Tag Archives: LSM

Manik Bumi, Ruang Kreatif untuk Peduli Bumi

Kantor Yayasan Manik Bumi menjadi kantor dan ruang kreatif di Singaraja. Foto Manik Bumi.

Matahari beranjak redup di ujung utara Bali.

Ratusan anak muda, seniman dan aktivis lingkungan memungut sampah plastik di sepanjang Pantai Indah, Singaraja, Buleleng. Bersih-bersih sampah plastik itu salah satu agenda peresmian kantor Manik Bumi Foundation pada Sabtu (3/11).

Selain bersih-bersih pantai, Manik Bumi Foundation, yayasan di bidang lingkungan hidup terutama pengelolaan sampah ini juga menggelar beragam acara,termasuk pameran dan pertunjukan kolaborasi seniman dunia.

Saat matahari kian tenggelam di ufuk barat Gumi Panji Sakti, para seniman dari sebelas negara, termasuk Amerika Serikat, Eropa, Afrika, Asia termasuk Indonesia dan Bali khususnya pun berkolaborasi di panggung utama.

Ada yang membaca puisi, ada juga memainkan teater. Para pengunjung pun menikmati aksi para seniman dunia ini.

Seperti halnya penampilan Samar Gantang yang membacakan puisi dengan nada suara menggelegar. Ada juga duet Cok Sawitri dan Ayu Laksmi.

Seniman Plasticology, Made Bayak bersama Guy Helminger dari Luxemburg menampilkan sebuah pertunjukan tarian legong yang diikat plastik.

Pendiri Manik Bumi Foundation, Juli Wirahmini mengatakan acara ini digelar selain untuk peresmian kantor Manik Bumi juga untuk mengenalkan yayasan yang berdiri pada 2013 tersebut. “Kami mengundang masyarakat untuk sama-sama meresmikan kantor Manik Bumi,” ujarnya.

Sebagai pendiri lembaga di bidang lingkungan, terutama pengelolaan sampah khususnya, Juli memiliki pandangan tersendiri tentang persoalan sampah di Buleleng. Salah satunya di tempat atau kantor terbaru Manik Bumi yang terletak di Jalan Pantai Indah, Singaraja dan tentunya dekat dengan pantai indah.

Juli menambahkan sebelum mereka menentukan akan pindah ke Pantai Indah, pantai itu masih sangat kotor. Sampah plastik masih banyak. Bahkan ada gundukan plastik.

“Kemudian kami bekerja sama dengan desa untuk menjaga pantai ini menjadi bersih. Kami ingin menjaga kelestariannya di saat nanti musim penyu bertelor,” ujarnya.

Untuk menjaga kondisi pantai Indah yang semakin nampak bersih ini, pihaknya mengaku akan melakukan komitmen dan melakukan gerakan bersih pantai secara berkesinambungan. Tidak hanya pada saat ada kegiatan, tetapi juga membuat program aksi bersih pantai setiap minggu sekali.

“Yang terpenting bukan tentang besarnya, tetapi lebih kepada keberlanjutannya,” lanjutnya.

Selain bersih-bersih pantai, acara tersebut juga menghadirkan setidaknya 50 seniman lintas negara dan lokal. Acara digelar dua hari berturut-turut pada Sabtu dan Minggu akhir pekan lalu.

Ruang Kreatif

Kantor Manik Bumi Foundation tidak hanya menjadi ruang bekerja tetapi juga ruang kreatif bersama. Pendiri Manik Bumi Foundation Juli Wirahmini menjelaskan kantor tersebut juga memfasilitasi beragam kegiatan warga di Singaraja.

“Terutama relawan kami yang kami sebut Sahabat Bumi,” ujarnya.

Sejak berdiri pada tahun 2013 silam, pihaknya telah melihat banyak potensi di bidang kreatif. “Mereka memberikan masukan agar mereka bisa memamerkan karya-karya mereka. Jadi tempat ini menjadi ruang publik yang ditujukan pada sahabat bumi, untuk memamerkan,” ujarnya.

Nantinya, gedung berlantai dua ini dapat digunakan sebagai ruangan pameran, diskusi, ruang musik dan sebagainya. Nah, untuk dapat memanfaatkan ruangan ini, mereka harus menjadi sahabat bumi terlebih dahulu.

Sahabat bumi adalah warga yang sudah menyatakan komitmen untuk mencintai bumi. Mereka juga diharapkan telah mengikuti kegiatan Manik Bumi, seperti melakukan sosialiasi ke sekolah-sekolah, atau bersih-bersih sampah. Juga secara ikhlas dan sukarela mengikuti program-program penambahan pengetahuan seperti ikut workshop, untuk meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan sampah mereka.

Saat ini Manik Bumi bekerja sama dengan mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha). Ada beberapa dari mereka yang memiliki karya luar biasa terbuat dari sampah plastik, ban bekas, sandal bekas dan sebagainya.

“Nah, kami berikan ruang untuk mereka di sini,” jawabnya.

Juli berharap ruang-ruang ini terus diciptakan dan semakin banyak, sehingga anak-anak kreatif dari Singaraja tidak merasa rendah diri.

“Selama ini kan anak-anak Singaraja memiliki bakat luar biasa, tetapi karena mereka tidak punya kesempatan untuk memamerkan ke publik, mereka selalu merasa nggak percaya diri. Makanya lebih baik jika mereka bisa latihan di tempat ini dan bisa memamerkan karya-karya mereka,” ujarnya.

Untuk itu, Juli menegaskan kantor Manik Bumi kini dapat dibuka untuk publik ketika ada acara-acara tertentu seperti pameran, ruang diskusi, pemutaran film dan sebagainya. Namun sehari-harinya adalah sebagai kantor. [b]

The post Manik Bumi, Ruang Kreatif untuk Peduli Bumi appeared first on BaleBengong.

Agar Penyandang Disabilitas Tetap Berkarya

Salah satu peserta belajar menulis selama pelatihan jurnalisme warga untuk penyandang disabilitas.

Salah satu ruangan Annika Linden Centre di Denpasar pagi itu hening.

Sebelas muda-mudi tampak serius mendengarkan materi pelatihan jurnalisme warga. Sesekali mereka menjawab pertanyaan pemateri saat diajak berdiskusi tentang hal-ikhwal jurnalisme pada Sabtu, 25 Agustus 2018 lalu.

Muda-mudi tersebut semuanya penyandang disabilitas. Hari itu mereka mengikuti pelatihan jurnalisme warga yang diadakan Puspadi Bali, organisasi non-pemerintah di bidang rehabilitasi, pendidikan, advokasi, dan pemberdayaan di Bali.

Pelatihan setengah hari itu dipandu Anton Muhajir. Jurnalis lepas dan pendiri media jurnalisme warga BaleBengong ini dengan atraktif memberi dan berbagi pengetahuan tentang jurnalisme. Mulai cara menulis berita hingga pengetahuan fotografi dasar dan mengundang antusiasme para peserta pelatihan yang berjumlah sebelas orang.

Ni Made Sumiasih, peserta pelatihan itu mengaku senang karena mendapat wawasan baru. “Semoga pengetahuan ini bisa dijadikan bekal untuk saya dalam bekerja,” ujar perempuan asal Karangasem ini.

Sumiasih mengalami lumpuh layu sejak kecil yang membuat tubuh bagian kirinya lemet atau layu. Sehari-hari ia membantu orang tua di rumah mengerjakan pekerjaan domestik seperti menyapu dan mencari makanan ternak. Ia putus sekolah sejak lima belas tahun lalu.

Suatu hari, teman ayahnya seorang guru memberi informasi tentang Puspadi Bali dan mendaftarkan Sumiasih pada pelatihan kerja yang mengantarnya ke Denpasar. Sejak tiga minggu lalu ia pun magang di sebuah pabrik roti di bilangan Kesiman, Denpasar.

Ia merasa sangat senang karena mendapat kesempatan melatih kemampuan bekerja.

Peserta pelatihan jurnalisme warga berpose bersama setelah pelatihan.

Harapan Bekerja

Bisa bekerja. Itulah mimpi dan harapan para penyandang disabilitas yang tergabung di Puspadi Bali. I Putu Candra Gunawan, pemuda 22 tahun asal Tabanan, misalnya. Ia mengalami kecelakaan lalu lintas setahun lalu. Salah satu kakinya harus diamputasi. Kini, ia bekerja di Puspadi Bali sebagai teknisi pembuat kaki palsu berkat informasi pamannya dan dukungan dari I Nengah Latra selaku Direktur Puspadi Bali.

Pelatihan yang memberi kesempatan magang bagi penyandang disabilitas ini menerbitkan harapan. Bahwa mereka yang mengalami kekurangan fisik. Sejatinya mereka bisa bekerja, asalkan diberi kesempatan. Ini merupakan langkah maju sejalan dengan visi dan misi Puspadi Bali yang bergerak di bidang pemberdayaan penyandang disabilitas.

“Selain jurnalisme warga, pelatihan yang diberikan antara lain ilmu komputer, bahasa Inggris, public speaking, dan self-healing. Program berlangsung selama tiga bulan,” ujar I Ketut Ariana, Koordinator Pelatihan “Kursus Singkat Menuju Kerja” atau Soft and Hard Skill Training saat saya tanya lebih jauh tentang kegiatan ini.

Ia menambahkan, pelatihan jurnalisme warga diharapkan mampu memberi keterampilan menulis bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian mereka mampu membuat berita dan dipublikasikan khayalak ramai termasuk media sosial. Harapannya mereka bisa menceritakan pengalaman magang dan lebih jauh lagi masyarakat jadi lebih tahu kegiatan-kegiatan Puspadi Bali.

Puspadi Bali mengadakan pelatihan kursus singkat menuju kerja ini sejak tahun 2009. Sekarang angkatan ke-10. Jumlah peserta tiap angkatan bervariasi, 7 hingga 15 orang dan berasal dari Bali bahkan luar Bali seperti NTB dan NTT.

“Pelatihan diadakan sore dan malam hari setelah mereka pulang dari magang kerja,” katanya.

Harapan dilaksanakannya pelatihan ini adalah menumbuhkan kemandirian bagi kawan-kawan penyandang disabilitas dan sebagai bekal memasuki dunia kerja. Tak sedikit anggota Puspadi Bali yang sudah bekerja baik di bidang pariwisata seperti hotel maupun travel atau berwirausaha misalnya membuka warung, berjualan pulsa atau membuka penyewaan playstation, atau berbisnis online

Ini menjadi bukti bahwa disabilitas bukanlah halangan untuk berkarya asalkan diberi kesempatan baik oleh pemerintah atau perusahaan. Berdasarkan UU Disabilitas tahun 2016, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah serta perusahaan swasta wajib menyediakan kuota kerja bagi penyandang disabilitas. Bagi Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD sebanyak dua persen dari seluruh jumlah pegawai dan bagi perusahaan swasta sebanyak satu persen dari seluruh jumlah pegawai atau karyawan.

Undang-undang Disabilitas

Kenyataannya, peraturan ini belum seluruhnya dilaksanakan. Entah karena masih sedikit perusahaan yang mengetahui aturan tersebut atau ada sebab lain perlu dicari penyebabnya.

Ariana menuturkan, di Bali, serapan penyandang disabilitas di perusahaan swasta di Bali lumayan bagus. Berbeda dengan perusahaan negeri yang masih kaku terkait syarat penerimaan karyawan seperti harus tamat S-1 sedangkan sebagian besar warga Puspadi Bali tamatan SMA.

Untuk itu, Puspadi Bali bekerja sama dengan D-Network sebagai penjembatan penyedia kerja dan pencari kerja yang notebena penyandang disabilitas.

Ketika selesai pelatihan peserta langsung terdaftar di D-Network. Nanti ketika ada informasi perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja langsung diberitahukan ke teman-teman, jika berminat kemudian dihubungkan kepada perusahaan tersebut dan mengikuti seleksi penerimaan karyawan. Bidang pekerjaannya beragam mulai dari administrasi, housekeeping, dan tukang kebun.

Apa yang dilakukan Perpadi Bali dalam memberdayakan penyandang disabilitas di Bali patut menjadi contoh dan perlu didukung dan diapresiasi terutama oleh pemerintah. Jejaring kerja perlu dibangun agar terwujud sinergi antara banyak pihak dalam hal ini pemerintah dan LSM, Dengan bekerja bersama impian dan harapan tentang penyandang disabilitas bukan hal yang mustahil diwujudkan. [b]

The post Agar Penyandang Disabilitas Tetap Berkarya appeared first on BaleBengong.

Dibuka: Seleksi Peserta Karya Latihan Bantuan Hukum VI

Tak hanya belajar di kelas, peserta juga akan terjun langsung ke masyarakat.

Setelah terakhir kali diadakan pada Januari 2017, YLBHI-LBH Bali memandang perlu untuk diadakan KALABAHU di paruh kedua tahun 2018. Agenda ini sebagai sarana penguatan organisasi sekaligus kaderisasi.

Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) diharapkan menjawab kebutuhan dan tantangan bila dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu oleh masing masing LBH Kantor, khususnya YLBHI-LBH Bali.

Tema KALABAHU tahun ini adalah “Memperluas Gerakan Bantuan Hukum Struktural melalui Pengabdi Bantuan Hukum yang berintegritas, progresif, andal dan tangguh untuk mewujudkan Negara hukum yang adil dan demokratis berlandaskan HAM”.

Ketua Panitia KALABAHU VI Ni Kadek Vany Primaliraning mengatakan bentuk KALABAHU VI berupa rangkaian workshop dalam kelas selama tujuh oleh narasumber berkompeten di bidangnya masing-masing. Setelah dilanjutkan dengan praktik di luar kelas. Peserta akan terjun langsung ke basis-basis maupun jaringan yang selama ini telah didampingi oleh YLBHI-LBH Bal.

Prakitik itu akan dilaksanakan dalam waktu kurang lebih selama sebulan.

Sejumlah narasumber kelas adalah Asfinawati (Ketua Umum YLBHI), Arip Yogiawan (Ketua Bidang Jaringan dan Kampanye YLBHI), Dewa Putu Adnyana (Direktur YLBHI-LBH Bali), Zainal Arifin (Direktur LBH Semarang), dan Alldo Fellix Januardy.

Ada pula Risnawati Utami (Komisi Hak Disabilitas dari Indonesia di PBB), Choky Ramadhan (MAPPi), Lalola Kaban (ICW) dan masih banyak narasumber lain sesuai isu terkini dalam penegakann hak asasi manusia (HAM)

Beberapa kriteria di bawah ini perlu dimiliki oleh peserta KALABAHU:
– Sarjana Ilmu Hukum (diutamakan) atau Sarjana disiplin ilmu lainnya tanpa memandang latar belakang Suku, Agama, Ras maupun preferensi seksual;
– Mahasiswa yang telah menempuh minimal 7 semester dan 120 SKS;
– Maksimal berusia 25 tahun terhitung tanggal 31 September 2018, apabila lebih harus mendapatkan surat persetujuan dari Direktur YLBHI-LBH Bali;
– Memiliki kepedulian terhadap isu-isu keadilan sosial dan pembelaan masyarakat kecil;
– Memiliki penalaran yang baik dengan menulis essay sesuai beberapa topik pilihan

Tema esay meliputi:
1. Perlindungan Kesehatan Bagi ODHA (Orang dengan HIV/AIDS)
2. Perlindungan pemanfaatan Kawasan Pesisir Bagi Nelayan
3. Pemberangusan Serikat Pekerja (Union Busting) serta Kaitannya dengan Hak Berserikat dan Berkumpul
a) Font yang digunakan adalah Georgia 12 pt.
b) Margin atas dan bawah 2 cm, margin kiri 2,5 cm, dan margin kanan 2 cm.
c) Minimal 2 halaman dan maksimal 5 halaman
d) Essay diketik dalam format MS Word pada satu halaman A4

  • Memiliki kemauan belajar yang kuat
  • Memiliki jiwa kesukarelawanan
  • Memiliki pengetahuan dasar mengenai hukum dan hak asasi manusia
  • Bukan Pegawai di institusi PNS/TNI/POLRI
  • Tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, kejahatan terhadap anak, KDRT dan Pelanggaran HAM

Biaya:
1. Kontribusi Rp 200.000,-
2. Dibayarkan pada saat peserta sudah dinyatakan lulus sebagai peserta
Kalabahu 2018;
3. Pembayaran dilakukan saat daftar ulang secara langsung ke panitia.
4. Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat;
a) Bagi calon peserta yang kurang mampu dapat melakukan pembayaran secara mencicil (3 x cicilan) atau mengajukan permohonan beasiswa.
b) Pengajuan beasiswa/ keringanan biaya/ cicilan pembayaran dilakukan melalui surat permohonan yang ditujukan kepada ketua panitia selama.
c) PengajuanbeasiswaharusmelampirkanSKTM/buktirekeninglistrik/rekeningair/ bukti lainnya yang mendukung.
d) Bagi calon penerima beasiswa yang dinyatakan lulus seleksi, akan dilakukan wawancara pada waktu yang ditentukan oleh panitia.

Demi efektivitas penyelenggaraan KALABAHU, peserta yang dapat mengikuti KALABAHU VI YLBHI LBH Bali dibatasi sebanyak 25 orang.

Info selengkapnya di situs web LBH Bali di www.lbhbali.or.id dan lewat narahubung Candra (085792374635) atau Vany (082144707017). [b]

The post Dibuka: Seleksi Peserta Karya Latihan Bantuan Hukum VI appeared first on BaleBengong.

Kolaborasi Seni dan Gerakan Sosial untuk Perubahan

Penampilan Navicula di acara Kopernik Day 2018: Perayaan 8 Tahun Kolaborasi dan Inovasi. Foto Fauzan Adinugraha/Kopernik.

Ratusan anak muda berkerumun di depan panggung.

Mengikuti aba-aba gitar dan drum, mereka mulai loncat sambil menganggukkan kepala. Sang vokalis berambut panjang memimpin: “Penguasa jagalah dunia Bumi kita, rumah kita bersama.”

Sebuah lagu yang mengingatkan penonton atas bahaya pembangunan tanpa memikirkan dampak terhadap lingkungan sekitar. Penonton pun serempak ikut bernyanyi, meneguhkan pesan sang vokalis.

Perpaduan antara musik dan pergerakan sosial telah berjalan lama. Lagu-lagu musisi folk seperti Iwan Fals, sang ‘wakil rakyat’, pada tahun 1990-2000an menjadi yel-yel perjuangan hak masyarakat miskin dan marjinal hingga saat ini.

Pada tahun 2007, band asal Jakarta, Efek Rumah Kaca, mempersembahkan lagunya ‘Di Udara’ kepada aktivis HAM Munir Said Thalib. Ada pula alunan lagu band Nosstress yang mengiringi isu tata pembangunan dan menyempitnya ruang kota di Bali.

Pendekatan seni dan budaya guna menyuarakan tantangan lingkungan dan sosial masa kini menjadi sarana efektif untuk menarik hati dan memulai dialog dengan masyarakat, terutama anak-anak muda.

Sebagai organisasi yang berupaya menemukan solusi efektif dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Kopernik menyadari bahwa dampak dari kegiatan suatu organisasi seringkali terbatas pada komunitas yang menerima dukungan tersebut secara langsung. Padahal mungkin saja ada daerah lain yang juga membutuhkan atau bahkan ada organisasi lain yang dapat meningkatkan efektifitas solusi tersebut.

Atas dasar itu, setahun terakhir ini Kopernik telah giat menjalin kerja sama dengan berbagai tokoh industri kreatif Indonesia untuk menyebarkan temuan dan mendorong dialog dalam rangka mengembangkan solusi-solusi efektif yang dapat memberikan perubahan sosial yang berkelanjutan. Beragam mitra kerja Kopernik — mulai dari musisi, sutradara sampai seniman — merupakan tokoh masyarakat yang berpengaruh dan memiliki posisi yang unik dalam mengangkat isu sosial dan meningkatkan partisipasi publik.

Salah satu mitra Kopernik, Navicula, dikenal sebagai band yang aktif terlibat dalam gerakan sosial dan lingkungan. Band asli Bali ini dijuluki sebagai Green Grunge Gentlemen karena pesan-pesan dalam musik mereka sarat dengan tema lingkungan seperti lagu “Metropolutan”, “Orangutan”, “Over Konsumsi”, atau “Di Rimba”.

Navicula, Erick EST dan Kopernik bersama pengguna lampu tenaga surya di Sumba saat proses produksi video klip Terus Berjuang. (Photo credit: Erick EST)

Bersama dengan Navicula dan sutradara Erick EST, Kopernik memproduksi video klip untuk lagu “Terus Berjuang” milik Navicula yang didedikasikan untuk para aktivis sosial dan lingkungan yang tengah berjuang mendorong perubahan sosial.

Video klip ini menyoroti isu kesenjangan akses listrik di daerah timur Indonesia dan menampilkan kegiatan beberapa Ibu Inspirasi Kopernik yang membantu memperluas akses energi di daerah terpencil melalui penjualan teknologi tepat guna, seperti lampu tenaga surya dan saringan air tanpa listrik.

Bukan hanya musik, seni audio-visual dan pertunjukan juga merupakan media yang efektif dalam meningkatkan wawasan masyarakat yang dapat mendorong perubahan sosial suatu kelompok masyarakat.

Mural dari seniman Sautel Chago di kantor Kopernik tentang pemilahan sampah anorganik dan organik. (Photo credit: Reza Muharram Harahap/Kopernik)

Prinsip itu juga yang menjadi dasar Kopernik untuk memulai proyek Pulau Plastik bekerja sama dengan Akarumput, sebuah rumah produksi asal Bali dengan misi meningkatkan wawasan masyarakat mengenai isu lingkungan dan sosial melalui seni visual, musik dan kampanye media.

Pulau Plastik merupakan serial video edukasi yang memadukan pendekatan budaya populer dan antropologi dengan media visual guna menjangkau masyarakat lokal dan mendorong kesadaran untuk mengelola sampah dengan lebih baik.

Komponen seni dan budaya dalam proyek Pulau Plastik diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk mengurangi konsumsi produk plastik sekali pakai di Pulau Bali.

Berdasarkan hasil penelitian Departemen Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB), Pulau Bali menghasilkan hingga 268 ton sampah plastik setiap harinya dan 44 persen tidak diolah sehingga mencemari lingkungan (Gatra, 24 April 2018). Sampah plastik tersebut terbuang di sungai sebelum akhirnya bermuara ke laut dan membahayakan kehidupan biota laut. Masalah ini tidak dapat diatasi hanya dengan lembaga sosial atau pemerintah saja, namun butuh partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat.

Kopernik terus berkomitmen untuk menjalin kerja sama dengan industri kreatif dan lembaga sosial yang memperjuangkan isu sosial dan lingkungan, serta mendorong komunitas masyarakat untuk aktif berekspresi dan beraksi melalui medium masing-masing demi perjuangan mencapai pembangunan yang setara dan berkelanjutan. [b]

The post Kolaborasi Seni dan Gerakan Sosial untuk Perubahan appeared first on BaleBengong.

PLTU: Energi Kotor yang Dihasilkan Produksi Listrik Batubara

Oleh: Khairullah Thofu
Pengabdi Bantuan Hukum YLBHI-LBH BALI

Indonesia hanya memiliki 3% cadangan batubara dunia, namun eksplorasi batubara terus menerus dilakukan. Saat ini Indonesia merupakan negara nomor satu pengekspor batubara di dunia. Ironisnya sekitar 20% rakyat Indonesia belum akses terhadap listrik dari negara. Mereka adalah rakyat Indonesia yang tinggal di pedalaman, tempat-tempat terpencil dan ratusan pulau pulau kecil di pelosok nusantara.

Batubara yang dibakar di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) memancarkan sejumlah polutan seperti NOx dan SO3, kontributor utama dalam pembentukan hujan asam dan polusi partikel halus (PM2.5). Masyarakat ilmiah dan medis juga telah mengungkapkan bahaya kesehatan akibat PM2.5 dari emisi udara tersebut. PLTU Batubara juga memancarkan bahan kimia berbahaya dan mematikan seperti merkuri dan arsen. Jelas sangat berbahaya bagi kelanjutan kehidupan masyarakat dan lingkungan, akan tetapi Indonesia justru menargetkan pembangunan PLTU secara besar-besaran untuk memenuhi target pasokan energi listrik sebesar 35 ribu MW pada tahun 2019.

Sementara itu, dengan dampak besar lingkungan yang dihasilkan oleh pembakaran batubara untuk energi listrik  bertentangan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UU PPLH), di dalamnya telah diatur dengan jelas bahwa pembangunan tidak boleh mementingkan kepentingan investor semata. Pembangunan juga wajib mempertimbangkan kehidupan sosial masyarakat, flora dan fauna karena itu sangat berkaitan dengan kelangsungan sebuah kehidupan

Pemerintah daerah Provinsi Bali mengklaim diri sebagai daerah clean and green namun melaksanakan pembangunan PLTU di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng yang telah dan akan dilaksanakan dalam tiga tahap. Kapasitas Tahap I 1 x 380 dan rencana awal Tahap II sebesar 190 MW tapi di tambah kapasitasnya menjadi 2 x330[1] serta masih terdapat kemungkinan penambahan kapasitas.

Bali merupakan tujuan pariwisata dengan karakteristik pariwisata budaya dan alam, seiring dengan fakta itu, pemerintah daerah sebaiknya mempertimbangkan kondisi alam Bali dalam setiap pembangunan. Seperti yang diatur dalam Permen LH No. 5 tahun 2012 tentang jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib Memiliki AMDAL, pembangunan pembangkit listrik tenaga uap yang berbahan dasar batubara wajib memiliki AMDAL. Dan dalam proses AMDAL tersebut peran serta masyarakat sangat penting  mualai dari proses konsultasi publik hingga diterbitkannya izin lingkungan masyarakat harus mengetahui secara jelas mengenai penerbitan dan tujuan dari setiap bentuk usaha yang akan di laksanakan di wilayah mereka[2], hal ini untuk meminimalisir  terjadi nya cacat proseduran dan  penyalahgunaan pemanfaatan lingkungan oleh segelintir orang hanya di dasarkan terhadap kepentingan ekonomi pribadi semata, dan masyarakat mempunyai kewajiban untuk mengkontrol mengawasi dari awal setiap rencana usaha karena lingkungan merupakan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan akses lingkungan bersih,sehat dan nyaman[3]

Saat ini selain di Bali, di Indonesia terdapat puluhan PLTU Batubara tersebar dan beroperasi di Indonesia, melepaskan jutaan ton polusi setiap tahunnya. Dari waktu ke waktu PLTU tersebut mengotori udara kita dengan polutan beracun, termasuk merkuri, timbal, arsenik, kadmium dan partikel halus namun beracun, yang telah menyusup ke dalam paru-paru masyarakat.

Seperti judul di atas, pembangkit listrik dengan bahan dasar batubara sebenarnya mengalami persoalan mulai hulu hingga hilir, dari proses pertambangan sampai pada proses pemindahan PLTU dari kapal dan pengolahannya sehingga menjadi energi listrik.

HULU

Pembebasan lahan menjadi persoalan seiring dengan intensifnya pembangunan batubara secara nasional. Dalam kebijakan percepatan pembangunan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah hari ini, Pembangunan PLTU menjadi prioritas untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan investasi asing ke Indonesia. Sehingga pemerintah kemudian mendorong UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum digunakan dalam pembangunan PLTU ini dengan skema campur tangan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dalam hal ini adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pemasok tunggal kebutuhan listrik nasional, dan dalam Inpres Nomor 6 tahun 2013 energi listrik termasuk dalam kategori pembangunan, untuk itu artinya pengadaan tanah bisa didorong guna pembebasan lahan dalam setiap pembangunan PLTU yang sangat merugikan masyarakat. Sehingga kemudian terjadi konflik dan gelombang penolakan dari masyarakat atas pembangunan PLTU yang dikarenakan masyarakat merasa dirugikan oleh pembahasan lahan tersebut meskipun terdapat ganti rugi.

Bila kita telaah kembali, ganti rugi tersebut tidak menyelesaikan persoalan dan kelangsungan kehidupan bagi masyarakat yang notabene adalah petani maupun nelayan. Selain itu, pembangunan PLTU membutuhkan sumber air yang begitu banyak sehingga dibangun berdekatan dengan pantai dan mengakibatkan kerusakan ekosistem laut serta pengolahan limbahnya akan menimbulkan dampak kerugian secara ekonomi kepada masyarakat nelayan, misalnya seperti yang terlah terjadi di PLTU Jepara.

Proses pertamabangan batubara atau eksplorasi batubara di banyak daerah mengalami dampak yang luar biasa misalnya di Kalimantan, penambangan batubara menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki terhadap tanah, sumber air, udara dan juga membahayakan kesehatan, keamanan dan penghidupan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pertambangan. Menurut studi yang dilakukan Yayasan Hijau Damai Indonesia atau dikenal sebagai Greenpeace Indonesia pada 2014 lalu, sepanjang 3000 km atau sebanyak 45% sungai di Kalimantan Selatan berpotensi tercemar limbah berbahaya dari konsesi tambang. Belum lagi bekas tanah pertambangan tidak bisa lagi difungsikan kegunaannya baik untuk pertanian dan perkebunan karena kualitas tanah sudah tidak lagi produktif untuk dilakukan kegiatan tersebut, dan aliran sungai yang tercemar tesebut sangat berbahaya karena tingkat keasaman air di daerah konsesi lahan pertambangan sangat tinggi, artinya tidak bisa dijadikan konsumsi sehari-hari termasuk pengairan lahan pertanian.

HILIR

Proses pemindahan batubara dari kapal tongkang melalui jety itu seringkali menimbulkan dampak lingkungan terutama banyak batubara yang berjatuhan ke laut dan sangat mengganggu kehidupan ekosistem laut, dengan kandungan batubara yang berbahaya, pada saat proses beroperasi PLTU di berbagai daerah menimbulkan kebisingan dan mengganggu kehidupan masyarakat meskipun dalam peraturan radius area PLTU dan pemukiman warga adalah sejauh 5 km, akan tetapi asam yang ditimbulkan dari produksi batubara itu sendiri berbahaya karena mengikuti arah angin.

Polusi udara adalah pembunuh senyap, menyebabkan 3 juta kematian dini (premature death) di seluruh dunia, dimana pembakaran Batubara adalah salah satu kontributor terbesar polusi ini. Polusi udara menyebabkan peningkatan risiko kanker paru-paru, stroke, penyakit jantung, dan penyakit pernapasan, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Harvard Univerity tentang dampak polusi udara PLTU Batubara di Indonesia terhadap kesehatan. Hasil penelitian mengungkap angka estimasi kematian dini akibat PLTU Batubara yang saat ini sudah beroperasi, mencapai sekitar 6.500 jiwa/tahun di Indonesia. Penelitian serupa juga dilakukan di berbagai negara Asia lainnya.

PLTU Batubara adalah mesin penebar maut, PLTU mengeluarkan polusi yang membunuh, meracuni udara,  menyebabkan gangguan kesehatan dan kerugian yang luas untuk pertanian, perikanan, lingkungan, dan perekonomian masyarakat. Partikel-partikel polutan yang sangat berbahaya tersebut, saat ini mengakibatkan kematian dini sekitar 6.500 jiwa pertahun di Indonesia.  menunjukkan penyebab utama dari kematian dini termasuk stroke (2.700), penyakit jantung iskemik (2.300), kanker paru-paru (300), penyakit paru obstruktif kronik (400), serta penyakit pernafasan dan kardiovaskular lainnya (800). Estimasi angka tersebut diperkirakan akan melonjak menjadi sekitar 15.700  jiwa pertahun seiring dengan rencana pembangunan PLTU Batubara baru.[4], Artinya persoalan Batubara ini memeiliki persoalaan yang komplek terhadap keberlanjutan banyak kehidupan di Provinsi Bali. Khususnya di wilayah Celukan Bawang Kabupaten Buleleng yang menjadi lokasi pembangunan PLTU, telah terjadi penurunan kualitas kehidupan masyarakat baik dalam aspek lingkungan sosial, ekonomi maupun kesehatan.

Sebagai wilayah yang secara geografis adalah wilayah celuk maka otomatis ikan menjadi sumber kehidupan di wilayah ini. Sebelum PLTU dibangun di wilayah ini ikan begitu melimpah, satu kelompok nelayan saja pada tahun 2012 saat PLTU masih dalam proses konstruksi mampu menghasilkan 29,297 ton dalam setahun meskipun menurut masyarakat nelayan saat itu sudah terjadi penurunan dibanding sebelum ada konstruksi PLTU Celukan Bawang. Ketika tahun 2015 awal PLTU Celukan Bawang beroperasi hasil tangkapan nelayan turun sangat drastis dan hanya menghasilkan tangkapan sebesar 2,722 ton[5], ketika hasil tangkapan menurun otomatis penghasilan warga yang notabene bergantung kepada laut dan perikanan akan semakin menurun artinya telah terjadi penurunan kualitas kehidupan masyarakat.

Belum lagi dalam aspek pertanian/perkebunan karena mayoritas pertanian ada pada perkebunan di wilayah tersebut yaitu perkebunan kelapa dan hasil catatan warga masyarakat yang memiliki perkebunan kelapa yang ada di tapak operasi PLTU Celukan Bawang yang biasanya dalam setahun bisa panen 4 sampai 6 kali sejak operasi PLTU menurun hanya dalam kisaran 2 kali panen dalam setahun. Di tengah situasi ekonomi yang semakin sulit, persoalan berikut munculnya persoalan kesehatan masyarakat sekitar PLTU terutama anak-anak dan penduduk lanjut usia yang rentan sekali terkenak dampak ISPA yang diakibatkan udara yang kotor dari hasil produksi PLTU batubara. Karena kandungan yang hasil pemakaran batubara itu mengandung merkuri, timbal, arsenik, kadmium dan partikel halus namun beracun, yang sangat Berbahaya terhadap kesehatan masyarakat dalam sebulan warga bisa 6 kali untuk melakukan pemriksaan kesehatan akibat saluaran pernapasan dan ini menambah beban secara ekonomi kepada masyarakat, dengan sejumlah persoalan tersebut apakah pembangunan harus mengamini hak-hak dasar masyarakat untuk mendaptkan akses kesehatan itu, pengelolaan lingkungan seharusnya tidak hanya didasari atas aspek ekonomi saja sehingga pengelolaan lingkungan hanya menguntungkan segelintir kelompok akan tetapi harus mempertimbangkan ada struktur sosial yang sudah mapan yang tidak bisa dirusak hanya atas terminologi kepentingan ekonomi.

Lingkungan harus dibahas secara holistik tidak bisa parsial, karena di dalam lingkungan itu terdapat sendi-sendi kehidupan masyarakat secara luas, flora dan fauna, budaya, sumber penghidupan masyarakat secara umum yang tidak bisa dikorbankan, dan harus dijaga keberadaannya sampai antargenerasi untuk sebuah kehidupan yang berkelanjutan.

 

[1] AMDAL Tahap 1 dan Tahap II untuk Pembangunan PLTU Batubara di Celukan Bawang

[2] Permen LH no 17 tahun 2012 tentang pedoman keterlibatan masyarakat dalam analisis mengenai dampak lingkungan dan penerbitan izin lingkungan serta PP 27 Tahun 2012

[3] UU 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkupan Hidup

[4] Data Greenpeace Indonesia dan Harvard University

[5] Data Pendapatan Kelompok Nelayan

The post PLTU: Energi Kotor yang Dihasilkan Produksi Listrik Batubara appeared first on BaleBengong.