Tag Archives: teluk benoa

WALHI Bali Protes Draf Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional

Konsultasi publik terkait penyusunan Perpres Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) kembali dilaksanakan pada Selasa, 25 Februari 2020 yang bertempat di Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar. Konsultasi publik ini merupakan lanjutan dari konsultasi yang sebelumnya diadakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di Dinas Kelautan Provinsi Bali pada Rabu 20 November 2019 lalu.

Dalam forum diskusi ini hadir Tini Martini, SH, M.Soc. Sci selaku Sekretaris Jendral Biro Hukum dan Organisasi yang membuka acara. Selain itu ada tiga narasumber pada konsultasi publik kali ini yakni Moh. Husni Mubarak, SH. Selaku Kepala Bagian Biro Perundang-undangan II, Ir. Suharyanto, M.sc selaku Direktur Perencanaan Ruang Laut, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, dan I Made Sudarsana Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

Dalam pertemuan ini pada bangku paling depan tampak hadir Wayan Gendo Suardana Selaku Koordinator ForBALI dan Dewan Nasional WALHI serta Made Juli Untung Pratama Direktur WALHI Bali. Pada sesi diskusi Gendo Protes dan mempertanyakan mengapa WALHI Bali tidak diundang pada pertemuan hari ini. “Hari ini kami kesini sebagai tamu yang tidak diundang, padahal keesokan harinya juga ada pertemuan yang dilakukan oleh lembaga yang sama dan WALHI Bali diundang, namun karena kami berkepentingan terkait dengan Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa, maka dari itu kami hadir disini,” pungkasnya.

Selanjutnya Gendo protes keras perihal pasal pada draft Ranperres yang baru disinyalir bisa meloloskan reklamasi Teluk Benoa. Dalam draft sebelumnya kawasan Teluk Benoa masuk dalam kawasan G5 yang berarti konservasi, namun dalam draft yang baru pada Pasal 33 ayat (1) Ranperpres RZ KSN Sarbagita Kedua menyatakan bahwa G4 merupakan kawasan yang berfungsi sebagai penyangga pesisir serta pemanfaatan lainnya. “Itu artinya apa? memang benar KKM itu terbentuk karena ditetapkan oleh Keputusan Menteri namun secara hirarki dia akan kalah dengan Perpres, apabila Perpres ini jadi dan disahkan dan di dalamnya Teluk Benoa sebagai KKM ada di Zona Penyangga maka yang ilindungi hanya kawasan sucinya saja yang radiusnya hanya 50 cm dan ada 15 titik di Teluk Benoa. Selebihnya dapat diurug atau direklamasi. Kan begitu logikanya?” tanyanya.

Lebih lanjut Gendo juga mengomentari bahwasannya draft Ranperpres ini sangat buruk. “Berbeda dengan draft yang sebelumnya yang dengan tegas menempatkan kawasan Teluk Benoa pada kawasan G5 dengan kode C2 atau konservasi namun pada draft kali ini G5 dihilangkan dan dimasukan ke G4 atau kawasan Penyangga. Ia juga menjelaskan dalam PP 33 terkait RTRL tidak ada frasa kawasan penyangga. Frasa Kawasan penyangga hanya ada di Perpres 51 tahun 2014 dimana Perpres tersebut adalah Perpres yang mengakomodir reklamasi Teluk Benoa.

Direktur WALHI Bali I Made Juli Untung Pratama juga angkat bicara pada acara konsultasi publik kali ini. Ia kembali mempertanyakan mengapa dalam Ranperpres ini masih mengakomodir proyek-proyek yang bisa menghancurkan alam Bali seperti tambang pasir laut yang akan dilakukan di sepanjang pantai Kuta hingga Canggu. Untung Pratama menjelaskan tambang pasir laut yang akan dilakukan di sepanjang pantai Kuta hingga Canggu dapat merusak pantai dan mempercepat terjadinya abrasi di seputaran wilayah tersebut . Disamping itu draft Ranperpres RZ KSN ini masih mengakomodir reklamasi Bandara Ngurah Rai yang melabrak kawasan konservasi dan dalam draft ini juga mengakomodir perluasan pelabuhan seluas 1300 ha. “Padahal perluasan yang sekarang dilakukan oleh Pelindo saat ini sudah menyebabkan 17 ha Mangrove mati, apa mau mangrove yang mati jadi bertambah?” tanya Untung.

Pada pertemuan sebelumnya pihak Pelindo diminta menjelaskan terkait tujuan dilakukannya perluasan pelabuhan untuk kepentingan apa, namun pihak Pelindo tidak bisa menjawab. “Tidak ada kejelasan dalam hal aktivitas reklamasi yang dilakukan Pelindo untuk perluasan pelabuhan selain menyebabkan mangrove mati,” tegasnya.

Alhasil atas protes yang dilakukan Koordinator ForBALI Wayan Gendo Suardana, Suhartoyo mengakui kesalahan Ranperpres tersebut dan mengembalikan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi, yang sebelumnya dialokasikan ke pemanfaatan. Selanjutnya Suhartoyo memindahkan KKM Teluk Benoa yang semula berada di Pasal 33 Ranperpres sebagai bagian dari Pemanfaatan Umum dipindahkan ke pasal 34 untuk ditetapkan alokasi ruang sebagai Kawasan Konservasi.

Di akhir acara untung Pratama menyerahkan Surat Protes yang ditunjukan kepada Tini Martini selaku Sekretaris Jendral Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan diterima oleh Moh. Husni Mubarak, Kepala Bagian Biro Perundang-undangan II. Husni mengatakan semua masukan tadi akan dijadikan bahan untuk menyenpurnakan draft Ranperpes ini lalu kemudian akan dikirimkan ke Kemenkumham.

Status Konservasi Tak Berarti Batalkan Rencana Reklamasi

Kawasan Teluk Benoa yang akan direklamasi oleh PT TWBI. Foto Anton Muhajir.

Karena masih ada Perpres No 51 tahun 2014 yang jadi ganjalan.

Penetapan Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi Maritim (KKM) oleh Menteri Kelautan dan Perikanan tidak berarti rencana reklamasi di kawasan ini sudah pasti batal. Masih ada celah untuk mereklamasi kawasan seluas sekitar 1.400 hektare di antara segi tiga emas pariwisata Bali ini.

Koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) I Wayan Suardana, lebih akrab dipanggil Gendo, mengatakan hal tersebut merespon penetapan Teluk Benoa sebagai KKM. Menurut Gendo, perlu ada instrumen hukum lain yang khusus dan atau sederajat dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 51 tahun 2014.

“Instrumen hukum tersebut yang nantinya dapat menggugurkan keberlakuan Perpres No 51 tahun 2014. Dia yang juga akan menguatkan Perda RZWP3K yang saat ini dalam pembahasan,” katanya.

Perpres No 51 tahun 2014 diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjelang masa akhir jabatannya. Perpres itu yang mengubah status kawasan Teluk Benoa dari kawasan konservasi menjadi kawasan pemanfaatan sehingga menjadi legitimasi bagi rencana reklamasi di Teluk Benoa.

Rencana reklamasi di Teluk Benoa sendiri akan dilakukan oleh PT Tirta Wahana Bali International (TWBI). Perusahaan bagian dari Artha Graha Group milik taipan Tommy Winata ini berencana membangun fasilitas paeiwisata di lahan seluas 810 hektare di tengah kawasan Teluk Benoa.

Di dalam proyek itu direncanakan ada gedung pertunjukan, hotel, resort, fasilitas pariwisata, hingga mall. Masalahnya, rencana itu akan dilakukan di hutan bakau terluas di Bali yang juga kawasan konservasi.

Penolakan pun berlangsung selama lebih dari lima tahun sejak rencana itu mengemuka ke publik. ForBALI menjadi organisasi payung berbagai kelompok masyarakat di Bali yang menolak rencana itu. Di dalam ForBALI ada kalangan organisasi non-pemerintah, musisi dan band, anak-anak muda banjar, dan desa adat.

Selain melakukan aksi hampir tiap bulan, ForBALI juga melakukan lobi kepada pemerintah dan pemetaan di lokasi yang akan direklamasi. Salah satu hasilnya adalah peta kawasan suci di Teluk Benoa, termasuk 22 pura di dalamnya.

Peta kawasan suci di Teluk Benoa yang dibuat tim ForBALI. Sumber ForBALI.

“Data tersebut yang menjadi dasar penetapan KKM Teluk Benoa. Hal ini pula yang membedakan KKM Teluk Benoa dengan KM di kawasan perairan lainnya di Indonesia,” kata Gendo. Perbedaan itu karena KKM Teluk Benoa menggunakan lokasi kawasan suci.

Menjelang penetapan Teluk Benoa sebagai KKM, ForBALI juga terlibat aktif dalam pemetaan di lapangan bersama tim Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Mereka juga ikut dalam diskusi kelompok terfokus (FGD) terkait penetapan. Terakhir kali FGD itu pada 17 September 2019.

Karena itulah, Gendo mengaku tidak terlalu kaget ketika akhirnya KKP menetapkan Teluk Benoa sebagai KKM. “Karena ForBALI dan jaringannya juga terlibat aktif mendorong proses penetapan kawasan konservasi maritim Teluk Benoa di KKP,” ujar Gendo.

Meskipun demikian Gendo tetap mengapresiasi penetapan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi itu. “Ini modal awal yang bisa dipakai untuk menghambat rencana reklamasi. Harapannya lalu bisa menjadi bahan bagi Jokowi untuk menerbitkan Perpres penetapan kawasan itu,” Gendo berharap.

“Keputusan itu menjadi modal awal untuk sepenuhnya menetapkan Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi Maritim,” lanjutnya.

Aksi tolak reklamasi Teluk Benoa sudah berlangsung selama lebih dari lima tahun. Foto Anton Muhajir.

Lima Poin

Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan penetapan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi itu kepada media, Kamis, 10 Oktober 2019. Penetapan oleh KKP itu dilakukan pada 4 Oktober 2019 lalu.

Menurut Koster ada lima poin dalam keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan itu.

Pertama, menetapkan Perairan Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali. Kedua, Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa dikelola sebagai Daerah Perlindungan Budaya Maritim Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali.

Ketiga, Daerah Perlindungan Budaya Maritim Teluk Benoa dengan luasan keseluruhan 1.243,41 hektare, meliputi zona inti dan zona pemanfaatan terbatas. Di dalam zona inti terdapat 15 titik koordinat masing-masing dengan radius kurang lebih 50 cm. Tidak ada penjelasan lebih lanjut perihal zona pemanfaatan.

Keempat, Daerah Perlindungan Budaya Maritim Teluk Benoa memiliki batas koordinat dan peta kawasan sebagai bagian tak terpisahkan dari keputusan. Terakhir, menunjuk Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk melakukan pengelolaan Daerah Perlindungan Budaya Maritim Teluk Benoa. Pengelolaan itu meliputi penunjukkan organisasi pengelola, penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan dan peraturan zonasi Kawasan Konservasi Maritim, penataan batas, serta melakukan sosialisasi dan pemantapan pengelolaan.

Menurut Koster, keputusan Menteri KKP tersebut merupakan respon terhadap Surat Gubernur Bali kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 523.32/1687/KL/Dislautkan tertanggal 11 September 2019. Surat itu mengusulkan penetapan KKM Teluk Benoa. Usulan itu sesuai dengan hasil konsultasi publik yang dihadiri para pemimpin agama, bendesa adat, kelompok ahli, LSM, asosiasi dan para pemangku kepentingan lainnya.

“Tuntutan kita mendapatkan respons konkret dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Bagus ‘kan? Kita perlu mengapresiasi dan menyebarluaskannya kepada masyarakat Bali. Jadi, saya berharap kita tidak lagi tergoda untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan polemik di masyarakat,” lanjutnya.

Massa ForBALI menduduki gedung DPRD Bali pada aksi Kamis (25/8/2017). Foto Anton Muhajir.

Perlu Turun Lagi

Toh, bagi sebagian warga di Bali, imbauan itu seperti tidak berlaku. I Wayan Sanjaya hanya salah satunya. Sebagai warga Bali yang selama lima tahun ikut aktif menolak rencana reklamasi, desainer ini merasa senang Teluk Benoa akhirnya ditetapkan sebagai KKM.

“Patut disyukuri juga, sih. Tapi, sebenarnya yang jadi masalah reklamasi kan karena ada Perpres No 51 tahun 2014. Jadi, sekarang senang boleh tetapi tetap harus turun ke jalan lagi supaya Perpres itu batal,” kata Sanjaya.

“Kalau itu batal, baru bisa dijadikan jaminan pelestarian Teluk Benoa,” ujarnya.

Agung Wardana, dosen Hukum Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta yang juga mantan Direktur Walhi Bali, memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai belum tentunya rencana reklamasi dibatalkan setelah penetapan tersebut.

Pertama, menurut Agung, dalam KKM pola pengelolaannya akan menggunakan zonasi: zona inti (titik kesucian) dan zona pemanfaatan terbatas (di luar titik suci). Untuk pemanfaatan terbatas ini dalam Pasal 32 (2) Permen Kelautan dan Perikanan No. 17/MEN/2008 diperuntukkan antara lain: pariwisata dan rekreasi.

“Penggunaan frase antara lain ini secara tegas menunjukkan list yang terbuka. Artinya, zonasi tersebut sebenarnya bukan zona pemanfaatan terbatas, tapi zona pemanfaatan saja karena tidak dibatasi sama sekali,” ujarnya.

Kedua, Agung melanjutkan, jawaban apakah reklamasi dimungkinkan dalam KKM juga masih bisa diperdebatkan. Tergantung apakah reklamasi itu proses atau tujuan. Kalau ia adalah proses untuk pengembangan pariwisata, artinya hal ini dimungkinkan dlm KKM.

Ketiga, Perpres Reklamasi No. 122 tahun 2012 memang mengatakan bahwa reklamsi dikecualikan di kawasan konservasi. Namun, tidak ada penjelasan lebih lanjut kategori kawasan konservasi yang mana karena di WP3K ada empat kategori kawasan konservasi, termasuk sempadan pantai.

“Jangan lupa, konservasi di kawasan pesisir sering kali mengambil lokasi di kawasan konservasi sempadan pantai. Apakah ini artinya pemerintah sendiri sedang menuntup kemungkinan reklamasi di kawasan pesisir?” tanya Agung.

Keempat, masih ada Perpres 51 tahun 2014 sebagai acuan penataan ruang tertinggi untuk kawasan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita), termasuk Teluk Benoa. Artinya, status KKM tidak akan memiliki makna signifikan jika Perpres tersebut masih ada karena penataan ruang di Indonesia bersifat hirarkis.

“Terakhir, ketika ada banyak aturan yang tumpang tindih, kekuasaanlah yang menentukan tafsir mana yang paling legimate,” tegas doktor alumni Murdoch University, Australia itu. [b]

The post Status Konservasi Tak Berarti Batalkan Rencana Reklamasi appeared first on BaleBengong.

Gagalnya Reklamasi adalah Kemenangan Rakyat Bali

Salam Kepal Tangan Kiri!!

Sebagaimana diketahui bersama bahwa 25 Agustus 2018 adalah batas akhir berlakunya izin lokasi reklamasi Teluk Benoa seluas 700 hektar yang diberikan kepada PT Tirta Wahana Bali Internasional (PT. TWBI). Izin ini pertama kali oleh Tjitjip Sutarjo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang berlaku dua tahun sejak 25 Agustus 2014 sampai 25 Agustus 2016.

Akibat hukum dari terbitnya izin lokasi tersebut adalah PT. TWBI berhak menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Jika AMDAL tersebut layak maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI akan menerbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) dan selanjutnya Izin Lingkungan. Halmana akan menjadi dasar bagi permohonan izin pelaksanaan reklamasi dan jika izin pelaksaanan didapat maka Teluk Benoa sah secara hukum direklamasi oleh PT. TWBI.

Namun demikian, karena sikap penolakan yang masif dari masyarakat Bali baik Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) dan seluruh komponennya bersama Pasubayan Desa Adat/Pekraman BTR, akhirnya sepanjang periode tahun 2014 sampai tahun 2016, AMDAL tersebut belum bisa diluluskan atau belum bisa dinyatakan layak karena terganjal faktor sosio kultural (adanya penolakan dari masyarakat).

Setelah tidak bisa memenuhi kelayakan AMDAL dalam tenggang waktu 25 Agustus 2014 s/d 25 Agustus 2016, PT. TWBI kembali mengajukan perpanjangan izin lokasi kepada Menteri KKP Susi Pudjiastuti. Hal ini karena dibenarkan oleh hukum, bahwa untuk izin lokasi reklamasi diperbolehkan diperpanjang hanya untuk 1 (satu) kali saja.

Permohonan PT. TWBI tersebut tidak dijawab oleh Menteri KKP. Tindakan Menteri KKP yang tidak menjawab surat permohonan itu secara hukum berarti Menteri Kelautan dan Perikanan dianggap memberikan persetujuan perpanjangan izin lokasi kepada PT. TWBI. Oleh karenanya, izin lokasi dapat diperpanjang 1 (satu) kali sehingga berlaku lagi selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak 25 Agustus 2016 s/d 25 Agustus 2018 (vide; Perpres no 122 th 2012).

Dengan demikian batas akhir (daluarsa) izin lokasi yang dimiliki PT. TWBI berakhir pada 25 Agustus 2018. Sejak itu pula pembahasan AMDAL tersebut berhenti dan jika tidak dinyatakan layak oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka AMDAL tersebut tidak dapat dibahas lagi dan rencana reklamasi telah gagal.

Dalam proses waktu berjalan, gerakan penolakan reklamasi Teluk Benoa seluas 700 hektar oleh PT. TWBI semakin menguat. Alhasil gerakan aksi massa terus digulirkan, kampanye terus dilaksanakan, kerja-kerja berbasis ilmiah dilakukan sampai Sabtu 25 Agustus 2018.

Berdasarkan informasi yang kami kumpulkan baik melalui media maupun komunikasi kepada pihak terkait, termasuk kepada Menteri LHK dan jajarannya, kami mendapatkan informasi bahwa sampai batas akhir waktu 25 Agustus 2018, Menteri LHK belum menerbitkan SKKLH dan Izin Lingkungan atas AMDAL reklamasi yang disusun oleh PT. TWBI.

Alasan hukumnya, AMDAL tersebut masih mengalami kendala faktor sosio kultural karena sampai saat ini rencana proyek reklamasi tersebut masih ditolak masyarakat. Pada saat sama Pemrakarsa (PT. TWBI) belum dapat melakukan perbaikan atas kendala tersebut. Oleh sebab itu maka dapat disimpulkan bahwa rencana reklamasi Teluk Benoa seluas 700 hektar telah gagal dan disebabkan karena AMDAL tidak memenuhi kelayakan akibat adanya penolakan masyarakat Bali (terganjal faktor sosial budaya /sosio cultural).

Berkenaan dengan hal itu maka Kami dari ForBALI menyampaikan berita gembira ini kepada rakyat Bali bahwa perjuangan selama lebih dari 5 tahun dalam kondisi yatim piatu ini telah meraih kemenangan. Teluk Benoa masih bisa diselamatkan dari rencana reklamasi seluas 700 hektar oleh PT. TWBI.

Walaupun harus diakui bahwa ancaman reklamasi itu masih ada karena Perpres No.51 th 2014 masih berlaku. Namun, peristiwa kemenangan tetap harus kita kabarkan dan rayakan. Pentingnya kemenangan ini adalah untuk mengajarkan penguasa dan pengusaha agar tidak semena-mena terhadap alam Bali di masa depan.

Pada kesempatan ini tentu saja kami sampaikan terima kasih kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah secara obyektif menilai AMDAL yang diajukan oleh PT. TWBI, karena setidak-tidaknya rakyat Bali masih dihargai dalam proses pengambilan kebijakan dalam lingkungan hidup. Yang paling utama adalah ucapan terima kasih Kami kepada seluruh Rakyat Bali yang berjuang di manapun, termasuk solidaritas dari seluruh masyarakat baik, di nasional, regional, maupun internasional. Terima kasih kepada insan pers yang selama ini bersedia mengabarkan seluruh advokasi penolakan reklamasi Teluk Benoa walaupun situasinya sangat berat.

Kemenangan ini adalah kemenangan milik semua pejuang, bukan hanya di Bali tetapi pada seluruh pejuang yang sedang mempertahankan hak hidup dan masa depan mereka. Kemenangan ini bukan akhir dari perjuangan tetapi ini adalah pemantik agar setiap orang terus-menerus menjaga alam demi kehidupan yang lebih baik. Terima kasih. [b]

The post Gagalnya Reklamasi adalah Kemenangan Rakyat Bali appeared first on BaleBengong.

Lima Tahun Diam, Gubernur Bali Justru Diberi Penghargaan

Lima tahun penolakan reklamasi Teluk Benoa tidak juga membuat Pemprov Bali bersikap.

Baik Gubernur Bali maupun DPRD Bali tidak pernah mengambil sikap apapun untuk menghentikan rencana reklamasi Teluk Benoa. Padahal, sejak lima tahun bergulirnya, masyarakat Bali terus melawan pemaksaan rencana tersebut.

Tidak adanya ketegasan sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali yang berpihak kepada rakyat Bali telah menyuburkan pembungkaman terhadap aspirasi rakyat Bali yang menolak rencana reklamasi Teluk Benoa.

Pada Sabtu, 25 Agustus 2018, Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) kembali melakukan aksi demonstrasi.

Aksi kali ini merupakan momentum bagi masyarakat Bali dalam memberikan sebuah penghargaan atau rekor kepada Gubernur Bali Made Mangku Pastika. Selama lima tahun menjadi Gubernur Bali, Pastika hanya pasif. Tidak peduli dan mendengarkan aspirasi rakyat dalam upaya menolak reklamasi Teluk Benoa.

Dalam aksi kemarin, Gubernur Bali pun diberikan penghargaan bahwa telah didemontrasi oleh rakyatnya sendiri selama lebih dari lima tahun sedari dilantik menjadi Gubernur hingga mau purna jabatan.

Wayan Gendo Suardana koordinator ForBALI mengatakan bahwa Made Mangku Pastika patut mendapatkan piagam penghargaan ini sebab sepanjang sejarah, hanya dialah Gubernur yang didemo sedari dilantik menjadi Gubernur bali, hingga akan habis jabatannya.

“Penghargaan ini patut kita berikan agar gubernur selanjutnya tidak melakukan hal sama,” pungkasnya.

Izin Habis

Setelah lima tahun berjuang memastikan batalnya reklamasi Teluk Benoa, Rakyat Bali akhirnya sampai pada titik akhir perjuangan, 25 Agustus 2018. Tanggal itu bertepatan dengan habisnya masa berlaku izin lokasi reklamasi yang dipegang oleh investor.

Gendo menjelaskan bahwa hal tersebut bermula pada 25 Agustus 2014 silam. Saat itu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan izin lokasi reklamasi Teluk Benoa kepada investor, PT. Tirta Wahana Bali International (PT. TWBI).

Izin lokasi reklamasi ini diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan saat itu yaitu Sharif Cicip Sutarjo pasca terbitnya Perpres Nomor 51 Tahun 2014 yang diterbitkan Presiden kala itu, Susilo Bambang Yudhoyono.

Izin lokasi reklamasi Teluk Benoa yang dipegang PT. TWBI saat ini, masa berlakunya hingga 25 Agustus 2016. Setelah melewati perpanjangan pada 2016 silam yang sempat diperpanjang oleh menteri Susi Pudjiastuti, izin lokasi reklamasi Teluk Benoa berlaku hingga 25 Agustus 2018.

Gendo juga menambahkan bahwa proses penyusunan dan penilaian AMDAL reklamasi Teluk Benoa milik PT. TWBI dapat dilakukan jika izin lokasinya masih berlaku. Sedangkan batas akhir izin lokasi reklamasi Teluk Benoa milik PT.TWBI adalah 25 Agustus 2018.

“Jika pada 25 Agustus 2018 ini, AMDAL tidak lulus kelayakan, izin lingkungan tidak terbit, dan masa berlaku izin lokasi reklamasi Teluk Benoa PT. TWBI habis, maka secara hukum hal itu berarti proyek reklamasi PT. TWBI otomatis batal dan Teluk Benoa menang,” imbuhnya.

Dalam aksi puncak lima tahun perjuangan melawan rencana reklamasi Teluk Benoa, ForBALI juga menyatakan sikap sekaligus tuntutannya.

Pertama, per tanggal 25 Agustus 2018 tidak ada lagi kegiatan penilaian AMDAL karena hari ini masa berlaku izin lokasi reklamasi Teluk Benoa milik PT. TWBI sudah habis.

Kedua, meminta Presiden Republik Indonesia Cq Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mengumumkan secara terbuka dan tertulis bahwa status AMDAL reklamasi Teluk Benoa PT. TWBI tidak layak.

Ketiga, meminta Presiden Republik Indonesia agar melakukan upaya hukum dan politik untuk mengembalikan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi dengan membatalkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014.

Keempat, meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terpilih untuk menghentikan manuver politik yang meresahkan rakyat Bali dan bekerja sungguh-sungguh untuk memastikan Teluk Benoa benar-benar aman dari ancaman reklamasi yang merusak fungsi-fungsi konservasinya.

Kelima, menyerukan kepada seluruh masyarakat Bali yang selama ini bekerja keras, berjuang dan mengorbankan segala kepentingan pribadinya untuk bersatu padu dan tidak terpengaruh manuver elite politik yang berusaha menelikung agenda-agenda gerakan Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa.

Keenam, menyerukan kepada masyarakat pejuang Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa untuk tetap waspada di puncak perjuangan lima tahun ini agar siaga sampai 25 Agustus 2018, setelahnya dapat merayakan kemenangan. Pada 25 Agustus 2018, tidak ada pilihan lain selain memenangkan Teluk Benoa. Oleh karena itu, maka harus dipastikan Teluk Benoa Menang. [b]

The post Lima Tahun Diam, Gubernur Bali Justru Diberi Penghargaan appeared first on BaleBengong.

Jelang 25 Agustus Baliho BTR Terus Bertambah

Izin Lokasi reklamasi Teluk Benoa segera berakhir.

Menjelang berkhirnya izin lokasi reklamasi milik PT Tirta Wahana Bali Internasional (PT TWBI) pada 25 Agustus 2018 nanti, berbagai elemen masyarakat di Bali terus bersikukuh menentang proyek reklamasi yang akan dilakukan di Teluk Benoa.

Hal itu terlihat dari antusiasme komunitas maupun desa adat di Bali untuk mendirikan baliho penolakan reklamasi yang tiap hari saling susul-menyusul dan berlipat ganda.

Bagai bara api yang disiram bensin, setiap hari pendirian baliho penolakan reklamasi Teluk Benoa dan imbauan habisnya izin lokasi reklamasi milik investor yang akan memasuki batas akhir pada 25 Agustus 2018 mendatang saling susul-menyusul dan berlipat ganda. Aksi itu menjadi momentum puncak dari gerakan rakyat yang terus bergerak selama lima tahun melawan proyek rakus tersebut.

Antusiasme ini menjadi pertanda jelas bahwa masyarakat Bali siap memenangkan Teluk Benoa.

Pada Rabu, 22 Agustus 2018, pendirian baliho penolakan reklamasi dilakukan oleh Forum Generasi Pemuda Kusamba Klungkung. Mereka memasang baliho berukuran 3×4 meter di Jalan ByPass Kusamba Lingkungan Desa Pekraman Kusamba dan di Jln Raya Kusamba, Desa Pekraman Kusamba.

Koordinator pemasangan I Ketut Agus Susanto menjelaskan bahwa Generasi Muda Kusamba dengan tegas menyatakan menolak reklamasi Teluk Benoa karena Bali tidak butuh pulau buatan. Bali dikenal dengan adat dan budayanya. Selain itu Teluk Benoa merupakan kawasan konservasi dan kawasan suci bagi masyarakat Hindu pada umumnya dan sangat tidak layak untuk direklamasi.

Agus mengatakan reklamasi Teluk Benoa sangat berpotensi untuk menyebabkan bencana ekologis akut yang dapat menyebabkan abrasi di sepanjang pantai di Bali timur. “Jadi, bagi kami Generasi Muda Kusamba tolak reklamasi Teluk Benoa ialah harga mati untuk mencegah kerusakan lingkungan di Bali,” pungkasnya.

Hal serupa juga dilakukan oleh Forum Pemuda Batubulan Gianyar. Mereka mendirikan baliho berukuran 4×2 meter di pertigaan patung barong Batubulan sekitar pukul 19:30 WITA Selasa kemarin.

I Kadek Yuliana Putra selaku koordinator aksi pemasangan baliho mengatakan pemasangan baliho tersebut merupakan bentuk imbauan kepada masyarakat luas bahwa 25 Agustus merupakan batas akhir dari izin lokasi reklamasi yang dimiliki investor.

Dia menegaskan bahwa 25 Agustus 2018, izin lokasi akan habis, AMDAL akan tumbang dan otomatis Teluk Benoa akan menang.

Marak dan Serentak

Sebelumnya di Desa Pakraman keramas juga warga mendirikan baliho penolakan reklamasi Teluk Benoa. Lokasinya di pintu masuk Desa Keramas, tepatnya di pertigaan Jalan Selukat. Aksi pemasangan baliho berukuran 3×5 meter tersebut dilakukan pada Selasa, 22.30 Wita dan dikoordinatori oleh Gede Supartha.

Supartha mengatakan Desa Pakraman Keramas konsisten mendukung gerakan tolak reklamasi Teluk Benoa bersama ForBALI dan siap memenangkan Teluk Benoa.

Begitu pula di Desa Adat Sanur. Baliho penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa juga didirikan oleh Semeton Buruwan Sanur Kaja di Jalan Danau Beratan tepatnya di depan Banjar Buruwan Sanur Kaja.

Setiap hari baliho-baliho penolakan terhadap rencana reklamasi semakin marak berdiri secara serentak. Hal ini karena 25 Agustus sudah dekat dan pada tanggal tersebut merupakan batas akhir izin lokasi reklamasi yang dimiliki pemrakarsa yang dalam hal ini PT. TWBI.

Baliho-baliho terus berdiri sebagai bentuk konsistensi penolakan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa dan imbauan bahwa tanggal 25 Agustus 2018 mendatang izin lokasi akan habis dan AMDAL dinyatakan tidak layak, maka otomatis rencana reklamasi di Teluk Benoa batal.

Pemasangan baliho ini juga merupakan respon balasan terhadap perusakan baliho oleh oknum tak bertanggung jawab. “Semoga oknum yang merusak baliho tolak reklamasi Teluk Benoa kami ini tahu, kami ini serius untuk memenangkan Teluk Benoa. Jangan anggap remeh komitmen Desa Adat Kelan untuk memenangkan Teluk Benoa,” ujar Koordinator aksi pemasangan baliho, Ketut Sukadana di Desa Kelan, Badung. [b]

The post Jelang 25 Agustus Baliho BTR Terus Bertambah appeared first on BaleBengong.