Tag Archives: Lingkungan

Butuh Kreativitas dalam Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Dolanyok.com

Tidak jarang kita melihat balai banjar yang masih kuat dan kokoh dirubuhkan.

Tempat pertemuan warga di Bali itu kemudian dibangun kembali dengan bantuan dana desa, maupun bansos dari Pemerintah, Anggota DPR, dan lainnya. Padahal, secara fungsi, banjar tersebut mungkin sudah bisa memfasilitasi segala kegiatan adat yang sudah biasa dilakukan sejak dahulu.

Namun, tren ini menimbulkan satu pertanyaan: Kenapa bisa terjadi?

Mungkin ada pemikiran lain sehingga harus diratakan dengan tanah dan dibangun kembali dengan yang lebih megah. Misalnya karena banyak duit bantuan diterima banjar sehingga mereka pun membangun sesuatu yang sebenarnya sudah ada dan berfungsi dengan baik.

Dalam melakukan perencanaan penggunaan dana tersebut diperlukan pemikiran lebih bijak dan kreatif. Kepentingan jangka panjang sepertinya lebih penting untuk direncanakan dibandingkan sebatas membuat fasilitas umum yang lebih megah sedangkan secara fungsi fasilitas umum tersebut masih layak untuk digunakan.

Perencanaan dengan manfaat jangka panjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan potensi ekonomi akan membuat banjar atau desa tersebut memiliki pemasukan keuangan yang tujuan akhirnya adalah meringankan beban masyarakat dalam berbagai aspek. Dalam konteks ini banjar ataupun desa seharusnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakatnya secara mandiri (tanpa bantuan pihak luar) dan berkesinambungan dalam jangka panjang.

Mari kita belajar dari Jawa Tengah. Berikut adalah dua contoh perencanaan dan pengelolaan yang menarik untuk kita pelajari yaitu di Desa Banjarrejo, Kabupaten Gerobogan dan Desa Ponggok, Kabupaten Klaten.

Sumber Kompas.

Perencanaan dan pengelolaan yang kreatif akan menimbulkan potensi ekonomi yang tidur. Keberanian untuk mengesampingkan kepentingan-kepentingan lain juga salah satu kunci keberhasilannya. Dua desa di jawa tengah tersebut diatas telah berhasil membuat destinasi wisata baru yang pada akhirnya bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat desanya.

Desa Ponggok malah bisa membayarkan premi bulanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk seluruh warganya sehingga kesehatan warganya terjamin. Semoga masyarakat Bali bisa terinspirasi dan bertindak nyata dengan tulisan singkat ini. [b]

The post Butuh Kreativitas dalam Pengelolaan Dana Desa appeared first on BaleBengong.

PlastikDetox, Pinjam Alat Makan demi Kelestarian Lingkungan

#ALATMAKAN #SEKALIPAKAI #SINGLEUSE #EVENT #KURANGISAMPAH #BALI
Nurvitria, salah satu pengunjung Sunday Market Sanur melakukan deposit alat makan untuk beli siomay. Dia deposit piring dan sendok garpu.

Dengan meminjam peralatan makanan, kita bisa menyelamatkan lingkungan.

Bulan kelimabelas. Pertama kalinya PlastikDetox menerapkan uji coba peminjaman alat makan berbayar di Sunday Market Sanur. Sistem ini kemudian diberi nama sistem deposit. PlastikDetox secara sukarela menyediakan alat makan itu masing-masing 100 set, pada Minggu (28/10) lalu.

Ada piring, mangkok, sendok, garpu dan gelas berbahan stainless steel. Semua itu ditempatkan di sebuah meja yang dilengkapi dengan petunjuk cara deposit. Pengunjung di area makanan bisa deposit alat makan seharga Rp 10.000 per item, kecuali sendok dan garpu masing-masing seharga Rp 5.000.

Pengunjung yang memiliki rencana untuk membeli makanan, mereka bisa deposit alat makan yang diperlukan. Kemudian, mereka ke penjual makanan, memberikan alat makan ini ke pedagang agar makanannya ditaruh di tempat itu. Setelah itu, ketika mereka selesai makan, alat makan dikembalikan, maka uang mereka akan kembali.

Pagi itu, pertama kali deposit ini diterapkan, belum semua sadar, mengerti dan mau mencobanya. Ada pengunjung yang melihat dan membaca petunjuk deposit di stan kami dari kejauhan lalu pergi. Namun, ada juga yang kemudian mendekat, bertanya dan melakukan deposit.

“Wah ini ide bagus, baru pertama kali kami temui,” ujar seorang pengunjung pasar.

Deposit ini dilakukan selama 8 jam dari pukul 09.30 – 17.30 Wita. Selama itu, total 50 alat makan yang dipinjam oleh 24 pembeli yaitu 7 piring, 2 mangkok, 27 gelas, 1 gelas kopi, 8 sendok dan 5 garpu. Melalui itu, bisa dihitung bahwa PlastikDetox telah membantu mengurangi 50 buah potensi sampah alat makan sekali pakai. Ini belum terhitung, ada orang yang menggunakan alat makan lebih dari sekali makan dan minum.

Oh ya, hasil ini didapatkan sebelum adanya pengumuman detail melalui luring (offline) maupun daring (online).

Kesulitan yang masih dialami PlastikDetox yaitu kurangnya tempat untuk cuci langsung alat makan di lokasi. Ini menyebabkan, tim PlastikDetox harus membawa alat makan kotor ini pulang untuk dibersihkan. Biarpun masih uji coba dan jumlah alat makan yang dipakai masih sedikit, tapi ini harus dipikirkan ke depannya.

Uji coba ini menunjukkan adanya ketertarikan pengunjung untuk menggunakan alat makan dipakai ulang. Meskipun masih terasa asing, tapi kalau sudah kenal kan jadi sayang toh. Susahnya memang dari awal, bukankah lebih baik demikian? [b]

The post PlastikDetox, Pinjam Alat Makan demi Kelestarian Lingkungan appeared first on BaleBengong.

Manik Bumi, Ruang Kreatif untuk Peduli Bumi

Kantor Yayasan Manik Bumi menjadi kantor dan ruang kreatif di Singaraja. Foto Manik Bumi.

Matahari beranjak redup di ujung utara Bali.

Ratusan anak muda, seniman dan aktivis lingkungan memungut sampah plastik di sepanjang Pantai Indah, Singaraja, Buleleng. Bersih-bersih sampah plastik itu salah satu agenda peresmian kantor Manik Bumi Foundation pada Sabtu (3/11).

Selain bersih-bersih pantai, Manik Bumi Foundation, yayasan di bidang lingkungan hidup terutama pengelolaan sampah ini juga menggelar beragam acara,termasuk pameran dan pertunjukan kolaborasi seniman dunia.

Saat matahari kian tenggelam di ufuk barat Gumi Panji Sakti, para seniman dari sebelas negara, termasuk Amerika Serikat, Eropa, Afrika, Asia termasuk Indonesia dan Bali khususnya pun berkolaborasi di panggung utama.

Ada yang membaca puisi, ada juga memainkan teater. Para pengunjung pun menikmati aksi para seniman dunia ini.

Seperti halnya penampilan Samar Gantang yang membacakan puisi dengan nada suara menggelegar. Ada juga duet Cok Sawitri dan Ayu Laksmi.

Seniman Plasticology, Made Bayak bersama Guy Helminger dari Luxemburg menampilkan sebuah pertunjukan tarian legong yang diikat plastik.

Pendiri Manik Bumi Foundation, Juli Wirahmini mengatakan acara ini digelar selain untuk peresmian kantor Manik Bumi juga untuk mengenalkan yayasan yang berdiri pada 2013 tersebut. “Kami mengundang masyarakat untuk sama-sama meresmikan kantor Manik Bumi,” ujarnya.

Sebagai pendiri lembaga di bidang lingkungan, terutama pengelolaan sampah khususnya, Juli memiliki pandangan tersendiri tentang persoalan sampah di Buleleng. Salah satunya di tempat atau kantor terbaru Manik Bumi yang terletak di Jalan Pantai Indah, Singaraja dan tentunya dekat dengan pantai indah.

Juli menambahkan sebelum mereka menentukan akan pindah ke Pantai Indah, pantai itu masih sangat kotor. Sampah plastik masih banyak. Bahkan ada gundukan plastik.

“Kemudian kami bekerja sama dengan desa untuk menjaga pantai ini menjadi bersih. Kami ingin menjaga kelestariannya di saat nanti musim penyu bertelor,” ujarnya.

Untuk menjaga kondisi pantai Indah yang semakin nampak bersih ini, pihaknya mengaku akan melakukan komitmen dan melakukan gerakan bersih pantai secara berkesinambungan. Tidak hanya pada saat ada kegiatan, tetapi juga membuat program aksi bersih pantai setiap minggu sekali.

“Yang terpenting bukan tentang besarnya, tetapi lebih kepada keberlanjutannya,” lanjutnya.

Selain bersih-bersih pantai, acara tersebut juga menghadirkan setidaknya 50 seniman lintas negara dan lokal. Acara digelar dua hari berturut-turut pada Sabtu dan Minggu akhir pekan lalu.

Ruang Kreatif

Kantor Manik Bumi Foundation tidak hanya menjadi ruang bekerja tetapi juga ruang kreatif bersama. Pendiri Manik Bumi Foundation Juli Wirahmini menjelaskan kantor tersebut juga memfasilitasi beragam kegiatan warga di Singaraja.

“Terutama relawan kami yang kami sebut Sahabat Bumi,” ujarnya.

Sejak berdiri pada tahun 2013 silam, pihaknya telah melihat banyak potensi di bidang kreatif. “Mereka memberikan masukan agar mereka bisa memamerkan karya-karya mereka. Jadi tempat ini menjadi ruang publik yang ditujukan pada sahabat bumi, untuk memamerkan,” ujarnya.

Nantinya, gedung berlantai dua ini dapat digunakan sebagai ruangan pameran, diskusi, ruang musik dan sebagainya. Nah, untuk dapat memanfaatkan ruangan ini, mereka harus menjadi sahabat bumi terlebih dahulu.

Sahabat bumi adalah warga yang sudah menyatakan komitmen untuk mencintai bumi. Mereka juga diharapkan telah mengikuti kegiatan Manik Bumi, seperti melakukan sosialiasi ke sekolah-sekolah, atau bersih-bersih sampah. Juga secara ikhlas dan sukarela mengikuti program-program penambahan pengetahuan seperti ikut workshop, untuk meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan sampah mereka.

Saat ini Manik Bumi bekerja sama dengan mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha). Ada beberapa dari mereka yang memiliki karya luar biasa terbuat dari sampah plastik, ban bekas, sandal bekas dan sebagainya.

“Nah, kami berikan ruang untuk mereka di sini,” jawabnya.

Juli berharap ruang-ruang ini terus diciptakan dan semakin banyak, sehingga anak-anak kreatif dari Singaraja tidak merasa rendah diri.

“Selama ini kan anak-anak Singaraja memiliki bakat luar biasa, tetapi karena mereka tidak punya kesempatan untuk memamerkan ke publik, mereka selalu merasa nggak percaya diri. Makanya lebih baik jika mereka bisa latihan di tempat ini dan bisa memamerkan karya-karya mereka,” ujarnya.

Untuk itu, Juli menegaskan kantor Manik Bumi kini dapat dibuka untuk publik ketika ada acara-acara tertentu seperti pameran, ruang diskusi, pemutaran film dan sebagainya. Namun sehari-harinya adalah sebagai kantor. [b]

The post Manik Bumi, Ruang Kreatif untuk Peduli Bumi appeared first on BaleBengong.

Dokumen RZWP3K Berpotensi Loloskan Reklamasi Teluk Benoa

Penyerahan Nota Protes Terkait Dokumen RZWP3K oleh Walhi Bali 5 Oktober 2018. Foto Walhi Bali.

Dalam dokumen itu, Teluk Benoa masih masuk kawasan pemanfaatan.

WALHI Bali menghadiri konsultasi publik pembahasan dokumen awal Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Bali. Konsultasi publik digelar pada pukul 10.00 WITA di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali.

Dalam kesempatan itu WALHI Bali menyampaikan protes atas dokumen awal RZWP3K yang terindikasi atau patut diduga digunakan untuk meloloskan rencana reklamasi Teluk Benoa. Selain memprotes, WALHI Bali juga mendesak agar Teluk Benoa ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan.

Direktur Eksekutif WALHI Bali I Made Juli Untung Pratama menjelaskan bahwa rencana reklamasi Teluk Benoa yang dimasukkan dalam dokumen RZWP3K izinnya telah kedaluarsa atau habis masa berlakunya. Izin lokasi reklamasi sudah kedaluarsa atau sudah tidak berlaku sejak 26 Agustus 2018. Lantas kenapa izin itu masih tetap diakomodir dalam dokumen tersebut?

“Seharunya dokumen ini lebih baik disusun untuk mengakomodir masyarakat adat dan kearifan lokal, bukan justru dipaksakan untuk memuluskan rencana reklamasi Teluk Benoa,” ujar Juli.

Dugaan dokumen RZWP3K sebagai upaya meloloskan reklamasi semakin menguat karena penetapan Teluk Benoa sebagai kawasan suci oleh PHDI tidak diakomodir di dalam dokumen it. “Dokumen penyusunan ini pun sangat kami sayangkan karena tidak memasukkan Teluk Benoa sebagai kawasan suci laut. Padahal ada fakta kuat bahwa Teluk Benoa sebagai kawasan suci telah disahkan melalui Keputusan Pesamuhan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 1/KEP/SP PARISADA/IV/2016 tentang Kawasan Suci Teluk Benoa tertanggal 09 April 2016,” jelasnya.

Menurut Juli, Teluk Benoa seharusnya ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Pihaknya menjelaskan juga urgensinya Teluk Benoa agar ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan. Menurutnya, Teluk Benoa merupakan kawasan rawan bencana likuifaksi, sebagai kawasan persinggahan burung lintas benua, sebagai penyangga jejaring konservasi lokal dan sebagai tampungan banjir.

Jika kawasan Teluk Benoa dialokasikan sebagai kawasan pariwisata dalam dokumen RZWP-3-K, maka dokumen awal ini secara sadar disusun untuk menciptakan “kuburan massal” di Teluk Benoa, mengingat Teluk Benoa jika terjadi gempa besar berpotensi terjadi likuifaksi dan tsunami, maka jika mau belajar dari pengalaman gempabumi di Palu, Sulawesi Tengah, Teluk Benoa seharusnya ditetapkan sebagai kawasan konservasi di dalam Perda RZWP3K.

“Penetapan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi, selain sebagai upaya mitigasi bencana juga sebagai upaya untuk menjaga keanekaragaman hayatinya termasuk menjaga kawasan sucinya,” ujarnya.

Terkait dengan dokumen awal RZWP3K, WALHI Bali melihat banyaknya proyek yang diakomodir dalam dokumen awal RZWP3K. Proyek-proyek tersebut juga tidak pernah diatur dalam peraturan hukum tata ruang baik lokal maupun nasional, seperti reklamasi untuk pengembangan Bandara Ngurah Rai, Pengembangan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) untuk pelabuhan Benoa, serta Masuknya Pertambangan Pasir Laut.

Untuk itu, pihaknya menduga upaya tersebut sebagai upaya pemutihan pelanggaran tata ruang.

Perhatikan Risiko

Juli menambahkan RZWP3K Provinsi Bali seharusnya disusun untuk tujuan keberlangsungan ekologi pesisir Pulau Bali. Untuk itu seharusnya Dokumen awal RZWP3K lebih mengakomodir kepentingan Masyarakat Hukum Adat dan kearifan lokal dan memperhatikan peta risiko bencana bukan justru dijadikan alat untuk memuluskan proyek yang izinnya melanggar tata ruang serta tidak pernah diatur di dalam produk hukum tata ruang lainnya.

“Nantinya, Perda RZWP3K juga bukan keranjang investor untuk meloloskan proyek-proyeknya dan juga bukan alat pemutihan pelanggaran tata ruang. Untuk itu, WALHI Bali menuntut Pemprov Bali untuk mengeluarkan proyek-proyek yang saat ini diakomodir dalam dokumen awal RZWP3K,” desaknya.

Selain mengkritisi dan melakukan protes terhadap dokumen RZWP3K tersebut, WALHI Bali juga mengkritisi proses pelibatan publik dan komposisi pesertanya. Dari segi komposisi peserta, menurut WALHI Bali dalam surat undangan yang diterima hanya 2 unsur lembaga adat yang diundang, yakni Bendesa Adat Kuta yang mewakili Desa Adat Kuta dan MUDP. Padahal, marak proyek yang dimasukkan dalam dokumen tersebut.

“Agar masyarakat tahu apa yang akan terjadi dengan wilayah sekitanya, seharunya Desa Adat di pesisir dilibatkan secara langsung dalam proses konsultasi ini terlebih desa adat yang akan menerima akibat buruk proyek-proyek tersebut dilibatkan dalam konsultasi publik pembahasan dokumen awal RZWP3K. Publik harus tahu proyek-proyek apa yang akan mengancam wilayahnya termasuk pula apakah mereka setuju atau tidak dengan proyek-proyek yang dimasukkan dalam dokumen tersebut,” ujarnya.

Dari segi proses pelibatan, WALHI Bali juga mengkritisi dan memprotes cara-cara Pemprov dalam mengundang WALHI Bali. Menurutnya, WALHI Bali baru menerima undangan pada Selasa, 2 Oktober 2018. Hanya tiga hari sebelum pelaksanaan kegiatan.

Padahal, surat undangan tersebut telah dibuat pada 26 September 2018. Jika dihitung dari sejak tanggal dibuatnya surat, hingga surat tersebut kami terima terdapat waktu yang terbuang selama 6 (enam) hari kalender. Proses pelibatan terhadap WALHI Bali sangat mendadak. Bahkan dalam waktu yang mendadak itupun tidak disertai pemberian dokumen yang dibahas secara lengkap karena link materi tidak bisa diakses.

“Untuk itu kami menyatakan protes atas proses pelibatan secara dadakan terlebih tidak ada kesetaraan dalam penguasaan informasi. Jika mereka mempunyai iktikad baik untuk melibatkan kami, maka seharunya pemprov Bali memberikan dokumen lengkap agar penguasaan informasinya setara. Termasuk pula memberikan waktu yang cukup untuk mempelajari dokumennya,” tegasnya.

Desak Tiga Hal

Dalam proses konsultasi publik dokumen RZWP3K tersebut WALHI Bali menegaskan dan mendesak tiga hal.

Pertama, RZWP3K Provinsi Bali seharusnya disusun untuk tujuan keberlangsungan ekologi pesisir Pulau Bali. Dokumen awal RZWP3K seharusnya lebih mengakomodir kepentingan Masyarakat Hukum Adat dan kearifan lokal dan memperhatikan peta risiko bencana. Untuk itu, WALHI Bali mendesak agar paritisipasi publik diperluas serta mendorong agar kawasan Teluk Benoa ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan.

Kedua, Perda RZWP3K bukan alat untuk memuluskan proyek yang izinnya melanggar tata ruang serta tidak pernah diatur di dalam produk hukum tata ruang lainnya. Perda RZWP3K bukan keranjang investor untuk meloloskan proyek-proyeknya dan juga bukan alat pemutihan pelanggaran tata ruang. Untuk itu, WALHI Bali menuntut Pemprov Bali untuk mengeluarkan proyek-proyek yang saat ini diakomodir dalam dokumen awal RZWP3K.

Ketiga, apabila dokumen awal RZWP3K dengan berbagai proyek yang tertera di dalam dokumen tetap dipaksakan untuk disahkan menjadi Perda, maka WALHI Bali dengan ini menyatakan dengan tegas menolak rencana penetapan dokumen tersebut sebagai Perda RZWP3K termasuk pula tidak bertanggung jawab terhadap isi Perda tersebut.

Setelah pembacaan surat nota protes tersebut, WALHI Bali langsung menyerahkan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Made Gunaja. Surat nota protes tersebut juga dikirmkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Direktur Perencanaan Ruang Laut Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, dan Gubernur Bali sebagai tembusan. [b]

The post Dokumen RZWP3K Berpotensi Loloskan Reklamasi Teluk Benoa appeared first on BaleBengong.

Aksi Bersih Pantai untuk World Cleanup Day

Setiap badan usaha wajib menarik kembali sampah yang mereka hasilkan.

Untuk memperingati World Cleanup Day, Greenpeace Indonesia dan WALHI Bali melakukan aksi bersih-bersih dan audit sampah di seputaran Dream Island, Pantai Mertasari, Sanur. World Cleanup Day 2018 jatuh pada 15 September 2018 sedangkan aksi bersih-bersihnya pada Minggu, 16 September 2018.

Aksi bersih-bersih dan audit sampah di seputaran Dream Island dilakukan agar masyarakat melihat sendiri dampak tumpukan sampah terhadap lingkungan hidup, terutama pencemaran sampah plastik yang disumbangkan oleh produsen-produsen penghasil sampah terutama plastik.

Dalam acara tersebut, turut hadir organisasi lingkungan hidup WALHI Bali dan komunitas-komunitas yang peduli dengan isu pencemaran plastik dan pengelolaan sampah.

Kegiatan serupa juga dilakukan oleh Greenpeace Indonesia di beberapa tempat. Aksi bersih-bersih pantai juga dilakukan di Pantai Kuk Cituis, Banten dan Pantai Pandansari, Yogyakarta yang telah digelar serentak pada Sabtu, 15 September kemarin.

Jurukampanye Urban Greenpeace Indonesia, Muharram Atha Rasyadi menjelaskan bahwa aksi bersih-bersih yang dilakukan di Dream Island dan pantai-pantai lainnya bukan hanya bersih-bersih semata. Lebih lanjut ia menjelaskan kegiatan bersih-bersih ini juga diisi dengan audit merek atau memilah sampah plastik berdasarkan merknya.

“Audit merek dilakukan untuk melihat perusahaan-perusahaan mana saja yang seharusnya bertanggung jawab atas bekas kemasan atau sampah yang mereka hasilkan,” ujarnya.

Direktur Eksekutif WALHI Bali, I Made Juli Untung Pratama menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memaksa setiap produsen atau badan usaha yang menghasilkan sampah wajib kembali menarik sampah yang dihasilkannya karena pemerintah sudah diberi kewenangan oleh hukum untuk melakukan itu.

“Bali telah memiliki Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah yang mengatur secara tegas bahwa setiap badan usaha wajib menarik kembali sampah yang mereka hasilkan. Artinya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memerintahkan setiap badan usaha yang menghasilkan sampah untuk menarik kembali sampahnya,” tegasnya. [b]

The post Aksi Bersih Pantai untuk World Cleanup Day appeared first on BaleBengong.