Tag Archives: Sosial Budaya

Kaos, eh Kaus, yang Keos di Pesta Baca

kaos2/ka·os/ n keadaan kacau-balau. (https://kbbi.web.id/kaos-2-)

“Arak Connecting People” sebuah kalimat di salah satu kaus, plesetan dari salah satu raksasa telekomunikasi. Di awal kemunculan telepon genggam menjadi merek yang menghiasi tangan, telinga, dan saku masyarakat. Merek ini awalnya begitu berjaya, tetapi akhirnya limbung dan kini entah ke mana.

Toh, jargon dalam kaus tersebut masih mudah ditemui dalam lingkaran pergulan hingga kini.

Arak merupakan salah satu alkohol lokal. Minuman ini berhasil membuat lingkaran-lingkaran yang melahirkan obrolan konyol hingga perbincangan serius. Dari persoalan ringan koin jatuh hingga persoalan berat tentang negara bahkan agama.

Lingkaran-lingkaran yang tidak berhasil dibentuk secara turun temurun, bertukar pendapat hingga gagasan. Jauh sebelum merek yang mengklaim menghubungkan orang tersebut hadir dan semakin memisahkan setiap individu dalam ruang-ruang privat. Ruang yang membuat kebijakan publik pun menjadi urusan personal masing-masing, dan harus diselesaikan sendiri-sendiri.

Baju kaus tersebut tentu tidak hadir hanya sekadar memplesetkan sebuah jargon, tapi menggambarkan bagaimana jemawanya sebuah perusahaan mengklaim dirinya begitu berjasa menghubungkan setiap orang. Sementara ada hal kecil seperti arak (dan alkohol lokal lain seperti tuak, sopi dll) yang lebih dahulu melakukannya dan tentu saja menghubungkan dalam arti sebenarnya.

Tidak hanya sebuah suara ke telinga, tetapi menghubungkan dalam bentuk lebih intim, kehadiran seseorang dalam sebuah lingkaran. Kehadiran yang memungkinkan pertukaran pendapat dan gagasan di tempat yang sama. Mempererat lingkaran menjadi sebuah kelompok dan membuka kemungkinan bergerak menjadi kesatuan.

Melampau Jarak

Kata “connecting” yang didefinisikan oleh merek itu hanya membuat setiap orang terhubung melampaui jarak (pak pos sudah lakukan lebih dahulu) tapi mengabaikan kehadiran secara fisik. Tanpa disadari itu membuat setiap orang larut dalam persoalan dan kesendiriannya masing-masing. Padahal kehadiran satu sama lain bisa memunculkan dan menumbuhkan solidaritas.

Di barisan baju kaus yang lain sebuah kalimat tidak kalah nyentil juga hadir, “Dicari agama murah meriah” tertera di baju kaus belel yang sudah pudar, entah berapa kali perlakuan kering-cuci-pakai. Perlakuan yang bisa jadi timbul akibat si pemilik kaus harus bekerja keras memenuhi keinginan agama yang nyatanya tidak murah.

Baju kaus yang menyentil bagaimana gemercik rupiah harus dikeluarkan untuk membiayai keberlangsungan pesta sebuah agama. Menemukan agama yang murah meriah tentu menjadi sebuah misi mustahil. Kepercayaan yang diyakini akhirnya dilembagakan dalam sebuah agama akan memunculkan biaya. Biaya yang harus dikeluarkan pemeluk agama walau Tuhan tidak pernah menuntut.

Bahkan kalimat “tuhan maha pemurah” menunjukkan bagaimana kasih tuhan sering kali didengar walau pada kenyataannya tetap saja biaya harus dihadirkan untuk menjaga eksistensi agama tersebut.

Ada juga “Naskleng” baju kaus merah dengan font tulisan dan logo mirip dengan merek yang diplesetkan dari kata tersebut. Di bagian belakang ada sebuah kalimat ”acces to water sould NOT not be a public right”, sebuah kutipan dari Peter Brabeck, CEO Nestle (saat itu).

Naskleng dengan seekor burung terbaring mati adalah protes dari pernyataan itu.

Sosok pengusaha dengan kekuatan modalnya, secara sepihak dan seenaknya melihat dan menganggap air, kebutuhan utama semua makhluk hidup sebagai sebuah komoditi yang bisa dijual seenaknya. Sekali lagi bagaimana suara-suara gerah muncul dan berseliweran di antara kelakuan perusahan besar dengan kekuatan modal mereka.

Tidak ada banyak suara dari beragam kekacauan akibat kerakusan pengusaha dengan modalnya yang berhasil berkongsi dengan pemerintah. Membuat kebijakan hukum yang pada kenyataannya merebut ruang-ruang hidup warganya.

Informasi tentang pameran Kaos Keos. Foto Baskara

Miris

Ada yang miris dan menumpahkan lewat kaus, bahwasanya republik ini tak seperti “republic indomie”, ketika semua dikelola dan diorientasikan secara instan. Juga kalimat kutipan puisi Wiji Thukul “Ini tanah airmu di sini kita bukan turis”. Sampai plesetan cK (circle) menjadi circle Kleng, suara protes invasi retail 24 jam.

Ada pula kaus plesetan BALI “Bali Amblas Lantaran !nvestor” (tanda seru mewakili I ). Juga teriakan warga Kendeng yang menolak kehadiran pabrik semen yang merusak alam, dan warga Banyuwangi yang menolak tambang emas merenggut Gunung Tumpang Pitu. Kaus penolakan warga Bali menolak rencana reklamasi Teluk Benoa dan menuntut pencabutan Perpres 51 Tahun 2014 cukup banyak dari beragam daerah dengan desain masing-masing.

Teriakan seorang anak yang kehilangan ayahnya di masa rezim Suharto yang otoriter, hingga teriakan penolakan pembangunan PLTU Batu Bara di Celukan Bawang di rezim Jokowi yang bebal.

Semua suara dari berbagai lapisan warga dari berbagai wilayah yang termuat dalam baju kaus berkumpul, membentuk sebuah barisan. Menunjukkan bahwa ada sikap kritis di antara dominasi penguasa pengusaha. Lahir kesadaran kritis yang menyeruak di antara sikap pengabaian dan abai berjamaah. Ada yang mengepalkan tangan dan melawan di antara ketakutan dan kepatuhan yang melanda.

Suara kritis perlawanan, dari masalah lingkungan, desakan adat dan tradisi, kuasa modal, kelakuan penguasa (pemerintah). Suara kecil yang menggendor dominasi perampasan ruang hidup yang terjadi. Suara dari masa ke masa, dari era Taring Padi yang baju kausnya telah belel, hingga kini ke era baju kaus Bali Tolak Reklamasi yang masih kinclong.

Barisan baju kaus ini dipajang, ditata berundag hingga menjadi sebuah karya instalasi berjudul “Kaos Keos” dari Agung Alit yang menghiasi halaman belakang Taman Baca Kesiman. Karya instalasi ini dibuat dan dipertontonkan dalam rangkaian Pesta Baca, perayaan ulang tahun yang ke-5 dari Taman Baca Kesiman. Karya yang mengingatkan bahwa baju kaus bukan hanya sebuah sarana untuk tampil gaul, tetapi juga media untuk menyuarakan sikap. Menyuarakan keberpihakan.

Sebuah karya yang kemudian tanpa disadari mendokumentasikan bagaimana suara-suara itu lahir dan terus didengungkan. Dari satu masa ke masa lain, dari generasi ke generasi berikutnya terhubung lewat media baju kaus. berhasil dikumpukan dan menjadi sebuah karya instalasi .

Sebuah karya seni instalasi bagaimana Sukarno sebagai proklamator dibandingkan dengan SiBuYa (SBY) sebagai reklamator, presiden di balik terakomodasinya ide reklamasi Teluk Benoa. Bagaimana perhatian seharusnya lebih diberikan pada dunia (bumi) bukan bank dengan rayuan kredit-kredit murah yang memenjara setiap orang pada kewajiban membayar bunga dari setiap kredit yang mereka dapatkan. “More World, Less Bank” hingga sentilan “For Sale, otak masih waras dijual karena jarang dipakai.”

Teriakan warga bahwa Bali akan hancur ketika sawah sebagai dasar tradisi dan budaya punah “Sawah punah, Bali benyah” sampai parodi Visit Bali Years.

Instalasi “Kaos Keos” menjadi gambaran bagaimana kekacauan situasi sosial jika kekuasaan modal (pengusaha) didukung penguasa (pemerintah) telah mengeksploitasi alam dan merenggut nilai-nilai warga. Ruang hidup mereka direbut. Alih-alih berpihak dan melindungi mereka sebagai kesatuan ruang-manusia yang dihidupi, malah merenggut ruang dan merampas ruang tersebut.

Jika suara-suara dalam baju kaus akhirnya bisa berkumpul dan berteriak bersama, semoga juga gerakan-gerakan perlawanan di setiap daerah bisa berkumpul, bersatu, dan saling menyuarakan. Bukankah Belanda berkuasa sedemikian lama akibat perlawanan terlokalisir di daerah, tidak bersatu. Bersatu dengan satu tujuan, merebut kembali ruang hidup yang dirampas penguasa-pengusaha dan menunjukkan suara rakyat bukan suara yang bisa dengan mudah diabaikan.

Semoga seni instalasi Kaos Keos bisa memicu perlawanan yang awalnya gelinding kecil menjadi sebuah gelindingan bola salju. Bisa menghancurkan dominasi oligarki dan kekuasaan rakus, bagaimana nyala kecil bisa bisa berkobar menjadi api yang berkobar untuk membakar kerakusan kongsi pengusaha-penguasa.

Ada teks di seni instalasi ini yang tidak kalah penting, “Kaos keos ulian bansos” dan “Wangun zat kimia lokal Bali.” Jika bansos memunculkan bentuk bantuan yang memanjakan, pembungkaman serta penundukan, mengebiri kesadaran dan sikip kritis warga. Penggunan zat kimia serta eksploitasi alam Bali sama kencangnya dengan jargon pemerintah yang menggunakan frase lokal.

Kebijakan yang akan membuat Bali harus menanggung beban infrastruktur atas nama pembangunan, kemajuan, dan kemakmuran masyarakat. Silakan cari tahu bagaimana rancang bangun yang mereka rencanakan untuk panglima yang bergelar, Industri Pariwisata”. [b]

The post Kaos, eh Kaus, yang Keos di Pesta Baca appeared first on BaleBengong.

Tumpek Kandang, Penghormatan Bali pada Hewan

Lukisan yang menggambarkan masyarakat Bali dan anjingnya. Foto Agus Juniantara.

jing anjing anjing anjing kintamani
beli dari pulau bali
jing anjing anjing anjing kintamani
senyumnya manis sekali

Lagu Shaggy Dog berjudul Anjing Kintamani itu asyik sekali untuk didengarkan. Band dari Yogyakarta itu mengutip tentang anjing asal Bali yang dijadikan tema lagu ini. Mereka mengisyaratkan bahwa anjing Kintamani ini merupakan hewan yang ramah untuk dipelihara.

Ternyata kata “Bali” tidak hanya merujuk pada pantai pasir putihnya, tetapi juga hewan endemik berkaki empat yang setia.

Hubungan masyarakat Bali dengan hewan tidak hanya sebatas tuan dan majikan. Masyarakat Bali memiliki tradisi dan hari raya yang secara khusus sebagai bentuk penghormatan kepada para hewan. Hal ini tercermin dari perayaan hari raya Tumpek Kandang yang jatuh hari Sabtu Wuku Uye (Pawukon dalam kalender Bali) kemarin.

Pada hari Tumpek Kandang, masyarakat melakukan upacara untuk Dewa Siwa dalam wujud Rare Angon (seorang anak pengembala). Para peternak, yang memiliki hewan peliharaan, serta masyarakat Bali umumnya merayakan ritual ini setiap 210 hari sekali.

Nilai-nilai menyayangi dan saling menghormati sesama makhluk ciptaan Tuhan di dunia ini juga tertuang dalam filosofi Tri Hita Karana. Tiga hal penyebab kebahagiaan di dunia dengan hidup selaras. Selaras dengan alam beserta isinya salah satunya contohnya.

Bahkan, dalam cerita Mahabarata, sang Yudistira dalam perjalannya menuju Kahyangan ditemani seekor anjing yang setia. Hewan bukan hanya sebagai alat kesenangan penyalur hobi atau pembajak sawah, tetapi hewan sebagai “teman yang mendukung” manusia dalam kesehariannya.

Pesan moral ini juga terdapat dalam kebudayaan agama lain semisal The Seven Sleepers.

Manusia bukan sebagai subjek yang berdiri sendiri, tetapi berdampingan dan selaras dengan seluruh ciptaan Tuhan. Perlindungan-perlindungan tentang hewan beserta alam secara turun temurun terwarisi melalui cerita folklor kedaerahan. Dunia  kekinian mengenalnya dengan sebutan animal welfare.

Animal atau hewan memiliki hak sama untuk hidup dengan layak di dunia sebagaimana kodratnya. Sekali lagi, sesuai sesuai kodratnya. Bukan memanjakanya secara berlebihan hingga menjadikannya lelucon ataupun menyiksa dan mengonsumsinya dengan brutal.

Dok Akun Instagram @Blungbangperkasa

Kepedulian saat Nyepi

Kembali lagi pada budaya Bali tentang rasa menyayangi dan mengasihi para hewan. Tahun ini Tumpek Kandang jatuh pada Sabtu, 17 Maret 2019. Perlu adanya nostalgia kembali tentang relevansi nilai animal welfare cita rasa Bali ini. Perlu disadari, perayaan ini bukanlah sekadar seremonial tetapi juga  bagaimana sekilas ingatan untuk selaras terhadap alam menjadi kesadaran bersama.

Pada rangkaian hari raya Nyepi pekan lalu, terdapat fenomena sosial yang dituangkan dalam beragam wujud ogoh-ogoh. Adanya ogoh-ogoh Save Dog Bali, ogoh-ogoh Himsa Karma yang dipersonifikasikan bagaimana manusia menyiksa binatang demi kepuasannya, dan yang paling menarik yakni ogoh-ogoh Sog? Manu Petaka.

Ogoh-ogoh Sog? Manu Pataka buah karya STT Acarya Perkasa Banjar Blungbang, Penarungan, Mengwi, Badung mengangkat tema tentang unsur kehidupan di alam. Konsep ogoh-ogoh ini mengambarkan ketika manusia menjadi malapetaka bagi alamnya sendiri. Rakus, tamak, dan terlalu sombong karena menganggap manusia berdiri sendiri.

Manusia dapat memunahkan makhluk lain dengan semena-menanya. Mungkin di Bali isu tentang pelanggaran animal welfare lebih mengarah kepada anjing Bali. Anjing yang dibiarkan liar tak terurus hingga mengidap virus rabies dan berujung pada eliminasi massal.

Tidak semua anjing mungkin berakhir mati dengan tenang, bisa saja singgah dulu di piring para penyantap. Untuk hal ini bukan hanya anjing liar, tetapi yang terpelihara dengan baik pun bisa menjadi target jika dibiarkan berkeliaran terlalu jauh dari rumahnya.

Sementara isu di luar Bali? Beraneka! Tentang plastik yang menjadi bagian jeroan ikan. Macan dan monyet yang diburu dan dipamerkan di media sosial. Penyimpangan orang utan yang “viral”. Gajah yang berontak dan balas dendam karena rumahnya digusur dan dibakar untuk lahan pertanian. Masih dan terlalu banyak untuk dijadikan contoh. Masih dan terus terjadi hingga hari ini.

Kebenarannya, bukan hanya Bali yang memiliki filosifi tentang menjaga alam, menyayangi hewan, dan hidup selara. Hampir di seluruh pelosok Indonesia, budaya dan tradisi tentang animal welfare dapat dirujuk dan menjadi panutan. Andai manusia di Indonesia “eling” dengan akar budaya dan jati dirinya. Mungkin memang perlu pematik tentang fenomena ini. Influencer dari negara barat misalnya. Karna bangsa ini masih menjadi pengikut arus deras budaya dan tren negri orang. Bukanlah hal negatif memang karena Indonesia masih “galau” tentang karakternya.

Menuju pada bagian penutup, bukan kesimpulan positif ataupun kritik yang perlu ditekankan dalam tulisan ini. Semoga ini menjadi nostalgia dan pengingat tentang budaya Indonesia serta relevansinya pada hari ini. Indonesia tetaplah bangsa yang besar meski masih banyak hal compang camping yang membalut kesehariannya. [b]

The post Tumpek Kandang, Penghormatan Bali pada Hewan appeared first on BaleBengong.

Meriahnya Pawai Ogoh-Ogoh Menyambut Nyepi

Pawai ogoh-ogoh menjelang Nyepi dan Tahun Baru Caka 1941. Foto Herdian Armandhani.

Bahkan ada ogoh-ogoh yang bisa mengeluarkan cahaya dari matanya. Kok bisa?

Pawai Ogoh-ogoh lazim diselenggarakan sehari sebelum Umat Hindu Indonesia khususnya di Bali melaksanakan Nyepi dan Tahun Baru Caka. Nyepi tahun ini jatuh pada Kamis (7/3/2019).

Ogoh-ogoh merupakan salah satu kearifan lokal Bali. Dia berupa karya seni terbuat dari anyaman bambu yang dihias menjadi sebuah bentuk sangat artistik. Bentuk ogoh-ogoh kebanyakan berukuran besar, sedang maupun minimalis.

Karaktek ogoh-ogoh dibuat berasal dari cerita-cerita dalam Mitologi Dewa-Dewi Agama Hindu dan cerita Mahabarata. Bentuk paling banyak berwujud Bhutakala, raksasa yang memiliki sifat jahat dan sangat menakutkan.

Kesenian ogoh-ogoh sudah sejak lama ada di Bali. Umumnya satu banjar, setingkat dusun, di Bali membuat satu ogoh-ogoh untuk diarak pada prosesi pengrupukan sebelum Hari Raya Nyepi dan Tahun Baru Caka.

Pawai ogoh-ogoh dilakukan dengan membawa ogoh-ogoh yang sudah dihias mengelililingi areal desa, kecamatan maupun kota. Pawai ogoh-ogoh menjadi daya magnet warga lokal maupun wisatawan asing untuk menyaksikan kreasi karya seni pemuda-pemudi Bali.

Untuk menambah kemeriahan tradisi kesenian ogoh-ogoh, beberapa daerah di Pulau Dewata membuat kompetisi perlombaan dalam pawai ogoh-ogoh.

Salah satunya perlombaan pawai ogoh-Ogoh di Desa Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar pada Rabu (6/3/2019) pukul 18.00 wita.

Mata Bercahaya

Puluhan ogoh-ogoh ikut berlomba dibawa berkeliling disaksikan ribuan warga. Ogoh-ogoh dihias dengan cantik. Bahkan ada beberapa ogoh-ogoh terlihat bergerak dengan ditambahkan mesin penggerak dan mengeluarkan cahaya dari kedua mata yang bersumber dari energi genset.

Ogoh-ogoh yang diarak ditempatkan di atas bilah bambu berbentuk bujur sangkar. Kemudian diangkat puluhan pemuda untuk digerakkan.

Kesenian ogoh-Ogoh yang diperlombakkan tidak sekadar dibawa berkeliling. Pengunjung dapat menyaksikan beberapa pemuda menari dan ada seorang penduduk desa yang membacakan cerita sembari mengolah kata mengenai latar belakang karakter ogoh-ogoh dibuat.

Beberapa pemuda-pemudi menyalakan kembang api untuk mencuri perhatian pengunjung yang menyaksikan pawai ogoh-ogoh.

Kesenian ogoh-ogoh tahun ini pun oleh pemerintah setempat dilarang menggunakan styrofoam sebagai bahan dasar. Hal ini untuk kampanye lingkungan.

Musik pengiring juga tidak boleh menggunakan tata suara dan musik modern. Musik pengiring harus murni dari gamelan Bali. Ogoh-ogoh yang sudah dibawa kelilingng desa, kecamatan maupun kota selanjutkan dibakar di setra (kuburan) sebagai simbol memusnahkan energi jahat di semesta. [b]

The post Meriahnya Pawai Ogoh-Ogoh Menyambut Nyepi appeared first on BaleBengong.

Menyajikan Keberagaman Arsitektur dalam Crafting the Archipelago


Suasana pembukaan pameran Crafting the Archipelago. Foto Bentara Budaya Bali.

Dari Bali, karya para arstitek ini menjadi bagian dari keberagaman arsitektur Nusantara.

Pada 9-17 Februari, Bentara Budaya Bali (BBB) menghadirkan karya-karya arsitek ternama Bali Popo Danes dan para alumni Popo Danes Architect, termasuk Casa Studio, Dimensi Design Studio, Epic Artelier, Herry Palguna, Iwaji Studio, Jeanne Elisabeth, Kusa Architect, dan lain-lain.

I Gede Wiratha, seorang arsitek wirausahawan, membuka pameran ini pada Sabtu, 9 Februari 2019 lalu. Program ini terselenggara atas kerja sama Ikatan Arsitek Indonesia, Popo Danes Architect, Danes Art Veranda, Ikatan Arsitek Indonesia- Bali dan Bentara Budaya Bali.

Pameran menghadirkan pula kreasi-kreasi arsitektur peraih IAI Awards 2018 dan karya-karya dari Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Bali yang belum lama ini dihadirkan dalam pameran Serasi #2 di Denpasar.

Ini bukan kali pertama BBB mempresentasikan program terkait dunia arsitektur. Memaknai peresmiannya pada tahun 2009, BBB mengetengahkan pameran “Festival Bambu” yang tidak saja melibatkan para perupa terkemuka Bali melainkan menghadirkan pula karya arsitektur Popo Danes.

Selain itu, Popo Danes Architect sempat berpameran tunggal di BBB pada tahun 2011, sebuah upaya retrospektif mengedepankan karya-karya awal tahun 1990-an hingga 2011. Program ini ditandai diskusi dan peluncuran buku New Regionalism in Bali Architecture by Popo Danes yang ditulis oleh Imelda Akmal.

Crafting The Archipelago

Bali Architecture Week 2019 kali ini merujuk tematik “Crafting The Archipelago”, dikuratori oleh Danny Wicaksono.

“Acara ini adalah momentum penting. Bukan hanya karena karya-karya yang dihadirkan, tapi karena ini merupakan kesempatan di mana sekian banyak arsitek berkumpul. Untuk saling berbincang, berdiskusi, bertukar gagasan dan strategi yang mudah-mudah dapat membuat ruang hidup kita lebih baik. Dan mungkin membuat Bali lebih baik ke depannya,” ujar Danny.

Pameran bertema “Crafting The Archipelago” ini mencerminkan pula keberagaman. Bukan saja karya-karya arsitektur yang dipamerkan, melainkan juga desain interior dan lukisan.

Semisal Ardhi Ismana. Alumni Popo Danes Architect ini sekarang bekerja di Jakarta di bidang arsitektur, tetapi kali ini ingin mengikutkan lukisan-lukisannya untuk mengenalkan karyanya di Bali.

Tidak ketinggalan Melati Danes dari Melati Danes Space and Style, konsultan desain interior di Bali. Kali ini Melati juga memperkenalkan desain interior yang mungkin modern tetapi masih memegang ciri khas unsur-unsur lokal ke masyarakat yang lebih luas lagi.

Popo Danes selaku inisiator menjelaskan makna di balik tema “Crafting the Archipelago” atau yang dapat diartikan berkreasi di kepulauan. Tema ini, menurut Popo, berangkat dari pengalaman-pengalaman para arsitek peseeta pameran ini dalam mengerjakan proyek-proyek yang berhubungan dengan kepariwisataan berbudaya.

Mereka telah melakukan kelana berkarya tidak hanya di Pulau Bali, tetapi juga di pulau-pulau lain di Nusantara, bahkan mancanegara.

“Arsitek-arsitek yang telah tumbuh di Bali ini membuktikan bahwa mereka mampu menjadi arsitek untuk arsitektur bertemakan kepulauan dengan budaya lokal tersirat di setiap desainnya,“ ungkap Popo.

Ia juga ingin memperkenalkan mekanisme kerja arsitek dan membuka kolaborasi yang sehat dengan para alumninya serta generasi selanjutnya.

Dengan pengalamannya yang sudah mendesain tidak saja di Bali, Popo Danes melihat formula-formula kearsitekturan ini cenderung datang dari Bali. Ia mengungkapkan bahwa “Crafting The Archipelago” tidak bermaksud mengklaim aristektur kepulauan, tetapi menceritakan bagaimana arsitek berbasis di Bali bisa membantu dan memberikan kontribusi desain.

“Saya berharap Bali Architecture Week dapat menjadi jembatan untuk generasi penerus untuk mengenal lebih banyak lagi hal-hal yang sudah pernah terjadi sebelumnya, terutama di Bali. Menjadi referensi yang baik kepada arsitek-arsitek generasi selanjutnya, serta membangun ruang apresiasi terhadap dunia arsitektur yang merupakan bagian penting dalam mengembangkan suatu lingkungan hidup yang ramah dengan sekitarnya,” ungkap Popo Danes.

Alumni Popo Danes Architect yang terlibat dalam pameran kali ini juga melihat pentingnya kehadiran Danny Wicaksono selaku kurator. Sebagaimana diungkapkan Pradhana Pande dari Epic Artelier, ini merupakan kesempatan yang baik untuk mempromosikan diri dan diharapkan program serupa ini dapat terus berlanjut.

Sedangkan, Kadek Hasta dari SHL Asia dan rekannya, Jung Yat, berpendapat bahwa menerapkan kurasi itu sangat penting dalam sebuah pameran, mencerminkan pameran tersebut tidaklah “tidak main-main” dan sekaligus menjadi suatu penghargaan tersendiri.

Adapun Ben Sarasvati dari Kusa Architect melihat pameran arsitektur adalah hal yang ditunggu-tunggu dan berharap agar ke depannya hal ini turut membangun semangat berkarya, serta Bali Architecture Week bisa menjadi titik di kancah nasional.

Popo Danes (tengah) saat berbicara dalam diskusi Crafting the Archipelago. Foto Bentara Budaya Bali.

Diskusi

Sehari setelah pembukaan, penyelenggara juga melaksanakan diskusi bertema sama.

Tampil sebagai narasumber yakni arsitek Popo Danes, budayawan Putu Fajar Arcana, serta arsitek Lanang Wiantara dan arsitek Herry Palguna, keduanya merupakan alumni Popo Danes Architect. Dialog dipandu oleh arsitek Ketut Rana Wiarcha, yang juga Wakil Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia.

Selain membincangkan perihal tematik “Crafting The Archipelago” yang tecermin dalam karya-karya para peserta pameran, para narasumber juga berbagi pandangannya perihal peran arsitek untuk membangun kota dan lingkungan yang selaras kearifan lokal atau nilai-nilai filosofi dan kultural setempat.

Arsitek Lanang Wiantara dan Herry Palguna berbagi pengalaman mereka sewaktu bekerja bersama Popo Danes Architect, berikut bagaimana upaya mereka sebagai arsitek melakukan adaptasi, pendekatan, serta merespon berbagai situasi di lapangan. Misalnya dalam menerapkan rancang desain yang selaras dengan konsep Tri Hita Karana sehingga menghasilkan arsitektur tepat guna dan tepat makna.

Lanang Wiantara merupakan arsitek yang melakukan konservasi bangunan Pura dan Puri. Konservasi Puri Ageng Blahbatuh meraih penghargaan Adhi Prajana Nugraha IAI Bali Award tahun 2016 untuk kategori Konservasi.

Ia merancang kembali keadaan Puri Ageng Blahbatuh seperti semula, dengan tetap menerapkan berbagai ritual di dalamnya, tetapi kemudian memberinya peran baru dalam masyarakat modern.

Popo Danes, yang telah meraih berbagai penghargaan dari dalam dan luar negeri, mengungkapkan pula bahwa sebagai seorang arsitek harus memiliki sensitivitas terhadap lingkungan dan berupaya memahami filosofi tradisi setempat di mana proyek itu dikerjakan.

“Nilai tradisional dalam sebuah arsitektur bukan saja soal desainnya, tapi juga filosofi di balik itu. Misalnya saja, saya belajar perihal arsitektur Bali, yang mana karakteristik bangunannya ternyata berangkat dari pengalaman hidup masyarakat setempat dalam merespon situasi lingkungannya,” ujar peraih IAI Awards Kategori Pelestarian pada 2018 ini.

Hal penting yang mengemuka dalam dialog adalah esensi arsitektur Bali yang sesungguhnya dapat dibawa ke kancah global, sebentuk adaptasi kearifan lokal setempat yang diterapkan untuk rancang desain arsitektur.

Pola-pola perancangan Popo Danes tak hanya merefleksikan proses akulturasi yang terjadi pada masyarakat Bali, namun secara esensial tersiratkan pula tahapan penemuan diri sebagai arsitek mumpuni. Dengan kata lain, seraya terus menerus mengajukan pemertanyaan pada diri dan lingkungannya, Popo Danes terbukti turut memberikan sumbangan pemikiran serta inspirasi dalam upaya menjaga karakter Bali sewaktu menyikapi kekinian.

Karya-karya Popo Danes juga dinilai kuasa menyelaraskan antara capaian estetik dan fungsinya secara keseluruhan. Tidak heran bila ia berupaya untuk menjadikan rancangannya tidak hanya tepat guna, namun juga tepat makna karena merangkum keunikan dan acuan filosofis dari bangunan dimaksud. Terangkum di dalamnya keelokan, kemolekan serta keunikan.

Putu Fajar Arcana menilai program Bali Architecture Week 2019 ini menyajikan interpretasi kontemporer terhadap apa yang disebut sebagai bioklimatik, sebuah upaya adaptasi terhadap iklim. Sesungguhnya, prinsip-prinsip dasar arstitektur tradisional (untuk membedakan dengan arstitektur kontemporer), sudah sejak awal mengacu kepada bioklimatik.

Iklim tropis yang membentang di negara-negara Asia Tenggara pada umumnya terpengaruh oleh curah hujan, kelembaban udara, radiasi matahari, suhu udara, dan kecepatan angin. Unsur-unsur inilah yang menjadi elemen penting bagi suatu wilayah sehingga disebut beriklim tropis.

Menurut Fajar realitas itu secara tradisional disikapi dengan konsep Tri Angga (nista, madya, dan utama). Para arsitek yang terlibat dalam pameran ini boleh dibilang menaruh rasa hormat yang demikian besar terhadap apa yang diwariskan oleh masyarakat tradisional.

“Mereka sebagian besar berangkat dari riset terhadap lingkungan, baik itu menyangkut kondisi alam, maupun kondisi sosial dan kultural di sekitarnya,” kata Fajar.

“Pola kerja semacam ini memungkinkan saya untuk menyebut mereka sebagai kelompok arsitek dan desainer yang bekerja berlandaskan green cultural architecture, para arsitek yang selalu berangkat dari realitas lingkungan kebudayaan, di mana mereka mengembangkan sikap bersahabat terhadap keindahan dan keselarasan,“ ungkap Fajar. [b]

The post Menyajikan Keberagaman Arsitektur dalam Crafting the Archipelago appeared first on BaleBengong.

Mengebiri Demokrasi demi Pariwisata Massal Bali


Pariwisata Bali akan makin dikembangkan untuk bersaing dengan Malaysia dan Singapura.

Ambisi itu bisa terlihat dari pemetaan program kerja Gubernur Bali periode 2018-2023 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali. Untuk itu tatanan hukum baik nasional maupun daerah yang mendukung dan memperkuat investasi di seluruh pulau Bali akan diperkuat.

Hal itu sesuai jargon Gubernur Bali saat ini, “One island, one management, one commando.” Hal ini didukung dengan gencarnya pembangunan infrastruktur dan industri yang difokuskan pada jaringan transportasi berupa jalan, bandara di Buleleng dan Pelabuhan Amed.

Pembangunan jaringan transportasi ini memerlukan tambahan energi, telekomunikasi, sumber daya air dan prasarana lingkungan yakni pembangunan PLTU di 3 titik yakni Bali timur, Celukan Bawang dan Nusa Penida. Akibatnya, alih fungsi kawasan pesisir pantai menjadi lahan privatisasi bagi para investor akan terus terjadi. Begitu pula reklamasi Pelindo dan Teluk Benoa yang masih terus dilakukan hingga saat ini.

Hilangnya Budaya Agraris

Seiring alih fungsi pesisir, terjadi pula hal serupa di darat. Budaya agraris yang melestarikan tanah pertanian dan perkebunan serta sistem irigasinya kian terancam.

Padahal budaya inilah yang memikat wisatawan baik nasional maupun mancanegara untuk datang ke Bali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2016 luas tanah di Bali sejumlah 563.666 hektar. Seluas 210.175 hektar difungsikan untuk pembangunan infrastruktur, rumah, hotel, vila, penginapan restoran dan pembangunan lainnya di luar pertanian.

Hal ini menunjukkan bahwa 37 persen tanah di Bali tidak lagi berfungsi sebagai tanah pertanian.

Di sisi lain, pembangunan pariwisata massal Bali yang sangat gencar berbanding terbalik dengan penegakkan Hak Asasi Manusia. Pariwisata massal memang membawa pemasukan besar, tetapi apakah pariwisata tersebut tidak menimbulkan kerusakan yang sangat besar juga?

Liberalisasi izin untuk akomodasi berimplikasi pada Bali kelebihan kamar hotel hingga 98.000, ditambah krisis air akibat pembangunan, privatisasi lahan pesisir serta beralih fungsinya lahan 1.000 ha per tahun untuk kebutuhan pembangunan pariwisata. Itu belum termasuk tanah yang akan dialihfungsikan untuk pembangunan infrastruktur baik Pembangkit Listrik dan jaringan transportasi.

Kebutuhan listrik Bali tahun 2016 dipasok dari berbagai pembangkit listrik dan kabel listrik dari Jawa yang sudah ada yaitu PLTU CB tahap 1 sebesar 380 MW, kabel listrik dari Jawa bawah laut sebesar 340 MW, PLTG Pesanggaran 187 MW, PLTG Gilimanuk 130 MW, PLTD Pesanggaran 100 MW, PLTG Pemaron 80 MW, PLTD BOT 45 MW, PLTS kubu 1 MW, PLTS Bangli 1 MW dan PLTM Buleleng 1,4 MW.

Jumlah kemampuan daya pasokan listrik mencapai 1.263 MW dengan beban puncak 811 MW, sehingga pasokan listrik di Bali dapat dikatakan masih surplus 452 MW.

Namun, masyarakat terdampak tidak dilibatkan dalam partisipasi mendapatkan informasi yang utuh, mengawal, memberi masukan, terlibat secara penuh dalam pembentukan Revisi Perda RTRW hingga penyusunan amdal. Walaupun secara hukum partisipasi masyarakat menjadi salah satu factor yang wajib dipenuhi dalam mendorong lahirnya suatu kebijakan maupun perizinan.

Hal ini sebagai cerminan adanya dugaan indikasi korupsi yang masih marak terjadi khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan pariwisata masal. Sebagai destinasi wisata dunia Bali sudah seharusnya memiliki sumber daya energi terbarukan agar tetap menjaga kelestarian alam dan lingkungan agar sejalan dengan motto pemerintah Provinsi Bali “Bali Clean and Green” yang dicanangkan oleh Gubernur Bali.

Nasib Buruh

Alih fungsi lahan berimplikasi pada alih fungsi lapangan pekerjaan, masyarakat Bali yang awalnya sebagai petani dan pekebun beralih menjadi buruh. Apabila dilihat dari jumlah devisa yang disumbangkan Bali melalui sektorpPariwisatanya yakni Rp 47 triliun, tentu buruh seharusnya dapat hidup sejahtera.

Nyatanya, dalam data pendampingan kasus ketenagakerjaan, YLBHI-LBH selama ini menemukan ada bentuk-bentuk perlakuan tidak manusiawi.

Pertama, pemberian upah minimum kepada buruh yang telah mengabdikan hidupnya bertahun-tahun di perusahaan. Kedua, sistem buruh kontrak dan outsourcing pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya menjadi buruh tetap. Ketiga, beban berlebih pada buruh perempuan yang sedang hamil sehingga mengalami keguguran.

Keempat, upah pekerja yang tidak dibayar. Kelima, Pemutusan Hubungan Kerja sewenang-wenang. Keenam, minimnya pengawas di Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Provinsi Bali yang hanya berjumlah 9 orang.

Menurut Akademisi Hukum, Wiryawan upah minimum sebenarnya sebagai jaring pengaman terendah yang ditujukan bagi ibu-ibu yang membantu suami mencari nafkah, upah bagi pekerja yang tidak memiliki skill. Upah minimum dikorelasi untuk memenuhi kehidupan minimum, bukan memenuhi kebutuhan hidup layak apalagi berkeadilan.

Wiryawan menambahkan pemotongan upah bagi buruh outsourcing merupakan pelanggaran HAM dan termasuk perdagangan orang dikarenakan upah tidak boleh dipotong dengan alasan apapun. Pola-pola perdagangan orang juga berlaku bagi pekerja buruh kontrak pada sector-sektor pekerjaan yang seharusnya tidak boleh dikontrak.

Hal ini sebagai bentuk upaya perusahaan untuk berkilah dari kewajiban membayar pesangon buruh apabila terjadi PHK. Perusahaan hanya mengambil manfaat sebesar-besarnya dari buruh tanpa melihat kesejahteraan buruhnya dengan menggunakan pola relasi kuasa yang timpang.

Pemberangusan Demo(krasi)

Di awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, janji penegakan hak asasi manusia sempat melambungkan harapan masyarakat Indonesia akan hadirnya negara baru yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Lalu, bagaimana faktanya?

Kemunduran demokrasi terus berlangsung. Penegakan hukum dan hak asasi manusia terus kalah dan diabaikan. Hukum hanya dijadikan alat politik dan kekuasaan.

Fenomena rule by law yang tersaji bukan rule of law.

Negara yang mestinya tampil sebagai pemegang tanggungjawab penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia justru acapkali melakukan pembiaran dan bahkan menjadi pelaku pelanggaran HAM yang terjadi. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak sipil politik, hak ekonomi sosial dan budaya serta hak atas pembangunan dan lingkungan hidup yang sehat semakin terpinggirkan.

Pelibatan masyarakat dalam bentuk partisipasi diindahkan hanya untuk ambisi membangun infrastruktur yang menompang laju pariwisata. Konflik vertikal acap kali digunakan dengan membenturkan masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Bali sebagai tempat perhelatan Bali Democracy Forum nyatanya tidak memberikan ruang bagi tumbuhnya demokrasi.

Masyarakat Bali yang ingin menyuarakan aspirasinya diintimidasi dengan dalil akan mengancam laju pariwisata bahkan merusak citra Bali sebagai pulau yang damai. Alat-alat Negara juga tidak jarang digunakan seperti Polisi dan TNI untuk melakukan intimidasi terhadap masyarakat sipil yang menolak program pemerintah.

Pada penghujung tahun 2018 Bali sebagai tuan rumah perhelatan Annual Meetings – World Bank Group 2018, forum pertemuan terbesar di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan di tingkat global yang mempertemukan pihak pemerintah dari 189 negara dengan pihak non pemerintah yang menguasai sektor keuangan dan ekonomi dunia mendapat penolakkan dari masyarakat sipil di Bali.

Menyikapi hal ini, pemerintah melalui Polda Bali justru melarang seluruh kegiatan yang akan dilangsungkan bertepatan dengan pelaksanaan Annual Meeting bahkan pembubaran secara paksa juga terjadi.

Pembangunan infrastruktur yang telah jelas diatur melalui RTRW, mengabaikan masyarakat terdampak dengan tidak melibatkan dalam proses pembuatan AMDAL sehingga masyarakat terdampak tidak memahami pembangunan apa yang akan dibangun oleh pemerintah, dampaknya hingga bagaimana bagaimana solusi ketika dampak negatif mengancam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya mereka.

Maka sesungguhnya Bali hari ini bukanlah pulau yang mencerminkan demokrasi, melainkan hanya tempat untuk mempertontonan begitu masifnya pelanggaran HAM yang terjadi. [b]

The post Mengebiri Demokrasi demi Pariwisata Massal Bali appeared first on BaleBengong.