Tag Archives: opini

Ngiring, antara Pemberontakan Kultural dan Pelarian

Semoga maraknya orang beragama bukanlah pelarian belaka.

Makin sering kita lihat orang Bali berpakaian putih-putih dengan senteng atau kain yang dililitkan di pinggang berwarna poleng (belang) putih-hitam. Ada juga yang berpakaian mencolok dan berbeda dengan penampilan masyarakat pada umumnya. Mereka dengan atribut seperti itu sering dikatakan sebagai orang yang Ngiring.

Banyaknya orang Bali yang Ngiring kemudian ditanggapi dengan pendapat beragam dari berbagai kalangan. Ada yang mengatakan itu sebagai krisis identitas manusia Bali kekinian hingga dianggap sebagai gejala gangguan kejiwaan. Alasannya, mereka yang Ngiring biasanya mengalami waham, keyakinan salah yang secara kokoh dipertahankan walaupun tidak diyakini orang lain dan bertentangan dengan realita normal.

Dulunya para pelaku Ngiring umumnya bekerja sebagai balian atau dasaran. Keberadaan mereka diakui dalam tradisi Hindu di Bali sebagai salah satu golongan pemangku yaitu Pemangku Balian.

Namun, kini nampaknya hal tersebut mengalami pergeseran. Mereka yang Ngiring kini tidak mesti menjadi balian atau dasaran melainkan hanya sebagai penanda bahwa ia sedang mendalami ajaran agama dan spritualitas. Bahkan, bisa jadi hanya semacam gaya hidup baru pencarian jati diri.

Hal itu mengingat kini makin banyak kelompok spiritual di mana anggotanya memiliki kebutuhan sama mencari kedamaian diri dengan melakukan berbagai laku spiritual. Meditasi, yoga, melukat, dan tirta yatra ke berbagai pura yang ada di Bali maupun luar Bali.

Saya melihat fenomena ini sebagai sebuah pemberontakan kultural. Jika zaman dahulu ajaran agama hanya dimonopoli oleh golongan tertentu, kini tidak lagi.

Perkembangan zaman yang ditandai pesatnya kemajuan teknologi membuat orang Bali kini bisa mengakses berbagai informasi termasuk ajaran Hindu yang banyak dijumpai di internet. Ini termasuk hadirnya kelompok-kelompok spiritual yang mempunyai jaringan global seperti Hare Krishna, Sai Study Group, Brahma Kumaris dan lainnya.

Orang dengan mudah bisa berguru, mendalami spiritualitas dan menemukan komunitas yang mampu mengisi kekosongan batin dan kurangnya pengetahuan agama. Ini berlaku juga dalam kelompok-kelompok spiritual lokal di Bali. Orang yang tertarik meditasi, yoga atau menjadi penyembuh mendapat tempat cocok saat bergabung pada pergurauan dan kelompok spiritual yang ada.

Sesuatu yang jarang kita jumpai 20 atau 30 tahun lalu.

Fenomena ini hampir sama dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat pada pertengahan 1960-an. Saat itu kaum Hippies yang didominasi anak muda merasa muak dan menyuarakan protes atas terjadinya Perang Vietnam. Mereka mencari jati diri dengan belajar meditasi. Salah satunya dipopulerkan oleh Maharishi Mahesh Yogi, guru spiritual asal India yang juga merupakan panutan kelompok musik The Beatles.

Jika kaum Hippies mendalami spiritualitas untuk mencari jati diri dan menyuarakan protes terhadap perang, di Bali orang-orang yang “Ngiring” mungkin saja mengalami hal sama, pencarian jati diri dan sebuah pemberontakan kultural.

Ini menandakan runtuhnya sebuah hegemoni.

Orang Bali kini mempunyai hak yang sama untuk belajar agama dan mengekspresikan minat mereka akan spiritualitas. Hal yang bagus asalkan tidak merupakan sebuah eskapisme, pelarian. Lari dari masalah dan kenyataan hidup yang dihadapi lalu mendapat pembenar dan larut dalam kelompok yang diikuti.

Di sisi lain, masalah tetap ada dan bahkan semakin pelik. Tentunya semoga bukan ini yang terjadi.

Fenomena “Ngiring” hendaknya disikapi dengan arif dan bijaksana. Semakin banyak orang Bali mencintai dan mendalami ajaran agama tentu makin bagus. Kesadaran akan keseimbangan hidup dimaknai dengan laku spiritual yang diterjemahkan dengan sikap hidup yang penuh kedamaian, cinta kasih dan empati. [b]

The post Ngiring, antara Pemberontakan Kultural dan Pelarian appeared first on BaleBengong.

Kalau Bisa Ditunda, Kenapa Buru-Buru Menikah?

Ilustrasi pernikahan secara adat di Bali. Foto thebridedept.com.

MBA adalah istilah lumrah sekitar 2006 silam.

Waktu itu usia saya menginjak 24 tahun. MBA alias married by accident adalah istilah yang lumrah menjadi alasan orang menikah muda. Ini sampai menjadi standar dalam memilih jodoh di antara kawan-kawan saya.

Kalimat khas yang masih membekas hingga kini adalah “coba dulu, baru nikahi”. Istilah lainnya, sebelum ketahuan bisa hamil tidak usah dinikahi. Alasan pembenar untuk melakukan seks pranikah. Seks yang sebenarnya hanya untuk memenuhi hawa nafsu belaka, lalu menjadi tanpa pilihan selain menikah ketika kehamilan pacar tidak terelakkan.

Bagi lelaki seperti saya, terlebih karena kurangnya informasi ketika itu, tidak ada yang bisa saya jadikan patokan selain menjadi lelaki yang bertanggung jawab karena telah menghamili pacar saya. Sesungguhnya, saya tidak memiliki alasan lain untuk menikah ketika itu selain karena pacar saya yang telah hamil.

Saya juga tidak memiliki informasi yang cukup tentang sebuah pernikahan. Bahkan, saya tidak terlalu mengerti kenapa saya harus menikah selain karena alasan tanggung jawab.

Celakanya, pacar saya ketika itu juga sama. Tidak tahu kenapa harus menikahi saya selain karena dia telah mengandung anak saya.

Usia yang masih relatif muda -saya 24 tahun, pacar saya berusia 22 tahun- dan kurangnya informasi yang membuat kami merasa telah melakukan hal tepat, menikah. Meskipun kami tidak tahu kenapa kami harus menikah.

Keluarga kami juga ternyata sama. Tidak ada yang bisa memberi kami informasi yang tepat tentang sebuah pernikahan selain karena sudah telanjur hamil ya menikah saja. Dan itulah lazimnya yang berlaku pada pemikiran kebanyakan masyarakat kita.

Cerita saya berbeda dengan cerita seorang kawan saya. Dia yang telah dalam usia matang (mendekati 30 tahun) menyatakan tidak akan menikahi pacarnya sebelum ketahuan bisa hamil. Sekalipun usia pacaran mereka telah menginjak tiga tahun. Sekalipun untuk ukuran kematangan penghasilan dan usia dia sudah cukup matang.

Pemikirannya sederhana, buat apa menikah kalau tidak bisa memiliki anak. Benar saja, setelah ketahuan pacarnya hamil, kawan saya dengan segera menikahinya.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah yang terjadi jika pacar kawan saya tersebut tidak kunjung hamil? Saya cukup yakin kalau kawan saya akan memutuskan untuk mencari perempuan lain untuk dihamili. Ini juga pemikiran yang lazim di kebanyakan masyarakat kita.

Bersedia Dicerai

Cerita berbeda lagi datang dari seorang tetangga saya, seorang om-om sukses yang memiliki usaha cukup sukses untuk ukuran orang di desa saya. Dia menikahi seorang gadis yang berasal dari lingkungan keluarganya. Istilah lainnya, masih kerabat dekat.

Hingga usia pernikahan yang memasuki 10 tahun, mereka tidak kunjung dikaruniai anak. Hingga akhirnya terjadilah pertengkaran karena si om menyalahkan istrinya karena tidak bisa hamil.

Alih-alih memeriksakan diri ke dokter, sang istri malah membawa perempuan lain untuk dihamili oleh si om. Istrinya memberi waktu enam bulan untuk si om dan si perempuan tinggal bersama. Kalau kemudian si perempuan ini bisa hamil, maka istrinya bersedia untuk dicerai.

Ujung ceritanya adalah kegagalan si om menghamili perempuan yang dibawakan oleh istrinya.

Masih membekas di telinga saya bagaimana lingkungan saya menilai si om yang tidak memiliki keturunan. Nyinyir cukup menusuk yang memposisikannya sebagai lelaki lemah karena tidak mampu menghasilkan keturunan.

Istrinya juga memilih untuk bertahan karena alasan komitmen. Komitmen agar tidak berpisah. Sebab, berpisah adalah kutukan lain dari tidak memiliki keturunan. Alih-alih bertahan karena kebahagiaan, mereka mengikatkan diri pada komitmen hanya agar tidak berpisah.

Ketiga gambaran tersebut adalah hal nyata di lingkungan saya. Benang merahnya ada pada anak. Alasan ketiga pernikahan tersebut adalah anak. Menikah sangat lekat dengan memiliki anak. Coba saja lihat urutan pertanyaan setelah “kapan nikah?”, pasti yang pertama ditanyakan adalah “kapan punya anak?”.

Seolah menegaskan bahwa tujuan menikah hanya untuk punya anak. Tidak ada aspek lain yang lebih penting dari sebuah pernikahan selain menghasilkan keturunan.

Tidak bisa kita pungkiri, pandangan ini justru diamini sebagian besar orang. Istilah terlambat menikah merujuk pada kesehatan reproduksi perempuan untuk memiliki anak. Selain itu, istilah terlambat menikah juga merujuk pada usia produktif lelaki untuk menghasilkan uang untuk membiayai anak.

Keduanya dikatakan terlambat karena menggunakan anak sebagai tolok ukur. Karena itu tadi, menikah hanya dipandang bertujuan untuk punya anak. Jika saja pernikahan dipandang untuk cinta dan kebahagiaan, masihkah ada istilah terlambat untuk menikah?

Masyarakat kita sangat susah memandang pernikahan sebagai sebuah pilihan, begitu juga dengan pandangan memiliki anak sebagai sebuah pilihan. Keduanya ditabsihkan sebagai sebuah keharusan. Seorang perempuan dan seorang lelaki yang terlahir di dunia ini harus menikah dan setiap orang yang menikah harus memiliki anak. Paling tidak itu tugas wajib yang diemban setiap masyarakat yang ada di lingkungan saya.

Tidak menikah adalah sebuah kutukan. Tidak memiliki anak adalah kutukan lainnya. Menikah kemudian berpisah juga adalah kutukan lain yang harus dihindari. Saya rasa ini juga pemikiran sebagian besar masyarakat kita.

Jadi, sudah cukup pahamkah kenapa usia selalu dibawa ketika menentukan jodoh? [b]

The post Kalau Bisa Ditunda, Kenapa Buru-Buru Menikah? appeared first on BaleBengong.

Derita Buruh di Balik Pariwisata Bali

Salah satu tuntutan buruh Bali dalam aksi May Day dengan meminta dimasukkannya biaya upacara. Foto Metro Bali.

Di balik popularitasya, Bali punya masalah dengan buruh pariwisata.

Jika mendengar Pulau Bali, pasti yang terbayang di benak banyak orang adalah wisata pantai yang cantik, wisata alam yang indah, wisata budaya yang bagus, villa, hotel, restoran, tempat belanja yang mewah dan lengkap.

Tidak sedikit pula yang menyebut Bali sebagai tujuan utama pariwisata (the first of destination tourism).

Dari banyak dan bermacam-macamnya sarana dan prasarana kegiatan pariwisata pasti tidak luput dari keberadaan buruh yang ikut menopang laju kegiatan usaha jasa pariwisata. Di luar itu semua, tidak banyak yang mengetahui persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kawan-kawan buruh di Bali. Mulai dari upah yang mereka terima setiap bulannya, PHK yang bisa menimpa siapa saja, bahkan pemberangusan terhadap Serikat Buruh.

Ada yang menarik dari data yang kita peroleh dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali pada 20 April 2017. Pertama, jumlah perusahaan yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bali sebanyak 8.153, sedangkan jumlah pengawas yang ada di Provinsi Bali sebanyak 24 orang.

Tentu jumlah ini sangat tidak ideal dan pasti tidak akan maksimal dalam melakukan pengawasan. Bandingkan saja 1 orang pengawas harus mengawasi sebanyak 339 perusahaan. Maka tidak heran jika banyak pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan dan minim sanksi dari pemerintah.

Kedua, jumlah angkatan kerja di Bali sebanyak 2.464.039 dan jumlah pengangguran sebanyak 46.484. Jika melihat angka pengangguran, tentu jumlah ini cukup besar dan memunculkan pertanyaan besar bagi saya, mengapa masih banyak pengangguran di Bali? Apakah sektor pariwisata di Bali tidak mampu memberi manfaat bagi semua rakyat Bali?

Ketiga, pada tahun 2016 hingga tahun 2017, tidak ada perusahaan yang mengajukan penangguhan upah. Artinya sebanyak 8.153 perusahaan dianggap mampu untuk membayar upah sesuai dengan upah yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang biasa disebut dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK).

Namun, pada praktiknya masih saja ada buruh yang menerima upah di bawah UMK. Meski hal ini telah diatur dalam Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 90 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

Diatur pula ancaman pidananya pada pasal 185 (1) disebutkan bahwa “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Namun, pada penerapannya masih saja ada buruh yang menerima upah di bawah UMK. Pertanyaan besar kita adalah berapa banyak perusahaan yang diberikan sanksi oleh pemerintah sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

Selanjutnya, kita lihat jumlah kasus perburuhan yang masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) tiga tahun terakhir yaitu 7 kasus (2014), 15 kasus (2015), dan 28 kasus (2016).

Jika kita melihat jumlah kasus yang masuk ke PHI, tentu hal ini mengalami peningkatan jumlah dari tahun ke tahun, dan kasus yang masuk didominasi oleh kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Namun jika kita melihat kasus PHK secara komprehensif, masih banyak kasus PHK yang tidak masuk ke PHI.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kasus tersebut tidak masuk ke PHI di antaranya; dilakukan penyelesaian secara bipartit (antara pengusaha dan buruh), dilakukan penyelesaian secara mediasi di Dinas Tenaga Kerja, dan terkadang buruh memilih tidak menempuh jalur penyelesaian baik bipartit, mediasi bahkan ke PHI.

Artinya buruh yang yang di-PHK membiarkan saja kasus yang dialaminya dan memilih untuk mencari pekerjaan lain.

Melihat dari statistik di atas tentang permasalahan buruh di Bali, saya berkesimpulan ancaman PHK bisa menimpa siapa saja (buruh) tanpa mengenal di mana bekerja, apa pekerjaannya, dan siapa pengusahanya.

Bali hanya ramah terhadap pengusaha atau investor, namun sangat tidak ramah terhadap buruh.

Persoalan-persoalan di atas tentu tidak bisa dilepaskan dengan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran. Ke depan, Pemerintah Provinsi Bali harus lebih serius dalam hal melakukan pengawasan agar permasalahan perburuhan di Bali bisa diminimasir dan Pemerintah harus bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar. [Haerul Umam, S.H, Pengacara Publik YLBHI – LBH Bali]

The post Derita Buruh di Balik Pariwisata Bali appeared first on BaleBengong.

Kenakalan Anak Sekolah

Sebetulnya saya enggan kalo ngomongin soal satu ini, karena bukan ahlinya pula bukan orang yang paham akan kondisi lapangan yang sebenarnya. Akan tetapi ketika mendengar dan mendapat masukan dari yang lain, sempat tergelitik juga untuk mengungkapkannya di halaman ini. Hanya di halaman ini saja. Ya anggaplah ini hanya sesi curhatan saya. Soal kenakalan anak sekolah, […]

Kenakalan Anak Sekolah

Sebetulnya saya enggan kalo ngomongin soal satu ini, karena bukan ahlinya pula bukan orang yang paham akan kondisi lapangan yang sebenarnya. Akan tetapi ketika mendengar dan mendapat masukan dari yang lain, sempat tergelitik juga untuk mengungkapkannya di halaman ini. Hanya di halaman ini saja. Ya anggaplah ini hanya sesi curhatan saya. Soal kenakalan anak sekolah, […]