Tag Archives: Sosial

Ketika Pisang Terakhir Ditebang

Pedalem tiang nepukin punyan biu kénéanga (saya kasihan melihat pohon pisang dibeginikan).”

Kalimat itu spontan meluncur dari mulut Wayan Kariasa, salah satu pekebun sekaligus pengepul pisang di Banjar Selasih, Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Gianyar. Di siang yang terik itu, ia berdiri di atas tanah yang selama empat generasi digarap oleh keluarga Wayan Sarna.

Matanya mengedar ke sekeliling, memperhatikan pohon-pohon pisang yang sudah tumbang karena ditebang. Beberapa di antaranya memiliki batang yang masih bisa dibilang begitu pendek. Pohon-pohon pisang tersebut mati muda.

Saya hanya bisa menimpali dengan getir, “Nggih, Pak…”

Saya datang ke Selasih akhir pekan lalu. Dua pekan sebelumnya ibu-ibu di sana membuka baju mereka untuk menghadang alat berat yang masuk ke daerahnya. Mengingat apa yang mereka lakukan, hati saya patah melihat dua alat berat dengan warna merah masih bisa memarkirkan diri jauh di seberang tempat saya berpijak.

“Ini hari Minggu, alatnya enggak kerja,” ujar Gede Nova, seorang pemuda yang juga berdiri di sebelah Wayan Kariasa.

“Tapi, alatnya masih bisa masuk, ya?” tanya saya pada mereka. Mereka mengangguk. “Pas rapat waktu itu, kami sudah sepakat untuk memulangkan alat beratnya. Namun, beberapa jam kemudian, alatnya tetap ada di sana dan sampai sekarang tidak penah pergi.”

Alat-alat berat itu hendak meratakan tanah-tanah di Selasih, kira-kira separuh dari keseluruhannya. PT. Ubud Resort Duta Development (URDD) yang melakukannya, sebab tanah-tanah tersebut hendak disulap menjadi lapongan golf, resor, dan fasilitas wisata lainnya.

Setidaknya, PT URDD memasuki Selasih pada medio 1994 dengan klaim bahwa 85 persen tanah di sana tidak produktif. Dengan begitu, lahan tersebut lebih baik dimanfaatkan untuk sektor di luar pertanian atau perkebunan. Sejak saat itu, pembebasan lahan pun mulai dilakukan.

“Padahal, sebelum krisis air, dulu kami biasa menanam padi, jeruk, salak, durian, dan mayoritasnya cengkeh,” kata I Made Sudiantara, salah satu warga Selasih.

Penghasil Pisang

Berbeda dengan dulu, kini Selasih memang dikenal sebagai salah satu daerah pemasok daun pisang di Bali. Kita bisa menemukan hamparan pohon pisang batu di sana. Sekiranya pengalihan sebagian besar lahan menjadi kebun pisang terjadi pada masa-masa krisis moneter tahun 1997-1998, ditambah dengan adanya krisis air.

Pisang kemudian semakin diminati warga. Sebab, selain mampu memberikan penghasilan lebih baik daripada padi, tanaman pisang dapat dipelihara dengan mudah. Hal ini bisa dibuktikan sebab pisang begitu mudah saya temui di lahan-lahan kosong Selasih. Berjalan beberapa langkah di lahan-lahan tersebut, saya seringkali menemui anakan pohon pisang yang masih muda tumbuh dengan subur.

Pada tahun-tahun tersebut pulalah konflik terkait lahan mencuat. Pertemuan warga dengan pihak PT UDRD sempat dilakukan. Hasilnya berupa kesepakatan tidak tertulis antara kedua belah pihak. Kesepakatan itu adalah sebelum tanah benar-benar digunakan pihak PT, warga dapat menggarap dan menikmati hasilnya. Selain itu, warga juga dijanjikan oleh pihak PT perihal relokasi rumah.

“Tapi, saya tidak pernah merasa menjual tanah saya,” Kariasa berujar, menoleh ke arah Nova yang menimpalinya dengan sebuah anggukan.

Beberapa warga yang merasa bahwa lahan mereka layak untuk diperjuangkan kemudian membentuk Serikat Petani Selasih (SPS). Tercatat sebanyak 52 kepala keluarga terdaftar sebagai anggota SPS dan 32 di antaranya bermukim di lahan yang diklaim pihak PT UDRD.

Lantas, bagaimana 20 lainnya dan juga mereka yang tidak tergabung dengan SPS? “Kami masih merundingkannya, tapi yang jelas, saya cuma mau apa yang dimiliki leluhur saya tetap di sini dan seperti ini,” tegas Nova.

Warga Selasih mengaku masih berharap pada pemerintah untuk membantu meredakan konflik ini. “Kalau kita nggak berharap sama pemerintah, mau berharap sama siapa?” ujar Kariasa. Saya tersenyum, kecut sekali.

Setelah semua yang terjadi, warga Selasih masih berpikir bahwa pemerintah akan melakukan sesuatu untuk rakyat seperti mereka. Harapannya, pemerintah mampu menjalankan dan menguatkan PP Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, serta Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Dengan begitu, warga Selasih tidak terinjak di tanah mereka sendiri.

Tiba-tiba Datang Kembali

“Waktu (lahan) dibabat, tiang dadi penonton gen. Kan sing runguanga munyin tiangé (saya jadi penonton saja, kan ucapan saya tidak didengarkan).”

Saya termenung mendengar ucapan Wayan Liu, seorang ibu yang sehari-hari menggarap lahan yang waktu itu sedang saya pijak. Ia merasa bahwa suara para perempuan di Selasih tidak akan didengarkan.

Padahal, perempuan-perempuan tersebut berperan begitu banyak dalam usaha perkebunan pisang di Selasih. Mereka turut bekerja di kebun, menanam dan merawat pohon-pohon, mengambil daun-daun, serta mengantarkannya ke Denpasar dan Badung untuk dijual.

Sementara itu, wajah-wajah perempuanlah yang memperkenalkan saya dengan Selasih dan konfliknya. Dua pekan lalu, foto-foto mereka yang hanya menggunakan kutang dengan raut marah menghiasi linimasa media sosial saya. Mereka menghadang alat berat yang muncul kembali setelah dua puluh tahun tidak berkabar.

Ketika perempuan yang merasa kurang didengarkan justru menjadi garda depan dalam perlawanan, saya pikir, ini adalah suatu alarm tanda bahaya. Apa yang terjadi di Selasih adalah suatu kegentingan.

Biune ampun telah. Ten wenten penghasilan napi mangkin. Nol. Mati raga pelan-pelan (pisangnya sudah habis, tidak ada penghasilan apa-apa sekarang. Nol. Kami mati pelan-pelan),” tegas Liu. Ia yang biasanya menjual 60-70 ikat daun pisang satu kali dalam dua hari, kini harus melakukannya dalam waktu lima belas hari sekali.

Walaupun dihimpit ketidakpastian dan semakin menipisnya penghasilan, warga Selasih tetap bisa tersenyum dan berbagi. Saya dan lima orang kawan yang datang ke Selasih disuguhkan berbagai macam hasil bumi. Kariasa memetikkan kelapa muda dan kami minum bersama-sama di siang yang terik di tepi lahan bersengketa.

Kami sempat diajak Liu mencoba memetik dan memotong daun pisang dengan teknik yang biasa mereka gunakan. Di perjalanan pulang, kami harus menepi kembali sebab Nova memetikkan sebungkus leci dan sebuah durian. Segar sekali, walaupun seorang polisi tetap mengikuti kami kemanapun kami pergi.

“Kita selalu minta dan diberi oleh warga desa, tapi mereka enggak pernah minta sama kita yang di kota,” kata Luh De Suriyani, kawan yang mengajak saya ke Selasih, sambil tertawa.

“Kalau begitu, sekarang tiang minta tolong untuk dibantu memperjuangkan biar kami dapat yang sepantasnya,” jawab Liu.

Lalu kami tertawa bersama. Perihal isi hati, siapalah yang tahu. Mungkin di balik tawa yang mereka bagi di hari itu, warga Selasih senantiasa meringis dalam hati. Sama seperti batang pohon leci milik keluarga Nova yang akhir-akhir ini terus menerus mengeluarkan air.

“Mungkin dia juga ikut menangis,” ujarnya sambil tersenyum. [b]

Catatan Tandang ke Selasih

Pedalem tiang nepukin punyan biu kénéanga (saya kasihan melihat pohon pisang dibeginikan).”

Kalimat itu spontan meluncur dari mulut Wayan Kariasa, salah satu pekebun sekaligus pengepul pisang di Banjar Selasih, Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Gianyar. Di siang yang terik itu, ia berdiri di atas tanah yang selama empat generasi digarap oleh keluarga Wayan Sarna. Matanya mengedar ke sekeliling, memperhatikan pohon-pohon pisang yang sudah tumbang karena ditebang. Beberapa di antaranya memiliki batang yang masih bisa dibilang begitu pendek. Pohon-pohon pisang tersebut mati muda. Saya hanya bisa menimpali dengan getir, “Nggih pak…”

Saya datang ke Selasih dua pekan setelah ibu-ibu di sana membuka baju mereka untuk menghadang alat berat yang masuk ke daerahnya. Mengingat apa yang mereka lakukan, hati saya patah melihat dua alat berat dengan warna merah masih bisa memarkirkan diri jauh di seberang tempat saya berpijak. “Ini hari Minggu, alatnya enggak kerja,” ujar Gede Nova, seorang pemuda yang juga berdiri di sebelah Wayan Kariasa.

“Tapi alatnya masih bisa masuk ya?” tanya saya pada mereka. Mereka mengangguk. “Pas rapat waktu itu, kami sudah sepakat untuk memulangkan alat beratnya. Namun, beberapa jam kemudian, alatnya tetap ada di sana dan sampai sekarang tidak penah pergi.”

Alat-alat berat itu hendak meratakan tanah-tanah di Selasih, oleh PT. Ubud Resort Duta Development (URDD) hendak disulap menjadi lapongan golf, resor, dan fasilitas wisata lainnya. Perusahaan ini sudah memasang plang nama sebagai pemilik lahan, setelah konflik tanah lebih dari 20 tahun. Setidaknya, PT URDD memasuki Selasih pada 1990an dengan klaim bahwa 85% tanah di sana tidak produktif. “Padahal, sebelum krisis air, dulu kami biasa menanam padi, jeruk, salak, durian, dan mayoritasnya cengkeh,” kata I Made Sudiantara, salah satu warga Selasih.

Sejumlah warga membuat artikel terkait konflik agraria Selasih ini sebelumnya. Seperti Made Supriatma dan Roberto Hutabarat.

Berbeda dengan dulu, kini Selasih memang dikenal sebagai salah satu daerah pemasok daun pisang di Bali. Kita bisa menemukan hamparan pohon pisang batu di sana. Sekiranya pengalihan sebagian besar lahan menjadi kebun pisang terjadi pada masa-masa krisis moneter tahun 1997-1998, ditambah dengan adanya krisis air.

Pisang kemudian semakin diminati warga sebab selain mampu memberikan penghasilan yang lebih baik daripada padi, tanaman pisang dapat dipelihara dengan mudah. Hal ini bisa dibuktikan sebab pisang begitu mudah saya temui di lahan-lahan kosong Selasih. Berjalan beberapa langkah di lahan-lahan tersebut, saya seringkali menemui anakan pohon pisang yang masih muda tumbuh dengan subur.

Pada tahun-tahun tersebut pulalah konflik terkait lahan mencuat. Pertemuan warga dengan pihak PT UDRD sempat dilakukanseperti kesepakatan tidak tertulis dan tertulis antara kedua belah pihak. Kesepakatan itu adalah sebelum tanah benar-benar digunakan pihak PT, warga dapat menggarap dan menikmati hasilnya. Selain itu, warga juga dijanjikan oleh pihak PT perihal relokasi rumah. “Tapi saya tidak pernah merasa menjual tanah saya,” Kariasa menoleh ke arah Nova yang menimpalinya dengan sebuah anggukan.

Beberapa warga yang merasa bahwa lahan mereka layak untuk diperjuangkan kemudian membentuk Serikat Petani Selasih (SPS). Tercatat sebanyak 52 kepala keluarga terdaftar sebagai anggota SPS dan 32 di antaranya masuk kawasan yang diklaim PT UDRD. “Saya hanya ingin, apa yang dimiliki leluhur saya tetap di sini dan seperti ini,” tegas Nova.

Warga Selasih mengaku masih berharap pada pemerintah untuk membantu meredakan konflik ini. “Kalau kita nggak berharap sama pemerintah, mau berharap sama siapa?” ujar Kariasa. Saya tersenyum, kecut sekali. Setelah semua yang terjadi, warga Selasih masih menaruh asa pada pemerintah akan melakukan sesuatu untuk rakyat seperti mereka. Harapannya, pemerintah mampu menjalankan dan menguatkan PP Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, serta Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Dengan begitu, warga Selasih tidak terinjak di tanah mereka sendiri.

Tiba-tiba Datang Kembali

“Waktu (lahan) dibabat, tiang dadi penonton gen. Kan sing runguanga munyin tiangé (saya jadi penonton saja, kan ucapan saya tidak didengarkan).”

Saya termenung mendengar ucapan Wayan Liu, seorang ibu yang sehari-hari menggarap lahan yang waktu itu sedang saya pijak. Ia merasa bahwa suara para perempuan di Selasih tidak akan didengarkan. Padahal, perempuan-perempuan tersebut berperan begitu banyak dalam usaha perkebunan pisang di Selasih. Mereka turut bekerja di kebun, menanam dan merawat pohon-pohon, mengambil daun-daun, serta mengantarkannya ke Denpasar dan Badung untuk dijual.

Sementara itu, wajah-wajah perempuanlah yang memperkenalkan saya dengan Selasih dan konfliknya. Dua pekan lalu, foto-foto mereka yang hanya menggunakan kutang dengan raut marah menghiasi linimasa media sosial saya. Mereka menghadang alat berat yang muncul kembali setelah dua puluh tahun tidak berkabar. Ketika perempuan yang merasa kurang didengarkan justru menjadi garda depan dalam perlawanan, saya pikir, ini adalah suatu alarm tanda bahaya. Apa yang terjadi di Selasih adalah suatu kegentingan.

Biune ampun telah. Ten wenten penghasilan napi mangkin. Nol. Mati raga pelan-pelan (pisangnya sudah habis, tidak ada penghasilan apa-apa sekarang. Nol. Kami mati pelan-pelan),” tegas Liu. Ia yang biasanya menjual 60-70 ikat daun pisang satu kali dalam dua hari, kini harus melakukannya dalam waktu lima belas hari sekali.

Walaupun dihimpit ketidakpastian dan semakin menipisnya penghasilan, warga Selasih tetap bisa tersenyum dan berbagi. Saya dan lima orang kawan yang datang ke Selasih disuguhkan berbagai macam hasil bumi. Kariasa memetikkan kelapa muda dan kami minum bersama-sama di siang yang terik di tepi lahan bersengketa. Kami sempat diajak Liu mencoba memetik dan memotong daun pisang dengan teknik yang biasa mereka gunakan. Di perjalanan pulang, kami harus menepi kembali sebab Nova memetikkan sebungkus leci dan sebuah durian. Segar sekali, walaupun seorang polisi tetap mengikuti kami kemanapun kami pergi.

“Kita selalu minta dan diberi oleh warga desa tapi mereka enggak pernah minta sama kita yang di kota,” kata Luh De, kawan yang mengajak saya ke Selasih, sambil tertawa. “Kalau begitu, sekarang tiang minta tolong untuk dibantu memperjuangkan biar kami dapat yang sepantasnya,” jawab Liu.

Lalu kami tertawa bersama. Perihal isi hati, siapalah yang tahu. Mungkin di balik tawa yang mereka bagi di hari itu, warga Selasih senantiasa meringis dalam hati. Sama seperti batang pohon leci milik keluarga Nova yang akhir-akhir ini terus menerus mengeluarkan air. “Mungkin dia juga ikut menangis,” ujarnya sambil tersenyum.

The post Ketika Pisang Terakhir Ditebang appeared first on BaleBengong.

Selasih: Cerita Perampasan Tanah yang Tak Pernah Usai

Foto Twitter Anang Putra S (@ambyarisme)

Petani membutuhkan advokasi, bukan sekadar mediasi.

Sejak beberapa minggu lalu, laman Facebook saya dihiasi gambar-gambar dari Banjar Selasih, Desa, Puhu, Kecamatan Payangan, Gianyar. Bukan gambar-gambar yang menyenangkan. Yang terlihat adalah gerombolan polisi menghadapi para pemrotes. Beberapa di antaranya perempuan hanya mengenakan beha. Buldoser dan alat-alat berat berat merangsek masuk wilayah Selasih. Aparat keamanan mengawalnya.

Ternyata protes tersebut berkaitan dengan pembersihan lahan oleh PT Ubud Duta Resort Development (UDRD). Perusahan ini kabarnya telah menguasai 200 hektar tanah di banjar itu sejak tahun 1990an. Rencananya tanah sebesar itu akan diubah menjadi resor mewah dengan lapangan golf.

Yang mengejutkan untuk saya adalah reaksi masyarakat Bali terhadap penggusuran tersebut. Sebagian masyarakat menentang. Sebagian juga membenarkan. Sebagian besar, tentu saja, diam.

Mereka yang menentang berpendapat bahwa masyarakat sudah mendiami tanah itu sejak lama. Tidak adil rasanya mengusir mereka begitu saja. Sementara mereka yang mendukung mengatakan bahwa PT UDRD adalah penguasa tanah yang sah. Investor ini memiliki sertifikat.

Mereka yang mendukung punya argumen lebih panjang. Daripada menjadi penyerobot tanah, demikian kata mereka, lebih baik membiarkan perusahan membangun resort dan lapangan golf. Penduduk desa bisa bekerja di sana. Pembangunan ini baik untuk pertumbuhan industri pariwisata di Bali.

Sebuah posting di Facebook yang beredar secara viral secara gamblang menuduh para petani sebagai pihak yang sudah menerima duit. Dia juga mengklaim bahwa tanah itu sudah dijual pihak Puri Payangan kepada investor.

Dengan gagah penulisnya membela investor. “Selama tanah belum dimanfaatkan oleh investor, masyarakat diijinkan untuk menanaminya, bahkan sdh 30 th diberi ijin dan investor tidak minta bagi hasil semua diambil warga hasilnya,” demikian tulisnya.

Posting semacam itu tidak sedikit. Sebagai orang yang cukup lama berada di media sosial, saya membaui ada semacam serangan terkoordinasi terhadap para petani yang memperjuangkan hak hidupnya. Apakah investor juga sudah memakai buzzer untuk membentuk opini masyarakat, sama seperti para politisi yang telah lebih dulu melakukannya? Saya tidak tahu.

Namun, itu soal lain.

Protes dan demonstrasi seperti di Selasih ini memang sedang marak di mana-mana. Pemerintah yang sekarang berkuasa sudah mencanangkan untuk menggenjot investasi. Kebijakan itu memberikan suntikan darah kepada para pemodal untuk kembali mengerjakan proyek-proyek yang dulu dianggap bermasalah. Dengan orientasi penanaman modal, para pengusaha merasa memperoleh beking dari penguasa. Tidak aneh bila polisi dan tentara juga dikerahkan untuk mengamankan investasi ini. Seperti yang kita lihat di Selasih dengan PT UDRD ini.

Untuk saya ada sesuatu yang khusus tentang Selasih. Entah mengapa ketika mendengar nama Selasih, ingatan saya samar-samar kembali kepada beragam masalah perampasan tanah untuk investasi pariwisata yang mencuat di Bali pada akhir 1980 hingga akhir 1990an. Dalam periode itu terjadi kasus-kasus besar perampasan tanah (land-grabbing) seperti di Garuda Wisnu Kencana (GWK), Bali Nirwana Resort (BNR), Pecatu Graha, reklamasi Pulau Serangan, reklamasi Padang Galak, dan lain-lain.

Kebetulah itu semua terjadi pada jaman Orde Baru. Secara khusus, kasus-kasus pertanahan ini marak terjadi ketika Bali diperintah oleh Gubernur Prof. dr. Ida Bagus Oka (1988-1998).

Akhirnya saya memutuskan untuk menelusuri kembali peristiwa Banjar Selasih ini. Saya bisa memastikan bahwa ini adalah salah satu kasus perampasan tanah oleh penguasa lokal yang bekerja sama dengan elite politik nasional. Kasus ini bukan barang baru. Ia sudah dimulai sejak tahun 1992.

Sumber KPA Bali

Narasi Ketidakadilan

Ketika menelusuri kasus Selasih, saya menemukan paling tidak dua buku yang membahasnya. Pertama, buku “Penghancuran Hak Masyarakat Adat Atas Tanah.” terbitan Konsorsium Pembaruan Agrariai. Kedua, buku terbitan Penerbit Bali Post. Judulnya “Baliku Tersayang, Baliku Malang.”

Dalam setiap kasus perampasan tanah, selalu ada narasi (cerita). Orang boleh berargumen bahwa tanah-tanah tersebut adalah milik Puri (kerajaan-kerajaan kecil di Bali). Pihak Puri mensertifikatkan miliknya. Kemudian sertifikat itulah yang dijual kepada pihak investor. Perkara selesai karena upaya penerbitan sertifikat itu berarti secara legal-formal pihak negara – yang sekarang menjadi penguasa tunggal berdaulat bahkan atas Puri – mengakui kepemilikan tanah oleh Puri itu.

Upaya menerbitkan sertifikat itu menguburkan asal usul tanah. Para petani yang mengerjakan tanah itu secara turun temurun tidak dianggap sebagai pihak yang perlu diperhitungkan. Di Republik yang merdeka ini, para petani tersebut seharusnya adalah warga negara. Namun, kedudukan mereka di depan hukum masih sama seperti sebelum kemerdekaan. Mereka hanyalah orang-orang taklukan – lahir takluk pada satu kekuasaan dan tidak pernah bisa lepas dari takdir bahwa mereka hanya mahluk taklukan. Mereka tetap hidup dalam sistem feodal di Republik yang seharusnya mengakui mereka sebagai warga negara. Bukan manusia taklukan.

Itulah sebabnya, setiap argumen yang menyodorkan sertifikat sebagai barang bukti, sesungguhnya mengabadikan status para petani ini sebagai manusia taklukan. Oleh karena itu, dalam kasus-kasus perampasan tanah, sangat penting bagi kita melihat narasi-narasi bagaimana status tanah itu dan menyesuaikannya dengan status petani sebagai warga berdaulat atas tanah yang dikerjakannya sebagai sumber penghidupannya itu.

Sertifikasi yang melegalkan perampasan tanah adalah bentuk ketidakadilan. Sertifikasi itu hadir karena ketimpangan kekuasaan. Pihak petani, sebagai orang taklukan, jelas tidak akan pernah memiliki tanah yang dikerjakannya secara turun temurun dan sudah menghidupinya dari generasi ke generasi. Sertifikasi adalah sebuah bentuk ketidakadilan yang terlembaga secara kokoh dan anehnya didukung di Republik ini, sekalipun memiliki undang-undang agraria yang mengatur pembatasan kepemilikan tanah.

Selasih, dari Narasi Para Petani

Narasi tentang petani-petani Selasih adalah salah satu kasus dari banyak kasus yang dibahas dalam buku terbitan Komisi Pembaruan Agraria. Buku ini menelusuri kasus-kasus perampasan tanah yang menimpa beberapa masyarakat adat di Indonesia. Untuk kasus Bali, desa-desa adat yang dibahas adalah Tenganan Pegeringsingan, Pecatu, dan Selasih. Bagian Bali ditulis oleh Tim Peneliti KPA wilayah Bali. Para penelitinya mendokumentasikan sejarah sosial terjadinya setiap masyarakat adat, merangkai struktur sosialnya, penguasaan dan distribusi tanah (sumber-sumber agrarian), serta konflik agraria yang muncul.

Ada sedikit latar belakang konflik agraria di Desa Adat Selasih. Buku ini mengatakan bahwa pada tahun 1993 ada upaya melakukan pembebasan lahan seluas 200 Ha (65 persen dari luas Selasih) untuk pembangunan lapangan golf dan resor mewah. “Upaya pembebasan tersebut disertai serangkaian penekanan dan intimidasi yang menimbulkan berbagai keresahan. Aksi penolakan dilakukan dengan cara berdemonstrasi ke kantor camat Ubud pada tanggal 21 Juni 1993 karena mereka (petani, red.) menolak menjual tanah-tanah mereka,” demikian tulis Tim Peneliti buku ini.

Berbagai upaya dilakukan untuk mematahkan perlawanan para petani ini. Pihak-pihak yang berkepentingan agar proyek ini berjalan menempuh berbagai macam taktik. Misalnya menutup saluran air, memberikan bantuan sepeda motor, dan membentuk Yayasan Desa Selasih yang menyatakan setuju akan pembangunan resor dan lapangan golf tersebut. Persetujuan Yayasan itulah yang dijadikan dasar oleh Kepala Kanwil Departemen Pertanahan Kabupaten Gianyar untuk memberikan persetujuan lokasi pembangunan resort PT Ubud Resort Duta Development.

Narasi lebih lengkap diberikan oleh buku “Baliku Tersayang, Baliku Malang.” Sebuah tulisan berjudul “Proyek Golf, Nasib Petani dan Mengapa Sundria Menolak” diabdikan khusus untuk kasus Selasih. Tulisan tersebut adalah laporan jurnalistik Tim Wartawan Bali Post. Karenanya narasi dari para petani penggarap sempat terekam dengan baik.

Saya sengaja mengulang narasi yang ditulis Tim Wartawan Bali Post tersebut di sini untuk memberikan konteks terhadap perlawanan petani kecil di Selasih.

Tim wartawan Bali Post memulai liputannya dengan menggambarkan kecemasan di wajah petani-petani Selasih. Terutama petani penyakap (penggarap) yang tidak jelas nasibnya. Proyek lapangan golf dan resor dari PT URDD ini sudah mulai sejak 1992. Namun, baru pada saat laporan itu ditulis (1998) rencananya akan mulai dikerjakan lagi.

Diberikan juga sedikit cerita tentang bagaimana Selasih pada zaman dulu. Selasih adalah dusun yang kurang beruntung. Penduduk dililit kemiskinan. Mereka sering hanya makan nasi campur ketela, simbol kemiskinan saat itu. Itulah yang digambarkan oleh Wayan Comot, Pekaseh Subak Dusun Selasih. “Tapi itu dulu. Sebelum ada swadaya menaikkan air pada awal tahun 1970an,” katanya dikutip Bali Post.

Setelah air berhasil dinaikkan, masyarakat mulai bertanam padi yang hasilnya sangat baik, 4 ton per hektar. “Bapak lihat sendiri, apakah tanah kami subur atau tidak,” tanya Wayan Comot kepada wartawan Bali Post yang berkunjung kesana pada 29 Oktober 1997. Saat itu Selasih yang luasnya 300 ha itu memang tampak hijau. Apalagi dengan adanya Tukad Ayung (Sungai Ayung) di sisi sebelah timur Selasih.

PT URDD mulai membebaskan tanah sejak tahun 1992. Sekalipun Direktur PT URDD ketika itu, AA Bagus T. Boewana mengatakan bahwa mereka tidak menggunakan calo untuk membebasakan tanah, kenyataan di lapangan menunjukkan lain. Wartawan Bali Post mewawancarai seorang warga. “Tadinya kami tidak mau melepaskan tanah dan pekarangan kami. Tetapi karena digertak dan dijepit, sebab di sebelah-sebelah kami sudah dijual, terpaksa kami ikut menjual.” Warga ini tidak mau menyebutkan namanya karena takut.

Bali Post juga mencatat kejanggalan lain. Seperti dialami I Mekeh dan I Tambun, yang pengakuannya dimuat di koran Prima, Jumat 31 Oktober 1997. Kedua petani ini menyerahkan surat-surat tanahnya kepada investor. Mereka diberi uang muka Rp 15 juta dari harga Rp 300 juta. Mulanya mereka dijanjikan bahwa tanah mereka akan dihargai Rp 1,5 juta per are (100 m2). Namun, yang mereka terima hanya Rp 1,2 juta per are.

Intimidasi diriingi penyiksaan juga direkam oleh Tim Wartawan Bali Post ini. Mereka mengutip cerita I Lantur (orang Bali dulu biasa menggunakan hanya satu nama seperti ini) salah seorang pemilik tanah. Setelah melakukan transaksi penjualan tanahnya senilai Rp 500 juta, I Lantur malah disiksa oleh anggota militer atas suruhan dua calo tanah Mg dan Mn.

Mata I Lantur agak rabun akibat dipukuli benda tumpul serta dipukul dan ditendang. Tidak itu saja, I Lantur menjadi trauma didatangi orang tidak dikenal. Bahkan ketika ditemui Tim Wartawan Bali Post, dia minta didampingi kepala dusun yang datang dengan diiringi empat Hansip.

“Situasi ini menandakan betapa tercekamnya penduduk sehingga enggan buka mulut. Tidak hanya pemilik tanah yang memilih diam, warga Selasih yang ikut prihatin dengan nasib rekannya pun lebih banyak enggan bicara. Kalaupun berbicara dengan syarat namanya dirahasiakan, sepertinya takut nasibnya “dilanturkan” (diperlakukan seperti Lantur). Calo-calo tanah yang mengaku membantu PT UDRD dalam membebaskan tanah sering mengatasnamakan aparat keamanan sebagai beking,” demikian tulis Tim Wartawan Bali Post.

Sebagian tanah yang dibebaskan PT UDRD memang dengan cara membeli dari pemilik tanah. Namun, ada masalah ebih penting, yakni para petani penggarap (penyakap). Mereka bernasib paling nahas. Petani ini menggarap tanah yang secara administratif adalah “milik” puri.

Di sini persoalan menjadi rumit karena dasar kepemilikan tanah adalah hubungan adat-istiadat antara pihak puri dan parekan (mereka yang mengaku tunduk kepada kekuasaan puri). Pada awalnya, leluhur para petanilah yang membuka hutan. Karena hutan diklaim sebagai milik puri, maka para petani ini meminta izin kepada raja yang berkuasa di sana.

Tim Wartawan Bali Post mewawancarai Pan Sari (bukan nama sebenarnya) untuk mengetahui status tanahnya. Menurut Pan Sari, sebelum Belanda masuk ke Bali (awal abad ke-20), Kumpi atau kakek buyutnya membuka lahan alas (hutan) Sengkulun yang lokasinya berada di Munduk Tengah dan Munduk Sengkulun Kangin. Pembukaan hutan itu atas izin raja setempat di Puri Payangan. Para penyakap menyetor setengah dari hasil dari tanah tersebut kepada pihak puri.

Masalah kemudian muncul, siapakah pemilik tanah itu ketika hendak dibebaskan oleh PT UDRD? Apakah petani penggarap? Ataukah pihak keluarga puri?

Seorang warga penyakap diwawancarai Tim Wartawan Bali Post ketika itu mengatakan, “Selain bagi hasil, keluarga tiang (saya) pernah memberikan uang beberapa ribu ringgit ke puri untuk tanah ini. Tetapi soal sertifikat, tiang tidak ada,” kata seorang petani penggarap.

Ini adalah penyakit akut agraria di Indonesia. Penguasa-penguasa tradisional dulunya berkuasa mutlak atas tanah karena mereka mendudukkan dirinya sebagai negara. Namun, ketika zaman berubah dan kedaulatan ada di tangan rakyat, seringkali kekuasaan mereka terhadap tanah itu tetap. Mereka bebas menguasai seluruh tanah. Sementara para petani yang susah payah membuka hutan, menggarap dan memelihara lahan, tidak memiliki hak atasnya.

Ketika tanah itu dibebaskan, pihak puri ternyata sudah mensertifikatkan tanah itu. Petani penggarap yang sebagian besar buta huruf itu tidak pernah diajak bicara. Bahkan mendapatkan informasi tentang pensertifikatan pun tidak. “Yang tiang tahu, pernah tiang diminta ke puri untuk tanda tangan dan dapat uang Rp 3 juta. Katanya sebagai pengganti rumah dan tanah yang tiang garap. Sebagai panjak (kawula) tiang nurut dan pasrah saja,” kata Pan Sari.

Mereka tidak tahu bahwa tanda tangan itu adalah sebuah surat persetujuan untuk melepas tanah dan rumah. Pan Sari mengaku bahwa kalau proyek ini berjalan dia tidak tahu akan tinggal di mana. Dia mengaku, kalau digurus dia mungkin akan tidur di bale banjar, balai komnitas yang umum terdapat di Bali.

Petani Selasih berdiri di pinggir kebun yang telah ditebang pisangnya. Foto Anton Muhajir.

Kontroversi Resor dan Lapangan Golf

Rencana PT Ubud Duta Resort Development untuk membangun resort dan lapangan golf tidak saja dipersoalkan di tingkat petani. Laporan Bali Post juga mengungkap penolakan dari jajaran pemerintahan ketika itu. I Ketut Sundria, Ketua DPRD Bali yang juga ketua PGI (Persatuan Golf Indonesia) Bali ketika itu, juga mengutarakan penolakannya. Dia mengaku bahwa DPRD dan Pemda Provinsi tidak akan memberikan izin.

Sundria mengemukakan tiga alasan untuk menolak proyek itu. Pertama, soal lingkungan. Selasih adalah daerah di dataran tinggi yang menjadi daerah tangkapan air. Lapangan golf hanya akan mengurangi fungsi resapan air.

“Lapangan golf itu kan strukturnya berbeda dengan humus dan tanah pegunungan. Dia tidak mampu meresap air seperti tanah pegunungan. Karena itu, daya serap airnya pun pasti sangat berkurang akibat struktur buatan lapangan golf itu,” demikian jelas Sundria.

Jika konversi ke lapangan golf ini terjadi, dikuatirkan Selasih akan menjadi daerah pengirim banjir di waktu musim hujan karena daerah itu tidak lagi bisa menangkap air. Lagipula, lokasi pembangunan lapangan golf itu terletak di dekat Tukad Buahan, yang merupakan hulu Sungai Ayung, salah satu sungai besar yang mengalir ke Denpasar.

Alasan kedua adalah karena Selasih adalah daerah pertanian. Daerah ini adalah daerah subur dan ekonomi pertanian akan jauh lebih bermanfaat untuk rakyat kebanyakan dan rakyat Bali. Sundria menganjurkan sebaiknya lapangan golf dibangun di daerah pesisir yang lebih landai.

Sedangkan alasan ketiga adalah kebutuhan akan lahan yang sangat luas. 200 ha untuk resor dan lapangan golf itu adalah mega-project untuk ukuran Bali. Sundria tidak setuju pembangunan ini karena akan menggusur banyak sekali orang Bali, yang adalah pendukung utama kebudayaan Bali. “Bali ini kecil. Pembangunan yang dilakukan juga harus berdasarkan pembangunan pulau kecil. Jangan yang besar-besar begitu,” demikian Sundria kala itu.

Siapa di balik investornya?

Jika dihitung sejak awal perencanaannya (1992) hingga sekarang maka 27 tahun sudah rencana pembangunan resort dan lapangan golf ini berlangsung. Orang-orang yang dahulu menjual tanah dan digusur sebagian besar telah meninggal. Namun, keturunan mereka masih ada.
Proyek ini sudah mulai mengambil ancang-ancang akan mulai pada tahun 1998. PT UDRD sudah mengantongi Hak Guna Bangunan (HGB) untuk menguasai tanah pembangunan resort dan lapangan golf itu.

Menurut aturan, HGB hanya memiliki masa berlaku selama 30 tahun. HGB bisa diperpanjang masa berlakunya selama dua puluh tahun lagi. Jika tanah yang bersertifikat HGB luasnya kurang dari 600 meter per segi maka pemilik berhak mengkonversi menjadi hak milik dengan mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Dari urutan waktu ini, kita bisa menduga bahwa PT UDRD sudah memegang HGB ini lebih dari 20 tahun. Mereka memiliki waktu yang kurang dari 10 tahun untuk segera memanfaatkan tanah tersebut. Namun mereka tidak melakukan pembangunan hingga akhir-akhir ini.

Siapakah sebenarnya pemilik dari PT UDRD ini?

Dari berita yang beredar Presiden Direktur PT UDRD adalah H. Dudhie Makmun Murod, MBA. Dia adalah mantan anggota DPR-RI periode 2009-2014. Dia berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan menjadi wakil dari Sumatera Selatan. Namun, karier di politik tidak terlalu moncer. Pada tahun 2011, dia berhenti menjadi anggota DPR-RI karena terlibat dalam kasus cek pelawat untuk pencalonan gubernur Bank Indonesia. Untuk itu dia dihukum dua tahun.

Dudhie Makmun Murod adalah anak dari Jendral TNI (Pur.) Makmun Murod, bekas Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) pada 1974-1978. Jendral Makmun Murod adalah tokoh masyarakat Komering di Sumatera Selatan. Selain tokoh militer, Makmun Murod adalah presiden komisaris PT Gajah Tunggal, yang sekarang menjadi salah satu pabrik ban terbesar di dunia. Pemilik Gajah Tunggal adalah Sjamsul Nursalim, salah seorang terkaya Indonesia yang sekarang menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena penyelewengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Menurut ilmuwan politik Amerika yang menulis politik lokal di Sumatera Selatan, Elizabeth Collins, Dudhie merintis karier politik berkat kedekatannya dengan almarhum Taufik Kiemas, politikus PDIP yang juga suami Megawati Sukarnoputri.

Penelusuan lebih lanjut ternyata memperlihatkan jejaring lebih rumit. PT UDRD ternyata sebuah anak perusahan dari sebuah perusahan properti PT Indonesia Prima Property TBK. Presiden komisaris perusahan ini adalah Husni Ali, keponakan dari Sjamsul Nursalim, pemilik.

Karena telah menjadi perusahan publik, PT Indonesia Prima Property TBK harus membuat laporan tahunan. Dari Laporan Tahunan 2017, kita tahu bahwa presiden direktur perusahan ini adalah orang Singapura bernama Ong Beng Kheong. Yang menarik di sini adalah bahwa banyak sekali pensiunan militer dan polisi duduk dalam jajaran pimpinan perusahan ini.

Posisi wakil presiden direktur diduduki oleh Sriyanto Muntasram. Dia pensiuan mayor jenderal TNI AD. Dia pernah menjabat sebagai mantan Danjen Kopasssus, Pangdam III Siliwangi, dan Gubernur Akmil. Keistimewaan dari Sriyanto adalah karena dia pernah diadili dalam kasus pelanggaran HAM berat Tanjung Priok. Sriyanto yang ketika itu menjadi Komandan Seksi Operasi Kodim Jakarta Utara dianggap ikut terlibat dalam pembantaian di Tanjung Priok itu.

Anggota militer lain yang duduk di jajaran komisaris adalah Ngakan Gede Sugiartha Garjitha, lulusan Akmil kelas 1981. Dia menghabiskan karier militernya di Kopassus dari letnan dua hingga kolonel. Dia pernah menjabat sebagai Komandan Intel Kodam Jaya, Danrem di Solo, Komandan Pusintelstrat, dan Kepala Staf Territorial Panglima TNI. Dia pensiun sebagai Mayor Jendral. Selain itu dia menjadi pejabat Eselon 1 Badan Intelijen Negara (BIN).

Wartawan Radar Bali baru-baru ini meliput ke Selasih. Dia menggambarkan suasana tegang di wilayah itu. Ketika lewat dia direkam video oleh aparat. Namun, yang menarik adalah sebuah papan pengumuman terpampang di lahan yang dibuldoser. Plank papan itu berbunyi, “Tanah Milik PT. Ubud Resort Duta Development dengan dalam pengawasan Mayor Jenderal TNI Purn Gatot Subroto”.

Siapakah Mayjen TNI Purn. Gatot Subroto ini? Dia ternyata adalah perwira TNI AL lulusan AAL tahun 1982. Gatot Subroto berasal dari kesatuan Marinir. Dia pernah menjadi Wakil Gubernur AAL. Gatot Subroto adalah komisaris PT Indonesia Prima Property TBK. Dalam penelusuran lebih lanjut, Gatot Subroto juga bekerja bersama Husni Ali di PT KMI Wire and Cable Tbk.

Selain militer, PT Indonesia Prima Property TBK juga mempekerjakan mantan perwira kepolisian. Luthfi Dahlan adalah salah satunya. Dia adalah mantan Wakil Kepala Polri dan menyandang jendral bintang tiga. Di perusahan ini dia menjadi sebagai wakil presiden komisaris.

PT Indonesia Prima Property TBK memegang 92,8 persen saham PT UDRD. Dalam buku Laporan Tahunan 2017, jenis usaha yang kerjakan oleh PT UDRD adalah “land bank.” Ini berarti bahwa tanah ini dibeli untuk nantinya dibangun atau dijual ketika harga sudah meningkat.

Harga tanah di Selasih memang meningkat gila-gilaan dan pembangunan proyek PT UDRD tidak diragukan lagi akan semakin meningkatkan harga tanah di sana. Pada bulan Pebruari tahun ini, sebuah akun Facebook bernama “Bali land property sale” menawarkan tanah di Selasih seluas 25,000 m2 (250 are). Tanah tersebut dihargai US $65/m2 (US$ 6,538). Seluruh tanah seluas 250 are tersebut berharga US$ 1,634,615.

Suasana mediasi antara investor dan petani Selasih pada 3 Oktober 2019 di Balai Banjar Selasih. Foto Anton Muhajir.

Mediasi atau Advokasi?

Perlawanan oleh para petani dan masyarakat Selasih telah mendorong beberapa politisi untuk melakukan mediasi dengan PT UDRD. Itu dilakukan akhir November lalu oleh anggota DPR RI I Nyaman Parta, DPD RI Arya Wedakarna, DPRD Provinsi I Made Rai Warsa, dan DPRD Kabupaten Gianyar I Nyoman Kandel dan Nyoman Amertayasa.

Mediasi tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan seperti soal Pura di dalam tanah yang dikuasai PT UDRD. Perusahaan tidak akan menganggu gugat keberadaan pura tersebut; petani tetap boleh menggarap sebelum dibangun; janji untuk mempekerjakan tenaga kerja lokal bila sudah beroperasi; dan soal nasib 30/32 keluarga yang hendak digusur karena secara tidak sah menempati “tanah milik” perusahan.

Persoalan Selasih adalah persoalan para spekulan yang membuat bank-bank tanah. Mereka berusaha untuk menaikkan nilai tanah dengan segala macam cara. Tentu tanah yang dikuasai oleh PT UDRD ini nilainya telah berlipat-lipat dari ketika mereka membelinya.

Melihat semua aspek keadilan dalam kasus agraria ini, tentu kita harus bertanya, apakah para petani ini memerlukan mediasi? Bukankah sesungguhnya mereka lebih butuh advokasi (pembelaan) karena bagaimana pun juga mereka tidak mendapatkan keadilan sejak awal dari pembebasan tanah mereka?

Para politisi di Bali dan para pembuat kebijakan harus memikirkan secara serius soal seperti Selasih ini. Kasus-kasus struktural seperti ini tidak seharusnya dipakai untuk mencari panggung politik. Kasus-kasus seperti ini harus dipakai untuk membela rakyat yang tidak berdaya.

Melihat kasus Selasih ini, saya justru tertarik dengan pernyataan I Ketut Sundria, mantan Ketua DPRD Bali dan sekaligus Ketua Persatuan Golf Indonesia (PGI) Cabang Bali. Dia tidak setuju pembangunan ini karena melihat rakyat Bali. Dia tidak melakukan mediasi dengan investor. Dia menolak mentah-mentah dengan alasan yang sangat masuk akal.

Pendirian I Ketut Sundria ini ada benarnya. Apa jadinya kalau orang Bali sudah tergusur di tanahnya sendiri? Masih adakah Bali tanpa orang Bali? Masih adakah orang Bali tanpa tanah milik orang Bali sendiri? [b]

The post Selasih: Cerita Perampasan Tanah yang Tak Pernah Usai appeared first on BaleBengong.

Menikmati Kehidupan Indonesia di Hong Kong Minggu Pagi

TKI Indonesia menikmati libur Minggu di Hong Kong. Foto Savitri Sastrawan.

Hari Minggu memang hari libur, tetapi untuk mereka bisa jadi hari libur satu-satunya.

Bagi generasi sekarang, membicarakan hari Minggu sebagai hari libur atau tidak sepertinya tidak terlalu penting. Apalagi WhatsApp online terus. Ayo, siapa yang gak diganggu bos di hari Minggu?

Namun, mengingat Indonesia yang luas dan penduduknya pun menyebar ke negara lain, Minggu tetaplah sebuah hari libur yang diinginkan dan mungkin didambakan. Minggu menjadi hari spesial di Hong Kong untuk sebagian penduduk Indonesia yang bekerja di sana. Pemandangan pedestrian-pedestrian dan taman-taman kota tersebut di hari Minggu tidaklah seperti hari-hari biasanya.

Pernah hidup di sini, sayapun pernah melihat pemandangan ini sebelumnya. Namun, dahulu banyak yang merupakan orang Filipina dibanding Indonesia. Kali ini, penduduk Indonesia di Hong Kong sudah mencapai 100.000 lebih. Jumlah itu menyeimbangi penduduk Filipina yang ada di tempat ini juga.

Kaget juga. Jika berjalan di sekitar Causeway Bay tempat di mana Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) terletak, sudah banyak restoran Indonesia, warung Indonesia, antrean di depan Bank BNI dan Bank Mandiri yang begitu panjang, serta percakapan dalam bahasa Jawa.

Saat saya tinggal di Hong Kong sekitar tahun 1996 sampai 1998, sudah banyak juga penduduk Indonesia mengadu nasib sebagai tenaga kerja wanita (TKW). Mereka bekerja sebagai domestic helper atau pembantu rumah tangga di daerah istimewa di Tiongkok ini. Namun, ibu dan tante saya masih sering dikira orang Filipina yang masih lebih dominan.

Hari libur mereka sudah dikenal memang diisi dengan nongkrong bersama. Baik orang Filipina maupun Indonesia. Saling mengokupasi jembatan, pedestrian, pojokan-pojokan ruang publik, berbahagia bersama. 

Keriuhan para TKI pada saat Minggu pagi terlihat dari restoran McD. Foto Savitri Sastrawan.

Bernostalgia

Dua puluh tahun kemudian, terlihat juga mereka dengan telepon genggamnya. Berjalan sana sini sambil menelpon voice call maupun video call. Ada yang dengan tongsisnya berfoto bersama, selfie bersama, masih dengan suasana sama.

Kata seorang kawan orang tua saya, yang Indonesia cenderung ada di sekitaran Causeway Bay, Victoria Park dan North Point (bagian Timur Hong Kong Island) sedangkan yang Filipina di Central (bagian Barat Hong Kong Island).

Saya ingat ada satu McDonalds dekat KJRI yang di mana saya dan adik saya suka minta makan ke sana sesekali. Jam pulang sekolah dari Sekolah Indonesia Hong Kong (SIHK) yang terletak di gedung sama dengan KJRI, kami mampir makan apalagi satu jalur ke halte bus pulang. Kadang bersama ibu, kadang bersama tante.

Kali ini, di saat memiliki pagi yang tidak terlalu sibuk dari workshop yang saya ikuti, saya pun bernostalgia ke sana di hari Minggu. Ya, itu Minggu. Ibu-ibu Indonesia sudah membludak ada di jalanan dan juga di McDonalds tersebut. Mereka ngerumpi sambil makan.

Suasana berasa ke McDonalds di Indonesia saja, tetapi dengan menu sedikit berbeda. Lantai 1 penuh. Namanya juga orang Indonesia, siapa yang mau naik tangga ke lantai 2? Setelah mendapatkan makanan, saya pun ke lantai 2, memilih duduk menghadap Causeway Road, jalan utama Causeway Bay. 

Tidak jauh dari saya, dialek Jawa pun terdengar lagi. Namun, mereka sedang tidak makan. Mereka keluarkan toples-toples besar berisikan jajanan basah dari tas masing-masing. Mereka mulai menukar dan menaruh ke toples yang lebih kecil. Saya pun mereka-reka, untuk piknikkah? Untuk dijualkah?

Saya tidak dapat waktu mencari tahu apa yang akan dilakukan dengan jajan basah itu. Tetapi ada satu saat di depan Bank BNI dan Bank Mandiri itu, ada yang meneriakkan “Es teh! Es teh!” sambil mengayunkan beberapa plastikan minuman tersebut. Sepertinya ini sudah bagian dari kehidupan mereka juga, berjualan di keramaian di saat sempat.

Pemandangan ibu-ibu itu berlanjut di luar juga. Di seberang ada toko “Mobile Phone Direct Selling Center” dengan kata-kata bahasa Indonesia: Toko ini khusus buat orang Indonesia. Di sebelahnya ada kata-kata tagalog yang sepertinya sama. Dijelaskan di papannya bahwa toko itu melayani kartu telepon jarak jauh dan jual beli telepon.

Tempat itu penuh dengan ibu-ibu berhijab. Komunikasi, sungguh berarti untuk dicari, untuk berkabar ke negaranya itu. Menarik bagaimana toko itu benar-benar khusus untuk para pekerja rumah ini.

Hari Minggu pagi itu belum ada terlihat demonstrasi yang sedang berlangsung itu, yang dikatakan terjadi setiap akhir pekan. Namun, yang pasti, dunia Minggu pagi di Causeway Bay itu seakan bukan milik orang lokal, milik para pekerja imigran dari negara saya sendiri. [b]

The post Menikmati Kehidupan Indonesia di Hong Kong Minggu Pagi appeared first on BaleBengong.

Catatan Mingguan Men Coblong: Hedon

Foto YouTube.

MEN COBLONG sedikit tersenyum simpul.

Banyak teman-temannya sesama perempuan mulai menata diri untuk tidak tampil serba “wah”. Mereka takut dikatai perempuan hedon. Hedon berasal dari kata hedonisme. Artinya boros atau menghambur-hamburkan uang demi kesenangan duniwawi.

Arti lebih detail, pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan.

Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia.

Perubahan gaya hidup teman-teman Men Coblong terjadi gara-gara Mabes Polri menerbitkan Surat Telegram Nomor: ST/30/XI/HUM.3.4./2019/DIVPROPAM tertanggal 15 November 2019. Surat itu berisi peraturan disiplin anggota Polri, kode etik profesi Polri, dan kepemilikan barang mewah oleh pegawai negeri di Polri.

Surat telegram yang ditandatangani oleh Kadiv Propam Polri Irjen Pol Listyo Sigit Prabowo itu menyebutkan bahwa Polri meminta jajarannya bersikap sederhana sejalan dengan cita-cita mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Polri juga meminta para pegawai negeri di lingkungan Polri untuk bersikap antikorupsi dan menerapkan pola hidup sederhana untuk mewujudkan pegawai negeri yang profesional dan bersih.

Sejumlah poin pola hidup sederhana yang harus dipedomani yakni tidak menunjukkan, memakai, dan memamerkan barang-barang mewah dalam kehidupan sehari-hari, baik di kedinasan maupun di ruang publik. Selanjutnya, polisi diminta hidup sederhana di lingkungan internal Polri maupun kehidupan bermasyarakat. Anggota Polri juga diminta tidak mengunggah foto dan video pada media sosial yang menunjukkan gaya hidup hedonis karena dapat menimbulkan kecemburuan sosial.

“Benar-benar bagus surat sakti yang dikeluarkan aparat negara sekelas kepolisian itu. Aku sekarang jadi mikir jika harus memposting barang-barang yang baru saja aku beli. Kau tahu Men Coblong, seluruh foto Instagramku sekarang ini sudah berubah arah,” kata teman Men Coblong.

“Berubah arah bagaimana?” Men Coblong tersenyum menatap sahabatnya dengan serius.

Sudah puluhan tahun Men Coblong bersahabat. Dia tahu persis sahabatnya itu berjuang keras untuk membangun toko roti. Bahkan Men Coblong tahu persis sahabatnya itu berjualan dengan menggunakan jaringan pertemanan, menjual beragam kue-kue yang dibuatnya sendiri.

Sahabatnya itu juga sangat aktif dan rajin mengikuti beragam kursus memasak yang diadakan di hotel-hotel besar di Bali. Biasanya sehabis ikut kursus ilmu yang didapat sahabatnya itu dipraktikkan, lalu mengundang teman-teman dekatnya makan bersama atau mencicipi keahliannya.

Bagi Men Coblong sahabatnya itu pekerja keras. Saat ini dia sudah memiliki sekitar 50 karyawan. Sudah memiliki pelanggan besar toko-toko roti dan cafe-cafe besar. Bisa dibayangkan keuntungan yang masuk ke kantongnya.

Sejak usahanya maju memang ada yang berubah dari sahabat Men Coblong itu. Penampilannya berbeda. Selalu tampil trendi. Bahkan kadang-kadang Men Coblong merasa aneh juga melihat penampilan sahabatnya.

Kadang-kadang barang-barang dan gaya busana yang menempel di tubuhnya membuat Men Coblong merasa sahabat baiknya itu menjadi orang lain. Dandanannya dan selera busananya kadang-kadang tidak cocok dengan usianya. Syukurlah dengan adanya surat sakti Kapolri membuat hampir semua sahabat Men Coblong menghapus foto-foto “mejeng” di media sosial.

“Malu juga dikatai perempuan hedon,” sahut sahabat Men Coblong itu serius.

Men Coblong menarik napas. Semoga saja larangan itu tidak hanya menjadikan surat sakti itu viral, tetapi serius dilakukan oleh seluruh pengempu kekuasaan untuk mulai hidup “ramah” dan “merakyat” bukankah gaji mereka juga tidak tinggi-tinggi amat. [b]

The post Catatan Mingguan Men Coblong: Hedon appeared first on BaleBengong.

Catatan Mingguan Men Coblong: Fiktif

Petani menggarap sawah di antara bangunan di Desa Kediri, Kecamatan Kediri Tabanan. Foto Made Argawa.

MEN COBLONG membelalakkan matanya dengan perasaan marah.

Kok, ya, ada-ada saja yang dilakukan orang-orang yang memiliki akses kekuasaan dan wewenang untuk mengelola uang negara dengan sewenang-wenang? Bayangkan penduduk desa justru dijadikan korban untuk mengeruk keuntungan pribadi.

Kapan sesungguhnya korupsi bisa dipangkas di negeri ini? Desa sebagai sumber pangan kehidupan justru dijadikan bancaan untuk pesta pora, dengan tega mencuri dana desa dengan menghadirkan desa-desa fiktif. Bangsa ini, jika disuruh mencuri duit rakyat ide-idenya selalu cemerlang dan cerdas.

Terungkapnya desa-desa fiktif itu setelah ada rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani beserta jajarannya belum lama. Desa fiktif merupakan desa tak berpenghuni, tetapi menerima dana desa.

Keberadaan desa fiktif ini tentunya akan merugikan negara. Mengingat dana desa selalu meningkat setiap tahunnya. Tahun ini, total alokasi dana desa mencapai Rp 70 triliun dan 2020 mendatang akan mencapai Rp 72 triliun.

Men Coblong benar-benar tidak habis pikir, marah yang muncrat sudah meleleh membasahi seluruh tubuh. Bagaimana caranya sesungguhnya mendidik bangsa ini?

Harusnya bangga dengan adanya perhatian pemerintah pada desa. Desa yang selama ini tidak dianggap. Desa yang selama ini kesepian. Desa yang selama ini menghidupi dirinya dengan cara-cara sederhana untuk bertahan hidup. Desa yang memiliki otoritas sendiri untuk mengelola seluruh sektor kehidupan dengan dana terbatas.

Alokasi dana desa yang jumlahnya tidak kecil harusnya mampu membuat desa menjadi tulang punggung pangan. Dana desa harusnya menjadi perhatian dari menteri yang bertanggungjawab pada desa. Dana desa harusnya dipakai untuk membangun sumber manusia di desa, sehingga ada regenerasi untuk masyarakat desa mengelola desanya.

Men Coblong menarin napas dadanya sesak. Sebab, Men Coblong tahu persis banyak anak muda tamat dengan akademik mumpuni di sekolah-sekolah berbasis pertanian, juga teknologi. Kemana mereka?

Harusnya pemerintah mulai memberikan solusi untuk membangun desa dengan mendatangkan para ahli pangan. Sehingga desa memiliki ide-ide cemerlang untuk mampu bertahan di tengah industri teknologi yang merambah dan merampas seluruh sendi kehidupan. Pemerintah harus mulai memanfaatkan para ahli pangan ini untuk turun ke desa, membangun industri pangan di desa juga pekerjaan keren. Karena mampu memberi solusi kekurangan pangan di negeri ini.

Ini mungkin harus jadi prioritas dan perhatian pemerintah. Dengan banyaknya sarjana turun ke desa, membangun desa dengan ketulusan, dijamin negara ini tidak akan kekurangan pangan.

Kenapa dana desa tidak dipakai untuk membangun sumber daya manusia dan alam saja? Kenapa dana desa justru untuk membangun kantor desa? Buat apa bangungan infrastruktur gagah tetapi tidak ada warga yang datang untuk berguru ke balai desa atau ke kantor desa.

Bagi Men Coblong jika ada kemauan semua hal pasti akan mudah diselesaikan. Harusnya dana desa itu benar-benar dipakai dan digunakan untuk mempercantik desa, desa menjadi pilihan hidup yang tidak kalah keren dari kota.

“Kamu itu selalu bermimpi, mana ada sarjana tamatan universitas ternama mau bekerja di desa?” tanya sahabat Men Coblong serius.

Men Coblong mengamini pernyataan sahabatnya itu, ini sesungguhnya tugas pemerintah, memanfaatkan sumber daya manusia yang berlimpah. Banyak sarjana mumpuni tetapi tidak memiliki idealis untuk membangun desa. Tamat sekolah pertanian justru bekerja sebagai ASN dikantor pemerintah, tanpa pernah bersentuhan dengan disiplin ilmunya.

Desa fiktif ini justru menunjukkan lemahnya kinerja pemerintah untuk mengelola keuangan negara. Sudah jadi rahasia umum, jika sudah menjabat para pejabat itu bak raja kecil yang ingin selalu dihormati layaknya bangsawan. Harusnya menjadi pejabat itu melayani rakyat, mengunjungi rakyat, dan rajin turun ke lapanga. Dengan begitu mereka tahu persis kondisi wilayah yang menjadi tanggung jawab mereka.

Mengerikan sekali jika ada aparat yang mengutak-atik uang rakyat untuk kepentingan pribadi. Jika ini tidak segera dituntaskan dibuka ke publik, dan para pejabat yang bertanggungjawab wajib dan bertanggungjawab atas kelalaian ini. Sehingga kasus-kasus seperti ini tidak akan terjadi lagi. Pejabat juga harusnya memiliki mata telinga lebar-lebar untuk mendengarkan beragam laporan dari rakyatnya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut, dalam kurun waktu 2016 hingga 2018, tercatat sebanyak 212 kepala desa yang terjerat hukum lantaran diduga terlibat dalam praktik korupsi.

Men Coblong masih berharap ada solusi yang tegas dan pengawasan yang benar-benar mampu menjaga desa memiliki otoritas dan eksistensi sebagai sumber pangan. Jika desa dikelola dengan baik, Men Coblong yakin warga desa yang memiliki ilmu tinggi mau datang kembali ke desa membangun desa.

Syaratnya hanya dana desa benar-benar dikelola semaksimal mungkin. Untuk kesejahteran warga desa sehingga desa kembali memiliki harga diri sebagai lumbung pangan di negeri ini. Mereka akan menjelma jadi pahlawan-pahlawan pangan.

Selamat hari pahlawan 10 November 2019. Waktunya instrospeksi diri untuk membangun Indonesia maju dan bebas korupsi. [b]

The post Catatan Mingguan Men Coblong: Fiktif appeared first on BaleBengong.