Tag Archives: Pelayanan Publik

Jadi, Kapan Pak Gubernur Bali Bikin Akun Twitter?


Bayangkan kita hari ini merencanakan mau liburan.

Pertama, kita akan mencari informasi soal lokasi tujuan. Seberapa jauh perjalanan ke sana dari tempat bepergian kita, naik apa saja, asyik tidak lokasinya, sampai bagaimana pose-pose selfie keren di sana.

Kedua, untuk urusan tiket dan hotel, kita dengan segera menemukan beragam pilihan di aplikasi atau situs jasa tiket daring: Traveloka, Agoda, Booking, Hotels.com, PegiPegi, dan entah berapa banyak lagi aplikasi serupa.

Internet membuat persiapan dan pengurusan liburan jauh lebih mudah dan cepat. Asal sudah jelas apa yang mau dicari, tak sampai 30 menit semua sudah beres. Mangkus!

Sekarang, cobalah kita sebagai warga negara mau menggunakan layanan publik di Bali. Misal saja mau mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) rumah atau kantor baru. Maka, kita akan menemukan tembok tebal bernama birokrasi.

Pertama, cobalah cari dengan kata kunci – pengurusan IMB di Denpasar. Jika mencari di Google Indonesia, maka hasil di halaman pertama tak ada sama sekali yang langsung bisa merujuk ke situs Badan Publik yang melayani pengurusan tersebut. Sepuluh situs yang muncul adalah situs jual beli jasa dan rumah.

Kedua, cobalah cari sesuatu yang lebih mendalam terkait pemerintahan. Misalnya kata kunci – program unggulan Gubernur Bali.

Hasilnya? Tidak ada satu pun situs resmi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali di halaman pertama mesin pencari. Mari lanjutkan di halaman kedua. Ada sih, tetapi versi gubernur lama, Made Mangku Pastika. Itu pun situsnya masuk kategori situs tidak aman versi mesin peramban (browser) Firefox.

Revolusi Apanya?

Membandingkan kemudahan rencana liburan sebagai konsumen dengan mengakses layanan publik di Denpasar atau Bali sebagai warga negara terasa sejauh Bumi dan langit bedanya. Jauuuuh sekali..

Terasa lebih jauh lagi ketika tiap hari kita diserbu dengan jargon-jargon Revolusi 4.0 ala rezim saat ini seolah-olah pemerintah dan mesin birokrasi sudah siap melakukannya. Revolusi 4.0 lebih mirip ilusi ketika dibawa ke layanan publik di negeri ini.

Tidak usahlah koar-koar soal Revolusi 4.0. Mari mulai dari hal paling sederhana saja. Buatlah pemerintahan yang lebih terbuka alias open government.

Sebenarnya Indonesia termasuk anggota Open Government Partnership (OGP) selama hampir 7 tahun. OGP atau Kemitraan Pemerintah Terbuka merupakan inisiatif global yang membawa visi menciptakan pemerintah yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Tatakelola OGP dijalankan berdasarkan prinsip kemitraan yang setara (co-governance) antara pemerintah dan masyarakat sipil.

OGP adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mengamankan komitmen konkret pemerintah untuk mempromosikan dan mewujudkan transparansi, memberdayakan warga, memerangi korupsi, dan memanfaatkan teknologi memperkuat tata kelola pemerintahan. Komitmen ini menanggapi empat nilai utama: transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan inovasi.

Di tingkat nasional, sudah ada beberapa inisiatif rencana aksi Open Government Indonesia (OGI) ini. Misalnya LAPOR sebagai saluran laporan pubik yang terbuka, portal data terbuka alias open data, serta kebijakan satu peta.

Beberapa daerah di Indonesia juga sudah menerapkannya. Kota Solok, Sumatera Barat contohnya membuat mekanisme penanganan keluhan, pengganggaran terbuka, dan kontrak terbuka.

Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur menggunakan prinsip pemerintahan terbuka itu antara lain untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan administrasi kependudukan, keterbukaan pengadaan barang atau jasa pemerintah, kota cerdas dan keterbukaan pemerintah desa, dan pembangunan yang inklusif.

Contoh praktik lain bisa dilihat di Wonosobo, Jawa Tengah dan Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Semua membuktikan bahwa keterbukaan informasi dan kemudahan layanan lewat teknologi informasi bisa meningkatkan kualitas hidup warga.

Tuntutan Masyarakat

Sadar bahwa pemerintahan terbuka bisa meningkatkan kualitas layanan publik dan kehidupan warga, maka 107 organisasi masyarakat sipil (OMS) Indonesia pun terus mendorong agar pemerintah lebih serius mewujudkan pemerintahan terbuka ini. Sloka Institute, yayasan yang mengelola BaleBengong, termasuk dalam koalisi dengan anggota seluruh Indonesia ini.

Dalam Pertemuan Nasional Masyarakat Sipil untuk Pemerintahan Terbuka ke-3 Desember 2018 lalu, perwakilan OMS membuat pernyataan sikap untuk memastikan keberlanjutan aksi pemerintah Indonesia.

Tuntutan itu misalnya agar pemerintah memasukkan OGP dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan melibatkan OMS secara konsisten. Hal ini untuk menjamin keberlanjutan implementasinya ke depan. Untuk itu perlu adanya sekretariat bersama OGI antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil yang lebih operasional.

Koalisi ini juga menuntut agar Presiden terpilih dan anggota parlemen terpilih pada Pemilu 2019, memberikan jaminan keberlanjutan OGP melalui inisiatif ini dengan regulasi kuat. Hal itu karena hingga saat ini belum ada regulasi yang menjadi payung hukum dalam pelaksanaan inisiatif ini.

Komitmen pemerintahan terbuka itu memang perlu untuk terus menerus diingatkan kepada Badan Publik, seperti halnya Pemprov Bali yang kini memiliki pengelola baru, I Wayan Koster dan Cokorda Oka Artha Ardana Sukawati.

Sebab, seperti disampaikan oleh Yanuar Nugroho, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Bidang Pengelolaan Isu-isu Sosial, Ekologi, dan Budaya Strategis, bagaimana publik percaya kalau tidak transparan di zaman teknologi ini?

Karena itu, amat penting bagi Gubernur Bali saat ini untuk lebih terbuka dengan mengadaptasi kebijakan OGP, seperti SatuPeta, SatuData, e-planning, e-budgeting, dan lainnya.

Apalagi, di sisi lain, makin banyak warga kini bergantung pada Internet. Menurut data Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII), penggunaan Internet di daerah urban mencapai 72 persen. Namun, penggunaannya lebih banyak untuk ngobrol ringkas alias chatting (89 persen) diikuti medsos, searching, browsing, download, dan lainnya.

Sayangnya, ketika penetrasi penggunaan Internet terus meningkat, penggunaannya untuk mengakses pelayanan publik masih rendah. Misalnya mencari informasi peraturan (16 persen) dan pelayanan publik (8 persen).

Karena itulah Yanuar pun mengajak Pemda/DPRD menyesuaikan dengan fakta ini. Misalnya menggunakan aplikasi chatting dan media sosial sebagai saluran pengaduan layanan publik.

Nah, mungkin Pak Gubernur Bali yang baru memulai. Misalnya dengan membuat saluran khusus keluhan di Twitter atau aplikasi WhatsApp. Gampang banget kan? [b]

The post Jadi, Kapan Pak Gubernur Bali Bikin Akun Twitter? appeared first on BaleBengong.

Inilah Rencana Pembangunan Gubernur Bali Terpilih

Ruang rapat Gedung DPRD Bali pagi itu dipenuhi ratusan orang.

Mereka adalah kepala desa, bendesa adat dan tokoh masyarakat yang berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Bali. Tak ketinggalan, para Bupati/Wali Kota turut hadir. Terlihat pula para mantan pejabat yang tak asing di mata.

Mereka menghadiri sidang paripurna DPRD Provinsi Bali pada Minggu, 9 September 2018. Kali ini istimewa karena dirangkai dengan acara serah terima jabatan dan memori jabatan Gubernur Bali. Jabatan gubernur Bali dijabat sementara selama sepuluh hari oleh Penjabat Gubernur Bali Hamdani.

Sesuatu yang ditunggu-tunggu tiba juga, penyampaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terpilih yang disampaikan Gubernur Koster. Visi dan misi tersebut tertuang pada “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”.

Istilah ini mempunyai arti menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan krama dan gumi Bali yang sejahtera dan bahagia.

Pembangunan Manusia Bali

Dalam pidatonya, Gubernur Koster memaparkan kondisi Bali di masa lalu. Alamnya masih terjaga serta karakter manusia Bali memegang teguh nilai-nilai agama dan budaya. Saat ini kondisi itu mengalami pergeseran. Alam Bali kini mengalami kerusakan. Begitu juga dengan manusia Bali yang berubah dan melupakan nilai-nilai luhur Hindu dan Bali.

“Manusia Bali dikenal jemet (rajin), seken (serius, fokus) dan rendah hati. Hal ini yang menjadikan mereka berbeda dari yang lain,” kata Koster. Menurutnya, melebihan inilah yang mesti terus dijaga dan dikembangkan, kembali ke nilai-nilai kearifan lokal di zaman modern ini.

Untuk mengembangkan karakter luhur manusia Bali, pihaknya akan membuat program pendidikan khusus, membangun PAUD dan TK bernapaskan Hindu di setiap desa adat di Bali. Hal ini penting menurutnya karena pendidikan karakter semestinya diberikan sejak dini, mulai dari kanak-kanak.

Guna menunjang hal tersebut, pihaknya juga akan bekerja sama dengan Parisadha Hindu Dahrma Indonesia (PHDI). Organisasi pemuka agama Hindu ini perlu dikembangkan karena mesti sudah ada sekretariat PHDI di kabupaten/kota di Bali, tetapi kondisinya memprihatinkan. Untuk itu, pemerintah akan membangun kantor PHDI di seluruh Bali yang representatif.

“Bagaimana bisa menjalankan tugas mengembangkan agama jika bangunan tak representatif, seperti ada dan tiada,” katanya.

Hal lain di bidang pendidikan, pemerintahan Koster-Cok Ace akan mengembangkan pasraman di setiap desa adat di Bali. Tujuannya untuk membangun karakter manusia Bali sekaligus mendukung program pemerintah pusat wajib belajar 12 tahun.

Buku-buku Hindu juga akan diperbanyak selain tenaga guru agama Hindu yang akan diperhatikan dan diperbanyak jumlahnya. Juga Dharma Wacana sebagai media pengembangan Hindu juga mendapat perhatian Gubernur dan Wakil Gubernur baru.

Selain itu, membangun akademi komunitas dan perguruan tinggi di kabupaten/kota di Bali yang bisa menyalurkan minat generasi muda dan mengembangkan bakat mereka yang oleh Koster dicontohkan seperti di Jepang. Anak-anak muda yang mempunyai hobi desain disalurkan ke akademi komunitas dan menekuni bidang desain hingga menjadi ahli dalam bidang tersebut dan berguna ketika mencari kerja atau membangun usaha sendiri.

Calon Pasangan Gubernur Bali nomor urut 1 Wayan Koster dan Cok Ace seusai mengambil nomor undian di Gedung Wiswasabha – areal kantor Gubernur Bali pada Selasa, 13 Februari 2018. Foto Anggara Mahendra.

Ekonomi Bali

Tak hanya pendidikan, kesejahteraan krama Bali juga diperhatikan dengan membangun perekonomian berbasis kebudayaan. Konkretnya, memberi bantuan dana sebesar Rp 300 juta kepada setiap desa adat di Bali yang terealisasi mulai tahun depan. Bantuan ini bisa digunakan desa adat untuk membuat berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa.

“Pertumbuhan ekonomi Bali sebesar enam persen per tahun hal yang bagus, dan tertinggi di Indonesia. Itu karena pariwisata. Ada bidang lain yang terlupakan yakni pertanian dan kami akan menyeimbangkan antara pariwisata dan pertanian,” katanya.

Koster menambahkan, pendapatan per kapita penduduk Bali sebesar Rp 51 juta per tahun. Ini akan terus ditingkatkan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali dengan membuat peraturan misalnya di bidang ketenagakerjaan yang memihak kepada penduduk lokal.

“Bali kini tak hanya ditempati oleh warga Bali tapi juga warga luar Bali. Kami akan membuat peraturan yang mengharuskan investor dan pengusaha di Bali dalam merekrut tenaga kerja untuk lebih mengutamakan warga lokal. Dan pengusaha diharapkan ikut membangun Bali dengan membuat kebijakan yang berpihak kepada warga lokal,” ujarnya.

Kesehatan dan Pertanian

“Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, istilah yang diambil dari kearifan dan nilai luhur agama dan budaya ini bisa dibilang menitikberatkan pada penguatan adat dan budaya. Tak hanya bidang fisik yang dibangun namun juga mental, budaya dan agama. Kesejahteraan krama Bali menjadi perhatian pemerintahan Koster-Cok Ace.

Tak ketinggalan, pertanian yang menjadi ciri khas Bali selain pariwisata akan lebih diperhatikan. Hotel dan restoran di Bali dihimbau untuk menggunakan produk lokal sehingga petani Bali tak kesulitan memasarkan produk pertanian mereka.

Di bidang kesehatan, program pemerintahan terdahulu akan dikembangkan di mana Poskesdes dan Puskesmas akan lebih diberdayakan. RSUD di kabupaten/kota di Bali juga akan dikembangkan lebih baik. RS Bali Mandara juga akan dikembangkan menjadi RS Internasional yang representatif sehingga warga Bali yang berkecukupan tak harus berobat di luar negeri seperti Singapura dan bisa berobat di Bali.

BLK atau Balai Latihan Kerja yang selama ini nyaris tak terdengar kiprahnya juga akan dikembangkan. Bagi warga Bali terutama generasi muda yang ingin bekerja di luar negeri akan diberi kemudahan dengan bantuan pinjaman lunak. Pun jika ingin berkerja di luar daerah, Pemprov Bali akan menjalin kerja sama dengan provinsi-provinsi lain di Bali sehingga warga Bali yang ingin bekerja di luar daerah tak perlu ragu akan tak mendapat pekerjaan.

Kesejahteraan prajuru adat di seluruh Bali akan mendapat perhatian dengan diberikannya insenstif yang menurut Koster saat ini belum merata jumlahnya, Prajuru adat sebagai ujung tombak pembangunan adat di Bali akan lebih diperhatikan. Demikian juga dengan pecalang yang akan diberi kompetensi lebih untuk meningkatkan kinerja mereka yang akan dikerjasamakan dengan Polda Bali.

Program Holistik

Koster juga akan melaksanakan pengembangan sistem jaminan sosial mulai lahir, tumbuh, berkembang. Dalam kesempatan tersebut ia juga memaparkan tentang janji kampanyenya One Island One Managament and One Commando. Karena menurutnya, Bali sebagai pulau adalah satu kesatuan dengan daerah yang saling mendukung, untuk itu Koster berharap bisa terjadi pemerataan pembangunan dan ekonomi di seluruh Bali.

“Kita akan buat branding Bali sebagai penarik wisata kita, jadi saya harap kabupaten/kota tidak mengembangkan brand sendiri,” katanya.

Agaknya program Gubernur-Wakil Gubernur Bali terpilih ini sangatlah holistik atau menyeluruh, menyangkut bidang-bidang strategis baik pembangunan fisik juga mental. Semoga semua bisa direalisasikan untuk Bali yang lebih baik di masa kini dan mendatang. [b]

The post Inilah Rencana Pembangunan Gubernur Bali Terpilih appeared first on BaleBengong.

Badung Pasti Bisa Manfaatkan Lahan Tidur Milik Negara

Taman Bali Festival, salah satu lahan tidur milik negara. Foto traveltodayindonesia.com

Daripada nganggur, lebih baik lahan milik negara digunakan untuk hal lain.

Saya terdiam saat mata masih saja mengagumi bangunan tradisional Bali berukuran raksasa yang kini hanya tinggal kerangka. Padahal, ini kali kesekian saya menginjakkan kaki di pantai Padang Galak, melewati puluhan meter luas lahan Taman Festival Bali (TFB).

Taman ini pernah menjadi salah satu ikon wisata di Kota Denpasar zaman old. Masa di mana saya masih suka berayun dan tertawa lepas pada salah satu permainan yang ada di sisi timur dekat pantai.

Infonya lahan seluas 8 hektar ini adalah salah satu dari ratusan aset tanah negara yang teronggok begitu saja. Tak ada perhatian dari pemerintah daerah. Informasi itu melengkapi cerita mistis dan misteri yang menyertainya.

Sangat disayangkan sebenarnya. Jika aset tanah sebanyak itu belum bisa dikelola dengan baik dan berubah fungsi menjadi sebuah lahan tidur.

Lahan tidur sendiri sebenarnya memiliki pemahaman sebagai tanah (pertanian) terbuka yang tidak dimanfaatkan atau digunakan oleh pemiliknya secara ekonomis. Bahkan ada juga yang memberikan tenggat batas waktu, lebih dari dua tahun.

Jika kita mau melihat ke sekeliling, keberadaan lahan tidur yang status kepemilikannya dikuasai negara tampaknya tidak hanya ada di seputaran Kota Denpasar di mana saya tinggal. Masing-masing pemerintah daerah baik tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota pasti memiliki hak kepemilikan lahan termasuk pengelolaannya.

Cukup banyak penelitian soal bagaimana cara ataupun tantangan yang kelak dihadapi dalam upaya untuk memanfaatkan lahan tidur sebagai sebuah lahan produktif yang bisa memberikan hasil. Apakah itu hasil secara ekonomis, daya guna sosial budaya bagi masyarakat setempat atau sekitarnya, atau barangkali untuk masa depan kita dan anak cucu nanti.

Hal terakhir inilah yang sempat terlintas dalam pikiran selama ini.

Pemanfaatan dan Persoalan

Kabupaten Badung memiliki pemimpin dengan komitmen begitu tinggi pada masyarakatnya. Pendapatan asli daerah (PAD)-nya juga sangat menggiurkan banyak pihak.

Dengan kondisi tersebut saya yakin Badung memiliki cadangan dana yang mungkin saja bisa digunakan untuk memanfaatkan keberadaan lahan tidur ini. Utamanya lahan-lahan yang status kewilayahannya berada dalam lingkup kewenangan Bupati Badung.

Ilustrasinya kira-kira begini.

Lahan-lahan tidur dimanfaatkan untuk area peresapan yang belakangan ini dikabarkan sudah makin banyak berkurang. Yang tidak heran, kerap menyebabkan banjir di sejumlah titik di Kabupaten Badung, meski bisa ditangani dalam hitungan hari.

Pemanfaatan lahan seperti ini bisa dikombinasikan dengan penyediaan kantong-kantong parkir yang sudah semakin langka. Atau bahkan semacam Taman Kota, area terbuka untuk ruang interaksi bersama. Baik sarana berolahraga maupun rekreasi masyarakat.

Bukankah persoalan air, baik resapan ataupun ketersediaannya merupakan salah satu yang dikhawatirkan banyak pihak, bakalan menjadi kendala bagi masa depan kita semua?

Untuk bisa mewujudkannya, Pemerintah Kabupaten Badung tentu akan dihadapkan dengan beberapa persoalan ke depannya.

Misalnya, berapa biaya yang dibutuhkan, yang tentu saja jika Bapak Bupati mau, semua bakalan SSCGT ‘Sangat Super Cenik Gae To’, tetapi tetap harus berpatokan pada nilai jual objek pajak (NJOP) agar tidak sampai menyalahi aturan.

Atau apabila proses negosiasi dengan pemilik lahan (yang tentu saja dikuasai lintas pemerintah daerah) tidak mencapai kesepakatan pemindahan hak, opsi sewa atau kontrak dalam jangka sekian tahun kedepan pun, saya yakin masih bisa dilakukan.

Begitu juga persoalan pemanfaatan aset dan kelayakannya tentu saja.

Akan tetapi jika kelak pemanfaatan lahan tidur semacam ini bisa berguna bagi orang banyak, masyarakat Badung secara luas, dan juga dampak jangka panjang, saya yakin upaya ini bisa dipikirkan lebih lanjut.

Yah, ketimbang lahan-lahan tidur milik negara tersebut digunakan kepentingan komersial perorangan atau oknum pejabat yang memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi, lebih baik mana hayooo? [b]

The post Badung Pasti Bisa Manfaatkan Lahan Tidur Milik Negara appeared first on BaleBengong.

KPK Ajak Masyarakat Buat Film Antikorupsi

Anti-Corruption Film Festival oleh KPK di Bentara Budaya Bali. Foto KPK.

Banyak cara melawan korupsi. Film salah satunya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST) 2018. Melalui festival film ini, KPK mendorong masyarakat untuk melakukan gerakan antikorupsi dengan film sebagai penyampai pesan.

Dalam rangka sosialisasi program ACFFest, KPK mengadakan program Movie Day di Bali pada Jumat, 3 Agustus 2018, bersama Bentara Budaya Bali. Acara menghadirkan pembicara Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan sutradara film “Istirahatlah Kata – Kata Yosep Anggi Noen, diikuti sekitar 300 anak muda.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan memberantas korupsi tak melulu harus dengan cara represif. Masyarakat, kata dia, bisa ikut memberantas korupsi dengan menyebarkan idenya melalui film. Cara ini diharapkan bisa lebih efektif untuk merangkul berbagai kalangan masyarakat.

“Kami sangat berharap akan banyak ide kreatif yang masuk, ini akan terlihat juga sebagai dukungan terhadap pemberantasan korupsi,” kata Saut saat berada di acara peluncuran ACFFest, Juni lalu di Jakarta.

ACFFEST 2018 mengusung tagline “Integrity Starts From You, Make Your Movie”. Melalui tagline tersebut, KPK ingin menekankan bahwa integritas harus dimiliki oleh semua insan, tanpa kecuali. Termasuk para pegiat kreatif. Integritas bisa dituangkan melalui karya-karya mereka.

Selaras itu, sutradara Yosep Anggi Noen berfokus pada materi workshop perihal bagaimana mengembangkan ide cerita untuk sebuah film, berikut kiat-kiat kreatif dalam manajemen produksi. Ia juga berpesan bahwa untuk melahirkan ide cerita film yang bagus pertama-tama harus memulai dari lingkungan yang terdekat dengan diri, yakni mengenali serta memahami situasi sekitar kita.

Dalam festival film tahun ini, KPK fokus ke kompetisi ide cerita film pendek. KPK membuka kesempatan untuk para pembuat film mengirimkan idenya. Pendaftaran akan dibuka sejak 28 Juni-20 Agustus 2018. KPK menghadirkan tiga orang juri untuk menilai ide cerita film dalam festival ini. Empat orang jurinya adalah penulis skenario, Jujur Prananto; sutradara film The Seen and Unseen, Kamila Andini; dan Edna Caroline (Jurnalis) serta satu orang juri dari KPK.

Sebanyak tujuh ide cerita paling menarik akan mendapat bantuan dana produksi sebesar Rp 20 juta. Tak hanya dana produksi, tujuh skenario yang terpilih juga berhak mengikuti movie camp selama 3 hari, coaching clinic dari pembuat film profesional, fasilitas online editing di Jakarta, dan pendampingan mentor lokal.

Para pembuat film akan diberikan waktu produksi tiga bulan sejak Agustus-November 2018. Karya mereka kemudian akan diputarkan selama dua hari dan ditutup dengan Malam Penganugerahan ACFFEST 2018 di Jakarta, November mendatang. Persyaratan proposal film ACFFEST 2018, dapat dilihat di acch.kpk.go.id/acffest2018 atau bit.ly/acffest2018. [b]

The post KPK Ajak Masyarakat Buat Film Antikorupsi appeared first on BaleBengong.

Penataan Sungai di Kabupaten Badung? Cenik Gae To..

Penataan sungai di Melaka, Malaysia membuatnya menarik sebagai tempat wisata. Foto Anton Muhajir.

Kalau pimpinan kami mau, menata sungai sih (pinjam istilah Pak Bupati) SSCGT.

Penataan sungai, kalau tidak salah kewenangannya ada di Balai Wilayah Sungai Provinsi Bali, bukan instansi teknis kabupaten/kota. Untuk bisa melakukan penataan, perbaikan, atau apapun itu bentuknya pada jalur di sepanjang sisi sungai, tentu harus mendapatkan izin terlebih dulu.

Dengan demikian nantinya proses penanganan tak terganjal di tengah jalan seperti kasus Tukad Mati terdahulu.

Saya berkesempatan menyusuri perkerasan di salah satu sisi sungai yang melintasi Taman Kota Lumintang Denpasar di sela olah raga sore yang dilakoni enam bulan terakhir ini. Ini sempat mengingatkan saya pada PAD Pemkab Badung yang begitu tampak eksotis di mata sejumlah kabupaten/kota lainnya. Bahkan yang dari luar pula Bali sekalipun.

Lalu, kenapa sebagian kecil pendapatannya tidak dimanfaatkan untuk penataan kawasan sungai di lingkup Kabupaten Badung?

Bisa jadi karena pemimpin kami, mengingat saya merupakan bagian dari sistem pemerintahan di Kabupaten Badung, belum menganggap penataan sungai sebagai prioritas pembangunan. Masih terfokus pada pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyatakat. Atau bisa jadi karena persoalan kewenangan tadi.

Sungai Badung menjadi tempat kegiatan memancing bagi warga. Foto Luh De Suriyani.

Namun, jika Kota Denpasar bisa melakukannya, kenapa Kabupaten Badung tidak?

Jika saja pemikiran ini muncul dan diungkap menjelang Pemilihan Gubernur Bali lalu, saya yakin bakalan banyak dihujat. Sebab, penataan sungai seperti ini menjadi hal menarik untuk disimak. Namun, ketika calon Gubernur Bali terpilih sudah ada, tinggal dilantik dan menjalankan tugas, tidak ada salahnya jika kita semua bergandengan tangan. Menyatukan pemikiran yang nantinya bisa diserap pemimpin baru untuk kemajuan Bali dan seisinya.

Balik kepada topik semula tentang penataan sungai.

Jika kelak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung bisa mewujudkan hal serupa di lingkup wilayah Kabupaten Badung, mungkin bisa dimulai dari lingkup desa wisata terlebih dahulu. Atau lokasi-lokasi terdekat objek wisata Badung. Tentu akan semakin menarik minat wisatawan untuk berkunjung.

Menikmati suasana sejuk di mana air mengalir begitu tenang dan jernih, atau ber-selfie-ria meski tidak dianjurkan utamanya pada sisi sungai dengan kedalaman yang potensinya membahayakan.

Di samping itu, semua bisa banyak belajar dari pembangunan penataan sungai yang sudah ada. Melihat apa saja kekurangannya untuk bisa dilengkapi dan menjadi standar minimal baru dalam membangun fasilitas sama di sejumlah wilayah sungai lainnya.

Misalnya jembatan penyeberangan yang menghubungkan kedua sisi perkerasan, atau spot pengaman pada jarak tertentu, mengantisipasi luapan air saat musim hujan, seperti yang kerap terjadi pada spot rekreasi Tukad Badung di tengah kota Denpasar. Atau model perkerasan dan bangunan pelengkap lain yang sekiranya bisa aman ketika risiko tenggelamnya area terjadi sewaktu-waktu.

Persoalan biaya, saya amat yakin tak menjadi satu masalah bagi Pemkab Badung. Mengingat komitmen pemimpin kami begitu antusias pada pemikiran-pemikiran yang mampu mengembangkan potensi di semua lini wilayah.

Sebut saja penataan kawasan yang kini sedang diupayakan di ruas jalan Popies Kuta, di mana Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencoba membuat sebuah pilot project membangun utilitas terpadu. Semua kabel PLN, Telkom, FO atau limbah dan saluran air minum, berada di bawah tanah. Tentu saja dilengkapi bunker setinggi orang dewasa untuk pengelolaan dan pengawasan.

Sementara penataan sungai semacam ide di atas, tentu membutuhkan biaya tak sebesar itu. Bukan tidak mungkin bakalan memunculkan ungkapan sangat super cenik gae to (SSCGT) sebagaimana sering dilontarkan pemimpin kami dalam setiap kesempatan.

Saya juga yakin Pemkab Badung bisa menjadi pionir atau pembuka jalan sebuah agenda penataan sungai yang lebih baik dan aman bagi masyarakat Badung. Kita doakan sama-sama, ya. Demi slogan Badung hebat, masyarakatnya sejahtera. [b]

The post Penataan Sungai di Kabupaten Badung? Cenik Gae To.. appeared first on BaleBengong.