Tag Archives: Lingkungan

WALHI Bali Minta Gubernur Koster Buka Isi Surat ke Pelindo III

Walhi Bali kirimkan surat ke Gubernur Bali perihal reklamasi oleh Pelindo III. Foto Walhi Bali.

Agar warga mendapatkan informasi yang jelas perihal Teluk Benoa.

WALHI Bali mengirimkan surat permohonan informasi publik kepada Gubernur Bali Wayan Koster pada Kamis 26 September 2019. Permohonan informasi publik ini diminta guna menindaklanjuti pemberhentian reklamasi yang dilakukan Pelindo III Cabang Benoa.

Sebelumnya Gubernur Bali, Wayan Koster pada 22 Agustus 2019 sempat mengirimkan surat kepada Pelindo III Cabang Benoa. Gubernur meminta agar Pelindo III menghentikan reklamasi seluas 85 hektare yang diketahui oleh tim monitoring Dinas Lingkungan Hidup pengerjaannya tidak sesuai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan menyebabkan kematian vegetasi mangrove seluas 17 ha.

Menurut Direktur Eksekutif WALHI Bali I Made Juli Untung Pratama penting kemudian WALHI Bali meminta salinan surat tersebut kepada Gubernur Bali Wayan Koster WALHI Bali. Hal itu karena Walhi Bali merupakan organisasi yang konsen di advokasi lingkungan hidup dan representasi masyarakat Bali yang mengkritisi reklamasi di areal pelabuhan Benoa.

Terlebih selama ini WALHI Bali bersama dengan ForBALI juga memang mengadvokasi pembangunan di Bali Selatan khususnya Teluk Benoa.

Selain itu I Wayan Adi Sumiarta, tim hukum WALHI Bali, juga menambahkan bahwa dasar atau alasannya meminta surat yang dikirimkan oleh koster kepada Pelindo III cabang Benoa adalah berdasarkan dari statemen yang utarakan oleh Gubernur Bali sendiri.

“Agar kita yang selama ini konsen mengadvokasi Teluk Benoa bersama rakyat mendapatkan informasi yang jelas,” tungkasnya.

Lebih lanjut Untung Pratama meminta Gubernur Bali Wayan Koster untuk membuka dokumen-dokumen informasi publik tersebut. Pembentukan tim koordinasi pemantau juga akan dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Bali. Tim ini terdiri dari lembaga-lembaga terkait dari pemerintah daerah dan akademisi. Nantinya mereka akan mengumpulkan data terkait permasalahan yang berkembang dan dapat menyampaikan masukan serta rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi dan Pelindo III terkait dengan tindak lanjut pengembangan pelabuhan Benoa Bali.

“Pembentukan Tim pemantau ini menjadi dasar WALHI Bali meminta informasi mengenai kinerja tim pemantau yang dibentuk Pemerintah Provinsi Bali,” tegasnya.

Di dalam surat yang dikirimkan ada beberapa hal yang menjadi tuntutan WALHI Bali yakni. Pertama, WALHI Bali meminta salinan surat yang dikirimkan Gubernur Bali kepada Direktur Utama Pelindo III terkait penghentian reklamasi di areal Pelabuhan Benoa. Kedua, meminta salinan hasil laporan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang memuat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pelindo III. Ketiga, meminta informasi susunan Tim Koordinasi Pemantau yang bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi beserta lampiran dan dokumen dokumen pendukungnya.

Surat tersebut telah dikirimkan pada 26 September 2019 dan diterima oleh staf kantor Gubernur Bali Gede Sulastrawan. [b]

The post WALHI Bali Minta Gubernur Koster Buka Isi Surat ke Pelindo III appeared first on BaleBengong.

STATUS TELUK BENOA PASCA PERDA PERUBAHAN RTRWP BALI*

Oleh: I Wayan Gendo Suardana**

 

Sidang Paripurna DPRD Propinsi Bali (20/8)/2019) telah mengesahkan Ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Bali Tahun 2009-2019, hal yang paling mengemuka dalam isu pengesahan perubahan RTRWP Bali ini adalah mengenai, ditetapkannya Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi,. Di dalam media massa, Ketua Pansus I Ketut Kariyasa “posisi Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi tidak diutak-atik lagi dalam revisi RTRW sekaligus meneguhkan apa yang menjadi komitmen dan rekomendasi Gubernur Bali terpilih I Wayan Koster. Kariyasa menyatakan pula; “Semestinya tidak ada istilah demo-demo lagi. Kita sudah sangat aspiratif dalam pansus tata ruang”. (Bali post, 20/8).

 

Penulis berpijak dari pendapat tersebut, karena dapat tersirat hendak menyampaikan kepada publik bahwa urusan penetapan kawasan konservasi Teluk Benoa sudah selesai. Namun tidak demikian bagi Penulis. Pengesahan Ranperda tersebut (yang didalamnya berisi penetapan Teuk Benoa sebagai kawasan konservasi) adalah fakta, tetapi secara hukum, khususnya hukum tata ruang, penting didalami, apakah penetapan tersebut menjamin secara hukum Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi, sehingga tidak dapat direklamasi? Hal ini mengingat pengaturan ruang Teluk Benoa sudah diatur melalui Perpres No 51 th 2014.

 

Untuk menjawab hal tersebut, tentu saja yang harus diperiksa adalah mengenai pengaturan ruang dalam UU No 26 th 2007 tentang Penataan Ruang (selanjutnya disebut UUPR), yang pada pokoknya menyatakan bahwa penataan ruang dilakukan secara berjenjang dan komplementer. Yang dimaksud dengan “komplementer” adalah penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya.

 

Mengingat pengaturan ruang Teluk Benoa telah diatur dalam Perpres no 51 th 2014 yang pada pokoknya mengubah Teluk Benoa dari kawasan konservasi menjadi kawasan budi daya zona penyangga (vide; Pasal I ; Pasal 56 jo. Pasal 63A Jo Pasal 101A), sebaliknya, DPRD Propinsi Bali menetapkannya sebagai kawasan konservasi.. Keadaan ini adalah keadaan yang saling tumpang tindih, tidak saling melengkapi dan tidak sinergis atau saling bertentangan. Oleh karena memuat norma yang saling bertentangan tentu saja patut diuji, dalam konteks penataan ruang yang diatur dalam UUPR, manakah yang peraturan hukum yang lebih berwenang untuk mengatur ruang Teluk Benoa, Perpres no 51 th 2014 ataukah Perda perubahan RTRWP Bali?

 

Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan 2 (dua) hal, yakni: a. rencana umum tata ruang, b. rencana rinci tata ruang. (vide pasal 14 UUPR). Kedua hal tersebut berkaitan erat karena rencana rinci tata ruang disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang. Rencana rinci tata ruang merupakan penjabaran rencana umum tata ruang yang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis yang penetapan kawasannya tercakup di dalam rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang merupakan operasionalisasi rencana umum tata ruang.

 

Dalam perencanaan tata ruang ini khususnya dalam rencana umum tata ruang, terdapat penjenjangan yang jelas. Hierarki ini dibedakan menurut wilayah administrasi pemerintahan karena kewenangan mengatur pemanfaatan ruang dibagi sesuai dengan pembagian administrasi pemerintahan. Sedangkan mengenai rencana rinci tata ruang terdiri atas: a) rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional (huruf tebal oleh penulis), b) rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan c) rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

 

 

Lebih lanjut mengenai rencana tata ruang wilayah nasional, di dalam UUPR, diatur dalam peraturan pemerintah sedangkan mengenai rencana rinci tata ruang termasuk pula rencana tata ruang kawasan strategis nasional diatur dengan peraturan presiden. Salah satu rencana tata ruang kawasan strategis nasional yang dibentuk oleh Pemerintah adalah Perpres No. 45 Tahun 2011. Perpres tersebut adalah mencakup 4 (empat) kota Kabupaten yakni Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan sebagai rencana tata ruang kawasan perkotaan Sarbagita.

 

Peran dari rencana tata ruang kawasan Perkotaan Sarbagita adalah sebagai alat operasional rencana tata ruang wilayah nasional dan sebagai pelaksanaan pembangunan di kawasan perkotaan Sarbagita. Hal tersebut diatur dalam Pasal 3 Perpres No. 45 Th. 2011 yang menyatakan: “Rencana tata ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perkotaan Sarbagita.” Jangka waktu dari Perpres ini yang mengikuti ketentuan berlakunya jangka waktu RTRWN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (vide; Pasal 123 Ayat (1) Perpres No. 45 Th. 2011). Dengan demikian, senyatanya Perpres no 45 th 2011 adalah bagian dari RTRW Nasional, halmana kewenangannya berada di tangan pemerintah pusat. Artinya, kewenangan pengaturan rencana tata ruang di Teluk Benoa secara hukum telah beralih sejak diterbitkannya perpres dimaksud.

 

Konsekuensi hukum dari terbitnya Perpres No. 45 Th 2011, dihubungkan dengan prinsip penataan ruang yang dilakukan secara berjenjang dan komplementer, adalah rencana tata ruang di kawasan Sarbagita yang diatur dan ditentukan dalam Perpres ini berlaku mutlak dan dapat membatalkan ketentuan penataan ruang yang berada dibawahnya. Artinya, seluruh peraturan hukum mengenai penataan ruang yang ada di bawah Perpres 45 Th 2011, baik Perda RTRWP Bali maupun Perda RTRW 4 (empat) kabupaten/kota yakni : Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan yang bertentangan dengan Perpres No. 45 Th 2011 dinyatakan tidak berlaku.

 

Ketentuan tersebut diatur dalam BAB IX tentang Ketentuan Peralihan dan Bab X tentang Ketentuan Penutup Perpres No. 45/2011. Pada Pasal 121 huruf a dan huruf b pada pokoknya, mengatur bahwa sejak berlakunya Perpres ini, maka ketentuan dalam Perda RTRWP, Perda RTRW Kabupaten/Kota, dan Perda tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini. Bagi peraturan yang bertentangan harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Perpres ini ditetapkan. Ketentuan tersebut menyiratkan secara tegas bahwa tidak ada celah bagi peraturan hukum penataan ruang di bawahnya untuk memuiat ketentuan ruang bertentangan dengan Perpres ini. Hal yang lebih rinci juga diatur dalam pasal 122 ayat (1) dan ayat (2) yang menegaskan bahwa terkait izin pemanfaatan ruang pada masing-masing daerah wajib sesuai dengan perpres dimaksud, atau wajib menajdikan Perpres ini sebagai acuan pemberian ijin pemanfaatan ruang.

 

Dengan adanya perubahan terbatas atas Perpres No. 45 tahun 2011 melalui Perpres No 51 th. 2014, dalam hal ini perubahan kawasan konservasi Teluk Benoa menjadi kawasan Budi Daya zona Penyangga (vide: pasal 56 jo pasal 63A), dan mengalokasikan ruang untuk melakukan reklamasi paling luas 700 hektar (vide pasal 101A Perpres no 51 th 2014), maka secara mutatis mutandis yang berlaku dalam pengaturan ruang di Teluk Benoa adalah Perpres no 51 th 2014. Keadaan ini, selanjutnya dikaitkan dengan perencanaan ruang yang berjenjang dan komplementer, mengandung kosekuensi logis bahwa peraturan tata ruang dibawahnya baik RTRWP Bali mapun RTRWK Denpasar, Badung, wajib tunduk dan menyesuaikan pengaturannya yang terkait dengan Teluk Benoa sebagaimana yang ditetukan dalam Perpres 51/2014. Artinya sejak 3 Juni 2014 hingga kini Teluk Benoa tetap berstatus sebagai kawasan Budi daya zona penyangga bukan kawasan konservasi.

 

Berdasaarkan semua paparan Penulis di atas, maka senyatanya, tindakan DPRD Bali yang mentapkan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi adalah tindakan yang tidak mempunyai akibat hukum bagi status kawasan Teluk Benoa. Secara hukum, pengaturan ruang di Teluk Benoa adalah kewenangan dari pemerintah pusat yang telah nyata diatur dalam perpres no 51 th 2014 dan RTRWP Bali wajib tunduk dan menyesuaikan dengan isi perpres no 51 th 2014. Sekalipun ditetapkan demikian oleh DPRD Bali, maka pengaturan demikian dalam persepktif hukum tata ruang tidak berakibat hukum karena setiap ijin pemafaatan ruang akan kembali merujuk pada Perpres 51 /2014. Sepanjang Perpres 51/2014 berlaku, maka peraturan tata ruang dibawahnya (yang merupakan turunan dari UUPR) akan diabaikan dan rujukan utamanya adalah Perpres 51/2014.

 

Pertanyaan terakhir yang paling menarik, apakah tindakan DPRD Bali sama sekali tidak punya arti? Tentu saja tidak sepenuhnya demikian. Secara normatif hukum, dengan berat hati Penulis sampaikan tindakan DPRD Bali tersebut memang tidak ada arti. Namun demikian, secara politis (jikapun tindakan tersebut diapresiasi), maka tindakan tersebut menunjukan 2 hal yakni; (1) Simbol semangat politik DPRD Bali untuk mempertahankan Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi, (2) Simbol sikap protes DPRD Bali atas pemberlakuan Perpres no 51 th 2014. Namun tentu tindakan dirasa kurang karena yang diharapkan adalah DPRD Bali melakukan terobosan politik dengan membuat keputusan Sidang Paripurna untuk menolak reklamasi Teluk Benoa dan sikap pembatalan Perpres no 51th 2014. Selanjutnya didesakan kepada pemerintah pusat sebagai pihak yang berwenang dalam tata ruang Sarbagita. Bila ini tidak dilakukan, jangan salahkan bila muncul persepsi publik bahwa tindakan tersebut hanya bertujuan melakukan pencitraan politik lembaga DPRD Bali jelang berakhirnya masa jabatan periode ini.

 

—————0000—————–

 

*Tulisan ini pernah dimuat di Media Bali Post, Halaman Opini, Jumat, 23 Agustus 2019, hal. 6

 

**Penulis adalah Dewan Nasional WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dan sekaligus Kordinator ForBALI (Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa)

BATI, Rumah Belajar Teknologi Sederhana

Pompa air dengan sumber energi dari aliran sungai. Foto Anton Muhajir.

Tempat tersembunyi ini memberikan beragam solusi.

Sebuah gerabah raksasa betuliskan BATI, Rus dan Made menyambut di pintu masuk. Wadah air tradisional ini adalah petunjuk apa yang akan ditemui di rumah dan kebun sekitar 2 hektar ini.

Setelah menempuh perjalanan berkendara 43 km dari pusat Kota Denpasar, akhirnya kami tiba di Desa Wanagiri Kauh, Kecamatan Selemadeg, Tabanan. Melewati jalanan desa yang sepi, sebagian rusak, menyusuri kebun dan persawahan, dan bertanya pada warga.

Lalu, tibalah kami di BATI, singkatan dari Bali Appropriate Technology Institute. BATI adalah rumah percontohan sekaligus tempat belajar teknologi tepat guna untuk keseharian terutama akses air dan biogas. Energi yang menjadi kebutuhan sehari-hari ini sudah diwujudkan secara swadaya sejak tahun 1975.

Di depan gerabah papan nama BATI, sebuah pabrik produksi virgin coconut oil (VCO) terlihat dari spanduk terpasang. Jalan setapak kombinasi beton dan rumput membelah kebun berisi kelapa, durian, pisang, dan lainnya di sisi kanan dan kiri. Sejumlah bak beton terlihat tertanam di atas tanah, berisi nama-nama pembuatnya, dicoret saat semen basah.

Setelah menuruni jalan setapak cukup terjal, gemericik air mengepung telinga. Terlihat dua jalur sungai mengelilingi BATI. Aliran Tukad Yeh Le ini menjadi halaman depan dan belakangnya. Riuh yang menenangkan.

Di sepanjang jalan setapak menanjak terjal ini terpasang sejumlah pipa-pipa menuju pemukiman di atas BATI. Pipa-pipa ini menyemprotkan air dari bawah, aliran sungai melalui pompa ramp hidrolik yang terpasang. Mendorong air secara vertikal.

Ada tiga pompa hidrolik yang dibuat I Gusti Made Rus Alit, pria kelahiran 6 November 1946 ini di sekitar rumahnya. Pompa pertama sekitar 1974-1975. Saat itu ia berusia sekitar 28 tahun, ijazah terakhir hanya SMP. Sempat melanjutkan SMA tapi tak tamat, lalu lanjut sekolah teologi di Selandia Baru selama tiga tahun.

Rus, panggilannya, membuat pompa pendorong air sungai ini untuk membantu warga yang saat itu terlihat kesulitan mencari air ke sungai menuruni tebing terjal tiap hari.

Gusti Ketut Ediputra, sepupu Rus berkisah pada tahun 1970-an ia tiap hari bertugas ambil air ke sungai dengan memikul keropak, pelepah kering dari pohon buah yang berfungsi sebagai ember. Waktu pagi dan sore dihabiskan untuk mencari air minum dan masak, sementara mandi langsung di sungai.

“Pagi sebelum sekolah penuhi gentong dan sore. Untuk masak dan minum, mandi di sungai atau telabah. Ibu ambil air pakai kendi air tanah,” ingatnya.

Memompa air dari sumur serapan dengan manual. Foto Anton Muhajir.

Berubah

Kerepotan Ediputra berubah sekitar 10 tahun kemudian ketika pompa hidrolik berhasil mengalirkan air dari sungai ke atas bukit. Dalam video arsip dokumentasi BATI yang ditayangkan di Kick Andy Show pada 2017, nampak para perempuan dan anak-anak gembira lalu membasuh wajahnya saat pipa mengalirkan air di dekat pemukiman mereka. Beban kerja kini berkurang. Rus mendapat apresiasi sebagai salah satu Kick Andy Hero pada 2017.

Sampai kini, pompa masih bisa berfungsi, walau pengguna air dari sungai ini makin berkurang setelah PDAM masuk. “Masih diakses sekitar 20 KK,” kata Rus. Mereka tidak mengeluarkan biaya bayar air.

Rus mengembangkan kemampuan pompa untuk menggerakkan alat penggiling yang diletakkan di area semburan air. Alat penggiling di pinggir sungai ini bisa menggiling beras atau ketan jadi tepung, menggiling daging, dan lainnya.

Instalasi penting nan sederhana yang terpasang di sejumlah halaman BATI adalah bak penampung air hujan. Tak terlihat mencolok karena tertanam di bawah tanah sekitar 3 meter. Jika hujan, air di ujung talang jatuh ke permukaan rumput yang diisi saringan, kemudian mengalir ke bak dalam tanah itu.

Permukaan atas bak juga tertutup rapat, hanya menyisakan lubang tersambung pipa paralon dengan klep. Jika pipa ditekan, klep membuka, maka air langsung muncrat keluar di ujung pipa lainnya. Tak perlu mesin penarik. Saat diperlukan, air tinggal dipompa dengan Rus pump, istilah yang diberikan oleh mereka yang belajar ke BATI.

Menghitung Potensi

Rus yatim piatu sejak bayi, saat berusia 26 tahun ia sekolah di Selandia Baru walau belum bisa Bahasa Inggris. Ia mengaku takjub dengan kemajuan negeri dengan lebih banyak hewan ternak dibanding warganya itu. “Kita jauh terbelakang,” ujarnya.

Kembali ke desa, ia melihat kampungnya kotor karena hewan ternak seperti babi dan sapi berkeliaran. Dari pembicaraan dengan seorang teman, ia ingat kotoran menghasilkan gas. “Saya petani. Kalau injak lumpur kadang muncul blup-blup (gelembung), nah itu kan gas. Tinggal ditampung,” celotehnya.

Dicobalah proyek biogas pertama, ternak dikandangkan dan menghasilkan gas. Menggunakan kombinasi drum dan beton sebagai penampung kotoran. Warga pun heran.

Setelah itu ada persoalan lain kerepotan mengambil air ke sungai melewati tebing terjal. Dibuatlah pompa hidrolik itu. Menurutnya teknologi ini sudah dikenal lama namun jarang digunakan. Hanya menggunakan pipa galvanis, karet, dan menghitung potensi terjunan air.

Rus di kampung sekitar 1972-1980. Setelah itu pindah ke Jakarta karena ada World Vision, NGO internasional yang tertarik pada sepak terjangnya dan memanfaatkan untuk membantu lebih banyak komunitas di dalam dan luar negeri.

Sejak 1981 ia mulai keliling dunia termasuk kepulauan Pasifik dengan misi yang mirip, memecahkan masalah di daerah setempat. Terutama untuk akses air dan energi. Kemudian pindah kerja di WV Australia sekitar 1996, dan pada tahun 2000 mendirikan BATI di Tabanan, kampungnya.

“Saya capek, biar mereka yang belajar ke sini,” sahutnya. Namun, sampai kini ia masih diundang ke sejumlah daerah untuk membantu warga.

Ia merangkum, sejumlah persoalan sanitasi dan kesehatan bersumber dari air, seperti akses dan kualitas airnya. Pun di Bali, sampai kini masih ada daerah yang paceklik air dan harus membeli mahal air tangki. Saat musim kemarau, embung atau bendungan kering.

“Lebih baik tiap rumah memiliki bak penampungan sendiri, ini akan menimbulkan rasa memiliki. Kalau rusak, mereka perbaiki,” ingat Rus. Infrastruktur besar dan terpusat masih menyulitkan warga, terlebih jika rusak atau bocor dan menunggu lama untuk perbaikannya.

Sumber air di Bali termasuk melimpah tetapi kurang dimanfaatkan. Foto Anton Muhajir.

Tak Tertampung

Ia setuju potensi air permukaan masih melimpah terutama air hujan namun tak tertampung. Karena itu ia kini menggiatkan pembuatan bak kapasitas 10 ribu liter yang bisa dibuat dengan dana sekitar Rp 3 juta. Sebagai cadangan saat musim kemarau.

Sementara pompa hidrolik yang dibuatnya paling tinggi adalah semprotan vertikal ke atas sekitar 130 meter. Ia juga mencoba merakit pengeringan tenaga surya, pemanasan air tenaga surya, dan tungku hemat energi.

Rus mengaku semua keahlian ini tak didapatkan dari Selandia Baru tapi otodidak. Namun, semangat untuk membuat perubahan, mengejar kemajuan negeri orang yang memompa semangatnya untuk membuat solusi. Apa yang bisa dibuat untuk tinggal di sebuah tempat dengan nyaman.

Ia pernah tinggal di kampung Dayak, Kalimantan dan kesulitan saat buang air besar. Tiap malam ia diikuti babi yang menunggu kotoran. Karena tak mau diikuti babi terus, ia membuat jamban dengan kloset sederhana. Eh, makin banyak warga yang buat kloset sendiri.

Demikian juga di Gurun Gobi, pedalaman China air susah. Ia mengajak warga buat tangki air dalam tanah, salju ditampung jadi air minum. “Saya bermimpi orang dengan mudah dapat air. Teknologi sederhana bisa mengatasi masalah itu. Sebelum lari ke laut ditangkap sehingga tak banjir. Tak perlu beli air,” serunya.

Di sejumlah sudut halaman BATI, makin banyak bak yang dibuat sebagai hasil karya praktik warga dalam dan luar negeri yang datang. Ada juga percontohan aquaponic, cara menyaring air organik dengan tumbuhan, ikan, lalu lapisan kerikil dan pasir. Juga kincir air dan kolam-kolam ikan dari pengolahan air sungai dan hujan.

Tebing terjal diubah lanskapnya jadi sebuah tempat tinggal, lokasi retreat, dan kursus. Tempat yang nyaman untuk belajar dan refleksi atas persoalan-persoalan bumi. Kemudian mencari solusinya. [b]

Tulisan ini pertama kali terbit di Mongabay Indonesia.

The post BATI, Rumah Belajar Teknologi Sederhana appeared first on BaleBengong.

Kalau Sampahnya Merusak Lingkungan, Tenggelamkan!

Kalau anak-anak saja peduli sampah, masak orang dewasa tidak?

Sampah bisa berdampak buruk pada kesehatan dan kelestarian lingkungan. Oleh sebab itu, Kepala Kewilayahan Tulamben I Nyoman Suastika melaksanakan Gerakan Sadar Lingkungan dengan melibatkan anak-anak Rare Segara Tulamben.

Pada Minggu awal September lalu, anak-anak itu melakukan bersih-bersih pantai, kegiatan rutin tiap Minggu pagi. Ini merupakan upaya menanamkan dan menumbuhkan karakter kepada anak-anak usia sekolah dasar (SD) agar senantiasa sadar dan peduli terhadap lingkungan di wilayahnya.

Anak-anak yang tergabung dalam Rare Segara Tulamben diajak untuk memungut dan membersihkan sampah plastik di seputaran wilayah Banjar Dinas Tulamben. Saat ini ada 46 anak yang ikut serta.

“Kalau anak-anak sudah sadar kebersihan lingkungan, orang tua atau orang dewasa harusnya malu membuang sampah plastik sembarangan,” kata Suastika.

“Apalagi Tulamben sudah ada TPST Bersehati,” lanjutnya. Menurut Suastika, tempat penampungan sampah sementara (TPST) Bersehati siap menampung sampah di wilayah kedesaan Tulamben asal warga berkoordinasi terlebih dulu.

Upaya Warga

Bersih-bersih ala Rare Segara menjadi contoh upaya warga desa untuk menangani sampah plastik. Hal ini sejalan dengan kebijakan Gubernur Bali I Wayan Koster untuk menangani sampah plastik dengan dikeluarkannya Pergub Nomor 97 Tahun 2018. Pergub tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai ini dicanangkan Gubernur Bali pada 7 April 2019 beberapa bulan yang lalu.

Suastika juga mengatakan gerakan Sadar Lingkungan bersama anak-anak Rare Segara Tulamben bukan untuk mencari sensasi, tetapi wujud partisipasi dalam menjaga lingkungan tetap bersih. Apalagi Tulamben merupakan kawasan wisata di dunia.

“Tidak elok rasanya wilayah kita jadi idaman wisatawan, tapi lokal geniusnya tidak mampu menjaga lingkungan terlihat bersih,” kata Suastika yang juga pemandu selam (dive guide) ini.

Saat ini Tulamben baru memiliki satu tempat penampungan sampah yaitu TPST Tulamben Bersehati dengan memperkerjakan sekitar 6 warga sekitar. TPST tersebut dikelola langsung oleh I Nyoman Suastika.

Kendala

Pelanggan dari warga sekitar. Ada beberapa pengusaha hotel dan beberapa sekolah. Kegiatannya meliputi pemilahan sampah organik dan non-organik. Terkadang bila sampah menggunang akan dioper ke TPST Linggasana, Kecamatan Benandem.

Pelanggan TPST Tulamben Bersehati juga datang dari banjar-banjar di sekitarnya.

Sammpah akan diangkut tiap pukul 8 pagi untuk pelanggan di Tulamben sedangkan banjar di luarnya dua kali sehari. Sampah diambil untuk kemudian dipilah. Sampah organik dibuat menjadi pupuk sedangkan non-organik dijual.

Biaya angkutnya berbeda-beda tiap bulan. Untuk warga Tulamben hanya Rp 10.000 sedangkan banjar lain Rp 50.000. Warung Rp 20.000 sampai Rp 30.000. Rumah makan Rp 50.000 sampai Rp 100.000. Untuk pasar Rp 1 juta. Puskemas Rp 40.000.

Menurut Suastika, saat ini TPST Tulamben masih terkendala kurangnya operasional alat angkut. “Kami ingin ada lagi satu unit truk karena sekarang hanya mengandalkan 2 unit kendaraan kecil yang sering rusak,” ucapnya.

TPST Tulamben Bersehati pernah mengikuti lomba sadar lingkungan tingkat kabupaten. Kegiatan rangkaian HUT RI tahun 2018 tersebut dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem. Mereka berhasil memperoleh juara 2. [b]

The post Kalau Sampahnya Merusak Lingkungan, Tenggelamkan! appeared first on BaleBengong.

FAN Rayakan Ultah dengan Diskusi Penambangan Pasir

Semua elemen sepakat menolak rencana yang akan merusak pantai.

Perayaan hari ulang tahun Forum Aksi Nyata (FAN) Seminyak diisi dengan diskusi penolakan rencana pengerukan pasir di sepanjang pantai Kuta hingga Canggu. Diskusi diadakan pada Minggu, 8 September 2019 di Seminyak, Badung.

Dalam perayaan HUT FAN ketiga itu hadir Bendesa Adat Seminyak, Kepala Lingkungan beserta jajaran pengurus Desa Adat Seminyak.

FAN Seminyak merupakan forum swadaya masyarakat Seminyak yang dibentuk sebagai pelaksana mandat teknis di bawah naungan Desa Adat. Forum ini sangat aktif dalam gerakan tolak reklamasi Teluk Benoa.

Di hari jadi ketiga ini selain melakukan seremoni syukuran, FAN Seminyak juga menggelar diskusi terkait tambang pasir yang akan dilakukan di sepanjang pantai Kuta hingga Canggu. Rencana itu masuk dalam penyusunan dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Bali.

Dalam acara diskusi ini FAN Seminyak melibatkan Forum Rakyat Bali Toak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) dan WALHI Bali. Keduanya memberikan pemahan serta bahaya dari tambang pasir yang masuk dalam dokumen RZWP3K tersebut.

Koordinator ForBALI Wayan Gendo Suardana yang juga Dewan Nasional WALHI menjelaskan bahwa Bali saat ini sedang menyusun RZWP3K. Dokumen ini merupakan dokumen untuk menentukan tata ruang laut dalam radius sepanjang 0-12 mil.

Gendo menjelaskan bahwa dalam dokumen RZWP3K ini amat banyak proyek yang merusak lingkungan, tetapi tetap diakomodir. Ada reklamasi Teluk Benoa milik PT. Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) seluas 700 hektar dan reklamasi oleh Pelindo III yang sampai saat ini masih membatasi informasi dan sudah sebabkan mangrove mati seluas 17 hektar. Ada pula reklamasi Bandara Ngurah Rai oleh Angkasa Pura dan proyek tambang pasir laut yang akan dilakukan di sepanjang pantai Legian hingga Canggu seluas 1.916 hektar.

Tambang Pasir

Proyek tambang pasir laut yang masuk dalam dokumen RZWP3K yang semula seluas 1.916 hektar dapat berkurang menjadi 938,34 hektar akibat usaha dan perlawanan oleh ForBALI dan WALHI Bali. “Jarak titik tambang pasir ini kurang lebih 3 kilo meter dari pantai seminyak. Bayangkan saja apa yang akan terjadi apabila proyek ini dijalankan!?” pungkasnya.

Gendo menambahkan saat ini sudah ada dua izin ekplorasi yang sudah terbit. “Ini sama saja merugikan hajat hidup warga. Apalagi Seminyak menggantungkan penghidupannya di pantai,” tegasnya.

Menurut Gendo daerah pesisir kian terancam karena banyaknya proyek reklamasi yang masuk dalam dokumen tersebut. Reklamasi bandara sedari tahun 1960an sudah menyebabkan sebuah situs keagamaan Pura Cedok Waru bergeser tiga kali akibat abrasi yang disebabkan oleh Reklamasi Bandara.

Reklamasi oleh Pelindo III Cabang Benoa menyebabkan 17 hektar mangrove mati di wilayah perairan Teluk Benoa. “Segala bentuk protes yang kita lakukan bukan bentuk dari antipembangunan. Kami hanya akan protes terhadap pembangunan yang merusak lingkungan dan tidak memperhatikan masa depan Bali,” tegas Gendo.

Pemaparan kembali dilanjutkan Suriadi Darmoko, Dewan Daerah WALHI Bali. Darmoko menjelaskan berbagai dampak tambang pasir di Banten dan Sulawesi yang menyebabkan abrasi 10 hingga 20 meter serta mampu menengelam desa.

Jro Bendesa Seminyak I Wayan Windu Segara yang hadir dalam acara ini sangat mendukung agar warga menolak proyek ini. Terlebih mayoritas penduduk Seminyak memang menggantungkan penghidupannya di pesisir pantai.

Begitu pula Kepala Lingkungan Desa Adat Seminyak I Wayan Sunarta yang sangat mengapresiasi ForBALI dan WALHI Bali yang memberikan edukasi terhadap masyarakat Seminyak. Terlebih dalam penyusunan dokumen RZWP3K Desa Adat Seminyak tidak pernah dilibatkan.

Acara juga dihadiri berbagai organisasi di bawah Desa Adat seperti Asosiasi Pedagang Pantai Seminyak (AP2S), Asosiasi Surfing Seminyak (ASUS) dan Warung Pantai (WAPA) Seminyak. Semua berikrar dan sepakat menolak rencana tambang pasir di sepanjang pantai Kuta hingga Canggu yang masuk dalam dokumen RZWP3K. [b]

The post FAN Rayakan Ultah dengan Diskusi Penambangan Pasir appeared first on BaleBengong.