Tag Archives: opini

Menggugat Hasrat Negara Mengatur Desa Adat

Bali tak lepas dari upaya negara untuk mengatur desa adat.

Bisa dibilang, komunitas-komunitas lokal di seantero negeri ini dipaksakan “dinamai” untuk masuk dalam rezim pengaturan yang direncanakan negara. Belum lekang dalam ingatan bagaimana imajinasi ideal tentang ketradisionalan dan solidaritas sosial yang harmonis, dilekatkan kepada adat dan budaya dari komunitas-komunitas di negeri ini.

Pada praksisnya, bayangan ideal tentang adat yang tradisional dan harmonis kemudian dimanipulasi dalam propaganda yang dirancang untuk mendukung mempromosikan kesatuan bangsa dan melegitimasi penindasan terhadap unsur yang dianggap membahayakan kesatuan tersebut.

Salah satu peraturan yang terbukti menyapu habis lembaga-lembaga tradisional yang secara nyata berfungsi dalam pengurusan daerah adalah Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979. Dalam UU inilah terjadi penggantian peran pemimpin adat, yang dipilih ataupun ditunjuk, dengan kepada kepada desa yang dipilih yang sudah melalui screening oleh negara. Para kepala desa inilah yang kemudian bekerja dalam sebuah struktur birokrasi nasional yang seragam (Kato, 1989; Henley dan Davidson, 2010: 3).

Jika melihat Bali, salah satu poin penting dari usaha kepengaturan (govermentality), institusi kekuasaan (pemerintah kolonial dan negara) terhadap komunitas bernama desa (adat/pakraman) adalah dengan membuatkannya panggung yang selalu dikontrol bahkan diperdaya untuk kepentingan kekuasaan. Peralihan kekuasaan silih berganti —mulai dari zaman kerajaan, rezim kolonial Belanda, Orde Baru hingga pasca 1998—, komunitas desa selalu menarik perhatian kekuasaan untuk menancapkan kuasanya.

Tak terkecuali yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali yang selalu saja memiliki hasrat untuk “memberdayakan” (atau memperdaya?) komunitas bernama desa. Jika sepintas kita menengok perspektif pemahaman terhadap nama, juga terus-menerus mengalami perubahan seiring arus sang kuasa. Silih bergantinya penamaan yaitu: Desa Adat, Desa Pakraman, dan kemudian kembali kepada Desa Adat, kita bisa menafsirkan ada sesat pikir yang timbul dan tenggelam dalam perspektif pemahaman terhadap komunitas bernama Desa Adat/Pakraman di Bali.

Kepengaturan

Berbagai kebijakan yang dibentuk untuk memberdayakan Desa Pakraman/Desa Adat adalah serangkaian kehendak untuk memperbaiki. Kehendak untuk memperbaiki diinisiasi oleh kuasa (negara dengan berbagai perangkatnya) dan kelompok kepentingannya. Berbagai kebijakan yang diperuntukkan kepada Desa Pakraman/Desa Adat adalah kerangka kepengaturan.

Kepengaturan diterjemahkan melalui seperangkat aturan dan pelaksananya, yaitu para aparatus negara dan jaringan yang bertujuan mulia. Tujuannya tersebut adalah keinginan untuk memperbaiki (the will to improve) dari situasi yang dianggap mengalami “kesalahan”. Oleh sebab itulah ada niat untuk usaha memperbaikinya.

Namun, sayangnya kehendak untuk memperbaiki tidaklah setulus yang kita kira. Kehendak untuk memperbaiki terletak di dalam gelanggang kekuasaan. Niat tersebut tidak berada di ruang kosong yang steril dari kekuasaan.

Michel Foucault yang dikutip oleh Tania Murray Li (2012:11) dengan tajam mengungkapkan:

Kepengaturan adalah “pengarahan perilaku” yakni upaya mengarahkan perilaku manusia dengan serangkaian cara yang telah dikalkulasi sedemikian rupa. Berbeda dengan pendisiplinan yang bertujuan memperbaiki perilaku melalui pengawasan ketat dalam kurungan (penjara, rumah sakit jiwa, sekolah), kepengaturan berkepentingan dengan peningkatan kesejahteraan orang banyak.

Niat baik kepengaturan dikemas dengan bertujuan untuk menjamin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perbaikan keadaan hidup mereka, peningkatan kemakmuran, usia harapan hidup, jaminan kesehatan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itulah disebutkan bahwa kepengaturan bekerja dengan mengarahkan minat dan membentuk kebiasaan, cita-cita, dan kepercayaan.

Rasionalitas kepengaturan adalah merumuskan “jalan paling tepat untuk menata kehidupan manusia” dalam rangka mencapai bukan satu tujuan dogmatik, melainkan “serangkain hasil akhir yang spesifik,” yang diraih melalui “berbagai taktik multibentuk”. Kalkulasi pun diutamakan di sini, karena kepengaturan menuntut dijabarkannya “cara yang tepat”, diprioritaskannya “hasil akhir” dan disesuaikannya taktik demi tercapainya hasil optimal. Kalkulasi, pada gilirannya, menuntut agar semua proses yang akan diatur harus digambarkan dalam istilah-istilah teknis. Baru setelah itu rencana perbaikan yang pas dapat dirumuskan (Tania Li, 2012: 11-13).

Karaman

Serangkaian kepengaturan yang dikonstruksi oleh negara dan kuasanya diantaranya adalah melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali No. 6 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi, dan Peranan Desa Adat. Pada Perda ini dirumuskan bahwa Desa Adat sebagai Desa Dresta yaitu kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Khayangan Tiga (Khayangan Desa) yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Hasrat kepengaturan kemudian dimunculkan kembali dengan mengganti Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 06 tahun 1986 dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 tahun 2003 tentang Desa Pakraman, yang mengganti istilah Desa Adat dengan Desa Pakraman, meskipun substansi tetap sama. Dan kini, terbit Perda terbaru No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Pada Perda Desa Adat yang baru terdapat penambahan substansi dengan masuknya konsep Sad Kerthi yang merupakan landasan filosofis kepemimpinan Gubernur I Wayan Koster dan Tri Sakti dari Soekarno. Dalam Perda terbaru ini, Desa Adat dirumuskan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Penjelasan lainnya adalah bahwa desa adat berdasarkan filosofi Tri Hita Karana yang berakar dari kearifan lokal Sad Kerthi, dengan dijiwai ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali, sangat besar peranannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga perlu diayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan, dan diberdayakan guna mewujudkan kehidupan Krama Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Jika kita menengok catatan sejarah, terutama dalam prasasti yang ditemukan di Bali, komunitas desa awalnya disebut dengan istilah Karaman. Pada masa pra-Hindu, masyarakat hidup dalam satu iaktan kesatuan yang disebut dengan Wanua. Satu wanua dengan luas wilayah tertentu merupakan satu kesatuan hukum dibawah pimpinan Sanat, Tuha-tuha atau talaga. Sanat artinya seperti Tuha dan Talaga yakni yang dituakan.

Dalam beberapa prasasti perunggu terdapat kata-kata yang mengandung arti orang tua yaitu Kiha dan Kumpi. Penelitan terhadap prasasti-prasati sebelum dan sesudah zaman Ugrasena memberikan petunjuk bahwa pimpinan Wanua dipegang oleh kelompok yang disebut dengan Sarbwa atau Sarwwa.

Hal itu terlihat dalam Prasasti Sukawana (Caka 882) terdapat kelompok yang disebut dengan Sarbwa Kiha. Dalam Prasasti Bebetin (Caka 896) terdapat kelompok Sarwa Kumpi. Prasati truyan (Caka 911) terdapat kelompok Sarwwa Sanat. Dalam Prasasti Pura Kehen terdapat kelompok yang disebut Sarwwa Sanat. Dan dalam Prasasti Srokanda (Caka 915) terdapat kelompok yang disebut Sarwwa Talaga (Dharmayuda, 1995: 28).

Kelompok pengurus yang disebut Sarwwa ini terdiri dari tiga jabatan fungsional yaitu: Dinganga sebagai pemegang urusan kehakiman, Nayakan Makarun sebagai pimpinan sidang, dan Manuratang Adna sebagai pejabat yang harus menuliskan keputusan-keputusan (Tim Penyusun Sejarah Bali, 1986; Dharmayuda, 1995: 29).

Setelah mantapnya pengaruh Hindu di bali, istilah Wanua diganti dengan istilah Thani yaitu sebidang wilayah (wilayah desa), Tuha-tuha diganti dengan istilah Rama. Sedangkan untuk Sarwwa digunakan istilah Karaman. Kata Karaman diterjemahkan menjadi desa (dorp), orang-orang desa (dorpslieden), pemuka-pemuka atau tetua desa (volkswaardige dorpelingen). Demikian juga sebutan Anak Thani, Sang Mathani, Thanayan Thani yang diperuntukkan untuk menyebut penduduk satu wilayah Thani (Semadi Astra, 1980; Dharmayuda, 1995: 29).

Sebutan untuk Wanua adalah lembaga demokratif, otonom, paternalistik, tertutup, dan satu kesatuan yang benar-benar diatur sendiri (Korn, 1984). Dari keadaan yang demikian, V.E. Korn kemudian menyebutkan dengan nama Republik Desa (Dorpsrepubliek) berdasar aspek kebersamaan (sifat demokratisnya). Hal ini diambil dari penelitiannya yang berjudul Dorpsrepubliek Tenganan Pagringsingan (1933). Meskipun demikian, pengaruh raja bukan tidak tampak di dalamnya.

Suatu masa, ketiga awig-awig (peraturan) Desa Tenganan Pegringsingan dikatakan lenyap karena tempat menyimpannya (Bale Agung) terbakar (1841 M), maka pemuka desa memohon kepada Raja Karangasem dan Klungkung agar awig-awig itu dapat diganti. Atas izin dan petunjuk raja, dikirim dua utusan (juru sarat) untuk menuliskan kembali awig-awig. Setelah itulah penulisan awig-awig itu dilakukan dan selesai pada tahun 1842 (Parimartha, 2013: 29).

Cengkraman kekuasaan kerajaan terhadap desa-desa di Bali semakin terasa dengan kehadiran Perbakal (Perbekel) pada masa-masa awal dari pemerintahan Raja Gelgel. Pada masa ini desa sudah memulai hubungan yang terbuka dengan pihak luar, dalam hal ini adalah raja. Perbekel bertugas untuk mengawasi keadaan di desa.

Dalam studinya, Liefrinck (1927; Parimartha, 2013: 28) menyebutkan juga bahwa perbekel atau punggawa adalah merupakan wakil raja di daerah. Hal ini memberi petunjuk bahwa desa-desa di Bali meskipun tetap berada di bawah pemimpinnya (tetua atau bendesa-nya) sendiri, telah mendapat pengaruh dan sudah pasti berubah akibat adanya hubungan dengan kekuasaan di atasnya, dalam ini adalah raja.

Cermin problematika dalam “memberdayakan” Desa Adat, sekaligus hasrat kepengaturan yang dirancang oleh kekuasaan di dalamnya, lekat dalam perjalanan peradaban Bali. Namun, kita mesti awas, bekerjanya rezim kepengaturan ini tanpa disadari oleh masyarakat Bali sendiri. Situasi betul-betul “dikondisikan” agar masyarakat dibuat “seolah-olah” teratur dan tunduk dengan peraturan yang dibuat.

Pada momen inilah kekuasaan beroperasi dengan tidak kasat mata. Jejaring dan pengkondisian itu merasuk dalam cara berpikir dan berprilaku masyarakat. Dinamika dan perlawanan berada dalam sebuah panggung yang dikontrol oleh sang kuasa. Sementara rakyat hanya bisa menjadi pion-pion dalam panggung (sandiwara) tersebut. [b]

Pariwisata, Eksploitasi Tanpa Henti Manusia Bali

Saya curiga ekowisata dan desa wisata hanya dalih untuk terus mengeksploitasi.

Kisah tersingkirnya komunitas lokal di tengah terjangan investasi global mungkin tidak hanya dialami manusia dan Tanah Bali. Kisah getir tersebut dialami oleh seantero negeri ini.

Rakyatnya terus berjuang untuk menegakkan harkat dan martabat di tengah kepungan kuasa investasi dan rezim infrastruktur yang melalap tanah dan ruang hidup mereka.

Pengalaman saya melakukan penelitian lapangan pada komunitas-komunitas lokal di Tanah Papua memberi kesan mendalam. Terjaga atau rusaknya lingkungan seolah-olah hanya menjadi beban masyarakat lokal semata. Tidak ada yang meragukan setiap komunitas lokal memiliki konstruksi pengetahuan untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam yang mereka miliki untuk anak cucu.

Namun, kondisi kini telah berubah. Dunia tanpa sekat.

Raksasa investasi tanpa henti beraksi menyasar wilayah-wilayah kaya sumber daya alam. Kuasa raksasa investasi inilah justru yang memegang peranan penting dalam menjaga atau merusak sumber daya alam komunitas lokal. Raksasa investasi ini bekerja di luar imajinasi dunia komunitas lokal. Pada konteks inilah menjadi sangat penting untuk melihat persoalan pengelolaan sumber daya alam dari sisi ekonomi politik dan juga social budaya.

Merefleksikan pengalaman di Papua, saya melihat apa yang terjadi di Bali adalah setali tiga uang dengan muatan berbeda. Pada situasidi Papua, kita dipertontonkan bagaimana eksploitasi secara sarkastik berlangsung terhadap sumber daya alamnya. Penyingkiran dengan intimidasi dan kekerasan terjadi terhadap komunitas lokal berlangsung tanpa henti.

Di Bali, kita menyaksikan bagaimana eksploitasi sumber daya budaya dipercantik dalam bungkus pelestarian yang dikemas dalam konsep pariwisata budaya dan yang terkini melalui ekowisata dan desa wisata. Inilah imajinasi kelas menengah urban terdidik dalam mewarisi cara berpikir kolonial Belanda untuk menampilkan otensisitas dan eksotisme berbalut pelestarian kebudayaan dalam kemasan pariwisata.

Tanpa sadar, praktik eksploitasi sumber daya alam di Bali dengan cantik berbungkus pelestarian pariwisata budaya, bahkan melalui tipu muslihat ekowisata serta desa wisata.

Jika di Papua atau daerah kaya sumber daya alam lainnya di negeri ini dikeruk kekayaan dan disingkirkan manusianya, di Bali justru manusianya dikooptasi untuk berpikir dan bertingkah laku mendukung kebudayaannya sendiri sebagai modal budaya penggerak pariwisata. Hal ini disebabkan karena dengan pelestarian kebudayaan lah sumber daya yang paling menjanjikan sekaligus yang tersisa setelah pertanian dan perkebunan disingkirkan.

Titik Balik

Hingga kini belum ada yang berani mengutak-atik apalagi mendebatkan wacana tentang pariwisata budaya. Seakan hal yang terpahami secara samar-samar ini tidak perlu dipertanyakan atau digugat kembali. Padahal, inilah jargon yang membentuk karakteristik dan mental manusia Bali pasca pembantaian massal Tragedi 1965. Pada masa inilah titik balik sejarah dan peradaban Bali terbentuk dan terwariskan hingga kini.

Rakyat Bali faham betul bagaimana goncangan peradaban terjadi berturut-turut. Letusan Gunung Agung tahun 1963 di Kabupaten Karangasem meluluhlantakkan lingkungan dan juga kehidupan mereka. Banyak juga orang Bali yang bermigrasi ke daerah lain.

Dua tahun berselang, tragedi pembantaian massal orang-orang yang dituduh anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) berlangsung pada tahun-tahun mencekam antara 1965-1969.

Tahun 2019 lalu, terbit dua novel menggugah yang mengangkat pembantaian massal Tragedi 1965 di Bali yaitu Lentera Batukraru: Cerita Tragedi Kemanusiaan Pasca-1965 karya Putu Setia (Mpu Jaya Prema Ananda) dan Leak Tegal Sirah karya I Gusti Putu Bawa Samar Gantang. Pada kedua novel itu, dalam amatan saya, tergambarkan dengan sangat detail bagaimana kehidupan rakyat Bali pada masa itu yang sangat dinamis, politis, sekaligus juga memiliki karakteristik kuat.

Suasana keseharian masyarakat Bali adalah pergolakan kritik itu sendiri. Dialektika yang berlangsung tiada henti. Bagaimana kalangan petani tanpa lahan mengkritik penguasaan lahan yang berlebihan dari para bangsawan dan tuan tanah. Kehidupan kesenian juga sangat dinamis dengan saling kritik.

Keseluruhan elemen kehidupan masyarakat tergambarkan sangat politis dan terpolarisasi menjadi dua kekuatan utama yang memiliki karakter kuat: Partai Nasionalis Indonesia (PNI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Sedikit mengeneralisasi, saya mencoba mengimajinasikan inilah dua karakteristik manusia Bali pada zamannya yaitu progresif dan kompromi.

Dalam Leak Tegal Sirah tergambarkan dengan sangat baik bagaimana karakteristik guru yang cerdas, berpikiran maju, dan yang terpenting adalah agresif untuk menyatakan sikap dan pemikirannya. Melihat suatu yang lazim, nyaman, dan teratur dengan cara yang berbeda. Inisiatif perubahan datang saat guru tersebut memberikan pelajaran Bahasa Inggris gratis di banjar untuk anak-anak yang mulai bosan dengan formalisme di gedung sekolah.

Karakteristik megutgut ajak nyame (saling tikam antar saudara) tercermin dari kisah manusia-manusia Bali yang menjadi perantara untuk mencatat saudaranya sendiri untuk dibawa truk dan siap untuk dibantai. Karakteristik manusia Bali yang pragmatis dan ingin selamat sendiri nampak begitu gamblang selama hari-hari yang mencekam saat pembantaian.

Pada masa pembantaian berlangsung, banyak manusia Bali yang progresif dan berani bersikap dengan kritik yang tajam itu hilang. Truk-truk mengangkut mereka dan tak kembali hingga hari ini. Keluarga-keluarga pada masyarakat Bali hingga kini tak terbantahkan masih menyimpan cerita tersebut.

Sayangnya, banyak manusia-manusia Bali yang cerdas, kritis, dan mempunyai sikap tegas hilang dalam hari-hari mencekam pembantaian. Saya kira, inilah warisan karakteristik manusia Bali yang dihilangkan pasca Tragedi 1965. Inilah momen-momen terpenting sekaligus titik balik dalam pembentukan pribadi-pribadi generasi Bali masa depan.

Gede Sayur dengan instalasi Not for Sale di belakang galerinya. Foto Anton Muhajir.

Apolitis

Momen-momen penting itulah yang dihilangkan dalam perdebatan wacana politik kebudayaan Bali hingga tahun 1970-an. Obat penawar trauma pembantaian itu bernama pelestarian kebudayaan dalam selimut pariwisata budaya.

Oleh Ida Bagus Mantra, Gubernur Bali pada masa itu, naluri dan ekspresi masyarakat Bali pasca pembantaian 1965 diarahkan kepada dua hal pokok: keagamaan, kesenian dan (festival) kebudayaan. Ida Bagus Mantra meletakkan pondasi yang sangat penting untuk menetralisir ketakutan manusia Bali akibat trauma Tragedi 1965. Ia paham betul keseimbangan harus dihadirkan.

Agama Hindu Bali menjadi pondasi pertama yang dibangunnya. Berdirilah Institut Hindu Dharma (IHD) yang kini menjadi Universitas Hindu Indonesia (UNHI). Pura Jagatnatha di jantung Kota Denpasar pun berdiri untuk mempersatukan dan memperkuat karakteristik agama Hindu Bali.

Dalam bidang kesenian, berdiri juga ASTI (Akademi Seni Tari Indonesia) yang kini menjadi ISI (Institut Seni Indonesia) Bali. Pusat kesenian juga didirikan di Abiankapas yang dikenal dengan nama Art Centre. Dan totalitas ekspresi kesenian dan kebudayaan yang sangat politis pada tahun 1960-an diberikan panggung festival bernama Pesta Kesenian Bali (PKB).

Pondasi lain adalah pengaturan yang menjadi payung keseluruhan infrastruktur dan sistem untuk menetralisir trauma manusia Bali pasca 1965. Peraturan Daerah No. 3/1974 dan kemudian diganti dengan Perda 3/1991 tentang Pariwisata Budaya. Pada tahun 1970an inilah Bali betul-betul dikonstruksi menjadi pelopor pembangunan pariwisata di Indonesia.

Rekayasa ini melibatkan Bank Dunia dan SCETO (Societe Centrale Pour l’Equipment Touristique Outre-Mer) dalam pengembangan pariwisata di kawasan Nusa Dua dan jaringan transportasi di sekitar kawasan wisata seluruh Bali. Dampaknya wisatawan meningkat dari 30.000 wisatawan/tahun pada tahun 1960-an menjadi 600.000 wisatawan pada tahun 1970-an. Hal ini terang menggemparkan (Picard 1990).

Roda pariwisata pun berputar. Ekspansi infastrktur pariwisata berlangsung masif sejak itu. Jumlah hotel, villa, restoran, tempat hiburan malam, dan paket wisata meledak. Tahun 1990-an muncullah raksasa investasi yang menyasar Pura Tanah Lot di Kabupaten Tabanan melalui Bali Nirwana Resort yang menuai protes keras masyarakat. Belum lagi kasus lainnya seperti reklamasi Pantai Serangan, Pantai Padanggalak, Selasih, dan lainnya.

Rentang panjang protes eksploitasi sumber daya alam akibat pembangunan pariwisata tidak pernah tajam menukik ke persoalan ekonomi politik. Kalangan kelas menengah terdidik membingkai kritiknya ke soal “wilayah kesucian”, ketersingkiran masyarakat Hindu Bali dalam melaksanakan ritual, hingga kekhawatiran eksistensi masyarakat adat.

Kritik dan gerakan sosial tidak pernah secara bersungguh-sungguh menyinggung rakusnya eksploitasi pariwisata mengeruk ruang hidup mereka. Saya merasakan, kita tidak pernah terbuka dan jujur menghunjamkan kritik dan dampak-dampak buruk pariwisata yang merubah bentang alam sekaligus juga cara berpikir manusia Bali. Pariwisata dan segala pirantinya harus dijaga dan dilindungi dari serangan kritik dan dampak-dampak negatifnya.

Orang Bali sering menyebutkan bahwa dengan pariwisata lah payuk jakan (sumber penghasilan/penghidupan) bisa terus mengepul. Pada momen inilah generasi manusia Bali yang apolitis dan pragmatis tumbuh subur difasilitasi oleh pariwisata dan pelestarian kebudayaan.

Dalih

Pasang-surut pariwisata Bali, dihantam Bom Bali 2002 dan 2005 serta berbagai isu lainnya, tidak membuat Bali memalingkan muka dari industri besar yang menjadi urat nadi pulau ini. Justru yang terjadi adalah perluasan wacana pariwisata yang digerakkan oleh para birokrat, pelaku pariwisata, dan juga akademisi.

Saya mencatat arah pengembangan pariwisata Bali kini menyasar pada dua wacana besar: desa wisata dan ekowisata.

Seluruh komponen pemerintahan, pelaku dunia pariwisata, universitas hingga akademisi menggarap lahan baru mereka bernama ekowisata. Hampir seluruh kabupaten sibuk mencari potensi-potensi wilayahnya yang bisa diarahkan menuju desa wisata. Kisah-kisah sukses pengembangan desa wisata dipromosikan tanpa henti.

Inilah dalih baru pariwisata Bali yang menyasar daerah dan masyarakat daerah terpencil. Jargonnya, community based tourism, yaitu pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat lokal.

Jargon menyejukkan itu seolah tanpa celah. Pariwisata Bali yang mulai jenuh seolah menemukan sang penyelamat. Niat baik pemberdayaan masyarakat bukan berada pada ruang kosong. Bujuk rayu konservasi dan pro lingkungan sunguh memikat dan dianggap netral dari kepentingan ekonomi politik.

Padahal, di balik itu semua, David Harvey (1993) dengan sangat meyakinkan pernah mengungkapkan, all ecological project (and arguments) are simultaneously political-economic projects (and arguments) and vice versa. Ecological arguments are never socially neutral any more than social-political arguments are ecologically neutral.

Pernyataan ini secara tegas mengungkapkan bahwa kebijakan ekowisata dan konservasi yang (dianggap) pro lingkungan tidaklah pernah netral. Desain ekowisata atau desa wisata rentan terperangkap green grabbing, yaitu praktik-praktik perampasan tanah atau eksploitasi sumber daya alam dengan menggunakan isu dan legitimasi konservasi dan lingkungan. Ujungnya adalah kegagalan menyelamatkan alam dan juga krisis bagi manusia yang menjadikan alam sebagai ruang hidup mereka.

Kasus petani Selasih, Desa Puhu di Payangan, Gianyar pada November 2019 lalu adalah contoh gamblangnya. Para petani menghadang eskavator yang menderu untuk menggerus lahan pertanian mereka untuk dijadikan resort pariwisata. Terlepas dari persoalan sengketa agraria yang mereka alami, kasus Selasih ini menggambarkan tunduknya jargon ekowisata dan desa wisata yang (dikesankan) ramah lingkungan dengan kepentingan ekonomi politik infrastruktur.

Saya mencurigai, rezim pariwisata baru bernama ekowisata dan desa wisata, hanya dalih untuk terus mengeksploitasi tanah dan sumber daya alam lainnya. Saya melihat gemuruh gerakan ekowisata dan desa wisata rentan terjebak kubangan eksploitasi sumber daya alam bertopeng konservasi. Melalui alasan ramah lingkungan, rezim infrastruktur hadir untuk mencaplok tanah dan ruang hidup rakyat Bali. Ekspansi modal pariwisata berupa hotel, vila, dan resort pariwisata lainnya merangsek kawasan perdesaan justru dengan pintu ekowisata dan desa wisata ini.

Lalu di mana komunitas lokal? Inisiatif-inisiatif lokal dalam pengelolaan ekowisata dan desa wisata selalu didengungkan. Kini digandrungi proyek-proyek desa wisata.. Namun, mereka harus berhadapan dengan raksasa investor yang terus mengincar di sekelilingnya. Di sinilah tantangan untuk menegakkan martabat dan kemandirian rakyat Bali melampaui kuasa raksasa investasi pariwisata.

Saya lebih setuju dengan terminologi desa mandiri untuk menunjukkan bahwa desa-desa di Bali bisa mandiri, dengan cara sendiri tanpa tergantung dengan investasi besar, untuk mengelola potensi alam dan budayanya untuk kesejahteraan warganya.

Generasi Bali pasca pariwisata adalah orang Bali yang kritis dan mandiri untuk menegakkan martabat dan jati dirinya di Tanah Bali ini. [b]

Objek Komersial di Illegal Trade

Foto: Page Fb Kulidan

Pencurian pratima merupakan dampak sektor ekonomi yang jadi “dewa” di Bali.

Oleh Doni S. Wijaya

Pariwisata massal mendatangkan jutaan pengunjung dari berbagai negara. Mereka menganut budaya berbeda-beda. Dalam ekonomi pasar bebas yang dipraktikkan pariwisata Bali, tamu dianggap kelas tinggi karena mendatangkan dolar.

Kebijakan visa Indonesia memang amat bebas. Wisatawan dari Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, Australia, Selandia Baru, dan Afrika Selatan hanya memerlukan visa on arrival (VoA). Mereka bebas keluar masuk Indonesia.

Berbeda dengan warga Indonesia yang ingin ke negara-negara tersebut. Orang Indonesia harus melengkapi banyak persyaratan administrasi dan membayar untuk mengajukan visa. Apabila ditolak, uang tersebut tidak dapat dikembalikan. Kadang-kadang, warga Indonesia juga diminta jumlah tabungan minimal yang diperlukan.

Alasan ribetnya syarat memperoleh visa bagi warga Indonesia ke negara-negara tersebut, antara lain, karena dikhawatirkan orang Indonesia akan menjadi masalah di negara tujuan. Padahal, tidak jarang yang terjadi justru sebaliknya, wisatawan asing dari negara-negara di atas membuat masalah di Bali. Bekerja secara illegal, mencuri, menipu, menyalahgunakan narkoba dan tinggal melebihi izin tinggal adalah masalah yang paling banyak dilakukan.

Dalam beberapa hal, ada wisatawan yang bekerja sama dengan orang Bali melakukan hal amat buruk yaitu menodai kesucian pura. Misalnya mencuri pratima. Kasus pencurian pratima adalah dua kejahatan sekaligus yaitu mencuri dan tidak menghormati budaya Bali Hindu. Ketika pura yang merupakan tempat suci telah dinodai dan menjadi sasaran pencurian, seharusnya rakyat Bali marah karena itu sudah menginjak injak taksu dan harga diri Bali.

Sikap warga Bali yang tidak terdengar keras bunyi kemarahannya merupakan bukti perubahan nilai-nilai Bali yang sakral jadi sekuler. Pariwisata Bali hanya mengutamakan dolar di atas nilai kesucian dan lingkungan hidup.

Objek Komersial

Pameran seni rupa bertema Illegal Trade yang diselengarakan di Kulidan Kitchen sejak 29 Desember 2019 menghadirkan karya yang menunjukkan gejala di atas. Karya seni berjudul Hilang berusaha memotret perubahan di Bali, dari nilai sakral jadi sekuler.

Karya tersebut dibuat seniman Ida Bagus Eka Suta Harunika. Karya seni ini menggambarkan suatu benda suci yang dianggap sakral bernama pratima menjadi benda yang hilang kesakralannya. Sekadar objek komersil untuk mendapatkan uang demi jangka pendek.

Pada bagian atas kiri lukisan terdapat seorang dengan dengan mata melotot melirik patung berkilau yang dia ketahui bernilai ekonomi. Pikirannya hanya bertujuan meraup keuntungan ekonomi tanpa memperhatian konsekuensi pada dirinya maupun komunitas Bali. Dia memutus patung suci tersebut dari tempat seharusnya dan membawa keluar sehingga unsur kesuciannya sirna.

Pengunjung pura yang melihat kejanggalan berupa hilangnya pratima terkejut dan buru-buru mencari cara menangkap pelakunya. Setelah kejadian baru bertindak. Ini namanya memadamkan api setelah kebakaran menghanguskan lahan daripada mencegahnya. Mencari pencuri pratima untuk diproses secara hukum dan mendatangkan pratima pengganti lebih mahal biayanya daripada mencegah pratima tercuri.

Pencurian pratima yang sempat heboh di Bali pada tahun 2014, melibatkan warga asing bernama Roberto Gamba, membuat Polda Bali bekerja sama dengan PHDI(1). Pada tahun 2017 di bulan Juli, 8 pura d kabupaten Karangasem menjadi sasaran pencurian pratima(2). Pada tahun berikutnya, pada April, pura di Desa Penebel mengalami pencurian yang menyebabkan kerugian puluhan juta rupiah(3). Bulan berikutnya, pratima di pura Dalem kabupeten Tabanan raib(4).

Kasus pencurian pratima menunjukkan kepedulian orang Bali terhadap lingkungan sekitar menurun sehingga memberi kesempatan pencuri menodai kesucian pura. Wisatawan asing yang mencuri pratima sering kali kehabisan uang saat berlibur ke Bali karena tidak ada persyaratan tabungan minimal yang harus dibawa.

Pameran di Kulidan berusaha memotret bagaimana fenomena itu terjadi. Pengunjung yang memahami karya ini dengan mendalam mungkin dapat menggali untuk mencari akar penyebab gejala ini. Menyelesaikan gejala tanpa menyentuh akarnya akan memunculkan gejala tersebut.

Budaya Bali telah terdegradasi. Untuk mengatasi dampak pariwisata massal, pemerintah dapat menaikkan biaya visa on arrival di Bali sebesar tiga kali lipat untuk wisatawan dari negara-negara berpendapatan tinggi sebagai langkah sementara. Ini akan membuat pariwisata Bali tidak terkesan murahan.

Izin mendirikan akomodasi parwisata yaitu hotel, vila dan penginapan murah harus sesuai dengan hukum tata ruang, analisis dampak lingkungan dan tanggung jawab sosial yang harus dipikul. Masyarakat harus peduli dengan keadaan sekitar untuk mencegah wisatawan asing menyalahgunana izin berkunjung. Supaya mereka tidak menjadi pekerja ilegal hingga berbuat kriminal sampai mencuri benda suci di pura.

Aparat hukum harus menindak tegas setiap pelaku kriminal dan pelanggaran hukum.

Wisatawan yang menodai kesucian pura seperti pencurian pratima harus diproses sesuai hukum berlaku. Selanjutnya mereka dideportasi dan dilarang mengunjungi Indonesia selama beberapa tahun. Secara lebih luas, kajian ulang atas pariwisata massal yang mendatangkan manfaat dan efek samping harus dilakukan secara menyeluruh mulai tahun 2020. [b]

Sumber:
1. Pencurian Pratima: Polda Bali Datangi Kantor Parisadha Hindu Dharma Indonesia. 9 September 2014. https://kabar24.bisnis.com/read/20140909/78/256040/pencurian-pratima-polda-bali-datangi-kantor-parisadha-hindu-dharma-indonesia
2. Pencurian Pratima di 8 Pura Teruangkap. 10 Juli 2017. Berita Bali. https://news.beritabali.com/read/2017/07/10/201707100010/pencuri-pratima-di-8-pura-terungkap
3. Pura Tabanan Dibobol Maling, Kerugian Puluhan Juta Rupiah. 29 April 2018. I Made Argawa. https://bali.inews.id/berita/pura-di-tabanan-dibobol-maling-kerugian-puluhan-juta-rupiah
4. Pencurian Pratima di Pura Dalem, PHDI Curigai Jaringan Khusus. 2 Mei 2018.Radar Bali https://radarbali.jawapos.com/read/2018/05/02/69739/pencurian-pratima-di-pura-dalem-phdi-curigai-pelaku-jaringan-khusus