Tag Archives: teluk benoa

Pemuda Lembongan dan Geriana Kauh Terus Gelorakan Tolak Reklamasi Teluk Benoa

Ketika kelompok muda tak lelah suarakan penolakan reklamasi Teluk Benoa dan minta Gubernur Bali tak menerbitkan rekomendasi bagi TWBI.

Pemuda Giriana Kauh, Karangasem kembali ke desa setelah status Gunung Agung turun dan menaikkan baliho tolak reklamasi.

Setelah kembali ke desa karena penurunan aktivitas Gunung Agung dari status awas menjadi siaga, sejumlah pemuda yang tergabung dalam Batu Lumbang Community (BLC) Banjar Geriana Kauh Desa Selat Duda Utara, Kecamatan Selat Duda, Karangasem, pada 11 November 2017 mendirikan baliho penolakan reklamasi Teluk Benoa di perbatasan Desa.

I Komang Suparta, salah seorang pemuda yang ikut serta dalam pendirian baliho tersebut, menyampaikan bahwa walaupun mereka berada di daerah pegunungan, mereka juga turut menyuarakan penolakan reklamasi karena rencana reklamasi Teluk Benoa tidak saja akan merusak daerah pesisir di Teluk Benoa saja namun memberikan dampak negatif pada Pulau Bali secara keseluruhan.

Sedangkan Ketua Batu Lumbang Comunity (BLC) I Ketut Darmayasa, menjelaskan kegiatan yang mereka lakukan sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap alam dan sosial budaya Pulau Bali ke depannya serta tetap waspada terhadap manuver  pro reklamasi. “Inilah bentuk kepedulian kami dari pegunungan, di tengah-tengah kesiagaan terhadap aktivitas Gunung Agung, kita harus tetap waspada terhadap manuver-manuver mereka serta kami juga meminta agar Gubernur Bali tidak menerbitkan surat rekomendasi untuk TWBI,” jelasnya lebih lanjut.

Gerakan Lembongan

Sekaa Teruna Karya Bhakti di Lembongan dalam HUT

Memperingati HUT ke-37 pada tanggal 10 November 2017, para pemuda adat yang tergabung di dalam STT. Karya Bhakti, Banjar Kaja Desa Lembongan menggelar pementasan kesenian tradisional dan panggung musik.

Banjar Kaja, Desa Lembongan teletak di Pulau Nusa Lembongan yang berada di gugusan kepulauan Nusa Penida. Secara administrasi, Pulau Lembongan terletak di Kabupaten Klungkung, Bali. Peringatan ulang tahun juga bertepatan dengan pelantikan pengurus baru STT. Karya Bakti yang dihadiri oleh seluruh perangkat desa dan termasuk juga Bupati Klungkung.

Di lokasi acara peringatan ulang tahun sekaligus pelantikan pengurus baru tersebut, atribut penolakan reklamasi Teluk Benoa bertebaran. Hal tersebut tidak lepas dari sikap mereka yang hingga saat ini menolak reklamasi Teluk Benoa.

Ketua STT. Karya Bhakti I Ketut Miskantara, menjelaskan, pemasangan atribut-atribut penolakan reklamasi Teluk Benoa sebagai pesan bahwa warga masyarakat Banjar Kaja tetap konsisten dalam menolak reklamasi Teluk Benoa. Dalam kesempatan itu, ia  pun mendesak pemerintah daerah Bali dalam hal ini Gubernur Bali untuk tidak memberikan rekomendasi kepada PT. TWBI. “Kami, para pemuda Lembongan tetap konsisten dalam perjuangan menolak reklamasi Teluk Benoa dan meminta Bapak Gubernur tidak terbitkan rekomendasi kepada TWBI,” tegasnya.

Penolakan reklamasi Teluk Benoa oleh para pemuda juga mendapatkan dukungan penuh dari Kelian Dinas Banjar Kaja. Kelian  mengungkapkan bahwa pihaknya sangat mendukung kegiatan para pemudanya.

Menurutnya dalam menghadapi kemajuan yang terjadi di Lembongan para pemuda dan pemudi tetap melestarikan seni budaya. Ia bahkan menyampaikan kebanggaannya terhadap para pemuda atas konsistensinya dalam perjuangan menolak reklamasi Teluk Benoa. “Paruman Banjar telah secara resmi menyatakan tegas menolak reklamasi Teluk Benoa sehingga kita wajib melaksanakannya secara konsisten,”tegas I Ketut Saputra.

Selain dimeriahkan dengan atribut penolakan reklamasi Teluk Benoa, dihadapan para undangan, lagu Bali Tolak Reklamasi yang menjadi simbol perjuangan untuk menolak reklamasi Teluk Benoa juga dikumandangkan oleh musisi yang tergabung di dalam Muara Senja Band.

The post Pemuda Lembongan dan Geriana Kauh Terus Gelorakan Tolak Reklamasi Teluk Benoa appeared first on BaleBengong.

Rakyat Bali Desak Pastika Tidak Terbitkan Rekomendasi

Penampilan SID dalam aksi tolak reklamasi Teluk Benoa pada 24 Oktober 2017. Foto ForBALI.

Karena Gubernur Bali juga punya peran dalam membatalkan rencana reklamasi.

Saat masyarakat Bali masih fokus bersolidaritas pada masyarakat yang terkena efek peningkatan aktivitas Gunung Agung, beredar surat permohonan rekomendasi untuk izin pelaksanaan reklamasi Teluk Benoa. Surat dari pihak investor PT. Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) itu ditujukan kepada Gubernur Bali. Investor meminta agar Gubernur Bali memberikan rekomendasi izin pelaksanaan reklamasi Teluk Benoa.

Menyikapi hal itu, ribuan massa aksi dari Pasubayan Desa Adat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa bersama Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) kembali mendatangi kantor Gubernur Bali pada Selasa, 24 Oktober 2017. Aksi dilakukan untuk mendesak Gubernur Bali agar tidak menerbitkan rekomendasi untuk izin pelaksanaan reklamasi Teluk Benoa.

Koordinator ForBALI, Wayan Gendo Suardana menjelaskan jika aksi tersebut merupakan salah satu pemberitahuan kepada rakyat Bali bahwa persoalan reklamasi Teluk Benoa, bukan semata-mata urusan pusat, tetapi juga merupakan urusan Gubernur Bali. Selama ini Gubernur Bali mengatakan bahwa urusan reklamasi adalah urusan pusat.

“Itu tidak benar. Sebab Gubernur Bali juga memiliki kewenangan, setidak-tidaknya untuk menerbitkan rekomendasi izin pelaksanaan reklamasi Teluk Benoa”, ujarnya.

Gendo menjelaskan, untuk mengajukan izin pelaksanaan reklamasi, investor selain menyertakan izin lokasi dan izin lingkungan (AMDAL) dan berbagai persyaratan lainnya, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/Permen-KP/2014 pasal 14 ayat (3) huruf j, pemrakarsa harus melengkapi persyaratan teknis yaitu harus mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.

Dalam kasus reklamasi Teluk Benoa, PT. TWBI harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Gubernur Bali agar dapat mengajukan izin pelaksanaan reklamasi di Teluk Benoa. Fakta tersebut jelas menunjukan bahwa Gubernur Bali Made Mangku Pastika memiliki kewenangan dalam urusan reklamasi Teluk Benoa.

“Jika dia membantah bahwa kita selama ini mendemo Gubernur Bali Made mangku Pastika dan mengatakan bahwa kita demo salah alamat, maka itu merupakan kekeliruan terbesar dari Made Mangku Pastika, dari sekian banyak kekeliruan yang dia lakukan”, ujarnya.

Gendo menambahkan pada prinsipnya ForBALI akan mendesak Gubernur Bali agar menjadi gubernurnya rakyat yang juga bersikap menolak reklamasi dengan tidak menerbitkan rekomendasi untuk izin pelaksanaan reklamasi Teluk Benoa.

Sementara itu, Koordinator Pasubayan Desa Adat/Pakraman Tolak Reklamasi Teluk Benoa, Wayan Swarsa turun ke jalan bersama rakyat dan dengan semangat yang sama untuk menolak rencana reklamasi Teluk Benoa. Menurutnya aksi massa berulang-ulang kali menjadi salah satu cara warga adat dalam berjuang dan beraspirasi dalam memperjuangkan penolakan reklamasi Teluk Benoa.

“Seperti kita merayakan hari raya keagamaan di jagat Bali ini. Sepuluh kali putaran hari raya Galungan telah kita lalui. Apakah ada yang berubah dalam memaknai itu semua? tentu saja tidak ada yang berubah,” katanya.

Menurut Swarsa, hal yang sama pula terjadi dalam perjuangan ini, ketika kita ingin memperjuangkan alam dari kerakusan. Untuk kesekian kalinya, dengan semangat yang sama dan di tempat yang sama masyarakat adat kembali turun ke jalan untuk menolak reklamasi Teluk Benoa.

“Tidak ada istilah kita untuk menyerah atau mundur setapak pun untuk menolak reklamasi Teluk Benoa. Sebab konsistensi merupakan hal mutlak dalam mempertahankan adat Bali dan Teluk Benoa,” pungkasnya.

Aksi di depan kantor gubernur ini juga dimeriahkan oleh musisi Superman Is Dead (SID) yang selalu konsisten bersama rakyat untuk menolak rencana reklamasi Teluk Benoa. Konsistensinya dalam menolak reklamasi ini menyebabkan SID izin konser musiknya di Bali selalu dipersulit.

Tidak hanya itu, SID mengecam segala tindakan yang dilakukan oleh penguasa dan aparat terhadap atribut perjuangan rakyat dalam menyampaikan aspirasi penolakan reklamasi Teluk Benoa. Banyak orang yang diintimidasi saat menggunakan kaos atau bendera ForBALI.

“Apabila SID manggung izinnya sering dipersulit, pemerintah dan aparat masih terkesan paranoid dalam menyingkapi aspirasi masyarakat terkait penolakan reklamasi,” pungkasnya.

Dalam aksi tersebut, peserta aksi juga membacakan peryantaan sikap.

1. Mendesak Gubernur Bali, Made Mangku Pastika untuk tidak mengeluarkan rekomendasi untuk Izin Pelaksanaan Reklamasi Teluk Benoa.

2. Menuntut Gubernur Bali dan DPRD Bali segera bersikap secara kelembagaan untuk menolak rencana reklamasi Teluk Benoa dan meminta agar Perpres 51 tahun 2014 dibatalkan dengan cara bersurat kepada Presiden agar Presiden segera membatalkan Perpres Nomor 51 tahun 2014 dan mengembalikan kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi.

3. Menuntut DPRD Bali segera menerbitkan rekomendasi kepada Gubernur Bali agar Gubernur Bali bersurat kepada Presiden untuk membatalkan rencana reklamasi Teluk Benoa sekaligus meminta Presiden membatalkan Perpres Nomor 51 Tahun 2014 sebagai pertanggungjawaban politik atas surat Gubernur Bali tanggal 23 Desember 2013 yang meminta pemerintah pusat mengubah kawasan konservasi Teluk Benoa menjadi kawasan pemanfaatan umum.

4. Meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan Perpres 51 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden nomor 45 tahun 2011 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan SARBAGITA dengan memberlakukan kembali Perpres 45 tahun 2011 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan SARBAGITA. [b]

The post Rakyat Bali Desak Pastika Tidak Terbitkan Rekomendasi appeared first on BaleBengong.

Rakyat Bali Desak Pastika Tidak Terbitkan Rekomendasi

Penampilan SID dalam aksi tolak reklamasi Teluk Benoa pada 24 Oktober 2017. Foto ForBALI.

Karena Gubernur Bali juga punya peran dalam membatalkan rencana reklamasi.

Saat masyarakat Bali masih fokus bersolidaritas pada masyarakat yang terkena efek peningkatan aktivitas Gunung Agung, beredar surat permohonan rekomendasi untuk izin pelaksanaan reklamasi Teluk Benoa. Surat dari pihak investor PT. Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) itu ditujukan kepada Gubernur Bali. Investor meminta agar Gubernur Bali memberikan rekomendasi izin pelaksanaan reklamasi Teluk Benoa.

Menyikapi hal itu, ribuan massa aksi dari Pasubayan Desa Adat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa bersama Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) kembali mendatangi kantor Gubernur Bali pada Selasa, 24 Oktober 2017. Aksi dilakukan untuk mendesak Gubernur Bali agar tidak menerbitkan rekomendasi untuk izin pelaksanaan reklamasi Teluk Benoa.

Koordinator ForBALI, Wayan Gendo Suardana menjelaskan jika aksi tersebut merupakan salah satu pemberitahuan kepada rakyat Bali bahwa persoalan reklamasi Teluk Benoa, bukan semata-mata urusan pusat, tetapi juga merupakan urusan Gubernur Bali. Selama ini Gubernur Bali mengatakan bahwa urusan reklamasi adalah urusan pusat.

“Itu tidak benar. Sebab Gubernur Bali juga memiliki kewenangan, setidak-tidaknya untuk menerbitkan rekomendasi izin pelaksanaan reklamasi Teluk Benoa”, ujarnya.

Gendo menjelaskan, untuk mengajukan izin pelaksanaan reklamasi, investor selain menyertakan izin lokasi dan izin lingkungan (AMDAL) dan berbagai persyaratan lainnya, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/Permen-KP/2014 pasal 14 ayat (3) huruf j, pemrakarsa harus melengkapi persyaratan teknis yaitu harus mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.

Dalam kasus reklamasi Teluk Benoa, PT. TWBI harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Gubernur Bali agar dapat mengajukan izin pelaksanaan reklamasi di Teluk Benoa. Fakta tersebut jelas menunjukan bahwa Gubernur Bali Made Mangku Pastika memiliki kewenangan dalam urusan reklamasi Teluk Benoa.

“Jika dia membantah bahwa kita selama ini mendemo Gubernur Bali Made mangku Pastika dan mengatakan bahwa kita demo salah alamat, maka itu merupakan kekeliruan terbesar dari Made Mangku Pastika, dari sekian banyak kekeliruan yang dia lakukan”, ujarnya.

Gendo menambahkan pada prinsipnya ForBALI akan mendesak Gubernur Bali agar menjadi gubernurnya rakyat yang juga bersikap menolak reklamasi dengan tidak menerbitkan rekomendasi untuk izin pelaksanaan reklamasi Teluk Benoa.

Sementara itu, Koordinator Pasubayan Desa Adat/Pakraman Tolak Reklamasi Teluk Benoa, Wayan Swarsa turun ke jalan bersama rakyat dan dengan semangat yang sama untuk menolak rencana reklamasi Teluk Benoa. Menurutnya aksi massa berulang-ulang kali menjadi salah satu cara warga adat dalam berjuang dan beraspirasi dalam memperjuangkan penolakan reklamasi Teluk Benoa.

“Seperti kita merayakan hari raya keagamaan di jagat Bali ini. Sepuluh kali putaran hari raya Galungan telah kita lalui. Apakah ada yang berubah dalam memaknai itu semua? tentu saja tidak ada yang berubah,” katanya.

Menurut Swarsa, hal yang sama pula terjadi dalam perjuangan ini, ketika kita ingin memperjuangkan alam dari kerakusan. Untuk kesekian kalinya, dengan semangat yang sama dan di tempat yang sama masyarakat adat kembali turun ke jalan untuk menolak reklamasi Teluk Benoa.

“Tidak ada istilah kita untuk menyerah atau mundur setapak pun untuk menolak reklamasi Teluk Benoa. Sebab konsistensi merupakan hal mutlak dalam mempertahankan adat Bali dan Teluk Benoa,” pungkasnya.

Aksi di depan kantor gubernur ini juga dimeriahkan oleh musisi Superman Is Dead (SID) yang selalu konsisten bersama rakyat untuk menolak rencana reklamasi Teluk Benoa. Konsistensinya dalam menolak reklamasi ini menyebabkan SID izin konser musiknya di Bali selalu dipersulit.

Tidak hanya itu, SID mengecam segala tindakan yang dilakukan oleh penguasa dan aparat terhadap atribut perjuangan rakyat dalam menyampaikan aspirasi penolakan reklamasi Teluk Benoa. Banyak orang yang diintimidasi saat menggunakan kaos atau bendera ForBALI.

“Apabila SID manggung izinnya sering dipersulit, pemerintah dan aparat masih terkesan paranoid dalam menyingkapi aspirasi masyarakat terkait penolakan reklamasi,” pungkasnya.

Dalam aksi tersebut, peserta aksi juga membacakan peryantaan sikap.

1. Mendesak Gubernur Bali, Made Mangku Pastika untuk tidak mengeluarkan rekomendasi untuk Izin Pelaksanaan Reklamasi Teluk Benoa.

2. Menuntut Gubernur Bali dan DPRD Bali segera bersikap secara kelembagaan untuk menolak rencana reklamasi Teluk Benoa dan meminta agar Perpres 51 tahun 2014 dibatalkan dengan cara bersurat kepada Presiden agar Presiden segera membatalkan Perpres Nomor 51 tahun 2014 dan mengembalikan kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi.

3. Menuntut DPRD Bali segera menerbitkan rekomendasi kepada Gubernur Bali agar Gubernur Bali bersurat kepada Presiden untuk membatalkan rencana reklamasi Teluk Benoa sekaligus meminta Presiden membatalkan Perpres Nomor 51 Tahun 2014 sebagai pertanggungjawaban politik atas surat Gubernur Bali tanggal 23 Desember 2013 yang meminta pemerintah pusat mengubah kawasan konservasi Teluk Benoa menjadi kawasan pemanfaatan umum.

4. Meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan Perpres 51 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden nomor 45 tahun 2011 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan SARBAGITA dengan memberlakukan kembali Perpres 45 tahun 2011 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan SARBAGITA. [b]

The post Rakyat Bali Desak Pastika Tidak Terbitkan Rekomendasi appeared first on BaleBengong.

Gerilya Investor Reklamasi saat Bali Siaga Erupsi

Selama hampir sebulan ini Bali sedang siaga bencana.

Hal itu karena meningkatnya status Gunung Agung menjadi level 4 atau Awas. Mayoritas dari kita sedang berfokus untuk membantu sesama karena peningkatan aktivitas Gunung Agung tersebut.

Ironisnya, ketika sebagian besar warga Bali sedang siaga karena status Awas Gunung Agung itu, investor PT. Tirta Wahana Bali Internasional (PT. TWBI) justru terus bergerilya dan ambil untung dari situasi ini. Mereka terus berupaya meloloskan izin pelaksanaan reklamasi Teluk Benoa.

Kabar terbaru, PT TWBI mengajukan permohonan rekomendasi kepada Gubernur Bali yang akan dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan izin pelaksanaan reklamasi Teluk Benoa kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Untuk mengajukan izin pelaksanaan reklamasi di Teluk Benoa, selain harus menyertakan izin lokasi dan izin lingkungan (AMDAL), investor juga harus mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Bali. Dalam kasus reklamasi Teluk Benoa, maka PT. TWBI harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Gubernur Bali (Permen KKP No. 28/2014 pasal 14 ayat (3) huruf j) agar dapat mengajukan izin pelaksanaan reklamasi di Teluk Benoa.

Jika berdasarkan surat tersebut, lokasi reklamasi yang diajukan oleh PT. TWBI di adalah Desa Kuta, Tuban, Kedonganan, Jimbaran, Benoa, Tanjung Benoa, Pemogan dan Pedungan. Dari keseluruhan desa tersebut tidak ada satupun desa adat yang mendukung rencana reklamasi yang direncanakan oleh TWBI.

Artinya sampai hari ini, desa-desa adat di Bali masih dan terus konsisten untuk menolak. Lantas kenapa TWBI mengabaikan penolakan dari desa adat dan terus memaksakan reklamasi Teluk Benoa ?

Ngototnya PT. TWBI untuk mereklamasi Teluk Benoa jelas mengabaikan rakyat Bali dan mengabaikan desa adat di Bali yang selama ini tegas bersikap menolak reklamasi Teluk Benoa.

Selain kita melihat fakta ngototnya PT TWBI untuk mereklamasi Teluk Benoa, fakta tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Bali juga memiliki kewenangan dalam reklamasi Teluk Benoa. Artinya kita berada pada jalan yang sangat tepat untuk terus bergerak menolak reklamasi Teluk Benoa termasuk pula menggelar aksi-aksi di depan kantor Gubernur Bali.

Sebab, Gubernur Bali dalam rencana reklamasi Teluk Benoa memiliki kewenangan setidak-tidaknya kewenangan untuk menerbitkan rekomendasi.

Hal tersebut berarti pula bahwa tuntutan rakyat Bali yang meminta Gubernur Bali untuk menolak reklamasi Teluk Benoa serta meminta Gubernur Bali untuk bersurat kepada pemerintah pusat untuk mebatalkan Perpres No. 51 Tahun 2014 juga adalah tindakan yang sangat tepat.

Mari kita kuatkan hati, pikiran dan tenaga. Satu tangan untuk membantu sesama, satu tangan lagi tetap awas untuk kemungkinan terburuk dari drama reklamasi Teluk Benoa ini. [b]

The post Gerilya Investor Reklamasi saat Bali Siaga Erupsi appeared first on BaleBengong.

Komnas HAM: Batalkan Reklamasi Teluk Benoa

Koordinator ForBALI menunjukkan surat rekomendasi Komnas HAM untuk mendesak pembatalan rencana reklamasi Teluk Benoa. Foto ForBALI.

Komnas HAM merekomendasikan agar rencana reklamasi Teluk Benoa dibatalkan.

Salah satu dari lima poin rekomendasi itu disampaikan Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) pada Minggu kemarin di Taman Baca Kesiman (TBK) Denpasar.

Surat Rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah dikirimkan kepada empat pihak yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Kapolri, dan Gubernur Bali.

ForBALI mendapatkan tembusan surat perihal Rencana Reklamasi Teluk Benoa Nomor 354/K/PMT/II/2017 tertanggal 28 Februari 2017 itu.

Surat rekomendasi itu terbit atas dasar pengaduan pengaduan ForBALI dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) kepada Komnas HAM pada 27 Juni 2016. Selanjutnya Komnas HAM menindaklanjuti aduan tersebut dengan melakukan fungsi pemantauan dan penyelidikan untuk mengumpulkan data-data, informasi dan fakta.

Terdapat sembilan fakta hasil pemantauan dan penyelidikan yang selanjutnya dijadikan dasar untuk menerbitkan rekomendasi.

Terkait rencana reklamasi Teluk Benoa, ada lima rekomendasi Komnas HAM berdasarkan temuan fakta selama penyelidikan dan pemantauan yang disampaikan. Pertama tidak melanjutkan proyek reklamasi Teluk Benoa. Kedua, menghentikan segala bentuk kriminalisasi, intimidasi dan pembungkaman terhadap para aktivis yang menolak rencana reklamasi Teluk Benoa.

Ketiga, menghormati adat istiadat Bali serta menghormati keputusan pemuka Agama Hindu Bali. Keempat, mengutamakan transparansi dengan meningkatkan partisipasi publik yang sudah menjadi tradisi di Bali. Kelima, mewujudkan konsep pembangunan dengan berbasis hak asasi manusia.

Koordinator Umum ForBALI, I Wayan Gendo Suardana menilai rekomendasi Komnas HAM tersebut harus dipublikasikan agar masyarakat tahu bahwa lembaga negara yang terkait dengan HAM sudah menyatakan tegas agar reklamasi Teluk Benoa dihentikan. “Hal paling penting pertama masyarakat tahu bahwa lembaga negara yang terkait dengan HAM sudah menyatakan tegas, sudah merekomendasikan tegas agar reklamasi Teluk Benoa dihentikan. Oleh karenanya rekomendasi ini harus dikawal agar segera ditindaklanjuti oleh lembaga terkait,” ujarnya.

Atas terbitnya rekomendasi itu, Gendo mendesak agar para pihak yang dituju untuk segera menindaklanjuti dan melaksanakan rekomendasi tanpa syarat. Menurut Gendo surat rekomendasi Komnas HAM adalah sikap lembaga negara yang resmi. Rekomendasi ini adalah suatu produk kelembagaan yang berdasarkan hukum dan menjadi satu bentuk produk tertinggi di Komnas HAM.

“Walaupun yang dituju ada empat lembaga, tapi sudah jelas-jelas ditembuskan kepada DPR RI maka ini harus juga menjadi rujukan kerja-kerja legislatif seperti DPRD Bali, Komisi IV (empat) termasuk Komisi VII (tujuh) yang terkait dengan lingkungan hidup. Secara normatif rekomendasi ini seharusnya dilaksanakan dan diikuti tanpa syarat,” desaknya.

ForBALI menurut Gendo akan mengawal rekomendasi Komnas HAM agar dipatuhi oleh pihak-pihak berwenang dalam hal ini Pemerintah. Menurutnya apabila rekomendasi Komnas HAM tidak dipatuhi oleh lembaga-lembaga Pemerintahan maka itu akan menjadi catatan buruk penegakan HAM di Indonesia. ForBALI akan melakukan penggalangan secara nasional dan internasional untuk memberikan laporan kepada Dewan HAM di PBB.

“Kami memastikan mempunyai kemampuan secara internasional untuk memastikan bahwa kalau rekomendasi diabaikan, lembaga internasional akan mendengar preseden ini jika rekomendasi diabaikan,” ujarnya.

Selain kepada ForBALI, surat rekomendasi Komnas HAM tersebut ditembuskan kepada Presiden RI, Ketua Komnas HAM RI, Ketua DPR RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI, Ketua Komisi IV DPR RI, Ketua DPRD Provinsi Bali dan KontraS. [b]

The post Komnas HAM: Batalkan Reklamasi Teluk Benoa appeared first on BaleBengong.