya R Sunarwinadi, Prof. Dr (Universitas Indonesia)
66. Imam Prakoso (Penggiat Masyarakat Sipil)
67. Irwa R Zarkasi, Dr (Universitas Al Azhar Indonesia)
68. Irwan Julianto, Dr, M.PH (Akademisi)
69. Isma Dwi Fiani, S.Ikom (Akademisi)
70. Itsnaeni Abbas (WHO/Komnas Pengendalian Tembakau)
71. Justito Adiprasetio, M.Si (Universitas Padjadjaran)
72. Ki Gunawan (Penggiat Masyarakat Sipil)
73. Kiki Soewarso (STIKOM LSPR /TCSC – IAKMI)
74. Klara Esti (CIPG)
75. Kusumajanti, Dr (Akademisi)
76. Leonardus Kristianto Nugraha (CIPG)
77. Lestari Nurhajati, Dr (Akademisi/STIKOM LSPR – Indepth Indonesia)
78. Levriana Yustriani (SMRC)
79. Lexy Rambadeta (Multimedia Jurnalis/Offstream)
80. Lilik Arifin, M.S (Universitas Indonesia)
81. Lintang Ratri Rahmiaji, M.Si (Universitas Diponegoro)
82. Lisa Adhrianti, Dr (Akademisi)
83. Lisa Esti Puji Hartanti, M.Si (Akademisi/Universitas Atma Jaya)
84. Lisda Sundari (Lentera Anak Indonesia)
85. Louisa Christine Hartanto, S.I.kom (Akademisi)
86. Lukas Ispandriarno, Dr (Universitas Atma Jaya Yogyakarta)
87. Luther Budi Raja Purba, S.H (FAKTA)
88. Luviana (AJI Jakarta/Konde Institute)
89, Maharani Karlina (CIPG)
90. Manik Sunuantari, Dr (Universitas Sahid)
91. Marhaeni Fajar Kurniawati, S.Sos, M.Si (Universitas Mercu Buana)
92. Mario Antonius Birowo, Ph.D (Universitas Atma Jaya Yogyakarta)
93. Martini Mangkoedipoero, Dra, M.Si (Penggiat Masyarakat Sipil)
94. Mas’amah, S.Pd, M.Si (Akademisi/Universitas Nusa Cendana Kupang)
95. Mediana Handayani, Dr (Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama)
96. Megandaru Kawuryan, Dr (Akademisi)
97. Meiftia Hartono (Penggiat Masyarakat Sipil)
98. Melati Tobing, M.Si (Universitas Kristen Indonesia)
99. Miranti (TIFA Foundation)
100. Mohtar Sukiman (Radio Komunitas Lintas Merapi)
101. Muchlis AR (SMRC)
102. Muhamad Heychael (Remotivi)
103. Muhammad Iqbal, Dr, M.Si (Universitas Jember)
104. Mulharnetti Syas, Dr, M.S (Akademisi)
105. Murti K Wirasti, Dr (Akademisi)
106. Mutiara Dara Utama S.Sos, M.I Kom (Akademisi, Ambon)
107. Nadjib Abu Yasser (Lembaga Studi Pers dan Pembangunan/LSPP)
108. Nanang Haroni, M.Si (Universitas Al Azhar Indonesia)
109. Nandha Julistya (Penggiat Masyarakat Sipil)
110. Nani Kurniasari, S.EI, M.Si (Akademisi/Kalbis Institute)
111. Nawiroh Vera, M.Si (Universitas Budi Luhur)
112. Netti Lesmana (Pratista Indonesia)
113. Nico Aditia (Akademisi)
114. Nina Mutmainnah Armando, Dr (Universitas Indonesia / YPMA)
115. Nindi Aristi (Universitas Padjadjaran)
116. Normansyah, S.T (FAKTA)
117. Novi Kurnia
118. Nugrahaeni Prananingrum (Akademisi/Universitas Negeri Jakarta)
119, Nur Allan Lasido, M.A (Akademisi)
120. Nur Kholisoh, Dr, M.Si (Akademisi/Universitas Mercu Buana)
121. Pandan Yudhapramesti (Universitas Padjadjaran)
122. Pinckey Triputra, Dr (Universitas Indonesia)
123. Prahastiwi Utari, Ph.D (Universitas Sebelas Maret)
124. Preciosa Alnashava Janitra, S.I.Kom, M.Si (Universitas Padjadjaran)
125. Puji Rianto (PR2Media)
126. Puspitasari, Dr (KWI)
127. Putut Widjanarko, Ph.D (Akademisi/Paramadina Graduate School of Comm)
128. R. Kristiawan (SIKA)
129. Rahayu
130. Ratri Rizki Kusumalestari, S.Sos, M.Ikom (Universitas Islam Bandung)
131. Rika Rosvianti (Komunitas perEMPUan)
132. Rini (Indepth Indonesia)
133. Riris Loisa, Dr (Universitas Tarumanegara)
134. Rita Gani, Dr (Universitas Islam Bandung)
135. Rita Pranawati, M.A (KPAI)
136. Rocky Prasetyo Jati, M.Si (Universitas Budi Luhur)
137. Rosy Tri Pagiwati, MA (Universitas Indonesia)
138. Roy Thaniago (Remotivi)
139. Rustono Farady Marta, M.Med.Kom (Akademisi)
140. Sa’diyah El Adawiyah, S.Sos, M.Si (Universitas Muhammadiyah Jakarta)
141. Saidiman Ahmad (SMRC)
142. Santi Indra Astuti, M.Si (Universitas Islam Bandung)
143. Sari Monik Agustin, Dr (Akademisi)
144. Satrio Arismunandar, Dr (Penggiat Masyarakat Sipil)
145. Septia Winduwati, S.Sos, M.Si (Universitas Tarumanegara)
146. Shita Laksmi, M.A (Penggiat Masyarakat Sipil)
147. Sinam (Penggiat Masyarakat Sipil)
148. SM. Niken Restaty, M.Si (Akademisi/Universitas Mercu Buana)
149. Sofia Primalisanti Devi, M.Si (Universitas Pancasila)
150. Soraya, S.Sos, M.Si (Universitas Al Azhar Indonesia)
151. Sri Esti Tri Wandari MA (Akademisi)
152. Suko Widodo, Drs. M.Si (Akademisi/Universitas Airlangga)
153. Sumiati Afandi (FAKTA)
154. Sunarto, Dr (Akademisi/Universitas Diponegoro)
155. Surach Winarni, Dr, S.H, M.Hum (Akademisi)
156. Suraya, Dr (Universitas Paramadina)
157. Surokim, S.Sos, M.Si (Akademisi/Universitas Trunojoyo Madura)
158. Tantowi Anwari (SEJUK)
159. Tubagus Haryo Karbyanto, SH (FAKTA)
160. Turnomo Rahardjo, Dr (Akademisi)
161. Umaimah Wahid, Dr (Akademisi)
162. Valentina Sri Wijiyati (Satunama)
163. Wisnu Martha Adiputra, M.Si (Akademisi/Universitas Gadjah Mada)
164. Wisnu Prasetya Utomo (Remotivi)
165. Yancen Piris (RPKFM)
166. Yohanes Ari Kuncoroyakti (AKMRTVI)
167. Yohanes Widodo, S.Sos, M.Sc (Universitas Atma Jaya Yogyakarta)
168. Yovantra Arief (Remotivi)
169. Zulhasril Nasir, Prof, Ph.D (Universitas Indonesia)
170. Ni Made Ras Amanda (Universitas Udayana)

The post Jangan Bungkam Media dengan UU ITE appeared first on BaleBengong.

Surat Protes Paguyuban Korban UU ITE dan Masyarakat Sipil

Kami, kumpulan Warga Negara Indonesia yang bergabung dalam Paguyuban Korban UU ITE beserta warga negara Indonesia yang cinta demokrasi dan kemerdekaan berpendapat serta berekspresi, melalui surat ini ingin menyampaikan protes kepada hasil revisi UU ITE yang telah disahkan oleh DPR dan pemerintah Indonesia baru-baru ini. Agar menjadi jelas, sebelum UU ITE direvisi, kami sempat berharap Continue Reading

Silakan Bertanya, Kau Kuancam Penjara

Sebuah status di Facebook bisa mengantarmu ke pintu penjara. I Made Sudira, penulis kolom Bale Banjar di Bali Post, kini mengalaminya. Karena status yang dia tulis di Facebook, penulis dengan nama pena Aridus itu terancam penjara. Orang yang menuntut Aridus adalah Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Provinsi Bali, Dewa Mahendra. Kasus ini bermula dari Continue Reading