Tag Archives: Media

Menjaga Marwah Jurnalisme di Tahun Politik

Dari kiri ke kanan Yoyo Raharyo dan Nandhang Asthika, Sekretaris dan Ketua AJI Denpasar terpilih periode 2018-2021 menerima laporan pertanggung jawaban dari pengurus AJI Denpasar sebelumnya.

Bagaimana jurnalis harus menjaga marwahnya di tengah pusaran tahun politik?

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Denpasar pada Sabtu (1/9) menggelar konferensi AJI Kota (konferta). Dalam momen konferta di Gedung Bali Tourism Board (BTB) ini, selain menggelar laporan pertanggungjawaban pengurus AJI periode 2015-2018 juga pemilihan ketua aru, untuk periode 2018-2021.

Tema Konferta kali ini “Menjaga Marwah Jurnalistik di Tahun Politik” juga merupakan momen kampanye agar media tetap menjaga independensi dalam suasana tahun politik 2019. Agar jurnalis dan media tetap mengedepankan berita berpihak kepada kepentingan publik. Tidak mengedepankan berita berbayar, advertorial, baik yang terselubung atau kepentingan sesaat yang merugikan publik.

Dalam kondisi bisnis media yang tengah mengalami masa sulit ini marwah jurnalistik sesuai kode etik, kode perilaku dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pers harus tetap dikedepankan. Untuk itu, kalangan pebisnis media maupun jurnalis diimbau tetap berpegang pada rambu-rambu marwah jurnalisme agar tidak merugikan masyarakat akibat output pemberitaan yang salah satu karena pemberitaan yang mengedepankan keberpihakan kepada kepentingan politik kelompok tertentu.

Peserta Konferta AJI Kota Denpasar memandang Pemilu 2019 yang semakin dekat dikhawatirkan mengurangi independensi jurnalis, terutama oleh tekanan dari perusahaan pers dan kontestan Pemilu yang berpikir pragmatis untuk kepentingan ekonomi, politik, pribadi atau kelompoknya.

Karena itu, peserta Konferta mengajak seluruh jurnalis, di Bali khususnya, tetap memegang teguh kode etik jurnalistik, dan berani melawan pihak-pihak yang ingin merongrong independensi jurnalis. Begitu pula bagi pengusaha media dan kontestan Pemilu 2019 agar menahan syahwat mencari untung atau kepentingan suara dari gelaran Pemilu 2019 yang mengangkangi independensi media.

Di tengah disrupsi media massa cetak, dengan kemudahan membuat media digital, muncul kekhawatiran pula tentang kualitas produk jurnalistik. Karena kemudahan membuat media online, menjadikan siapa pun bisa membuatnya. Sementara, kapasitas, kredibelitas, dan etika dalam mengelola media online ini masih tertinggal.

Ini pula menjadi tantangan ke depan agar pelatihan kapasitas jurnalis harus ditingkatkan dengan harapan menjamurnya media online dapat menghasilkan produk jurnalistik yang berkualitas bagi kepentingan publik.

Pengurus Baru

Dalam Konferta AJI Denpasar yang berlangsung dari pagi hingga sore ini akhirnya berhasil memilih ketua dan sekretaris Periode 2018-2021 masing-masing Nandhang Risada Astika dan Yoyo Raharyo. Keduanya menggantikan duet sebelumnya Hari Puspita dan Feri Kristianto.

Sekadar diketahui, Nandhang adalah jurnalis Trans7, sedangkan Yoyo dari Jawa Pos Radar Bali. Ini adalah untuk kali pertama jurnalis TV memimpin AJI Kota Denpasar.

Nandhang berharap AJI Denpasar tetap memegang teguh marwah jurnalistik. Yaitu menjaga profesionalisme dan kode etik jurnalistik. Ia juga mengajak semua anggota AJI aktif karena organisasi bukan tanggung jawab pengurus belaka.

“Kami mengajak semua jurnalis di Bali, untuk menjalankan kode etik jurnalistik dan meningkatkan profesionalisme, sekalipun dalam tahun politik,” kata Nandhang.

Yoyo menambahkan, tugas AJI Kota Denpasar cukup berat, yakni mewujudkan Tri Panji AJI, yakni kemerdekaan pers, jurnalis yang profesional dan jurnalis yang sejahtera. Untuk mewujudkan itu, maka dibutuhkan kerja sama semua pihak, terutama para anggota AJI Denpasar. [b]

The post Menjaga Marwah Jurnalisme di Tahun Politik appeared first on BaleBengong.

Kebebasan Pers di Indonesia Masih Mandek

AJI Denpasar dalam sebuah aksi menuntut pengusutan kekerasan terhadap jurnalis. Foto Anton Muhajir.

Situasi kebebasan pers di Indonesia masih belum membaik.

Dibandingkan tahun lalu, kebebasan pers Indonesia tahun ini masih belum banyak perbaikan. Lembaga advokasi kebebasan jurnalis internasional yang berpusat di Paris, Reporter San Frontiers (RSF), pun masih memberikannya peringkat 124. Posisi ini sama dengan tahun lalu.

Peringkat Kebebasan Pers Indonesia 2018

Menurut catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), penyebab mandegnya peringkat Indonesia kemungkinan karena iklim hukum, politik dan ekonomi yang kurang mendukung bagi kebebasan pers. Masih ada sejumlah regulasi yang mengancam kemerdekaan pers seperti Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elekktronik (UU ITE).

Situasi di Indonesia sendiri tak jauh beda dengan kondisi global yang juga relatif muram. RSF mencatat tren itu dalam Indeks Kemerdekaan Pers Dunia 2018 dengan tema “Kebencian terhadap jurnalisme mengancam demokrasi”. Salah satu alasan topik itu adalah kian maraknya pernyataan permusuhan terhadap media, termasuk oleh pemimpin pemerintahan yang terpilih secara demokratis.

AJI Indonesia sendiri telah melakukan pendataan kasus kekerasan pada jurnalis selama setahun terakhir. Hari ini, bertepatan dengan peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day (WPFD), AJI meluncurkan laporan tersebut di Jakarta.

Pendataan oleh Bidang Advokasi AJI Indonesia mencatat terdapat 75 kasus kekerasan terhadap jurnalis selama Mei 2017 hingga awal Mei 2018 yang terjadi di 56 daerah kota/ kabupaten di 25 provinsi.

Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di periode sama, yakni 72 kasus kekerasan. Kasus kekerasan fisik masih mendominasi statistik kekerasan terhadap jurnalis, yakni sebanyak 24 kasus.

Jenis-jenis Kekerasan terhadap Jurnalis Indonesia, 2018

Jenis kekerasan fisik yang dialami jurnalis beragam, mulai dari penyeretan, pemukulan, baik dengan tangan maupun dengan benda tajam atau tumpul, hingga pengeroyokan oleh oknum. Kasus kekerasan kedua terbanyak adalah pengusiran. Pengusiran dilakukan baik oleh aparatur negara ataupun anggota pengamanan atau satpam.

Dalam beberapa kasus, wartawan yang hendak mengonfirmasi berita sensitif, utamanya di luar Jakarta, sering kali harus berhadapan dengan ajudan, polisi, ataupun satpam yang menghadang atau bahkan merampas alat kerja jurnalis.

Pada periode ini, pelaku kekerasan terbanyak, 23 kasus, masih didominasi polisi. Disusul pejabat pemerintah atau eksekutif dengan 16 kasus. Sudah bertahun-tahun polisi menjadi pelaku terbanyak kekerasan terhadap jurnalis, khususnya di luar Jakarta.

Pelaku Kekerasan terhadap Jurnalis Indonesia, 2018

Selain kasus kekerasan, AJI juga memberikan catatan soal ancaman terhadap kemerdekaan pers Indonesia tahun ini karena menjelang adanya pemilihan kepala daerah secara serentak Juni dan pemilu presiden tahun 2019. Ini akan menjadi ujian bagi independensi jurnalis dan media. Belajar dari Pemilu 2014, kondisi media tak lagi lurus menjalankan fungsi dan perannya, kental aroma partisan, memberi dampak yang luar biasa pada masyarakat.

Masyarakat tidak mendapatkan informasi yang objektif. Pendidikan politik yang muncul di layar kaca, layar telepon seluler dan komputer, tersiar melalui gelombang radio, bias dengan kepentingan partisan pemilik media. Informasi yang disajikan ke publik telah terbingkai sedemikian rupa untuk kepentingan politik; membentuk citra positif salah satu kandidat dan menyerang kandidat yang lain.

Di sisi lain, sebagian pemilik korporasi media saat ini tercatat sekaligus sebagai tokoh politik, sebagian lain memiliki kedekatan dengan partai politik tertentu.

Pemilik dan awak redaksi wajib dapat menjaga kejernihan ruang redaksi dengan berpegang pada “garis api”.

Kondisi ini perlu mendapat perhatian bagi semua pihak. Hak politik adalah hak setiap orang, termasuk pemilik media dan jurnalis. Tapi hak politik tidak seharusnya mencemari ruang redaksi. Pemilik dan awak redaksi wajib dapat menjaga kejernihan ruang redaksi dengan berpegang pada “garis api”. Tidak menggunakan media untuk kepentingan politik praktis. Sikap politik redaksi hanya berada di ruang editorial, bukan pada karya pemberitaan.

Memperhatikan kondisi di atas, Ketua AJI Indonesia Abdul Manan mendesak aparat penegak hukum memproses dengan serius laporan kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media.

Manan juga mengajak masyarakat dan organisasi massa menyelesaikan kasus sengketa pemberitaan sesuai mekanisme yang diatur dalam UU.

Selain itu, AJI Indonesia juga mendesak pemilik media tidak memanfaatkan ruang redaksi untuk kepentingan politik praktis. Menjaga independensi ruang redaksi untuk kepentingan publik dan demokrasi sebagaimana amanat UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Terakhir, AJI Indonesia mengajak jurnalis menjalan tugas dengan profesional selama tahun politik sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik dan amanat UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. [b]

The post Kebebasan Pers di Indonesia Masih Mandek appeared first on BaleBengong.

Laporan dari Jagongan Media Rakyat 2018

Sekadar catatan biar tak begitu saja terlupakan. Tentang kegiatan keren tiga hari bernama Jagongan Media Rakyat (JMR) yang mengumpulkan berbagai kekuatan dan pengalaman warga. Pengantar JMR merupakan agenda dua tahunan Combine Resource Institution (CRI), organisasi non-pemerintah di Yogyakarta yang fokus pada penguatan kapasitas komunitas termasuk dalam pengembangan sistem informasi. CRI mengadakan JMR sejak 2010 yang Continue Reading

ACMSEA, Bayi Baru untuk Memperluas Advokasi

Senang sekali bisa menjadi salah satu bidan. Kali ini kami melahirkan jaringan baru pegiat media komunitas Asia Tenggara, Alliance of Community Media in Southeast Asia (ACMSEA). Semoga tak sekadar lahir lalu mati. 😐 Tempat kelahiran ACMSEA di Chiang Mai, kota kreatif di Thailand bagian utara. Kota dekat perbatasan dengan Myanmar ini dikenal juga sebagai tempat Continue Reading

Jurnalisme Warga untuk Menyemai Keberagaman

Julio Saputra menerima Anugerah Jurnalisme Warga 2017 dari salah satu juri Adnyana Ole dalam Malam Anugerah Jurnalisme Warga di Denpasar. Foto Wayan Martino.

Beragam acara di Malam Anugerah Jurnalisme Warga 2017.

BaleBengong memberikan Anugerah Jurnalisme Warga 2017 kepada karya yang menceritakan harmoni antara warga Tionghoa dengan budaya Bali. Karya Julio Saputra, mahasiswa Jurusan Bahasa Inggris Universitas Pendidikan Ganesha, menceritakan tentang pengalamannya saat upacara kematian neneknya di Baturiti, Tabanan, Bali.

Dalam karya yang terbit di Tatkala.co, media jurnalisme warga berbasis di Singaraja, Bali pada 30 Oktober 2017, itu Julio Saputra menuliskan secara personal dan naratif tentang warga etnis Tionghoa dan Bali yang saling ngayah saat upacara kematian di Baturiti. Bagi Julio, ngayah bersama saat upacara kematian itu mencerminkan sikap toleransi dan kerukunan yang tinggi. Mereka saling terbuka, menghormati, dan membantu satu sama lain.

Guyubnya etnis Bali dan Tionghoa di Baturiti hanya salah satu contoh. Masih banyak wujud toleransi dan kerukunan antar-etnis Tionghoa dan Bali di Baturiti. “Hubungan harmonis itu menjadi warisan yang harus dijaga untuk tetap meraih kesejahteraan, kebahagiaan antarumat yang berlandaskan keluhuran budi dan hati,” tulis Julio di artikel tersebut.

Artikel berjudul Di Baturiti, Nenek ke Surga, Diantar Rasa “Bareng Ngayah” Warga Bali dan Keturunan Tionghoa itu pun mendapatkan nilai tertinggi dari dua juri yaitu Luh De Suriyani (jurnalis lepas dan admin BaleBengong) dan Adnyana Ole, editor Tatkala.co, dibandingkan karya-karya lain dari media jaringan lain yang terlibat.

Selain kepada karya tulis, penghargaan juga diberikan kepada karya dalam format foto untuk Made Argawa berjudul Indonesia Berbhinneka, Indonesia yang Ceria dan ilustrasi untuk Gede Jayadi Pramana Kusuma yang menyampaikan kekhawatirannya terhadap hilangnya rumput laut di Nusa Penida, Klungkung.

Menurut kedua juri, karya-karya tersebut mencerminkan suara-suara warga yang menyampaikan keberagaman tidak hanya identitas tetapi juga hal-hal lain seperti mata pencaharian.

Berbeda dengan konsep tahun lalu sekaligus sebagai kegiatan pertama, Anugerah Jurnalisme Warga tahun ini dilaksanakan bersama dengan media-media jurnalisme warga dan komunitas lain di Indonesia. Mereka adalah Lingkar Papua (Papua), Kampung Media (Nusa Tenggara Barat), Kabar Desa (Jawa Tengah), Plimbi (Bandung), Kilas Jambi (Jambi), Tatkala (Bali), Nyegara Gunung (Bali), Nusa Penida Media (Klungkung), Sudut Ruang (Bengkulu), Peladang Kata (Kalimantan Barat), dan Noong (Bandung).

Adapun tema Anugerah Jurnalisme Warga 2017 adalah Bhinneka Tunggal Media, merayakan keberagaman melalui media jurnalisme warga.

Teater Kalangan saat tampil di Malam Anugerah Jurnalisme Warga 2017 di Taman Baca Kesiman. Foto Wayan Martino.

Karya-karya peserta Anugerah Jurnalisme Warga 2017 dimuat terlebih dulu di 12 media yang berpartisipasi untuk kemudian dipilih satu karya terbaik dari empat kategori yaitu tulisan, foto, ilustrasi, dan video. Sayangnya, tahun ini tidak ada satu pun karya video yang ikut dalam Anugerah Jurnalisme Warga.

Mengenai karya yang mendapatkan penghargaan tahun ini, menurut juri, karena mereka bisa menceritakan hal-hal sederhana dari kaca mata mereka sebagai warga. “Warga di sini bisa menjadi apa saja yang mereka inginkan. Mereka bisa bercerita tentang apa saja yang mereka lihat, dengar, dan pikirkan,” kata Adnyana Ole, salah satu juri.

“Ada beberapa karya yang bagus. Persaingannya ketat. Namun, pemenang tahun ini ini bisa melihat dengan kacamatanya sendiri sebagai warga, bukan sebagai orang luar. Itulah kekuatan jurnalisme warga,” Luh De Suriyani, juri lain, menambahkan.

Panitia Anugerah Jurnalisme Warga memberikan penghargaan kepada para pemenang pada Minggu (5/11) di Taman Baca Kesiman Denpasar. Penghargaan diberikan dalam rangkaian Malam Anugerah Jurnalisme Warga 2017.

Tidak hanya mengumumkan para penerima Anugerah Jurnalisme Warga 2017, malam apresiasi juga diisi dengan kegiatan lain yaitu permainan, makan bersama ala Bali atau megibung, diskusi tentang keberagaman ekspresi dan melindungi privasi, serta pentas musik.

Dalam diskusi bertema Merayakan Keberagaman Ekspresi dan Melindungi Privasi, hadir pembicara pembaca lontar dan budayawan Bali Sugi Lanus; pegiat komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) Sofia Dinata; dan aktivis ICT Watch Dewi Widyaningrum.

Menurut Sugi Lanus, beberapa lontar kuno Bali menunjukkan bahwa Bali sejak dulu sudah terbuka pada keberagaman identitas, terutama agama. “Dalam tradisi Bali, perbedaan selalu diterima dengan baik bukan untuk dipertentangkan,” kata Sugi.

Sofia Dinata menceritakan masih besarnya tantangan yang dihadapi oleh kelompok LGBT dalam mengekspresikan suara-suara mereka, meskipun di Bali pada umumnya relatif lebih bebas. “Masih banyak masyarakat yang salah paham kepada kelompok LGBT sehingga kurang bisa menerima kami,” ujarnya. Hal tersebut juga terjadi dalam akses terhadap informasi maupun ekspresi mereka di dunia maya.

Adapun Dewi Widyaningrum menekankan pentingnya warganet untuk melindungi privasi ketika beraktivitas di dunia maya dengan tidak membagi hal-hal amat pribadi, seperti alamat rumah, nomor telepon, dan semacamnya karena rentan disalahgunakan orang lain. “Jangan sampai kita oversharing yang justru akan merugikan kita sendiri,” imbuhnya.

Nosstress saat tampil di Malam Anugerah Jurnalisme Warga BaleBengong 2017. Foto Wayan Martino.

Malam Anugerah Jurnalisme Warga ditutup oleh penampilan band trio Bali Nosstress yang sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para warganet melalui tagar #TanyaNosstress. Band yang aktif dalam kegiatan aktivisme sosial ini baru mengeluarkan album baru “Ini Bukan Nosstress.”

Sebelum mereka juga ada Teater Kalangan dengan pertunjukan apik yang mengkritik perilaku pengguna Internet yang tidak bisa memfilter informasi sampai lupa diri. Para seniman muda ini melibatkan penonton dalam pengadegan banjir informasi, distraksi atau gangguan ketika kecanduan gadget, dan perubahan perilaku warganet. [b]

The post Jurnalisme Warga untuk Menyemai Keberagaman appeared first on BaleBengong.