Tag Archives: ODGJ

“Sastra ODGJ”: Apakah Sekadar Racauan?

Menulis adalah terapi bagus bagi pengidap gangguan mental.

Novel bersampul perahu di tepi pantai itu tergeletak di meja. Di masa pandemi ini, ketika pemerintah menyarankan warga untuk berdiam di rumah, saya kembali membacanya. Beberapa bulan lalu, sang penulis Saka Rosanta memberikan novel itu pada saya.

Sebelumnya, ia banyak berdiskusi tentang penerbitan novel perdananya. Kebetulan kami sama-sama bergiat di komunitas sama, Rumah Berdaya Denpasar yang mendukung dan mendanai penerbitan dua buku kumpulan puisi saya.

Novel Saka termasuk dalam program itu. Dicetak di sebuah penerbit dan percetakan Yogyakarta dengan penerbitan mandiri atau self-publishing.

The Light Part 1, The Soul Cahaya Sang Jiwa, judul novel itu. Pada kata pengantar pengarang asal Buleleng, Bali ini menjelaskan novelnya bercerita tentang peperangan hebat dalam melawan diri sendiri saat mencari jati diri. Saya melihatnya sebagai novel semi-otobiografi karena banyak menceritakan kehidupan pengarangnya.

Dimulai dari kisah masa kecil yang berantakan, mencari cinta dan kasih sayang membawanya menjadi pribadi yang berbeda. Ada yang tumbuh dalam dirinya, dimulai dari bisikan-bisikan, insomnia dan ketakutan yang mendalam. Ia tumbuh menjadi manusia menakutkan. Sewaktu kecil, pengarang kerap kali mengalami kekerasan domestik yang menumbuhkan trauma dan menyebabkan gangguan mental.

Di masa SMA, luka batin memunculkan perasaan hampa dan kosong. Beberapa kali mencoba bunuh diri tapi gagal. Setamat SMA ia melanjutkan studi diploma pariwisata, lulus dengan nilai pas-pasan. Mencoba melamar kerja di kapal pesiar dan lolos seleksi.

Pengalaman bekerja di kapal pesiar, yang merupakan impian banyak pemuda Bali digambarkan dengan indah, tentu dengan kisah asmara yang mewarnai. Pengarang bertemu dengan wanita pujaan hatinya yang sama-sama bekerja di kapal pesiar. Mereka menikah di kemudian hari.

Suatu hari badai menerpa, ia berkelahi dengan rekan kerja yang membuat ia dipecat. Beban pekerjaan yang berat ditambah kondisi mental yang tak stabil menyebabkan ia tak bisa mengontrol dirinya. Tanda-tanda mengidap skizofrenia sudah lama ada tapi tak dihiraukan.

Hampir sepuluh tahun bekerja di laut dan akhirnya kehilangan pekerjaan membuatnya makin tenggelam dalam lautan kesedihan dan depresi. Semua dituliskan apa adanya, membuat pembaca larut dalam emosi yang dibangun dari awal cerita.

Sebagai pembaca, saya sangat menikmati novel Saka. Kata dan kalimat yang ditulisnya puitis. Hanya saja, pada dua bab terakhir jalan cerita sedikit membingungkan. Apa yang ditulisnya tak lebih dari solilokui, seperti berbicara sendiri, untuk tidak menyebutnya “meracau”.

Saya baru bisa paham setelah bertanya pada pengarang perihal hal ini. Saka menjelaskan, tokoh-tokoh dalam dua bab di novelnya adalah kepingan dirinya yang split atau terbelah. Ia menuliskan halusinasi yang dialami. Bagi pembaca awam ini tentu membingungkan.

Perlu dicatat, saat ia menulis novel ini beberapa waktu dalam keadaan relaps atau kambuh. Di waktu-waktu kritis itu dia menulis apa yang ada di pikirannya secara otomatis. Ia mengetik kata demi kata melalui aplikasi menulis di ponsel pintar, hingga ratusan halaman. Tak hanya satu naskah novel, tetapi lima!

Lebih Objektif

Kehadiran novel The Light [..] menambah karya sastra yang ditulis Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Di Indonesia, masih sedikit ODGJ yang telah pulih menulis kumpulan puisi, cerpen, esai atau memoar dan novel.

Buku Ratu Adil, Memoar Seorang Skizofren karya Satira Isvandiary yang terbit tahun 2004 silam adalah salah satu memoar yang ditulis oleh penyintas skizofrenia. Dalam memoarnya sang pengarang dengan sangat baik menulis apa yang dialami sehingga orang lain tahu tentang gangguan mental dan memetik pelajaran serta hikmah dari apa yang pernah dialami.

Buku lainnya, Gelombang Lautan Jiwa, terbit tahun 2013 merupakan memoar karya Anta Samsara mengisahkan kisah diri bergelut dengan skizofrenia, penyakit mental yang ditandai dengan delusi dan halusinasi serta tak bisa membedakan antara yang nyata dan tidak nyata.

Buku ini bagus. Saya telah membacanya dan apa yang ditulis tak menyiratkan penulisnya adalah pengidap gangguan jiwa. Memoar ditulis bertahun-tahun setelah sakit pertama, saat dalam kondisi baik dan telah pulih, sehingga bisa “berjarak” dan lebih objektif dalam mengisahkan pengalaman masa lalu.

Belum ada sebutan khusus bagi karya sastra yang ditulis oleh penyintas gangguan mental. Tidak seperti pada seni rupa terdapat genre tersendiri yakni art brut, karya seni rupa yang dibuat oleh ODGJ. Karya seni art brut biasanya memang memiliki warna berbeda dengan seniman kebanyakan.

Apa yang ditulis oleh Satira, Anta bahkan Saka tidak lain hanyalah keinginan untuk berbagi, cerita tentang diri yang diharapkan bisa berguna untuk orang lain, selain bagi pengarang. Karena, menulis adalah terapi yang bagus bagi pengidap gangguan mental dan sebagai medium katarsis.

Terapi menulis sangat mendukung penyembuhan dan pemulihan mental ODGJ. Dengan catatan, perlu “pengendapan” dan tidak ditulis secara emosional. Penyuntingan ketat adalah hal wajib yang perlu dilakukan.

Di sini peran editor sangat penting agar apa yang ditulis tidak disebut hanya sebagai racauan bahkan sampah pikiran melainkan karya sastra yang memiliki nilai yang sama dengan penulis yang bukan ODGJ. [b]

Bedah Rumah; dari ODGJ untuk ODGJ

Memperbaiki rumah untuk meningkatkan martabat orang dengan gangguan jiwa.

Rumah Berdaya Denpasar siang itu tampak lebih sepi dari hari biasa. Hanya tampak beberapa pegawai yang bertugas. Di masa pembatasan sosial karena wabah Covid-19 memang warga Rumah Berdaya diimbau untuk lebih banyak di rumah. Hanya pada saat berobat datang ke komunitas orang dengan gangguan jiwa yang berlokasi di Jalan Raya Sesetan, Pegok, Denpasar Selatan ini.

Saya menemui Nyoman Sudiasa, Koordinator Rumah Berdaya Denpasar. Kami berbincang tentang kegiatan bedah rumah yang baru saja selesai dan diserahterimakan pada akhir Maret 2020 lalu. Bedah rumah adalah program baru Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) simpul Bali, induk organisasi Rumah Berdaya Denpasar.

Biasanya, program bedah rumah diinisiasi pemerintah. Namun, kali ini berbeda. Bedah rumah dikerjakan oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) khususnya skizofrenia. Mereka adalah warga Rumah Berdaya Denpasar yang telah pulih.

Pak Nyoman, panggilan akrab Nyoman Sudiasa dengan semringah menceritakan pengalamannya. Ia adalah penyintas skizofrenia dan salah satu pendiri KPSI simpul Bali.

“Saya merasa bahagia bisa membantu orang yang senasib dengan saya. Kebetulan saya punya pengalaman menjadi tukang bangunan jadi mengerti tentang bedah rumah,” katanya.

Sudiasa menuturkan, kegiatan bedah rumah ini rumah keluarga Wayan, Orang dengan Skizofrenia (ODS) di Pegok, Sesetan, Denpasar Selatan. Selama beberapa bulan ia dibuatkan kamar berterali dan terpisah dengan keluarga inti. Kondisinya kurang layak, WC dan toilet menjadi satu dengan tempat tidur. Kawat berduri menghiasi pintu dan jendela yang memberi kesan penghuninya berbahaya.

Dari informasi dr. I Gusti Rai Putra Wiguna, SP.KJ, psikiater dan pendiri KPSI simpul Bali, pihaknya bersepakat untuk merenovasi rumah Wayan. Biaya berasal dari para donatur yang terketuk hatinya untuk membantu Wayan agar bisa hidup layak dan bermartabat.

“Pekerjaan dilakukan warga Rumah Berdaya di sela-sela waktu lowong, jadi tidak setiap hari, mulai dari memasang tegel, mengganti pintu dan jendela hingga mengecat ruangan. Waktu pengerjaan selama sebulan,” kata Nyoman Sudiasa.

Edukasi Sederhana

Program bedah rumah yang dilakukan pertama kali oleh KPSI simpul Bali berlangsung lancar. Hal ini tak lepas dari dukungan keluarga Wayan yang setelah diberikan edukasi sederhana tentang kesehatan mental mengizinkan membawa kembali Wayan ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali di Kabupaten Bangli untuk berobat, dan tak lagi mengurungnya seperti beberapa bulan belakangan.

Rai Putra Wiguna menyebut kondisi kesehatan Wayan berangsur membaik. Sebelumnya pihak keluarga terpaksa mengurungnya karena relaps (kambuh) akibat putus pengobatan. Wayan mengidap skizofrenia sejak hampir 20 tahun lalu saat ia remaja, dan telah bolak-balik ke RSJ.

“Kini dengan pengobatan rutin kondisinya pulih, mendapat bedah rumah dari Rumah Berdaya Denpasar yang dikerjakan oleh ODS dari dana yang terkumpul. Kelengkapan kamar berupa lemari dan tempat tidur berasal dari Ibu Walikota Denpasar Selly Mantra yang juga ketua K3S Kota Denpasar, juga pakaian layak pakai dari para donatur. Terima Kasih kami ucapkan kepada semua pihak,” ujar Rai Putra Wiguna.

Ia menambahkan, program bedah rumah dari dan untuk ODGJ ini merupakan bukti bahwa penyandang disabilitas mental yang telah pulih mampu berdaya, membantu orang lain dengan kemampuan mereka.

“Ini tantangan bagi orang dan masyarakat yang disebut normal dan sehat, membantu warga yang sering distigma dengan sebutan ‘gila’. Masalah kesehatan mental tanggung jawab kita bersama, sudah bukan zamannya lagi saling menyalahkan,” pungkasnya.

Bagi Rai Putra Wiguna, saat ini waktu yang tepat untuk saling bersinergi antara pemerintah, layanan kesehatan dan juga komunitas serta LSM bahu-membahu mengatasi permasalahan kesehatan mental di lingkungan masing-masing dan menekan angka pemasungan dan penelantaran ODGJ.

“Untuk membuat hidup mereka lebih bermartabat,” katanya.

Kader Kesehatan Jiwa

Berdasarkan data, saat ini di Denpasar terdapat 529 ODGJ. Untuk itu, Dinas Kesehatan Kota Denpasar bekerja sama dengan KPSI Simpul Bali, Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia (IPKJI), dan STIKES Bina Usada mengadakan pelatihan kader kesehatan jiwa untuk puskesmas se-kota Denpasar.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, dr. Luh Putu Sri Armini, M.Kes mengatakan, pelatihan kader kesehatan jiwa nantinya akan dirancang untuk mewujudkan desa sadar sehat jiwa. Namun, katanya, yang perlu dicatat adalah bukan berarti di desa atau kelurahan tersebut tidak ada warga yang mengalami gangguan jiwa.

“Jadi, yang sehat tetap sehat, dan yang mengarah ke gangguan jiwa tidak menjadi sakit jiwa, atau jika pun didiagnosis mengalami gangguan jiwa akan tetap diobati. Hal ini perlu digarisbawahi agar tidak salah kaprah,” katanya.

Ia menambahkan, di Kota Denpasar para ODGJ telah tertangani dengan baik, apalagi kini Puskesmas telah menyediakan layanan kesehatan mental termasuk penyediaan obat gangguan jiwa. Juga, bagi ODGJ yang telah pulih telah disediakan tempat pemberdayaan yakni di Rumah Berdaya Denpasar.

Rai Putra Wiguna menyebut, pelatihan ini adalah langkah untuk mewujudkan Denpasar bebas pasung. Jadi setiap desa atau kelurahan diharapkan memiliki kader kesehatan jiwa, yang salah satu tugasnya melakukan deteksi dini ke rumah-rumah untuk mengetahui apakah ada warga yang mengalami gangguan jiwa berat dan belum berobat Termasuk juga mendeteksi juga orang dengan masalah kesehatan jiwa.

“Istilahnya ODMK, yakni orang yang belum mengalami penyakit jiwa tapi berpotensi besar memiliki masalah kesehatan jiwa misalnya setelah kehilangan orang terdekat, perceraian, atau mengalami kekerasan. Jadi baru masalah saja dan itu akan dideteksi oleh kader kesehatan jiwa. Termasuk nanti jika sudah mendapat pengobatan juga ikut mendukung keluarga untuk mengawasi pemberian obat secara rutin,” ujar psikiater RSUD Wangaya, Denpasar ini.

Dijelaskan, pelatihan kader kesehatan jiwa ini sebelumnya sudah dilaksanakan di dua puskesmas berjumlah 57 orang termasuk pelatihan bagi dokter umum dan para perawat kesehatan jiwa. Semua ini akan mengarah ke pembentukan desa atau kelurahan sadar sehat jiwa.

“Kami punya data yang terintegrasi, baik yang berobat di puskesmas atau rumah sakit di mana jumlah pengidap gangguan jiwa di Kota Denpasar yang sudah tertangani adalah 529 orang. Data meliputi nama, alamat, jenis obat dan kapan habisnya. Hal ini bertujuan mencegah terjadinya pemasungan,” terangnya.. [b]

ODGJ: Antara Stigma, Labelling dan Glorifikasi

Rumah Berdaya menjadi tempat berbagai kegiatan dukungan bagi ODGJ termasuk berkebun. Foto Wayan Martino.

Selain melawan stigma, orang dengan gangguang jiwa juga harus berhenti mengasihani diri sendiri.

Beberapa waktu lalu saya menonton berita di televisi tentang kegiatan pasien dalam tahap pemulihan di sebuah panti sosial yang menangani penyakit kejiwaan di Jakarta. Pasien yang melakukan kegiatan kebersihan di Lapangan Monas itu mendapat sorotan media dan disambut baik oleh pemerintah kota yang berencana mempekerjakan mereka sebagai tenaga kebersihan.

Ada terminologi baru bagi para penderita penyakit kejiwaan yakni Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang dengan Skizofrenia (ODS). Istilah baru ini muncul sejak disahkannya UU Kesehatan Jiwa pada 2014 silam.

Terminologi ODGJ, ODMK dan ODS menambah daftar istilah yang berkaitan dengan penyakit yang diderita seseorang seperti Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA), Orang dengan Bipolar (ODB) dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Istilah-istilah ini dibuat mungkin untuk memperhalus dan untuk menghindari stigma di masyarakat.

Seperti diketahui, stigma bagi penderita penyakit jiwa masih sangat kental. Banyak miskonsepsi akibat minimnya pengetahuan tentang kesehatan jiwa. Penyakit jiwa dianggap sebagai sebuah kutukan, kurang iman, masalah karma, salahang bhatara, dan karena disantet atau diguna-guna.

ODGJ yang relaps (kumat) serta kerap mengamuk karena tak mendapat pengobatan yang baik akhirnya dikurung atau dipasung oleh keluarganya. Ini membuat penyakit yang diderita makin parah karena perasaan tertekan, terkucil dan terbuang yang dirasakan penderita gangguan jiwa. Akibatnya muncul rasa dendam kepada keluarga yang menelantarkannya.

Di sisi lain, terminologi ini akan menjadi sebuah labelling, menjadi “cap” yang malah membebani mental penderita seperti halnya label eks tapol (ET) di masa Orde Baru dulu untuk menyebut orang-orang yang dituduh sebagai anggota PKI dan komunis. Labelling ini bisa bersifat permanen.

Padahal, jika kita perhatikan istilah ini mengacu pada penyakit yang diderita seseorang dalam jangka waktu tertentu. Penderita HIV yang rutin berobat kemungkinan penyakitnya tak berkembang menjadi AIDS, atau ODGJ penyakitnya bisa sembuh jika mendapat penanganan yang tepat.

Terminologi ODGJ memang terdengar lebih halus daripada “sakit jiwa” atau “gila”, istilah yang umum di masyarakat bagi para penderita gangguan jiwa. Istilah yang mungkin terdengar kasar ini menurut saya adalah sebuah shock therapy.

Orang yang mengalami gangguan kejiwaan menjadi sadar bahwa ada yang kurang beres dengan dirinya. Walau kadang memunculkan stigma yakni orang yang menderita gangguan kejiwaan dianggap selamanya sakit dan tak mungkin sembuh. Mereka juga dipandang sebelah mata oleh masyarakat bahkan oleh keluarga sendiri.

Orang yang menderita gangguan kejiwaan secara tak sadar akan melabeli dan memberi identitas baru pada dirinya. Setelah misalnya keluar dari panti atau rumah sakit jiwa dan dinyatakan sembuh label tersebut tetap ada, ia biasanya akan mencari teman yang dianggap memiliki penderitaan sama dengannya. Dia bergabung dengan komunitas yang anggotanya memiliki riwayat penyakit kejiwaan dan tetap membawa label yang secara tidak dia sadari menjadi identitas barunya.

Bergabung dengan sebuah komunitas yang peduli terhadap kesehatan jiwa tak ada salahnya. Mereka bisa bertemu dan mengenal orang yang “senasib” membuat ODGJ tak lagi merasa sendiri dan kesepian. Mereka bisa saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Namun, hendaknya tidak dalam jangka waktu lama sebab pergaulan dapat mempengaruhi jiwa.

Penderita gangguan kejiwaan perlu keluar dari “kotak” untuk menghadapi dunia nyata, menghadapi orang-orang yang mungkin menganggap sebelah mata.

Keluar Kotak

Para pengidap gangguan kejiwaan akan terus merasa sebagai orang sakit walau sebenarnya telah sembuh dan masyarakat telah menerima mereka. Penderita gangguan kejiwaan perlu keluar dari “kotak” untuk menghadapi dunia nyata, menghadapi orang-orang yang mungkin menganggap sebelah mata, atau sebaliknya memahaminya dan menganggap kejadian di masa lalu adalah sebuah proses yang memang harus dijalani.

Dari pengalaman saya bergaul dengan kawan-kawan ODGJ dan ODS di sebuah komunitas pemberdayaan ODGJ di Denpasar, sebagian besar dari mereka menerima perlakuan yang kurang mengenakkan baik dari keluarga atau masyarakat. Sepulang dari perawatan di rumah sakit jiwa mereka merasa kurang dipedulikan. Entah karena amarah dan rasa “dendam” dari keluarga jika teringat perbuatan ODGJ di masa lalu, misalnya mengamuk dan merusak atau berkata-kata kasar dan menyakitkan kepada anggota keluarga lain. Akibatnya, keluarga itu merasa lebih baik membiarkan mereka tetap di rumah sakit jiwa dan tak menyarankan untuk kembali pulang ke rumah.

Namun kebalikannya, jangan sampai penyakit jiwa yang dialami ODGJ dijadikan semacam glorifikasi, merasa bangga dengan penyakit dan menganggap diri spesial dan berbeda dengan orang lain.

Glorifikasi pada ODGJ biasanya bersifat sangat halus dan tak tampak. Awalnya mengasihani diri dan merasa diri paling menderita dan menyampaikannya kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Tujuannya ingin dimengerti dan dikasihani. Namun, sikap ini bisa berkembang menjadi sikap memuliakan penyakit yang diderita dan ada kebanggaan yang dirasakan saat banyak orang yang kasihan dan menunjukan kepedulian pada mereka.

Membebaskan diri dari stigma, labelling dan glorifikasi yang datang dari luar atau dalam diri memang sulit, perlu keberanian dan usaha yang tak kenal lelah. Penerimaan diri juga tak kalah penting, menerima kejadian buruk di masa lalu sebagai cara Tuhan untuk meningkatkan kesadaran kita dan tak menyalahkan orang lain termasuk Tuhan sebagai penyebab nasib buruk yang menimpa menunjukkan kebijaksanaan dan kedewasan sebagai manusia. [b]

The post ODGJ: Antara Stigma, Labelling dan Glorifikasi appeared first on BaleBengong.

Tak Terdata Lagi Setelah Integrasi

Teks Luh De Suriyani, Foto Wayan Martino

Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) wajib mendapat jaminan kesehatan. Namun, hingga kini masih banyak yang tak mendapatkan haknya setelah peralihan jaminan daerah ke nasional. Kenapa?

I Kadek Awan, 39 tahun, dari kecil sampai dewasa nyaris selalu tinggal di rumah. Ia tercatat sebagai penduduk Kabupaten Gianyar, tetapi tinggal merantau dan hidup berpindah-pindah di Kota Denpasar, mengikuti keluarganya.

Pernah sesekali, ia keluar rumah tapi kemudian dilaporkan hilang karena Awan tak ingat jalan pulang. Ia mengalami skizofrenia.

Ibu Awan, Ni Wayan Kerti, 50 tahun, beberapa kali tergopoh-gopoh mencari bantuan ketika anak laki-laki terakhirnya itu hilang. Penjual sayur yang biasa disebut Bu Buncing ini menyayangi Awan sampai-sampai mengunci anaknya di dalam rumah.

Keluarga ini hidup dalam pondokan. Bahannya dirakit dari sampah seperti potongan kayu dan spanduk. Sang Bapak I Made Kacir, 60 tahun, bekerja sebagai pemulung. Bersama istrinya, mereka bahu membahu merawat dan menghidupi Awan.

Selama beberapa bulan ini Awan sudah bisa ditinggal orangtuanya bekerja tanpa dikunci. Salah satunya karena sudah mendapat obat dan perawatan di rumah oleh petugas puskesmas, menggunakan akses Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali karena memiliki kartu tanda penduduk (KTP sebagai warga Provinsi Bali.

Sube dadi ajak ngorte (Sudah bisa diajak ngomong, red),” ujar Kerti dalam bahasa Bali.

Dokter Spesialis Kejiwaan Gusti Rai Putra Wiguna dan perawat Puskesmas Denpasar Utara 3 Komang Parwati beberapa kali berkunjung ke gubuk Awan di lahan milik orang lain, sesama warga Gianyar. Awan tidak bisa datang ke puskesmas karena orangtuanya tak punya kendaraan. Perawatan di rumah adalah salah satu siasat.

Ketika tenggat integrasi JKBM ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) habis akhir tahun 2016 lalu, pelayanan kesehatan sempat terhenti. Keluarga Awan tidak mampu mendaftar dan membayar iuran JKN secara mandiri. Sampai akhir Juni lalu, ia belum mendapat Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN.

KIS adalah tanda kepesertaan JKN, diterbitkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk seluruh peserta jaminan kesehatan termasuk PBI.

Kepesertaan KIS ada dua kelompok. Pertama, masyarakat yang wajib mendaftar dan membayar iuran, baik membayar sendiri, ataupun berkontribusi bersama pemberi kerjanya. Kedua, masyarakat miskin dan tidak mampu yang didaftarkan pemerintah dan iurannya ditanggung negara.

Keluarga orang dengan gangguan jiwa memeriksa kelengkapan identitas untuk akses Jaminan Kesehatan Nasional. Foto Wayan Martino.

Tak Bisa Berobat

PBI adalah skema bantuan premi JKN bagi warga miskin dan difabel. Ada PBI dari pemerintah pusat menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan pemerintah daerah menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Kacir mengatakan beberapa orang telah meminta KTP dan kartu keluarga (KK) untuk pendaftaran sebagai penerima JKN. “Tapi belum dikasih kartunya sampai sekarang,” kata Kacir.

Ia tak tahu jika sekarang sudah tak bisa berobat gratis dengan membawa KTP saja, seperti saat JKBM masih ada. Kacir juga tak paham soal JKN dan bagaimana mendaftarkan diri mendapat KIS. Apalagi keluarga ini tinggal di Denpasar, sementara administasi kependudukan masih terdaftar di Gianyar, kampung halaman mereka.

Mereka jarang pulang kampung berjarak sekitar 50 km dari Denpasar itu karena tidak punya kendaraan dan biaya. Terakhir mereka pulang karena ada saudara meninggal dan mengikuti prosesi ritual pemakaman ngaben.

Kacir pun tak tahu jika warga miskin dan difabel bisa mengakses layanan kesehatan gratis dari negara. Sehingga anaknya tak pernah mendapat pemeriksaan kesehatan menyeluruh selama puluhan tahun, sebaliknya dikurung dalam rumah.

Karena itulah, dokter Rai memilih untuk mengunjungi Robet di rumahnya sebagai bagian dari pengobatan.

Pertemuan Rai dengan keluarga Robet, panggilan akrab Awan karena bantuan seorang warga. Tetangga Robert itu berupaya mencari solusi agar pengobatan Robet tak terhenti. Rai yang akrab dengan sejumlah puskesmas di Denpasar minta ke petugas puskesmas datang mengobati Awan dengan pembiayaan gotong royong dari donatur Rumah Berdaya, komunitas pemberdayaan ODGJ di Denpasar.

Ia mendiagnosis Robet mengalami gangguan psikotik. “Seperti agresif dan kebingungan,” kata Rai.

Ketika pertamakali diobati dengan cara suntik, Robet terus menghindar. Dia lari mengelilingi rumahnya. Tim medis ikut berlari di tanah berlumpur pekarangan rumahnya yang sebagian berisi kotoran ternak.

Akhirnya Rai minta tolong orangtuanya merayu dan memegang erat agar jarum suntik bisa masuk ke pantat.

Pasien ODGJ harus mendapat pengobatan berkelanjutan dan pendampingan psikososial. ~ dr. Gusti Rai Putra Wiguna, SpKJ

Pasien ODGJ seperti Awan, menurutnya, harus mendapat pengobatan berkelanjutan dan pendampingan psikososial. Setelah diobati didorong melakukan kegiatan produktif agar komunikasinya membaik.

“Nah, JKN untuk pengidap ODGJ ini sangat penting agar proses pengobatan terus berjalan,” Rai menambahkan.

 

Sebagian orang dengan gangguan jiwa tidak bisa mengakses layanan JKN karena masalah administrasi. Foto Wayan Martino.

Rehabilitasi Sosial

Lebih dari enam bulan mendapat pengobatan, Robet berangsur membaik. Dia mulai bisa menjawab pertanyaan dengan satu dua kata. “Sube bisa nyawab ye jani, nyak nulungin bapakne mersihin rongsokan (Sudah bisa ngomong sekarang. Sudah ngerti dia, sudah bisa bantu bapaknya bersihkan rongsokan),” ujar Kerti, ibunya berseri-seri.

Sebelumnya Robet pasti dikunci saat bapak ibunya bekerja di luar rumah. Sekarang Robet bisa membukakan pintu untuk pengunjung pondokannya. Berat badan Robet pun melonjak.

Tantangan berikutnya adalah rehabilitasi sosial agar makin mudah berinteraksi dan bisa bekerja.

Ada cerita berbeda dari I Ketut Angga Wijaya, 33 tahun. Pria lajang ini bekerja sebagai penulis dan terlibat dalam tim liputan BaleBengong ini. Tujuh tahun lalu ia baru didiagnosis skizofrenia.

“Gejala awalnya tak bisa tidur, halusinasi sering merasa dikejar-kejar seseorang,” ujarnya.

Dalam sehari Angga minum obat dua kali, pagi dan malam. Masing-masing satu jenis pil. Pengobatan awalnya ditanggung Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ), lalu ia pindah tinggal ke Denpasar pada 2014. “Ketika itu Jembrana tidak ada psikiater, petugas RSJ Bangli datang ke RSUD Jembrana,” ingatnya.

Karena mahalnya harga obat, keluarganya mendaftarkan Angga sebagai peserta JKN mandiri. Sistem virtual account (VA) dan kewajiban membayar iuran JKN untuk seluruh anggota keluarga membuat pengobatannya terhenti. Ia mengaku tidak mampu lagi membayar iuran untuk empat anggota keluarganya, termasuk dirinya.

Saat mendengar JKBM sudah berakhir pada akhir Desember 2016, Angga memutuskan mengurus Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sebagai pasien disabilitas mental berat, ia memang berhak mendapatkan kartu itu. Angga beruntung, KIS-nya selesai dalam waktu sebulan. “Ada warga yang meninggal, lalu kuotanya dialihkan ke saya,” jelasnya.

Saat masa transisi belum memiliki JKN, untunglah ia tergabung dalam Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) Bali dan Rumah Berdaya. Komunitas ini memberikan bantuan obat selama tiga bulan.

Karena kurangnya pengetahuan, sebagian keluarga ODGJ memilih mengunci ODGJ di rumah, termasuk di Tabanan. Foto Wayan Martino.

Belum Terakses

Suryani Institute for Mental Health (SIMH) adalah lembaga sosial yang mengobati dan mendampingi ODGJ di pelosok desa di sejumlah kabupaten di Bali sejak 2008. Fokusnya membebaskan ODGJ yang dipasung seperti diikat, dirantai, dan dikunci.

Cokorda Jaya Lesmana, pengurus SIMH dan psikiater mengatakan banyak sekali masalah dan tantangan untuk mendapat akses JKN bagi pengidap gangguan jiwa berat. Dari pemetaannya, administrasi kependudukan dan kedua, ketidaksiapan petugas di fasilitas kesehatan tahap pertama seperti puskesmas menjadi masalah. “Sebagian ODGJ belum punya KTP, entah keengganan keluarga atau perangkat desa untuk mengurus,” ujar Cok Jaya.

Sementara pendaftaran JKN syarat utamanya adalah pasien memiliki KK terbaru dan seluruh identitas seperti nama dan alamat harus sesuai secara dengan KTP.

Mereka menemukan fakta lain dari sejumlah wawancara dan observasi. Walau sudah punya identitas kependudukan, ODGJ belum tentu terdaftar di desa sebagai penerima bantuan JKN sebagai difabel atau warga miskin. Kalau pun sudah terdaftar, belum tentu dapat KIS sebagai syarat mengakses kesehatan gratis karena masalah ketidaksinkronan data atau belum diverifikasi Dinas Sosial.

Cok Jaya memaparkan masalah di pelayanan kesehatan bagi ODGJ yang sudah punya KIS. “Sejumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tidak bisa melayani dan tidak ada obat kalau ada ODGJ datang,” jelasnya.

Ini terkait sistem JKN berdasar kendali mutu dan biaya faskes. Obat yang tersedia di Faskes pertama yang harus dituju pasien JKN menurutnya biasanya obat kelas 3. Sementara di RSJ diberikan kelas 1.

Jika Faskes pertama seperti klinik atau puskesmas tak bisa melayani, pasien cenderung dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Bangli. Risikonya, pasien kembali harus dirawat di di RSJ walau bisa dirawat di rumah. “Obat beda, gejala kembali muncul dan relapse (kambuh),” katanya.

Kekambuhan bisa dengan mengamuk atau depresi akut seperti upaya bunuh diri. Ini yang menakutkan keluarga.

Imbauan cara peralihan dari JKBM ke JKN/KIS di RSJ Bangli. Foto Wayan Martino.

Rehabilitasi Sosial

Garda depan yakni Faskes pertama, menurut Cok Jaya kurang berfungsi dalam konteks pengobatan ODGJ. Peningkatan kapasitas tim medis dan paramedis menangani ODGJ dan perbedaan furmularium obat ini harus ditangani oleh para pihak pelaksana JKN.

Ia menyontohkan perhatian Bangladesh pada ODGJ. Dokter di tiap puskesmas dilatih selama enam bulan untuk menangani pengidap gangguan jiwa. Mereka mendapat ijazah untuk program nasional ini.

Menurutnya ODGJ yang sudah stabil harus dirawat berbasis rumah oleh keluarga. Makin banyak negara sudah mengurangi RSJ karena faskes dasar sudah bisa melayani pasien yang berobat. Sejak 2008 hingga Juni ini, data SIMH mencatat melayani 758 pasien ODGJ berat yang kini homecare.

“Model perawatan hospital based mahal. Di Bali, RSJ Bangli ditambah tempat tidurnya dari 200-an jadi 400-an,” ujar Cok Jaya.

Dokter ahli jiwa ini berharap pemerintah juga menganggarkan dana untuk pengobatan dan perawatan ODGJ berbasis rumah dan sentra rehabilitasi sosial sebagai pemberdayaan diri pasien.

Tiga staf petugas lapangan SIMH yang mendampingi pasien ODGJ berat di sejumlah desa juga menyebut ODGJ harus mendapat prioritas penerima bantuan iuran JKN. “Selain miskin, mereka mengidap gangguan jiwa berat,” kata Wayan Kusuma Adi yang bertugas di Kabupaten Karangasem.

Ada yang belum berhasil mendapat KTP dan KK, sehingga makin sulit mengakses kesehatan. Komang Gede menambahkan, jika SIMH sudah melakukan kerja sama dengan puskesmas, pasien tanpa JKN bisa dilayani tapi obatnya tidak ada. Akhirnya dirujuk ke RSJ. “Lebih dari 70 persen pasien bolak-balik RSJ,” ujarnya.

Ada tiga model pendampingan yang dilakukannya. Pertama bertemu langsung dengan pasien termasuk tak terjadwal. Kedua dengan jadwal di puskesmas. Terakhir memantau atau konsultasi lewat telpon.

I Dewa Gede Basudewa, Wakil Direktur Rumah Sakit Jiwa Bangli. Foto Wayan Martino.

Makin Banyak

Makin banyaknya ODGJ yang dirujuk ke RSJ Bangli membuat pemerintah bersiasat. Sebuah surat 17 April 2017 ditujukan ke walikota dan para bupati dari Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Bali tentang Penanganan ODGJ Telantar dan Berat.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Cokorda Ngurah Pemayun ini, Sekretaris Daerah Bali, ini memerintahkan kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota agar ODGJ yang belum memiliki NIK dibuatkan dengan koordinasi dengan Dinas Sosial dan Catatan Sipil. Ia pun meminta proses dilanjutkan pengurusan KIS sebagai penerima bantuan iuran agar biaya pelayanan di RS Jiwa Bali menjadi tanggungan BPJS Kesehatan.

Selain itu, kabupaten dan kota diminta membuat regulasi untuk menanggung ODGJ yang belum mendapat KIS lantaran JKBM akan terintegrasi dengan JKN sejak Januari 2017.

Menurut dr. Rai beberapa poin patut diapresiasi misalnya ODGJ atau disabilitas mental ditanggung PBI JKN. “Bulan Maret saya pernah protes ke akun Twitter Mensos karena 18 ODGJ telantar luar provinsi yang dirawat dipingpong ke Dukcapil dan Dinsos Kota untuk bikin JKN/KIS,” kata dr. Rai.

Walau di medsos tak dibalas, namun dalam tiga hari ada tim dari pusat ke Bali dan Dinsos Provinsi segera bisa urus dan keluar KIS-nya.

Karena masih banyaknya masalah terutama penanganan ODGJ, JKBM memperpanjang tanggungannya untuk ODGJ rawat inap tanpa JKN sampai Januari 2017, yang harusnya akhir 2016. “Per Februari harus ditanggung keluarga sendiri jika belum punya KIS,” ujar I Dewa Gede Basudewa, Wakil Direktur RSJ Bangli.

Problem muncul saat pasien mengalami hambatan saat mengurus JKN seperti tanpa KK valid atau sudah didaftarkan tapi kartu belum diterima. Pihaknya mengaku melakukan sosialisasi ini selama beberapa bulan sebelumnya agar keluarga pasien siap.

Dampak integrasi JKBM ke JKN menurut Basudewa berdampak pada penanganan ODGJ.

Terlihat ada banyak banner dan pengumuman di RSJ Bangli soal tak ditanggungnya biaya RSJ karena pengalihan JKBM ke JKN. Juga ada informasi bagaimana mengurus JKN melalui PBI atau mandiri alias bayar sendiri. RSJ mengaku menelpon keluarga pasien atau kirim surat untuk mengurus JKN.

Dampak integrasi JKBM ke JKN menurut Basudewa berdampak pada penanganan ODGJ. “Karakter pasien penyakit kronis, sembuhnya lama, dan distigma atau ditolak. Kalau bisa selamanya di RSJ tidak usah pulang,” ujar dokter yang sebelumnya tugas di RSJ Lawang, Jawa Timur ini.

Skema JKN mewajibkan RSJ menilai manajemen risiko agar pasien tak seolah “ngekos” di RSJ. “Kalau JKBM enak semua charge diklaim,” katanya. Sementara cakupan JKN terbatas, misalnya maksimum 180 hari rawat inap.

Persediaan obat di faskes pertama memang berbeda dengan RSJ. Tidak sedikit pasien yang sudah pulang mudah balik. Padahal RSJ harusnya hanya menangani gejala berat. Sementara jika gejala ringan seperti marah, sedih, jengkel cukup diobati di puskesmas. [b]


Tulisan ini merupakan bagian pertama dari laporan mendalam berbasis data (data driven journalism) tentang akses jaminan kesehatan nasional untuk orang dengan gangguan jiwa. Anggota tim liputan Luh De Suriyani, Happy Ary Satyani, Angga Wijaya, dan fotografer Wayan Martino.
Pengerjaan laporan ini dengan dukungan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) melalui program data driven journalism di isu kesehatan.

The post Tak Terdata Lagi Setelah Integrasi appeared first on BaleBengong.

Perawatan di Rumah adalah Solusi bagi ODGJ

Layanan kunjungan ke rumah oleh RS Wangaya Denpasar beberapa waktu lalu. Foto Angga Wijaya.

Persoalan gangguan jiwa di Bali tak bisa dianggap sepele.

Menurut data riset, ada setidaknya 9.000 orang yang mengidap gangguan jiwa pada tahun 2015 dan 350 orang di antaranya dipasung. Pemerintah Provinsi Bali diharapkan serius dalam menangani persoalan ini.

Perlu adanya penanganan terpadu. Sebab masalah gangguan jiwa bukan hanya tanggung jawab lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun Rumah Sakit Jiwa (RSJ) namun juga pemangku kebijakan lainnya.

Luh Ketut Suryani, psikiater kondang Bali mengatakan, keluarga memasung orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) biasanya karena menganggap penyakit jiwa sebagai kutukan yang tak bisa sembuh. Juga karena alasan warisan. ODGJ yang memiliki materi dibiarkan menjadi sakit agar warisannya bisa diambil. Ada juga yang bertujuan untuk meminta bantuan dari pendonor atau pemerintah.

Orang dengan gangguan jiwa yang memiliki materi dibiarkan menjadi sakit agar warisannya bisa diambil.

LK Suryani sejak tahun 1988 memiliki perhatian besar terhadap ODGJ di Bali. Bersama Suryani Institute for Mental Health yang didirikannya, ratusan ODGJ yang dipasung berhasil dikeluarkan dari pasungan dan dirawat hingga sembuh.

Di sisi lain, penanganan ODGJ selama ini dinilai belum maksimal. Para penderita gangguan jiwa yang biasa yang dirujuk dan dirawat di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) justru kambuh ketika dibawa pulang. Penyebabnya antara lain karena putus obat dan kurangnya pengetahuan keluarga maupun sistem kesehatan yang kurang memadai.

Perawatan intensif di rumah (home care) dipandang sebagai solusi.

I Gusti Rai Putra Wiguna, psikater RSUD Wangaya Denpasar menceritakan pengalamannya menangani pasien gangguan jiwa jiwa dalam program perawatan di rumah yang berjalan sejak Januari 2016 lalu. Pasien yang ditanganinya biasanya sudah kronis dan dipasung karena oleh keluarga karena dianggap membahayakan.

Menurutnya, untuk menangani ODGJ yang di dalamnya penderita skizofrenia itu sangat unik. Jika kita menunggu dan menangani di poliklinik kita hanya dapatkan sebagian kecil penderita untuk mendapatkan terapi. Kadangkala ada yang datang hanya keluarganya saja, karena pasien tak mau datang atau kondisinya kronis.

“Ini dilema bagi kami. Jika tidak diberikan obat maka pasien putus obat, tapi kalau diberikan kami salah juga karena tak mengetahui pasti kondisi pasien,” ujarnya.

Ia menambahkan, ada juga masalah di sistem kesehatan. Pasien gangguan jiwa seperti skizofrenia stabil menjadi wewenang PPK I atau Puskesmas. Padahal pengetahuan penanganan pasien skizofrenia masih minim, selain ketersediaan obat yang belum optimal.

Perlu dicatat bahwa ODGJ butuh penanganan jangka panjang. Biasanya ketika minum obat secara teratur dianggap telah sembuh dan akhirnya putus obat lalu dibawa ke RSJ. Sepulang dari RSJ puskesmas dan RSUD tidak tahu-menahu dan akhirnya putus obat dan kumat lagi, begitu seterusnya..

Itu bukan solusi yang baik.

Perawatan intensif di rumah memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan merawat-inapkan pasien di rumah sakit.

Maka itu, RSUD Wangaya Denpasar mengajukan  sistem yang lebih baik yakni homecare. Perawatan intensif di rumah memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan merawat-inapkan pasien di rumah sakit. Sebab keluarga bisa melihat dan merasakan sendiri perbaikannya. Ikut berlatih cara menangani pasien di rumah dan belajar mengenali gejala-gejala awal akan kumat.

Program homecare ini merupakan kerja sama antara RSUD Wangaya, Dinas Kesehatan Kota Denpasar, dan Puskesmas seluruh Kota Denpasar. Ditangani oleh dokter spesialis kedokteran jiwa, perawat CMHN (Community Health Mental Nursing) dan dokter puskesmas secara berkelanjutan.

“Obat menggunakan mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga dapat berkelanjutan,” jelasnya. [b]

The post Perawatan di Rumah adalah Solusi bagi ODGJ appeared first on BaleBengong.