Tag Archives: Sosial

Percepatan Penyelesaian Konflik melalui Reforma Agraria di Bali

ilustrasi

Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen menindaklanjuti penyelesaian konflik dalam kerangka reforma agraria untuk Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang telah diusulkan serikat/organisasi tani anggota KPA di Bali.

Komitmen ini disampaikan Kakanwil BPN Bali, Rudi Rubiajaya dalam “Dialog Multi-pihak dalam Percepatan Penyelesaian Konflik Pertanahan dalam Kerangka Reforma Agraria di Provinsi Bali”, antara KPA dengan Pemerintah Provinsi Bali, Kamis, 4 Juli 2019 di Kantor BPN Wilayah Bali, Denpasar.

Dalam kesempatan tersebut, KPA menyerahkan data/dokumen LPRA yang telah diusulkan kepada pemerintah, sejumlah 981 hektar lokasi konflik yang berada di Bali. Lokasi-lokasi tersebut tersebar di tiga kabupaten, diantaranya Buleleng (Sumberklampok, Pejarakan, Sumberkima, Pemuteran), Gianyar (Puhu/Selasih), dan Klungkung.

“Melalui kesempatan ini, kami mohon perhatian khusus dari Pemprov dan BPN Bali dengan turun dan bertemu warga Selasih, Desa Puhu, Payangan Gianyar, karena saat ini PT. Ubud Resort, yang selama ini vakum, melakukan pembabatan atas kebun yang di kelola warga,” kata Made Sudiantara, Ketua Serikat Tani Selasih.

“Sebagai tindaklanjut dari komitmen tersebut, Kanwil BPN Bali akan melakukan pertemuan rutin bulanan dengan KPA guna mengidentifikasi lokasi-lokasi LPRA yang telah diterima pemerintah. Proses ini nanti akan dilaksanakan melalui kolaborasi KPA dan pemerintah melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Bali yang telah dibentuk,” tegas Rudi Rubiajaya.

Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Bali, melalui sambutan tertulis Sekretaris Daerah/Sekda, menegaskan komitmen akan melepaskan tanah-tanah, yang dinyatakan sebagai asset Pemprov, untuk dijadikan sebagai tanah objek reforma agraria (TORA). Hal ini sesuai dengan visi-misi Gubernur Bali, Wayan Koster, seperti disampaikan dalam setiap pertemuan dengan Kepala Desa dan tokoh masyarakat Sumberklampok. Sekaligus sebagai kerangka dalam mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) di Bali.

Sebelumnya, pada 29 Juni 2018 bahkan sudah terdapat kesepakatan antara Pemerintah Bali, melalui Dinas Kehutanan dengan serikat tani anggota KPA. Untuk percepatan pelepasan kawasan hutan di Buleleng. Sementara untuk Desa Sumber Klampok dan Pemuteran (Sendang Pasir), BPN sudah melakukan tinjauan lapangan dan pengukuran di dua lokasi HGU, yang telah ditelantarkan PT Margarana dan PT Dharma Jati, sejak 5 Desember 2018.

Menindak lanjuti komitemen tersebut, KPA Bali menyelenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil), yang difasilitasi Iwan Nurdin (Dewan Nasional) dan Dewi Kartika (Sekretais Jendral), di Hotel Mahatma, Renon, 5-6 Juli. Dalam Musda tersebut disepakati sejumlah agenda yakni, konsolidasi dan penguatan organisasi/serikat tani LPRA, tawaran konsep penyelesaian, dialog multi-pihak LPRA Kabupaten/Kodya, dan sekaligus menetapkan (kembali) Ni Made Indrawati sebagai Ketua KPA Bali.

The post Percepatan Penyelesaian Konflik melalui Reforma Agraria di Bali appeared first on BaleBengong.

Bantuan Air Bersih di Tengah Kekeringan Karangasem

Bantuan air bersih bagi warga di Karangasem. Foto ACT Bali.

Kekeringan sudah mulai terjadi di beberapa titik Pulau Bali.

Beberapa desa di Karangasem, Kabupaten tempat Gunung Agung kokoh berdiri mengalaminya. Termasuk di antaranya adalah Kecamatan Rendang, tepatnya di Desa Menanga dan Banjar Belatung.

Merespon kondisi tersebut, Aksi Cepat Tanggap (ACT) Bali mulai mendistribusikan air bersih ke daerah-daerah tersebut. Sebanyak 5 ribu liter air telah diberikan untuk mencukupi kebutuhan air ratusan kepala keluarga.

Kecamatan Rendang mencakup Gunung Agung hingga lerengnya di bagian barat. Saat ini di Kecamatan Rendang banyak desa yang mengalami kekeringan.

Menurut Arif Marsudi, Kepala Cabang Aksi Cepat Tanggap (ACT) Bali, kondisi ini membuat warganya harus turun gunung untuk mencari sumber air. Jalan naik-turun dan berkelok, serta beban membawa air menjadi tantangan warga untuk membawa air ke rumah.

Hari tanpa hujan yang telah berlangsung cukup lama di daerah ini membuat persediaan air dalam tandon milik warga mulai menipis persediaannya.“Air kami ambil dari sumber air di kaki Gunung Agung. Kondisi medan yang menantang membuat tim agak sulit mencapai desa,” tambah Arif, Selasa (9/7/2019) kemarin.

Dibantu relawan Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) Karangasem, distribusi berjalan lancar. Simpan, warga Menanga mengatakan, sangat terbantu dengan adanya bantuan air ini. Setidaknya, dia tak perlu bolak-balik ke sumber air yang jauh dari permukiman untuk beberapa waktu ke depan.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika pada Kamis (27/6) lalu merilis data wilayah Indonesia yang berpotensi mengalami kekeringan di awal musim kemarau ini.

Pulau Bali diberikan warna merah sebagai tanda “awas”. Curah hujan sangat rendah di wilayah Bali, dengan hari tanpa hujan (HTH) yang cukup lama dalam beberapa bulan terakhir.

Dalam sepekan ini, ACT Bali akan mendistribusikan air di wilayah Karangasem lainnya. Rahman selaku Ketua MRI Karangasem mengatakan, air akan dikirimkan pula ke wilayah yang terdampak kekeringan, seperti di Banjar Batusesah.

Kalau mereka enggak ambil air sendiri atau mendapat bantuan air, warga harus membeli untuk kebutuhan konsumsi, kebersihan dan pertanian. Harganya Rp 150 ribu per 4 ribu liter. Kalau terus membeli air, itu akan memakan biaya besar. Apalagi kemarau berlangsung panjang.

“Di Menanga, ACT menjadi yang pertama kali mendistribusikan air bersih. Sebelumnya belum pernah ada,” kata Rahman.[b]

The post Bantuan Air Bersih di Tengah Kekeringan Karangasem appeared first on BaleBengong.

Menguak Kepentingan di Balik Maraknya Hibah dan Bansos

Bupati Badung saat serahkan hibah di Nusa Penida, April 2019. Foto Metro Bali.

Pemberian paling murah hati pun mengandung unsur pertukaran.

Pada masa rezim otoritarian Orde Baru kita mengenal istilah “Gebyar”. Kini kita disesaki riuh gemuruh hibah-hibah. Keduanya adalah panggung untuk menunjukkan bagaimana sang kuasa menunjukkan otoritas modal ekonominya.

Alegori yang menyertainya dibarengi dengan “kepedulian” terhadap kehidupan sosial budaya keagamaan yang tiada henti menjadi praktik keseharian orang Bali. Tengoklah rutinitas yang perlahan-lahan berubah menjadi beban yang ditengarai sebagai “kewajiban”. Pada momen inilah negara melalui dana-dana hibahnya “seolah-olah” hadir untuk meringankan beban ritual dan adat manusia Bali.

Di antara kepala daerah yang rutin meringankan beban masyarakat seluruh Bali itu, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mungkin terbilang istimewa. Bupati yang terkenal dengan bares (royal) ini rutin memberikan sumbangan pada upacara keagamaan, bedah rumah, ulang tahun sekaan teruna (organisasi kepemudaan), dan acara lainnya.

Tidak hanya di Kabupaten Badung tapi hampir di seluruh Bali. Misalnya saat menghadairi Tawur Balik Sumpah di Pura Dalem, Banjar Cengkok, Desa Adat Cengkok, Desa Baha, Kecamatan Mengwi. Bupati menyerahkan dana bantuan upakara secara simbolis sebesar Rp 1,2 miliar.

Koran Nusa Bali (13/07/2018) melaporkan pelaksanaan karya agung ini sangat sejalan dengan prioritas pembangunan di Badung dalam upaya melestarikan seni, adat, agama, tradisi, dan budaya yang berlandaskan Tri Hita Karana. Hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat sebagai bukti pemerintah membantu meringankan beban masyarakat seperti pembangunan pura maupun bantuan dana upakara.

Dengan demikian masyarakat tidak lagi mengeluarkan urunan maupun peson-peson dana. Bupati akan memback-up rencana pembangunan Pura Desa dan Pura Puseh Desa Adat Cengkok hingga tuntas. Untuk itu Bupati mengajak krama Cengkok tetap bersatu dan meningkatkan rasa segilik, seguluk, selunglung sebayantaka (Nusa Bali, 13 Juli 2018).

Tidak hanya di Badung, Giri Prasta juga memberikan bantuan dana hibah senilai Rp 1 miliar dalam Karya Pedudusan Agung, Segara Kertih Tawur Balik Sumpah Agung miwah Mupuk Pedagingan di Pura Kahyangan Jagat Er Jeruk, Sukawati, Kabupaten Gianyar.

Dalam sambutannya, Bupati Badung mengungkapkan, “Kami hadir di sini selain sebagai wujud bhakti kepada Ida Sesuhunan, juga untuk meringankan beban masyarakat khususnya pengempon pura dengan memberikan bantuan sebesar Rp 1 miliar.” Bupati juga memberikan dana motivasi kepada sekaa gong yang sedang ngaturang ayah di pura tersebut sebesar Rp 5 juta (Bali Post, 31 Januari 2019).

Politik Pemberian

Tak perlu waktu lama untuk saya membuktikan argumentasi tajam dari Marcel Mauss dalam karyanya yang monumental, Pemberian (The Gift), Bentuk dan Fungsi Pertukaran di Masyarakat Kuno (1992). Antropolog cum filsuf asal Perancis abad ke-20 itu menerjemahkan konsep “memberi” pada beberapa masyarakat yang masih ada hingga kini.

Poin pentingnya adalah pemberian paling murah hatipun di dalamnya mengandung unsur pertukaran (exchange). Pertukaran yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah setiap pemberian selalu terkandung tuntutan untuk pengembalian (repayment). Mauss menegaskan bahwa tindakan pemberian itu pada dasarnya adalah sebuah transaksi.

Pemberian dengan demikian adalah sebuah transaksi yang mendasari terjadinya pembalasan selanjutnya. Seorang perempuan lanjut usia (lansia) di sebuah banjar di pesisir Kota Denpasar berkisah. Setelah sekian lama mengikuti senam lansia di banjar, ia hanya mendapat satu pakaian seragam lengkap yaitu celana training dan kaos berkerah. Seragam itu kini sudah lusuh. Lama ia menunggu seragam baru dari pemerintah.

Mendadak, seminggu sebelum pencoblosan, seorang caleg krama (warga banjar) hadir saat kegiatan senam rutin para Lansia. Baru kali ini. Di hadapan 50 lebih para lansia, sang caleg dengan tulus ikhlas memberikan seragam lansia baru. Katanya, tidak ada maksud untuk memilihnya pada 17 April 2019 nanti. Pemberian seragam ini hanya pemberian sukarela.

Sungguh gampang menebak maksud pemberian sang caleg. Meski disampaikan dengan bahasa sukarela dan tulus ikhlas, pemberian seragam tersebut menunggu pembalasan (baca: pengembalian). Pembalasannya dalam bentuk pilihan kepada sang caleg pada saat pencoblosan.

Sesederhana itu.

Masyarakat Bali kini terpapar pada kubangan berbagai jenis pemberian, yang tentunya tidak ikhlas dan sukarela seperti yang dibayangkan. Ia menuntut balasan. Bagaimana menyikapinya?

Candu Bansos dan Hibah

Jika itu masih dalam taraf seragam para lansia, yang lebih jor-joran adalah fenomena bantuan sosial (bansos) dan hibah. Menjelang Pemilu serentak 17 April 2019, masyarakat Bali “bersuka cita” dengan hadirnya guyuran dana Bansos dan hibah berbagai jenis. Masyarakat di desa-desa di Bali pastinya akan bingung. Begitu banyak aliran dana yang masuk ke wilayah mereka.

Bansos dari para anggota legislatif dan berbagai dana hibah dari pemerintah menyasar pembangunan fisik rumah, banjar, jalan, bahkan berbagai pura-pura yang ada di wilayah Desa Adat. Tidak ketinggalan, karya-karya agung, upacara di berbagai Desa Adat tidak luput disusupi dana Bansos dan hibah.

Bahkan ada anekdot tentang “Pura baru ulian hibah” atau “Pura Bansos”. Yang lebih mencengangkan lagi, karena menerima dana hibah, pura yang ada sebelumnya masih bagus pun dibongkar untuk diganti dengan model baru. Mimih…

Fenomena menyebarkan dana Bansos dan hibah menjelang Pemilu serentak memang tak terhindarkan. Para calon anggota legislatif (caleg) berebut untuk merapat ke orang kuat lokal yang mempunyai kuasa ekonomi dan politik. Tujuannya hanya satu: mendapatkan rembesan akses ekonomi politik.

Bansos dan hibah adalah modal ekonomi yang berpeluang untuk diakumulasi. Selain tentunya para caleg mempunyai persiapan modal sendiri. Dengan bermodal akses ekonomi politik inilah mereka bertarung untuk merebut simpati masyarakat.

Bansos dan hibah masuk hingga ke wilayah Desa Adat. Berita berbayar di media-media cetak lokal Bali rutin menurunkan berita gerakan bansos dan hibah yang dilakukan para elit politik dan pemerintahan. Berita berbayar pada tayangan TV lokal juga menyuguhkan tayangan uang ratusan juta berisi canang diserahkan pada upacara di pura-pura.

Pragmatis

Kehadiran Bansos dan hibah bagai candu. Pemberiannya, meski menanggung pembalasan, diinginkan oleh sebagian besar masyarakat. Adakah warga desa adat yang mandiri dan menolak bansos atau hibah bermotif politik praktis? Jarang saya dengar.

Yang jamak terjadi adalah masyarakat yang beramai-ramai membuat proposal merebutkan Bansos dan hibah melalui para caleg, elit partai dan pemerintah yang menjadi broker akses. Masyarakat pemburu Bansos dan hibah ini patut diduga berpikiran pragmatis.

Sebagaimana ditegaskan oleh Mauss (1992), transaksi yang terjadi dalam Bansos atau hibah-hibah tersebut bernuansa pragmatis: apa yang saya berikan dan apa yang kemudian bisa saya dapatkan (meskipun terselubung). Dalam pemberian itulah tersimpan politik transaksional.

Masyarakat Bali terpapar serangan bansos dan hibah. Beberapa masyarakat mensyukuri guyuran uang yang didapatkan untuk perbaikan kehidupan bermasyarakat. Banjar-banjar semakin megah dipandang, pasar-pasar desa semakin elok dan bersih, dan pura-pura pun disulap dengan ukiran mentereng.

Namun, bagaimana hubungan kita antara sesama manusia Bali saat solidaritas sosial (menyama braya) dipecah dan dikhianati oleh politik Bansos dan hibah?

Saya masih memimpikan masyarakat Bali yang mandiri dan bermartabat, yang berani menolak pragmatisme bansos dan hibah-hibah bersliweran dikomandoi para elit politik dan pemerintah. Masyarakat Bali itulah yang punya integritas dan martabat, dan bukannya pragmatis. [b]

The post Menguak Kepentingan di Balik Maraknya Hibah dan Bansos appeared first on BaleBengong.

Surat Terbuka untuk Gubernur Wayan Koster

Calon Pasangan Gubernur Bali nomor urut 1 Wayan Koster dan Cok Ace seusai mengambil nomor undian di Gedung Wiswasabha – areal kantor Gubernur Bali pada Selasa, 13 Februari 2018. Foto Anggara Mahendra.

Agar Bapak menjadi laki-laki baru dan Gubernur untuk semua.

Dear Bapak Wayan Koster,

Bicara, apalagi memperjuangkan keadilan gender, setingkat lebih sulit dibanding jika hanya bicara keadilan konvensional. Apalagi untuk daerah yang Bapak layani kini, Bali.

Bongkahan surga di dunia, katanya. Namun, ungkapan ini tidak berlaku bagi perempuan. Sebab masing-masing dari kita telah menginternalisasi nilai-nilai patriarkis yang diturunkan justru oleh Nenek kita.

Kemarin siang, saya membaca berita di media daring tentang Instruksi Gubernur Bali Nomor 1545 Tahun 2019 tentang Sosialisasi Program Keluarga Berencana (KB) Krama Bali. Instruksi itu berbunyi agar Walikota maupun Bupati di Bali segera menghentikan kampanye dan sosialisasi “KB dengan 2 anak cukup atau 2 anak lebih baik kepada jajarannya yang menangani urusan keluarga berencana.”

Melalui beberapa berita yang saya baca pada berbagai media, saya menemukan garis besar di mana terdapat kata kunci budaya dan kearifan lokal.

Lagi-lagi kearifan yang tidak berperspektif keadilan gender.

Saya paham sekali, bagaimana Bapak ingin membangun dan menjaga Bali secara keseluruhan atau yang Bapak sebut sebagai “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”. Benang merahnya telah terlihat dalam beberapa produk hukum maupun wacana yang Bapak keluarkan sepanjang September 2018 hingga saat saya menulis ini.

Baiklah, singkat cerita, kita tahu sama tahu bagaimana Instruksi Gubernur mengenai KB Krama Bali menuai kontra dan juga pro atas dasar konservatisme atau ignoran. Seorang kawan di laman Facebook saya berkomentar enteng. “Itu kan ajakan bukan suatu kewajiban. Tinggal tentukan sendiri saja, mau ikuti atau tidaknya, gitu saja kok repot,” begitu kurang lebih bunyinya.

Pak Wayan Koster..

Mungkin kawan itu sedang lupa jika yang mengajak adalah Pemerintah Daerah dalam hal ini Provinsi Bali. Tak mengapa, kemudahan hidup berawal dari kemana energi kita tujukan, tentu kali ini fokus energi saya kepada Anda, Bapak Gubernur.

Tapi, Pak, Bapak juga tidak sedang melupakan bila program sosialisasi Keluarga Berencana lebih dari sekadar imbauan dua anak cukup atau dua anak lebih baik?

Kalau-kalau Bapak lupa, terdapat pula akses pengetahuan terhadap jenis-jenis kontrasepsi. Hingga hari ini, beban atas pilihan alat kontrasepsi masih ditimpakan pada perempuan. Belum lagi pengetahuan terhadap infeksi menular seksual.

Saking besarnya PR pada isu ini, pemerintah sebenarnya banyak dibantu dan terbantu oleh keberadaan lembaga lembaga swadaya masyarakat terkait hak kesehatan reproduksi dan seksual. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau yang dikenal dengan PKBI misalnya.

Hal Substansial

Baik, Pak. Mari kita urai beberapa hal substansial yang lebih penting untuk dikerjakan Pemerintah Provinsi ketimbang mengejar arif yang patriarkis.

Pertama, mengarusutamakan keadilam gender dalam pemilihan alat kontrasepsi. Tubuh perempuan yang mengandung dan menyusui tentu telah mengalami perubahan kondisi. Patriarki menormalisasi perempuan satu-satunya yang bertanggungjawab untuk kontrasepsi. Akibat tuntutan ini seringkali perempuan mengalami perubahan atau penurunan kondisi kesehatan berkali lipat pasca bersalin. Kontrasepsi bukan tanggungan mutlak perempuan. Sebab bagaimanapun ada pilihan kontrasepsi bagi laki-laki.

Berikutnya, dengan kondisi Bali yang menjadi ‘surga’ pedofilia, sudah saatnya kita bangun dan memastikan pemerataan akses kesehatan seksual dan reproduksi hingga kelompok rentan dan marginal, seperti difabel bahkan anak difabel. Bila hasrat seksual dan reproduksi telah melekat pada manusia dan menjadi kebutuhan, mengapa Pemerintah Provinsi selama ini abai pada hak kelompok ini untuk mengetahuinya?

Difabel, baik daksa, netra, mental, tuli dan berbagai jenis lain perlu ruang aman, untuk tahu dan kemudian bertransformasi menjadi daya menjaga diri dari orang lain atau justru atas konsekuensi pilihannya.

Terakhir, Indonesia secara umum dan Bali secara khusus bahkan belum sampai pada kemampuan menjamin hak cuti Ayah selama beberapa bulan ketika sang istri bersalin atau yang dikenal sebagai paternity leave.

Apakah Bapak sadari, bila perlu waktu puluhan tahun sejak program Keluarga Berencana ini diluncurkan, yaitu pada 1970 untuk memasyarakatkan dua anak lebih baik? Sedemikian tuanya program ini, pastilah memiliki dan melalui grand desain, berbagai stimulus juga rekayasa sosial. Tunjangan kepada anak-anak dari Aparatur Sipil Negara (ASN) misalnya, yang diatur hanya untuk dua anak.

Kelompok yang memiliki keistimewaan dengan akses pengetahuan justru jadi kelompok yang tak peduli terhadap Insturksi Gubernur KB Krama Bai, kelompok ini akan tetap memutuskan berketurunan sesuai kemampuannya.

Namun, bagaimana dengan kelompok yang termiskinkan dan tanpa akses?

Ingat, Bali bukan hanya Denpasar.

Mereka akan merasa mendapat dukungan untuk berketurunan lebih dan lebih lagi. Karena selama ini, kita masih abai pada edukasi.

Edukasi, edukasi, edukasi berkali-kali dan tepat sasaran, kemudian setelahnya sosialisasi mengenai rencana dalam jumlah. Bagaimanapun kualitas di atas kuantitas.

Dua anak lebih baik, tentunya bukan berarti tidak boleh lebih dari dua, pun tidak dilarang ketika hanya satu. Bahkan sesungguhnya, Pak, tidak dilarang pula bila menikah tanpa ingin berketurunan.

Bila KB Krama Bali ini berlatar belakang ketakutan punahnya suku Bali di tanah kelahiran sendiri, saya bahkan tidak pernah berjanji pada orangtua maupun kerabat untuk pasti memiliki pasangan hidup sesama suku. Karena dengan siapa saya saling mencintai, berkomitmen, membangun rumah tangga dan bekerjasama mengasuh anak adalah bagian dari hak saya sebagai manusia.

Bila saya tidak punya janji pada orangtua saya, apalagi kepada Bapak Gubernur, bukan?

Akses Setara

Sekadar mengingatkan, kalau-kalau Bapak lupa, Bapak adalah Gubernur bagi semua. Semua penduduk Bali. Meski memang, belum tentu semua memilih Bapak dalam Pilkada Gubernur Bali pada 2018 silam.

Semua yang dimaksud adalah semua secara harafiah tanpa memandang suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Tanpa memberi sekat kesukuan apalagi segregasi.

Segregasi adalah awal dari diskriminasi. Baik terhadap kelompok minoritas maupun mayoritas, yang dalam konteks Bali bisa saja ingin dijaga populasinya demi menjadi daya tarik pariwisata. Lagi-lagi pariwisata…

Maka, Pak, hadirkan wacana, keluarkan produk hukum juga kerja nyata untuk semua, dengan akses yang setara, menghadirkan inklusi, merangkul keberagaman. Bapak masih punya cukup banyak waktu (juga semoga kesehatan dan umur) untuk itu, lebih dari empat tahun.

Pastikan kearifan lokal serta budaya yang Bapak dengungkan bisa berjalan selaras dengan pemajuan hak hak asasi manusia. Keduanya itu mungkin saja, yang Bapak perlukan adalah lensa yang baru.

Pak Wayan, sebagai sesama anak pertama (koreksi bila saya salah mengasumsikan Bapak juga anak pertama seperti saya), kita mungkin adalah kaum yang paling tidak dirugikan bila tak ada KB Krama Bali ini. Tapi percayalah, bukan itu alasan saya menulis surat pada Bapak. Bukan karena saya sengaja tidak ingin menyelamatkan Nyoman dan Ketut. Tapi justru karena sebaliknya!

Putu, Made, Nyoman, Ketut, baik I Gusti, Anak Agung maupun Ida Ayu dan Ida Bagus, tentu semuanya adalah manusia. Manusia yang bukan hanya perlu dipastikan kehidupannya, tapi juga dipenuhi dan dipastikan hak atas ruang hidup (alam Bali) serta hak atas penghidupan (sistem ketenagakerjaan) mereka nantinya.

Mereka mereka yang belum lahir, dan kami, termasuk saya sebagai representasi perempuan, membutuhkan Gubernur yang cukup besar jiwanya untuk mengenakan kacamata dengan lensa kesetaraan serta menjadi Gubernur untuk semua.

Apakah memang Bapak yang kami butuhkan? [b]

The post Surat Terbuka untuk Gubernur Wayan Koster appeared first on BaleBengong.

Terapis Spa Tanpa Sentuhan Massage ‘Bum-Bum’

Terapis spa seringkali mendapat stigma dengan ajakan untuk melakukan prostitusi. Foto Indira Rikma.

Benarkah terapis spa sering mendapat ajakan esek-esek dari pelanggannya?

Kuta masih menjadi magnet utama pariwisata Bali. Sebagai ikon pariwisata Bali, Kuta kerap ramai dikunjungi turis yang memiliki tujuan berlibur saat ke Bali. Sejalan dengan itu, di Kuta pun makin banyak hiburan spa atau jasa pijat.

Jasa pijat ini dibuka dengan memanfaatkan kelelahan turis saat jalan berkeliling di kawasan Kuta. Setiap sore terlihat lalu lalang turis mancanegara melintas di sekitaran Jalan Pantai Kuta. Daerah wisata ini biasa dikenal dengan ombak pantainya yang menakjubkan.

Di pinggir jalan bertrotoar yang ramai, berkanopikan tanaman rambat, dengan tiang hijau sebagai ciri khas atap peneduh, terdapat deretan bangunan toko yang menghiasi suasana Kuta.

Selain Art Shop, peluang usaha yang banyak dimanfaatkan oleh penduduk setempat adalah sarana hiburan berupa Spa & Massage atau sebutan lain dari jasa pijat.

Namun, pekerjaan ini tak selalu dipandang positif. Tak jarang, masih ada penilaian masyarakat bahwa bekerja menjadi pegawai spa berarti siap menjadi pelayan pijat plus-plus.

“Emang bener, biasanya tamu India. Dia milih terapis kayak gitu karena pingin enak aja dan pingin yang cantik,” tutur Srini Astuti, pegawai Dikuta Massage & Spa.

Stigma ada terapis itu tak menghalangi suburnya bisnis spa di kawasan Kuta. Jika dihitung jari dengan jarak sekitar 100 meter dari perempatan Bemo Corner hingga gapura Pantai Kuta, terdapat 15 operasional spa yang dikelola oleh manajemen berbeda.

“Kita sebagai karyawan harus bisa menjelaskan ke pelanggan bahwa kita tidak ada massage bum-bum,” ujar Sri yang berumur 19 tahun ini bercerita sambil tertawa menjelaskan konotasi massage bum-bum.

Pada kalangan terapis, istilah massage bum-bum memiliki arti yang mana pelanggan datang dengan harga yang disepakati, memilih terapis yang akan melayani, dan terjadilah tindak prostitusi untuk memenuhi hasrat birahi.

Prostitusi Terselubung

Tak dapat dipungkiri, beberapa daerah di Bali memang masih ada layanan jasa pijat yang berkedok prostitusi terselubung ini. “Sama saja jika dia sudah kelihatan mulai pingin begitu, ya sudah, kelihatan dari cara bicara dan tatapan tamu,” kata Sri.

Dia menyampaikan bahwa dalam sebulan kurang lebih ada 8 kali tamu yang menanyakan jasa massage bum-bum ini.

Tak hanya terapis perempuan, terapis laki-laki pun terkadang saat menawarkan brosur pada tamu yang lewat di jalan, sesekali ditanyakan kesediaan jasa ini oleh tamu laki-laki pula.

“Intinya setiap kami ngasi brosur, mereka selalu bilang ada nggak massage bum-bum atau plus-plus,” jawab Dandi seorang terapis pria.

Turis yang datang tak sedikit memang bertanya jasa itu, datang sendiri dan terkadang berdua. Namun, dengan begitu masih banyak terapis secara profesional terhadap pekerjaannya dan menolak jasa pijat plus-plus.

“Sri pribadi sih sudah pasti menolak ya. Selama satu tahun kerja tidak pernah melayani jasa itu,” aku Sri jujur.

Meski terdapat stigma dari masyarakat tentang sisi kelam sebagai pegawai spa sesuai kondisi lapangan ini, masih banyak pegawai dengan tegas menolak, serta memilih bekerja secara jujur dan profesional. Ini karena seluruh gaji yang didapat, digunakan untuk menghidupi keluarga di kampung halaman. [b]

The post Terapis Spa Tanpa Sentuhan Massage ‘Bum-Bum’ appeared first on BaleBengong.