Tag Archives: Politik

Catatan Mingguan Men Coblong: Panggung

Pelantikan Kabinet Indonesia Maju. Foto Setkab.

MEN COBLONG lega melihat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden berjalan lancar.

Semua terlihat riang. Semua terlihat lapang dada. Men Coblong tidak ingin berpikiran buruk mencoba membaca bahasa tubuh para petinggi negeri yang ikut merayakan pesta pelantikan pemimpin negeri ini. Sebab, dari layar TV terpapar jelas aroma persahabatan.

Soal tulus dan tidak, Men Coblong tidak ingin ambil pusing. Sudah terlalu lelah Men Coblong berseteru dengan teman-teman SD, SMP, SMA dan teman kuliah.

Aneh sekali. Yang bertarung Jokowi dan Prabowo, tetapi yang babak belur justru pertemanan, persahabatan, persaudaraan. Bahkan masa-masa panas itu masih terasa hawanya sampai saat ini.

Syukurlah tahap pelantikan adem, karena cuaca sudah terlalu panas. Apa salahnya para pemimpin juga tidak ikut menambah panas negeri dengan tingkah dan polahnya. Agaknya sebagai presiden Jokowi paham sesekali rakyat juga perlu dihibur.

Pagi-pagi Men Coblong sudah bersiap melirik pesawat TV sambil menyiapkan menu makan pagi. Wah, lucu sekali para calon menteri itu berdatangan satu persatu. Semua rata-rata berpakaian seragam, bawah hitam, atas putih. Wajah mereka juga rata-rata semringah tidak ada yang merengut.

Yang tampil agak beda justru Prabowo Subianto dan Eddy Prabowo. Mereka berdua mengenakan celana krim. Men Coblong sedikit terganggu juga, tapi sekali lagi harus berpikiran positif. Karena toh dua tokoh yang dulu berseberangan sangat keras itu mau juga masuk ke dalam kubu pemenang. Lega rasanya setelah keluar dua tokoh Gerindra itu juga tersenyum manis.

Panggung-panggung itu bagi Men Coblong memang pertunjukan sangat manis. Syukurlah mereka mau juga menjadi pembantu presiden. Karena kalau dicermati Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Negara menegaskan, menteri bertugas membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Menteri harus dipastikan membantu Presiden bukan membebani.

Men Coblong sangat berharap terutama bagi menteri-menteri yang dari partai politik sadar, bahwa panggung yang dipertontonkan dengan sangat baik dan menghibur bagi rakyat adalah pangggung para pembantu presiden.

Hal sama juga berlalu bagi wakil menteri. Bahkan Presiden duduk di tangga depan Istana Merdeka. “Saya kira memang duduk itu memfilosofikan rendah hati, merakyat, tetapi tetap harus bekerja keras karena diumumkan dalam kondisi yang panas luar biasa. Bisa saja dikenalkan di dalam ruangan yang ber-AC sejuk, tapi kita ingin keterbukaan sehingga di tempat terbuka,” tutur Jokowi rileks.

Panggung para pembantu itu akhirnya selesai. Sekarang rakyat tinggal menunggu, apakah para pembantu presiden itu bisa bekerja.

Hawa pelantikan masih meninggalkan aroma. Beberapa tokoh politik sudah grasa-grusu membuat beragam pernyataan dengan kalimat seperti biasa, berputar-putar. Padahal intinya tidak puas karena jagoan mereka tidak mendapat tempat sesuai tempat yang diinginkan.

Men Coblong menarik napas ketika teringat Presiden mengungkap dapur di balik seleksi menteri-wakil menteri Kabinet Indonesia Maju. Beliau menerima lebih dari 300 nama calon.

“Dalam seminggu ini, saya dan Pak Wakil Presiden sibuk membentuk kabinet mengangkat menteri dan wakil menteri. Pekerjaan yang sangat berat. Ini pekerjaan yang sangat berat,” kata Presiden di Jakarta, Sabtu (26/10/2019).

Presiden pun mengaku dalam penyusunan kabinet, sudah mempertimbangkan dari segala arah. Mulai dari suku, agama, hingga parpol juga menentukan kalangan profesional. Nama yang masuk lebih dari 300 orang, padahal jumlah menterinya hanya 34,” katanya. Men Coblong terbelalak. Dan paham berat menyusun kabinet yang harus beragam karena memang Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika.

“Oleh sebab itu, saya sadar mungkin yang senang atau yang gembira karena terwakili dalam kabinet itu hanya 34 orang yang dilantik. Yang kecewa berarti berarti lebih dari 266 orang pasti kecewa. Artinya, yang kecewa pasti lebih banyak dari yang senang dan mungkin juga sebagian dari yang hadir ada yang kecewa. Jadi saya mohon maaf tidak bisa mengakomodir semuanya karena ruangnya hanya 34,” lanjutnya.

Men Coblong hanya bisa menarik napas. Semoga riak-riak ketidakpuasan itu tidak lagi menjadi bahan perseteruan yang menguras energi.

Senin besok, 28 Oktober rakyat Indonesia merayakan hari besar dalam hidup berbangsa, Sumpah Pemuda. Inilah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia.

Keputusan ini menegaskan cita-cita akan ada “tanah air Indonesia”, “bangsa Indonesia”, dan “bahasa Indonesia”. Keputusan ini juga diharapkan menjadi asas bagi setiap “perkumpulan kebangsaan Indonesia” dan agar “disiarkan dalam berbagai surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan”.

Pada 28 Oktober tahun 1928 itu para pemuda dari berbagai suku dan daerah di Indonesia mengikrarkan sumpah yang baru. Pertama, Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Jadi berhentilah ribut. Mari bekerja membuat membangun Indonesia agar maju. Panggung sudah disediakan rakyat, ayo mainkan pementasan baik yang mampu membuat rakyat bahagia. [b]

The post Catatan Mingguan Men Coblong: Panggung appeared first on BaleBengong.

Catatan Mingguan Men Coblong: Jemawa

Pengambilan sumpah Ketua dan Wakil Ketua DPR Periode 2019-2024 di Senayan (1/10/19). Foto DPR RI.

MEN COBLONG tergagap-gagap menyaksikan pelantikan anggota DPR.

Sebanyak 575 orang anggota DPR, wakil rakyat, suara rakyat periode 2019-2024 itu dilantik pada Selasa (1/10/2019) lalu di Senayan. Bahkan yang didapuk jadi ketua DPR juga perempuan.

Sebagai rakyat biasa yang hanya diingat para penguasa menjelang pemilihan, Men Coblong hanya bisa bermimpi dan berharap. Sesekali bolehlah rakyat jemawa dan berharap menjadi pemenang karena suara rakyat untuk kali ini diharapkan Men Coblong didengar oleh para anggota DPR periode 2019-2024.

Di layar TV Men Coblong berkali-kali mengerutkan kening melihat eforia pelantikan itu. Begitu mewah, megah, bahkan ibarat catwalk. Semua anggota semringah. Semua anggota juga selalu mesem-mesem centil ke arah wartawan senyum mereka ibarat mau dipotret untuk cover majalah. Hawa baru, suasana baru, semoga mimpi-mimpi Men Coblong dan rakyat yang lain juga mau di dengar.

Men Coblong juga mencoba berpikiran positif, bahwa DPR baru ini mampu memperbaiki citra dan kepercayaan publik yang sangat rendah terhadap mereka. Komitemen kerja yang kurang pada masa lalu semoga tidak terjadi pada masa ini.

DPR terdahulu juga dinilai masyarakat minim produktivitas. Kali ini semoga produktifitas mereka sedikit menggelembung. Minimal ada hal-hal positif bisa dinikmati rakyat yang sudah bersusah payah memilih mereka.

Men Coblong juga berharap komunikasi para anggota DPR baru ini transparan. Terbuka selebar-lebarnya dan wajib diketahui publik. Karena seluruh anggota DPR ini adalah wakil rakyat. Jika jadi wakil rakyat, ya, minimal mereka juga wajib dan harus mematuhi suara-suara rakyat yang memilih mereka. Apalagi sudah terlacak para pimpinan DPR baru ini banyak memiliki pelbagai perusahaan, entah bergerak dibidang apa, Men Coblong hanya mendengar sama-samar.

Memang sih punya anggota DPR kaya tentu membuat rakyat nyaman, karena mereka duduk sebagai anggota DPR benar-benar mengabdi, itu idealnya. Karena mereka sudah bersumpah, pengambilan sumpah pada 575 Anggota DPR RI periode 2019-2024 telah dilakukan.

Salah satunya, mereka berjanji akan mengedepankan kepentingan bangsa di atas pribadinya. Pengambilan sumpah itu dipimpin Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Hatta Ali di Gedung DPR RI, Selasa (1/10/2019). Sebelum pengambilan sumpah, Hatta Ali mengingatkan kepada sumpah atau janji ini harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran.

Mau tahu isi sumpahnya? Begini:

Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan.

Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Men Coblong manggut-manggut. Sebagai perempuan dia juga bangga yang terpilih jadi ketua DPR perempuan, minimal Men Coblong masih boleh bermimpi untuk nasib perempuan lebih baik lagi. Dengan kebaya merah yang diisi pernik-pernik keemasan menghias kebayanya, baru kali ini Men Coblong melihat Puan Maharani terlihat sedikit berwibawa.

Puan Maharani resmi menjabat sebagai Ketua DPR periode 2019-2024 bersama empat wakil ketua melalui rapat paripurna. Mereka resmi dilantik setelah diambil sumpah ooleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali. Dalam pidato perdananya, Puan mengatakan ingin menghadirkan kepemimpinan yang bersifat kolektif dengan semangat gotong royong dalam memimpin parlemen lima tahun ke depan.Puan menilai semangat itu dapat mengoptimalkan kinerja DPR, dengan menerima masukan hingga dukungan dari seluruh anggota yang telah dilantik.

“Hanya dengan semangat gotong royong dan niat pengabdian yang tulus dari semua anggota DPR, maka kita akan dapat menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Tugas ini merupakan sebuah amanah mulia yang menuntut tanggung jawab yang harus kita tunaikan bersama,” kata Puan di Gedung DPR.

Terlihat menyakinkan juga.

“Mau berharap apalagi?” tanya sahabat Men Coblong serius.

”Mimpi boleh tetapi jangan berlebihan. Lelaki dan perempuan itu tidak ada bedanya saat ini. Lihat saja koruptor juga banyak yang perempuan, padahal mereka menjabat sebagai Bupati. Jangan jemawa, nanti kau sendiri yang kecemplung got stres.”

Suara sahabat Men Coblong membuat Men Coblong beringsut dan menciut. Apalagi ada info banyak anggota DPR ternyata tidak datang pada sidang pertama. Bahkan ada anggota yang tertidur! Men Coblong menarik napas dalam-dalam. Sambil mengambil kipas tiba-tiba saja tubuhnya berkeringat sampai membuatnya harus ganti baju, padahal cuaca tidak terlalu panas.

Lalu sebagai rakyat Men Coblong harus bagaimana? Kalau berharap saja tidak memiliki tempat. [b]

The post Catatan Mingguan Men Coblong: Jemawa appeared first on BaleBengong.

Catatan Mingguan Men Coblong: Jerubung

Aksi mahasiswa di Bali.

MEN COBLONG menarik napasnya dalam-dalam.

Sungguh hanya itu yang dia bisa lakukan. Mata Men Coblong sedikit sembap. Entah mengapa tak ada air mata berenang bebas di pinggir-pinggir matanya yang mulai sedikit rabun. Kalau pun ada air mata itu karena mata kirinya belangan ini agak sedikit bermasalah.

Sudah berkali-kali di bawa ke rumah sakit Bali Mandara belum juga menunjukkan hasil memuaskan. Masih saja mengeluarkan air jika mata kiri dipaksa kerja rodi untuk menulis buku, atau membaca buku-buku tebal. Jika mata kiri harus berjibaku dengan beragam kesibukan menyangkut menata huruf-huruf untuk dimasukkan ke dalam kepala, reaksi mata kiri itu benar-benar menjengkelkan.

Si Mata Kiri selalu menolk kerja sama dengan si Mata Kanan. Si Mata Kiri baru mau bekerja sama jika diberi upah satu tetes hialid 0,1 mg. Si Mata Kiri pun baru mau bekerja. Begitulah kondisi saat ini, semua baru bergerak jika diberi upah.

“Hidup ini tidak ada yang gratis, Men Coblong. Jangan mau enaknya saja hidup. Tidak enaknya juga harus dinikmati dengan rasa syukur,” begitu kata-kata bijak yang selalu didengar Men Coblong jika dia sedikit saja mengeluh. Benar juga kalau dipikir-pikir, bicara itu lebih mudah daripada mendengar.

Lalu kalau tidak ada orang yang mau mendengar, masak semua orang harus bicara? Men Coblong menarik napas. Sulit menemukan orang-orang yang mau mendengar dengan khusyuk saat ini. Karena orang-orang ingin selalu dilihat tanpa ingin melihat. Kalau tidak ada orang-orang yang mau mengingatkan alangkah tidak menariknya hidup ini.

Namun, begitulah hidup saat ini, hidup terasa melelahkan. Makanya tidak heran jika banyak mahasiswa dan pelajar baru-baru ini melakukan demo besar-besaran dan serentak di seluruh Indonesia. Demo yang membuat Men Coblong terharu.

Dulu Men Coblong berpikir Generasi Z saat ini bisanya hanya eksis di media sosial. Saat ini di depan layar TV Men Coblong terpaku. Mereka berdemo dengan cara yang simpatik. Demo untuk belajar bicara dan menyuarakan isi hati mereka berusaha untuk membuat para “tetua” yang berusaha mengatur hidup dan masa depan untuk anak-anak ini sadar. Bahwa apa pun keputusan yang diambil harus menjadi bagian kehidupan dari anak-anak muda milenial ini.

Aturan yang sedang digodok untuk masa depan Indonesia, harus dikoreksi. Diperbaiki.

“Kenapa para orang tua-orang tua itu sulit sekali mengerti bahwa kebutuhan aturan hidup generasiku berbeda dengan generasi Mami, juga generasi Kakiang, kakek,” sahut anak semata wayang Men Coblong ketika mengomentari beragam demo yang terjadi di seluruh negeri ini.

Demo mahasiswa menuntut beragam isu dalam 7 tuntutan. Terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), mahasiswa mendesak adanya penundaan untuk melakukan pembahasan ulang. Sebab, pasal-pasal dalam RKUP dinilai masih bermasalah.

Pemerintah juga didesak membatalkan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru saja disahkan. Revisi UU KPK dinilai membuat lembaga anti korupsi tersebut lemah dalam memberantas aksi para koruptor.

Selain itu mahasiswa menuntut negara untuk mengusut dan mengadili elite-elite yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di wilayah Indonesia. Terkait RUU Ketenagakerjaan, mahasiswa menilai aturan tersebut tidak berpihak kepada para pekerja.

Perihal RUU Pertanahan, mahasiswa menilai aturan itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat reforma agraria. Mahasiswa juga meminta agar pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). terakhir, mahasiswa menolak kriminalisasi aktivis dan mendorong proses demokrasi di Indonesia. Selama ini, negara dianggap melakukan kriminalisasi terhadap aktivis.

“Mahasiswa itu hanya menuntut 7 tuntutan untuk membuat masa depan generasiku lebih bagus, lebih damai, tidak korup. Tidak semaunya,” tutur anak semata wayang Men Coblong serius, sambil berbicara dengan beberapa temannya yang ada di luar Bali untuk berhati-hati. Men Coblong terdiam, ketika pesan dan sedikit gambar masuk melalui pesan WhatsApp.

Mata kiri Men Coblong semakin berulah. Tidak mau diajak bekerja sama, kaku, kukuh, dan sok merasa paling penting dan paling berjasa. Kali ini air mata Men Coblong benar-benar muncrat dan mengalir deras, tak ada isak. Tetapi ada rasa sakit di seluruh tubuh.

Seorang mahasiswa dari Universitas Halu Oleo bernama Randi tewas tertembak saat ikut berdemonstrasi di DPRD Kendari Sulawesi Tenggara (Sultra).

Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian menginvestigasi peristiwa ini. “Jadi ini akan ada investigasi lebih lanjut,” kata Jokowi usai salat Jumat di Masjid Baiturrahim, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2019).

Jokowi mengaku sudah mendapat laporan Tito sebelumnya bila jajaran kepolisian diperintahkan tidak menggunakan senjata api. Jokowi pun meminta siapa pun tidak berspekulasi tentang siapa yang menembak Randi.

Men Coblong terdiam. Seluruh pori-porinya dalam tubuhnya mengeluarkan air. Seorang anak lelaki telah direnggut ketika menyuarakan pikirannya, suara hatinya, rasa solidaritas untuk ikut peduli dengan negeri ini. Negeri yang diharapkan bisa menolongnya untuk menjangkau masa depan dan mimpi agar Indonesia lebih baik lagi.

Anak-anak muda itu sudah terlalu lelah. Ibarat perahu, nakhoda yang membawa kapal mereka selalu berubah arah. Ke arah yang tidak mereka mau. Bukan mimpi mereka, bukan gagasan mereka.

Men Coblong menutup mata kirinya yang bandel. Seperti kekuasaan yang membuat seluruh orang-orang tua itu buta. [b]

The post Catatan Mingguan Men Coblong: Jerubung appeared first on BaleBengong.

#BaliTidakDiam: Perjalanan Dialektika Dipimpin Anak Muda

Keresahan warga atas kebijakan-kebijakan nasional akhirnya tertumpah di aksi Bali Tidak Diam, pada 24 September 2019 di Denpasar. Aksi melalui ajakan terbuka ini disambut ribuan orang, didominasi mahasiswa.

Denpasar sedang terik-teriknya, gelombang mahasiswa berjaket almamater menyeruak dari sejumlah sudut jalan menuju parkir timur Lapangan Renon. Mereka membawa perangkat aksinya sendiri, kertas plano bertuliskan protes, poster, dan lainnya.

Sebagian besar terlihat berpakaian almamater biru donker, ciri khas mahasiswa Universitas Udayana, pemimpin aksi dan longmarch ini. Komando dilakukan bergantian antar mahasiswa dari mobil dengan sound yang tak begitu nyaring. Suaranya sudah hilang di tengah barisan. Apalagi barisan massa melingkari setengah lapangan Renon, sekitar 300 meter.

Komando dimulai dengan yel-yel Sumpah Mahasiswa untuk membakar massa. Di barisan bagian belakang terlihat sejumlah warga non mahasiswa, mereka seolah mengawal anak-anak dan adiknya memimpin gerakan longmarch mengkritisi aneka kebijakan pemerintah pusat. Dari tujuh pernyataan gerakan nasional, aksi Bali Tidak Diam meringkasnya menjadi empat hal.

Mengajak seluruh akademisi dan masyarakat untuk menuntut keseriusan Pemerintah dalam menyelesaikan krisis di Papua dengan cara-cara yang manusiawi. Mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera mengeluarkan Perppu terhadap Revisi UU KPK.

Mendorong Pemerintah dan DPR RI untuk mengaji ulang pasal-pasal yang kontroversial dan bertentangan dengan recht idea bangsa Indonesia. Menuntut Pemerintah agar menindak tegas para pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan di Riau dan Kalimantan.

Abror Thoriq Tanjila, Humas aksi Bali Tidak Diam ini memulai orasi di depan gedung DPRD Bali yang tertutup rapat. Ia mengingatkan betapa bahayanya UU KPK hasil revisi dan disahkan hanya dalam waktu 13 hari oleh DPR ini. Orasi terus silih berganti sampai depan kantor Gubernur Bali yang juga tertutup.

Gelombang orasi ini berlangsung selama satu jam. Seorang orator perempuan dengan lugas menyatakan keprihatinannya dengan produk kebijakan yang mengkriminalisasi tubuh perempuan dalam RUU KUHP. “Korban perkosaan juga jika minta aborsi bisa dipenjara,” herannya. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan pilihan bagi korban perkosaan untuk aborsi dengan usia kandungan maksimum 6 pekan.

Ia menutup dengan puisi Wiji Thukul, Bunga dan Tembok.

Seumpama bunga
Kami adalah bunga yang tak
Kau hendaki tumbuh
Engkau lebih suka membangun
Rumah dan merampas tanah

………….

Isi regulasi yang tidak adil ini diprotes melalui kalimat-kalimat satir. Misalnya RKUHP penuh blunder. “DPR (mungkin) sibuk main tinder.” Ada juga yang lebih serius merangkum tuntutan. “KPK dilemahkan, hutan dibakar, Papua ditindas, petani tergusur, privasi terancam, rakyat bergerak.”

Di sela orasi, dua seniman muda, Seni Savitri dan Andi Rharha berkolaborasi membuat artwork agitasi dengan lakban dan kapur di aspal jalan. Andi membuat teks dari lakban merah merah bertuliskan “Mosi Tidak Percaya.” Savitri menempelkan artwork sticker bergambar sosok manusia yang harus diwaspadai, Beware of the Human. Kemudian di sekitarnya dikelilingi teks-teks bebas dari kapur yang langsung direspon massa. Aneka goresan bernada gugatan pun memenuhi bidang aspal di pertigaan antara kantor DPRD Bali dan kantor Gubernur. Karya ini tak merusak aspal jalan, mudah dihapus, karena berbahan kapur dan lakban.

Sebelum aksi pun dihelat dua kali diskusi konsolidasi dengan ajakan terbuka, mengajak warga ikut membaca kajian-kajian atas UU KPK yang sudah direvisi, RUU KUHP, kasus Papua, UU Pertanahan, dan lainnya. Sebuah dialektika dari sudut kampus, lesehan di samping Taman Internet kampus Unud Jl Sudirman. Lokasi inilah yang selalu menjadi area menguji pengetahuan dan persepsi, termasuk pada Senin tengah malam, jelang aksi keesokan harinya.

Aksi ini bisa jadi puncak dari serangkaian diskusi dan aksi-aksi satu bulan terakhir di Bali. Salah satu penyebabnya, sulitnya akses informasi terkait revisi-revisi UU dan proses seleksi capim KPK.

Suara Bali untuk KPK

Warga Bali ikut gerah, melihat dinamika penggebosan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mulai dari proses seleksi calon pimpinan (capim) dan panitia seleksi (pansel).

Akhirnya Pansel menyerahkan 10 capim yang sebagian dinilai masih memiliki track record buruk pada Presiden Joko Widodo. Seperti diperkirakan, DPR memilih 5 pimpinan KPK, dan menentukan Ketua KPK yang dinilai bermasalah.

Dalam waktu singkat, DPR juga menyetujui revisi UU KPK, dan mengesahkan sebelum masa jabatan mereka berakhir pada Selasa (17/9). Hanya hitungan hari. Sebuah rencana yang sudah dipersiapkan, menyiapkan nahkoda KPK dan fondasi aturannya, seperti kehendak DPR. Tanpa mempertimbangkan penolakan masyarakat. Inilah sepenggal kisah menuju pemakaman KPK itu.

Aksi spontan di depan monumen Bajra Sandhi usai jumpa pers di LBH Bali.

 

30 Agustus-3 September

Mekanisme seleksi yang kurang transparan dan 20 daftar capim menjadi bahan diskusi awal sejumlah organisasi dan komunitas dalam Aliansi Masyarakat Bali Anti Korupsi di kantor LBH Bali pada 30 Agustus 2019. Diskusi ini berujung jumpa pers dan aksi pada awal September, dihadiri Ketua dan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana, Komunitas Alumni Sekolah Antikorupsi (SAKTI) Bali, Aliansi Rakyat Antikorupsi Bali, Agung Alit-Taman Baca Kesiman, sejumlah praktisi hukum, dan lainnya.

Diskusi membahas dinamika kerja Pansel dan Capim terpilih di 20 besar, apa saja latar belakangnya. Apa yang bisa Bali suarakan untuk mendudukkan Capim KPK yang lebih kompeten?

Pemilihan pimpinan KPK adalah momentum strategis untuk menghadapi berbagai upaya menjadikan KPK sebagai lembaga yang lemah dan tidak independen. Sayangnya, sampai pada tahap pemilihan 20 capim KPK masih hadir calon yang memiliki rekam jejak yang menghambat penegakan hukum, tidak patuh LHKPN bahkan terdapat calon yang masih dalam proses penegakan kode etik di KPK. KPK dinilai dalam bahaya. Pelemahan ini seakan telah menghadirkan kembali perlawanan #CICAKBUAYA4.0.

poster GusDark

Komposisi Pansel Capim KPK sebagiannya dinilai mengandung masalah serius. Komposisi yang ada saat ini menimbulkan kesan Presiden lebih mempertimbangkan harmoni dan kompromi kepentingan elit dalam lingkaran terdekatnya daripada upaya yang serius untuk memberantas korupsi.

Pansel KPK terkesan menutup ruang demokrasi karena tidak mengakomodir aspirasi publik dari Koalisi Masyarakat Sipil dalam proses seleksi Capim KPK. Aliansi Masyarakat Bali Antikorupsi mendesak Presiden Jokowi meninjau kembali atau membekukan Pansel Capim KPK.

Presiden melakukan evaluasi kinerja Pansel Capim KPK, dan Pansel KPK secara transparan membuka indikator dan hasil penilaian seleksi Capim KPK. Kemudian mendesak Pansel Capim KPK membuka ruang partisipasi publik dalam menentukan Calon Pimpinan KPK yang berintegritas. Demikian pernyataan pada diskusi awal.

Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Bali Anti Korupsi di antaranya YLBHI LBH Bali, Yayasan Manikaya Kauci, BEM PM Universitas Udayana, DPM PM UNUD, Kawan Bung Hatta, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia Bali, Taman Baca Kesiman, dan SAKTI Bali.

Tak dipungkiri banyak yang hendak melemahkan KPK. Upaya untuk melemahkan KPK pun terus digulirkan untuk menghambat upaya pemberantasan korupsi. Mulai dari ancaman fisik seperti penyerangan kepada Novel Baswedan dan pegawai lainnya, kriminalisasi penyidik KPK, upaya mengubah legislasi untuk mengebiri kewenangan KPK sampai intervensi kasus yang ditangani.

Di ujung masa jabatan eksekutif dan legislatif, para penguasa pun tak habis akal menggunakan segala cara untuk meredam siapapun yang menghentikan jejak kaki mereka. Revisi Undang-Undang (UU) KPK dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) adalah senjata strategis bagi para penguasa mengamputasi tubuh institusi KPK. Tanpa berpikir panjang, revisi UU KPK yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam sidang paripurna pada kamis 5 September lalu, langsung diketok palu dalam waktu 20 menit oleh seluruh fraksi dewan.

Kondisi suram ini perlahan menghantui KPK yang mulai tak berdaya melawan pergolakan para penguasa, mulai dari proses seleksi calon pimpinan KPK hingga berpapasan dengan revisi UU KPK yang kontradiktif. Mereka menargetkan revisi UU KPK rampung sebelum masa kerja dewan berakhir.

Ada beberapa poin yang berpotensi melemahkan KPK dalam draf revisi UU KPK. Pasal 37 mengenai Dewan Pengawas KPK pun banyak disoroti masyarakat. KPK dalam menjalankan tugas dan wewenang diawasi oleh Dewan Pengawas KPK yang berjumlah lima orang. Dewan pengawas tersebut dipilih oleh DPR berdasar usulan presiden.

Presiden sendiri dalam mengusulkan calon anggota Dewan Pengawas dibantu oleh Panitia Seleksi (Pansel). Masyarakat dapat melihat ada unsur politis dalam membentuk dan menetapkan aturan main Dewan Pengawas ini. Selain itu tak luput juga Pasal 12B dan 12C mengenai kewenangan penyadapan KPK yang diperketat. KPK hanya bisa melakukan penyadapan setelah mendapatkan izin dari Dewan Pengawas KPK.

Penyadapan yang telah selesai harus dipertanggungjawabkan ke pimpinan KPK serta Dewan Pengawas paling lambat 14 hari setelah penyadapan selesai. Kewenangan inilah yang membuat Dewan Pengawas KPK menjadi super power dan dapat mengintervensi kinerja KPK secara lansung.

Alumni SAKTI Bali menggalang tanda tangan, pesan, dan mengacungkan poster penggembosan KPK pada 8 September 2019 di Lapangan Puputan Renon, Denpasar Bali. Tak hanya orang dewasa, anak-anak kecil pun tahu istilah KPK. Bahkan ada yang bisa memvisualisasikan ancaman pada KPK ini dengan mengambar kucing. Kucing ini diharapkan kuat menangkap tikus-tikus koruptor.

Seorang bapak mengikuti longmarch Sakti Bali bersama tiga anak-anaknya yang masih kecil dengan membawa spanduk berisi tanda tangan dukungan untuk KPK.

Ody Putra Karno, salah seorang alumni SAKTI dengan mengajak warga tolak Revisi UU KPK dan Pembentukan Dewan Pengawas KPK.

5 September

Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama jaringan nasional lain yang terus memantau serta mengkritisi RUU ini menyimpulkan DPR berupaya membunuh KPK. Ini ulasannya.

Pertama, pembentukan Dewan Pengawas. Persoalan ini terus menerus hadir dalam naskah perubahan UU KPK, jika melihat lebih jauh maka dapat dikatakan bahwa Dewan Pengawas ini adalah representasi dari Pemerintah dan DPR yang ingin campur tangan dalam kelembagaan KPK. Sebab, mekanisme pembentukan Dewan Pengawas bermula dari usul Presiden dengan membentuk Panitia Seleksi, lalu kemudian meminta persetujuan dari DPR. Lagi pun fungsi-fungsi Dewan Pengawas sebagian besar sudah diakomodir oleh Pengawas Internal dan Penasihat KPK.

Kedua, kewenangan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Isu ini sudah dibantah berkali-kali dengan hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2003, 2006, dan 2010. Tentu harusnya DPR paham akan hal ini untuk tidak terus menerus memasukkan isu ini pada perubahan UU KPK. Selain dari itu Pasal 40 UU KPK yang melarang menerbitkan SP3 bertujuan agar KPK tetap selektif dalam menentukan konstruksi sebuah perkara agar nantinya dapat terbukti secara sah dan meyakinkan di muka persidangan. Faktanya, hingga hari ini sejak awal mula berdiri dakwaan KPK selalu terbukti di persidangan. Patut untuk dipahami bahwa kejahatan korupsi sudah dikategorikan sebagai extraordinary crime, ini mengartikan penanganannya tidak bisa lagi dikerjakan dengan metode konvensional.

Ketiga, dalam melaksanakan tugas penuntutan KPK harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Poin ini merupakan sebuah kemunduran bagi pemberantasan tindak pidana korupsi, karena pada dasarnya KPK adalah sebuah lembaga yang menggabungkan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam satu atap. Tentu jika harus berkoordinasi terlebih dahulu akan menghambat percepatan penanganan sebuah perkara yang akan masuk fase penuntutan dan persidangan.

Keempat, penyadapan harus izin dari Dewan Pengawas. Kali ini DPR ingin memindahkan perdebatan, dari mulanya izin Ketua Pengadilan sekarang melalui Dewan Pengawas. Logika seperti ini sulit untuk diterima, karena justru akan memperlambat penanganan tindak pidana korupsi dan bentuk intervensi atas penegakan hukum yang berjalan di KPK. Selama ini KPK dapat melakukan penyadapan tanpa izin dari pihak manapun dan faktanya hasil sadapan KPK menjadi bukti penting di muka persidangan untuk menindak pelaku korupsi. Sederhananya, bagaimana jika nanti Dewan Pengawas itu sendiri yang ingin disadap oleh KPK? Mekanisme itu tidak diatur secara jelas dalam rancangan perubahan.

Kelima, KPK tidak lagi lembaga negara independen. Perubahan ini terjadi pada Pasal 3 UU KPK, jika sebelumnya ditegaskan bahwa KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun kali ini justru berubah menjadi lembaga Pemerintah Pusat yang dalam melaksanakan tugas dan wewenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat independen. Narasi ini kontradiksi dengan prinsip teori lembaga negara independen yang memang ingin memisahkan lembaga seperti KPK dari cabang kekuasaan lainnya.

Keenam, KPK hanya dibatasi waktu 1 tahun untuk menangani sebuah perkara. Dalam Pasal 40 ayat (1) draft perubahan disebutkan bahwa KPK hanya mempunyai waktu 1 tahun untuk menyelesaikan penyidikan ataupun penuntutan sebuah perkara. Ini menunjukkan ketidapahaman DPR dalam konteks hukum pidana, patut untuk dicermati bahwa jangka waktu tersebut hanya berlaku untuk masa daluwarsa penuntutan yakni dalam Pasal 78 ayat (1) KUHP yakni mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun. Harusnya DPR memahami bahwa setiap perkara memiliki kompleksitas persoalan berbeda. Jika sebuah kasus dipandang rumit, maka sudah barang tentu penyidikan serta penuntutannya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Ini semata-mata agar bukti yang diperoleh kuat untuk membuktikan unsur Pasal terpenuhi.

Ketujuh, menghapus kewenangan KPK untuk mengangkat penyelidik dan penyidik independen. Dalam draft perubahan dijelaskan pada Pasal 43 dan 45 bahwa KPK hanya berwenang mengangkat penyelidik dan penyidik yang berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan. Ini mengartikan bahwa kehadiran penyidik independen akan dihilangkan, padahal Putusan MK tahun 2016 sudah menegaskan kewenangan KPK untuk mengangkat Penyidik di luar dari institusi Kepolisian atau Kejaksaan. Secara spesifik MK menyebutkan bahwa praktik merekrut penyidik independen merupakan sebuah keniscayaan karena hal yang sama juga dilakukan oleh ICAC Hongkong dan CPIB Singapura. Lain hal dari itu penting untuk mencegah adanya loyalitas ganda ketika penyidik yang berasal dari insitusi lain bekerja di KPK.

Kedelapan, penanganan perkara yang sedang berjalan di KPK dapat dihentikan. Poin ini muncul pada Pasal 70 huruf c yang menyebutkan bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Ini mengartikan perkara yang melebihi waktu 1 tahun maka harus dihentikan. Di sisi lain kita mengetahui bahwa saat ini KPK sedang menangani berbagai perkara dengan skala kerugian negara yang besar. Dapat dibayangkan jika UU ini disahkan maka para pelaku korupsi akan dengan sangat mudah untuk lepas dari jerat hukum.

Kesembilan, KPK tidak bisa membuka kantor perwakilan di seluruh Indonesia. Ini ditegaskan dalam naskah perubahan Pasal 19 yang menyebutkan KPK berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Padahal dalam UU sebelumnya ditegaskan bahwa KPK dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi.

Kesepuluh, syarat menjadi Pimpinan KPK mesti berumur 50 tahun. Poin ini dapat dikatakan tanpa adanya argumentasi yang masuk akal. Karena sebelumnya dalam Pasal 29 angka 5 UU KPK disebutkan bahwa usia minimal untuk menjadi Pimpinan KPK adalah 40 tahun. Tentu ini menutup ruang bagi kaum muda yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pemberantasan korupsi untuk dapat menjadi Pimpinan KPK.

Kesebelas, draft yang beredar tidak ditulis dengan cermat dan terkesan tergesa-gesa. Poin ini didasarkan pada Pasal 37 E yang mengatur mengenai Dewan Pengawas. Pada angka 8 tertulis bahwa Panitia Seleksi menentukan nama calon Pimpinan yang akan disampaikan kepada Presiden. Padahal pada bagian ini sedang membahas Dewan Pengawas, bukan Pimpinan.

Keseluruhan poin itu menggambarkan bahwa DPR secara serampangan menginisasi adanya Revisi UU KPK. Untuk itu ICW menuntut. Presiden untuk menghentikan pembahasan revisi UU KPK. DPR fokus pada penguatan KPK dengan cara merevisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

11 September

Komunitas Sakti Bali menghelat diskusi publik di Kampus Unud, Denpasar bertajuk Bengkel Korupsi. Ruang mempreteli RUU KPK, mendorong solusi, dan penyadaran peran muda. Diskusi berlangsung sangat ramai dan penuh interaksi. Dengan pemantik diskusi dari ICW, Presiden BEM PM Unud, dan advokat.

Anak-anak muda termasuk siswa SMA dan SMK juga turut menyatakan pendapatnya pada selembar spanduk. Banyak kalimat sederhana tapi atraktif yang disampaikan anak muda, misalnya:

Dari diskusi ini disepakati untuk bersuara lantang melalui Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Bali Antikorupsi.

Bersuara di sela diskusi Bengkel Korupsi.

12 September

Aksi longmarch ke DPRD Bali dihadiri lebih dari 100 orang, didominasi mahasiswa. Dipimpin Ketua BEM Unud, Javents Lumbantobing. Dimulai dari parkir timur menuju gedung DPRD Bali. Lima perwakilan fraksi DPRD Bali yang baru dilantik mendengarkan seluruh orasi perwakilan lembaga-lembaga mahasiswa.

DPRD Bali menandatangani pernyataan mendukung aturan yang tak melemahkan KPK.

Javents menyampaikan lima tuntutan agar DPRD Bali ikut menandatanganinya. Menuntut Presiden Joko Widodo dan DPR menghentikan pembahasan revisi UU KPK, menuntut transparansi pemilihan Capim KPK, dan mengajak warga kritis terhadap pelemahan KPK dan permasalahan korupsi di Bali.

15 September

Situasi makin memanas karena DPR tak mempedulikan suara-suara penolakan revisi UU KPK. Sejumlah organisasi dan warga terus mendatangi gedung KPK dan menyampaikan karangan bunga. Sialnya, sejumlah orang mengaku mahasiswa membakar tanda duka cita ini, dari koran Kompas diketahui kelompok massa ini bayaran dan juga hadir saat aksi tandingan simpati pada Papua.

Komunitas Sakti Bali juga menyampaikan bela sungkawa dan doa pada matinya KPK dengan menaruh karangan bunga di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajra Sandhi. Sejumlah anak muda membacakan puisi, mengisi malam kelam itu. “Apakah di era Jokowi, KPK akan seperti lilin ini, ditiup lalu mati?”

The post #BaliTidakDiam: Perjalanan Dialektika Dipimpin Anak Muda appeared first on BaleBengong.

Kisah di Balik Sepiring Nasi Goreng

Politik nasi goreng ala Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto. Foto Breakingnews.co.id
Politik nasi goreng ala Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto. Foto Breakingnews.co.id

Ternyata soal nasi goreng tidak sederhana belakangan ini.

Konon, ceritanya nasi goreng dahulu kala dibuat oleh orang Tiongkok untuk mengolah sisa nasi yang tidak habis dimakan. Hal ini dilakukan untuk menghemat bahan makanan.

Nasi goreng sampai di Nusantara dibawa para imigran Tiongkok. Saat ini nasi goreng jadi menu sehari-hari pribumi. Bahkan, ternyata, nasi goreng bukan hanya santapan para inlander.

Louisa Johanna Theodora “Wieteke” van Dort atau Tante Lien, seorang keturunan Belanda yang lahir dan besar di Surabaya juga menyukai nasi goreng.

Ceritanya mundur pada 1957. Saat itu konflik Irian (Papua) membuat hubungan antara Indonesia dengan Belanda memanas.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan sentimen anti-orang Barat sehingga Wieteke yang saat itu berusia 14 tahun bersama dengan keluarganya mengungsi ke Belanda.

Wieteke tidak menyukai iklim Belanda yang dingin serta makanan khas di sana. Dari sanalah, Wieteke akhirnya menulis lagu Geef Mij Maar Nasi Goreng untuk mengekspresikan kerinduannya kepada Indonesia.

Geef mij maar nasi goreng artinya “Beri saja aku nasi goreng.”

Kisah Romantis

Cerita nasi goreng ternyata tidak berakhir di sana. Majalah Tempo edisi 2 Agustus 2019 memuat gambar pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Pertemuan tersebut mengambarkan kisah “romantis” keduanya dengan hidangan nasi goreng. Jumpa ini terjadi di rumah Megawati, Jalan Tengku Umar, Menteng, Jakarta pada 24 Juli 2019.

Pertemuan dua elite partai di Indonesia pasca-Pemilu Presiden 2019 sontak membuat beragam spekulasi. Namun, makan siang dua kawan lama ini memberikan angin segar untuk tensi politik di Indonesia.

Sebab, dua calon presiden saat itu, Prabowo dan jagoan PDI Perjuangan, Joko Widodo, bertarungan lumayan sengit ketika Pemilu.

Setali tiga uang dengan jamuan di Menteng, Ketua Partai Nasdem Surya Paloh yang merupakan koalisi Joko Widodo malah mengadakan tatap muka dengan Gubernur Jakarta Anies Baswedan.

Pertemuan yang tidak biasa ini terjadi di kantor DPP Partai Nasdem di Gondangdia, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Pertemuan berlangsung selama 30 menit yang diawali makan siang dengan menu utama nasi kebuli. Bukan nasi goreng.

Lucu

Dalam karikatur Tempo soal nasi goreng yang memuat pertemuan Mega dan Prabowo, tertulis sepenggal lirik lagu Geef Mij Maar Nasi Goreng.

Lucunya, pada bagian bawah gambar ini, tampak Surya Paloh memeluk Anis Baswedan dan berkomentar soal lagu Geef Mij Maar Nasi Goreng. “Ah. Itu lagu lama. Kita makan di luar, yuk,” ajakan Surya pada Anies.

Ternyata kisah nasi goreng tidak sederhana belakangan ini. Mungkin publik dan para elit partai lainnya sedang menunggu, apakah nasi goreng atau nasi kebuli yang akan muncul jelang Pemilu 2024.

Paling terbaru terjadi pada Minggu, 11 Agustus 2019. Soal nasi goreng lagi. Kali ini berasal dari dapur saya. Entah kenapa, di saat belum makan siang, Istri tercinta menawari nasi goreng.

Spekulasi pun bermunculan di otak saya. Oh, kali ini sederhana. Perut yang lapar ternyata bisa dikenyangkan oleh nasi goreng.

Dalam hati saya berucap, Geef Mij Maar Nasi Goreng. [b]

The post Kisah di Balik Sepiring Nasi Goreng appeared first on BaleBengong.