Tag Archives: POLITIK, HUKUM dan HAM

STATUS TELUK BENOA PASCA PERDA PERUBAHAN RTRWP BALI*

Oleh: I Wayan Gendo Suardana**

 

Sidang Paripurna DPRD Propinsi Bali (20/8)/2019) telah mengesahkan Ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Bali Tahun 2009-2019, hal yang paling mengemuka dalam isu pengesahan perubahan RTRWP Bali ini adalah mengenai, ditetapkannya Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi,. Di dalam media massa, Ketua Pansus I Ketut Kariyasa “posisi Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi tidak diutak-atik lagi dalam revisi RTRW sekaligus meneguhkan apa yang menjadi komitmen dan rekomendasi Gubernur Bali terpilih I Wayan Koster. Kariyasa menyatakan pula; “Semestinya tidak ada istilah demo-demo lagi. Kita sudah sangat aspiratif dalam pansus tata ruang”. (Bali post, 20/8).

 

Penulis berpijak dari pendapat tersebut, karena dapat tersirat hendak menyampaikan kepada publik bahwa urusan penetapan kawasan konservasi Teluk Benoa sudah selesai. Namun tidak demikian bagi Penulis. Pengesahan Ranperda tersebut (yang didalamnya berisi penetapan Teuk Benoa sebagai kawasan konservasi) adalah fakta, tetapi secara hukum, khususnya hukum tata ruang, penting didalami, apakah penetapan tersebut menjamin secara hukum Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi, sehingga tidak dapat direklamasi? Hal ini mengingat pengaturan ruang Teluk Benoa sudah diatur melalui Perpres No 51 th 2014.

 

Untuk menjawab hal tersebut, tentu saja yang harus diperiksa adalah mengenai pengaturan ruang dalam UU No 26 th 2007 tentang Penataan Ruang (selanjutnya disebut UUPR), yang pada pokoknya menyatakan bahwa penataan ruang dilakukan secara berjenjang dan komplementer. Yang dimaksud dengan “komplementer” adalah penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya.

 

Mengingat pengaturan ruang Teluk Benoa telah diatur dalam Perpres no 51 th 2014 yang pada pokoknya mengubah Teluk Benoa dari kawasan konservasi menjadi kawasan budi daya zona penyangga (vide; Pasal I ; Pasal 56 jo. Pasal 63A Jo Pasal 101A), sebaliknya, DPRD Propinsi Bali menetapkannya sebagai kawasan konservasi.. Keadaan ini adalah keadaan yang saling tumpang tindih, tidak saling melengkapi dan tidak sinergis atau saling bertentangan. Oleh karena memuat norma yang saling bertentangan tentu saja patut diuji, dalam konteks penataan ruang yang diatur dalam UUPR, manakah yang peraturan hukum yang lebih berwenang untuk mengatur ruang Teluk Benoa, Perpres no 51 th 2014 ataukah Perda perubahan RTRWP Bali?

 

Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan 2 (dua) hal, yakni: a. rencana umum tata ruang, b. rencana rinci tata ruang. (vide pasal 14 UUPR). Kedua hal tersebut berkaitan erat karena rencana rinci tata ruang disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang. Rencana rinci tata ruang merupakan penjabaran rencana umum tata ruang yang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis yang penetapan kawasannya tercakup di dalam rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang merupakan operasionalisasi rencana umum tata ruang.

 

Dalam perencanaan tata ruang ini khususnya dalam rencana umum tata ruang, terdapat penjenjangan yang jelas. Hierarki ini dibedakan menurut wilayah administrasi pemerintahan karena kewenangan mengatur pemanfaatan ruang dibagi sesuai dengan pembagian administrasi pemerintahan. Sedangkan mengenai rencana rinci tata ruang terdiri atas: a) rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional (huruf tebal oleh penulis), b) rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan c) rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

 

 

Lebih lanjut mengenai rencana tata ruang wilayah nasional, di dalam UUPR, diatur dalam peraturan pemerintah sedangkan mengenai rencana rinci tata ruang termasuk pula rencana tata ruang kawasan strategis nasional diatur dengan peraturan presiden. Salah satu rencana tata ruang kawasan strategis nasional yang dibentuk oleh Pemerintah adalah Perpres No. 45 Tahun 2011. Perpres tersebut adalah mencakup 4 (empat) kota Kabupaten yakni Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan sebagai rencana tata ruang kawasan perkotaan Sarbagita.

 

Peran dari rencana tata ruang kawasan Perkotaan Sarbagita adalah sebagai alat operasional rencana tata ruang wilayah nasional dan sebagai pelaksanaan pembangunan di kawasan perkotaan Sarbagita. Hal tersebut diatur dalam Pasal 3 Perpres No. 45 Th. 2011 yang menyatakan: “Rencana tata ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perkotaan Sarbagita.” Jangka waktu dari Perpres ini yang mengikuti ketentuan berlakunya jangka waktu RTRWN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (vide; Pasal 123 Ayat (1) Perpres No. 45 Th. 2011). Dengan demikian, senyatanya Perpres no 45 th 2011 adalah bagian dari RTRW Nasional, halmana kewenangannya berada di tangan pemerintah pusat. Artinya, kewenangan pengaturan rencana tata ruang di Teluk Benoa secara hukum telah beralih sejak diterbitkannya perpres dimaksud.

 

Konsekuensi hukum dari terbitnya Perpres No. 45 Th 2011, dihubungkan dengan prinsip penataan ruang yang dilakukan secara berjenjang dan komplementer, adalah rencana tata ruang di kawasan Sarbagita yang diatur dan ditentukan dalam Perpres ini berlaku mutlak dan dapat membatalkan ketentuan penataan ruang yang berada dibawahnya. Artinya, seluruh peraturan hukum mengenai penataan ruang yang ada di bawah Perpres 45 Th 2011, baik Perda RTRWP Bali maupun Perda RTRW 4 (empat) kabupaten/kota yakni : Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan yang bertentangan dengan Perpres No. 45 Th 2011 dinyatakan tidak berlaku.

 

Ketentuan tersebut diatur dalam BAB IX tentang Ketentuan Peralihan dan Bab X tentang Ketentuan Penutup Perpres No. 45/2011. Pada Pasal 121 huruf a dan huruf b pada pokoknya, mengatur bahwa sejak berlakunya Perpres ini, maka ketentuan dalam Perda RTRWP, Perda RTRW Kabupaten/Kota, dan Perda tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini. Bagi peraturan yang bertentangan harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Perpres ini ditetapkan. Ketentuan tersebut menyiratkan secara tegas bahwa tidak ada celah bagi peraturan hukum penataan ruang di bawahnya untuk memuiat ketentuan ruang bertentangan dengan Perpres ini. Hal yang lebih rinci juga diatur dalam pasal 122 ayat (1) dan ayat (2) yang menegaskan bahwa terkait izin pemanfaatan ruang pada masing-masing daerah wajib sesuai dengan perpres dimaksud, atau wajib menajdikan Perpres ini sebagai acuan pemberian ijin pemanfaatan ruang.

 

Dengan adanya perubahan terbatas atas Perpres No. 45 tahun 2011 melalui Perpres No 51 th. 2014, dalam hal ini perubahan kawasan konservasi Teluk Benoa menjadi kawasan Budi Daya zona Penyangga (vide: pasal 56 jo pasal 63A), dan mengalokasikan ruang untuk melakukan reklamasi paling luas 700 hektar (vide pasal 101A Perpres no 51 th 2014), maka secara mutatis mutandis yang berlaku dalam pengaturan ruang di Teluk Benoa adalah Perpres no 51 th 2014. Keadaan ini, selanjutnya dikaitkan dengan perencanaan ruang yang berjenjang dan komplementer, mengandung kosekuensi logis bahwa peraturan tata ruang dibawahnya baik RTRWP Bali mapun RTRWK Denpasar, Badung, wajib tunduk dan menyesuaikan pengaturannya yang terkait dengan Teluk Benoa sebagaimana yang ditetukan dalam Perpres 51/2014. Artinya sejak 3 Juni 2014 hingga kini Teluk Benoa tetap berstatus sebagai kawasan Budi daya zona penyangga bukan kawasan konservasi.

 

Berdasaarkan semua paparan Penulis di atas, maka senyatanya, tindakan DPRD Bali yang mentapkan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi adalah tindakan yang tidak mempunyai akibat hukum bagi status kawasan Teluk Benoa. Secara hukum, pengaturan ruang di Teluk Benoa adalah kewenangan dari pemerintah pusat yang telah nyata diatur dalam perpres no 51 th 2014 dan RTRWP Bali wajib tunduk dan menyesuaikan dengan isi perpres no 51 th 2014. Sekalipun ditetapkan demikian oleh DPRD Bali, maka pengaturan demikian dalam persepktif hukum tata ruang tidak berakibat hukum karena setiap ijin pemafaatan ruang akan kembali merujuk pada Perpres 51 /2014. Sepanjang Perpres 51/2014 berlaku, maka peraturan tata ruang dibawahnya (yang merupakan turunan dari UUPR) akan diabaikan dan rujukan utamanya adalah Perpres 51/2014.

 

Pertanyaan terakhir yang paling menarik, apakah tindakan DPRD Bali sama sekali tidak punya arti? Tentu saja tidak sepenuhnya demikian. Secara normatif hukum, dengan berat hati Penulis sampaikan tindakan DPRD Bali tersebut memang tidak ada arti. Namun demikian, secara politis (jikapun tindakan tersebut diapresiasi), maka tindakan tersebut menunjukan 2 hal yakni; (1) Simbol semangat politik DPRD Bali untuk mempertahankan Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi, (2) Simbol sikap protes DPRD Bali atas pemberlakuan Perpres no 51 th 2014. Namun tentu tindakan dirasa kurang karena yang diharapkan adalah DPRD Bali melakukan terobosan politik dengan membuat keputusan Sidang Paripurna untuk menolak reklamasi Teluk Benoa dan sikap pembatalan Perpres no 51th 2014. Selanjutnya didesakan kepada pemerintah pusat sebagai pihak yang berwenang dalam tata ruang Sarbagita. Bila ini tidak dilakukan, jangan salahkan bila muncul persepsi publik bahwa tindakan tersebut hanya bertujuan melakukan pencitraan politik lembaga DPRD Bali jelang berakhirnya masa jabatan periode ini.

 

—————0000—————–

 

*Tulisan ini pernah dimuat di Media Bali Post, Halaman Opini, Jumat, 23 Agustus 2019, hal. 6

 

**Penulis adalah Dewan Nasional WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dan sekaligus Kordinator ForBALI (Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa)

STATUS TELUK BENOA PASCA PERDA PERUBAHAN RTRWP BALI*

Oleh: I Wayan Gendo Suardana**

 

Sidang Paripurna DPRD Propinsi Bali (20/8)/2019) telah mengesahkan Ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Bali Tahun 2009-2019, hal yang paling mengemuka dalam isu pengesahan perubahan RTRWP Bali ini adalah mengenai, ditetapkannya Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi,. Di dalam media massa, Ketua Pansus I Ketut Kariyasa “posisi Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi tidak diutak-atik lagi dalam revisi RTRW sekaligus meneguhkan apa yang menjadi komitmen dan rekomendasi Gubernur Bali terpilih I Wayan Koster. Kariyasa menyatakan pula; “Semestinya tidak ada istilah demo-demo lagi. Kita sudah sangat aspiratif dalam pansus tata ruang”. (Bali post, 20/8).

 

Penulis berpijak dari pendapat tersebut, karena dapat tersirat hendak menyampaikan kepada publik bahwa urusan penetapan kawasan konservasi Teluk Benoa sudah selesai. Namun tidak demikian bagi Penulis. Pengesahan Ranperda tersebut (yang didalamnya berisi penetapan Teuk Benoa sebagai kawasan konservasi) adalah fakta, tetapi secara hukum, khususnya hukum tata ruang, penting didalami, apakah penetapan tersebut menjamin secara hukum Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi, sehingga tidak dapat direklamasi? Hal ini mengingat pengaturan ruang Teluk Benoa sudah diatur melalui Perpres No 51 th 2014.

 

Untuk menjawab hal tersebut, tentu saja yang harus diperiksa adalah mengenai pengaturan ruang dalam UU No 26 th 2007 tentang Penataan Ruang (selanjutnya disebut UUPR), yang pada pokoknya menyatakan bahwa penataan ruang dilakukan secara berjenjang dan komplementer. Yang dimaksud dengan “komplementer” adalah penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya.

 

Mengingat pengaturan ruang Teluk Benoa telah diatur dalam Perpres no 51 th 2014 yang pada pokoknya mengubah Teluk Benoa dari kawasan konservasi menjadi kawasan budi daya zona penyangga (vide; Pasal I ; Pasal 56 jo. Pasal 63A Jo Pasal 101A), sebaliknya, DPRD Propinsi Bali menetapkannya sebagai kawasan konservasi.. Keadaan ini adalah keadaan yang saling tumpang tindih, tidak saling melengkapi dan tidak sinergis atau saling bertentangan. Oleh karena memuat norma yang saling bertentangan tentu saja patut diuji, dalam konteks penataan ruang yang diatur dalam UUPR, manakah yang peraturan hukum yang lebih berwenang untuk mengatur ruang Teluk Benoa, Perpres no 51 th 2014 ataukah Perda perubahan RTRWP Bali?

 

Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan 2 (dua) hal, yakni: a. rencana umum tata ruang, b. rencana rinci tata ruang. (vide pasal 14 UUPR). Kedua hal tersebut berkaitan erat karena rencana rinci tata ruang disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang. Rencana rinci tata ruang merupakan penjabaran rencana umum tata ruang yang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis yang penetapan kawasannya tercakup di dalam rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang merupakan operasionalisasi rencana umum tata ruang.

 

Dalam perencanaan tata ruang ini khususnya dalam rencana umum tata ruang, terdapat penjenjangan yang jelas. Hierarki ini dibedakan menurut wilayah administrasi pemerintahan karena kewenangan mengatur pemanfaatan ruang dibagi sesuai dengan pembagian administrasi pemerintahan. Sedangkan mengenai rencana rinci tata ruang terdiri atas: a) rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional (huruf tebal oleh penulis), b) rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan c) rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

 

 

Lebih lanjut mengenai rencana tata ruang wilayah nasional, di dalam UUPR, diatur dalam peraturan pemerintah sedangkan mengenai rencana rinci tata ruang termasuk pula rencana tata ruang kawasan strategis nasional diatur dengan peraturan presiden. Salah satu rencana tata ruang kawasan strategis nasional yang dibentuk oleh Pemerintah adalah Perpres No. 45 Tahun 2011. Perpres tersebut adalah mencakup 4 (empat) kota Kabupaten yakni Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan sebagai rencana tata ruang kawasan perkotaan Sarbagita.

 

Peran dari rencana tata ruang kawasan Perkotaan Sarbagita adalah sebagai alat operasional rencana tata ruang wilayah nasional dan sebagai pelaksanaan pembangunan di kawasan perkotaan Sarbagita. Hal tersebut diatur dalam Pasal 3 Perpres No. 45 Th. 2011 yang menyatakan: “Rencana tata ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perkotaan Sarbagita.” Jangka waktu dari Perpres ini yang mengikuti ketentuan berlakunya jangka waktu RTRWN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (vide; Pasal 123 Ayat (1) Perpres No. 45 Th. 2011). Dengan demikian, senyatanya Perpres no 45 th 2011 adalah bagian dari RTRW Nasional, halmana kewenangannya berada di tangan pemerintah pusat. Artinya, kewenangan pengaturan rencana tata ruang di Teluk Benoa secara hukum telah beralih sejak diterbitkannya perpres dimaksud.

 

Konsekuensi hukum dari terbitnya Perpres No. 45 Th 2011, dihubungkan dengan prinsip penataan ruang yang dilakukan secara berjenjang dan komplementer, adalah rencana tata ruang di kawasan Sarbagita yang diatur dan ditentukan dalam Perpres ini berlaku mutlak dan dapat membatalkan ketentuan penataan ruang yang berada dibawahnya. Artinya, seluruh peraturan hukum mengenai penataan ruang yang ada di bawah Perpres 45 Th 2011, baik Perda RTRWP Bali maupun Perda RTRW 4 (empat) kabupaten/kota yakni : Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan yang bertentangan dengan Perpres No. 45 Th 2011 dinyatakan tidak berlaku.

 

Ketentuan tersebut diatur dalam BAB IX tentang Ketentuan Peralihan dan Bab X tentang Ketentuan Penutup Perpres No. 45/2011. Pada Pasal 121 huruf a dan huruf b pada pokoknya, mengatur bahwa sejak berlakunya Perpres ini, maka ketentuan dalam Perda RTRWP, Perda RTRW Kabupaten/Kota, dan Perda tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini. Bagi peraturan yang bertentangan harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Perpres ini ditetapkan. Ketentuan tersebut menyiratkan secara tegas bahwa tidak ada celah bagi peraturan hukum penataan ruang di bawahnya untuk memuiat ketentuan ruang bertentangan dengan Perpres ini. Hal yang lebih rinci juga diatur dalam pasal 122 ayat (1) dan ayat (2) yang menegaskan bahwa terkait izin pemanfaatan ruang pada masing-masing daerah wajib sesuai dengan perpres dimaksud, atau wajib menajdikan Perpres ini sebagai acuan pemberian ijin pemanfaatan ruang.

 

Dengan adanya perubahan terbatas atas Perpres No. 45 tahun 2011 melalui Perpres No 51 th. 2014, dalam hal ini perubahan kawasan konservasi Teluk Benoa menjadi kawasan Budi Daya zona Penyangga (vide: pasal 56 jo pasal 63A), dan mengalokasikan ruang untuk melakukan reklamasi paling luas 700 hektar (vide pasal 101A Perpres no 51 th 2014), maka secara mutatis mutandis yang berlaku dalam pengaturan ruang di Teluk Benoa adalah Perpres no 51 th 2014. Keadaan ini, selanjutnya dikaitkan dengan perencanaan ruang yang berjenjang dan komplementer, mengandung kosekuensi logis bahwa peraturan tata ruang dibawahnya baik RTRWP Bali mapun RTRWK Denpasar, Badung, wajib tunduk dan menyesuaikan pengaturannya yang terkait dengan Teluk Benoa sebagaimana yang ditetukan dalam Perpres 51/2014. Artinya sejak 3 Juni 2014 hingga kini Teluk Benoa tetap berstatus sebagai kawasan Budi daya zona penyangga bukan kawasan konservasi.

 

Berdasaarkan semua paparan Penulis di atas, maka senyatanya, tindakan DPRD Bali yang mentapkan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi adalah tindakan yang tidak mempunyai akibat hukum bagi status kawasan Teluk Benoa. Secara hukum, pengaturan ruang di Teluk Benoa adalah kewenangan dari pemerintah pusat yang telah nyata diatur dalam perpres no 51 th 2014 dan RTRWP Bali wajib tunduk dan menyesuaikan dengan isi perpres no 51 th 2014. Sekalipun ditetapkan demikian oleh DPRD Bali, maka pengaturan demikian dalam persepktif hukum tata ruang tidak berakibat hukum karena setiap ijin pemafaatan ruang akan kembali merujuk pada Perpres 51 /2014. Sepanjang Perpres 51/2014 berlaku, maka peraturan tata ruang dibawahnya (yang merupakan turunan dari UUPR) akan diabaikan dan rujukan utamanya adalah Perpres 51/2014.

 

Pertanyaan terakhir yang paling menarik, apakah tindakan DPRD Bali sama sekali tidak punya arti? Tentu saja tidak sepenuhnya demikian. Secara normatif hukum, dengan berat hati Penulis sampaikan tindakan DPRD Bali tersebut memang tidak ada arti. Namun demikian, secara politis (jikapun tindakan tersebut diapresiasi), maka tindakan tersebut menunjukan 2 hal yakni; (1) Simbol semangat politik DPRD Bali untuk mempertahankan Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi, (2) Simbol sikap protes DPRD Bali atas pemberlakuan Perpres no 51 th 2014. Namun tentu tindakan dirasa kurang karena yang diharapkan adalah DPRD Bali melakukan terobosan politik dengan membuat keputusan Sidang Paripurna untuk menolak reklamasi Teluk Benoa dan sikap pembatalan Perpres no 51th 2014. Selanjutnya didesakan kepada pemerintah pusat sebagai pihak yang berwenang dalam tata ruang Sarbagita. Bila ini tidak dilakukan, jangan salahkan bila muncul persepsi publik bahwa tindakan tersebut hanya bertujuan melakukan pencitraan politik lembaga DPRD Bali jelang berakhirnya masa jabatan periode ini.

 

—————0000—————–

 

*Tulisan ini pernah dimuat di Media Bali Post, Halaman Opini, Jumat, 23 Agustus 2019, hal. 6

 

**Penulis adalah Dewan Nasional WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dan sekaligus Kordinator ForBALI (Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa)

Peladung, Jejak Awal Mekanisme Adat Menyikapi Investasi*

Oleh: I Wayan Gendo Suardana

Warga Desa Peladung dan Walhi Bali memeriksa lokasi eksplorasi oleh investor. Foto Walhi Bali.

 

 

Desa Peladung mungkin saja tidak seterkenal desa lain di Bali.

Desa Kuta, misalnya, adalah pusat pariwisata Bali. Atau Desa Adat Tanjung Benoa yang belakangan sangat populer karena isu kontroversi proyek reklamasi Teluk Benoa yang berjalan sepanjang tahun.

Namun, bila menilik ke belakang, beberapa bulan sebelum kasus reklamasi Teluk Benoa mencuat, sejatinya ada peristiwa menarik terjadi di sana, yakni sebuah advokasi damai oleh warga Desa Adat Peladung dengan mekanisme adat. Dalam catatan saya, peristiwa ini adalah upaya penyelesaian konfik atas upaya investasi yang dilakukan dengan mekanisme adat. Bagi saya, peristiwa ini adalah sesuatu yang baru dan menginspirasi.

Nampaknya, hal ini pula yang menginsipirasi metode penolakan reklamasi Teluk Benoa, yang akhirnya menggunakan mekanisme adat. Kurang lebih sama dengan peristiwa di Desa Adat Peladung, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem.

Secara geografis Desa Adat Peladung sangat strategis, berada di bawah dua gunung yaitu Gunung Abang dan Gunung Agung. Di antara dua gunung tersebut, berturut-turut ada empat sumber mata air yang cukup penting bagi Desa Adat Peladung yang sebagian besar masyarakatnya bertani.

Empat mata air tersebut adalah mata air Ababi, mata air Yeh Ketipat, mata air Tahuka dan yang paling bawah adalah mata air Tirta Gangga. Mata air terakhir terkenal sebagai salah satu destinasi wisata di Karangasem Bali. Mata air ini juga yang selama ini menjadi sumber air untuk mengairi persawahan begitu luas dan produktif di Desa Adat Peladung.

Nampaknya posisi strategis itulah yang dilirik perusaahan air kemasan, PT Tirta Investama, pemilik merek terkenal Aqua. Pada 9 Oktober 2012 mereka mendapatkan surat izin ekplorasi air tanah dari Bupati Karangasem saat itu, I Wayan Geredeg, melalui Surat No 1 tahun 2012. Berdasarkan surat itulah PT Tirta Investama melakukan pengeboran di dua titik berdekatan terletak di dalam areal persawahan Subak Bungbung. Kedalaman pengeboran kira-kira 150 m. Pengeboran terdalamnya diperkirakan berada tepat 50 m di atas Kota Karangasem.

Kegiatan ini meresahkan warga, terutama yang menggantungkan hidupnya dari pertanian. Begitu juga masyarakat non-petani yang khawatir jika proses ini berlanjut sampai tahap ekploitasi, desa mereka akan mengalami kekeringan atau setidakknya kekurangan air dibanding sebelum ada ekploitasi air tanah.

 

Pecah dan Mencari Sekutu

Sebagaimana situasi dalam setiap kegiatan investasi, selain ada yang khawatir dan akhirnya bersikap menolak investasi air minum dalam kemasan (AMDK) ini, terdapat juga kelompok masyarakat yang pro atau setuju dengan investasi ini.

Menurut keterangan warga yang mendatangi kami, persetujuan itu dilatarabelakangi anggapan bahwa investasi Aqua akan menguntungkan secara ekonomi. Misalnya, menambah lapangan pekerjaan dan memberikan pendapatan bagi desa. Semua paparan itu saya dapatkan setelah sebagian masyarakat, yang merasa khawatir dan resah dengan kegiatan pengeboran guna ekplorasi air tanah, datang ke Kantor Walhi Bali.

Mereka ke kantor Walhi Bali untuk mencari tahu mengenai operasi Aqua sekaligus mencari dukungan untuk berjuang bersama menolak eksplorasi, eksploitasi dan pembangunan pabrik Aqua di desa mereka.

Dalam waktu cepat, kami mengajak mereka berdiskusi setelah melihat antusiame mereka. Kami memutuskan bekerja bersama-sama mengadvoaksinya. Menariknya, warga yang datang dari berbagai umur dan latar belakang pekerjaan: pengusaha, pekerja swasta, sampai sopir taksi.

Sebagian besar berdomisili di Denpasar. Adapun yang di kampung sebagian besar berkerja sebagai petani. Meskipun demikian, mereka membawa mandat dari kelompok masyarkat yang menolak Aqua yang tidak bisa hadir di kantor Walhi Bali.

Dari cerita merekalah kami mengetahui bahwa ternyata situasi di desa adat mereka telah terbelah. Terdapat tiga blok besar di Desa Adat Peladung dalam menyikapi rencana investasi Aqua yakni: kelompok setuju Aqua, kelompok menolak Aqua dan kelompok yang masih belum menentukan sikap.

Di sisi lain, laju investor dalam melaksanakan proyeknya sangat cepat. Mereka sudah membeli yang digunakan tapak pengeboran air. Dalam waktu cepat mereka sudah melakukan pengboran dua titik. Saat warga hadir ke kantor Walhi Bali, pengeboran sudah dilakukan. Saat itu warga menyatakan satu lobang pengeborannya sempat mengeluarkan air.

Menyikapi situasi yang sudah berkualifikasii pelik, kami segera menyusun agenda pertemuan membahasa situasi dan mempelajarinya dengan saksama. Syukurnya, warga yang datang tersebut bersedia dengan tertib untuk mengikuti agenda-agenda rapat advokasi. Sedari awal terlihat mereka memang antusias.

Menariknya, saya ingat betul, salah satu orang yang terlibat sudah berumur sepuh. Hampir mendekati usia 80 tahun. Beliau aktif dalam rapat-rapat advokasi bahkan sampai dini hari. Dipersilakan pulang duluan pun beliau tidak mau. Setiap rapat berbekal 1 botol air saja, tidak mengkonsumsi apapun. Rupa-rupanya diabetes menjadi alasan beliau berlaku seperti itu.

Semangat beliaulah yang menyemangati tim warga lain, yang rata-rata masih muda berumur 40an tahun. Sebenarnya dengan situasi di desa seperti itu, kami di Kelompok Kerja Advokasi Lingkungan (KEKAL) Bali, aliansi strategis bersama Walhi Bali, mempunyai pekerjaan cukup berat. Dalam waktu cepat kami harus meng-up grade kapasitas warga di tim ini.

Warga Desa Peladung dan Walhi Bali memeriksa lokasi eksplorasi oleh investor. Foto Walhi Bali.

Berkejaran

Untungnya, kemauan belajar yang begitu kuat dari tim warga membuat hal berat menjadi lebih ringan. Dibantu Walhi Nasional dan jaringan Kruha di Jakarta, kami bertukar informasi. Laporan dilakukan dengan cepat karena berkejaran dengan aktivitas pengeboran yang sedang masif dilakukan oleh Aqua di lapangan.

Secara singkat, segala sesuatu yang terkait advoaksi dalam dalam hitungan dua minggu berjalan dengan baik. Proses up grading warga menjadi cukup baik. Selanjutnya mereka bekerja bahu membahu. Mulai dari membentuk tim di desa guna melakukan sosialissasi dari rumah ke rumah. Menyebarluaskan dampak buruk operasioal perusahaan AMDK. Tim warga menjelskan dengan data dan informasi yang mereka punya.

Ditambah lagi dengan cerita mengenai sejarah situasi air di desa mereka, saat dua sumber air di desa mereka diekploitasi oleh perusahaan daerah dan berakibat pada matinya sumber air tersebut. Refleksi situasi air dan kondisi desa ini memberikan kontribusi baik bagi penyadaran warga desa.

Secara perlahan, situasi berbalik. Masyarakat yang awalnya bersikap ragu karena kekurangan informasi menjadi melek. Akhirnya mereka bersikap mendukung perlawanan warga yang besikap menolak Aqua.

Secara keseluruhan, proses advokasi yang dilakukan warga desa yang menolak Aqua juga cukup terbantu dengan adanya kampanye-kampanye mengenai situasi krisis air di Bali. Dalam kurun waktu 2011-2012, isu mengenai krisis air di Bali begitu masif sehingga membuat masyarakat di Desa Adat Peladung lebih cepat waspada dan sadar.

Selain itu beberapa waktu sebelumnya, berita mengenai ditolaknya pabrik Aqua di Serang, Banten juga memberikan motivasi bagi warga untuk mencari informasi dan bersekutu dengan pihak-pihak yang dianggap punya keberpihakan terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Di saat proses sosialisasi sudah berhasil membuka kesadaran warga, di sisi lain terjadi juga reaksi dari pihak yang pro Aqua. Pada titik inilah situasi menjadi rumit terlebih untuk menjalankan prinsip-prinsip advokasi damai.

 

Solusi Penyelesaian Konflik

Dalam situasi itu tercetuslah ide bersama untuk mendorong proses ini diselesaikan melalui mekanisme adat. Ide ini awalnya muncul dari kekhawatiran atas potensi gesekan fisik antara kelompok pro dan kelompok kontra. Sementara kami semua sudah sepakat bahwa advokasi wajib berprinsip damai dan non kekerasan. Prinsip itu menjadi nilai dasar bagi perjuangan kami.

Ide ini selanjutnya coba didorong oleh warga di tim kami kepada pimpinan desa adat. Gayung Bersambut. Bendesa Adat Peladung ternyata menyambut dengan baik gagasan ini dengan kosekuensi logis, apapun hasilnya wajib diterima dengan damai dan konsisten.

Sampailah pada kesimpulan bahwa Desa Adat Peladung akan memfasilitasi aspirasi rakyat yang pro dan kontra dalam Paruman Desa Adat pada 8 Januari 2013. Setiap kelompok masyarakat baik yang pro maupun kontra diperbolehkan membawa narasumber yang bisa mewakili aspirasi mereka.

Singkat cerita, tibalah saatnya paruman (rapat) desa adat.

Suasana cukup menegangkan. Paruman dipimpin Sekretaris Desa Adat. Pihak pro Aqua menghadirkan banyak narasumber, di antaranya ahli dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Bali, Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten Kararangsem, dan PT Tirta Investama sendiri. Pertemuan juga dihadiri Lurah Padangkerta. Sedangkan warga yang menolak Aqua menghadirkan narasumber Walhi Bali.

Sekretaris Desa Adat mempersilakan kelompok pro terlebih dahulu memaparkan materinya. Ahli dari IAGI Bali memaparkan bahwa situasi air di Karangasem surplus. Intinya investasi AMDK tidak akan merugikan situasi air di Karangasem, termasuk di Peladung.

Selanjutnya Pemkab Karangasem menjelaskan dasar izin ekplorasi yang diterbitkan Bupati dan memberikan pesan bahwa perizinan itu dipandang akan menguntungkan rakyat dari segi ekonomi. Demikian pula, saat PT Tirta Investama menjelaskan rencana proyeknya. Normatif saja, sama seperti komitmen-komitmen investasi lainnya.

Selanjutnya, tibalah giliran kami. Sebagai “ahlinya” warga yang menolak Aqua, saya memperkenalkan diri lalu menjelaskan situasi krisis air di Bali dari berbagai data yang saya peroleh sebagai refrensi.

Selanjutnya Suriadi Darmoko, akrab dipanggil Moko, yang juga dari Walhi Bali. Dialah yang bertugas menelusuri sejarah air di Desa Adat Peladung lalu memateriilkan dalam bentuk “peta air”. “Peta” itu dikomparasikan dengan berbagai referensi. Terakhir ditutup dengan perbandingan praktik-praktik Aqua di beberapa daerah.

Hasilnya, Moko mendapatkan apresiasi luar biasa dari warga. Penjelasannya mengena pada nalar warga. Situasi ini nampaknya tidak diterima oleh ahli dari IAGI. Dia meminta waktu kembali melakukan bantahan.

“Walhi kalau mau memaparkan situasi air, jangan pakai data tahun 1945,” katanya lalu menjelaskan kembali data-data situasi air yang dia miliki. Tentu dengan kertas peta sebesar papan tulis jumbo. Namun, terlambat. Dia telanjur kalah langkah.

Tiba saat sesi diskusi. Warga nampaknya tidak sabar untuk masuk sesi ini. Kami yang sedang memutar film diinterupsi oleh warga. Akhirnya kami mengalah dan sesi diskusi dimulai. Kami sedari awal sudah diberitahu tim warga dan mengidentifikasi warga yang pro Aqua.

Saya cukup kaget saat yang bertanya pertamakali justru warga yang diidentifikasi sebagai kelompok pro. Saya ingat dia memakai polo shirt dengan warna merah bata. “Saya adalah warga yang mendukung Aqua,” kata pembuka yang membuat kami was-was.

“Namun, setelah mendengar pemaparan Walhi Bali berikut data dan film yang diputarkan, saya menyatakan menolak Aqua,” lanjutnya.

Plong! Tepuk tangan bergemuruh. Teriakan penolakan membahana.

Selanjutnya tidak ada satupun yang mampu menyetop saran pendapat yang semuanya menolak Aqua. Seolah-olah tidak ada lagi opsi mendukung Aqua. Euforia luar biasa. Sementara itu, di belakang piminan rapat, duduk para ahli dan pihak yang berkepentingan dengan Aqua terlihat kecewa. Beberapa orang terlihat menggerutu.

 

Buruh investor membongkar peralatan eksplorasi sumber air. Foto Walhi Bali.

 

Bupati Menyerah

Semakin siang semakin panas. Posisi warga penolak Aqua di atas angin, tetapi belum selesai. Saat warga meminta kepada pimpinan rapat agar saat itu dilakukan pengambilan keputusan, situasi semakin menegangkan.

Sekretaris Desa Adat tidak bersedia menjalankan agenda pengambilan keputusan. Alasannya, agenda rapat saat itu hanya untuk sosialisasi. Pengambilan keputusan akan dilakukan dua hari setelahnya.

Situasi memanas. Desakan warga semakin kuat, tetapi sekretaris adat bergeming. Nampak di belakang pipinan rapat gerutuan mengarah pada dukungan persetujuan atas sikap sekretaris adat untuk menunda agenda pengambilan kuputusan.

Saya yang saat itu berada di samping Bendesa Adat sempat berdiskusi dengan beliau. Tiba-tiba di luar dugaan beliau mencolek pinggang Sekretaris Desa Adat yang sedang bersitegang dengan warga. Dia lalu berbisik sebentar ke telinga Sekretaris Adat.

Saya tidak tahu persis apa yang dibisikan, tetapi dari gestur Bendesa Adat, terlihat beliau akan mengambil alih rapat. Benar saja, tiba-tiba beliau berpindah posisi dengan Sekretaris Desa Adat.

Dengan berbahasa Bali halus beliau membuka pernyataanya. “Saudara-Saudara, sebagai Bendesa Adat Peladung Saya mengambil alih rapat ini.”

Suasana hening.

“Oleh karena Saudara-saudara meminta agar hari ini dilakukan pengambilan keputusan, maka saya putuskan bahwa sekarang kita ambil keputusan,” lanjutnya.

Suasana bergemuruh. Keputusan Bendesa Adat disambut antusias warga. Tanpa basa-basi Bendesa adat menyatakan bahwa pengambilan keputusan akan dilakukan dengan voting terbuka, dengan cara angkat tangan.

“Saya tanyakan siapa saja yang menolak Aqua?” tanya beliau.

Warga yang menolak Aqua menaikan tangan dengan tegas. Terlihat sebagian besar menaikan tangan tanda tidak setuju dengan Aqua.

Selanjutnya Bendesa Adat berkata, “Oleh karena yang menaikkan tangan sudah sekitar 95 persen, maka saya tidak bertanya lagi siapa saya yang setuju Aqua. Dengan ini saya menyatakan, Desa Adat Peladung menolak Aqua!”.

Warga kembali bergermuruh. Saya dan Darmoko serta kawan-kawan lain terpana. Di luar dugaan, Bendesa Adat yang sedari awal duduk di belakang langsung mengambil alih rapat dan memutuskan untuk voting. Warga nampak bersorak gembira terutama tim yang bekerja sebulan lebih. Mereka berpelukan.

Saya tidak memperhatikan bagaimana raut wajah para ahli dan pejabat yang pro Aqua. Saya larut dalam kegembiraan. Rapat ditutup dan perjuangan warga mengandaskan Aqua berhasil. Istimewanya dimenangkan dengan menggunakan mekanisme adat.

Setelah selesai rapat, warga bubar. Namun, kami bertahan sejenak.

Beberapa kawan jurnalis terlihat datang terlambat dan penasaran dengan hasilnya. Seorang kawan periset, Hendro Sangkoyo alias Mas Yoyo, juga masih belum percaya dengan hasil proses ini. Kami berbincang sebentar. Lalu warga dan beberapa perangkat adat mengajak kami menuju lokasi.

Sesampainya di lokasi ternyata, pekerja pengeboran sedang merapikan alat-alat. Ketika ditanya mereka menjawab bahwa mereka diperintahkan mengangkat alat pengeborannya. “Tidak dapat air, Pak. Pengeboran dihentikan,” ujar mereka.

Proses luar biasa ini dilanjutkan dengan membuat surat pernyataan Desa Adat Peladung Karangasem yang menyatakan menolak kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pembangunan pabrik Aqua di Desa adat Peladung sekaligus hal yang sama berlaku bagi perusahaan AMDK.

Sikap tersebut selanjutnya disampaikan dalam jumpa pers di Denpasar oleh perwakilan Prajuru Desa Adat Peladung didampingi Kekal Bali pada 14 Januari 2013. Surat tersebut telah disampaikan ke pada Bupati tetapi saat disampaikan ke media, Bupati Karangsem belum memberikan respon.

Namun, pada 15 Januari 2013 melalui keterangan tertulisnya, Wakil Bupati Karangasem I Made Sukerena menyatakan menghargai aspirasi warga dan menghentikan izin ekplorasi yang diberikan keapda PT. Tirta Investama.

Seluruh cerita yang saya paparkan di atas hanyalah rangkaian besar dari peristiwa yang sungguh menarik dan menginspirasi. Kemenangan melawan PT. Tirta Investama melalui mekanisme adat selanjutnya mengilhami gerakan yang kami lakukan, terutama dalam advokasi penolakan reklamasi Teluk Benoa.

Menurut saya, 8 Januari 2013 adalah peristiwa monumental bagi gerakan advokasi. Sebab, Desa Adat Peladung secara nyata telah membuat referendum adat dalam menyikapi investasi yang masuk dan beroperasi di wilayah adatnya. Setelahnya pemerintah pun mau tidak mau harus menuruti keputusan yang diambil secara kolektif dalam mekanisme adat Bali.

——-oooo——

  • Tulisan ini sudah pernah dimuat di http://www.balebengong.id pada 15 Juni 2019 serta mendapatkan Anugerah Jurnalisme Warga th 2019, kategori Pewarta Warga format Artikel

BTR ADALAH KUNCI KEMENANGAN KANDIDAT PILGUB 2018

BTR ADALAH KUNCI KEMENANGAN KANDIDAT PILGUB 2018[*]

I Wayan Gendo Suardana**

Menarik memperhatikan hasil survey oleh Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) beberapa waktu lalu. Survey yang dilakukan 30 April hingga 6 Mei 2018 pada pokoknya menyatakan; “kalau pilkada Bali dilakukan pada saat survei awal Mei lalu, maka pasangan Wayan Koster-Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati mendapat dukungan 48,3 persen, sementara unggul atas IB Rai Dharmawijaya Mantra-I Ketut Sudikerta yang mendapat dukungan 26,9 persen, dan yang masih belum tahu itu jumlahnya 24,8 persen”

Namun demikian, yang membuat Penulis tergelitik justru jumlah suara 24,8% yang dinyatakan sebagai suara masyarakat yang baru akan memastikan pilihannya pada hari H. Artinya ini adalah suara mengambang yang akan cukup signifikan mementukan siapa yang terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bali nanti. Siapa saja dari pasangan calon ini mampu secara maksimal meraih suara 24,8% ini secara dominan maka peta kekuatan pilgub Bali 2018 akan berubah.

Menurut Penulis fakta inilah yang sepertinya membuat kedua belah pihak baik dari kubu KBS-ACE maupun Mantrakerta terlihat all out terutama dalam kampanye terakhir hingga jelang minggu tenang. Kubu KBS ACE yang di dinyatakan menangpun tidak bisa sepenuhnya tenang, kendati di media massa hasil survey ini kerap didengungkan-dengungkan, namun menurut Penulis hal itu lebih sebagai penjaga “mental bertarung” simpatisannya saja. Di sisi lain, Penulis melihat bahwa kubu Mantra Kerta, justru semakin terpantik dengan hasil survey ini. Setidaknya survey ini menunjukan mereka masih berpeluang menang, dengan syarat bisa meraup maksimal suara mengambang sebesar 24,8% suara ini.

Asumsi penulis tersebut kiranya dapat diuji dengan ketatnya kampanye dari kedua kubu yang saling mengimbangi di minggu-minggu akhir. Saat kubu MantraKerta menggelar road show konser musik sebagai sebuah metode kampanye, kubu KBS ACE juga mengimbanginya. Perang isu di social media pun makin kuat. Menurut penulis situasi ini menunjukan kubu KBS ACE sendiri menyadari bahwa kemenangan mereka belum aman.

Siapakah 24,8 persen itu?

Penulis tertarik untuk menelisik dan melakukan penafsiran, siapa sesungguhnya yang dinyatakan sebagai masyarakat yang baru akan menentukan sikap pilihnya pada hari H? Hal ini menggelitik karena pihak SMRC tidak membuka, siapakah mereka ini atau setidak-tidaknya apa alasan dan motif mereka menentukan sikap pas hari H pemilihan? Apa ukuran mereka akan memilih atau tidak menggunakan hal pilihnya? Dalam konfrensi pers yang dimuat di media massa entah kenapa hal itu tidak terungkap.

Untuk menjawab hal ini Penulis akan mendasarkan pada aktifitas kampanye serta isu yang dimainkan kedua belah pihak dalam minggu-minggu terakhir termasuk isu dalam debat kandidat III. Ada beberapa perubahan mendasar yang dilakukan oleh Kubu KBS ACE. Perubahan ini Penulis cermati mengingat perubahan tersebut cenderung mendekati pola serta isu yang dimainkan oleh kubu Mantra Kerta

Pertama, pola kampanye; KBS ACE melakukan perubahan cukup signifikan dari pola mobilisasi massa ( pada akhir-akhir masa kampanye) mereka berubah dan intensif menggelar konser musik yang bertajuk “generasi millennial.” Nampaknya konser ini digunakan menandingi pola yang dimainkan Mantra Kerta (mereka sedari awal mencitrakan dirinya sebagai pemimpin dengan taste millennial). Secara sadar paslon Mantra Kerta menggunakan citra “generasi jaman now; baik dengan menggunakan isu economy orange maupun tampilan busana semi jeans yang sangat casual dan kekinian.

 

Paket KBS ACE terlihat agresif dalam formulasi barunya. Di setiap acara konser bertajuk “generasi millennial”, baik Wayan Kosrer maupun Tjok Ace pun berubah membalut dirinya dengan tampilan casual. Demikian pula poster-poster kampanyenya diisi dengan model anak-anak muda. Kesan yang sungguh berbeda dengan awal-awal kampanye mereka yang mengandalkan mobilisasi massa. Dari hal ini terlihat bahwa target mereka adalah meraih suara generai millennial.

 

Kedua, isu tolak reklamasi Teluk Benoa; Ini sejatinya adalah isu panas bagi kedua paslon. Namun kubu Mantra Kerta sedari awal fokus menkapitalisasi isu ini dengan berbagai cara. Sedangkan di pihak KBS ACE, pasca terjadinya blunder“tragedi nasbedag” yang sempat membuat mereka “limbung” secara politik, nampaknya lebih berhati-hati memainkan isu BTR. Mereka cenderung “menjauhi”isu BTR, supaya situasi bisa tetap kondusif setelah mereka sedikit berhasil mengatasi situasi blunder “Nas bedag” tersebut.

 

Namun tidak disangka pada debat terbuka III, di sesi tanya jawab antar kandidat, kubu KBS ACE menyodok dengan materi isu reklamasi Teluk Benoa. Terlihat target pertanyaan merontokan citra kubu Mantra Kerta yang terus memainkan isu BTR, dengan cara menunjukan ke publik bahwa Sudikerta adalah insiator reklamasi Teluk Benoa. Di satu sisi, menurut penulis, pertanyaan itu bisa merontokan kepercayaan pubik pada Mantra Kerta tapi di sisi lain hal itu bisa menjadi boomerang bagi KBS ACE, karena secara tidak langsung mereka kembali mengingatkan publik pada tragedi “nas bedag” yang secara politik sudah bisa diatasi.

 

Pertanyaanya mengapa kubu KBS ACE nekat memainkan isu BTR yang sdah susah payah mereka jauhkan dari pusaran air mereka? Karena logikanya, seharusnya mereka justru menajuhkan isu BTR dari pusaran mereka agar publik tidak lagi dingatkan dengan bluder politik “nasbedag”agar tidak mejadi bumerang politik. Jika dihubungkan dengan hasil survey SMRC, Kubu KBS ACE adalah pemenang, sehingga mereka tidak harus mengambil resiko menaikan isu BTR dalam debat kandidat. Tentu ada target yang lebih besar yang hendak diraih di banding dengan resiko yang harus ditanggung.

 

Berdasrkan paparan tersebutlah Penulis berpendapat bahwa 24,8% suara yang mengambang tersebut terindikasi adalah oraag-orang (setidaknya sebagian besar) adalah orang-orang yang akan menentukan pilihannya setelah mencermati sikap para kandidat terhadap isu reklamasi Teluk Benoa sampai hari H dan di dalammya banyak terdiri dari generasi millennial sebagai pemilih pemula. Tentu saja pendapat ini perlu dijaki lebih jauh dan mendalam serta dapat didasarkan pada survey SMRC.

 

BTR Adalah Kunci kemenangan

Keadaan-keadaan inilah yang menurut Penulis menajdi latar belakang kenekatan kubu KBS ACE memainkan isu BTR dalam masa kampanye terakhir. Jika tidak dapat meraih, setidaknya menahan suara mengambang sebesar 24,8% agar tidak direbut kubu Mantra Kerta menjadi keniscayaan bagi mereka. Jika benar pendapat penulis bahwa suara mengambang sebesar 24,8% adalah dominan suara yang sarat dengan isu BTR dan di dalamnya pemilih pemula maka tindakan KBS ACE dapat dipahami sebagai upaya menjaga kemenangan yang dinyatakan berdasarkan Survey SMRC, sebagai berikut:

  1. Memainkan isu sebagai paslon yang pro generasi millennial secara tidak langsung dapat menggerus citra Kubu Mantra Kerta sehingga kelompok generasi millennial yang ada di dalam 24,8% suara megambang itu dapat diraih atau setidak-tidaknya tidak beralih ke Kubu Mntra Kerta. Jika taktik kampaye mereka berhasil tidak hanya sekedar mendapatkan limpahan suara “generasi millennial” dari suara mengambang numgkin juga data mempengaruhi generasi millennial yang sudah terkonsolidasi di Kubu Mantra Kerta.
  2. Demikian pula dengan isu reklamasi Teluk Benoa. Dengan mengangkat polemik ini dan menujukan surat yang ditandatangani Sudikerta maka targetnya tentu saja adalah merontokkan citra kubu Mantra Kerta sebagai penolak reklamasi. Dengan cara ini maka seleuruh taktik Kubu Mantra Kerta sebagai penolak reklamasi akan terdelegetimasi. Target politiknya tentu saja besaran suara mengambang 24,8% tidak akan ke Mantra Kerta karena ketidakpercayaan sudah berhasil dibangun oleh mereka. Setidaknya dengan cara ini, jika suara BTR dalam 24,8% ini tidak bisa diraih maka menahan agar suara ini menjadi suara mengambang adalah target yang sangat realistis.

 

Tentu pendapat penulis ini menimbulkan pertanyaan , mengapa mempertahankan suara 24,8% itu menjadi suara mengambang alias golput menjadi target. Asumsinya sangat sederhana, jika suara 24,8 persen tersebut tidak dapat diraih oleh KBS ACE secara maksimal maka suara tersebut tidak boleh berpindah ke kubu Mantra Kerta. Jika suara tersebut pindah secara signifikan ke Mantra Kerta, maka berdasrkan survey SMRC, peluang Mantra Kerta menang tipis atas kubu KBS ACE sangat besar. Namun jika kubu KBS ACE berhasil membuat suara 24,8% tersebut tidak berpindah daja (dengan sumsi suara terssebut tidak bisa diraup mereka) maka dengan modal kemenangan sebagaimana survey SRMC sebesar 48,3% akan tetap menjadi milik mereka dan pesta kemanangan yang dinantikan dari lama siap dirayakan.

 

Berdasarkan pendapat Penulis ini maka dapat disimpulkan bahwa kunci kemenangan kedua kandidat sangat ditentukan oleh isu penolakan reklamasi Teluk Benoa yang selama bertahun-tahun tidak mendapat perhatian yang cukup dari kekuasaan dan lembaga-lembaga politik di Bali. Jadi para pejuang Teluk Benoa yang sudah bertahun-tahun di jalanan, inilah momentum yang instimewa karena saat ini kita menjadi penting di hadapat penguasa. Gunakan hak pilih kalian dengan baik, dan mari jaga martabat serta harga diri perjuangan kita. Selamat memilih!

 

 

 

 

 

[*] Tulisan dibuat pada 26 Juni 2018

** penulis adalah Koordinator ForBALI (Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa)

ADA REKLAMASI DI BALIK PANSUS APZ?

ADA REKLAMASI DI BALIK PANSUS APZ?*

Oleh: I Wayan Gendo Suardana**

 

Ada yang menarik dari keputusan politik DPRD Bali yang memilih pembentukan Panitia Khusus Arahan Peraturan Zonasi (Pansus APZ). Jika dirunut secara kronologis, salah argumentasi dasar pembentukan Pansus APZ adalah mengakomodir masalah reklamasi Teluk Benoa ke dalam pansus. Hal ini terjadi setelah DPRD Bali tidak berani (tidak mau dan tidak mampu)  membongkar mafia reklamasi Teluk Benoa melalui Pansus dan tidak kunjung berani menerbitkan keputusan politik yang menyatakan sikap DPRD Bali menolak Rencana Reklamasi Teluk Benoa.

Secara sekilas, pembentukan Pansus APZ tidak berdampak serius terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa. Terlebih lagi pembentukan Pansus APZ ini dibarengi dengan argumentasi yang seolah-olah dilandasi kekhawatiran anggota Dewan akibat banyaknya pelanggaran tata ruang di Bali. Sehingga dibutuhkan Pansus APZ untuk mengatasi kekacauan akibat pelanggaran tata ruang.

Sungguh argumentasi yang menarik, namun tidak demikian adanya jika kita cermati lebih seksama, ada apa di balik pembentukan Pansus APZ?

Ada beberapa hal menguatkan dugaan Penulis bahwa pembentukan Pansus APZ tidak semata-mata berangkat dari niat baik untuk menertibkan tata ruang, Namun, Pansus ini sangat erat kaitannya dengan kelangsungan pelaksanaan rencana reklamasi Teluk Benoa diantaranya; 1) Kedudukan Perpres No. 51 tahun 2014 dan 2) Hasil rapat kerja antara Komisi IV DPR-RI.

Secara hukum terbitnya Perpres no. 51 tahun 2014 telah mengubah kawasan perairan Teluk Benoa menjadi kawasan Budi daya (tidak lagi menjadi kawasan konservasi perairan). Akibat  hukumnya,  kawasan tersebut dibenarkan untuk direklamasi karena Perpres No. 122 Tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil hanya melarang tegas reklamasi di kawasan konservasi dan alur laut. Terlebih lagi  dalam Perpres No. 51 tahun 2014 dinyatakan bahwa Teluk Benoa dibenarkan untuk  reklamasi paling luas 700 ha. Artinya sepanjang Perpres No. 51 Tahun 2014 ini berlaku maka rencana reklamasi bukan hal yang mustahil untuk dilakukan.

Selanjutnya terkait dengan kedudukannya dalam rezim tata ruang  (UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang), Perpres No. 51 Tahun 2014 adalah sebagai kawasan strategis nasional. Dalam hirarki hukumnya maka segala pengaturan tata ruang dibawahnya yang bertentangan dengan Perpres 51 Tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku (walaupun pengaturan yang bertentangan itu terbit lebih dahulu). Dengan demikian, secara hukum seluruh peraturan yang terkait dengan Teluk Benoa baik Perda RTRW Propinsi Bali, Perda RTRW Propinsi Badung dan Perda RTRW Kota Denpasar harus tunduk dengan Perpres No. 51 Tahun 2014. Hal ini juga berlaku terhadap Peraturan daerah mengenai arahan peraturan zonasi baik di Propinsi maupun di kabupaten/kota. Oleh karena masih berlakunya Perpres No. 51 Tahun 2014 maka dapat dipastikan hasil kerja Pansus APZ dalam konteks zonasi Teluk Benoa akan mengatur arahan zonasi Teluk Benoa sebagai kawasan budidaya.

Tentu ada pertanyaan, apa hubungannya hasil kerja Pansus APZ dengan rencana Reklamasi Teluk Benoa? Secara sederhana pertanyaan ini dapat dijawab dengan memperhatikan  hasil rapat kerja Komisi IV-DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, yang pada rekomendasi politiknya angka 6, selain meminta agar pemerintah c.q. Menteri Susi Pudjiastuti tidak melanjutkan reklamasi Teluk Benoa,  Komisi IV juga minta agar ada  pengkajian ulang proses agar sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2014.

Terkait dengan izin pemanfaatan ruang, UU No. 1 Tahun 2014 mensyaratkan adanya rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (vide pasal 16 dan 17 UU No. 1 Tahun 2014). Hal yang sama secara tersirat dalam Pasal 122 ayat (2) Perpres No. 51 Tahun 2014. Artinya, dalam konteks rencana reklamasi Teluk Benoa, adanya peraturan daerah tentang arahan peraturan zonasi mutlak diperlukan sebagai dasar pemberian ijin reklamasi. Saat ini peraturan zonasi Propinsi Bali belum terbentuk sehingga hal ini merupakan kendala perolehan ijin reklamasi Teluk Benoa. Jika merunut kembali agresifitas penguasa dalam pemberian ijin reklamasi termasuk dengan memaksakan perubahan kawasan Teluk Benoa dari konservasi menjadi kawasan budidaya, tidak aneh jika terdapat dugaan kuat bahwa pembentukan Pansus APZ adalah bagian dari upaya memuluskan reklamasi Teluk Benoa dengan membentuk arahan peraturan zonasi sebagai dasar legalitas perijinan reklamasi Teluk Benoa.

Dugaan ini menguat tatkala DPRD Bali sampai saat ini tidak melakukan tindakan politik untuk mempertanyakan pembentukan Perpres No. 51 Tahun 2014, padahal proses pembentukan Perpres tersebut secara kasat mata sebagai pemberian alas hukum bagi reklamasi di Teluk Benoa dapat dipertanyakan keabsahannya. Demikian pula sampai saat ini DPRD Bali seperti enggan mengeluarkan sikap politik menolak reklamasi Teluk Benoa dan cenderung berada di zona abu-abu. Alasan yang kerapkali disampaikan bahwa pencabutan rekomendasi DPRD Bali atas reklamasi Teluk Benoa telah dilakukan. Pada titik ini DPRD Bali seolah-olah tutup mata dan telinga atas seluruh kejanggalan kasus reklamasi Teluk Benoa padahal secara kualitas kasus ini adalah parameter besar dalam tata kelola ruang Bali.

Berdasarkan seluruh paparan Penulis di atas maka cukup alasan untuk menduga bahwa DPRD Bali memang tidak punya kemauan politik untuk membongkar seluruh kejanggalan proses perijinan rencana reklamasi Teluk Benoa kecuali secara diam-diam mendukung reklamasi Teluk Benoa. Cara tersebut dilakukan termasuk dengan cara membentuk Pansus APZ yang pada akhirnya akan menjadi alas hukum untuk memuluskan perijinan reklamasi Teluk Benoa. Dengan demikian, sudah saatnya rakyat membuka mata atas posisi DPRD Bali dan mencatatnya dalam memori terdalam untuk selanjutnya mengadili mereka pada setiap perhelatan pemilihan politik.

========================================

*Tulisan ini dimuat di Koran Harian Bali Post, 7 Februari 2015, hal 1 & 27

**Penulis adalah Koordinator Umum ForBALI (Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi –Teluk Benoa) dan Dewan Daerah WALHI Bali.