Tag Archives: opini

Subak Nyebak yang Antah Berantah

Mungkin istilah ini terlalu lancang, tetapi itulah kenyataannya.

Subak adalah salah satu unsur penting peradaban pertanian Bali. Subak menjadi medium dari praktik ritual dari kosmologi Agama Tirta (pemuja air) bagi peradaban manusia Bali. Sekaa Subak, menjadi organisasi penting yang memastikan berjalannya peradaban air pada lahan-lahan pertanian masyarakat.

Selain sebagai jantung kehidupan, air menciptakan filosofinya sendiri. Totalitas kehidupan keagamaan manusia Bali dinapasi salah satunya oleh air tersebut.

Bentang lahan pertanian yang diairi subak menjadi cikal-bakal peradaban Bali sebelum mengenal pariwisata. Dalam konteks itulah Bali pernah merasakan masa keemasan “kebudayaan pertanian” yang didukung oleh sistem komunitas masyarakatnya. Sistem komunitas inilah yang menopang kebudayaan pertanian dengan jaringan keterikatannya, di antaranya adalah hubungan sosial desa dan banjar, orientasi pura penting, banua, sanggah kemulan. Lingkaran jaringan keterikatan inilah yang menaungi sekaligus menggerakkan kehidupan dan mencipta kebudayaan Bali itu sendiri (Bagus, 1993; 2011; Reuter 2002; 2018).

Namun, kini Bali telah jauh berubah. Pertanian pelan tapi pasti telah ditinggalkan. Kebudayaan dan praktik beragama yang awalnya berpusar pada pertanian, termasuk subak di dalamnya, berangsur-angsur bergeser.

Sudah biasa kita melihat lahan-lahan pertanian disulap menjadi perumahan bahkan deretan Ruko (Rumah Toko). Pura-pura subak semakin terhimpit meski para penyungsung-nya masih bersetia di tengah situasi yang serba sulit.

Pura Bedugul, Pura Ulun Empelan, Pura Ulunsuwi—beberapa nama pura-pura subak—memang masih ada. Namun, aktivitas pertanian yang melibatkan subak di daerah-daerah urban semakin minim. Beberapa aktivitas pertanian dan subak mungkin masih berlangsung di daerah pertanian. Subak perlahan-lahan lepas dari akar ibunya bernama pertanian.

Lalu siapa ibu subak kini?

Tatanan Kebudayaan

Subak sebenarnya memiliki catatan panjang dalam rentang peradaban Bali. Huma adalah salah satu kata yang terdapat pada Prasasti Sukawana AI 882 M. Huma dalam prasasti tertua di Bali tersebut merujuk kepada sawah. Hingga kini Huma/Uma memiliki pengertian sawah.

Temuan tersebut membuktikan bahwa pertanian dengan sistem perladangan dan sistem persawahan yang teratur telah ada di Bali pada tahun 882 M. Sistem pengaturan air persawahan di Bali sendiri sudah ada pada 896 M.

Hal ini dibuktikan dalam keterangan di Prasasti Bebetin A1 986 M. Prasasti ini antara lain menyebutkan kata-kata Undagi Lancang, Undagi Batu, dan Undagi Pangarung. Artinya adalah tukang membuat perahu, tukang mencari batu (ngandik batu), dan tukang membuat terowongan air atau aungan.

Jejak Prasasti Trunyan A 891 M menyuratkan kata Sardanu. Artinya kepala urusan air danau (dalam hal ini Danau Batur). Sejak zaman itu telah ditetapkan seorang kepala yang mengurus tentang keteraturan jaringan pengairan yang menggunakan air Danau Batur sebagai sumbernya.

Catatan berikutnya yang menuliskan nama Kasuwakan pada Prasasti Pandak Badung tahun 1071 M. Selain itu, kata Kasuwakan juga terdapat dalam Prasasti Raja Purana, Pongotan Kelompok IV, dan Timpag. Nama Kasuwakan tersebut terdapat dalam prasasti-prasasti yang termasuk wilayah pemerintahan Raja Sri Anak Wungsu.

Dari keterangan tersebut menjadi jelas bahwa terjadi pengembangan pertanian lahan basah di Bali. Sistem pengairan ini diperkirakan sudah berkembang sejak zaman Bali Kuno sekitar abad VIII dengan konstruksi yang sangat sederhana yaitu dibuat dari material tanah, batang kayu, batu dan sudah juga dikenal adanya konstruksi terowongan (awungan). Jejak prasasti sebagai bukti sejarah tersebut telah membuktikan betapa tuanya peradaban pertanian sekaligus air di tanah Bali (Goris, 1954; Purwita, 1997: 40-44).

Subak dengan demikian sejatinya adalah kejeniusan kebudayaan pertanian Bali. Bagus (1993) sudah menengarai bahwa kebudayaan pertanian yang tumbuh berkait dengan sistem komunitas yang turut pula memantapkan sistem pertanian di Bali.

Dari zaman kerajaan, Belanda, hingga hadirnya pemerintah Indonesia, terus menggunakan kebudayaan pertanian—subak di dalamnya—untuk turut memajukan tingkat penghidupan masyarakat yang dapat meningkatkan stabilitas sosial politik. Tidak hanya terbatas dalam sistem komunitas, tetapi juga menyangkut teknologi pertanian dan ideologi sistem budaya.

Saluran subak rusak di kawasan Jatiluwih.

Subak Nyebak

Argumentasi Bagus (1993) tentu kedaluwarsa dalam konteks Bali kontemporer. Pondasi subak kini sudah beralih. Ideologi keterikatan komunitas dan kebudayaan pertanian juga sekarang patut dipertanyakan kembali.

Transformasi sudah terjadi hingga ke akar-akarnya. Subak yang adalah subak bantuan, subak pariwisata, atau mungkin subak bansos? Entahlah. Totalitas kebudayaan pertanian yang menaungi subak sudah beralih.

Laporan Mongabay mendeskripsikan para petani subak di Jatiluwih mesti bersiasat untuk bertahan hidup dengan modal sawah di kawasan terasering. Mereka menolak untuk dijadikan obyek pariwisata semata. Para petani berusaha mengais reman-remah pariwisata dari datangnya wisatawan.

Bahkan, sebagai aset yang berharga, mereka harus melindungi sawah mereka dengan pintu dan jeruji besi. Hal ini untuk mencegah wisatawan merusak sawah mereka.

Seorang petani mengungkapkan, “Pematang yang sudah dirapikan kemudian rusak karena diinjak-injak. Padi yang sudah merunduk berisi kadang dicabut turis. Pintu dengan jeruji besi menjadi pembatas agar turis tidak sembarangan masuk sawah.”(Muhajir, 2019)

Cerita tentang subak adalah narasi tentang kepiluan sekaligus ironi kebudayaan Bali. Romantisme subak terjembatani salah satunya dengan ditetapkannya kawasan persawahan Jatiluwih sebagai ikon Warisan Budaya Dunia (WBD) yang ditetapkan oleh UNESCO pada 2012.

Namun, jangan salah. Keluarnya cap WBD selain dimaknai sebagai cultural capital (modal budaya) untuk mengeruk dolar pariwisata, kebudayaan Bali senyata-nyatanya kian terpapar dengan komodifikasi (pendaur-ulangan) kuasa rezim pariwisata. Memantas-mantaskan diri di depan pariwisata adalah salah satu siasat jitu untuk tetap bertahan.

Kita, manusia Bali ini, seolah kehilangan daya untuk memikirkan kehidupan pasca pariwisata. Separah itu.

Subak, jika tidak tertopang oleh kehidupan kebudayaan pertanian adalah semu dan kamuflase semata. Seperti yang dialami oleh kehidupan subak kini. Subak, diada-adakan untuk kepentingan pariwisata. Jika benar ada subak, ia harus dipermak dan menghadapi realitas yang menjadikannya masuk dalam kubangan pertunjukan pariwisata.

Kini, sejujurnya harus diakui, bahwa yang menopang subak adalah pemerintah (dengan berbagai bantuan dana) dan sudah tentunya rezim pariwisata. Maaf, bukan lagi pertanian.

Sejatinya kini, subak hanyalah tinggal kisah usang kejeniusan peradaban kebudayaan pertanian Bali. Totalitas kebudayaan komunitas yang kait-mengkait kini sudah mulai lepas ikatannya. Pragmatisme dan transformasi kebudayaan mengakibatkan orientasi ideologi kebudayaan dan sistem komunitas yang menjadi tiang penyangga subak goyah. Subak nyebak (menangis) mungkin istilah yang terlalu lancang dikedepankan, tetapi itulah kenyataan yang terjadi.

Saya teringat Marc Auge dalam Non-Places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity (1995) mengungkapkan bahwa kuasa politik (globalisasi) membuat komunitas-komunitas tempatan tidak serta-merta bisa mengakui tanah atau ruangnya. Hadirnya kuasa baru yang memiliki kuasa modal global dan politik merampas semuanya. Asal-usul komunitas lama tidak lagi bisa menjejak ibu pertiwi atau tempat tertentu tetapi ke tempat antah berantah.

Begitulah kini subak. Sebagai sebuah kenyataan, subak tidak lantas mendaku wilayahnya yang kini telah berubah menjadi perumahan atau Ruko. Subak kini beradaptasi (baca: memantas-mantaskan diri) dengan panglimanya yang baru bernama pariwisata.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa subak kini berada di wilayah Non-Places, antah-berantah. Ia tidak betul-betul menjejak ibunya bernama pertanian, tapi sudah menjulang ke dunia (pariwisata) antah-berantah. [b]

The post Subak Nyebak yang Antah Berantah appeared first on BaleBengong.

Tangis Satwa di Balik Gelimang Pariwisata

wisata satwa di bali dengan naik gajah
Atraksi wisata naik gajah di Bali. Foto balinatatour.com

Etiskah mengeksploitasi binatang saat atraksi wisata satwa?

Pariwisata merupakan salah satu penghasil devisa terbesar bagi Indonesia di luar sektor migas. Tidak heran, sektor ini mendapatkan perhatian besar pemerintah Indonesia untuk menunjang pembangunan.

Ini terbukti dengan berbagai upaya seperti mencanangkan Tahun Kunjungan Indonesia dan bebas visa. Tujuannya untuk menarik minat wisatawan datang ke Indonesia.

Perkembangan pariwisata Indonesia tidak terlepas dari kemajuan teknologi informasi dan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat global untuk pemenuhan kebutuhan berlibur. Dengan berbagai kekayaan budaya, bentang alam dan rekayasa atraksi lainnya, Indonesia acap kali menjadi tujuan utama perjalan wisata dunia.

Untuk tetap menarik dan memanjakan wisatawan yang berlibur, berbagai atraksi budaya seringkali dirancang bahkan dengan dana yang tak tanggung-tanggung. Tidak hanya sampai di situ, dengan modal bentang alam, kekayaan flora dan fauna yang memukau, Indonesia dengan mudah menjadikan potensi alam ini sebagai sumber devisa.

Di sinilah kepentingan pemerintah dan pemodal menemukan titik temu. Pemerintah menyediakan regulasi dan sederet program. Pemodal menanamkan modal dengan menyediakan berbagai akomodasi dan atraksi wisata. Termasuk pula membuka peluang-peluang pasar lebih luas.

Wisata Satwa

Salah satu varian atraksi wisata yang banyak berkembang di berbagai negara tujuan wisata adalah atraksi yang menjadikan binatang sebagai obyek utamanya. Atraksi inilah disebut animal based tourism atau wisata satwa. Bagian dari wisata satwa meliputi tur keliling dengan menunggangi binatang, pertunjukkan kelincahan, keindahan dan kepatuhan binatang serta lainnya.

Tingkah lucu, keindahan dan kepatuhan binatang buas yang harusnya hidup di alam liar, kini dengan mudah bisa dinikmati di kebun binatang atau di tempat-tempat atraksi wisata yang menjadikan binatang sebagai obyeknya.

Di Taro, Gianyar, Bali misalnya, wisatawan bisa menemui, berinteraksi bahkan menunggangi gajah yang secara naluriah harusnya hidup liar di alam bebas. Hampir semua gajah yang digunakan sebagai objek atraksi di Desa Taro didatangkan dari Sumatera.

Gajah-gajah yang masih kecil dipaksa berlatih setiap hari oleh pawang agar mengetahui medan wisata yang akan ditempuh untuk mengantarkan wisatawan.

Wisata satwa tidak hanya bisa ditemui di Indonesia. Di beberapa negara seperti India dan Thailand juga dengan mudah bisa kita temui berbagai atraksi wisata yang mengandalkan binatang sebagai daya tarik bagi wisatawan.

Berbeda halnya dengan Indonesia, Thailand merupakan negara yang memiliki kedekatan khusus dengan gajah. Baik kedekatan sejarah, sosial bahkan kultural. Pendek kata, gajah menjadi simbol penting bagi masyarakat Thailand.

Belakangan ini, wisata satwa sedang mendapat tantangan serius dari kelompok pemerhati binatang yang memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan satwa. Hal ini seiring makin tumbuhnya kesadaran orang bahwa binatang juga memiliki hak untuk hidup layak.

Selain juga karena banyaknya kasus penyiksaan dan penelantaran binatang di kebun binatang. Padahal kebun binatang seharusnya menjadi tempat konservasi, pendidikan, penelitian dan tempat paling aman bagi binatang agar terhindar dari perburuan liar.

Sebut saja kasus kematian beberapa hewan di kebun binatang Surabaya, Bandung dan Yogyakarta yang diduga akibat penelantaran dan buruknya management pengelola. Kematian hewan di kebun binatang Bandung bahkan sempat memunculkan petisi online “Selamatkan kebun binatang Bandung”.

Tidak berbeda jauh dengan nasib binatang di kebun binatang tersebut di atas, wisata satwa yang mengandalkan binatang sebagai obyeknya juga seringkali diwarnai penyiksaan. Atraksi menunggangi gajah oleh wisatawan untuk menelusuri berbagai jalur yang disediakan pengelola wisata satwa misalnya, seringkali sarat penyiksaan.

Sisi Kelam

Inilah sekelumit sisi kelam atraksi gajah yang tak banyak orang tahu. Beberapa orang menghabiskan waktu berlibur dengan melakukan kunjungan ke destinasi wisata yang memungkinkan mereka untuk menunggagi gajah.

Berbagai persoalan penyiksaan dan penelantaran hewan ini muncul disebabkan oleh berbagi hal. Sebagaimana dilansir dari Tirto.id, Marison Guciano pendiri Indonesia Animal Welfare Society menjelaskan, hal ini salah satunya karena Indonesia belum memiliki standar kesejahtraan satwa sehingga memunculkan ekploitasi, pelecehan dan kekejaman.

Kebiasaan menunggagi gajah sebaiknya dihentikan. Penderitaan yang dirasakan gajah di antaranya dipisahkan oleh orang tuanya. Gajah kecil yang seharusnya dilindungi orang tuanya, tetapi justru dilatih dan dipaksa untuk menuruti pawangnya. Walaupun tempat gajah didesain berdasarkan habitatnya masih saja gajah-gajah baru dilatih setiap hari tanpa henti.

Penderitaan bayi gajah dimulai ketika dia ditempatkan di kandang sempit. Proses pelatihan dilakukan untuk mengontrol sikap gajah. Pawang gajah biasanya menggunakan alat bantu seperti kayu yang berisi paku.

Mereka juga mengeksploitasi tenaga gajah hingga jam tidur mereka berkurang. Tujuannya untuk mempercepat proses pelatihan dan mampu menuruti perintah pawang.

Pemanfataan gajah sebagai bagian dari tur juga dapat memberikan dampak buruk terhadap punggung gajah yang tidak boleh dibebankan lebih dari 130 kg. Nyatanya punggung gajah tidak hanya dinaikki oleh dua orang. Sebagai penyangga, punggung gajah dipasangi pelana sebagai tempat duduk yang digunakan untuk berkeliling.

Cedera tulang punggung sangat mungkin terjadi karena atraksi tur dibuka setiap hari dan dilakukan berulang-ulang. Kegiatan yang berulang-ulang bisa jadi menimbulkan depresi yang dialami gajah. Ini mungkin dirasakan oleh gajah-gajah di berbagai tempat wisata yang menyajikan atraksi wisata gajah.

Atraksi wisata yang menggunakan gajah tidak hanya menyisakan depresi dan cedera punggung, tetapi juga secara tidak langsung menegaskan bahwa wisata satwa mengabaikan kesejahteraan hewan. [b]

The post Tangis Satwa di Balik Gelimang Pariwisata appeared first on BaleBengong.

Memaknai Simbol di Balik Jamuan Jokowi – Prabowo

Pertemuan Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto Sabtu (13/7/2019). Foto ANTARA via alinea.

Bagaimana memahami pertemuan Jokowi – Prabowo dari sudut pandang kepunakawanan?

Menjelang Joko Widodo dilantik (kembali) sebagai Presiden RI ke-8 untuk periode 2019-2024, di kolom ini saya menulis catatan dengan judul “Ke-punakawan-an”. Hal ini mengacu pada pertemuan di stasiun MRT dan gambar latarbelakang saat pertemuan.

Pertemuan itu berlatar belakang Gunungan dengan empat Punakawan: Semar, Petruk, Gareng dan Bagong. Lokasunya di sebuah restoran mall.

Jamuan Jokowi-Prabowo tersebut sebagai rekonsiliasi setelah pemilu 2019. Pertemuan dan lokasinya itu amat simbolik. Berlatar cerita wayang dan didukung sejumlah faktor paralel, pertemuan itu pun mudah dipahami.

Pertama, sebagaimana Petruk yang Punakawan, Jokowi adalah representasi “pemerintah dari, oleh dan untuk rakyat”. Petruk dadi ratu. Ditandai dengan peran besar relawan dalam membalikkan perolehan suara.

Kedua, Punakawan yang mengambil alih kekuasaan para kesatria karena situasi krisis. Memang bukan krisis kekuasaan yang mesti berlaku atas naiknya Jokowi, melainkan apa yang anak zaman-now sebut “krisis kreativitas”, khususnya dalam pemerintahan.

Perbedaan lain, jika ingin bermain wayang dengan sistem kasta di mana Punakawan dianggap sebagai rakyat berkasta sudra, maka terjadi pengambil alih kekuasaan dari para kesatria secara demokratis. Mengingat, Jokowi adalah pedagang meubel cum “tukang insinyur”, atau weisya.

Maka rakyat dari kasta weisya, atau pedagang yang berkuasa. Terlebih dengan anak-anaknya, yang mewarisi bakatnya, sebagai pedagang martabak, pisang goreng, atau kopi. Bukan batubara, minyak atau emas-berlian.

Pemilihan presiden sebelum-sebelumnya, dalam konteks wayang adalah pertarungan antar kesatria. Masuknya Jokowi ke gelanggang adalah fenomena yang sama sekali baru dan berbeda.

Sebagai presiden, Jokowi sudah menunjukkan kreativitasnya saat memerintah pada 2014-2019. Mulai dari pembangunan infrastruktur sampai menjinakkan. Berdamai dengan para naga melalui pengampunan pajak atau 51 persen saham Freeport. Mirip kisah bayi Parikesit, menjadi raja Hastina dalam cerita wayang paska Bratayuda

Situasi sedikit beda saat Jokowi memasuki pemilihan presiden 2019-2024. Ketika memasuki gelanggang pada 2014, Jokowi dianggap sebagai media darling. Dia dicitrakan sebagai Petruk atau Punakawan/wong cilik, yang (mungkin?) “melawan kemapanan”.

Sasaran Naga

Namun, kini, sebagai “calon presiden, yang sedang menjabat presiden”. Raja balita, atau “kere munggah bale”, yang punya kuasa. Sudah dilihat sebagai penguasa, setidaknya oleh sesama penguasa..

Sebagai (calon) presiden, menghadapi calon presiden lain, yang bukan wong cilik. Dalam arti pemilihan presiden 2019 kembali terjadi pertarungan antarkesatria. Relawan pendukung Jokowi masih ada dan sedikit-banyak tetap menentukan, tapi faktor koalisi antarpartai jauh lebih berperan ketimbang sebelumnya.

Jokowi saat ini dijagokan “Partai Koalisi Jokowi” dengan segenap visi, misi dan isi-nya. Pencitraan Ke-punakawan-an, atau wakil wong cilik tetap berlangsung. Tapi massa mengambang, atau wong cilik itu sendiri sudah terbagi dua: Cebong vs Kampret.

Artinya, personifikasi Jokowi sebagai Punakawan sudah tidak cocok lagi. Sebagai gantinya: Wong gede/agung.

Dalam konteks budaya politik wayang (baca: Mahabharata) yang sudah terbumikan begitu rupa, dan tetap diikuti bayang-bayang ceritanya. Posisi wong gede/agung baru, atau New Kids on The Block, menjadikan Jokowi sasaran para naga, terutama naga Tatmala/Tatsaka.

Karenanya, demo dan kerusuhan Mei 2019, bisa dilihat sebagai upaya Jokowi membentingi diri dari serangan para naga -seperti Parikesit. Dan sidang Mahkamah Konstitusi pun menjadi semacam upacara “Sarpahoma”, atau yadnya Sarpha, dalam menjinakkan para naga.

Kini, setelah pertemuan dan jamuan makan “rekonsiliasi”, Jokowi lanjutkan dengan pidato politik: “Visi Indonesia”, dengan tempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai prioritas pembangunan. Mungkin terinspirasi dari Janamejaya, anak Parikesit, yang berkuasa setelah suksesnya upacara Sarpahoma, dan mensejahterakan rakyat Hastina. Menempatkan Jana/jnana, atau ilmu pengetahuan sebagai kunci mencapai kemakmuran semesta raya.

Mudah-mudahan tidak terpleset selamatkan diri masing-masing, dan rakyat/punakawan sebagai tapak latar seperti rezim sebelumnya. [b]

The post Memaknai Simbol di Balik Jamuan Jokowi – Prabowo appeared first on BaleBengong.

Yang Seharusnya Diselamatkan dari Cerita Baiq Nuril

Ketika kelompok tertentu mengalami opresi, maka urusan personal adalah urusan politis.

Jumat, 5 Juli 2019. Sebagai warga yang memiliki akses cepat terhadap media saya menerima kabar, Peninjauan Kembali (PK) Baiq Nuril telah ditolak Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Baiq Nuril.

Baiq Nuril terpidana kasus pelanggaran Pasal 27 (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Warga Lombok itu dituduh menyebarkan rekaman percakapan bermuatan unsur pelecehan seksual.

Penolakan PK oleh MA artinya memperkuat putusan pidana di mana Ibu Nuril dijatuhkan pidana selama 6 bulan serta denda sebesar Rp 500 juta.

Saya tidak akan fokus membicarakan betapa karetnya pasal yang diganjar pada Baiq Nuril. Tentu saya mengamini jika pasal tersebut harus segera dicabut. Sebelum kasus Baiq Nuril naik ke permukaan pada akhir 2018 telah banyak masyarakat yang menjadi korban dari UU ITE.

Rumusan pasal 27 (1) UU ITE berbunyi “mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Pasal tersebut sangat rentan untuk disalahterapkan.

Namun, kasus Baiq Nuril, staf honorer di SMAN 7 Mataram, juga memiliki narasi lain.

Masih lekat dalam ingatan saya, bagaimana suara perempuan dikecilkan bahkan dibungkam. Bagaimana mahluk terdepan untuk menyudutkan perempuan bukan hanya laki-laki patriarkis nan rapuh, melainkan justru sesama perempuan. Sistem patriarki yang menindas telah bekerja bahkan sejak kita sama-sama berada dalam kandungan.

Koleksi memori ini hadir baik melalui pengalaman-pengalaman pribadi saya sebagai seorang perempuan sekaligus pegiat hak asasi manusia (HAM). Pengalaman ketika menyuarakan fakta yang saya alami sendiri dengan berbagai spektrum kekerasan secara jujur maupun ketika membela perempuan-perempuan penyintas lainnya.

Saya tidak sedang mencurahkan isi hati, meski saya tahu ini akan menjadi menarik.

Menarik untuk dihujat ketimbang didengarkan. Sekali lagi, karena saya perempuan yang dalam semesta patriarki terbiasa dijadikan objek dibanding menjadi subjek. Sistem yang juga bertransformasi ke semesta digital.

Narasi mengenai kesetaraan gender (atau feminisme) yang memang beragam dan tidak pernah selesai. Namun, dalam aliran dan warna feminisme apapun, perempuan berjuang untuk menjadi subjek. Ibu Baiq Nuril adalah potret perempuan yang melawan. Merekam audio pelecehan seksual yang bukan pertama kali ia alami adalah bentuk perlawanan.

Ia tidak takut. Ia ingin memberi pelajaran bahwa relasi kuasa yang korup tidak sepantasnya terus-terusan dilakukan. Begitu pesan yang ingin ia sampaikan pada atasannya.

Menghadirkan Tumbal

Perempuan yang melawan, perempuan yang tidak patuh pada tata krama menurut masyarakat patriarkis memang kerap menorehkan sejarah. Namun, kita jarang mengupas sejarah yang bagaimana? Haruskah setiap perlawanan menghadirkan tumbal dibanding pembelajaran? Karena masyarakat kita yang tidak pernah ramah dan berempati pada perempuan yang melawan.

Sejak awal, kasus Ibu Nuril merupakan kekerasan seksual yang tidak patut untuk diadili. Demikian pula, sejak awal peradilan Indonesia gagal dalam melihat secara utuh dan materiil dari kasus ini.

Lawrance Friedman, lelaki yang memasuki kehidupan saya sejak 2009 berusaha menjelaskan penegakan hukum di masyarakat dengan sesederhana mungkin. Friedman mengajak saya membedah penegakan hukum melalui tiga pilar, yaitu substansi hukum, struktur hukum serta kultur hukum.

Substansi hukum ialah aturan atau kaidah hukum. Dalam kasus Ibu Baiq Nuril berupa UU ITE. Produk hukum yang telah menjadi rahasia umum memuat begitu banyak pasal karet dengan semangat punitif atau penghukuman. Namun, struktur hukum atau aparat penegak hukum di mana di dalamnya terdapat kepolisian, kejaksaan, pengadilan jarang untuk dibedah. Bukanlah kertas-kertas berisi aturan hukum yang rigid.

Maka sesungguhnya bukan hil mustahal dari setiap aparat penegak hukum yang terlibat dalam sistem penegakan hukum terhadap kasus yang dialami Ibu Baiq Nuril untuk melihat ke dalam, melihat konteks materiil bersama-sama. Satjipto Rahardjo, seseorang yang sering saya selami pemikirannya menyebutnya sebagai hukum progresif. Sudah barang tentu, progresivitas hukum berkaitan erat dengan progresivitas dari manusia-manusia yang terlibat dalam upaya penegakannya.

Di mana atau kemanakah aparat penegak hukum progresif itu? Ketika bimbingan-bimbingan teknis yang mereka ikuti dengan tema tertentu seperti seputar perlindungan anak berhadapan dengan hukum, perlindungan perempuan dalam rantai human trafficking hanya digunakan sebagai prasyarat kenaikan jabatan lewat sertifikat-sertifikat yang mereka kumpulkan.

Perspektif menjadi penting untuk dimiliki, setidaknya mulai ditumbuhkan.

Dari kasus Ibu Baiq Nuril dan mungkin kasus-kasus lain yang belum banyak naik ke permukaan, kita patut sadari bahwa perspektif menjadi penting. Keberpihakan terhadap nilai justru sesuatu yang dibutuhkan untuk dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam setiap tahapan. Karena, bukankah itu yang menjadikan profesi profesi hukum tidak dapat digantikan begitu saja oleh mesin-mesin?

Anda berhadapan dengan manusia. Bukan tengah membuat produk jadi serupa pakaian untuk dikenakan.

Pada 2017, MARI didorong oleh kumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. PERMA ini memuat pada pemeriksaan perkara dan menelusuri fakta persidangan, Hakim diminta untuk mempertimbangkan kesetaraan gender serta prinsip non-diskriminasi.

Namun, sekali lagi, kesempatan untuk memperbaiki kegagalan pada tingkat banding, disia-siakan oleh aparat penegak hukum dengan julukan “Yang Mulia”.

Pilar berikutnya adalah kultur atau budaya hukum. Berdasarkan pengamatan saya, bagian ini kerap terlupakan dalam berbagai pembahasan kasus yang menjadi tragedi penegakan hukum, termasuk kasus Ibu Baiq Nuril. Padahal dalam sistem, bagian ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan substansi serta struktur hukum.

Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapan manusia terhadapnya. Suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Selama ini budaya hukum selalu dikaitkan erat dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat mengubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Di bangku kuliah Ilmu Hukum pun saya diajarkan bila tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Namun, perjalanan beberapa tahun terakhir, menyadarkan saya jika jarang sekali ada pemikiran yang berani menantang bahwa aparat penegak hukum hingga wakil rakyat pembentuk produk hukum juga bagian dari masyarakat yang memiliki budayanya sendiri. Mereka bukan hanya bagian dari aparat, tapi mereka juga ‘”konsumen”.

Otomatis, budaya atau nilai yang telah tertanam pada mereka yang memiliki peranan atas substansi maupun struktur hukum akan berkorelasi dengan hukum yang mereka hidupkan. Baik dalam alam bawah sadar hingga ke alam sadar. Patriarki sebagai sistem yang menindas pun kerap disalah artikan sebagai suatu budaya.

Kita ada pada titik bukan saja harus menyelamatkan Ibu Baiq Nuril, melainkan juga diri kita sendiri, keluarga kita, kerabat kita sebagai penjaga opresi atas alam bawah sadar yang kita yakini. Anda bisa saja merasa sadar, tapi belum tentu itu yang terjadi pada suami Anda atau istri Anda bahkan kekasih Anda.

Mengulang pernyataan pertama saya di atas, ketika kelompok tertentu mengalami opresi, maka urusan personal adalah urusan politis. Seperti harapan publik saat ini, saya pun menuntut Joko Widodo, sebagai Presiden Indonesia untuk bukan saja memenuhi janjinya dengan memberi Amnesti tapi juga meminta maaf pada seorang perempuan bernama Baiq Nuril. [b]

The post Yang Seharusnya Diselamatkan dari Cerita Baiq Nuril appeared first on BaleBengong.