Tag Archives: opini

Run Boy, Run…

Ada banyak hal yang dilakukan orang untuk melarikan diri dari satu masalah. Minum alkohol, merokok, hangout atau bolos saat jam kantor. Hal terakhir adalah yang paling sering saya lakukan saat sudah mumet dan menyerah pada satu keadaan. Namun biasanya perjalanan waktu tak akan bisa setenang sesunyi yang diharapkan. Ada rasa bersalah. Ada rasa bingung saat […]

Tentang Tuhan dan Minggu ini

Tuhan itu Maha Jahil. Serius… Ketika Senin kemarin saya berada pada titik jenuh dan bosan hingga malas ngapa-ngapain, tiba-tiba saja pagi ini saya dikaruniai kesibukan dadakan yang cukup ampuh mengembalikan semangat kerja saya kembali meski belum sepenuhnya. dan Sore tadi, saya memilih untuk berolahraga sejenak di lapangan puputan sepulang kerja. It works… Aneh memang. Begitu […]

Memulai Manajemen Bencana untuk Cagar Budaya di Bali

Pura Kehen termasuk salah satu yang terkena gempa di Bali pada Maret 2017. Sudah saatnya Bali memerhatikan manajemen bencana untuk cagar budaya. Foto kura2guide.com.

Sebuah gempa 6,4 SR mengguncang Bali pada akhir Maret 2017 lalu.

Gempa yang berpusat di 8.88 LS, 115.24 BT, 23 Km tenggara Denpasar dan kedalaman 117 km ini mengakibatkan kerusakan di beberapa daerah dan bangunan di Bali. Salah satunya di Pura Kehen di Bangli. Bagian atas Candi Bentar jaba sisi Pura Kehen mengalami kerusakan dengan nilai kerugian sekitar Rp 10 juta.

Meskipun tidak ada korban jiwa dan kerugian materi terbilang tidak besar, gempa ini perlu diperhatikan dalam mempertimbangkan manajemen bencana untuk pura-pura maupun cagar budaya di Bali.

Pura Kehen adalah salah satu kuil tertua di Bangli dan Bali yang dibangun pada abad ke-12. Sebagai pura yang penting, banyak upacara keagamaan dilakukan di kompleks Pura Kehen dan juga menjadi salah satu tujuan wisata utama di Bali.

Nilai sejarah yang ada menjadi salah satu faktor utama pentingnya manajemen di cagar budaya Bali. Kerusakan cagar budaya dengan nilai sejarah tinggi tentunya tidak mudah untuk dikembalikan. Selain itu, dampak psikologis pada masyarakat karena rusak atau hilangnya warisan budaya yang terkait erat, tidak dapat diremehkan.

Bencana tidak hanya menyebabkan kerusakan material tapi juga membahayakan jiwa pengunjung, staf dan masyarakat lokal di dalam dan sekitar situs warisan budaya. Ramainya kegiatan ibadah dan pengunjung menjadi faktor-faktor penting untuk memperhatikan manajemen bencana di Pura Kehen dan pura-pura lain serta cagar budaya di Bali secara umum.

Apalagi Pulau Bali terkenal dengan sebutan pulau seribu candi.

Bencana dapat terjadi kapan saja. Termasuk dalam kondisi ramai ketika ada upacara keagamaan maupun ketika musim pengunjung yang tinggi. Kondisi ini juga mempengaruhi mata pencaharian terkait dengan warisan budaya dan pendapatan yang dihasilkan pemerintah daerah melalui pariwisata.

Dan, pariwisata adalah industri yang sangat sensitif terhadap isu bencana.

Pariwisata adalah industri yang sangat sensitif terhadap isu bencana.

Pentingnya manajemen bencana untuk cagar budaya ini juga karena Pulau Bali rentan terhadap banyak jenis ancaman bahaya. Misalnya banjir-longsor dan gempa bumi yang baru-baru ini melanda beberapa daerah di Bali.

Pulau Bali memiliki potensi gempa (tsunami) karena terletak di atas lempeng Australia dan Indonesia yang aktif. Menurut peta indeks gempa di Indonesia, Bali dikategorikan sebagai daerah dengan risiko tinggi.

Mengingat berbagai tantangan ini, rencana pengelolaan risiko bencana yang komprehensif perlu dirumuskan untuk situs warisan budaya. Kerangka kerja terpadu manajemen bencana untuk cagar budaya yang mempertimbangkan berbagai bahaya dan kerentanan di cagar budaya, menjadi kebutuhan penting.

Pemangku kepentingan terkait cagar budaya di Bali perlu merumuskan rencana pengelolaan risiko bencana komprehensif yang menentukan langkah-langkah mitigasi, kesiapsiagaan, respons dan pemulihan, sebelum, selama dan setelah situasi bencana.

Di beberapa negara, kuil-kuil juga menjadi tempat untuk mengajarkan ketahanan bencana, pengelolaan lingkungan dan kearifan lokal.

Menggunakan Cagar Budaya

Dalam kapasitas mitigasi, pemerintah maupun pihak terkait dapat menyusun dokumen rencana maupun langkah teknis yang dapat digunakan jika terjadi bencana yang mengenai cagar budaya. Staf pengelola maupun masyarakat bisa dilatih dengan simulasi terkait bencana dengan cagar budaya sebagai tempat berkumpul ataupun sebagai tempat yang terkena dampak.

Untuk persiapan jika terjadi kerusakan, pemerintah dan pemangku kepentingan perlu menyusun sebuah dokumen keberlanjutan untuk pemulihan cagar budaya. Pemulihan ini cukup penting agar cagar budaya dapat berperan sesuai fungsi normalnya.

Isu utama lain adalah koordinasi antar instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan pusaka dan pengurangan risiko bencana seperti Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), baik di tingkat kota/kabupaten, provinsi, maupun kementerian nasional.

Langkah-langkah kesiapsiagaan tentu bisa dijabarkan sesuai dengan kepentingan dan kearifan lokal yang ada serta program yang sudah ada.

Meski warisan budaya rentan terhadap bencana, cagar budaya juga perlu dilihat bukan sebagai aktor bencana pasif saja. Ada beberapa kejadian bencana di mana warisan budaya berkontribusi untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap bencana. Ada beberapa kasus di mana cagar budaya yang memiliki halaman luas berfungsi sebagai daerah pengungsian setelah bencana.

Salah satu contoh adalah gempa dan tsunami di Jepang tahun 2011. Banyak korban terutama anak-anak sekolah dapat berlindung di kuil-kuil bersejarah yang terletak di tempat lebih tinggi selama hitungan minggu maupun bulan dan didukung para pemimpin agama dan masyarakat setempat.

Di beberapa negara, kuil-kuil juga menjadi tempat untuk mengajarkan ketahanan bencana, pengelolaan lingkungan dan kearifan lokal yang penting dalam bentuk cerita, pertunjukan wayang, maupun ibadah. Hal ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang berkunjung.

Tentunya hal-hal tersebut bisa menjadi pertimbangan pemerintah dan pengurus cagar budaya di Bali yang memiliki filosofi Tri Hita Karana dan memiliki pertunjukan seni yang bisa dipakai sebagai media penyampai cerita.

Semoga Pulau Bali semakin tangguh terhadap bencana. [b]

The post Memulai Manajemen Bencana untuk Cagar Budaya di Bali appeared first on BaleBengong.

Perawatan di Rumah adalah Solusi bagi ODGJ

Layanan kunjungan ke rumah oleh RS Wangaya Denpasar beberapa waktu lalu. Foto Angga Wijaya.

Persoalan gangguan jiwa di Bali tak bisa dianggap sepele.

Menurut data riset, ada setidaknya 9.000 orang yang mengidap gangguan jiwa pada tahun 2015 dan 350 orang di antaranya dipasung. Pemerintah Provinsi Bali diharapkan serius dalam menangani persoalan ini.

Perlu adanya penanganan terpadu. Sebab masalah gangguan jiwa bukan hanya tanggung jawab lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun Rumah Sakit Jiwa (RSJ) namun juga pemangku kebijakan lainnya.

Luh Ketut Suryani, psikiater kondang Bali mengatakan, keluarga memasung orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) biasanya karena menganggap penyakit jiwa sebagai kutukan yang tak bisa sembuh. Juga karena alasan warisan. ODGJ yang memiliki materi dibiarkan menjadi sakit agar warisannya bisa diambil. Ada juga yang bertujuan untuk meminta bantuan dari pendonor atau pemerintah.

Orang dengan gangguan jiwa yang memiliki materi dibiarkan menjadi sakit agar warisannya bisa diambil.

LK Suryani sejak tahun 1988 memiliki perhatian besar terhadap ODGJ di Bali. Bersama Suryani Institute for Mental Health yang didirikannya, ratusan ODGJ yang dipasung berhasil dikeluarkan dari pasungan dan dirawat hingga sembuh.

Di sisi lain, penanganan ODGJ selama ini dinilai belum maksimal. Para penderita gangguan jiwa yang biasa yang dirujuk dan dirawat di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) justru kambuh ketika dibawa pulang. Penyebabnya antara lain karena putus obat dan kurangnya pengetahuan keluarga maupun sistem kesehatan yang kurang memadai.

Perawatan intensif di rumah (home care) dipandang sebagai solusi.

I Gusti Rai Putra Wiguna, psikater RSUD Wangaya Denpasar menceritakan pengalamannya menangani pasien gangguan jiwa jiwa dalam program perawatan di rumah yang berjalan sejak Januari 2016 lalu. Pasien yang ditanganinya biasanya sudah kronis dan dipasung karena oleh keluarga karena dianggap membahayakan.

Menurutnya, untuk menangani ODGJ yang di dalamnya penderita skizofrenia itu sangat unik. Jika kita menunggu dan menangani di poliklinik kita hanya dapatkan sebagian kecil penderita untuk mendapatkan terapi. Kadangkala ada yang datang hanya keluarganya saja, karena pasien tak mau datang atau kondisinya kronis.

“Ini dilema bagi kami. Jika tidak diberikan obat maka pasien putus obat, tapi kalau diberikan kami salah juga karena tak mengetahui pasti kondisi pasien,” ujarnya.

Ia menambahkan, ada juga masalah di sistem kesehatan. Pasien gangguan jiwa seperti skizofrenia stabil menjadi wewenang PPK I atau Puskesmas. Padahal pengetahuan penanganan pasien skizofrenia masih minim, selain ketersediaan obat yang belum optimal.

Perlu dicatat bahwa ODGJ butuh penanganan jangka panjang. Biasanya ketika minum obat secara teratur dianggap telah sembuh dan akhirnya putus obat lalu dibawa ke RSJ. Sepulang dari RSJ puskesmas dan RSUD tidak tahu-menahu dan akhirnya putus obat dan kumat lagi, begitu seterusnya..

Itu bukan solusi yang baik.

Perawatan intensif di rumah memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan merawat-inapkan pasien di rumah sakit.

Maka itu, RSUD Wangaya Denpasar mengajukan  sistem yang lebih baik yakni homecare. Perawatan intensif di rumah memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan merawat-inapkan pasien di rumah sakit. Sebab keluarga bisa melihat dan merasakan sendiri perbaikannya. Ikut berlatih cara menangani pasien di rumah dan belajar mengenali gejala-gejala awal akan kumat.

Program homecare ini merupakan kerja sama antara RSUD Wangaya, Dinas Kesehatan Kota Denpasar, dan Puskesmas seluruh Kota Denpasar. Ditangani oleh dokter spesialis kedokteran jiwa, perawat CMHN (Community Health Mental Nursing) dan dokter puskesmas secara berkelanjutan.

“Obat menggunakan mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga dapat berkelanjutan,” jelasnya. [b]

The post Perawatan di Rumah adalah Solusi bagi ODGJ appeared first on BaleBengong.

Sekolah, Sekarang Justru Aku Takut Padamu!

Pembacaan petisi Reformasi Pendidikan oleh siswa SMA 3 Denpasar. Foto Madyapadma.

Kejadian ketika SMA itu masih saya ingat sampai sekarang.

Ada yang memilih jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), siap-siap dihina dengan sorakan siswa satu lapangan upacara. Memilih jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), mendapatkan tepuk tangan karena masuk dalam kerumunan.

Ada cerita dari seorang teman yang sekolah di wilayah perkotaan dan masuk katagori favorit. Di sekolah itu malah para siswanya berkompetisi masuk IPA.

Hingga saat ini masyarakat memandang jurusan IPA bergengsi, karena dari IPA bisa melanjutkan studi ke jurusan apa saja yang tersedia di perguruan tinggi.

Jurusan IPS terbatas. Ada juga anggapan anak masuk jurusan IPA pintar sementara anak IPS kurang pintar dan cenderung bengal.

Kenangan di atas muncul karena saya melihat proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017. Ada aturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai rombongan belajar (rombel) atau kelas. Setiap sekolah negeri SMP dan SMA rata-rata menyediakan tujuh hingga 10 rombel. Satu rombel diisi maksimal 36 siswa untuk SMA dan SMP 32.

Tentunya pembatasan ini menimbulkan persaingan ketat bagi siswa menuju sekolah favorit.

Bahkan, ada sekolah yang memberlakukan aturan pemeriksaan jasmani sebelum menerima siswa seperti tindik kuping, cat rambut dan tato. Hampir sama dengan pemeriksaan jasmani untuk menjadi polisi atau tentara. Bagi saya cukup menyeramkan.

Dalam penerapan aturan tersebut, sekolah itu tidak menerima siswa jika ditemukan bekas tindik, tato atau cat pada rambut.

Inilah kompetisi.

Ada sekolah yang memberlakukan aturan pemeriksaan jasmani sebelum menerima siswa seperti tindik kuping, cat rambut dan tato.

Adanya kompetisi menjadikan sekolah ketat dan menimbulkan tekanan. Semuanya harus bersaing. Itu nyata dalam sistem peringkat atau rangking dengan unsur nilai pelajaran dan pendidik menerapkan pola pengajaran sama, siswa harus menghafal. Padahal tidak semua siswa senang menghafal.

Selain nilai, siswa juga bersaing secara sosial. Misalkan harus jadi anak yang pintar, anak pejabat, berasal dari golongan keluarga kaya atau ukurannya seberapa keren penampilan kita di sekolah. Jika gagal dalam kompetisi itu, kita bisa tidak dianggap oleh lingkungan.

Saya sempat mendengar keluhan seorang karena anaknya belum diterima di SMP negeri yang berada di kota. Hal itu karena nilai ujian akhir anaknya belum memadai bersaing masuk di sekolah favorit.

Katanya, si anak jadi murung karena hal itu. Bapak itu sempat menyebut, sistem persaingan sejak dini harus ditumbuhkan kepada anak-anak.

Ngeri juga jika menjadi anak si bapak itu. Syukurnya orangtua saya tidak pernah menuntut saya menjadi anak berprestasi dan harus diterima di sekolah favorit. Jika pun beberapa kali sempat juara kelas, itupun karena sedang beruntung.

Padahal sekolah bagi orang Yunani kuno adalah tempat untuk mengisi waktu luang anak-anak. Mengutip buku Sekolah Itu Candu karya Roem Topatimasang, kegiatan mengisi waktu luang itu disebut skhole, scola, scolae atau schola artinya waktu luang untuk belajar.

Pola mereka dengan mendatangi orang yang dianggap pandai dan waktunya tidak mengikat dan ketat seperti sekarang. Pendidikan yang utama tetap di keluarga.

Seiring berjalanya waktu dan desakan kebutuhan hidup yang beragam, orang tua tidak lagi sempat untuk mengajari anaknya banyak hal. Maka, pengajaran sepenuhnya diserahkan kepada lembaga pengisi waktu luang.

Fungsi scolaa matterna (pengasuhan ibu sampai usia tertentu) berubah menjadi scola in loco parentis (lembaga pengasuhan anak pada waktu senggang di luar rumah pengganti ayah dan ibu). Lembaga pengasuhan ini biasanya juga disebut “ibu asuh” atau ibu yang memberikan ilmu pengetahuan (alma mater).

Sejak saat itu model sekolah berubah menjadi seperti yang kita kenal sekarang.

Pakar pendidikan kelahiran Brasil, Paulo Freire menyebut, sistem pendidikan menjadikan guru pusat segalanya adalah otoriter atau diistilahkan banking education. Banking education adalah ilmu pengetahuan yang ditransfer dari pengajar kepada pelajar.

Transfer informasi ini menjadi lambang dan instrumen penindasan yang melarang dan menghalangi penyelidikan, kreativitas dan dialog. Simpelnya pelajar paling mudah diisi oleh guru adalah pelajar yang baik. Jika menolak untuk diisi, adalah pelajar bermasalah.

Freire mengajukan pendidikan pembebasan atau yang diistilahkan problem-posting education yang didasarkan pada hubungan demokratis guru dan murid. Guru adalah murid, begitu juga sebaliknya. Adanya demokrasi akan memicu penelitian, kreativitas dan kekritisan serta mendorong munculnya kesadaran.

Tokoh yang lahir di Recife, sebuah kota pelabuhan di timur laut Brasil menjabarkan pendidikan pembebasan di antaranya harus mengacu dialog untuk bisa menyingkap realitas dan siswa diajar untuk berpikir kritis.

Siswa sekolah SMA yang memilih jurusan IPS tanpa harus bersaing masuk jurusan IPA, bagi saya adalah rebel. Mereka berani melawan sistem mapan yang menjadikan sekolah seperti kompetisi. Mungkin sebagian besar anak-anak di sekolah saya tidak memilih kelas unggulan karena kompetisi bukan jiwanya.

Waktu itu mereka lebih memilih menikmati masa sekolah dengan riang gembira, bolos sekolah, lepas dari tekanan pelajaran, ribut ketika kelas kosong dan kenakalan lain ala anak sekolah.

Masuk jurusan IPS bisa dicap bengal dan warga kelas dua, itu adalah pilihan. Karena bagi kami belajar di sekolah lebih dari sekedar menghafal dan berkompetisi. [b]

The post Sekolah, Sekarang Justru Aku Takut Padamu! appeared first on BaleBengong.