Tag Archives: Sosial

Warung Subuh, Napas Dusun dalam Semangat Kaum Muda

Para pemuda menyajikan makanan untuk warga

Desa mawa cara tampaknya sudah kembang kempis napasnya di negeri ini.

Banyak desa yang tak berbau khas pedesaan padahal para pemudanya banyak yang bergelar sarjana. Suasana guyub dengan kekuatan gotong royong dan tepa slira seakan luntur dari kultur desa maupun dusunnya. Terutama ketika maraknya teknologi di berbagai bidang mulai mendominasi.

Dusun Purworejo, Desa Metatu, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik. Jika Anda mencari di aplikasi maps, maka akan tahu bahwa dusun ini tak berjarak begitu jauh dari pusat kota.

Sebuah dusun kecil yang terletak di utara Desa Metatu ini masih menyimpan satu napas panjang keguyuban dan persatuan melalui aktivitas para pemuda. Banyak sekali inovasi kegiatan yang ditelurkan para pemuda setiap tahunnya. Salah satunya yaitu Warung Subuh.

Kegiatan ini dirintis pada tahun 2018, meskipun embrio awalnya sudah sejak lama dilakukan ketika ada even besar. Bermula dengan cita-citanya untuk mengabdi kepada dusun, kepala dusun yang bernama Nanang Qosim mulai mengajak para pemuda untuk sebisa-bisanya berdedikasi di lingkungannya.

Para pemuda tengah begadang menyiapkan masakan

Perlahan mulai banyaklah para pemuda untuk turut serta tanpa imbalan maupun janji apapun. Maka, dirintislah Warung Subuh, sebuah konsep yang menggabungkan berbagai nilai baik dalam kehidupan horisontal (sesama manusia) dan vertikal (kepada Tuhan).

Warung Subuh merupakan sebuah wadah bagi para masyarakat untuk turut serta menyisihkan sebagian apa yang mereka punya setiap minggu. Tepatnya setiap subuh di hari Minggu, berlokasi di halaman masjid Al-Ikhlas Dusun Purworejo. Tidak ada batasan maupun kewajiban di dalam partisipasi warga, murni terbuka bagi siapapun yang menyumbang dengan nominal berapapun.

Bahkan, proses memasak dan menyajikan pun dibuka untuk siapapun yang mau memberikan tenaga dan waktunya. Dan alhasil, para pemuda siap begadang semalam untuk menyajikan hasil sumbangsih warga agar bisa dinikmati ketika subuh datang di hari libur.

Adapun menu yang disajikan, sepenuhnya diserahkan kepada kepala dusun, begitu juga dengan list donatur maupun waktu pengumpulan bahan masakan. Hampir setiap minggu tersaji menu yang berbeda, membuat para warga terasa nyaman dan guyub menyambut hari libur.

Konsep ini pun mulai dikembangkan sayapnya, para pemuda dusun memiliki inisiatif untuk lebih mengabdi. Salah satunya yaitu upaya memberikan jasa memasak gratis bagi warga dusun yang memiliki keinginan membuat hajat tetapi terkendala jasa juru masak maupun biaya.

Keberhasilan Warung Subuh yang mampu merekatkan solidaritas sosial para pemuda melahirkan ide-ide sosial lainnya. Di antaranya yaitu mobil pengantar sakit gratis bagi warga dusun yang tengah sakit, dan pengobatan gratis tiap Jumat.

Khusus di bulan Ramadhan ini, Warung Subuh bertransformasi menjadi Warung Ta’jil yang dibuka di depan jalanan masjid Dusun Purworejo untuk semua warga dan musafir.

Serangkaian ide tersebut membuat dusun ini mandiri dan tidak terlalu menunggu respon dari desa maupun kecamatan ketika terjadi sesuatu. Sehingga dusun ini bisa bernapaskan khas pedusunan di tengah desa-desa yang mulai tergerus individualisme ala kota. [b]

The post Warung Subuh, Napas Dusun dalam Semangat Kaum Muda appeared first on BaleBengong.

May Day: Buruh dalam Perbudakan Modern 4.0


Salah satu tuntutan buruh Bali dalam aksi May Day dengan meminta dimasukkannya biaya upacara. Foto Metro Bali.

Apakah revolusi industri 4.0 memberikan solusi atau menambah masalah ketenagakerjaan?

Setiap 1 Mei, buruh seluruh dunia merayakan Hari Buruh Sedunia (May Day). May Day adalah seremonial pekerja dalam menuntut hak kemanusiaannya terhadap tenaga yang sudah diserahkan kepada pemilik modal.

Rasa menuntut hak yang harus diberikan secara layak dan manusiawi inilah yang dapat kita nilai gerakan buruh sebagai gerakan kemanusiaan agar manusia terbebas dari perbudakan atau penghisapan tenaga oleh manusia lainnya. Melihat makna peringatan May Day ini kembali terkuak pertanyaan mengenai tugas pokok gerakan buruh di era sekarang: bagaimana nasib buruh di revolusi industri 4.0?

Kaum Buruh adalah kaum yang kehilangan akses kepemilikannya atas alat produksi. Akibatnya buruh terpaksa menjual tenaga kerjanya kepada pemilik modal untuk ditukarkan dengan upah. Karenanya upah dapat disebut sebagai harga dari tenaga kerja.

Tenaga kerja dalam sistem kapitalisme disamakan dengan komoditas yaitu sejumlah kebutuhan (makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain) yang harus dipenuhi seorang buruh untuk melanjutkan hidupnya.

Era revolusi industri 4.0 melahirkan banyak teknoindustri yaitu industri berbasis sistem kerja komputer. Ini menyebabkan tenaga buruh semakin terekploitasi dengan adanya sistem kerja yang terkomputerisasi.

Perintah pekerjaan tak lagi melalui perantara manajer atau bagian pengembangan sumber daya manusia (SDM) melainkan melalui aplikasi sistem kerja komputer yang dibuat perusahaan. Perusahaan hanya memasukan perintah dalam komputer. Buruh cukup menekan tombol persetujuan perintah di hape atau komputer yang telah disediakan oleh perusahaan.

Hilangnya Perundingan

Akibatnya, jika buruh bekerja tidak sesuai target dari perintah sistem, sistem komputer saat itu langsung memberikan perintah suspend atau PHK saat itu juga. Tidak ada lagi yang namanya buruh mendapat ruang perundingan mengajukan pembelaannya. Hilangnya ruang perundingan sudah merupakan bentuk perampasan kemanusiaan secara sepihak dan dilakukan secara tidak langsung oleh si perusahaan

Konsep kerja melalui komputerisasi juga membentuk suatu hubungan kerja yang fleksibel, tetapi juga menghilangkan nilai kemanusiaan dalam pemberian upahnya. Salah satu hubungan yang terbentuk seperti yang kita lihat sekarang adalah hubungan mitra kerja tapi cita rasa pekerja lepas (freelance).

Padahal, seperti kita tahu bahwasanya hubungan freelance lebih menekankan kepada capaian target ketimbang waktu kerja (dalam hubungan perburuhan). Yang membedakan adalah adanya pembagian keuntungan (profit sharing) dalam hubungan mitra kerja yang tidak ada dalam hubungan freelance.

Konsep profit sharing ini pun ukurannya bias dan hanya diberikan pada persepektif perusahaan. Tidak ada juga ruang perundingan oleh perusahaan kepada mitra kerjanya dalam menentukan nilai profit sharing yang memenuhi standar nilai kemanusiaan kepada si mitra kerjanya

Modernisasi sistem kerja dalam Revolusi Industri 4.0 telah menghilangkan konsep perundingan yang wajib dilakukan pemilik modal dengan buruh. Hal ini menyebabkan semakin mundurnya pemenuhan nilai-nilai kemanusiaan dalam hubungan ketenagakerjaan.

Maka, sebenarnya salah jika perbudakan sudah menghilang seiring canggihnya teknologi. Malahan, perbudakan itu sendiri juga ikut mengalami modernisasi yang menghilangkan atau mengalihkan tanggungjawab kemanusiaan yang seharusnya wajib diberikan perusahaan. Tanggung jawab itu justru ada pada sistem komputer.

Akibatnya revolusi industri 4.0 yang sering digaungkan pemerintah saat ini secara tidak langsung juga merupakan bentuk penggaungan juga terhadap perbudakan modern atau bisa kita sebut itu sebagai perbudakan modern 4.0.

The post May Day: Buruh dalam Perbudakan Modern 4.0 appeared first on BaleBengong.

Sexy Killers, Ketika Sumber Energi menjadi Pembunuh Keji


Sumber: WatchDoc

Semua berawal dari ledakan dari dalam tanah. Bum!!

Layar memerlihatkan ledakan di lokasi tambang. Tanah membubung tinggi lalu meninggalkan debu beterbangan. Kendaraan pengeruk dan truk-truk besar hilir mudik mengangkut hasil ledakan: batu bara.

Dari Kalimantan, puluhan ribu ton batu bara mengalir terutama ke Jawa dan Bali, dua pulau paling rakus mengonsumsi energi. Mereka melewati jalur sungai, laut, sebelum tiba di lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan batu bara sebagai sumber energi.

Sepanjang itulah, sumber energi bumi bernama batu bara itu membawa bencana. Dari hulu hingga hilir. Sexy Killers, film dokumenter terbaru rumah produksi WatchDoc dengan apik menarasikan bagaimana sumber energi itu menjadi pembunuh bagi warganya sendiri, terutama kelompok miskin dan pedesaan.

WatchDoc meluncurkan dokumenter sepanjang 88 menit ini pada Jumat (5/4/2019) lalu. Pada hari itu juga, berbagai komunitas di lebih dari 10 kota menggelar nonton bareng: Semarang, Samarinda, Surabaya, Kupang, Makassar, dan seterusnya.

Hampir seminggu berlalu, setidaknya sudah 252 lokasi menggelar nobar dokumenter Sexy Killers. Mereka terutama dari kalangan mahasiswa, komunitas, lembaga swadaya masyarakat, dan karang taruna.

Komunitas Perpustakaan Jalanan di Denpasar termasuk salah satu lokasi yang menggelar nobar itu pada Sabtu (6/4/2019) malam di Kampus Sudirman Universitas Udayana, Bali. Sekitar 50 penonton hadir di tempat parkir kampus negeri terbesar di Bali itu.

“Setelah nonton film ini saya jadi tahu bagaimana permainan para oligarki dalam industri batu bara di negeri ini,” kata I Made Wipra Prasita, salah satu penonton.

Nobar di Denpasar berlanjut dengan diskusi bertema energi bersih dan terbarukan. Praktisi energi matahari Agung Putradhyana, lebih akrab dipanggil Gung Kayon, hadir sebagai pembicara bersama Aam Wijaya dari Greenpeace Indonesia.

Gung Kayon termasuk narasumber dalam dokumenter Sexy Killers. Adapun Greenpeace Indonesia termasuk produser bersama Jaringan Advokasi Advokasi Tambang (JATAM).

Bagian Terakhir

Sexy Killers merupakan bagian terakhir dari rangkaian dokumenter hasil Ekspedisi Indonesia Biru. Dua jurnalis videografer, Dandhy Dwi Laksono dan Ucok Suparta, melakukan perjalanan keliling Indonesia pada 2015. Selama sekitar setahun mereka menempuh perjalanan bersepeda motor dari Jakarta ke Bali, Sumba, Papua, Kalimantan, Sulawesi, lalu kembali ke Jawa.

Dari perjalanan itu mereka menghasilkan 12 film dokumenter tentang isu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dua di antaranya adalah Kala Benoa, tentang gerakan Bali tolak reklamasi Teluk Benoa dan (A)simetris, tentang industri kelapa sawit.

Menurut sutradara Dandhy D Laksono bagian inti dari Sexy Killers dikerjakan selama Ekspedisi Indonesia Biru dengan mengambil lokasi Kalimantan Timur. Pengembangan cerita lalu dilakukan di beberapa daerah seperti Jawa, Bali, dan Sulawesi dengan melibatkan videografer lain di daerah-daerah itu.

Sebagaimana dokumenter khas Ekspedisi Indonesia Biru lainnya, Sexy Killers juga menghadirkan sisi lain dari pembangunan infrastrukur yang begitu masif di zaman Joko Widodo – Jusuf Kalla. Di balik banyak pembangunan PLTU Batubara, terdapat korban-korban dari kalangan petani, nelayan, dan kelompok rentan lain.

Sexy Killers menunjukkan para korban “pembunuhan” batu bara itu terentang dari hulu hingga hilir. Dari lokasi penambangan sampai di mana batu bara itu digunakan.

Di lokasi penambangan di Kalimantan Timur, misalnya, petani dari Jawa dan Bali yang melakukan transmigrasi pada zaman Orde Baru, kini harus berhadapan dengan industri penambangan batu bara. Mereka tergusur atau tercemar.

“Dulu sebelum ada bangunan batubara, sawah tidak rusak. Tidak amburadul. Sekarang sejak ada tambang, rakyat kecil malah sengsara. Yang enak, rakyat yang besar. Ongkang-ongkang kaki terima uang. Kalau kita terima apa? Terima imbasnya. Lumpur..” kata salah satu petani.

Lubang-lubang bekas tambang yang ditinggalkan, kini juga meminta tumbal. Menurut Sexy Killers, sejak 2011 – 2018, sebanyak 32 orang mati tenggelam di bekas lubang tambang di Kalimantan Timur. Secara nasional dalam kurun waktu 2014-2018 terdapat 115 orang mati.

PLTU Celukan Bawang yang sudah berdiri sejak 2015. Foto Anton Muhajir.

Banyak Tumbal

Dari lokasi penambangan, pengangkutan batu bara itu terus memakan lebih banyak tumbal ketika diangkut menuju lokasi PLTU di Jawa dan Bali. Di Batang, Jawa Tengah, petani tergusur dan tidak bisa leluasa memasuki sawahnya. Nelayan juga terkepung PLTU sehingga sumber penghidupannya terancam. Terumbu karang hancur karena tumpahan batu bara atau jangkar kapal-kapal tongkang pengangkut batu bara.

Nek PLTU berdiri, anakku arep digowo mrindi? Wis ora ono maneh tempat Indonesia, Pak. Gara-gara wong sing pinter kuwi, gununge didol. Segoro arep ditanduri wesi,” seorang nelayan bersuara dengan agak berteriak lalu menepuk dada menahan amarahnya.

Artinya, “Jika ada PLTU, anak kami mau dibawa ke mana? Sudah tidak ada tempat lagi di Indonesia. Gara-gara orang pinter itu, gunung dijual. Laut ditanami besi.”

Di tempat lain, asap PLTU batu bara itu bahkan telah merenggut nyawa warga sekitar, seperti di Palu, Sulawesi Tengah. Sexy Killers menghadirkan getir tangis para korban di balik gemerlap lampu yang dinikmati warga sehari-hari.

Di Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, hadirnya PLTU juga membawa banyak masalah bagi warga setempat. Laporan Greenpeace Indonesia pada April 2018 menyebutkan PLTU Celukan Bawang yang beroperasi sejak 2015 itu menimbulkan empat dampak.

Pertama, ganti rugi tanah yang belum selesai, antara lain karena nilai ganti rugi yang tidak layak dan proses yang tidak transparan. Kedua, hancurnya mata pencaharian, terutama untuk petani dan nelayan tangkap. Ketiga, kerusakan lingkungan di darat dan di laut akibat limbah sisa pembakaran. Keempat, terganggunya kesehatan warga terutama sakit pernapasan yang diperburuk tidak adanya pemantauan mengenai dampak kesehatan.

Ironisnya, PLTU Celukan Bawang sebenarnya tidak pernah masuk dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) di Bali. Menurut RUPTL Nasional, Bali termasuk provinsi dengan rasio elektrifikasi tertinggi di Indonesia, 100 persen, bersama DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Bandingkan dengan Nusa Tenggara Timur (NTT) 70 persen atau Papua, 65 persen.

Saat ini, beban puncak kebutuhan listri Bali mencapai 825 megawatt. Adapun total pasokan listrik sudah melebihi, yaitu 1.248 megawatt.

Ketika pasokan listrik Bali sudah berlebih dan PLTU Celukan Bawang sudah menimbulkan banyak dampak buruk bagi warga setempat, di tempat yang sama justru akan dibangun PLTU tahap II.

Menjelang Pilpres

Toh, Sexy Killers tak semata menghadirkan para korban di lapangan, tetapi juga pat gulipat para pemilik industri penambagan batu bara maupun listrik yang dihasilkannya. Dokumenter ini dengan jeli mengungkap bagaimana perseteruan politik saat ini tak berarti apa-apa ketika melihat mesranya hubungan bisnis para calon di industri batu bara.

Luhut Binsar Panjaitan, Sandiaga Uno, Erick Tohir, Joko Widodo, bahkan Ma’ruf Amien memiliki hubungan dengan makin maraknya bisnis batu bara meskipun membunuh warganya sendiri itu. Tak sekadar narasi, Sexy Killers layak disebut sebagai dokumenter investigasi.

Pengungkapan data-data kepemilikan perusahaan tambang batu bara maupun PLTU itu merupakan hasil kerja kolaborasi. Menurut Dandhy, ada tim riset khusus yang menekuni dokumen seperti akta perusahaan sampai mencocokkannya dengan kondisi lapangan. Setidaknya ada lima produser yang juga periset lapangan dan seorang periset khusus untuk dokumen perusahaan.

“Lalu kami di WatchDoc mensinkronkan ulang semua kepingan, sebelum akhirnya kami konfirmasi lagi kepada tim riset untuk presisinya. Jadi ada tiga tahap pemeriksaan,” ujarnya.

Dandhy melanjutkan mungkin ada saja nanti yang bolong atau kurang akurat, tapi risiko itu sudah diperkecil. “Itu menunjukkan tidak ada iktikad buruk dalam pengungkapan ini semua, kecuali untuk kepentingan dan pengetahuan publik,” tegasnya.

Karena itu pula, WatchDoc memiliki alasan tersendiri kenapa meluncurkan Sexy Killers menjelang Pilpres.

Pertama, ini isu berdekade-dekade yang tidak terlalu dipedulikan banyak pihak. “Siapa yang peduli dengan isu batu bara, energi bersih, reklamasi, penggusuran, kelapa sawit, jika tidak sedang euforia politik?” tanya Dandhy.

“Inilah saat tepat untuk membicarakan kebijakan publik dalam substansi lebih relevan daripada sentimen agama, nasionalisme semu, atau gimmick-gimmick personal, seperti keluarga,” lanjutnya.

Kedua, Dandhy melanjutkan, Ekspedisi Indonesia Biru sudah ada empat tahun lebih awal dari Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019. “Ketiga, agar publik tahu siapa sesungguhnya yang mereka pilih dan tidak pilih,” kata Dandhy yang dalam beberapa sikapnya menunjukkan akan golput itu. [b]

Catatan: Versi lain artikel ini terbit di Beritagar.

The post Sexy Killers, Ketika Sumber Energi menjadi Pembunuh Keji appeared first on BaleBengong.

Ketika Janda Bali Harus Pulang “Melalung”


Jru Sukasih saat berbicara di Suka Duka di Tana Bali. Foto Iin Valentine.

“Lamun nak luh Bali cerai, jeg lalungine..”

Ni Nengah Budawati berkata ketus sambil menyetir mobilnya pada akhir lalu. Ia baru saja menemui seorang perempuan lanjut usia tak bisa naik motor. Jadi, perempuan itu harus ditemui di tempat kerjanya, sebuah toko di pusat Ubud.

Selembar surat dirogoh dengan cepat dari dalam tasnya. Budawati tak bisa turun karena posisi mobil menutup kendaraan lain. Tak ada lahan parkir sisa di kepadatan Ubud ini.

Beruntung, kliennya, ibu yang dituntut cerai karena suaminya ingin menikah lagi itu, sudah tiba di samping pintu mobil. Surat kuasa untuk Budawati sebagai pengacaranya pun ditandatangani.

Si Ibu terlihat panik, ia ingin sekali ngobrol dengan Budawati. Barangkali risau dengan persiapan sidangnya esok di Singaraja, Buleleng. Suaminya memasukkan berkas perkara cerai di kabupaten ujung utara Bali itu.

Dalam perjalanan menuju Denpasar, Budawati berkisah beberapa pengalamannya dimintai tolong mendampingi kasus-kasus perceraian yang merisak perempuan. Masalahnya, perempuan kerap tak mendapat bagian harta guna kaya (yang dihasilkan selama pernikahan).

Akibatnya, begitu bercerai ataupun ditinggal suaminya meninggal, dia pun “melalung” atau telanjang pulang ke rumah bajang.

Kisah menjadi janda di pulau dewata ini lebih benderang dibahas di Suka Duka Tana Bali seminggu kemudian. Ini adalah sebuah dialog kolaborasi Taman Baca Kesiman dan BaleBengong tiap bulan.

Malam itu, Jro bercerita lebih detail tentang kasus yang dia alami. Dia tampil berkebaya putih dan kamen batik, rambut putihnya disanggul rapi. Sepotong bunga menyembul.

Karena Janda

Jro Sukasih, perempuan kelahiran 1930an, mewarisi tanah hasil guna kaya setelah suaminya meninggal. Prahara yang menyesakkan jiwanya adalah guna kaya ini hendak dikuasai keponakan laki-lakinya. Hanya karena ia janda.

Menurut hukum adat, keponakannya itu memang akan mewarisi tetapi nanti setelah Bu Jero meninggal. Alasannya, empat anak kandung Jero semuanya perempuan, sudah menikah, dan ikut suami.

Bu Jero tidak mau menyerahkan begitu saja. Maka si ponakan laki-laki itupun menggugat di pengadilan. Menuntut agar Jero menyerahkan sertifikat harta atas nama almarhum suaminya.

Sudah empat tahun Bu Jero dan keluarganya berurusan dengan pengadilan dari tingkat pertama sampai banding untuk mempertahankan haknya.

Hasilnya, kasus ini dimediasi dengan kesepakatan Bu Jero tetap memegang sertifikat tanah dan bisa diperjualbelikan. Putusan yang dianggap di tengah-tengah.

“Tiang sakit, kenyel. Sakit jantung,” ia bicara perlahan.

Tak banyak menjelaskan kasusnya. Terlihat jelas ia sakit hati. Selanjutnya adalah kisah-kisah janda lain, termasuk seorang janda yang distigma bisa ngleak oleh kerabatnya.

Suka Duka di Tana Bali edisi ini bergulir jauh berbagi pengalaman dan kerisauan soal ketakutan menikahi laki-laki Bali, hak anak jika bercerai, dan kasus dimensi adat dan tradisi lainnya.

Rekomendasi

Ada apa dengan adat? Siapa yang bisa mengubahnya?

Saya mengingat pernah menghadiri sebuah rapat besar Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP). Rapat itu memutuskan sejumlah hal, masalah yang dihadapi desa-desa adat, dan dicari solusinya saat Pasamuhan Agung MUDP 2010.

Ketika itu, 15 Oktober 2010 MUDP menyertakan putusan. Salah satunya rekomendasi terkait kedudukan perempuan dalam perkawinan dan pewarisan menurut adat Bali.

Secara sederhana, putusan ini kurang lebih nuansanya suami istri dan saudara laki-laki mempunyai kedudukan sama untuk jamin anak dan cucunya memelihara termasuk kekayaan imaterial seperti pura. Laki-laki dan perempuan memiliki hak sama terhadap hak guna kaya.

Selama dalam perkawinan, suami dan istrinya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta guna kaya atau gono-gini. Nah!

Kemudian putusan soal status perkawinan juga memberikan jalan tengah. Di antaranya upacara patiwangi (karena turun kasta/nyerod) tak boleh lagi dilaksanakan karena merugikan perempuan. Jika kedua mempelai ingin punya status kapurusa dan predana yang sama bisa melaksanakan dengan status pada gelahang dengan dasar kesepakatan bersama.

Banjar Kekeran, Desa Penatahan, Kecamatan Penebel, Tabanan adalah salah satu desa yang sangat terbuka dengan model pada gelahang seperti ini.

Misalnya bila bercerai bisa kembali ke rumah dengan status mulih daa/teruna (remaja) dan dapat melakukan swadarma dan haknya seperti biasa.

Sejumlah masalah yang banyak muncul saat ini, salah satunya harta gono gini dianggap harta pusaka. “Saat pembagian hak gunakaya orang tua, menghadap notaris saya ditolak karena kawin ke luar (keluar keluarga besar),” keluh salah seorang perempuan yang ikut Pesamuhan saat itu.

“Saya seperti tak berhak atas harta karena selama perkawinan hasilnya “sampah” (kebutuhan makan) dan suami menghasilkan mutiara (harta tak bergerak),” sebut Budawati yang juga bicara saat itu.

Agresif

Ini putusan yang cukup agresif. Dikutip, dalam Kitab Manawa Dharmasastra menyebutkan perempuan sangat dimuliakan dan dihormati. “Di mana wanita dihormati, di sanalah para dewa merasa senang, tak dihormati tak ada upacara suci apa pun yang berpahala.”.

Pengurus dan desa adat pun didorong responsif gender. Tapi ini semulus daun keladi. Misalnya keturunan kapurusa (patrilineal) dikonstruksi sebagai laki-laki padahal maknanya tentang kewajiban.

Konsekuensinya, hanya laki-laki yang dianggap bisa bertanggungjawab secara adat dan agama. Padahal bisa saja status kapurusa ini perempuan kalau statusnya sentana rajeg.

Artinya perempuan juga berhak bertanggungjawab dalam hubungan dengan tempat suci (parahyangan), menyama braya (pawongan), dan lingkungan (palemahan). Kecuali perempuan ninggal kedaton penuh atau menikah dan berganti agama.

Bahwa anak kandung dan angkat baik laki-laki atau perempuan yang belum kawin memiliki kedudukan sama terhadap gunaya orang tuanya. Berhak atas harta gunaya setelah dikurangi sepertiga sebagai duwe tengah atau harta bersama.

Tak sedikit kearifan lokal yang bisa menjadi pertimbangan untuk distribusi waris secara adil ini. Misalnya paras paros atau kebersamaan dalam hak dan kewajiban, prinsip asih, asah, asuh dan sesana manut linggih atau hak sesuai kedudukan yang dimiliki.

Rekomendasi MUDP sudah hampir 10 tahun berlalu namun masih banyak kasus yang tak mempertimbangkan ujarannya. Lalu bagaimana? Ya bicara, ya menyurakannya. [b]

The post Ketika Janda Bali Harus Pulang “Melalung” appeared first on BaleBengong.

Mendengar Teman Tuli Menuturkan Kisah Mereka


Warga bisu tuli di Desa Bengkala, Buleleng berkomunikasi dalam bahasa isyarat. Foto Anton Muhajir.

Orang-orang Tuli adalah kelompok minoritas linguistik. Bukan tuna rungu.

Empat ratus meter dari kediaman saya di kota Denpasar. Di sebuah Sekolah Luar Biasa (SLB) berdiam sekelompok orang yang tidak “biasa”. Orang-orang yang eksistensinya menjadi bukti konkret keberagaman. Orang-orang yang tidak berujar seperti saya maupun Anda.

Mereka tak suka berbisik. Juga tak lekas naik pitam kala ada yang berisik. Mereka kerap saya pandang dengan tanda tanya. Begitu terus hingga akhirnya saya lelah menerka-nerka.

Sabtu pagi itu untuk pertama kalinya saya bertatap muka dengan mereka. Mata beradu mata dan mulut terbuka, dialog dua arah itu terjadi. Tanpa suara.

Lalu, Sabtu berikutnya saya kembali. Begitu juga Sabtu selanjutnya. Dan Sabtu-Sabtu juga Minggu-Minggu yang tiba setelahnya?rajin terisi oleh kisah tentang mereka. Biar saya cerita sedikit tentang kumpulan orang yang tampak seperti kita, berpikir seperti kita, bermimpi seperti kita.

Orang-orang ini saya panggil teman. Lengkapnya “Teman Tuli”. Mereka memanggil saya teman. Tepatnya “Teman Dengar”. Mereka tergabung dalam sebuah wadah bernama Komunitas Tuli Bali.

Pada komunitas inilah saya berguru, mempelajari bahasa isyarat. Melalui perkenalan dengan bahasa isyarat, saya pelan-pelan mulai memahami pula kehidupan orang Tuli. Pemahaman tersebut kemudian mendatangkan suatu perasaan yang sama sekali lain. Bukan perasaan remeh, apalagi kasihan. Hanya kagum yang saya rasakan.

Mereka begitu mahir bernarasi, tanpa peduli pada gengsi. Bagi orang yang tumbuh diiringi lantun melodi, yang terlahir dengan kedua gendang yang mampu mendengar, rasanya sulit sekali membayangkan diri menyuarakan isi hati dan pikiran tanpa mengenal suara itu sendiri.

Minoritas Linguistik

Namun, tidak demikian bagi orang Tuli. Tak ada suara tak ada masalah. Mereka lincah menggerakan jari ke sana kemari, dengan mata lurus memandang, dan raut wajah silih berganti sedemikian cepatnya mengiring cerita yang mereka tuturkan. Kala itu saya tersentak, menyadari bahwa dunia Tuli bukan sekadar dunia sunyi tak mengenal bunyi. Dunia Tuli adalah dunia kaya akan ekspresi. Dan pada dunia Tuli, takkan kau jumpai air muka pucat pasi.

Decak cengang saya berlanjut ketika menyimak penuturan mengenai siapa diri mereka. Orang-orang Tuli mendeklarasikan diri sebagai kelompok minoritas linguistik. Bukan tuna rungu. Mereka tak memandang diri sebagai kelompok orang berpendengaran rusak. Belenggu istilah “cacat” ditolak mentah-mentah olehnya.

Bagi mereka, bahasa isyarat yang dikawinkan dengan gestur dan ekspresi sesuai hanyalah satu dari sekian keberagaman yang dunia tawarkan. Mereka memilih menyebutnya budaya. Orang Dengar hidup dengan audio dan bahasa verbal sedangkan orang Tuli hidup dengan budaya Tulinya sendiri.

Budaya tersebut bukan pengingkaran terhadap hukum atau kaidah yang ada, melainkan suatu cara hidup yang berkembang di antara mereka. Suatu cara hidup yang dianut olehnya. Sehingga label “abnormal” terasa kurang tepat untuk digunakan. Jabaran tadi seolah meluluhlantakan anggapan awam mengenai Tuli yang kerap diidentikan dengan gangguan pendengaran sebab lebih dari itu, Tuli adalah identitas.

Pertemuan ini juga telah mengantar saya berkenalan dengan liku kesulitan hidup yang mereka alami. Stigma “orang-orang dengan hambatan” yang kerap melekat cenderung menjadikan Teman Tuli kelompok yang diragukan kompetensinya, dan seringkali mengundang rasa prihatin juga kasihan.

Orang-orang Tuli pada hakikatnya adalah manusia sehingga memiliki kapabilitas sama. Mereka mampu berkomunikasi, tetapi melalui cara yang berbeda dengan orang Dengar. Seperti halnya pengguna kursi roda yang memiliki kapabilitas untuk bermobilisasi, atau orang Netra yang juga memiliki kemampuan untuk mempersepsikan atau memberi makna terhadap hal-hal di sekitarnya, sekali lagi dengan cara berbeda.

Memang benar dalam melangsungkan hidupnya mereka menghadapi kendala atau hambatan, tetapi hambatan tersebut tak semata ada pada fisik, seperti yang kerap kita kira. Hambatan ada pada minimnya sarana yang memungkinkan mereka mengakses dunia. Hambatan ada ketika Teman Tuli menjalani kegiatan perkuliahan tanpa disediakan Juru Bahasa Isyarat. Hambatan ada ketika Teman Tuli menonton tayangan film atau video tanpa paham betul isi kontennya akibat ketidaktersediaan teks untuk membantu akses mereka terhadap informasi.

Hambatan ada, dan masih terus ada terlepas dari kenyataan bahwa kebutuhan-kebutuhan ini adalah hak yang dilindungi oleh undang-undang. Hak untuk mengembangkan diri, hak untuk meningkatkan kualitas hidup, hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, hak untuk memperoleh informasi, semuanya merupakan hak asasi manusia.

Sudut Pandang Baru

Perjalanan saya berinteraksi dengan orang Tuli sampai hari ini telah membantu menghadirkan sudut-sudut pandang baru terhadap hidup pada diri saya. Membantu saya mengenal lebih dekat arti kata inklusif. Mengerahkan saya membuka mata dan menyadari bahwa rasa iba lebih tepat ditujukan pada minimnya fasilitas-fasilitas pendukung yang diperlukan untuk berkembang, dibandingkan masalah pendengaran itu sendiri.

Pengalaman ini telah menggugah saya untuk berbuat lebih, menumbuhkan keinginan dalam diri saya untuk menjadi penyambung lidah antara mereka yang mendengar dan mereka yang tidak. Saya ingin membantu teman-teman Tuli mencapai kesetaraan yang dicita-citakannya. Saya ingin orang Tuli memperoleh kesempatan yang sama sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam masyarakat.

Melalui rentetan paragraf ini, saya berharap Teman-teman Dengar di luar sana dapat ikut tergugah. Saya berharap Teman-teman Dengar mampu memandang perbedaan ini sebagai suatu komponen penyusun harmoni yang indah. Perbedaan bersifat mutlak dan tak terelakkan namun perbedaan tak seharusnya mengurangi nilai dan tanggung jawab diri kita sebagai makhluk sosial.

Saya berharap hati kita sama-sama tergerak untuk peduli pada orang lain. Untuk mau solider dan terlibat dalam usaha pemenuhan hak orang-orang di sekitar kita, termasuk kaum Tuli.

Orang tidak lantas disebut “hidup” hanya karena dia bergerak. Bagi Saya, orang dikatakan hidup ketika batinnya tergerak, ketika ia mau bergerak, dan ketika dirinya mampu menggerakan. [b]

The post Mendengar Teman Tuli Menuturkan Kisah Mereka appeared first on BaleBengong.