Tag Archives: Sosial Budaya

Mengebiri Demokrasi demi Pariwisata Massal Bali


Pariwisata Bali akan makin dikembangkan untuk bersaing dengan Malaysia dan Singapura.

Ambisi itu bisa terlihat dari pemetaan program kerja Gubernur Bali periode 2018-2023 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali. Untuk itu tatanan hukum baik nasional maupun daerah yang mendukung dan memperkuat investasi di seluruh pulau Bali akan diperkuat.

Hal itu sesuai jargon Gubernur Bali saat ini, “One island, one management, one commando.” Hal ini didukung dengan gencarnya pembangunan infrastruktur dan industri yang difokuskan pada jaringan transportasi berupa jalan, bandara di Buleleng dan Pelabuhan Amed.

Pembangunan jaringan transportasi ini memerlukan tambahan energi, telekomunikasi, sumber daya air dan prasarana lingkungan yakni pembangunan PLTU di 3 titik yakni Bali timur, Celukan Bawang dan Nusa Penida. Akibatnya, alih fungsi kawasan pesisir pantai menjadi lahan privatisasi bagi para investor akan terus terjadi. Begitu pula reklamasi Pelindo dan Teluk Benoa yang masih terus dilakukan hingga saat ini.

Hilangnya Budaya Agraris

Seiring alih fungsi pesisir, terjadi pula hal serupa di darat. Budaya agraris yang melestarikan tanah pertanian dan perkebunan serta sistem irigasinya kian terancam.

Padahal budaya inilah yang memikat wisatawan baik nasional maupun mancanegara untuk datang ke Bali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2016 luas tanah di Bali sejumlah 563.666 hektar. Seluas 210.175 hektar difungsikan untuk pembangunan infrastruktur, rumah, hotel, vila, penginapan restoran dan pembangunan lainnya di luar pertanian.

Hal ini menunjukkan bahwa 37 persen tanah di Bali tidak lagi berfungsi sebagai tanah pertanian.

Di sisi lain, pembangunan pariwisata massal Bali yang sangat gencar berbanding terbalik dengan penegakkan Hak Asasi Manusia. Pariwisata massal memang membawa pemasukan besar, tetapi apakah pariwisata tersebut tidak menimbulkan kerusakan yang sangat besar juga?

Liberalisasi izin untuk akomodasi berimplikasi pada Bali kelebihan kamar hotel hingga 98.000, ditambah krisis air akibat pembangunan, privatisasi lahan pesisir serta beralih fungsinya lahan 1.000 ha per tahun untuk kebutuhan pembangunan pariwisata. Itu belum termasuk tanah yang akan dialihfungsikan untuk pembangunan infrastruktur baik Pembangkit Listrik dan jaringan transportasi.

Kebutuhan listrik Bali tahun 2016 dipasok dari berbagai pembangkit listrik dan kabel listrik dari Jawa yang sudah ada yaitu PLTU CB tahap 1 sebesar 380 MW, kabel listrik dari Jawa bawah laut sebesar 340 MW, PLTG Pesanggaran 187 MW, PLTG Gilimanuk 130 MW, PLTD Pesanggaran 100 MW, PLTG Pemaron 80 MW, PLTD BOT 45 MW, PLTS kubu 1 MW, PLTS Bangli 1 MW dan PLTM Buleleng 1,4 MW.

Jumlah kemampuan daya pasokan listrik mencapai 1.263 MW dengan beban puncak 811 MW, sehingga pasokan listrik di Bali dapat dikatakan masih surplus 452 MW.

Namun, masyarakat terdampak tidak dilibatkan dalam partisipasi mendapatkan informasi yang utuh, mengawal, memberi masukan, terlibat secara penuh dalam pembentukan Revisi Perda RTRW hingga penyusunan amdal. Walaupun secara hukum partisipasi masyarakat menjadi salah satu factor yang wajib dipenuhi dalam mendorong lahirnya suatu kebijakan maupun perizinan.

Hal ini sebagai cerminan adanya dugaan indikasi korupsi yang masih marak terjadi khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan pariwisata masal. Sebagai destinasi wisata dunia Bali sudah seharusnya memiliki sumber daya energi terbarukan agar tetap menjaga kelestarian alam dan lingkungan agar sejalan dengan motto pemerintah Provinsi Bali “Bali Clean and Green” yang dicanangkan oleh Gubernur Bali.

Nasib Buruh

Alih fungsi lahan berimplikasi pada alih fungsi lapangan pekerjaan, masyarakat Bali yang awalnya sebagai petani dan pekebun beralih menjadi buruh. Apabila dilihat dari jumlah devisa yang disumbangkan Bali melalui sektorpPariwisatanya yakni Rp 47 triliun, tentu buruh seharusnya dapat hidup sejahtera.

Nyatanya, dalam data pendampingan kasus ketenagakerjaan, YLBHI-LBH selama ini menemukan ada bentuk-bentuk perlakuan tidak manusiawi.

Pertama, pemberian upah minimum kepada buruh yang telah mengabdikan hidupnya bertahun-tahun di perusahaan. Kedua, sistem buruh kontrak dan outsourcing pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya menjadi buruh tetap. Ketiga, beban berlebih pada buruh perempuan yang sedang hamil sehingga mengalami keguguran.

Keempat, upah pekerja yang tidak dibayar. Kelima, Pemutusan Hubungan Kerja sewenang-wenang. Keenam, minimnya pengawas di Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Provinsi Bali yang hanya berjumlah 9 orang.

Menurut Akademisi Hukum, Wiryawan upah minimum sebenarnya sebagai jaring pengaman terendah yang ditujukan bagi ibu-ibu yang membantu suami mencari nafkah, upah bagi pekerja yang tidak memiliki skill. Upah minimum dikorelasi untuk memenuhi kehidupan minimum, bukan memenuhi kebutuhan hidup layak apalagi berkeadilan.

Wiryawan menambahkan pemotongan upah bagi buruh outsourcing merupakan pelanggaran HAM dan termasuk perdagangan orang dikarenakan upah tidak boleh dipotong dengan alasan apapun. Pola-pola perdagangan orang juga berlaku bagi pekerja buruh kontrak pada sector-sektor pekerjaan yang seharusnya tidak boleh dikontrak.

Hal ini sebagai bentuk upaya perusahaan untuk berkilah dari kewajiban membayar pesangon buruh apabila terjadi PHK. Perusahaan hanya mengambil manfaat sebesar-besarnya dari buruh tanpa melihat kesejahteraan buruhnya dengan menggunakan pola relasi kuasa yang timpang.

Pemberangusan Demo(krasi)

Di awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, janji penegakan hak asasi manusia sempat melambungkan harapan masyarakat Indonesia akan hadirnya negara baru yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Lalu, bagaimana faktanya?

Kemunduran demokrasi terus berlangsung. Penegakan hukum dan hak asasi manusia terus kalah dan diabaikan. Hukum hanya dijadikan alat politik dan kekuasaan.

Fenomena rule by law yang tersaji bukan rule of law.

Negara yang mestinya tampil sebagai pemegang tanggungjawab penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia justru acapkali melakukan pembiaran dan bahkan menjadi pelaku pelanggaran HAM yang terjadi. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak sipil politik, hak ekonomi sosial dan budaya serta hak atas pembangunan dan lingkungan hidup yang sehat semakin terpinggirkan.

Pelibatan masyarakat dalam bentuk partisipasi diindahkan hanya untuk ambisi membangun infrastruktur yang menompang laju pariwisata. Konflik vertikal acap kali digunakan dengan membenturkan masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Bali sebagai tempat perhelatan Bali Democracy Forum nyatanya tidak memberikan ruang bagi tumbuhnya demokrasi.

Masyarakat Bali yang ingin menyuarakan aspirasinya diintimidasi dengan dalil akan mengancam laju pariwisata bahkan merusak citra Bali sebagai pulau yang damai. Alat-alat Negara juga tidak jarang digunakan seperti Polisi dan TNI untuk melakukan intimidasi terhadap masyarakat sipil yang menolak program pemerintah.

Pada penghujung tahun 2018 Bali sebagai tuan rumah perhelatan Annual Meetings – World Bank Group 2018, forum pertemuan terbesar di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan di tingkat global yang mempertemukan pihak pemerintah dari 189 negara dengan pihak non pemerintah yang menguasai sektor keuangan dan ekonomi dunia mendapat penolakkan dari masyarakat sipil di Bali.

Menyikapi hal ini, pemerintah melalui Polda Bali justru melarang seluruh kegiatan yang akan dilangsungkan bertepatan dengan pelaksanaan Annual Meeting bahkan pembubaran secara paksa juga terjadi.

Pembangunan infrastruktur yang telah jelas diatur melalui RTRW, mengabaikan masyarakat terdampak dengan tidak melibatkan dalam proses pembuatan AMDAL sehingga masyarakat terdampak tidak memahami pembangunan apa yang akan dibangun oleh pemerintah, dampaknya hingga bagaimana bagaimana solusi ketika dampak negatif mengancam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya mereka.

Maka sesungguhnya Bali hari ini bukanlah pulau yang mencerminkan demokrasi, melainkan hanya tempat untuk mempertontonan begitu masifnya pelanggaran HAM yang terjadi. [b]

The post Mengebiri Demokrasi demi Pariwisata Massal Bali appeared first on BaleBengong.

Sudah Kenal, Sekarang Waktunya Sayang-Sayangan

Skena seni ruang publik berkembang secara khas di Bali.

Kehadiran komunitas-komunitas, seniman-seniman independen maupun entitas bisnis ikut meramaikan skena ini. Tembok-tembok di kota-kota administratif dan pariwisata, untuk tidak menyebut Bali secara keseluruhan, kini dihiasi oleh karya-karya mereka.

Ada doodle, grafiti, hingga karya-karya yang idealis. Ruang-ruang komersil (kafe, villa, dll) juga ikut membuka tembok mereka untuk digambari.

Perkembangan ini membuka kesempatan bagi skena seni ruang publik untuk diterima dan diapresiasi secara lebih luas. Publik yang tinggal atau sekadar mampir di Bali bisa ikut menikmati karya-karya mereka.

Namun, karya-karya tersebut masih terbatas pada tembok-tembok yang strategis—dekat dengan jalan utama atau tempat-tempat dengan kuantitas turis yang masif. Akibatnya, seni ini justru sedikit berjarak dengan masyarakat lokal.

Untuk menjembatani jarak ini, pada 2018, lahirlah Rurung Gallery.

Rurung adalah kata dalam bahasa Bali yang berarti jalan. Dia lahir atas inisiatif Wayan Subudi, Dewa Juana, Gusde Bima serta dukungan alumni muralis Mural Pasca Panen 1.

Rurung Gallery dimaksudkan sebagai gerakan untuk membawa seniman ruang publik dan karya mereka ke jalan, khususnya mengerucut ke gang-gang kecil yang luput dari sentuhan para seniman jalanan.

Pemilihan ruang ini membuka kesempatan yang lebih intim bagi para seniman yang terlibat untuk berinteraksi dengan masyarakat setempat. Jalan ini juga diambil untuk mengenalkan kembali seni mural kepada anak-anak yang tinggal di sekitar gang tersebut.

Pada setiap serinya, Rurung mengajak lebih banyak teman seniman untuk terlibat sesuai dengan besar tembok yang tersedia. Dengan konsep street jamming, siapa saja boleh ikut berkolaborasi. Seniman undangan dan tidak lupa para seniman juga mengajak anak-anak di sekitaran gang untuk ikut menggambar bersama.

Bekerja sama dengan CushCush Gallery, Rurung Gallery sudah menggenapi tiga aktivitas di tiga gang berbeda. Berawal di 15-16 September 2018, dengan mengajak setidaknya 10 seniman, Rurung Gallery melakukan street jamming pertama mereka di Pasar Kumbasari, Jalan Sulawesi.

Street jamming kedua diadakan seminggu sesudahnya di gang Rajawali, Jl. Teuku Umar. Rurung Gallery #3 memboyong para seniman dan karya mereka ke gang Berlian, Sanglah.

Proses negosiasi ruang dengan para pemilik tembok dan lingkungan sekitar menjadi salah satu hal menarik dalam setiap aktivitas Rurung. Masing-masing seniman, dengan gaya berkaryanya masing-masing, ditantang untuk mengikuti dos and don’ts yang secara lisan disampaikan kepada mereka.

Manajemen ruang berupa pembagian tembok bagi para seniman, juga pemberian ruang untuk anak-anak atau siapa saja yang ingin terlibat menjadi hal lain yang juga menarik.

Kolektivitas kerja antar-seniman dalam skena seni ruang publik bukan hal yang baru. Rurung Gallery, dengan proses negosiasi dan manajemen ruang yang mereka lakukan, membuat masyarakat setempat turut hadir dalam kolektivitas tersebut.

Orang-orang yang kebetulan melintas mungkin saja mengira mereka ngayah untuk memperindah gang-gang tersebut. Hal itu justru menjadikan aktivitas Rurung punya aroma yang khas.

Rurung #1, #2, #3 sudah berjalan. Kopi-kopi dari seduhan bapak-ibu warga setempat sudah habis bareng sama candaan-candaan receh. Ya, mungkin aja ada seniman yang dapat kenalan baru dan tukar nomor hape atau foto selfie bareng.

Foto mural-mural baru juga sudah tersebar di medsos (@rurunggallery), tanda Rurung Gallery siap dengan seri-seri berikutnya. Nah, kalau kamu? Sudah siap buat kenalan, belum? Kalau gak mau lanjut sayang-sayangan ya gak papa, tapi tolong kasih kabar! [b]

Teks: Sidhi Vhisatya

The post Sudah Kenal, Sekarang Waktunya Sayang-Sayangan appeared first on BaleBengong.

#HearMeToo: Dukungan Bagi Korban Kekerasan Seksual

Ajakan tanda tangan dukungan kampanye penghapusan kekerasan berasis gender dan seksualitas. Foto Marian Kevin dan Benediktus/16 FF Bali.

Kampanye penghapusan kekerasan berbasis gender dan seksualitas sudah dimulai.

Enam Belas Film Festival Bali mengadakan kampanye sosial di Car Free Day, Lapangan Puputan Renon, Denpasar pada Minggu, 25 November 2018 lalu. Kampanye ini sebagai dukungan terhadap gerakan global penghapusan kekerasan berbasis gender dan seksualitas.

Kegiatan ini diisi dengan pameran poster, pengumpulan tanda tangan serta cap tangan dari masyarakat Bali yang mengikuti Car Free Day di Lapangan Puputan Renon, Denpasar.

Panitia Enam Belas Film Festival Bali juga mengadakan eskperimen sosial duntuk mengajak masyarakat agar mendengar, mengenal, dan berpihak kepada korban guna menghapus kasus kekerasan berbasis gender dan seksualitas di Indonesia.

Kegiatan ini diadakan menjelang acara 16 Film Festival Bali yang akan diselenggarakan pada 1-10 Desember di Bali dengan beberapa venue partner. Pembukaan akan diadakan di Uma Seminyak pada Sabtu, 1 Desember petang. Akan ada pemutaran film Posesif karya Edwin yang dilanjutkan dengan Hear Me Too Session.

 

Kampanye penghapusan kekerasan berbasis gender dan seksualitas di Denpasar. Foto Marian Kevin dan Benediktus/16 FF Bali.

Pengalaman Penyintas

Dalam diskusi akan hadir psikiater Rai Wiguna, Ni Putu Candra Dewi Pengacara Publik YLBHI LBH Bali, serta seorang Penyintas Kekerasan dalam Pacaran (KDP) yang akan dimoderatori oleh penyair dan pembaca berita Frischa Awarini.

Sesi ini akan membahas baik dari sisi kesehatan mental maupun hukum juga pengalaman penyintas mengenai permasalahan Abusive Relationship atau KDP. Menurut data Komnas Perempuan, KDP memiliki angka tertinggi dalam kekerasan di ranah personal bagi perempuan.

Acara ini bertepatan dengan kampanye global 16 Days of Activism yang digalangkan oleh The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) mulai 25 November hingga 10 Desember.

Di Indonesia, gerakan ini dikenal sebagai 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan #16HAKTP, kampanye global tahun ini mengusung tagline Hear Me Too yang juga menjadi tagline Enam Belas Film Festival secara Nasional.

Ikuti informasi lebih lanjut mengenai acara Enam Belas Film Festival Bali lewat tana pagar #EnamBelasFFestBali di Instagram! [b]

The post #HearMeToo: Dukungan Bagi Korban Kekerasan Seksual appeared first on BaleBengong.

Wisata Berkelanjutan Terbukti Lebih Menguntungkan

Pohon-pohon di Griya Santrian Sanur tetap dibiarkan seperti sejak sebelum ada hotel. Foto Anton Muhajir.

“Ini gimana, kok masih pakai sedotan plastik?”

Begitu melihat sedotan plastik di segelas jus yang disajikan, Ida Bagus Sidharta Putra langsung memanggil stafnya kembali dan bertanya. “Ngawur sekali. Kita kan sudah ganti sama yang kertas,” ujar pemilik Hotel Griya Santrian, Sanur, Bali itu.

Stafnya segera mengambil dua jus di meja. Sekitar lima menit kemudian dia sudah menyajikan lagi dua gelas jus semangka itu dengan sedotan berbeda.

“Nah, ‘kan cantik kalau begini,” Gus De, panggilan akrabnya, begitu melihat jus di depannya.

Segelas jus semangka merah muda itu kini menggunakan pipet dari kertas berwarna putih biru. Gus De menyeruputnya lalu melanjutkan obrolan. “Problem kita memang konsistensi. Makanya perlu kepemimpinan yang kuat. Paling tidak di Bali ini,” ujarnya pertengahan Oktober lalu.

Gus De tak hanya pemilik Griya Santrian, salah satu hotel perintis di Sanur, Bali. Dia juga Ketua Yayasan Pembangunan Sanur (YPS). Yayasan ini yang menaungi para pelaku pariwisata di Sanur, termasuk Griya Santrian. Selain Griya Santrian, hotel lain dalam grup Santrian adalah Puri Santrian di Semawang dan Royal Santrian di Tanjung Benoa, Badung.

Sebagai pelaku usaha pariwisata, Gus De ingin menunjukkan bahwa pariwisata yang menerapkan konsep keberlanjutan baik dari sisi sosial, budaya, ataupun lingkungan justru lebih menguntungkan. Menggunakan pipet dari bahan ramah lingkungan seperti kertas dibandingkan plastik hanya salah satu contohnya.

Grup Santrian sudah membuktikan. Sejak berdiri 46 tahun lalu, hotel yang berada persis di pinggir Pantai Sanur ini mengedepankan aspek keberlanjutan, termasuk lingkungan. Begitu masuk kawasan hotel ini suasana terasa lebih lapang dan asri. Tidak layaknya hotel-hotel murah (budget hotel) yang makin memenuhi daerah lain di Bali.

“Kami menerapkan konsep dalam koefisien dasar bangunan (rasio bangunan dan tanah), 40 persen. Artinya hanya 40 persen untuk bangunan, 60 persen untuk pendukung,” kata Gus De. Pendukung itu, menurut Gus De, antara lain halaman, taman, kolam, dan lain-lain.

Di hotel terbaru mereka sekaligus yang paling mahal, Royal Santrian, bahkan perbandingan antara bangunan dengan sarana pendukung lebih besar lagi. Dengan luas lahan 3 hektar, jumlah kamar di Royal Santrian hanya 22. “Ini tentunya memberi ruang lebih banyak untuk lingkungan. Misalnya penyerapan air, tetapi juga faktor estetik,” ujarnya.

Suasana hotel terlihat lebih asri dengan pohon-pohon besar berumur puluhan tahun. Sebagian besar adalah pohon yang sudah ada bahkan sebelum hotel berdiri. Umumnya mereka jenis pohon pesisir seperti kelapa dan bakau (Calophyllum inophyllum L.) yang disebut camplung dalam bahasa Bali.

Pohon-pohon besar itu memang sengaja dijaga seperti sebelum ada hotel. Di beberapa bagian hotel, bangunan kamar bahkan mengikuti bentuk pohon. Bukan pohon yang ditebang, tetapi bangunan yang menyesuaikan.

Tiap pohon berisi papan berisi nama masing-masing, seperti kemoning (Murraya paniculata), kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq.), dan lain-lain. Tiap pohon juga berisi informasi dalam bahasa Inggris.

“Kami juga mengajak tamu untuk menanam pohon di hotel kami,” lanjutnya. Dia menunjukkan pohon di halaman berisi tulisan “Planted by Mr. Kristian French & Family. September 2016”.

Warga berlari pagi di Sanur, kawasan pariwisata yang relatif lebih terjaga lingkungannya dibandingkan daerah lain di Bali. Foto Anton Muhajir.

Pentingnya Zonasi

Sanur, yang terkenal dengan wisata pantai dan matahari terbitnya, termasuk perintis pariwisata di Bali. Sejak 1920-an, tempat ini menjadi tujuan pariwisata. Ketika sebagian besar tempat di Bali dipenuhi dengan hotel-hotel murah yang menjulang tinggi, Sanur relatif bisa menjaga.

Dosen Fakultas Pariwisata Universitas Udayana Nyoman Sukma Arida mengatakan Sanur memang lebih berkelanjutan dibandingkan pusat pariwisata lain di Bali, misalnya, Kuta. Selain karena fokus pada pasar penikmat pariwisata matang (manula) juga karena kuatnya peran desa adat. “Sanur juga dikelola dengan prinsip small scale tourism,” kata doktor di bidang kajian ekowisata ini.

Pada umumnya, hotel di Sanur masih berupa pondokan (cottages) dan bungalo dengan bangunan-bangunan kecil dan terpisah. Mereka juga masih membiarkan halaman luas nan asri dengan pohon-pohon perindang.

Salah satu alasan masih relatif terjaganya Sanur ini adalah adanya Peraturan Wali Kota (Perwali) Denpasar nomor 6 tahun 2013 tentang Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Sanur. Secara umum Perwali ini mengatur Sanur dalam tiga zona.

Zona satu berada paling dekat Pantai hingga Jalan Danau Tamblingan, yang bisa disebut sebagai jalan terdekat ke pantai. Sebagai zona inti, zona satu ini mengharuskan hotel yang dibangun maksimal tiga lantai. Salah satu alasannya karena dia berada paling timur di mana matahari terbit sehingga tidak akan menghalangi sinar matahari ke tempat lain di sisi baratnya.

Ukuran kamar di zona satu minimal 30 m persegi. Tiap 100 meter harus ada satu pohon. Karena itu tidak mungkin dijual murah dan jumlahnya massal. “Kita tidak bisa biarkan hotel murah di zona ini dan juga melarang bus besar masuk hotel kawasan ini agar tidak macet,” kata Gus De.

Zona dua di antara Jalan Danau Tamblingan hingga Jalan By Pass Ngurah Rai. Aturannya di zona ini lebih ringan. Misalnya dari bangunan bisa sampai lantai 4. Begitu pula di zona 3 yang umumnya adalah pemukiman.

Selain zonasi, hal penting lain untuk menjaga lingkungan Sanur adalah komitmen untuk menjaga lingkungan hidup, seperti mengelola sampah dan limbah. Karena komitmen itu pula maka Griya Santrian mendapatkan penghargaan Tri Hita Karana (THK) Award dari Yayasan Tri Hita Karana sejak 2000 silam.

Tri Hita Kirana merupakan konsep Bali dalam menjaga keseimbangan dengan tiga hal yaitu Tuhan (parahyangan), manusia (pawongan), dan alam (palemahan). Penghargaan tersebut diberikan tiap tahun oleh Yayasan THK kepada pelaku pariwisata Bali yang dianggap bisa menerapkan konsep THK dalam operasional mereka.

Gus De mengatakan secara tradisi, masyarakat Bali memang memiliki kearifan untuk menjaga lingkungan. Selain konsep THK, beberapa ritual pun bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam, seperti Tumpek Bubuh, perayaan untuk menghormati tumbuh-tumbuhan, dan Nyepi, kegiatan untuk memberikan Bumi rehat selama 24 jam.

Dengan keberhasilannya mempraktikkan pariwisata berkelanjutan, teramsuk menjaga lingkungan, hotel-hotel di Sanur pun justru mendapat keuntungan lebih besar. Dari sisi harga, mereka termasuk mahal. Griya Santrian, misalnya, harga paling murah per malam hampir Rp 2 juta. Royal Santrian bahkan sampai Rp 5,3 juta per malam.

Toh, meskipun harganya lebih mahal, tingkat huniannya relatif stabil, antara 70-80 persen.

Panduan Penerapan

Ketika Bali makin terjebak pada pariwisata massal, yang menekankan pada jumlah dibandingkan mutu turis, penting untuk mengingatkan lagi pentingnya Bali menerapkan pariwisata berkelanjutan. Organisasi non-pemerintah WWF yang selama ini fokus pada pelestarian alam pun memperhatikan hal tersebut.

Sejak 2015, WWF Indonesia meluncurkan platform Signing Blue sebagai panduan untuk praktik pariwisata berkelanjutan, terutama wista bahari. Tak hanya bagi pelaku bisnis tetapi juga turis itu sendiri. Pelaku usaha pariwisata bahari dalam dibedakan menjadi empat yaitu akomodasi, pelaksana jalan-jalan (trip organiser), restoran, dan kapal rekreasi.

Menurut Indarwati Aminuddin, Koordinator Nasional Pariwisata Berkelanjutan WWF Indonesia, Signing Blue diharapkan bisa menjawab sejumlah tantangan pariwisata baharai saat ini. Misalnya konflik lahan, eksploitasi lingkungan, dan marginalisasi warga lokal.

“Tanpa standardisasi pengelolaan pariwisata, kita tidak akan menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan,” kata Indarwati.

Indarwati menambahkan Signing Blue, bukanlah sertifikasi, tetapi dia memberikan penilaian sejauh mana pelaku usaha pariwisata telah menerapkan sejumlah kriteria dalam bisnisnya. Misalnya aspek sosial, ekonomi, ataupun lingkungan. Dalam aspek lingkungan, misalnya, bagaimana pelaku usaha itu memerhatikan jejak ekologis, pengelolaan sampah, dan lain-lain.

Kriteria itu kemudian diukur berdasarkan alat ukur sehingga nantinya pelaku usaha mendapatkan angka tertentu untuk menunjukkan sejauh mana mereka sudah menerapkan kriteria tersebut. Ada lima tingkat dalam penilaian Signing Blue yang disebut dengan Bintang Laut. Bintang laut 1 berarti pengelola usaha itu sudah berkomitmen. Bintang Laut 5 sudah menunjukkan secara nyata upaya konservasi, termasuk misalnya membuat cetak biru dalam kebijakan usahanya.

Saat ini, anggota Signing Blue di Bali baru tujuh perusahaan. Griya Santrian, yang memperoleh Bintang Laut 2, termasuk salah satu di antaranya. Selain itu ada pula The Haven Bali dan Sea Track yang sudah mendapatkan Bintang Laut Tiga bersama The Santa Villa Ubud.

Di seluruh Indonesia saat ini terdapat 104 perusahaan yang ikut Signing Blue. Mereka tersebar di 12 provinsi dengan jumlah paling banyak di Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). “Tidak hanya menyatakan komitmen, mereka juga sudah menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan,” kata Indar.

Menurut Indar jika bisnis tidak dikelola dgn bijaksana, secara perlahan ataupun cepat, ekosistem dan sumber daya alam mengalami penurunan kualitas.

Indar menambahkan, dengan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan, pelaku usaha pariwisata bisa memperoleh manfaat ekonomi. Karena proses berkelanjutan itu sendiri meningkatkan nilai jual pelaku pariwisata. “Saat ini mayoritas usaha pariwisata bergantung dari ekosistem yang sehat, dan di Indonesia, alam telah berbaik hati menyediakan semua yang dibutuhkan,” tambahnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Gus De dan Sukma Arida. “Dengan menaikkan perhatian pada keberlanjutan, kita bisa dapat menaikkan tarif. Itu menaikkan nilai jual. Aspek lingkungan sangat berpengaruh pada nilai jual,” tegas Gus De.

Sukma menambahkan pariwisata berkelanjutan memberi keuntungan lebih besar dalam jangka panjang. “Dalam jangka pendek ia mungkin merugi, tetapi pariwisata berkelanjutan memberikan keuntungan non finansial jauh lebih besar karena meletakkan unsur lingkungan sebagai panduan,” ujarnya. [b]

The post Wisata Berkelanjutan Terbukti Lebih Menguntungkan appeared first on BaleBengong.

Butuh Kreativitas dalam Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Dolanyok.com

Tidak jarang kita melihat balai banjar yang masih kuat dan kokoh dirubuhkan.

Tempat pertemuan warga di Bali itu kemudian dibangun kembali dengan bantuan dana desa, maupun bansos dari Pemerintah, Anggota DPR, dan lainnya. Padahal, secara fungsi, banjar tersebut mungkin sudah bisa memfasilitasi segala kegiatan adat yang sudah biasa dilakukan sejak dahulu.

Namun, tren ini menimbulkan satu pertanyaan: Kenapa bisa terjadi?

Mungkin ada pemikiran lain sehingga harus diratakan dengan tanah dan dibangun kembali dengan yang lebih megah. Misalnya karena banyak duit bantuan diterima banjar sehingga mereka pun membangun sesuatu yang sebenarnya sudah ada dan berfungsi dengan baik.

Dalam melakukan perencanaan penggunaan dana tersebut diperlukan pemikiran lebih bijak dan kreatif. Kepentingan jangka panjang sepertinya lebih penting untuk direncanakan dibandingkan sebatas membuat fasilitas umum yang lebih megah sedangkan secara fungsi fasilitas umum tersebut masih layak untuk digunakan.

Perencanaan dengan manfaat jangka panjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan potensi ekonomi akan membuat banjar atau desa tersebut memiliki pemasukan keuangan yang tujuan akhirnya adalah meringankan beban masyarakat dalam berbagai aspek. Dalam konteks ini banjar ataupun desa seharusnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakatnya secara mandiri (tanpa bantuan pihak luar) dan berkesinambungan dalam jangka panjang.

Mari kita belajar dari Jawa Tengah. Berikut adalah dua contoh perencanaan dan pengelolaan yang menarik untuk kita pelajari yaitu di Desa Banjarrejo, Kabupaten Gerobogan dan Desa Ponggok, Kabupaten Klaten.

Sumber Kompas.

Perencanaan dan pengelolaan yang kreatif akan menimbulkan potensi ekonomi yang tidur. Keberanian untuk mengesampingkan kepentingan-kepentingan lain juga salah satu kunci keberhasilannya. Dua desa di jawa tengah tersebut diatas telah berhasil membuat destinasi wisata baru yang pada akhirnya bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat desanya.

Desa Ponggok malah bisa membayarkan premi bulanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk seluruh warganya sehingga kesehatan warganya terjamin. Semoga masyarakat Bali bisa terinspirasi dan bertindak nyata dengan tulisan singkat ini. [b]

The post Butuh Kreativitas dalam Pengelolaan Dana Desa appeared first on BaleBengong.