Tag Archives: Politik

#BaliTidakDiam: Perjalanan Dialektika Dipimpin Anak Muda

Keresahan warga atas kebijakan-kebijakan nasional akhirnya tertumpah di aksi Bali Tidak Diam, pada 24 September 2019 di Denpasar. Aksi melalui ajakan terbuka ini disambut ribuan orang, didominasi mahasiswa.

Denpasar sedang terik-teriknya, gelombang mahasiswa berjaket almamater menyeruak dari sejumlah sudut jalan menuju parkir timur Lapangan Renon. Mereka membawa perangkat aksinya sendiri, kertas plano bertuliskan protes, poster, dan lainnya.

Sebagian besar terlihat berpakaian almamater biru donker, ciri khas mahasiswa Universitas Udayana, pemimpin aksi dan longmarch ini. Komando dilakukan bergantian antar mahasiswa dari mobil dengan sound yang tak begitu nyaring. Suaranya sudah hilang di tengah barisan. Apalagi barisan massa melingkari setengah lapangan Renon, sekitar 300 meter.

Komando dimulai dengan yel-yel Sumpah Mahasiswa untuk membakar massa. Di barisan bagian belakang terlihat sejumlah warga non mahasiswa, mereka seolah mengawal anak-anak dan adiknya memimpin gerakan longmarch mengkritisi aneka kebijakan pemerintah pusat. Dari tujuh pernyataan gerakan nasional, aksi Bali Tidak Diam meringkasnya menjadi empat hal.

Mengajak seluruh akademisi dan masyarakat untuk menuntut keseriusan Pemerintah dalam menyelesaikan krisis di Papua dengan cara-cara yang manusiawi. Mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera mengeluarkan Perppu terhadap Revisi UU KPK.

Mendorong Pemerintah dan DPR RI untuk mengaji ulang pasal-pasal yang kontroversial dan bertentangan dengan recht idea bangsa Indonesia. Menuntut Pemerintah agar menindak tegas para pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan di Riau dan Kalimantan.

Abror Thoriq Tanjila, Humas aksi Bali Tidak Diam ini memulai orasi di depan gedung DPRD Bali yang tertutup rapat. Ia mengingatkan betapa bahayanya UU KPK hasil revisi dan disahkan hanya dalam waktu 13 hari oleh DPR ini. Orasi terus silih berganti sampai depan kantor Gubernur Bali yang juga tertutup.

Gelombang orasi ini berlangsung selama satu jam. Seorang orator perempuan dengan lugas menyatakan keprihatinannya dengan produk kebijakan yang mengkriminalisasi tubuh perempuan dalam RUU KUHP. “Korban perkosaan juga jika minta aborsi bisa dipenjara,” herannya. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan pilihan bagi korban perkosaan untuk aborsi dengan usia kandungan maksimum 6 pekan.

Ia menutup dengan puisi Wiji Thukul, Bunga dan Tembok.

Seumpama bunga
Kami adalah bunga yang tak
Kau hendaki tumbuh
Engkau lebih suka membangun
Rumah dan merampas tanah

………….

Isi regulasi yang tidak adil ini diprotes melalui kalimat-kalimat satir. Misalnya RKUHP penuh blunder. “DPR (mungkin) sibuk main tinder.” Ada juga yang lebih serius merangkum tuntutan. “KPK dilemahkan, hutan dibakar, Papua ditindas, petani tergusur, privasi terancam, rakyat bergerak.”

Di sela orasi, dua seniman muda, Seni Savitri dan Andi Rharha berkolaborasi membuat artwork agitasi dengan lakban dan kapur di aspal jalan. Andi membuat teks dari lakban merah merah bertuliskan “Mosi Tidak Percaya.” Savitri menempelkan artwork sticker bergambar sosok manusia yang harus diwaspadai, Beware of the Human. Kemudian di sekitarnya dikelilingi teks-teks bebas dari kapur yang langsung direspon massa. Aneka goresan bernada gugatan pun memenuhi bidang aspal di pertigaan antara kantor DPRD Bali dan kantor Gubernur. Karya ini tak merusak aspal jalan, mudah dihapus, karena berbahan kapur dan lakban.

Sebelum aksi pun dihelat dua kali diskusi konsolidasi dengan ajakan terbuka, mengajak warga ikut membaca kajian-kajian atas UU KPK yang sudah direvisi, RUU KUHP, kasus Papua, UU Pertanahan, dan lainnya. Sebuah dialektika dari sudut kampus, lesehan di samping Taman Internet kampus Unud Jl Sudirman. Lokasi inilah yang selalu menjadi area menguji pengetahuan dan persepsi, termasuk pada Senin tengah malam, jelang aksi keesokan harinya.

Aksi ini bisa jadi puncak dari serangkaian diskusi dan aksi-aksi satu bulan terakhir di Bali. Salah satu penyebabnya, sulitnya akses informasi terkait revisi-revisi UU dan proses seleksi capim KPK.

Suara Bali untuk KPK

Warga Bali ikut gerah, melihat dinamika penggebosan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mulai dari proses seleksi calon pimpinan (capim) dan panitia seleksi (pansel).

Akhirnya Pansel menyerahkan 10 capim yang sebagian dinilai masih memiliki track record buruk pada Presiden Joko Widodo. Seperti diperkirakan, DPR memilih 5 pimpinan KPK, dan menentukan Ketua KPK yang dinilai bermasalah.

Dalam waktu singkat, DPR juga menyetujui revisi UU KPK, dan mengesahkan sebelum masa jabatan mereka berakhir pada Selasa (17/9). Hanya hitungan hari. Sebuah rencana yang sudah dipersiapkan, menyiapkan nahkoda KPK dan fondasi aturannya, seperti kehendak DPR. Tanpa mempertimbangkan penolakan masyarakat. Inilah sepenggal kisah menuju pemakaman KPK itu.

Aksi spontan di depan monumen Bajra Sandhi usai jumpa pers di LBH Bali.

 

30 Agustus-3 September

Mekanisme seleksi yang kurang transparan dan 20 daftar capim menjadi bahan diskusi awal sejumlah organisasi dan komunitas dalam Aliansi Masyarakat Bali Anti Korupsi di kantor LBH Bali pada 30 Agustus 2019. Diskusi ini berujung jumpa pers dan aksi pada awal September, dihadiri Ketua dan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana, Komunitas Alumni Sekolah Antikorupsi (SAKTI) Bali, Aliansi Rakyat Antikorupsi Bali, Agung Alit-Taman Baca Kesiman, sejumlah praktisi hukum, dan lainnya.

Diskusi membahas dinamika kerja Pansel dan Capim terpilih di 20 besar, apa saja latar belakangnya. Apa yang bisa Bali suarakan untuk mendudukkan Capim KPK yang lebih kompeten?

Pemilihan pimpinan KPK adalah momentum strategis untuk menghadapi berbagai upaya menjadikan KPK sebagai lembaga yang lemah dan tidak independen. Sayangnya, sampai pada tahap pemilihan 20 capim KPK masih hadir calon yang memiliki rekam jejak yang menghambat penegakan hukum, tidak patuh LHKPN bahkan terdapat calon yang masih dalam proses penegakan kode etik di KPK. KPK dinilai dalam bahaya. Pelemahan ini seakan telah menghadirkan kembali perlawanan #CICAKBUAYA4.0.

poster GusDark

Komposisi Pansel Capim KPK sebagiannya dinilai mengandung masalah serius. Komposisi yang ada saat ini menimbulkan kesan Presiden lebih mempertimbangkan harmoni dan kompromi kepentingan elit dalam lingkaran terdekatnya daripada upaya yang serius untuk memberantas korupsi.

Pansel KPK terkesan menutup ruang demokrasi karena tidak mengakomodir aspirasi publik dari Koalisi Masyarakat Sipil dalam proses seleksi Capim KPK. Aliansi Masyarakat Bali Antikorupsi mendesak Presiden Jokowi meninjau kembali atau membekukan Pansel Capim KPK.

Presiden melakukan evaluasi kinerja Pansel Capim KPK, dan Pansel KPK secara transparan membuka indikator dan hasil penilaian seleksi Capim KPK. Kemudian mendesak Pansel Capim KPK membuka ruang partisipasi publik dalam menentukan Calon Pimpinan KPK yang berintegritas. Demikian pernyataan pada diskusi awal.

Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Bali Anti Korupsi di antaranya YLBHI LBH Bali, Yayasan Manikaya Kauci, BEM PM Universitas Udayana, DPM PM UNUD, Kawan Bung Hatta, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia Bali, Taman Baca Kesiman, dan SAKTI Bali.

Tak dipungkiri banyak yang hendak melemahkan KPK. Upaya untuk melemahkan KPK pun terus digulirkan untuk menghambat upaya pemberantasan korupsi. Mulai dari ancaman fisik seperti penyerangan kepada Novel Baswedan dan pegawai lainnya, kriminalisasi penyidik KPK, upaya mengubah legislasi untuk mengebiri kewenangan KPK sampai intervensi kasus yang ditangani.

Di ujung masa jabatan eksekutif dan legislatif, para penguasa pun tak habis akal menggunakan segala cara untuk meredam siapapun yang menghentikan jejak kaki mereka. Revisi Undang-Undang (UU) KPK dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) adalah senjata strategis bagi para penguasa mengamputasi tubuh institusi KPK. Tanpa berpikir panjang, revisi UU KPK yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam sidang paripurna pada kamis 5 September lalu, langsung diketok palu dalam waktu 20 menit oleh seluruh fraksi dewan.

Kondisi suram ini perlahan menghantui KPK yang mulai tak berdaya melawan pergolakan para penguasa, mulai dari proses seleksi calon pimpinan KPK hingga berpapasan dengan revisi UU KPK yang kontradiktif. Mereka menargetkan revisi UU KPK rampung sebelum masa kerja dewan berakhir.

Ada beberapa poin yang berpotensi melemahkan KPK dalam draf revisi UU KPK. Pasal 37 mengenai Dewan Pengawas KPK pun banyak disoroti masyarakat. KPK dalam menjalankan tugas dan wewenang diawasi oleh Dewan Pengawas KPK yang berjumlah lima orang. Dewan pengawas tersebut dipilih oleh DPR berdasar usulan presiden.

Presiden sendiri dalam mengusulkan calon anggota Dewan Pengawas dibantu oleh Panitia Seleksi (Pansel). Masyarakat dapat melihat ada unsur politis dalam membentuk dan menetapkan aturan main Dewan Pengawas ini. Selain itu tak luput juga Pasal 12B dan 12C mengenai kewenangan penyadapan KPK yang diperketat. KPK hanya bisa melakukan penyadapan setelah mendapatkan izin dari Dewan Pengawas KPK.

Penyadapan yang telah selesai harus dipertanggungjawabkan ke pimpinan KPK serta Dewan Pengawas paling lambat 14 hari setelah penyadapan selesai. Kewenangan inilah yang membuat Dewan Pengawas KPK menjadi super power dan dapat mengintervensi kinerja KPK secara lansung.

Alumni SAKTI Bali menggalang tanda tangan, pesan, dan mengacungkan poster penggembosan KPK pada 8 September 2019 di Lapangan Puputan Renon, Denpasar Bali. Tak hanya orang dewasa, anak-anak kecil pun tahu istilah KPK. Bahkan ada yang bisa memvisualisasikan ancaman pada KPK ini dengan mengambar kucing. Kucing ini diharapkan kuat menangkap tikus-tikus koruptor.

Seorang bapak mengikuti longmarch Sakti Bali bersama tiga anak-anaknya yang masih kecil dengan membawa spanduk berisi tanda tangan dukungan untuk KPK.

Ody Putra Karno, salah seorang alumni SAKTI dengan mengajak warga tolak Revisi UU KPK dan Pembentukan Dewan Pengawas KPK.

5 September

Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama jaringan nasional lain yang terus memantau serta mengkritisi RUU ini menyimpulkan DPR berupaya membunuh KPK. Ini ulasannya.

Pertama, pembentukan Dewan Pengawas. Persoalan ini terus menerus hadir dalam naskah perubahan UU KPK, jika melihat lebih jauh maka dapat dikatakan bahwa Dewan Pengawas ini adalah representasi dari Pemerintah dan DPR yang ingin campur tangan dalam kelembagaan KPK. Sebab, mekanisme pembentukan Dewan Pengawas bermula dari usul Presiden dengan membentuk Panitia Seleksi, lalu kemudian meminta persetujuan dari DPR. Lagi pun fungsi-fungsi Dewan Pengawas sebagian besar sudah diakomodir oleh Pengawas Internal dan Penasihat KPK.

Kedua, kewenangan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Isu ini sudah dibantah berkali-kali dengan hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2003, 2006, dan 2010. Tentu harusnya DPR paham akan hal ini untuk tidak terus menerus memasukkan isu ini pada perubahan UU KPK. Selain dari itu Pasal 40 UU KPK yang melarang menerbitkan SP3 bertujuan agar KPK tetap selektif dalam menentukan konstruksi sebuah perkara agar nantinya dapat terbukti secara sah dan meyakinkan di muka persidangan. Faktanya, hingga hari ini sejak awal mula berdiri dakwaan KPK selalu terbukti di persidangan. Patut untuk dipahami bahwa kejahatan korupsi sudah dikategorikan sebagai extraordinary crime, ini mengartikan penanganannya tidak bisa lagi dikerjakan dengan metode konvensional.

Ketiga, dalam melaksanakan tugas penuntutan KPK harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Poin ini merupakan sebuah kemunduran bagi pemberantasan tindak pidana korupsi, karena pada dasarnya KPK adalah sebuah lembaga yang menggabungkan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam satu atap. Tentu jika harus berkoordinasi terlebih dahulu akan menghambat percepatan penanganan sebuah perkara yang akan masuk fase penuntutan dan persidangan.

Keempat, penyadapan harus izin dari Dewan Pengawas. Kali ini DPR ingin memindahkan perdebatan, dari mulanya izin Ketua Pengadilan sekarang melalui Dewan Pengawas. Logika seperti ini sulit untuk diterima, karena justru akan memperlambat penanganan tindak pidana korupsi dan bentuk intervensi atas penegakan hukum yang berjalan di KPK. Selama ini KPK dapat melakukan penyadapan tanpa izin dari pihak manapun dan faktanya hasil sadapan KPK menjadi bukti penting di muka persidangan untuk menindak pelaku korupsi. Sederhananya, bagaimana jika nanti Dewan Pengawas itu sendiri yang ingin disadap oleh KPK? Mekanisme itu tidak diatur secara jelas dalam rancangan perubahan.

Kelima, KPK tidak lagi lembaga negara independen. Perubahan ini terjadi pada Pasal 3 UU KPK, jika sebelumnya ditegaskan bahwa KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun kali ini justru berubah menjadi lembaga Pemerintah Pusat yang dalam melaksanakan tugas dan wewenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat independen. Narasi ini kontradiksi dengan prinsip teori lembaga negara independen yang memang ingin memisahkan lembaga seperti KPK dari cabang kekuasaan lainnya.

Keenam, KPK hanya dibatasi waktu 1 tahun untuk menangani sebuah perkara. Dalam Pasal 40 ayat (1) draft perubahan disebutkan bahwa KPK hanya mempunyai waktu 1 tahun untuk menyelesaikan penyidikan ataupun penuntutan sebuah perkara. Ini menunjukkan ketidapahaman DPR dalam konteks hukum pidana, patut untuk dicermati bahwa jangka waktu tersebut hanya berlaku untuk masa daluwarsa penuntutan yakni dalam Pasal 78 ayat (1) KUHP yakni mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun. Harusnya DPR memahami bahwa setiap perkara memiliki kompleksitas persoalan berbeda. Jika sebuah kasus dipandang rumit, maka sudah barang tentu penyidikan serta penuntutannya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Ini semata-mata agar bukti yang diperoleh kuat untuk membuktikan unsur Pasal terpenuhi.

Ketujuh, menghapus kewenangan KPK untuk mengangkat penyelidik dan penyidik independen. Dalam draft perubahan dijelaskan pada Pasal 43 dan 45 bahwa KPK hanya berwenang mengangkat penyelidik dan penyidik yang berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan. Ini mengartikan bahwa kehadiran penyidik independen akan dihilangkan, padahal Putusan MK tahun 2016 sudah menegaskan kewenangan KPK untuk mengangkat Penyidik di luar dari institusi Kepolisian atau Kejaksaan. Secara spesifik MK menyebutkan bahwa praktik merekrut penyidik independen merupakan sebuah keniscayaan karena hal yang sama juga dilakukan oleh ICAC Hongkong dan CPIB Singapura. Lain hal dari itu penting untuk mencegah adanya loyalitas ganda ketika penyidik yang berasal dari insitusi lain bekerja di KPK.

Kedelapan, penanganan perkara yang sedang berjalan di KPK dapat dihentikan. Poin ini muncul pada Pasal 70 huruf c yang menyebutkan bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Ini mengartikan perkara yang melebihi waktu 1 tahun maka harus dihentikan. Di sisi lain kita mengetahui bahwa saat ini KPK sedang menangani berbagai perkara dengan skala kerugian negara yang besar. Dapat dibayangkan jika UU ini disahkan maka para pelaku korupsi akan dengan sangat mudah untuk lepas dari jerat hukum.

Kesembilan, KPK tidak bisa membuka kantor perwakilan di seluruh Indonesia. Ini ditegaskan dalam naskah perubahan Pasal 19 yang menyebutkan KPK berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Padahal dalam UU sebelumnya ditegaskan bahwa KPK dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi.

Kesepuluh, syarat menjadi Pimpinan KPK mesti berumur 50 tahun. Poin ini dapat dikatakan tanpa adanya argumentasi yang masuk akal. Karena sebelumnya dalam Pasal 29 angka 5 UU KPK disebutkan bahwa usia minimal untuk menjadi Pimpinan KPK adalah 40 tahun. Tentu ini menutup ruang bagi kaum muda yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pemberantasan korupsi untuk dapat menjadi Pimpinan KPK.

Kesebelas, draft yang beredar tidak ditulis dengan cermat dan terkesan tergesa-gesa. Poin ini didasarkan pada Pasal 37 E yang mengatur mengenai Dewan Pengawas. Pada angka 8 tertulis bahwa Panitia Seleksi menentukan nama calon Pimpinan yang akan disampaikan kepada Presiden. Padahal pada bagian ini sedang membahas Dewan Pengawas, bukan Pimpinan.

Keseluruhan poin itu menggambarkan bahwa DPR secara serampangan menginisasi adanya Revisi UU KPK. Untuk itu ICW menuntut. Presiden untuk menghentikan pembahasan revisi UU KPK. DPR fokus pada penguatan KPK dengan cara merevisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

11 September

Komunitas Sakti Bali menghelat diskusi publik di Kampus Unud, Denpasar bertajuk Bengkel Korupsi. Ruang mempreteli RUU KPK, mendorong solusi, dan penyadaran peran muda. Diskusi berlangsung sangat ramai dan penuh interaksi. Dengan pemantik diskusi dari ICW, Presiden BEM PM Unud, dan advokat.

Anak-anak muda termasuk siswa SMA dan SMK juga turut menyatakan pendapatnya pada selembar spanduk. Banyak kalimat sederhana tapi atraktif yang disampaikan anak muda, misalnya:

Dari diskusi ini disepakati untuk bersuara lantang melalui Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Bali Antikorupsi.

Bersuara di sela diskusi Bengkel Korupsi.

12 September

Aksi longmarch ke DPRD Bali dihadiri lebih dari 100 orang, didominasi mahasiswa. Dipimpin Ketua BEM Unud, Javents Lumbantobing. Dimulai dari parkir timur menuju gedung DPRD Bali. Lima perwakilan fraksi DPRD Bali yang baru dilantik mendengarkan seluruh orasi perwakilan lembaga-lembaga mahasiswa.

DPRD Bali menandatangani pernyataan mendukung aturan yang tak melemahkan KPK.

Javents menyampaikan lima tuntutan agar DPRD Bali ikut menandatanganinya. Menuntut Presiden Joko Widodo dan DPR menghentikan pembahasan revisi UU KPK, menuntut transparansi pemilihan Capim KPK, dan mengajak warga kritis terhadap pelemahan KPK dan permasalahan korupsi di Bali.

15 September

Situasi makin memanas karena DPR tak mempedulikan suara-suara penolakan revisi UU KPK. Sejumlah organisasi dan warga terus mendatangi gedung KPK dan menyampaikan karangan bunga. Sialnya, sejumlah orang mengaku mahasiswa membakar tanda duka cita ini, dari koran Kompas diketahui kelompok massa ini bayaran dan juga hadir saat aksi tandingan simpati pada Papua.

Komunitas Sakti Bali juga menyampaikan bela sungkawa dan doa pada matinya KPK dengan menaruh karangan bunga di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajra Sandhi. Sejumlah anak muda membacakan puisi, mengisi malam kelam itu. “Apakah di era Jokowi, KPK akan seperti lilin ini, ditiup lalu mati?”

The post #BaliTidakDiam: Perjalanan Dialektika Dipimpin Anak Muda appeared first on BaleBengong.

Kisah di Balik Sepiring Nasi Goreng

Politik nasi goreng ala Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto. Foto Breakingnews.co.id
Politik nasi goreng ala Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto. Foto Breakingnews.co.id

Ternyata soal nasi goreng tidak sederhana belakangan ini.

Konon, ceritanya nasi goreng dahulu kala dibuat oleh orang Tiongkok untuk mengolah sisa nasi yang tidak habis dimakan. Hal ini dilakukan untuk menghemat bahan makanan.

Nasi goreng sampai di Nusantara dibawa para imigran Tiongkok. Saat ini nasi goreng jadi menu sehari-hari pribumi. Bahkan, ternyata, nasi goreng bukan hanya santapan para inlander.

Louisa Johanna Theodora “Wieteke” van Dort atau Tante Lien, seorang keturunan Belanda yang lahir dan besar di Surabaya juga menyukai nasi goreng.

Ceritanya mundur pada 1957. Saat itu konflik Irian (Papua) membuat hubungan antara Indonesia dengan Belanda memanas.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan sentimen anti-orang Barat sehingga Wieteke yang saat itu berusia 14 tahun bersama dengan keluarganya mengungsi ke Belanda.

Wieteke tidak menyukai iklim Belanda yang dingin serta makanan khas di sana. Dari sanalah, Wieteke akhirnya menulis lagu Geef Mij Maar Nasi Goreng untuk mengekspresikan kerinduannya kepada Indonesia.

Geef mij maar nasi goreng artinya “Beri saja aku nasi goreng.”

Kisah Romantis

Cerita nasi goreng ternyata tidak berakhir di sana. Majalah Tempo edisi 2 Agustus 2019 memuat gambar pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Pertemuan tersebut mengambarkan kisah “romantis” keduanya dengan hidangan nasi goreng. Jumpa ini terjadi di rumah Megawati, Jalan Tengku Umar, Menteng, Jakarta pada 24 Juli 2019.

Pertemuan dua elite partai di Indonesia pasca-Pemilu Presiden 2019 sontak membuat beragam spekulasi. Namun, makan siang dua kawan lama ini memberikan angin segar untuk tensi politik di Indonesia.

Sebab, dua calon presiden saat itu, Prabowo dan jagoan PDI Perjuangan, Joko Widodo, bertarungan lumayan sengit ketika Pemilu.

Setali tiga uang dengan jamuan di Menteng, Ketua Partai Nasdem Surya Paloh yang merupakan koalisi Joko Widodo malah mengadakan tatap muka dengan Gubernur Jakarta Anies Baswedan.

Pertemuan yang tidak biasa ini terjadi di kantor DPP Partai Nasdem di Gondangdia, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Pertemuan berlangsung selama 30 menit yang diawali makan siang dengan menu utama nasi kebuli. Bukan nasi goreng.

Lucu

Dalam karikatur Tempo soal nasi goreng yang memuat pertemuan Mega dan Prabowo, tertulis sepenggal lirik lagu Geef Mij Maar Nasi Goreng.

Lucunya, pada bagian bawah gambar ini, tampak Surya Paloh memeluk Anis Baswedan dan berkomentar soal lagu Geef Mij Maar Nasi Goreng. “Ah. Itu lagu lama. Kita makan di luar, yuk,” ajakan Surya pada Anies.

Ternyata kisah nasi goreng tidak sederhana belakangan ini. Mungkin publik dan para elit partai lainnya sedang menunggu, apakah nasi goreng atau nasi kebuli yang akan muncul jelang Pemilu 2024.

Paling terbaru terjadi pada Minggu, 11 Agustus 2019. Soal nasi goreng lagi. Kali ini berasal dari dapur saya. Entah kenapa, di saat belum makan siang, Istri tercinta menawari nasi goreng.

Spekulasi pun bermunculan di otak saya. Oh, kali ini sederhana. Perut yang lapar ternyata bisa dikenyangkan oleh nasi goreng.

Dalam hati saya berucap, Geef Mij Maar Nasi Goreng. [b]

The post Kisah di Balik Sepiring Nasi Goreng appeared first on BaleBengong.

Bali Rancang Pergub Energi Bersih. Seperti Apa?

Petugas membersihkan rumput di sekitar panel surya di PLTS Kayubihi. Foto Anton Muhajir.

Kalau ada kredit seperti motor pasti lebih gampang.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sedang merancang Peraturan Gubernur (Pergub) Bali tentang energi bersih. Targetnya, Bali bisa mandiri energi ketika kebutuhan energinya terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan turis.

Hingga pertengahan Mei lalu, Pergub ini sudah selesai dibahas oleh tim ahli energi Gubernur Bali. Draf itu kemudian dibahas Bagian Hukum Pemrov Bali sebelum nanti diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan keselarasannya dengan peraturan lebih tinggi.

“Target kami, Juni nanti Pergub ini sudah bisa disahkan,” kata Ida Bagus Setiawan, Kepala Seksi Teknik Energi dan Ketenagalistrikan, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral (Disnaker ESDM) Provinsi Bali.

Menurut Setiawan, secara substansi, Pergub ini sesuai dengan arahan Pak Gubernur Bali dan misi Pemprov Bali untuk mewujudkan Bali yang bersih dan hijau.

Rancangan Pergub tentang Energi Bersih itu terdiri dari 31 pasal. Dia mengatur tentang sumber, pengelolaan, pengusahaan, koservasi, pengembangan, pendanaan, bahkan insentif dan disinsentif. Pergub Energi Bersih nantinya menjadi pedoman dalam menjamin pemenuhan semua kebutuhan energi secara mandiri, berkeadilan, dan berkelanjutan di Bali.

Pada dasarnya, sumber energi bersih dalam Pergub ini ada dua yaitu energi bersih terbarukan (EBT) dan tidak terbarukan.

Untuk EBT yang akan dikembangkan meliputi sinar matahari, air, angin, panas bumi, dan biomassa. Selain itu ada pula biogas, sampah kota, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, serta bahan bakar nabati cair. Adapun sumber energi tak terbarukan hanya satu yaitu gas alam.

Dalam hal penyediaan EBT, Pergub ini mengatur usaha pemenuhan kebutuhan pembangkit listrik dan non-listrik. Penyediaan EBT dilakukan antara lain melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pembangkit listrik tenaga angin atau bayu (PLTB), dan bahkan bahan bakar nabati.

Semua pembangkit dari sumber-sumber energi bersih terbarukan itu akan dibuat baik dalam skala besar maupun skala kecil. Selain untuk kebutuhan listrik, sumber-sumber energi itu juga untuk keperluan non-listrik, seperti sampah kota dan bahan bakar nabati.

Untuk energi bersih tak terbarukan berupa gas akan diwujudkan antara lain melalui pembangunan sistem logistik gas berupa infrastruktur terminal penghubung gas alam cair di kawasan industri Bali utara dan terminal gas alam cair di Bali Selatan. Ada pula pembangunan pembangkit tenaga listrik berbahan bakar gas alam dan pembangunan sistem jaringan gas alam.

Menurut rancangan Pergub itu, pengusahaan energi bersih nantinya anak dilaksanakan pemerintah daerah, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah (BUMN/BUMD), swasta, usaha kecil mikro dan menengah (UMKM), koperasi, dan atau desa adat.

Mulai Tahun Depan

Perihal konservasi, sebagaimana diatur dalam rancangan Perda Energi Bersih Pasal 20, meliputi perencanaan dan pengoperasian sistem efisien energi. Sebagai contoh, konservasi energi pada pengembangan bangunan hijau dilakukan dengan cara menyeimbangkan energi pemakaian dengan yang dihasilkan (zero energy building).

Detail pengembangan bangunan hijau itu antara lain melalui pengembangan arsitektur bangunan daerah tropis, penggunaan material ramah lingkungan, alat kelistrikan dan transportasi dalam gedung yang hemat listrik, dan instalasi panel atap surya.

Secara teknis, pengembangan bangunan hijau itu misalnya, kewajiban memasang instalasi panel atap surya minimal 25 persen jika bangunan itu luasnya minimal 500 meter persegi. Dia bisa saja berupa kompleks industri, rumah, perumahan, apartemen, dan fasilitas umum lainnya. Adapun bangunan milik pemerintah wajib memasang instalasi panel atap surya minimal 30 persen dari luas atapnya.

Pemasangan instalasi panel atap surya itu wajib dilakukan pada tahun depan, 2020, untuk bangunan baru. Bangunan lama paling lambat sudah menerapkan energi bersih dua tahun setelahnya.

Sebagai dorongan, Pemerintah Daerah akan memberikan insentif kepada pihak yang menerapkan energi bersih. Insentif itu, misalnya, piagam penghargaan, publikasi, pengurangan pajak bumi dan bangunan sesuai kewenangan, dan atau kemudahan akses pendanaan pengelolaan energi bersih.

Terhadap mereka yang tidak berhasil dalam penyediaan, pengelolaan, dan pengembangan energi bersih, Pemerintah Daerah akan memberikan sebaliknya, disinsntif berupa surat peringatan, publikasi, atau tidak dimasukkan ke dalam daftar penyedia terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sampah rumah tangga di Denpasar potensial diolah menjadi biogas agar mandiri energi. Foto Anton Muhajir.

Bertahap

Saat ini, penggunaan energi listrik di Bali 30 persen dari Pembangkit Listri Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang yang berbahan batu bara. Ada pula kabel laut dari Jawa atau Jawa Bali Crossing yang juga dari PLTU berbahan batu bara di Jawa. Sisanya dari bahan bakar minyak atau sebagian kecil PLTS dan mikrohidro.

Ida Bagus Setiawan mengatakan konsumsi yang ada saat ini secara bertahap akan beralih ke energi bersih. Misalnya, penggunaan bahan bakar minyak dan batu bara. Namun, peralihan itu tidak bisa langsung dilakukan begitu saja,

“Kalau ingin beralih dengan cepat, yang bisa diimplementasikan dengan cepat tentunya gas,” ujar Setiawan.

Peralihan ke gas itu nantinya hanya sementara. Ke depan, Setiawan melanjutkan, penyediaan energi bersih itu dilakukan pula dengan revitalisasi pembangkit, pengembangan di Bali selatan, maupun peningkatan energi terbaruka. Misalnya PLTA mikrohidro di Buleleng.

Potensi lain yang bisa didorong lebih cepat, menurut Setiawan, adalah penggunaan panel atap surya. Dia mencontohkan kantor Gubernur Bali saat ini sudah menggunakan panel surya dengan daya 158 kwp. “Efisiensi pembayaran listriknya bisa sampai 25 persen tiap bulan,” katanya.

“Kalau bisa didorong ke industri dan komersial, penggunaan energi fosil pasti bisa berkurang,” kata alumni S2 Penginderaan Jauh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini.

Meskipun demikian, menurutnya, perlu kajian lebih lanjut bagaimana tahapan transisi dari energi fosil ke energi bersih. Selain secara infrastruktur perlnya kesiapan jaringan juga harus ada dukungan dari pihak lain, seperti PLN, Pertamina, dan Indonesia Power.

“Harus ada win-win solution,” kata Setiawan.

Setiawan optimis, dalam enam bulan ke depan revitalisasi pembangkit dari batu bara ke gas bisa terwujud. Adapun pembangunan jaringan instalasi gas, sebagai pengganti batu bara, bisa terwujud dua tahun mendatang. Jaringan itu akan dibangun di Bali bagian utara dan selatan.

PLTU Celukan Bawang tahap I yang saat ini sudah beroperasi sejak 2015.

Mendapat Apresiasi

Bagi Agung Putradhyana, lahirnya Pergub Energi Bersih layak mendapat apresiasi sebagai usaha konkret mewujudkan energi bersih di Bali. “Itu menarik karena belum ada daerah lain di Indonesia yang punya Pergub serupa,” kata praktisi energi alternatif yang akrab dipanggil Gung Kayon ini.

Menurut Gung Kayon, kita perlu mengubah cara pandang terhadap energi kotor fosil yang dituding menjadi penyebab kerusakan lingkungan, termasuk perubahan iklim. “Ini kondisi krisis sehingga kita perlu menyikapi dengan pola pikir krisis, tidak lagi hal-hal politis,” ujarnya.

Gung Kayon menambahkan lahirnya Pergub Energi Bersih di Bali akan memberi kesempatan agar kebijakan energi bersih lebuh terstruktur. Isu ini pun nantinya akan menjadi isu publik.

Perihal akan adanya sejumlah tantangan atau dampak, misalnya penyesuaian infrastruktur, menurut Gung Kayon itu pasti akan terjadi. Karena itu, pihak-pihak yang nantinya terlibat, katakanlah bank sebagai sumber pembiayaan untuk mendukung pembangunan infrastruktur energi bersih terbarukan, harus membuka diri.

“Kalau bank bisa membiayai kredit energi bersih, seperti kredit motor, maka pembangunan energi bersih akan bisa lebih masif,” katanya. [b]

Catatan: artikel ini pertama kali terbit di Mongabay Indonesia.

The post Bali Rancang Pergub Energi Bersih. Seperti Apa? appeared first on BaleBengong.

Menggugat Jargon Para Serdadu Nindihin Bali

Demi pariwisata, kita biarkan investor memakan apa saja yang ada di Bali. Kartun Gus Dark.

Jargon nindihin Bali amatlah abstrak dan jauh di awang-awang.

Kita membanggakan pencitraan, seperti berbudaya luhur, ramah tamah, religius, berperadabab tinggi. Bila ada pertanyaan, siapa pada mulanya memberi kita citra sehebat itu, dan mengapa begitu, kita sepakat berargumentasi, tidak ada gunanya mempertanyakan sesuatu yang sudah jelas (IBM Dharma Palguna, 2006: 162)

Sumir-sumir kembali saya mendengar jargon menjaga kebudayaan Bali dari (yang dianggap dalam) ancaman. Entah apa yang dipersepsikan ancaman tersebut. Namun, yang jelas segala sesuatu dari luar, bukan dari dalam masyarakat Bali sendiri.

Eksploitasi ancaman (dari luar) itulah yang membuat orang Bali awas, mengonsolidasikan diri untuk nindihin Bali hingga puputan.

Saje ne? Sungguhkah?

Menjelang Pemilu serentak, 17 April 2019 lalu, para Calon Anggota Legislatif (Caleg) berlomba-lomba menampilkan dirinya sebagai penjaga Bali, sang pembela Bali. Beragam jargon muncul ke permukaan: nindihin Bali, menjaga taksu Bali, dan penjaga Bali.

Entah dari mana datangnya, menjelang Pemilu, semua yang berkeinginan mendulang suara, bersepakat dalam jargon untuk menjaga dan membela Bali (untuk apa?).

Namun, tunggu dulu. Kepentingan dan praktik di lapangan pasti akan berbeda. Saya bisa pastikan, setelah pesta demokrasi ini, gemuruh suara pembela Bali akan berangsur surut. Kembali senyap.

Jargon Nindihin Bali, membela Bali, atau menjaga Bali bukanlah hal baru. Meski terkesan sudah usang, jargon ini terbukti manjur untuk menjaring emosi masyarakat Bali yang semakin terhimpit ini. Jika terhimpit, tentunya kita perlu bantuan untuk member rasa aman.

Jika kita menelisik lebih dalam, jargon ini tidaklah steril dari labirin kekuasaan. Kolonisasi Belanda memproduksi pengetahuan tentang eksotisme (baca: keindahan) sekaligus bayangan keterancaman Bali. Oleh sebab itulah, munculnya keinginan untuk menjaga Bali dari “pengaruh negatif” luar yang akan melunturkan eksotisme Bali tersebut.

Segala upaya dilakukan. Salah satunya dengan mengakumulasi pengetahuan dan praktik untuk kuasa menjaga Bali.

Eksotisme

Pencitraan menjaga/membela Bali yang (seolah-olah) terancam dan tidak lagi indah sesuai bayangan, memiliki sejarah panjang dan penuh dengan jejaring kuasa. Patut diduga, para caleg yang menggunakan tagline membela Bali, Nindihin Bali, atau menjaga taksu Bali, menerima warisan pengetahuan tentang citra Bali dengan mentah-mentah dan apa adanya.

Atau justru ada yang sebenarnya mengerti, tetapi pura-pura tidak mengerti. Hanya untuk mendulang suara beberapa segmen masyarakat yang sentimen nindihin Bali-nya tinggi.

Rezim kolonial Belanda sejatinya menyumbang peran sangat besar dalam konstruksi citra Bali dan usaha menjaga citra eksotisnya. Publikasi wacana yang sangat produktif tentang citra Bali sebagai “sorga terakhir” terjadi pada dekade 1920-an dan 1930-an. Para antropolog, seniman, arkeolog, ahli hukum, dan para sarjana-sarjana lainnya yang melakukannya.

Rezim “kedamaian dan ketertiban” bukan hanya menjadi semboyan dari Orde Baru, tapi jauh sebelumnya menjadi politik kebudayaan rezim kolonial Belanda untuk mencari akar kemurnian tradisi dan budaya Bali.

Rezim kolonial Belanda dengan kuasanya memproduksi dan mentransmisikan pengetahuan ini melalui intervensi kepada organisasi tradisional di Bali. Dan yang terpenting adalah kekuasaan kolonial pada kerajaan yang menjadi pusat kekuasaan.

Oleh karena itulah, apa yang dicitrakan terhadap Bali hingga kini bukanlah “alami”. Citra yang (di)lekat(kan) terhadap Bali adalah sebagai negeri yang “kultural”, di mana semua peristiwa ketegangan politik dan kekerasan berlangsung secara alami dan memiliki ciri budaya yang khas.

Pengetahuan kultural tentang keseimbangan alam dilekatkan pada harmoni Bali. Oleh karena itulah, wacana politik kebudayaan dan konflik politik dalam arti apapun bukanlah “alami” atau hasil yang sudah semestinya dari keniscayaan kultural atau sosiologis yang spesifik di Bali. Mereka dibentuk, kadang tanpa disadari tetapi sering kali disengaja, oleh kebijakan dan praktik negara kolonial Belanda.

Karena itulah klaim “tradisi” Bali yang begitu dikagumi para pengamat asing sampai hari ini pada hakikatnya adalah artefak kebijakan kolonial Belanda (Robinson, 2006: 32).

Politik kebudayaan dan kependidikan Baliseering (Balinisasi) dari rezim kolonial Belanda yang dimulai tahun 1920-an berkeinginan untuk mempertahankan Bali sebagai “museum hidup”. Totalitas kebudayaan Bali dirombak sesuai citra romantik yang memesona bagi pihak luar, tapi bukan bagi orang Bali yang berminat menentukan nasibnya sendiri.

Orang Bali hanya menjadi objek dan menerima dengan lapang dada citra (eksotis) yang disematkan padanya.

Pewarisan

Panglima penerus perspektif eksotisme itu adalah “pariwisata budaya”.

IBM Dharma Palguna (2006) dengan alegoris menuturkan bahwa pariwisata adalah sebagai panglima bagi masyarakat Bali. Bali berhutang pencitraan pada pariwisata. Selain sebagai panglima, pariwisata juga sebagai guru yang mengajarkan masyarakat Bali belajar bahasa asing, kebudayaan baru, etika dan sopan santun, citarasa lidah baru, hingga menawarkan pandangan baru.

Hutang kepada guru (pariwisata) haruslah dibayar dengan persembahan sebagai bentuk rasa bakti. Balasannya adalah limpahan kemakmuran materi. Masyarakat Bali hanyalah serdadu dari panglima sekaligus guru bernama pariwisata ini. Tugas seorang serdadu adalah bertempur melawan musuh yang menyerang wilayah kekuasaan pariwisata yan agung.

Sang panglima telah menunjukkan musuh-musuh yang harus diwaspadai. Gejolak sosial sekecil apa pun adalah musuh yang berpotensi melesukan darah pariwisata. Karenanya, selain diwaspadai, gejolak sosial harus ditekan dan disembunyikan (Palguna, 2006: 8).

Kecanggihan panglima pariwisata dipagari dengan berbagai jargon-jargonnya di Bali. Salah satunya yang sangat melegenda dan terwarisi hingga hari ini adalah kata sakti “pariwisata budaya”.

Terminologi ini adalah kata mujarab untuk membius masyarakat Bali untuk masuk dalam bayang-bayang abstraknya. Terminologi ini menyatakan bahwa (sepatutnya) pariwisata harus bersifat “budaya” untuk diterima oleh orang Bali. Dengan demikian, harusnya juga kebudayaan Bali diupayakan dapat ditawarkan di pasaran sebagai produk pariwisata.

Akibatnya, kebudayaan Bali harus berciri pariwisata. Dalam wacana pariwisata budaya, “kebudayaan Bali” selalu dikaitkan dengan tiga unsur, yang merupakan tiga lapis yang betumpang tindih satu sama lain yaitu: bersumber pada agama Hindu, mengilhami adat-istiadat masyarakat dan menjiwai lembaga adat, dan menjelma dalam bentuk seni yang bernilai tinggi (Picard, 2006: 268 – 269).

Dasar dari doktrin pariwisata budaya tersebut jelaslah tidak bisa dilepaskan dari kuasa kolonial dalam pembentukan citra Bali, dan juga paradigma menjadikan budaya sebagai “modal dan hak milik” yang dijual dalam paket pariwisata. Dengan kembali melihat konstruksi kolonial terhadap Bali yang “tradisi”, unik dan harmonis itu, kita akan dibawa melihat bagaimana transmisi sekaligus alih ubah kekuasaan kolonial dalam melihat Bali dan pariwisatanya, diterjemahkan dengan sangat apik oleh tangan-tangan rezim “pariwisata budaya”.

Rezim pariwisatalah yang menyandera manusia dan kebudayaan Bali dengan kecanggihan konsep dan diversifikasi pariwisatanya yang seolah-olah berpihak kepada rakyat (baca: desa wisata, ekowisata, wisata religi, dan wisata-wisata lainnya).

Jargon lainnya adalah merasuknya ideologi Sapta Pesona sebagai proyek pembangunan citra manusia Bali yang selalu menjungjung tinggi: keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kesejukan, keramahtamahan, dan kenangan demi datangnya turis dan amannya industri pariwisata. Dengan demikian, manusia Bali bisa tersenyum manis menunggu gemerincing dolar memenuhi kantong mereka.

Satu jargon lagi produksi rezim ideologi pariwisata budaya adalah menciptakan pulau “Bali yang BALI”, Bersih, Aman, Lestari, Indah. Keseluruhan jargon-jargon tersebut merasuk dalam “stabilitas keamanan dan ketertiban” khas konstruksi rezim otoritarian Orde Baru.

Jargon nindihin Bali terdengar nyaring dalam pentas perebutan kekuasaan ekonomi politik. Sebelumnya, kita terbius bujuk rayu gerakan Ajeg Bali yang juga sama-sama nindihin Bali. Tidak ada bedanya.

Saya menduga semuanya adalah tipu muslihat kelompok kelas menengah dengan mimpinya terhadap Bali kontemporer. Bagi masyarakat Bali di akar rumput, saya menduga, pariwisata hanya sekadar untuk mencari hidup sehari-hari. Bukan soal ideologi. Bukan pula tradisi, kebudayaan, peradaban, kelestarian, keajegan atau yang lainnya.

Jargon nindihin Bali adalah sesuatu yang abstrak dan jauh di awang-awang. Masyarakat Bali lihai jika berbicara sesuatu di awang-awang, tetapi kehilangan akal menyikapi kondisi Bali kini yang penuh dengan beragam persoalan.

Demikian juga, banyak Caleg tetiba bicara nindihin taksu Bali atau penjaga Bali. Padahal sebenarnya ia adalah bagian orang yang menjual Bali hingga ke ampas-ampasnya. [b]

The post Menggugat Jargon Para Serdadu Nindihin Bali appeared first on BaleBengong.

Tangan-Tangan Tak Terlihat di Dua Mei Kelam

Oleh Inda Sukma

Sejumlah prajurit Korps Marinir TNI AL berjalan mendatangi massa aksi 22 Mei di Jalan Brigjen Katamso, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Antara Foto/M Risyal Hidayat via Beritagar.

Lalu, siapa sesungguhnya di balik kerusuhan Mei lalu?

Setiap Mei kita akan selalu ingat sekuen kelam ini: kerusuhan melanda Jakarta setelah empat mahasiswa Trisakti ditembak pada demo 12 Mei 1998. Demo merambah ke Medan dan Surakarta serta melibatkan lebih banyak orang.

Penjarahan dan kekacauan terjadi dengan eskalasi terus meningkat, membuat banyak orang ketakutan untuk melintas jalan pada masa-masa itu. Kerusuhan, disertai eksodus masyarakat Tionghoa ke luar negeri membuat situasi Mei 1998 jadi momentum tak terlupakan bagi banyak orang.

Sehari setelah peristiwa Trisakti, Soeharto yang sedang menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-15 di Kairo-Mesir mengatakan bahwa dirinya tak akan mempertahankan kursi kepresidenan, kalau memang rakyat tak menghendaki. Esoknya, sinyal Soeharto bersedia mundur, menjadi berita utama harian Kompas.

Jakarta penuh kepulan asap ketika pesawat yang ditumpangi rombongan Soeharto mendarat di Halim Perdanakusuma.

Tuntutan rakyat yang inginkan Soeharto agar tidak menjadi Presiden lagi memang menggema usai Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (SU MPR) pada 1-11 Maret 1998. Puncaknya Soeharto didampingi BJ Habibie dan sejumlah menteri, menyatakan mundur sebagai Presiden RI pada tanggal 21 Mei 1998.

Kabar yang disiarkan langsung dari Istana Negara itu disambut sorak sorai di Gedung DPR MPR yang telah diduduki mahasiswa sejak 18 Mei.

21 tahun kemudian, pada Mei 2019 ketika rakyat menantikan penetapan hasil Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sesuatu terjadi. Banyak mata menatap nanar televisi ketika Jakarta mulai bergejolak sejak Selasa (21/5/2019) sampai Rabu (22/5/2019).

Pola yang Sama

Dua peristiwa Mei yang terpaut 21 tahun itu, ada satu nama yang melekat di benak masyarakat dan menjadi antitesis reformasi dan demokrasi yaitu Prabowo Subianto. Saat Mei 1998, Prabowo menjabat Pangkostrad (sebelumnya Danjen Kopassus). Kedua, pada 2019 ini, dia bersama Sandiaga Uno adalah paslon capres no 02 yang ditetapkan sebagai pihak yang kalah oleh KPU. Kontestasi dimenangkan oleh Joko Widodo – Ma’ruf Amin.

Demo yang awalnya tertib pada Selasa pagi di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jalan MH Thamrin, berubah menjadi beringas dan berbuntut ricuh. Saat ricuh itu, di bagian lain Jakarta ada pihak yang sengaja membakar belasan mobil di halaman kompleks Brigade Mobil (Brimob) Petamburan. Kompleks itu hanya berjarak 300 meter dari markas Front Pembela Islam (FPI). Jakarta mencekam pada Selasa malam sampai Rabu malam.

Demo itu sejalan dengan tuduhan kubu pasangan Capres 02 Prabowo – Sandiaga Uno yang mengatakan bahwa terjadi kecurangan terstruktur dan masif dalam Pemilu 2019. Lontaran itu dilakukan sejak hasil hitung cepat (quick count) diumumkan beberapa lembaga survei. Mereka mengumumkan data bahwa pasangan Jokowi–Makruf Amin memenangi Pemilu 2019. Sejak itu, wacana people power atau gerakan masyarakat turun ke jalan digaungkan beberapa pihak.

Demo pada Mei 2019 menunjukkan pola yang sama dengan Mei 1998. Mulai bergerak maju mundurnya massa. Begitu juga pembakaran dan perusakan serta penjarahan, meski eskalasinya berbeda. Demo 2019 rapi dan serius tapi terkesan pesanan.

Pada titik ini mudah bagi orang untuk percaya bahwa Prabowolah menjadi inspirator gerakan, meski berkali-kali Prabowo membantahnya. Apalagi ketika majalah Tempo dengan gamblang mendeskripsikan keterlibatan mantan Danjen Kopassus Snk sebagai pemasok utama senjata yang akan digunakan pada kerusuhan itu.

Mantan Danjen Snk itu hanya contoh kecil dari sekian banyak jenderal purnawirawan loyal pada Prabowo yang rela ‘turun gunung’ untuk mewujudkan putra Soemitro Djojohadikusumo itu menjadi presiden 2019-2024. Jendral lain seperti Kivlan Zein, Johanes Prabowo, Glenny Kairupan, Sjafrie Syamsuddin adalah jenderal uzur yang selama puluhan tahun memilih setia padanya.

Prabowo Penyebab Dua Mei Kelam itu?

Prabowo adalah Jenderal yang dianggap bertanggungjawab atas penculikan mahasiswa 1998 dan banyak kekacauan yang terjadi pada masa itu. Prabowo juga ditengarai ikut dalam pertemuan makar di Makostrad 14 Mei 1998.

Setelah kejadian itu, Dewan Kehormatan Perwira (DKP) dibentuk dan yang diketuai Subagyo HS, Sekjen Djamari Chaniago, serta anggota Susilo Bambang Yudhoyono, Yusuf Kartanegara, Agum Gumear, Fahrul Razi dan Arie Kuma’at.

Dalam keputusannya, DKP mengatakan bahwa Prabowo secara sengaja melakukan kesalahan dalam analisis tugas terhadap ST Kasad no STR /41/1997 tanggal 4 Februari 1997 dan STR /92/1997 tgl 11 Maret 1997 (konon ada unsur Bawah Kendali Operasi-BKO). Berkenaan hal itu, Prabowo sebagai Danjen Kopassus mengeluarkan surat perintah Sprin/689/IX/1997 tgl 23 Sept 1997 untuk melakukan operasi khusus dalam rangka stabilitas nasional.

Sebelumnya, operasi intelijen menemukan bahwa pada masa itu memang ada beberapa pihak yang ditengarai akan mengacaukan situasi antara lain aktivis yang mengkritik pemerintah dengan cara keras semisal merakit bom (saat itu banyak aktivis PRD, Jakker dan SMID dari berbagai daerah menggalang kekuatan dan mengkritisi pemerintah).

Lalu pihak intelejen mengeluarkan daftar nama yang harus diselidiki. Hampir semua pimpinan ABRI menerima daftar itu. Saat itu setahun menjelang Sidang Umum MPR.

Di sinilah titik kesalahan Kasad tapi terlewat dari pengamatan banyak orang. Pada konteks itu, komando operasi militer sebenarnya tidak pada Kasad, tetapi Pangab. Kasad hanya punya komando pembinaan dan bukan operasional. Sehingga bisa dikatakan ST yang dikeluarkan oleh Kasad di atas itu cacat, karena seharusnya Pangablah yang memberi perintah.

Dalam sidang-sidang DKP, soal surat Kasad yang cacat juga dibahas. Awalnya tim DKP mengarahkan agar Kasad waktu itu (R. Hartono) juga dinyatakan bersalah. Ini kemudian menjadi alasan R. Hartono sangat membenci beberapa orang di DKP termasuk SBY.

Hanya saja, pada keputusan final DKP dinyatakan bahwa hanya Prabowolah yang bersalah. Kebencian Hartono pada SBY berlanjut ketika dia melontarkan tuduhan bahwa SBY pernah menikah saat menempuh Akmil sebelum menikah dengan Ani Yudhoyono.

Sehingga, sejarah 1998 menulis bahwa Prabowo punya peran penting untuk mengacaukan situasi, menculik para aktivis, sekaligus berniat menurunkan mertuanya sendiri yaitu Soeharto dari kursi Presiden. Prabowo terus menerus membantahnya.

Dalam perjalanan sejarah soal itu, Prabowo “ditinggalkan” seniornya seperti R. Hartono, Feisal Tanjung, Wiranto (Pangab setelah Feisal Tanjung) dan lain-lain.

Bantahan itu juga dilontarkan Prabowo atas tuduhan terlibat pada kerusuhan Jakarta 22 Mei 2019 lalu. Jelang berakhirnya demo, Prabowo meminta para perusuh untuk membubarkan diri. Banyak perusuh yang ditangkap aparat dan mengaku bahwa mereka dibayar dalam jumlah tertentu. Kerusuhan itu nyata ingin menurunkan Jokowi sebagai Presiden atau paling tidak menggagalkannya menjadi Presiden 2019-2024 melalui mekanisme Mahkamah Konstitusi (MK).

Sengketa pemilu kali ini meski nyaris mengulangi sengketa 2014 di MK, tetapi punya tingkat beban berbeda. Terlebih dalam banyak kasus, pemilu ‘eksperimental’ ini banyak kekurangan. Mulai dari pemahaman teknis petugas pemilu di lapangan, akurasi hitungan suara, kelelahan fisik petugas dan berbagai masalah yang muncul.

Dengan berprasangka baik, tuduhan kecurangan itu berkelindan di antara masalah-masalah ini. Bisa jadi proses di MK menghendaki pemilu ulang, seperti yang tersirat di kubu Prabowo.

Kondisi jalan MH. Thamrin usai kerusuhan aksi 21-22 Mei. Foto Antara/Yulius Satria Wijaya via Media Indonesia.

Invisible Hand

Kerusuhan 2019 ini seakan menggiring opini bahwa Prabowolah penggerak massa tersebut, padahal bukan. Prabowo hanyalah alat; jembatan menuju harapan mereka.

Lantas, siapa yang bertanggung jawab atas kerusuhan yang berpola mirip itu? Siapa aktor penggeraknya? Siapa yang mendanainya? Siapa yang berkepentingan Jokowi tidak di kursi presiden?

Kita tahu bersama Jokowi pada masa-masa akhir jabatannya, Jokowi mengeluarkan beberapa kebijakan yang membuat beberapa pihak gusar. Selain pemberantasan korupsi yang dilakukan secara reguler oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemerintah Indonesia telah meneken kerja sama Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Konfederasi Swiss di Bern. MLA adalah semacam pertukaran informasi perbankan (termasuk pajak) secara otomatis antara Indonesia dan Swiss dan akan mulai berjalan pada September 2019.

Ini adalah pintu bagi perburuan simpanan uang orang-orang kaya Indonesia termasuk miliaran dolar harta Cendana. Cendana juga berkepentingan pada kebijakan terakhir Jokowi soal rencana menyita asset Yayasan Supersemar yang nilainya cukup banyak itu. Kebijakan ini mau tak mau membuat Cendana gusar.

Cendana adalah salah satu pihak yang ada di kepala banyak orang soal dalang kerusuhan Mei 2019. Bisa jadi beberapa Jenderal yang masih loyal pada Prabowo adalah pelaksananya. Karena bagaimanapun bisa diperkirakan bahwa penggeraknya punya dana berlimpah dan akses yang luas. Ini adalah invisible hand yang sebenarnya itu. Hal ini menjadi pekerjaan rumah aparat keamanan untuk bisa menuntaskan berdasar bukti-bukti yang ada.

Kesimpulan dan Solusi

Sehingga mungkin kita bisa simpulkan bahwa pertama, kerusuhan Mei 2019 yang ‘dibuat mirip’ dengan kerusuhan 1998, kemungkinan dirancang oleh pihak –pihak yang akan menggantikannya jika Jokowi harus lengser. Seperti halnya Habibie menggantikan Soeharto ketika dirinya lengser.

Kemungkinan kedua adalah keluarga penguasa Orde Baru yang merasa terusik dengan kebijakan-kebijakan Jokowi terutama soal asset. MLA dan keinginan Jokowi untuk meminta asset Yayasan Supersemar adalah langkah keras pemerintah yang dibawa oleh rezim 32 tahun itu.

Kemungkinan ketiga adalah pihak-pihak yang tidak suka dengan lingkar dalam kekuasaan Jokowi. Di lingkar Jokowi terdapat banyak pihak, mulai dari jenderal dan pebisnis. Para jenderal turun gunung dan para pebisnis itu mungkin memberikan dana untuk kerusuhan karena tidak suka dengan jenderal dan pengusaha di sekitar Jokowi.

Kepercayaan diri pihak luar untuk menghambat Jokowi menjadi Presiden 2019 – 2024 memang tak lepas dari berbagai kelemahan di kubu Istana sendiri. Titik lemah yang kemudian menjadi peluru andalan oposisi atau pihak yang tak suka untuk menyerang Jokowi adalah masalah ekonomi.

Kebijakan ekonomi yang berjilid-jilid tak mampu menolong banyak masyarakat kecil menjadi lebih sejahtera dalam lima tahun ini; tidak pro rakyat. Terbukti beberapa kepentingan bisnis dan politik para elite parpol serta pihak yang dekat dengan petahana secara kasat mata diakomodir dan dilindungi oleh pemerintah.

Selain itu, dengan benderang kita bisa menyaksikan betapa kubu Jokowi amat rapuh. Bantah membantah dan saling menegasikan pekerjaan menteri satu dengan menteri lain kerap terjadi. Mungkin kita ingat pernyataan Menteri Perdagangan soal impor beras, yang kemudian ditampik oleh Menteri Pertanian yang menyatakan bahwa produksi dan persediaan beras kita cukup untuk setahun kedepan. Kenyataannya, Indonesia memang melakukan impor beras.

Perbantahan dan ketidaksinkronan juga terjadi pada bidang keamanan. Mungkin dari kita ingat Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang membantah Kapolri Jenderal Tito Karnavian soal kelompok yang ingin membunuh empat pejabat negara dan seorang pimpinan lembaga survei saat kerusuhan 21-22 Mei lalu. Perbantahan ini menunjukkan adanya friksi di tubuh kabinet sekaligus babak baru yang menunjukkan betapa tidak solidnya lingkaran dalam Istana.

Banyak hal yang harus dikerjakan Indonesia untuk mengejar ketertinggalan dengan negara-negara lain. Negara seperti Malaysia dan Vietnam melaju pesat dan pemimpinnya bekerja sangat keras dalam mewujudkan kesejahteraan dan keamanan bagi warganya. Presiden (berhati) baik dan niat baik saja tidak cukup. Diperlukan ikhtiar dan komitmen untuk meraih cita-cita bangsa.

Karena itu untuk periode keduanya, penting bagi Jokowi untuk menuntaskan banyak hal. Misalnya ‘membersihkan’ lingkarannya sendiri dari motif-motif yang tidak relevan dengan visinya di babak kedua ini. Bersih-bersih itu harus dimualai dari orang keduanya, para pembantunya (kabinet) sampai lingkaran dalam istana maupun partai-partai pendukung.

Motivasi mengejar proyek dan bekerja untuk menyelamatkan kelompok mereka sendiri adalah penyakit yang harus disembuhkan. Dia juga harus mampu membuat para pembantunya bersinergi.

Jargon Pilpres 2014 ‘Jokowi adalah kita’ yang begitu membuat banyak orang jatuh cinta padanya harus terus dipelihara dengan mengedepankan kebijakan yang pro rakyat, bukan pro jenderal atau pebisnis yang ada di sekelilingnya. [b]

The post Tangan-Tangan Tak Terlihat di Dua Mei Kelam appeared first on BaleBengong.