Tag Archives: Sosial

‘Pisang’ Terakhir Made Liu

Bersua Made Liu di kebun pisang terakhirnya.

Made Liu, wanita paruh baya pemilik ratusan pohon pisang di Dusun Selasih, Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, kini hanya menghabiskan waktunya di rumah yang bisa jadi harus Ia tinggalkan. Tidak ada lagi aktifitas mencari daun pisang ke kebun, tidak ada juga buah pisang yang bisa dipanen karena induknya sudah habis dimakan alat berat.

Kasus sengketa tanah antara PT Ubud Resort dan puluhan Kepala Keluarga di Dusun Selasih seakan menjadi pukulan berat bagi Made dan para petani lainnya. Sebab kebun pisang yang selama ini telah menghidupinya hanya menyisakan tanah kosong, setelah susah payah ditanam kini terpaksa mati sia-sia.

Sore itu, Made menuturkan bagaimana saat alat berat masuk ke dalam lahan pisangnya, tidak ada perlawanan yang bisa Ia lakukan, tidak ada pilihan selain diam dan menonton para pekerja itu melakukan tugasnya. “Setelah pohon pisang ditebang, pohon yang masih bagus saya kumpulkan kembali, meski belum tahu akan ditanam dimana lagi,” ucapnya sambil menunjuk pohon pisang yang sempat terkumpul.

Sembari bercerita, Made menawarkan buah pisang yang sudah sempat dijadikan sebagai banten (sesajen), ditempatkan dalam anyaman sokasi. Pisang ini, katanya, merupakan jenis pisang raja yang ukuran buahnya besar serta rasanya manis. Namun perih yang harus Made terima karena pisang ini merupakan buah pisang terakhir yang bisa Ia panen dari kebun.

Made mengungkapkan saat pembongkaran pohon pisang, ada satu pohon yang berbuah dan sudah menguning. “Buah ini yang masih disisakan oleh alat berat itu,” tuturnya dengan tatapan kosong, seakan mengingat momen yang tidak akan pernah Ia lupakan.

Sebelum peristiwa sengketa tanah ini terjadi, biasanya setiap dua hari sekali Made akan menjual daun pisang (don biu batu) yang sudah dipanen sejak pagi hari. Hasil penjualan yang bisa Made peroleh sebesar Rp. 30.000,00 per ikat. Setiap berangkat Made bisa menjual 60 ikat sampai 70 ikat daun pisang. Daun pisang ini adalah jenis pisang batu yang memiliki daun lebar dan cenderung lebih kuat dibandingkan jenis pisang lainya, sehingga sangat digemari oleh masyarakat selaku konsumen.

Khusus di Pulau Bali, daun pisang banyak dimanfaatkan untuk membuat banten dan sebagai pembungkus nasi, sehingga setiap harinya kebutuhan akan daun pisang akan terus meningkat. Sisi lain, petani pisang di Dusun Selasih masih harus berjuang untuk tetap mempertahankan tanah yang sudah ditempatinya selama ini.

Meski kecil harapan, namun dalam setiap doa yang dipanjatkan ada harapan agar mereka bisa kembali menjadi petani pisang di Dusun Selasih.

Sensitivitas Pemuda Global Bali Terhadap Bali

Semangat anak muda hidup progresif dan semangat anak muda hidup jaen.

Saya diminta mengisi tentang respon dan imajinasi anak muda dalam perubahan Bali. Entah kenapa saya suka menyampaikan sesuatu dengan bercerita. Maka, saya akan bercerita tentang sensitivitas pemuda global Bali terhadap Bali saat ini dari observasi kecil-kecilan yang saya lakukan.

Keinginan mengerjakan tulisan di kafe kembali dan saya mengerjakan tulisan ini di satu rantai kafe ternama di Bali di satu mall yang berada di pojokan jalan besar. Setiap kali kembali kesini, saya selalu bertanya: siapa sebenarnya yang ke kafe ini di kota Denpasar?

Pengunjungnya sepertinya ada pebisnis atau freelancer dengan laptop-laptopnya, dan tidak ketinggalan yang lagi buat tugas sekolah atau kuliah (dengan umur saya sekarang, kadang tidak bisa membedakan yang mana mereka karena berdandannya hampir sama dan pasti punya smartphone di tangan), atau cuma demi koneksi Wi-Fi ia bermain game online.

Rasanya, umur mereka, tidaklah jauh dari umur saya yang hampir kepala tiga. Yang pasti, tidak ketinggalan, ada saja yang berusaha mengambil swafoto dengan minuman kafe tersebut maupun dirinya saja, yang nantinya kemungkinan besar akan ada di media sosialnya dan mengisi tag location (tanda lokasi) di kafe ini.

Membaca satu paragraf di atas tersebut, mungkin menjadi satu hal yang anda sering lihat juga. Dan berasumsi kemungkinan besar yang begitu adalah anak muda, lalu bisakah kita memukul rata bahwa sensitivitas pemuda Bali sebatas swafoto yang akan beredar di internet yang global itu?

Rasanya dangkal sekali mengatakan itu. Tetapi, begini.

Poin pertama: Di satu sisi, yang namanya anak muda, pasti punya hasrat – suka cewek, suka cowok, atau yang masih suka dibicarakan secara tabu sampai saat ini, sesama jenis. Dan dengan media sosial dan internet yang telah memudahkan kita semua untuk mencari segala hal di saat ini – hasrat tersebut menjadi salah satunya. Ada upaya-upaya unjuk diri, sengaja ingin dicari, dan ada yang mencari melalui tagar atau hashtag.

Saya tidak tahu, ini harusnya menyenangkan atau menakutkan. Karena rasanya pernyataan dangkal sebelumnya itu ada benarnya. Lalu, di sisi lainnya, saya yakin banyak lapisan di dalamnya – dengan dia ambil foto itu dengan handphone miliknya, handphone harusnya dibeli untuk apa ya? Handphonenya beli dengan gaji sendiri atau dibeliin orang tua? Kalau orang tua, harapan orang tuanya bagaimana sebenarnya dengan dia memiliki handphone itu?

Poin kedua: Mungkin ini pertanyaan yang terlalu berjarak, tetapi apakah para orang tua, ataupun para anak muda ini, mengenal yang namanya Global Village yang pernah ditekankan oleh pakar studi media, Marshall McLuhan?

Sejak tahun 2001 saya aktif berinternet di Indonesia. Masih dial-up, sambungan telepon rumah harus putus dulu baru bisa internetan. Yang dicari lewat laptop saat itu? Informasi tentang film kesukaan, kecuali bisa ke warung internet atau warnet, tapi uang saku harus keluar.

Tahun 2004, sempat tinggal jauh dari Indonesia, namun internet di negara itu sudah broadband, tidak mengganggu telepon rumah, dan bisa dipakai sepanjang hari. Komputer direkomendasikan ada di rumah karena bahan belajar sekolah juga ada di internet.

Apalagi saya di jenjang yang akan ujian nasional dan sudah ketinggalan pelajaran. Media sosial pun memudahkan saya berkomunikasi dengan teman-teman di Indonesia, maka mulai mengenal kita harus buat profil, berteman lewat internet, adanya messenger untuk berbincang, forum-forum online, dan seterusnya.

Tahun 2008, saya baru mengenal kalau Marshall McLuhan pada tahun 1967 pernah membuat buku yang juga dikemas cukup eksperimental bersama desainer Quentin Fiore berjudul “Medium is the massage”. Intisari dari buku tersebut bahwa media adalah ekstensi dari bagian tubuh kita. Salah satunya: electric circuitry, atau jaringan listrik, sebagai ekstensi dari jaringan saraf manusia.

Alat atau medium atau media saat itu dan juga sedang berproses adalah electric technology, atau teknologi berlistrik, dikatakan akan membentuk kembali dan menstruktur kembali pola ketergantungan sosial dan setiap aspek kehidupan pribadi juga.2 McLuhan mengatakan ini karena keberadaan televisi sebagai media baru pada saat itu yang menjadi evolusi dari radio.

Dengan itu, McLuhan juga berargumen adanya Global Village, atau Desa Global, dimana ketergantungan perangkat listrik yang baru tersebut mengkreasi kembali dunia dalam satu gambaran desa global. Bagaimana dari dahulu kita berkehidupan di satu desa: tinggal, bekerja, bersosialisasi sebagai paguyuban makhluk sosial di dalam satu daerah tersebut, sekarang semua bisa terkoneksi dan dapat dilihat dari segala penjuru – lewat televisi yang membawa transmisi gambar bergerak dan suara.

Hari ini, tentu, di Bali, teknologi berlistrik ikut berkembang seperti tempat lainnya namun jaringan listriknya, ya ada banyak argumen didalamnya terkait dengan energi yang bisa diperbaharui dan tidak bisa diperbaharui. Namun, jika kita kembali ke teori McLuhan yang terlahir tahun 60an ini rasanya sangat relevan dengan hari ini.

Pada tahun 2018, saya mengambil di satu sudut kampung halaman di Buleleng, Bali Utara. Daerah ini dari dulu dibilang terbelakang, tidak ada kemajuan. Tetapi orang-orang juga mulai tidak tertinggal dengan perangkat listrik sehari-hari terkini, smartphone atau handphone pintar. Dan saya sendiri mengambil dan menggunggah video ini ke internet berkat smartphone juga. Maka, teknologi berlistrik memudahkan global village benar-benar ada di realita kita.

Poin ketiga: Dari frase Global Village ini, saya jadinya ingin berbincang tentang sensitivitas pemuda global Bali saat ini. Kata “global” di sini ditekankan karena pemuda di Bali sudah tidak saja berkecimpung di Bali atau sebagai pemuda Bali, tetapi merupakan pemuda global Bali.

Kita tidak pernah bisa mengelak kalau kita adalah warga dunia yang kebetulan di negara Indonesia dan di pulau Bali dan memiliki sistem Banjar yang dimana pemuda global Bali itu kemungkinan besar terdaftar di dalamnya. Ditambah pemuda global Bali sudah ada di dalam ranah Global Village yang dinyatakan McLuhan dengan smartphone-nya, dan kalau boleh dikatakan juga, Bali adalah sebuah kampung internasional – Global Village yang fisik ya di sini.

Tetapi di perbincangan ini, dan dalam menanggapi respon dan imajinasi anak muda terhadap perubahan Bali, maka pertanyaan yang ingin dilontarkan adalah: seberapa jauh sensitivitas pemuda global Bali terhadap keadaan, situasi dan kondisi Bali itu sendiri?

Dari komik Beluluk di atas, tercermin bahwa pergerakan anak muda di Bali masih melanjutkan warisan budayanya, yaitu: ngumpul, nongkrong dan menyame braye (gotong royong). Memang, dominannya lelaki, tetapi saya rasa yang perempuan tidak tertinggal. Dan yang saya tarik dari perkumpulan-perkumpulan tersebut, sepertinya ada dua macam tema yang diangkat pemuda global Bali berdasarkan apa yang dibagikan di media sosial: Semangat anak muda hidup progresif dan Semangat anak muda hidup jaen.

Semangat anak muda hidup progresif yang dimaksud adalah yang berbudaya (mengikuti budaya dan ikut mengembangkan budaya kehidupan sehari-hari), bersikap kritis, dan melakukan suatu pergerakan dalam masyarakat, akademis maupun aktivisme. Semangat anak muda hidup jaen yang dimaksud disini adalah juga yang berbudaya, yang memperlihatkan hidupnya jaen (arti: enak) atau lifestyle kelas tinggi, biasanya mereka memiliki posisi kerja yang ‘mapan’ atau memiliki bisnis, dan oportunis seperti dengan jasa endorsement.

Sebenarnya agak rumit untuk mengatakan ada dua macam pemuda global Bali ini karena di keadaan Global Village ini keduanya seperti tidak terpisahkan namun terpisahkan di saat yang sama. Seperti ada area semu atau abu-abu yang kemungkinan para pemuda global Bali ini terdapat di keduanya.

Saat ini pandangan saya terhenti disini. Lalu saya lihat balik ke situasi di saat saya mulai mengetik tulisan ini di sebuah kafe ternama di Denpasar, Bali, dikelilingi pemuda Bali global dan semua ada di dalam Global Village. Sejauh mana saya dan orang-orang muda Bali global di sekitar saya menyadari bahwa apa yang tercermin pada cermin hitam mereka akan dilihat di tempat lain juga? Sejauh mana sensitivitas pemuda global Bali menggunakan akses yang mereka dapatkan untuk memperlihatkan tema hidup progresif dan hidup jaen di Bali?

Lalu saya teringat akan satu riset yang telah saya lakukan terhadap kehadiran gerakan Bali Tolak Reklamasi Berkedok Revitalisasi. Gerakan yang disingkat BTR tersebut masih berlangsung sejak tahun 2013 dan saya anggap masuk ke tema semangat anak muda hidup progresif di Bali karena digerakkan generasi muda global Bali. Salah satu hal yang menarik dari pergerakan ini adalah bagaimana suatu gerakan yang melawan keadaan Bali yang sudah dibentuk citranya oleh pemerintah dan pengusaha, jika dirunut sampai juga dalam pro kontra progres produksi pengetahuan atau knowledge production tentang Bali.

Dalam Tesis yang berjudul, “Interrogating Global Fantasies: Bali and the Cultural Rejection of Land ‘Revitalisation’”, saya menulis tentang bagaimana Bali Tolak Reklamasi bisa terjadi di pulau Bali yang terkenal sebagai destinasi pariwisata yang sangat indah di muka bumi ini dan uniknya diikuti oleh banyak seniman dan pelaku seni. Bisa dilihat dari ikutnya para musisi, graphic designer, seniman Bali, juga adanya dokumentasi visual serta parade budaya yang dilaksanakan. Ada banyak faktor dan elemen yang saya angkat di sana, dan cukup sulit diringkas juga. Namun berkaitan dengan knowledge production, saya menggarisbawahi selain adanya fetisisme melalui kapitalisme, menggunakan pantai dan pulau reklamasi yang masih imajiner sebagai sumber penghasilan, juga adanya fetisisme dalam antropologi di sejarah citra Bali tersebut. Menurut Adrian Vickers, terutama dari Margaret Mead, antropolog Amerika yang menaruh Bali di peta akademia internasional di abad ke-20.4

Karya terkenalnya bersama Gregory Bateson berjudul Balinese Character: A Photographic Analysis (Karakter Orang Bali: Analisa melalui Fotografi) di tahun 1930an saat Bali masih di bawah kekuasaan Belanda, sempat didiskusikan oleh Anggota Asosiasi SOAS Centre for Media and Film Studies, Mark Hobart. Ia mengklarifikasi bahwa buku ini “berargumen” bahwa “Budaya Bali bisa dilihat tidak seperti yang kita miliki dan yang lainnya serta belum terekam” dan bagaimana budaya Bali dilihat “memiliki ketidakmampuan menyesuaikan diri yang dikatakan di budaya kita sebagai schizoid… [yakni] skizofrenia.”5 Ia melanjutkan, orang Bali menjadi “objek yang dipelajari untuk menambah ilmu kita tentang diri kita sendiri [sebagai manusia],” namun ia mempertanyakan, “…siapa ‘kita/kami’ disini…orang Barat imajiner yang tidak ingin dikritik?…Bagaimana para antropolog mempertanyakan untuk siapa pengetahuan yang diambil dari Bali ini?”

Sepertinya penulisan antropologi terhadap Bali ditemukan bermasalah oleh para penulis luar negeri selanjutnya karena kecenderungannya yang terlalu mengestetikakan dan fetisisme terhadap Bali melalui kepercayaannya sebagai elemen Timur dari pandangan Barat. Hobart berargumen bagaimana “pursuit of knowledge” menjadi keuntungan para yang memburu dan didapatkan melalui “subjeknya sendiri namun bukti-buktinya tidak dipedulikan.”7 Saat itu saya berargumen bahwa ini adalah bentuk anthropologising atau mengantropologikan – yang digunakan untuk menghidupkan Bali seperti apa yang diinginkan oleh si pemburu pulau ini.

Hobart pun mempertanyakan, “apakah pengetahuan yang relevan hanya akademis, bagaimana dengan pemahaman masyarakatnya sendiri?” membuat saya bermetode dengan mewawancarai beberapa pelaku gerakan BTR termasuk para pegiat seni yang saya sebut di atas. Semua ini memungkinkan dengan adanya internet dan media sosial yang membuat saya tahu keadaan, situasi dan kondisi gerakan BTR di Bali saat itu.

Di tulisan tersebut, salah satu yang saya simpulkan bahwa para pelaku BTR telah memproduksi pengetahuan baru yang melawan pengetahuan lama yang cenderung fetis terhadap Bali. Salah satunya, ada sisi dimana reklamasi itu dikatakan untuk kebaikan lulusan ISI Denpasar agar ada lahan baru untuk bekerja seperti menjadi penari di hotel, gerakan ini melalui kegiatan seninya telah mendobrak komodifikasi Bali melalui kesenian yang dikatakan telah merevitalisasi kehidupan orang Bali.

Hal-hal yang dilakukan aparat agar komodifikasi kultur dan kesenian Bali terus indah-indah saja dipertanyakan dan membuat saya juga bertanya, “apakah saya yang lulusan ISI Denpasar hanya sebatas produk turisme juga yang menjadi budaknya daripada pembuat pengetahuan baru?” Maka dari itu saya menyatakan bahwa Bali Tolak Reklamasi telah membuka diskusi dan perbincangan yang lebih luas dalam menginterogasi tendensi fantasi revitalisasi di Bali, dan bisa juga di bagian dunia lainnya.

Dengan kehadiran visual-visual yang telah terciptakan tersebut dan tersebarkan di Global Village saat ini, sebenarnya sudah ada suatu dokumentasi arsip yang memperlihatkan keadaan Bali yang tidak selalu indah saat ini. Sepertinya sensitivitas pemuda global Bali ada dalam hal memproduksi pengetahuan baru untuk generasi selanjutnya. Dan sepertinya ini datang dari semangat anak muda hidup progresif di Bali yang sepertinya melek sejarah, budaya dan tradisi.

Namun, bagaimana dengan yang semangat anak muda hidup jaen? Apakah mereka memiliki harapan juga? Apakah saya terlalu pesimis? Atau mereka sebatas memperlihatkan jaen dengan harapan satu #balijegeg bisa didapatkannya dari Global Village yang kita huni ini?

Catatan akhir: rasanya cerita ini tidak ada ujungnya. Mungkin, bisa dikatakan, sebegitunya lekat Bali sebagai sebuah brand yang baik dan terkenal, membuat penasaran dengan apa yang dipikirkan anak muda jaman now-nya. Bahkan secara pemerintahan Propinsi, berani mengeluarkan pengumuman bahwa Bali baik-baik saja bebas dari sampah – yang juga salah satu contoh catatan pekerjaan rumah Bali yang krusial saat ini.

Baru ini saya bertemu dengan pemuda-pemuda global Bali yang akan masuk ke ranah branding kotanya melalui satu wadah baru yang dibentuk pemerintahan kota. Sepertinya mereka cukup sensitif dengan penggunaan media sosial karena beberapa ternyata pekerja di departemen hubungan masyarakat pemerintah dan bahkan pelaku endorse online shop.

Baru saya menemukan yang menurut saya masuk semangat anak muda hidup jaen. Ternyata mereka cukup antusias dan sensitif juga terhadap keadaan kotanya maka bersedia membantu memajukan kotanya bersama-sama, yang menurut saya akan menjadi pengetahuan baru juga di Global Village ini. Selama hidup ini saya tidak pernah bagian dalam sekaa teruna teruni, mungkin berkegiatan di wadah baru kota ini di usia yang hampir kepala tiga ini bisa membuat saya lebih mengerti sensitivitas pemuda global Bali terhadap Bali ke depannya.

Puisi untuk Melawan Kuatnya Patriarki

Sebagai perempuan dari pulau di tengah Danau Toba, saya paham betul rasanya menjadi penonton.

Sewaktu itu, sebagai anak perempuan berusia tiga tahun saya tidak terlalu menaruh perhatian tentang perempuan dan perannya. Anak-anak tumbuh, bermain dan seolah-olah tidak ikut memikirkan dunia. Namun, sebenarnya anak-anak adalah saksi abadi nan kritis dari dunia yang mengalir gila.

Usia tiga tahun, apa yang bisa kita ingat dengan masa-masa itu? Orang dewasa sering meremehkan ingatan mahluk mungil. Namun, sebuah adegan, saya mengingatnya betul, mengakar kuat dan membentuk tubuh dan jiwa.

Di tempat asal saya, nama keluarga diturunkan dari garis lelaki. Lelaki sungguh harus maskulin. Mereka adalah mahluk yang nyaris tanpa disfungsi jika itu mengenai tugas dan peran. Dalam keluarga besar saya, laki-laki harus segera keluar rumah pada pagi hari, mengais rezeki dan pulang membawa apa-apa yang akan membesarkan nama keluarga dan membanggakan siapa pun.

Ini tidak masalah. Tentu saja ini membawa hal-hal baik kepada ketahanan pangan. Segalanya seolah berporos pada dua peran yaitu laki-laki yang berfungsi menggelembungkan pundi dan perempuan yang tunduk menunggu perintah di rumah. Benar-benar sempit dan menyesakkan.

Pada sebuah malam yang dingin dan gelap, suara ayam mulai terdengar dari pengujung malam. Gadis kecil terbangun karena mendengar isak tangis tersedu-sedu dari ujung ranjang. Gadis kecil itu melihat ibunya, menangis dan membalikkan tubuhnya, membelakangi ia dan saudari perempuannya. Sementara suara sekumpulan lelaki tertawa dengan gagah terdengar di halaman depan rumah mereka.

Si gadis kecil mengangkat langkahnya pelan agar ibunya tidak malu, ia melangkah menuju jendela. Ia menaruh pelupuk matanya di sela-sela jendela, menyaksikan ayahnya dan saudara-saudara lelaki ayahnya tertawa, berkumpul dan memberi perintah kepada beberapa pekerja untuk mengikat beberapa ternak dan memasukkan ke mobil truk keluarga.

Para pekerja yang menghalau dingin dengan jaket dan topi mengangkat ternak-ternak itu, menaruhnya ke dalam truk. Sementara ayah dan paman-paman gadis tersebut mengendarai mobil lainnya dan memimpin perjalanan.

Rumah gadis kecil itu kembali sepi, angin malam berhembus sayup-sayup, suara ayam semakin sering terdengar, pagi sebentar lagi tiba. Si gadis kecil mencoba bertanya kepada ibunya, apa yang membuat ia terisak pilu.

“Kenapa, Ma?’’ tanya gadis kecil itu berdiri kaku di depan ibunya.

“Ayah dan paman-pamanmu mengambil semua peliharaan milik Mama. Hanya itu hiburan Mama. Mereka mengambil bahkan tanpa bertanya, tanpa aba-aba, mengambil tanpa sisa. Mama merasa tidak ada, tidak berwujud,’’ jawab sang Mama sambil mengais air matanya dengan selimut berwarna kuning.

Sesi diskusi bertajuk “Perempuan Indonesia dalam Sinema” menjadi penutup rangkaian peeayaan Hari Film Nasional 2017 di Taman Baca Kesiman, Denpasar beberapa waktu yang lalu. Pembicara Oka Rusmini dan Rhoda Graurer, bersama Moderator, Ayu Diah Cempaka.

Puisi untuk Ibu

Gadis itu masih berusia tiga tahun. Samar-samar ia ketahui hidup ibunya tak seberuntung yang ia pikirkan. Ia melangkah ke jendela melihat malam gelap dan rasa sepi serta seribu tanda tanya tentang mengapa Ayah dan paman-pamannya tidak meminta izin kepada ibunya, tentang apakah ibunya memang mahluk tak berwujud di tengah keluarga itu.

Hari berlalu, siang menjadi malam, tawa dan tangis berganti seolah dunia hanya punya itu. Para lelaki datang dan pergi bercerita tentang keberhasilan di rantau, di perkebunan, di sawah- sawah, tentang penaklukan.

Gadis cilik itu tumbuh dengan ingatan bahwa suatu malam yang dingin, ia menemukan ibunya menangis karena merasa tak berwujud. Ibunya memberi perintah bahwa gadis itu harus bisa membaca, menulis, bersuara dan menemukan diri. Ia membawa gadis cilik itu ke sebuah gudang. Di sana ibunya menyimpan tiga kotak kardus berisi buku-buku. Ibunya membaca puisi, cerita dan prosa milik banyak pengarang.

Gadis itu ingin bisa membaca dan menulis. Ia ingin seperti ibunya. Ia mengambil pensil dari meja kerja ayahnya, mencoret semua dinding dapur. Sementara ibunya memasak, melayani perut seisi rumah agar kenyang dan seperti itu sepanjang hari.

Hingga suatu hari, saat gadis itu belum genap berusia lima tahun, ia membaca sebuah puisi untuk ibunya di dapur. Saat ibunya tengah menanak nasi. Ibunya terkejut, terharu dan mereka berpelukan. Gadis itu berkata, “Aku tahu, kau ingin jadi penulis kan? Tapi kau terlalu takut menuntut kan? Kau takut melawan kan? Kau takut dianggap durhaka bukan?”

“Tapi, kau tidak perlu khawatir, aku akan menjadi lebih baik. Kau harus melawan. Kau tidak perlu memasak jika kau bosan. Kau perlu keluar rumah dan bersuara. Kau jangan hanya menghabiskan hidupmu di balik asap dapur. Kau kan pernah berkuliah dan membaca buku-buku, kau harus segera bertindak karena kau tidak akan muda lagi,’’ ujar gadis cilik tersebut.

Ibunya melepas pelukan tersebut dan menulis di dinding dapur sambil menjawab, “Jika aku anggap kau anak kecil, maka aku salah. Tapi kau akan menulis dan bersuara dan lebih baik dariku. Itu pasti. Aku menganggap semua ini tak sia-sia, karena kau akan menjadi gadis pemberani yang menolak norma-norma membosankan ini.’’

Setiap hari hari milik gadis cilik itu. Dia habiskan dengan membaca puisi milik ibunya. Dan setiap hari, ibunya mengabdi menjadi menantu dalam keluarga besar yang mengedepankan laki-laki. Bangun dini hari, memasak, menyiapkan hari. Meski ada pekerja, tetap saja entah kenapa tampak begitu salah jika ibu santai, tampak tabu jika ia memerintah.

Dua puluh tahun kemudian, gadis tersebut belajar tentang ilmu kedokteran. Dalam ilmu kedokteran jiwa, disebutkan dua indikasi utama pernikahan yang sehat yakni tidak adanya disfungsi peran dalam fungsi ekonomi dan biologis sebagai dua faktor utama berlangsungnya pernikahan. Dalam hal tersebut tidak dijelaskan bahwa laki-laki harus menjadi pemeran utama fungsi ekonomi dan sebaliknya. Tak ada cerita tentang jender mana yang unggul.

Membekas

Sepenggal cerita di atas menyampaikan bahwa ketidaksetaraan dan ketidakpekaan akan membekas pada saksi-saksi. Sekelompok orang bisa menjadikan hal itu sebagai motivasi untuk lebih adil dan baik, sebagian mungkin belum berhasil.

Gadis itu tidak membenci siapapun dalam keluarga besarnya. Dia mencintai mereka. Ia tumbuh beruntung tak kekurangan apapun. Hanya saja, di sini kita tidak hanya sekadar tumbuh tapi meresapi diri dan sekitar. Keadilan sejatinya harus dipertontonkan dalam hal sekecil apapun. Wajah-wajah perempuan yang tunduk, mengubur impian, kalah dalam menemukan diri karena nilai pernikahan dan keluarga harus dirombak.

Tidak banyak anak-anak tumbuh yang menyadari bahwa peran dalam masyarakat kita terlalu kaku, bahwa perempuan harus meninggalkan mimpi untuk pulang dan menjaga keutuhan rumah. Rumah seolah-olah adalah tanggung jawab perempuan semata. Paradigma ini tidak banyak berubah meski jaman kian melaju ke depan tanpa jeda. Perempuan kerap dianggap mahluk nomor dua, baik dalam pernikahan maupun pekerjaan.

Anak-anak menyaksikan ini, meniru dan menganggap itu adalah normal. Tidak banyak kita yang meresapi wajah-wajah kecewa, garis-garis halus tanda menahan asa, senyum-senyum kecut tanda berpura-pura. Sampai kapan kita akan hidup dalam tatanan masyarakat begini?

Gadis itu dan saudara-saudara perempuannya melawan, menghentak nilai keluarganya. Mereka pergi pagi hari dan pulang menggelembungkan diri seperti yang para lelaki di keluarga besarnya lakukan. Keterkejutan lahir, perlawanan dianggap abnormal. Segala lecutan yang para gadis ini lakukan dianggap sebagai keterbelakangan dan pelanggaran pada asal usul. Hingga suatu ketika, nilai-nilai adat ini melahirkan sekelompok generasi laki-laki yang cacat keberanian, pengecut yang bangga dengan nama keluarga dan nilai, tapi getir terhadap dunia.

Gadis-gadis ini muncul sebagai antitesis terhadap gambaran kemaskulinan. Dan lelaki-lelaki dalam tatanan ini merunduk malu, berkerut dan bersembunyi di balik peninggalan-peninggalan yang mereka banggakan. Sebagian melanjutkan nilai itu dan mengagungkannya dan sebagian menertawakan kelawasan tatanan tersebut.

Pertanyaannya, sampai kapan kita membiarkan segala yang sempit ini hidup? Segala yang tak adil ini beranak pinak? Bahwa perempuan adalah pemeran nomor dua yang menjaga rumah, memastikan sayur hangat dan pakaian anak-anak bersih gemilang sementara laki-laki dapat mengaktualisasikan diri hingga ujung dunia.

Sampai kapan generasi selanjutnya melihat bahwa ibu mereka adalah perempuan-perempuan yang menelan pil pahit pernikahan? Bahwa ibu mereka adalah perempuan yang ingin jadi penulis, yang ingin jadi pramugari, yang ingin jadi ahli bedah, yang ingin jadi pianis namun bersembunyi dibalik kasur, dapur dan arisan keluarga yang hingar bingar menceritakan segala dominasi laki-laki dalam bidang ekonomi dan sosial.

Jangan pernah berpikir bahwa anak-anak tak menilai ini semua, mereka melihat, menelan, mengingat, yang entah akan mereka kalahkan atau mereka tiru. Dan sebagai orang dewasa yang memiliki fungsi sudah seharusnya kita menciptakan dunia ebih adil dan manusiawi. Bahwa perempuan juga boleh berlari, menggandakan diri dan fungsi. Bahwa lelaki juga boleh menangis, kelelahan dan beristirahat di rumah.

Memberontak

Sebagai perempuan yang lahir dan dibesarkan dalam nilai patriarki kental. Saya dan saudari- saudari perempuan saya memberontak, membikin ayah kami mengakui bahwa norma asalnya tak lagi pantas untuk manusia. Sampai suatu ketika, dia mengizinkan ibu mengaktulisasikan diri dan membiarkan kami menemukan kepercayaan kami masing-masing.

Perjalanan kita menciptakan masyarakat yang adil dan bermartabat tidak akan terwujud jika para lelaki tak mengganggap perempuan adalah sepadan. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa dunia lebih baik, jika kau sebagai lelaki saja lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada ibu, kekasih, istri dan saudarimu untuk nasi putih hangat di kotak nasimu? Bagaimana kau yakin bahwa anak lelaki mu akan mengasihimu jika kau saja lupa mempraktikkan kasih pada pendamping hidupmu? Bagaimana kau percaya bahwa kita bisa memiliki pemimpin yang baik jika setiap laki-laki di rumah menganggap suara perempuan dalam bermasyarakat hanya lagu pemanis?

Dan untuk Ibu, perempuan penuh kecerdasan yang lembut hati terima kasih membiarkan kami meresap gelisah dan cemasmu. Segala puisi takkan cukup menggantikan setiap kasihmu. Untukmu, yang hidup menahan mimpi dan asa, untukmu yang terisak satu dua kali di masa kecilku, karena suaramu hilang.

Ibu, semua baik-baik saja, kau sekarang boleh berbangga diri, diri ini takkan diam.

Suara Ibu,
Menusuk lembut suaranya dari balik bilik,
Hamba yang ruhnya tipis dan melayang-layang nyata
Sabda nadi dirinya menggerutu namun suara hilang dari kerongkongannya
Di setiap sungai dan persimpangan, suaranya pecah dalam bulir air mata
Tapi wajahnya, hanya itu yang pantas kau pandang, wajah dunia tanpa muslihat

Tanyaku tersisa, menyesakkan sanubari
Kapan dan di mana Ibu hilang?
Siapa yang menghamburkan rasa dan wujudnya?
Segala terka lahir, tumbuh, tinggal dalam setiap indera tentang senyum kecut ibu
Tenteram hati dibalik peluknya, tapi siapa yang memeluk ibu?

Sudahlah, kata ibu
Kita ada dalam tengkuk kekalahan, terkadang.
Lain hari, kau harus berlari dari palung gelap ini, katanya.
Dalam peluknya dan selimut berwarna kuning malam tak serupa lagi
Suara ibu bagai takdir dan nyawa,

Lalu segala sempit dan gelap kuterjang,
Bijakmu ku genggam dan taruh di kantong hari
Ibu menjelma nadi darah ku, denyut jantung ku, mata langkah ku,
Suara ibu menjadi lagu diantara simbol- simbol niscaya
Suara ibu tak lagi bersembunyi di balik bilik.

Ketika Pisang Terakhir Ditebang

Pedalem tiang nepukin punyan biu kénéanga (saya kasihan melihat pohon pisang dibeginikan).”

Kalimat itu spontan meluncur dari mulut Wayan Kariasa, salah satu pekebun sekaligus pengepul pisang di Banjar Selasih, Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Gianyar. Di siang yang terik itu, ia berdiri di atas tanah yang selama empat generasi digarap oleh keluarga Wayan Sarna.

Matanya mengedar ke sekeliling, memperhatikan pohon-pohon pisang yang sudah tumbang karena ditebang. Beberapa di antaranya memiliki batang yang masih bisa dibilang begitu pendek. Pohon-pohon pisang tersebut mati muda.

Saya hanya bisa menimpali dengan getir, “Nggih, Pak…”

Saya datang ke Selasih akhir pekan lalu. Dua pekan sebelumnya ibu-ibu di sana membuka baju mereka untuk menghadang alat berat yang masuk ke daerahnya. Mengingat apa yang mereka lakukan, hati saya patah melihat dua alat berat dengan warna merah masih bisa memarkirkan diri jauh di seberang tempat saya berpijak.

“Ini hari Minggu, alatnya enggak kerja,” ujar Gede Nova, seorang pemuda yang juga berdiri di sebelah Wayan Kariasa.

“Tapi, alatnya masih bisa masuk, ya?” tanya saya pada mereka. Mereka mengangguk. “Pas rapat waktu itu, kami sudah sepakat untuk memulangkan alat beratnya. Namun, beberapa jam kemudian, alatnya tetap ada di sana dan sampai sekarang tidak penah pergi.”

Alat-alat berat itu hendak meratakan tanah-tanah di Selasih, kira-kira separuh dari keseluruhannya. PT. Ubud Resort Duta Development (URDD) yang melakukannya, sebab tanah-tanah tersebut hendak disulap menjadi lapongan golf, resor, dan fasilitas wisata lainnya.

Setidaknya, PT URDD memasuki Selasih pada medio 1994 dengan klaim bahwa 85 persen tanah di sana tidak produktif. Dengan begitu, lahan tersebut lebih baik dimanfaatkan untuk sektor di luar pertanian atau perkebunan. Sejak saat itu, pembebasan lahan pun mulai dilakukan.

“Padahal, sebelum krisis air, dulu kami biasa menanam padi, jeruk, salak, durian, dan mayoritasnya cengkeh,” kata I Made Sudiantara, salah satu warga Selasih.

Penghasil Pisang

Berbeda dengan dulu, kini Selasih memang dikenal sebagai salah satu daerah pemasok daun pisang di Bali. Kita bisa menemukan hamparan pohon pisang batu di sana. Sekiranya pengalihan sebagian besar lahan menjadi kebun pisang terjadi pada masa-masa krisis moneter tahun 1997-1998, ditambah dengan adanya krisis air.

Pisang kemudian semakin diminati warga. Sebab, selain mampu memberikan penghasilan lebih baik daripada padi, tanaman pisang dapat dipelihara dengan mudah. Hal ini bisa dibuktikan sebab pisang begitu mudah saya temui di lahan-lahan kosong Selasih. Berjalan beberapa langkah di lahan-lahan tersebut, saya seringkali menemui anakan pohon pisang yang masih muda tumbuh dengan subur.

Pada tahun-tahun tersebut pulalah konflik terkait lahan mencuat. Pertemuan warga dengan pihak PT UDRD sempat dilakukan. Hasilnya berupa kesepakatan tidak tertulis antara kedua belah pihak. Kesepakatan itu adalah sebelum tanah benar-benar digunakan pihak PT, warga dapat menggarap dan menikmati hasilnya. Selain itu, warga juga dijanjikan oleh pihak PT perihal relokasi rumah.

“Tapi, saya tidak pernah merasa menjual tanah saya,” Kariasa berujar, menoleh ke arah Nova yang menimpalinya dengan sebuah anggukan.

Beberapa warga yang merasa bahwa lahan mereka layak untuk diperjuangkan kemudian membentuk Serikat Petani Selasih (SPS). Tercatat sebanyak 52 kepala keluarga terdaftar sebagai anggota SPS dan 32 di antaranya bermukim di lahan yang diklaim pihak PT UDRD.

Lantas, bagaimana 20 lainnya dan juga mereka yang tidak tergabung dengan SPS? “Kami masih merundingkannya, tapi yang jelas, saya cuma mau apa yang dimiliki leluhur saya tetap di sini dan seperti ini,” tegas Nova.

Warga Selasih mengaku masih berharap pada pemerintah untuk membantu meredakan konflik ini. “Kalau kita nggak berharap sama pemerintah, mau berharap sama siapa?” ujar Kariasa. Saya tersenyum, kecut sekali.

Setelah semua yang terjadi, warga Selasih masih berpikir bahwa pemerintah akan melakukan sesuatu untuk rakyat seperti mereka. Harapannya, pemerintah mampu menjalankan dan menguatkan PP Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, serta Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Dengan begitu, warga Selasih tidak terinjak di tanah mereka sendiri.

Tiba-tiba Datang Kembali

“Waktu (lahan) dibabat, tiang dadi penonton gen. Kan sing runguanga munyin tiangé (saya jadi penonton saja, kan ucapan saya tidak didengarkan).”

Saya termenung mendengar ucapan Wayan Liu, seorang ibu yang sehari-hari menggarap lahan yang waktu itu sedang saya pijak. Ia merasa bahwa suara para perempuan di Selasih tidak akan didengarkan.

Padahal, perempuan-perempuan tersebut berperan begitu banyak dalam usaha perkebunan pisang di Selasih. Mereka turut bekerja di kebun, menanam dan merawat pohon-pohon, mengambil daun-daun, serta mengantarkannya ke Denpasar dan Badung untuk dijual.

Sementara itu, wajah-wajah perempuanlah yang memperkenalkan saya dengan Selasih dan konfliknya. Dua pekan lalu, foto-foto mereka yang hanya menggunakan kutang dengan raut marah menghiasi linimasa media sosial saya. Mereka menghadang alat berat yang muncul kembali setelah dua puluh tahun tidak berkabar.

Ketika perempuan yang merasa kurang didengarkan justru menjadi garda depan dalam perlawanan, saya pikir, ini adalah suatu alarm tanda bahaya. Apa yang terjadi di Selasih adalah suatu kegentingan.

Biune ampun telah. Ten wenten penghasilan napi mangkin. Nol. Mati raga pelan-pelan (pisangnya sudah habis, tidak ada penghasilan apa-apa sekarang. Nol. Kami mati pelan-pelan),” tegas Liu. Ia yang biasanya menjual 60-70 ikat daun pisang satu kali dalam dua hari, kini harus melakukannya dalam waktu lima belas hari sekali.

Walaupun dihimpit ketidakpastian dan semakin menipisnya penghasilan, warga Selasih tetap bisa tersenyum dan berbagi. Saya dan lima orang kawan yang datang ke Selasih disuguhkan berbagai macam hasil bumi. Kariasa memetikkan kelapa muda dan kami minum bersama-sama di siang yang terik di tepi lahan bersengketa.

Kami sempat diajak Liu mencoba memetik dan memotong daun pisang dengan teknik yang biasa mereka gunakan. Di perjalanan pulang, kami harus menepi kembali sebab Nova memetikkan sebungkus leci dan sebuah durian. Segar sekali, walaupun seorang polisi tetap mengikuti kami kemanapun kami pergi.

“Kita selalu minta dan diberi oleh warga desa, tapi mereka enggak pernah minta sama kita yang di kota,” kata Luh De Suriyani, kawan yang mengajak saya ke Selasih, sambil tertawa.

“Kalau begitu, sekarang tiang minta tolong untuk dibantu memperjuangkan biar kami dapat yang sepantasnya,” jawab Liu.

Lalu kami tertawa bersama. Perihal isi hati, siapalah yang tahu. Mungkin di balik tawa yang mereka bagi di hari itu, warga Selasih senantiasa meringis dalam hati. Sama seperti batang pohon leci milik keluarga Nova yang akhir-akhir ini terus menerus mengeluarkan air.

“Mungkin dia juga ikut menangis,” ujarnya sambil tersenyum. [b]

Catatan Tandang ke Selasih

Pedalem tiang nepukin punyan biu kénéanga (saya kasihan melihat pohon pisang dibeginikan).”

Kalimat itu spontan meluncur dari mulut Wayan Kariasa, salah satu pekebun sekaligus pengepul pisang di Banjar Selasih, Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Gianyar. Di siang yang terik itu, ia berdiri di atas tanah yang selama empat generasi digarap oleh keluarga Wayan Sarna. Matanya mengedar ke sekeliling, memperhatikan pohon-pohon pisang yang sudah tumbang karena ditebang. Beberapa di antaranya memiliki batang yang masih bisa dibilang begitu pendek. Pohon-pohon pisang tersebut mati muda. Saya hanya bisa menimpali dengan getir, “Nggih pak…”

Saya datang ke Selasih dua pekan setelah ibu-ibu di sana membuka baju mereka untuk menghadang alat berat yang masuk ke daerahnya. Mengingat apa yang mereka lakukan, hati saya patah melihat dua alat berat dengan warna merah masih bisa memarkirkan diri jauh di seberang tempat saya berpijak. “Ini hari Minggu, alatnya enggak kerja,” ujar Gede Nova, seorang pemuda yang juga berdiri di sebelah Wayan Kariasa.

“Tapi alatnya masih bisa masuk ya?” tanya saya pada mereka. Mereka mengangguk. “Pas rapat waktu itu, kami sudah sepakat untuk memulangkan alat beratnya. Namun, beberapa jam kemudian, alatnya tetap ada di sana dan sampai sekarang tidak penah pergi.”

Alat-alat berat itu hendak meratakan tanah-tanah di Selasih, oleh PT. Ubud Resort Duta Development (URDD) hendak disulap menjadi lapongan golf, resor, dan fasilitas wisata lainnya. Perusahaan ini sudah memasang plang nama sebagai pemilik lahan, setelah konflik tanah lebih dari 20 tahun. Setidaknya, PT URDD memasuki Selasih pada 1990an dengan klaim bahwa 85% tanah di sana tidak produktif. “Padahal, sebelum krisis air, dulu kami biasa menanam padi, jeruk, salak, durian, dan mayoritasnya cengkeh,” kata I Made Sudiantara, salah satu warga Selasih.

Sejumlah warga membuat artikel terkait konflik agraria Selasih ini sebelumnya. Seperti Made Supriatma dan Roberto Hutabarat.

Berbeda dengan dulu, kini Selasih memang dikenal sebagai salah satu daerah pemasok daun pisang di Bali. Kita bisa menemukan hamparan pohon pisang batu di sana. Sekiranya pengalihan sebagian besar lahan menjadi kebun pisang terjadi pada masa-masa krisis moneter tahun 1997-1998, ditambah dengan adanya krisis air.

Pisang kemudian semakin diminati warga sebab selain mampu memberikan penghasilan yang lebih baik daripada padi, tanaman pisang dapat dipelihara dengan mudah. Hal ini bisa dibuktikan sebab pisang begitu mudah saya temui di lahan-lahan kosong Selasih. Berjalan beberapa langkah di lahan-lahan tersebut, saya seringkali menemui anakan pohon pisang yang masih muda tumbuh dengan subur.

Pada tahun-tahun tersebut pulalah konflik terkait lahan mencuat. Pertemuan warga dengan pihak PT UDRD sempat dilakukanseperti kesepakatan tidak tertulis dan tertulis antara kedua belah pihak. Kesepakatan itu adalah sebelum tanah benar-benar digunakan pihak PT, warga dapat menggarap dan menikmati hasilnya. Selain itu, warga juga dijanjikan oleh pihak PT perihal relokasi rumah. “Tapi saya tidak pernah merasa menjual tanah saya,” Kariasa menoleh ke arah Nova yang menimpalinya dengan sebuah anggukan.

Beberapa warga yang merasa bahwa lahan mereka layak untuk diperjuangkan kemudian membentuk Serikat Petani Selasih (SPS). Tercatat sebanyak 52 kepala keluarga terdaftar sebagai anggota SPS dan 32 di antaranya masuk kawasan yang diklaim PT UDRD. “Saya hanya ingin, apa yang dimiliki leluhur saya tetap di sini dan seperti ini,” tegas Nova.

Warga Selasih mengaku masih berharap pada pemerintah untuk membantu meredakan konflik ini. “Kalau kita nggak berharap sama pemerintah, mau berharap sama siapa?” ujar Kariasa. Saya tersenyum, kecut sekali. Setelah semua yang terjadi, warga Selasih masih menaruh asa pada pemerintah akan melakukan sesuatu untuk rakyat seperti mereka. Harapannya, pemerintah mampu menjalankan dan menguatkan PP Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, serta Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Dengan begitu, warga Selasih tidak terinjak di tanah mereka sendiri.

Tiba-tiba Datang Kembali

“Waktu (lahan) dibabat, tiang dadi penonton gen. Kan sing runguanga munyin tiangé (saya jadi penonton saja, kan ucapan saya tidak didengarkan).”

Saya termenung mendengar ucapan Wayan Liu, seorang ibu yang sehari-hari menggarap lahan yang waktu itu sedang saya pijak. Ia merasa bahwa suara para perempuan di Selasih tidak akan didengarkan. Padahal, perempuan-perempuan tersebut berperan begitu banyak dalam usaha perkebunan pisang di Selasih. Mereka turut bekerja di kebun, menanam dan merawat pohon-pohon, mengambil daun-daun, serta mengantarkannya ke Denpasar dan Badung untuk dijual.

Sementara itu, wajah-wajah perempuanlah yang memperkenalkan saya dengan Selasih dan konfliknya. Dua pekan lalu, foto-foto mereka yang hanya menggunakan kutang dengan raut marah menghiasi linimasa media sosial saya. Mereka menghadang alat berat yang muncul kembali setelah dua puluh tahun tidak berkabar. Ketika perempuan yang merasa kurang didengarkan justru menjadi garda depan dalam perlawanan, saya pikir, ini adalah suatu alarm tanda bahaya. Apa yang terjadi di Selasih adalah suatu kegentingan.

Biune ampun telah. Ten wenten penghasilan napi mangkin. Nol. Mati raga pelan-pelan (pisangnya sudah habis, tidak ada penghasilan apa-apa sekarang. Nol. Kami mati pelan-pelan),” tegas Liu. Ia yang biasanya menjual 60-70 ikat daun pisang satu kali dalam dua hari, kini harus melakukannya dalam waktu lima belas hari sekali.

Walaupun dihimpit ketidakpastian dan semakin menipisnya penghasilan, warga Selasih tetap bisa tersenyum dan berbagi. Saya dan lima orang kawan yang datang ke Selasih disuguhkan berbagai macam hasil bumi. Kariasa memetikkan kelapa muda dan kami minum bersama-sama di siang yang terik di tepi lahan bersengketa. Kami sempat diajak Liu mencoba memetik dan memotong daun pisang dengan teknik yang biasa mereka gunakan. Di perjalanan pulang, kami harus menepi kembali sebab Nova memetikkan sebungkus leci dan sebuah durian. Segar sekali, walaupun seorang polisi tetap mengikuti kami kemanapun kami pergi.

“Kita selalu minta dan diberi oleh warga desa tapi mereka enggak pernah minta sama kita yang di kota,” kata Luh De, kawan yang mengajak saya ke Selasih, sambil tertawa. “Kalau begitu, sekarang tiang minta tolong untuk dibantu memperjuangkan biar kami dapat yang sepantasnya,” jawab Liu.

Lalu kami tertawa bersama. Perihal isi hati, siapalah yang tahu. Mungkin di balik tawa yang mereka bagi di hari itu, warga Selasih senantiasa meringis dalam hati. Sama seperti batang pohon leci milik keluarga Nova yang akhir-akhir ini terus menerus mengeluarkan air. “Mungkin dia juga ikut menangis,” ujarnya sambil tersenyum.

The post Ketika Pisang Terakhir Ditebang appeared first on BaleBengong.

Selasih: Cerita Perampasan Tanah yang Tak Pernah Usai

Foto Twitter Anang Putra S (@ambyarisme)

Petani membutuhkan advokasi, bukan sekadar mediasi.

Sejak beberapa minggu lalu, laman Facebook saya dihiasi gambar-gambar dari Banjar Selasih, Desa, Puhu, Kecamatan Payangan, Gianyar. Bukan gambar-gambar yang menyenangkan. Yang terlihat adalah gerombolan polisi menghadapi para pemrotes. Beberapa di antaranya perempuan hanya mengenakan beha. Buldoser dan alat-alat berat berat merangsek masuk wilayah Selasih. Aparat keamanan mengawalnya.

Ternyata protes tersebut berkaitan dengan pembersihan lahan oleh PT Ubud Duta Resort Development (UDRD). Perusahan ini kabarnya telah menguasai 200 hektar tanah di banjar itu sejak tahun 1990an. Rencananya tanah sebesar itu akan diubah menjadi resor mewah dengan lapangan golf.

Yang mengejutkan untuk saya adalah reaksi masyarakat Bali terhadap penggusuran tersebut. Sebagian masyarakat menentang. Sebagian juga membenarkan. Sebagian besar, tentu saja, diam.

Mereka yang menentang berpendapat bahwa masyarakat sudah mendiami tanah itu sejak lama. Tidak adil rasanya mengusir mereka begitu saja. Sementara mereka yang mendukung mengatakan bahwa PT UDRD adalah penguasa tanah yang sah. Investor ini memiliki sertifikat.

Mereka yang mendukung punya argumen lebih panjang. Daripada menjadi penyerobot tanah, demikian kata mereka, lebih baik membiarkan perusahan membangun resort dan lapangan golf. Penduduk desa bisa bekerja di sana. Pembangunan ini baik untuk pertumbuhan industri pariwisata di Bali.

Sebuah posting di Facebook yang beredar secara viral secara gamblang menuduh para petani sebagai pihak yang sudah menerima duit. Dia juga mengklaim bahwa tanah itu sudah dijual pihak Puri Payangan kepada investor.

Dengan gagah penulisnya membela investor. “Selama tanah belum dimanfaatkan oleh investor, masyarakat diijinkan untuk menanaminya, bahkan sdh 30 th diberi ijin dan investor tidak minta bagi hasil semua diambil warga hasilnya,” demikian tulisnya.

Posting semacam itu tidak sedikit. Sebagai orang yang cukup lama berada di media sosial, saya membaui ada semacam serangan terkoordinasi terhadap para petani yang memperjuangkan hak hidupnya. Apakah investor juga sudah memakai buzzer untuk membentuk opini masyarakat, sama seperti para politisi yang telah lebih dulu melakukannya? Saya tidak tahu.

Namun, itu soal lain.

Protes dan demonstrasi seperti di Selasih ini memang sedang marak di mana-mana. Pemerintah yang sekarang berkuasa sudah mencanangkan untuk menggenjot investasi. Kebijakan itu memberikan suntikan darah kepada para pemodal untuk kembali mengerjakan proyek-proyek yang dulu dianggap bermasalah. Dengan orientasi penanaman modal, para pengusaha merasa memperoleh beking dari penguasa. Tidak aneh bila polisi dan tentara juga dikerahkan untuk mengamankan investasi ini. Seperti yang kita lihat di Selasih dengan PT UDRD ini.

Untuk saya ada sesuatu yang khusus tentang Selasih. Entah mengapa ketika mendengar nama Selasih, ingatan saya samar-samar kembali kepada beragam masalah perampasan tanah untuk investasi pariwisata yang mencuat di Bali pada akhir 1980 hingga akhir 1990an. Dalam periode itu terjadi kasus-kasus besar perampasan tanah (land-grabbing) seperti di Garuda Wisnu Kencana (GWK), Bali Nirwana Resort (BNR), Pecatu Graha, reklamasi Pulau Serangan, reklamasi Padang Galak, dan lain-lain.

Kebetulah itu semua terjadi pada jaman Orde Baru. Secara khusus, kasus-kasus pertanahan ini marak terjadi ketika Bali diperintah oleh Gubernur Prof. dr. Ida Bagus Oka (1988-1998).

Akhirnya saya memutuskan untuk menelusuri kembali peristiwa Banjar Selasih ini. Saya bisa memastikan bahwa ini adalah salah satu kasus perampasan tanah oleh penguasa lokal yang bekerja sama dengan elite politik nasional. Kasus ini bukan barang baru. Ia sudah dimulai sejak tahun 1992.

Sumber KPA Bali

Narasi Ketidakadilan

Ketika menelusuri kasus Selasih, saya menemukan paling tidak dua buku yang membahasnya. Pertama, buku “Penghancuran Hak Masyarakat Adat Atas Tanah.” terbitan Konsorsium Pembaruan Agrariai. Kedua, buku terbitan Penerbit Bali Post. Judulnya “Baliku Tersayang, Baliku Malang.”

Dalam setiap kasus perampasan tanah, selalu ada narasi (cerita). Orang boleh berargumen bahwa tanah-tanah tersebut adalah milik Puri (kerajaan-kerajaan kecil di Bali). Pihak Puri mensertifikatkan miliknya. Kemudian sertifikat itulah yang dijual kepada pihak investor. Perkara selesai karena upaya penerbitan sertifikat itu berarti secara legal-formal pihak negara – yang sekarang menjadi penguasa tunggal berdaulat bahkan atas Puri – mengakui kepemilikan tanah oleh Puri itu.

Upaya menerbitkan sertifikat itu menguburkan asal usul tanah. Para petani yang mengerjakan tanah itu secara turun temurun tidak dianggap sebagai pihak yang perlu diperhitungkan. Di Republik yang merdeka ini, para petani tersebut seharusnya adalah warga negara. Namun, kedudukan mereka di depan hukum masih sama seperti sebelum kemerdekaan. Mereka hanyalah orang-orang taklukan – lahir takluk pada satu kekuasaan dan tidak pernah bisa lepas dari takdir bahwa mereka hanya mahluk taklukan. Mereka tetap hidup dalam sistem feodal di Republik yang seharusnya mengakui mereka sebagai warga negara. Bukan manusia taklukan.

Itulah sebabnya, setiap argumen yang menyodorkan sertifikat sebagai barang bukti, sesungguhnya mengabadikan status para petani ini sebagai manusia taklukan. Oleh karena itu, dalam kasus-kasus perampasan tanah, sangat penting bagi kita melihat narasi-narasi bagaimana status tanah itu dan menyesuaikannya dengan status petani sebagai warga berdaulat atas tanah yang dikerjakannya sebagai sumber penghidupannya itu.

Sertifikasi yang melegalkan perampasan tanah adalah bentuk ketidakadilan. Sertifikasi itu hadir karena ketimpangan kekuasaan. Pihak petani, sebagai orang taklukan, jelas tidak akan pernah memiliki tanah yang dikerjakannya secara turun temurun dan sudah menghidupinya dari generasi ke generasi. Sertifikasi adalah sebuah bentuk ketidakadilan yang terlembaga secara kokoh dan anehnya didukung di Republik ini, sekalipun memiliki undang-undang agraria yang mengatur pembatasan kepemilikan tanah.

Selasih, dari Narasi Para Petani

Narasi tentang petani-petani Selasih adalah salah satu kasus dari banyak kasus yang dibahas dalam buku terbitan Komisi Pembaruan Agraria. Buku ini menelusuri kasus-kasus perampasan tanah yang menimpa beberapa masyarakat adat di Indonesia. Untuk kasus Bali, desa-desa adat yang dibahas adalah Tenganan Pegeringsingan, Pecatu, dan Selasih. Bagian Bali ditulis oleh Tim Peneliti KPA wilayah Bali. Para penelitinya mendokumentasikan sejarah sosial terjadinya setiap masyarakat adat, merangkai struktur sosialnya, penguasaan dan distribusi tanah (sumber-sumber agrarian), serta konflik agraria yang muncul.

Ada sedikit latar belakang konflik agraria di Desa Adat Selasih. Buku ini mengatakan bahwa pada tahun 1993 ada upaya melakukan pembebasan lahan seluas 200 Ha (65 persen dari luas Selasih) untuk pembangunan lapangan golf dan resor mewah. “Upaya pembebasan tersebut disertai serangkaian penekanan dan intimidasi yang menimbulkan berbagai keresahan. Aksi penolakan dilakukan dengan cara berdemonstrasi ke kantor camat Ubud pada tanggal 21 Juni 1993 karena mereka (petani, red.) menolak menjual tanah-tanah mereka,” demikian tulis Tim Peneliti buku ini.

Berbagai upaya dilakukan untuk mematahkan perlawanan para petani ini. Pihak-pihak yang berkepentingan agar proyek ini berjalan menempuh berbagai macam taktik. Misalnya menutup saluran air, memberikan bantuan sepeda motor, dan membentuk Yayasan Desa Selasih yang menyatakan setuju akan pembangunan resor dan lapangan golf tersebut. Persetujuan Yayasan itulah yang dijadikan dasar oleh Kepala Kanwil Departemen Pertanahan Kabupaten Gianyar untuk memberikan persetujuan lokasi pembangunan resort PT Ubud Resort Duta Development.

Narasi lebih lengkap diberikan oleh buku “Baliku Tersayang, Baliku Malang.” Sebuah tulisan berjudul “Proyek Golf, Nasib Petani dan Mengapa Sundria Menolak” diabdikan khusus untuk kasus Selasih. Tulisan tersebut adalah laporan jurnalistik Tim Wartawan Bali Post. Karenanya narasi dari para petani penggarap sempat terekam dengan baik.

Saya sengaja mengulang narasi yang ditulis Tim Wartawan Bali Post tersebut di sini untuk memberikan konteks terhadap perlawanan petani kecil di Selasih.

Tim wartawan Bali Post memulai liputannya dengan menggambarkan kecemasan di wajah petani-petani Selasih. Terutama petani penyakap (penggarap) yang tidak jelas nasibnya. Proyek lapangan golf dan resor dari PT URDD ini sudah mulai sejak 1992. Namun, baru pada saat laporan itu ditulis (1998) rencananya akan mulai dikerjakan lagi.

Diberikan juga sedikit cerita tentang bagaimana Selasih pada zaman dulu. Selasih adalah dusun yang kurang beruntung. Penduduk dililit kemiskinan. Mereka sering hanya makan nasi campur ketela, simbol kemiskinan saat itu. Itulah yang digambarkan oleh Wayan Comot, Pekaseh Subak Dusun Selasih. “Tapi itu dulu. Sebelum ada swadaya menaikkan air pada awal tahun 1970an,” katanya dikutip Bali Post.

Setelah air berhasil dinaikkan, masyarakat mulai bertanam padi yang hasilnya sangat baik, 4 ton per hektar. “Bapak lihat sendiri, apakah tanah kami subur atau tidak,” tanya Wayan Comot kepada wartawan Bali Post yang berkunjung kesana pada 29 Oktober 1997. Saat itu Selasih yang luasnya 300 ha itu memang tampak hijau. Apalagi dengan adanya Tukad Ayung (Sungai Ayung) di sisi sebelah timur Selasih.

PT URDD mulai membebaskan tanah sejak tahun 1992. Sekalipun Direktur PT URDD ketika itu, AA Bagus T. Boewana mengatakan bahwa mereka tidak menggunakan calo untuk membebasakan tanah, kenyataan di lapangan menunjukkan lain. Wartawan Bali Post mewawancarai seorang warga. “Tadinya kami tidak mau melepaskan tanah dan pekarangan kami. Tetapi karena digertak dan dijepit, sebab di sebelah-sebelah kami sudah dijual, terpaksa kami ikut menjual.” Warga ini tidak mau menyebutkan namanya karena takut.

Bali Post juga mencatat kejanggalan lain. Seperti dialami I Mekeh dan I Tambun, yang pengakuannya dimuat di koran Prima, Jumat 31 Oktober 1997. Kedua petani ini menyerahkan surat-surat tanahnya kepada investor. Mereka diberi uang muka Rp 15 juta dari harga Rp 300 juta. Mulanya mereka dijanjikan bahwa tanah mereka akan dihargai Rp 1,5 juta per are (100 m2). Namun, yang mereka terima hanya Rp 1,2 juta per are.

Intimidasi diriingi penyiksaan juga direkam oleh Tim Wartawan Bali Post ini. Mereka mengutip cerita I Lantur (orang Bali dulu biasa menggunakan hanya satu nama seperti ini) salah seorang pemilik tanah. Setelah melakukan transaksi penjualan tanahnya senilai Rp 500 juta, I Lantur malah disiksa oleh anggota militer atas suruhan dua calo tanah Mg dan Mn.

Mata I Lantur agak rabun akibat dipukuli benda tumpul serta dipukul dan ditendang. Tidak itu saja, I Lantur menjadi trauma didatangi orang tidak dikenal. Bahkan ketika ditemui Tim Wartawan Bali Post, dia minta didampingi kepala dusun yang datang dengan diiringi empat Hansip.

“Situasi ini menandakan betapa tercekamnya penduduk sehingga enggan buka mulut. Tidak hanya pemilik tanah yang memilih diam, warga Selasih yang ikut prihatin dengan nasib rekannya pun lebih banyak enggan bicara. Kalaupun berbicara dengan syarat namanya dirahasiakan, sepertinya takut nasibnya “dilanturkan” (diperlakukan seperti Lantur). Calo-calo tanah yang mengaku membantu PT UDRD dalam membebaskan tanah sering mengatasnamakan aparat keamanan sebagai beking,” demikian tulis Tim Wartawan Bali Post.

Sebagian tanah yang dibebaskan PT UDRD memang dengan cara membeli dari pemilik tanah. Namun, ada masalah ebih penting, yakni para petani penggarap (penyakap). Mereka bernasib paling nahas. Petani ini menggarap tanah yang secara administratif adalah “milik” puri.

Di sini persoalan menjadi rumit karena dasar kepemilikan tanah adalah hubungan adat-istiadat antara pihak puri dan parekan (mereka yang mengaku tunduk kepada kekuasaan puri). Pada awalnya, leluhur para petanilah yang membuka hutan. Karena hutan diklaim sebagai milik puri, maka para petani ini meminta izin kepada raja yang berkuasa di sana.

Tim Wartawan Bali Post mewawancarai Pan Sari (bukan nama sebenarnya) untuk mengetahui status tanahnya. Menurut Pan Sari, sebelum Belanda masuk ke Bali (awal abad ke-20), Kumpi atau kakek buyutnya membuka lahan alas (hutan) Sengkulun yang lokasinya berada di Munduk Tengah dan Munduk Sengkulun Kangin. Pembukaan hutan itu atas izin raja setempat di Puri Payangan. Para penyakap menyetor setengah dari hasil dari tanah tersebut kepada pihak puri.

Masalah kemudian muncul, siapakah pemilik tanah itu ketika hendak dibebaskan oleh PT UDRD? Apakah petani penggarap? Ataukah pihak keluarga puri?

Seorang warga penyakap diwawancarai Tim Wartawan Bali Post ketika itu mengatakan, “Selain bagi hasil, keluarga tiang (saya) pernah memberikan uang beberapa ribu ringgit ke puri untuk tanah ini. Tetapi soal sertifikat, tiang tidak ada,” kata seorang petani penggarap.

Ini adalah penyakit akut agraria di Indonesia. Penguasa-penguasa tradisional dulunya berkuasa mutlak atas tanah karena mereka mendudukkan dirinya sebagai negara. Namun, ketika zaman berubah dan kedaulatan ada di tangan rakyat, seringkali kekuasaan mereka terhadap tanah itu tetap. Mereka bebas menguasai seluruh tanah. Sementara para petani yang susah payah membuka hutan, menggarap dan memelihara lahan, tidak memiliki hak atasnya.

Ketika tanah itu dibebaskan, pihak puri ternyata sudah mensertifikatkan tanah itu. Petani penggarap yang sebagian besar buta huruf itu tidak pernah diajak bicara. Bahkan mendapatkan informasi tentang pensertifikatan pun tidak. “Yang tiang tahu, pernah tiang diminta ke puri untuk tanda tangan dan dapat uang Rp 3 juta. Katanya sebagai pengganti rumah dan tanah yang tiang garap. Sebagai panjak (kawula) tiang nurut dan pasrah saja,” kata Pan Sari.

Mereka tidak tahu bahwa tanda tangan itu adalah sebuah surat persetujuan untuk melepas tanah dan rumah. Pan Sari mengaku bahwa kalau proyek ini berjalan dia tidak tahu akan tinggal di mana. Dia mengaku, kalau digurus dia mungkin akan tidur di bale banjar, balai komnitas yang umum terdapat di Bali.

Petani Selasih berdiri di pinggir kebun yang telah ditebang pisangnya. Foto Anton Muhajir.

Kontroversi Resor dan Lapangan Golf

Rencana PT Ubud Duta Resort Development untuk membangun resort dan lapangan golf tidak saja dipersoalkan di tingkat petani. Laporan Bali Post juga mengungkap penolakan dari jajaran pemerintahan ketika itu. I Ketut Sundria, Ketua DPRD Bali yang juga ketua PGI (Persatuan Golf Indonesia) Bali ketika itu, juga mengutarakan penolakannya. Dia mengaku bahwa DPRD dan Pemda Provinsi tidak akan memberikan izin.

Sundria mengemukakan tiga alasan untuk menolak proyek itu. Pertama, soal lingkungan. Selasih adalah daerah di dataran tinggi yang menjadi daerah tangkapan air. Lapangan golf hanya akan mengurangi fungsi resapan air.

“Lapangan golf itu kan strukturnya berbeda dengan humus dan tanah pegunungan. Dia tidak mampu meresap air seperti tanah pegunungan. Karena itu, daya serap airnya pun pasti sangat berkurang akibat struktur buatan lapangan golf itu,” demikian jelas Sundria.

Jika konversi ke lapangan golf ini terjadi, dikuatirkan Selasih akan menjadi daerah pengirim banjir di waktu musim hujan karena daerah itu tidak lagi bisa menangkap air. Lagipula, lokasi pembangunan lapangan golf itu terletak di dekat Tukad Buahan, yang merupakan hulu Sungai Ayung, salah satu sungai besar yang mengalir ke Denpasar.

Alasan kedua adalah karena Selasih adalah daerah pertanian. Daerah ini adalah daerah subur dan ekonomi pertanian akan jauh lebih bermanfaat untuk rakyat kebanyakan dan rakyat Bali. Sundria menganjurkan sebaiknya lapangan golf dibangun di daerah pesisir yang lebih landai.

Sedangkan alasan ketiga adalah kebutuhan akan lahan yang sangat luas. 200 ha untuk resor dan lapangan golf itu adalah mega-project untuk ukuran Bali. Sundria tidak setuju pembangunan ini karena akan menggusur banyak sekali orang Bali, yang adalah pendukung utama kebudayaan Bali. “Bali ini kecil. Pembangunan yang dilakukan juga harus berdasarkan pembangunan pulau kecil. Jangan yang besar-besar begitu,” demikian Sundria kala itu.

Siapa di balik investornya?

Jika dihitung sejak awal perencanaannya (1992) hingga sekarang maka 27 tahun sudah rencana pembangunan resort dan lapangan golf ini berlangsung. Orang-orang yang dahulu menjual tanah dan digusur sebagian besar telah meninggal. Namun, keturunan mereka masih ada.
Proyek ini sudah mulai mengambil ancang-ancang akan mulai pada tahun 1998. PT UDRD sudah mengantongi Hak Guna Bangunan (HGB) untuk menguasai tanah pembangunan resort dan lapangan golf itu.

Menurut aturan, HGB hanya memiliki masa berlaku selama 30 tahun. HGB bisa diperpanjang masa berlakunya selama dua puluh tahun lagi. Jika tanah yang bersertifikat HGB luasnya kurang dari 600 meter per segi maka pemilik berhak mengkonversi menjadi hak milik dengan mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Dari urutan waktu ini, kita bisa menduga bahwa PT UDRD sudah memegang HGB ini lebih dari 20 tahun. Mereka memiliki waktu yang kurang dari 10 tahun untuk segera memanfaatkan tanah tersebut. Namun mereka tidak melakukan pembangunan hingga akhir-akhir ini.

Siapakah sebenarnya pemilik dari PT UDRD ini?

Dari berita yang beredar Presiden Direktur PT UDRD adalah H. Dudhie Makmun Murod, MBA. Dia adalah mantan anggota DPR-RI periode 2009-2014. Dia berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan menjadi wakil dari Sumatera Selatan. Namun, karier di politik tidak terlalu moncer. Pada tahun 2011, dia berhenti menjadi anggota DPR-RI karena terlibat dalam kasus cek pelawat untuk pencalonan gubernur Bank Indonesia. Untuk itu dia dihukum dua tahun.

Dudhie Makmun Murod adalah anak dari Jendral TNI (Pur.) Makmun Murod, bekas Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) pada 1974-1978. Jendral Makmun Murod adalah tokoh masyarakat Komering di Sumatera Selatan. Selain tokoh militer, Makmun Murod adalah presiden komisaris PT Gajah Tunggal, yang sekarang menjadi salah satu pabrik ban terbesar di dunia. Pemilik Gajah Tunggal adalah Sjamsul Nursalim, salah seorang terkaya Indonesia yang sekarang menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena penyelewengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Menurut ilmuwan politik Amerika yang menulis politik lokal di Sumatera Selatan, Elizabeth Collins, Dudhie merintis karier politik berkat kedekatannya dengan almarhum Taufik Kiemas, politikus PDIP yang juga suami Megawati Sukarnoputri.

Penelusuan lebih lanjut ternyata memperlihatkan jejaring lebih rumit. PT UDRD ternyata sebuah anak perusahan dari sebuah perusahan properti PT Indonesia Prima Property TBK. Presiden komisaris perusahan ini adalah Husni Ali, keponakan dari Sjamsul Nursalim, pemilik.

Karena telah menjadi perusahan publik, PT Indonesia Prima Property TBK harus membuat laporan tahunan. Dari Laporan Tahunan 2017, kita tahu bahwa presiden direktur perusahan ini adalah orang Singapura bernama Ong Beng Kheong. Yang menarik di sini adalah bahwa banyak sekali pensiunan militer dan polisi duduk dalam jajaran pimpinan perusahan ini.

Posisi wakil presiden direktur diduduki oleh Sriyanto Muntasram. Dia pensiuan mayor jenderal TNI AD. Dia pernah menjabat sebagai mantan Danjen Kopasssus, Pangdam III Siliwangi, dan Gubernur Akmil. Keistimewaan dari Sriyanto adalah karena dia pernah diadili dalam kasus pelanggaran HAM berat Tanjung Priok. Sriyanto yang ketika itu menjadi Komandan Seksi Operasi Kodim Jakarta Utara dianggap ikut terlibat dalam pembantaian di Tanjung Priok itu.

Anggota militer lain yang duduk di jajaran komisaris adalah Ngakan Gede Sugiartha Garjitha, lulusan Akmil kelas 1981. Dia menghabiskan karier militernya di Kopassus dari letnan dua hingga kolonel. Dia pernah menjabat sebagai Komandan Intel Kodam Jaya, Danrem di Solo, Komandan Pusintelstrat, dan Kepala Staf Territorial Panglima TNI. Dia pensiun sebagai Mayor Jendral. Selain itu dia menjadi pejabat Eselon 1 Badan Intelijen Negara (BIN).

Wartawan Radar Bali baru-baru ini meliput ke Selasih. Dia menggambarkan suasana tegang di wilayah itu. Ketika lewat dia direkam video oleh aparat. Namun, yang menarik adalah sebuah papan pengumuman terpampang di lahan yang dibuldoser. Plank papan itu berbunyi, “Tanah Milik PT. Ubud Resort Duta Development dengan dalam pengawasan Mayor Jenderal TNI Purn Gatot Subroto”.

Siapakah Mayjen TNI Purn. Gatot Subroto ini? Dia ternyata adalah perwira TNI AL lulusan AAL tahun 1982. Gatot Subroto berasal dari kesatuan Marinir. Dia pernah menjadi Wakil Gubernur AAL. Gatot Subroto adalah komisaris PT Indonesia Prima Property TBK. Dalam penelusuran lebih lanjut, Gatot Subroto juga bekerja bersama Husni Ali di PT KMI Wire and Cable Tbk.

Selain militer, PT Indonesia Prima Property TBK juga mempekerjakan mantan perwira kepolisian. Luthfi Dahlan adalah salah satunya. Dia adalah mantan Wakil Kepala Polri dan menyandang jendral bintang tiga. Di perusahan ini dia menjadi sebagai wakil presiden komisaris.

PT Indonesia Prima Property TBK memegang 92,8 persen saham PT UDRD. Dalam buku Laporan Tahunan 2017, jenis usaha yang kerjakan oleh PT UDRD adalah “land bank.” Ini berarti bahwa tanah ini dibeli untuk nantinya dibangun atau dijual ketika harga sudah meningkat.

Harga tanah di Selasih memang meningkat gila-gilaan dan pembangunan proyek PT UDRD tidak diragukan lagi akan semakin meningkatkan harga tanah di sana. Pada bulan Pebruari tahun ini, sebuah akun Facebook bernama “Bali land property sale” menawarkan tanah di Selasih seluas 25,000 m2 (250 are). Tanah tersebut dihargai US $65/m2 (US$ 6,538). Seluruh tanah seluas 250 are tersebut berharga US$ 1,634,615.

Suasana mediasi antara investor dan petani Selasih pada 3 Oktober 2019 di Balai Banjar Selasih. Foto Anton Muhajir.

Mediasi atau Advokasi?

Perlawanan oleh para petani dan masyarakat Selasih telah mendorong beberapa politisi untuk melakukan mediasi dengan PT UDRD. Itu dilakukan akhir November lalu oleh anggota DPR RI I Nyaman Parta, DPD RI Arya Wedakarna, DPRD Provinsi I Made Rai Warsa, dan DPRD Kabupaten Gianyar I Nyoman Kandel dan Nyoman Amertayasa.

Mediasi tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan seperti soal Pura di dalam tanah yang dikuasai PT UDRD. Perusahaan tidak akan menganggu gugat keberadaan pura tersebut; petani tetap boleh menggarap sebelum dibangun; janji untuk mempekerjakan tenaga kerja lokal bila sudah beroperasi; dan soal nasib 30/32 keluarga yang hendak digusur karena secara tidak sah menempati “tanah milik” perusahan.

Persoalan Selasih adalah persoalan para spekulan yang membuat bank-bank tanah. Mereka berusaha untuk menaikkan nilai tanah dengan segala macam cara. Tentu tanah yang dikuasai oleh PT UDRD ini nilainya telah berlipat-lipat dari ketika mereka membelinya.

Melihat semua aspek keadilan dalam kasus agraria ini, tentu kita harus bertanya, apakah para petani ini memerlukan mediasi? Bukankah sesungguhnya mereka lebih butuh advokasi (pembelaan) karena bagaimana pun juga mereka tidak mendapatkan keadilan sejak awal dari pembebasan tanah mereka?

Para politisi di Bali dan para pembuat kebijakan harus memikirkan secara serius soal seperti Selasih ini. Kasus-kasus struktural seperti ini tidak seharusnya dipakai untuk mencari panggung politik. Kasus-kasus seperti ini harus dipakai untuk membela rakyat yang tidak berdaya.

Melihat kasus Selasih ini, saya justru tertarik dengan pernyataan I Ketut Sundria, mantan Ketua DPRD Bali dan sekaligus Ketua Persatuan Golf Indonesia (PGI) Cabang Bali. Dia tidak setuju pembangunan ini karena melihat rakyat Bali. Dia tidak melakukan mediasi dengan investor. Dia menolak mentah-mentah dengan alasan yang sangat masuk akal.

Pendirian I Ketut Sundria ini ada benarnya. Apa jadinya kalau orang Bali sudah tergusur di tanahnya sendiri? Masih adakah Bali tanpa orang Bali? Masih adakah orang Bali tanpa tanah milik orang Bali sendiri? [b]

The post Selasih: Cerita Perampasan Tanah yang Tak Pernah Usai appeared first on BaleBengong.