Tag Archives: Lingkungan

Alasan Mengapa Harus Mengurangi Sampah Plastik


Bukan tanpa alasan pemerintah mengeluarkan aturan mengurangi penggunaan sampah plastik.

Pasalnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuang sampah sembarangan dan kesadaran masyarakat masih lemah. Akibatnya, sampah plastik masih banyak ditemukan di sungai dan bermuara di laut.

Begitulah salah satu temuan dari Forum Komunitas Hijau (FKH) Denpasar, forum para pegiat lingkungan dan instansi pemerintah untuk melakukan aksi lingkungan di seluruh Kota Denpasar yang difasilitasi Wali Kota Denpasar.

Anggota FKH terdiri dari komunitas peduli sungai, komunitas seniman, komunitas guru dan anak sekolah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas peduli sampah. Adapun instansi pemerintah yang bergabung antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan lain-lain.

Pada pertengahan Desember tahun lalu, FKH telah mengundang 250 anggotanya untuk bergabung melakukan kegiatan clean up di sungai Tagtag Desa Dauh Puri Kaja. Sungai ini adalah anak dari aliran sungai Ayung yang masuk ke wilayah Kota Denpasar.

Kegiatan tahunan itu dibuka oleh Kepala DLHK Kota Denpasar dan didampingi Kepala Desa Dauh Puri Kaja. Kegiatan bersih-bersih hanya dilakukan pada sungai sepanjang 715 meter dan berlangsung 2 jam mulai dari pukul 07.00 – 09.00 Wita.

Sampah yang dihasilkan dari kegiatan ini kemudian ditimbang oleh tim DLHK Kota Denpasar. Hasilnya terkumpul sebanyak 268 kg. Tak hanya ditimbang, FKH juga melakukan audit merek yang dilakukan oleh tim Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Bali dan Trash Hero dibantu anak-anak sekolah.

Audit merek (brand audit) sampah adalah kegiatan untuk melakukan evaluasi sebuah merek produk yang sudah menjadi sampah. Tujuan audit merek ini untuk mendata jumlah dan mengetahui jenis-jenis sampah anorganik yang masuk ke sungai.

Selanjutnya data ini digunakan untuk mendorong produsen turut bertanggungjawab terhadap sampahnya.

Sampah yang terkumpul terdata 152 jenis bermerek dan tanpa merek dengan jumlah 794 biji atau lembar. Sampah yang masuk dalam urutan 10 besar jumlah sampah adalah 12 perusahaan dengan berbagai produk seperti makanan, minuman, detergen, dan lain-lain. Sedangkan sampah tanpa merek didominasi kantong plastik atau tas kresek, disusul sedotan, kain dan popok bayi.

Secara umum kantong plastik tanpa merek menduduki urutan 1 terbanyak. Maka terjawab sudah mengapa masyarakat diajak untuk mengurangi sampah plastik. Karena kantong plastiklah yang paling banyak menyumbang sampah.

Catur Yudha Hariani, Ketua FKH Kota Denpasar, sudah melaporkan hasil brand audit sampah ini kepada Bapak Wali Kota Denpasar IB Rai Mantra.

Wali Kota mengimbau agar FKH Kota Denpasar mempublikasikan hasil audit agar bisa dijadikan pembelajaran baik dari pemerintah, pengusaha dan masyarakat. Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Kantong Plastik suka tidak suka harus dijalankan demi menjaga lingkungan.

Sungai adalah salah satu sumber air yang penting bagi masyarakat Denpasar. Oleh karena itu penting menjaga kelestarian sungai agar tidak tercemar dari plastik. [b]

The post Alasan Mengapa Harus Mengurangi Sampah Plastik appeared first on BaleBengong.

Saru Gremeng Informasi Lingkungan di Bali


Sidang sengketa informasi antara Walhi Bali dan PT Pelindo III Cabang Benoa. Foto Anton Muhajir.

Saat ini, Walhi Bali sedang meminta informasi dua proyek besar.

Pertama, informasi tentang reklamasi untuk perluasan Pelabuhan Benoa yang dilakukan oleh PT Pelindo III Cabang Benoa. Kedua, informasi soal rencana reklamasi di Teluk Benoa.

Sebagai organisasi lingkungan, Walhi Bali sudah mengajukan permohonan informasi publik kepada dua pihak yaitu PT Pelindo III Cabang Benoa. Namun, permohonan itu belum dikabulkan pihak termohon.

Maka Walhi Bali pun mengajukan surat keberatan yang juga tidak dibalas pihak PT Pelindo III Cabang Benoa.

Karena surat keberatan juga tidak dibalas oleh pihak PT Pelindo III Cabang III, Walhi Bali kemudian mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Bali pada 10 Desember lalu.

Pada Selasa (15/1) lalu, sidang sengketa informasi antara Walhi Bali dan PT Pelindo III Cabang Benoa memasuki agenda mediasi. Namun, mediasi itu gagal.

Penyebab kegagalan mediasi tersebut karena pihak Pelindo yang diwakili R. Suryo Khasabu bersama timnya meminta agar Walhi Bali melengkapi permintaan informasi publik kepada PT. Pelindo III dengan Mengisi Formulir Informasi, menjelaskan tujuan penggunaan informasi secara tertulis dan melampirkan identitas.

Kuasa Hukum Walhi Bali, I Wayan Adi Sumiarta menegaskan bahwa permohonan informasi publik yang dilakukan Walhi Bali kepada Pelindo telah melalui prosedur sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sehingga dalam proses mediasi tersebut, pihaknya menolak untuk mengulang permohonan informasi dengan mengikuti prosedur yang diinginkan oleh pihak Pelindo.

“Jika punya iktikad baik untuk membuka informasi pubik yang kami minta, menurut Pasal 22 ayat (7) UU KIP, seharusnya pihak Pelindo III melakukan pemberitahuan tertulis kepada Walhi Bali dalam rentang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permohonan informasinya diterima,” ujar Adi Sumiarta.

Dalam proses mediasi, pihak Pelindo III juga meminta agar Walhi Bali mengisi formulir permintaan informasi publik. Setelah pengisian formulir tersebut, di internal Pelindo III akan menguji layak atau tidaknya permohonan informasi yang dilakukan oleh Walhi Bali.

Adi Sumiarta menegaskan bahwa tindakan dalam mediasi yang dilakukan oleh Pelindo III Cabang Benoa tersebut menggambarkan bahwa adanya upaya untuk mempersulit Walhi Bali dalam mengakses informasi.

Permohonan informasi publik ini sudah sejak 29 September 2018. Jika diminta untuk mengisi lembar konfirmasi dan menunggu uji kelayakan yang mereka lakukan, maka sesungguhnya memang tidak ada iktikad untuk memenuhi permohonan informasi tetapi yang dilakukan adalah mengulur-ulur waktu.

“Menurut kami, dengan apa yang terjadi dalam mediasi di Komisi Informasi, Pelindo III Cabang Benoa memang sengaja memperlambat dan mempersulit akses Walhi Bali mendapatkan informasi. Kami menolak untuk mengisi formulir itu karena akan memperpanjang proses kami untuk mendapatkan informasi publik yang kami minta”, ujarnya.

Direktur Walhi Bali I Made Juli Untung Pratama menilai Pelindo III Cabang Benoa terkesan mengulur waktu dan ada yang ditutup-tutupi. Caranya dengan cara mempersoalkan mekanisme dalam meminta informasi publik termasuk permintaan mengisi formulir.

Informasi publik yang diajukan Walhi Bali kepada Pelindo III Cabang Benoa adalah terkait aktivitas reklamasi di sekitar pelabuhan yang sampai saat ini berlangsung.

“Mempersoalkan hal-hal tidak substansial dengan membangun mekanisme sendiri atas permintaaan informasi publik menunjukan Pelindo tidak menghormati hukum. Mereka tidak menghormati hak masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan hidup termasuk untuk tahu tentang setiap proyek yang berkenaan dengan dampak lingkungan hidup,” ujarnya.

Dalam mediasi itu kuasa hukum PT Pelindo III Cabang Benoa selalu meragukan status Walhi Bali sebagai badan publik. Setelah Walhi Bali menunjukkan Lampiran I Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 yang telah jelas menempatkan Walhi sebagai badan publik, kuasa hukum Peindo III Cabang Benoa berkilah dengan mengatakan yang ada dalam di lampiran peraturan tersebut hanya contoh.

“Walhi Bali telah berkali-kali mengajukan gugatan sengketa informasi publik. Dan gugatan tersebut selalu dimenangkan oleh Walhi Bali. Itu sudah membuktikan bahwa Walhi Bali merupakan badan publik,” tegas Untung.

Menurut Walhi Bali, informasi publik yang diminta adalah informasi terbuka dan memang dibuka untuk rakyat dan lembaga pemebela lingkungan hidup seperti Walhi. Pihaknya justru mempertanyakan sikap Pelindo III Cabang Benoa yang tidak mau membuka informasi tersebut.

“Ada apa ini? Mengapa Pelindo tidak berani membuka data yang bersifat publik?” tanyanya.

Koster Mengada-ada

Selain meminta informasi terkait reklamasi, Walhi Bali saat ini juga telah meminta informasi publik kepada Gubernur Bali Wayan Koster terkait surat yang dikirim ke Presiden Indonesia. Namun, Koster menolak permohonan tersebut.

Koster menolak memberikan surat tersebut dengan berbagai alasan. Menanggapi surat jawaban Gubernur Bali tersebut Untung sangat menyayangkan sikap dari Gubernur Bali Wayan Koster.

Berdasarkan berita di media isi surat Gubernur Bali kepada Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pada intinya Gubernur Bali Wayan Koster memohon kepada Presiden Joko Widodo untuk merevisi Perpres 51/2014 Khususnya yang berkaitan dengan Teluk Benoa agar ditetapkan sebagai kawasan konservasi.

Untung berpendapat bahwa Sikap Gubernur Bali yang tidak mau memberikan salinan surat tersebut adalah tindakan yang merugikan Gubernur Bali sendiri. Ia menilai bahwa tindakan tersebut adalah tindakan kontradiktif atas apa yang telah diucapkannya dengan apa yang telah dilakukanny.

Di satu sisi Gubernur Bali meminta rakyat Bali percaya pada Gubernur Bali karena ia menegaskan dirinya menolak reklamasi dan berkirim surat ke Presiden. Namun, di sisi lain, Koster enggan untuk membuka isi suratnya ke Publik.

Untung Pratama menegaskan Gubernur Bali wajib membuka isi surat terkait kasus reklamasi Teluk Benoa yang dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo. “Sudah seharusnya Gubernur Bali membuka salinan atau isi surat yang ia kirimkan ke Presiden Joko Widodo. Bukan malah menutupnya rapat-rapat dan seakan-akan sangat rahasia,” tegasnya.

Lebih lanjut Untung Pratama menjelaskan, dalam surat jawaban Gubernur Bali tersebut, ada beberapa poin yang menjadi alasan Gubernur Bali tidak mau membuka isi surat tersebut. Salah satunya ialah situasi yang saat ini menjelang pelaksanaan pemilihan Presiden dan pemilihan Legislatif secara serentak di seluruh Indonesia.

Di samping itu turunan dari poin tersebut mengatakan bahwa informasi yang diminta Walhi Bali terkait dengan isi surat Gubernur kepada Presiden Jokowi menurut Gubernur Bali akan berpengaruh terhadap proses negosiasi lebih lanjut.

Untung Pratama Berpandangan bahwa jawaban Gubernur Bali tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan hajatan lima tahunan semata dan tidak diprioritaskan untuk membatalkan Perpres 51 tahun 2014. Surat yang dikirimkan Gubernur Bali kepada Presiden Joko Widodo menimbulkan prasangka dan dapat diduga sebagai alat negosiasi untuk meredam kekritisan rakyat terhadap kasus reklamasi Teluk Benoa.

“Tentu saja surat yang dikirimkan Gubernur Bali kepada Presiden Joko Widodo terkait kasus reklamasi Teluk Benoa, khusunya permintaan revisi Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014, menimbulkan prasangka dan dapat diduga sebagai alat negosiasi kepentingan Pemilihan Presiden. Atau, semata-mata untuk meredam kekritisan rakyat terhadap kasus reklamasi Teluk Benoa dan menjaga kepentingan kelompok tertentu,” ujarnya.

Tim Hukum Walhi Bali I Wayan Adi Sumiarta menganggap bahwa alasan hukum yang dijadikan dasar untuk menolak surat permohonan Walhi Bali mengada-ada. “Sikap Gubernur Bali yang menolak memberikan salinan surat yang diminta Walhi Bali dengan menggunakan dalil-dalil hukum adalah alasan yang mengada-ada. Saya melihat ada upaya untuk menghambat Walhi Bali serta publik untuk mengetahui isi surat yang dikirimkanya kepada Presiden Joko Widodo terkait kasus reklamasi Teluk Benoa,” tegasnya.

Lebih jauh, Adi Sumiarta menegaskan Walhi Bali segera mengajukan keberatan atas jawaban surat dari Gubernur Bali terkait permintaan salinan surat tersebut. Atas surat jawaban dari Gubernur Bali tersebut, sesuai dengan UU KIP, Walhi Bali memiliki waktu 30 hari kerja untuk mengajukan keberatan secara tertulis.

“Dalam beberapa hari ini Walhi Bali, segera akan mengirimkan surat keberatan kepada Gubernur Bali, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” tegasnya. [b]

The post Saru Gremeng Informasi Lingkungan di Bali appeared first on BaleBengong.

Olikasi, Mengubah Sampah Menjadi Emas

Mengubah sampah jadi emas bukanlah jargon dan isapan jempol semata.

Program kolaborasi Pegadaian dengan Rumah Sanur Creative Hub berusaha mewujudkan tersebut. Kolaborasi ini berusaha mewujudkan kiasan itu melalui aktivitas pengolahan dan pengembangan sampah atau limbah.

Kiasan itu berkembang menjadi sesuatu yang nyata bagi Pegadaian. Hasil pengolahan sampah ditabung sebagai emas. Wakil Presiden Pegadaian Area Denpasar Kanwil VII Denpasar Sucahya Prabawa Laksana menjelaskan lebih lanjut. “Benar, sebagai BUMN yang memiliki kinerja dalam kategori baik, Pegadaian selalu tertantang melakukan inovasi dalam produk dan programnya,” kata Sucahya.

Tabungan Emas adalah salah satu produk Pegadaian yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki emas dengan cara menabung. Hal ini nilai emas lebih stabil dan memiliki kecenderungan meningkat nilainya.

Olah Limbah Reka Kreasi (OLIKASI) yang bekerja sama dengan Rumah Sanur Creative Hub menurutnya merupakan upaya Pegadaian untuk berkontribusi dalam masalah sosial, khususnya pengolahan limbah menjadi nilai baru melalui sentuhan kreativitas.

Ia juga menambahkan bahwa para peserta akan menerima insentif yang dapat dipergunakan untuk menabung atau menambah modal usaha melalui Tabungan Emas Pegadaian. Kegiatan ini bukan yang pertama kali diselenggarakan Pegadaian untuk mendukung kegiatan kreatif anak negeri.

Sebelumnya, Pegadaian mendukung program ArtJog dan ArtBali, dan memopulerkan The Gade sebagai kedai kopi emas.

Selain penciptaan nilai sosial dan bisnis, titik berat program OLIKASI adalah mengintegrasikan program yang dimiliki Pegadaian dalam produk-produk utamanya, seperti menunjang bisnis para peserta lewat produk Tabungan Emas dan kemudahan memperoleh fasilitas dalam pengembangan bisnis.

OLIKASI merupakan penciptaan ekosistem dari hulu ke hilir yang terintegrasi dengan produk Pegadaian.

Sasaran yang ingin dicapai melalui program OLIKASI adalah memperoleh produk dengan kualitas pengerjaan dan desain yang baik dan memiliki nilai ekonomi maupun sosial. Para peserta ditantang mengolah dan mengembangkan limbah menjadi produk yang memiliki fungsi dan mengandung nilai-nilai dalam wujud produk gaya hidup, fashion dan aksesori, dekorasi rumah, atau kriya.

Peserta OLIKASI terdiri atas desainer dan seniman rofesional untuk mempermudah proses membangun citra (image) program melalui reputasi yang mereka miliki.

Kegiatan yang terangkum dalam OLIKASI mencakup riset dan pengembangan; dua lokakarya pada Januari; tahap produksi pada Februari; pameran pada Maret; dan penjualan produk pada Maret (ongoing).

Program dimulai dengan lokakarya pertama pada 11 Januari 2019 dengan materi membuat kriteria produk dan proses produksidalam program upcycling. Lokakarya juga memperkenalkan tahapan dan struktur program kepada peserta, lima orang atau grup dari berbagai bidang.

Pada seri pertama ini para peserta akan memperoleh pemikiran ekosistem makro dan mikro, dasar-dasar upcycling, karakter material, nilai-nilai produk, riset dan pengembangan yang dilakukan, serta tren sebagai referensi.

Para peserta akan didorong mengenal dan mempersiapkan rencana bisnis maupun pengembangan produk yang setidaknya memuat tiga nilai penting: nilai sosial, nilai bisnis, dan nilai produk.

Nilai sosial mencakup penggunaan limbah, proses produksi, dan proses penjualan dengan pola perdagangan yang adil (fair trade). Nilai bisnis mencakup kualitas desain dan produksi, pemenuhan aspek tren, dan lain-lain. Adapun nilai produk yang melekatkan aspek fungsional, simbolis atau atributif, dan pengalaman.

Ada lima narasumber lokakarya pertama: Paola Cannucciari dari EcoBali yang akan berbicara tentang ekonomi melingkar dan dasar ekonomi nol sampah; Ayip Budiman dari Rumah Sanur tentang studi kasus pengembangan upcycling; Harry Anugrah Mawardi dari Amygdala tentang sifat dan karakter material; serta pakar tren Isti Dhaniswari yang membahas tren desain dan relasinya dengan upcycling.

Lokakarya kedua akan berlangsung pada 27 Januari 2019 dengan materi lanjutan yang mengintegrasikan hasil dan proses dari riset dan pengembangan materi limbah berupa kertas dan karton bekas, paper tube, kain sisa, kayu sisa, botol kaca, plastik, dan lain-lain. Para peserta akan diajak mengenal sifat, karakter, dan kemampuan masing-masing limbah; menelaah, bereksperimen, dan mengeksploitasi berbagai kemungkinan dengan limbah tersebut; dan mengenali karakter pasar dan tren produk gaya hidup.

Lokakarya kedua akan diisi oleh narasumber yang terdiri atas Adhi Nugraha (praktisi desain produk dan pengajar) dan Edward Hutabarat (praktisi desain fashion dan pengamat budaya). Proses lanjutan dari program ini adalah tahap mendesain dan produksi yang kemudian diakhiri dengan pameran produk hasil olahan para peserta pada Maret 2019.

Program ini menekankan pada keberhasilan bisnis dari hasil mengolah limbah (upcycling), sehingga para peserta dan karyanya betul-betul akan difasilitasi hingga praktik bisnis dan pemasarannya.

Permodelan berupa program OLIKASI ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi banyak kalangan untuk turut mengolah limbah sehingga memiliki manfaat nilai-nilai baru. Pola ini juga diharapkan dapat membangkitkan dan meningkatkan kesadaran untuk mengelola dan memanfaatkan sampah.

Rumah Sanur Creative Hub telah menetapkan untuk menjadi yang terdepan dalam program Upcycling. Telah memulai program ini di tahun 2011 dengan memamerkan 12 hasil karya upcycling para desainer Indonesia. Juga kerap membuat workshop Upcycling dan memasarkan produk-produk upcycling di to~ko Concept Store yang menjadi gerai retail produk-produk karya UMKM dan desainer di Rumah Sanur Creative Hub.

[b]

The post Olikasi, Mengubah Sampah Menjadi Emas appeared first on BaleBengong.

Bali Selatan Dikepung Proyek Besar. Apa Saja Itu?

Rencana zonasi pesisir Bali justru merencanakan empat proyek yang rentan merusak lingkungan.

Kamis, 10 Januari 2018, WALHI Bali dan Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) menggelar diskusi publik dengan tema Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Masa Depan Pesisir Bali. Diskusi diadakan di Taman Baca Kesiman, Jalan Sedap Malam Nomor 234, Kesiman Denpasar.

Pembicara diskusi adalah Ir. I Ketut Sudiarta, M. Si sebagai Ketua Tim Ahli penyusunan dokumen RZWP3K serta Dewan Daerah WALHI Bali Suriadi Darmoko. Diskusi diadakan agar publik memahami konsekuensi apabila Ranperda RZWP3K Provinsi Bali ditetapkan.

Dalam proses diskusi terungkap banyak proyek di wilayah pesisir Bali, khususnya Bali Selatan. Setidaknya terdapat empat proyek besar yang sejak awal dimasukkan yaitu rencana reklamasi Teluk Benoa, rencana pertambangan pasir laut di perairan Kuta dan sekitarnya seluas 1.916 hektar, perluasan Pelabuhan Benoa seluas 1.377,41 hektar dan perluasan Bandara Ngurah Rai dengan cara reklamasi seluas 147,45 hektar.

Masing-masing pembicara menyampaikan respon atas keberadaan proyek yang dimasukkan dalam dokumen RZWP3K tersebut. Dalam penetapan status Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim, I Ketut Sudiart menyampaikan bahwa ia sebagai tim ahli penyusunan dokumen RZWP3K menyampaikan telah menemukan status konservasi yang tepat untuk kawasan Teluk Benoa yakni sebagai kawasan konservasi maritim.

Dorongan memasukkan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim tersebut menurutnya didasarkan hasil peta titik suci yang dibuat oleh ForBALI. “Kami menggunakan kajian titik suci yang dilakukan ForBALI. Titik suci itu kami terjemahkan sebagai situs suci. Sehingga dalam Ranperda RZWP3K Teluk Benoa dimasukkan sebagai kawasan konservasi maritim perlindungan budaya dan situs-situs suci,” ujarnya.

Meskipun sudah diakomodir sebagai kawasan konservasi maritim, penetapan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim dalam Ranperda RZWP3K akan menemui kendala besar, yakni dari Menteri Susi Pudjiastuti selaku Menteri Kelautan dan Perikanan yang telah menerbitkan izin lokasi reklamasi baru di Teluk Benoa.

Karena perbedaan tersebut, Sudiarta menyampaikan dalam setiap pertemuan-pertemuan bersama Menteri Susi Pudjiastuti, untuk soal Teluk Benoa tidak pernah menemukan jalan tengah. Penetapan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim dalam RZWP3K terhalangi Menteri Susi Pudjiastuti yang terlanjur menerbitkan izin lokasi reklamasi Teluk Benoa yang baru pada 29 November 2018.

“Namun, kami tetap ngotot, sebagai inisiatif daerah bahwa Teluk Benoa menjadi kawasan konservasi maritim, walau itu tidak akan mudah”, ujarnya.

Soal pertambangan Pasir laut dalam RZWP3K, ada dua izin pertambangan pasir laut yang diakomodir dalam dokumen RZWP3K. Izin tersebut diberikan Kepada PT. Hamparan Laut Sejahtera seluas 974 Ha dan PT. Pandu Khatulistiwa seluas 942 Ha.

Ketut Sudiarta menyoroti masuknya pertambangan pasir laut dalam Ranperda RZWP3K karena pemerintah daerah mengeluarkan izin rekomendasi dan izin pertambangan. “Kalau pasir itu ditambang, yang hancur itu bukan hanya Pantai Kuta, tapi dari hasil simulasi sampai Pantai Desa Tibu Biu sampai Tunggal Mengkeb,” jelasnya.

Dalam diskusi tersebut WALHI Bali juga menyoroti maraknya proyek yang coba dimasukkan dalam Ranperda RZWP3K. Terkait tambang pasir tersebut misalnya, Dewan Daerah WALHI Bali ini mencurigai rencana pertambangan pasir laut tersebut tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasir bagi proyek strategis nasional saja.

Berdasarkan rekam jejaknya, kedua perusahaan yang mendapatkan IUP Eksplorasi pertambangan pasir laut tersebut adalah perusahaan-perusahaan yang pernah terlibat di berbagai proyek reklamasi yang ada di Indonesia. PT. Pandu Katulistiwa dan PT Hamparan Laut Sejahtera adalah perusahaan yang mendapatkan IUP Eksplorasi tambang pasir laut.

Keduanya terlibat di berbagai proyek reklamasi di Indonesia, di antaranya reklamasi Teluk Jakarta yang pasirnya ditambang di Lontar, Pulau Tunda. Adapun di Sulawesi Selatan, PT. Hamparan Laut Sejahtera juga mengeruk pasir dari perairan Galesong untuk reklamasi Center Point of Indonesia, Makasar, Sulawesi Selatan.

“Dengan rekam jejak itu maka WALHI Bali mencurigai pertambangan pasir laut yang masuk dalam dokumen RZWP3K bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pasir bagi proyek strategis nasional, tapi juga untuk proyek lain seperti rencana reklamasi Teluk Benoa,” ujarnya.

Terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa, Darmoko menegaskan bahwa WALHI Bali terus melakukan protes pada setiap proses-proses pembahasan dokumen RZWP3K Provinsi Bali, karena pada dokumen awal RZWP3K yang didapat WALHI Bali, reklamasi Teluk Benoa diakomodir dalam dokumen tersebut. Karena protes dari WALHI Bali, Teluk Benoa diakomodir sebagai kawasan konservasi maritim.

“Hasil protes dari WALHI Bali pada setiap pembahasan dokumen RZWP3K akhirnya mampu mengubah status alokasi ruang di Teluk Benoa, awalnya di teluk benoa masuk untuk rencana reklamasi akan tetapi dalam dokumen terakhir sudah diubah menjadi kawasan konservasi maritim,” jelasnya.

Namun demikian, menurut WALHI Bali, munculnya izin lokasi reklamasi Teluk Benoa baru yang diketahui WALHI Bali pada saat pertemuan konsultasi dokumen antara RZWP3K Provinsi Bali yang di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 19 Desember 2018, akan menjadi ancaman baru bagi Teluk Benoa. Ancaman terhadap Teluk Benoa semakin meningkat karena Kementerian Kelautan dan Perikanan juga meminta agar Teluk Benoa yang sudah dialokasikan sebagai kawasan konsevasi maritim tersebut diminta untuk diubah karena Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti telah menerbitkan izin lokasi reklamasi Teluk Benoa yang baru untuk PT. TWBI pada 29 November 2018.

“Meskipun saat ini Teluk Benoa sudah dialokasikan sebagai kawasan konservasi maritim, namun karena adanya izin lokasi baru, Teluk Benoa kembali terancam proyek reklamasi. Untuk itu WALHI Bali tetap tegas agar Teluk Benoa ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi maritim di dalam RZWP3K dan meminta Pemprov Bali juga harus mengabaikan permintaan Kementerian Kelautan serta memperjuangkan agar Teluk Benoa tetap sebagai kawasan konservasi maritim,” tegasnya.

Saat diskusi publik, Suriadi Darmoko juga menegaskan, secara terang-terangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia selain meminta perubahan teluk benoa dihapus dari kawasan konservasi, mereka juga meminta agar tambang pasir laut diperluas dalam dokumen RZWP3K.

“Selain meminta status Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim dihapus, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga meminta agar tambang pasir laut yang saat ini tersisa di dalam dokumen sekitar 940 hektar agar diperluas,” tegasnya. [b]

The post Bali Selatan Dikepung Proyek Besar. Apa Saja Itu? appeared first on BaleBengong.

WALHI Bali Gugat PT. Pelindo III Cabang Benoa

Direktur Walhi Bali saat menyerahkan surat gugatan kepada Komisi Informasi Bali. Foto Walhi Bali.


Permohonan informasi publik dari WALHI Bali telah diabaikan.

Karena itu, WALHI Bali mengajukan gugatan sengketa informasi mengenai aktivitas reklamasi yang dilakukan oleh PT. Pelindo III cabang Benoa kepada Komisi Informasi Provinsi Bali pada Senin, 10 Desember 2018.

Direktur Eksekutif WALHI Bali I Made Juli Untung Pratama, yang lebih akrab dipanggil Topan, datang ke kantor Komisi Informasi Provinsi (KIP) Bali. Topan memberikan berkas terkait gugatan sengketa informasi terhadap PT. Pelindo III cabang Benoa kepada Widiana Kepakisan, Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi.

Untung Pratama menjelaskan bahwa gugatan ini ditujukan kepada PT. Pelindo III cabang Benoa sebab permohonan informasi publik yang diajukan oleh WALHI Bali tidak ditanggapi oleh PT. Pelindo III cabang Benoa. Bahkan hingga WALHI Bali mengirimkan surat keberatan, PT. Pelindo III cabang Benoa, juga tidak menanggapi tindakan tersebut.

Terkait surat permohonan informasi publik, PT. Pelindo III cabang Benoa telah menerima pada 28 September 2018 dan surat pernyataan keberatan oleh WALHI Bali telah dierima pada 16 Oktober 2018.

Untung Pratama mengatakan bahwa informasi yang diminta kepada pihak PT. Pelindo III cabang Benoa ialah izin lokasi, izin pelaksanaan kerangka acuan ANDAL, kerangka acuan AMDAL, RKL-RPL dan izin lingkungan kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh PT. Pelindo III cabang Benoa.

Lebih lanjut, Untung menyayangkan sikap Pelindo III Cabang Benoa yang tidak menanggapi Permohonan Informasi Publik WALHI Bali. Untung menegaskan bahwa sebagai badan publik, Pelindo III tidak memiliki iktikad untuk menjelaskan ke masyarakat terkait aktivitas reklamasi yang dilakukannya.

“Setidak-tidaknya, sebagai badan publik Pelindo wajib menanggapi surat yang kami kirimkan. Saya sangat menyayangkan itikad tidak baIk yang dilakukan Pelindo III dengan tidak menjawab surat permohonan informasi publik WALHI Bali,” tegasnya.

Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Inforamasi KIP Bali Widiana Kepakisan mengakui bahwa sengketa informasi yang diajukan oleh WALHI Bali akan segera dikoreksi segala kelengkapannya.

“Setelah saya baca sepintas, saya rasa semuanya sudah cukup dan artinya sudah layak menjadi sebuah sengketa,” terangnya. Apabila sudah lengkap maka akan diregister menjadi sengketa dan paling lambat 14 hari harus sudah mulai sidang.

Widiana juga menambahkan bahwa dalam lampiran peraturan Komisi Informasi PT.Pelindo III cabang Benoa merupakan Badan Publik, dan informasi yang dimohonkan oleh WALHI Bali kepada PT. Pelindo III cabang Benoa termasuk Informasi berdasarkan permohonan.

“Jadi kalau ada yang minta maka harus diberikan,” imbuhnya.

Untung Pratama mengatakan bahwa pihaknya akan menunggu proses hukum yang akan diterapkan KI Bali terkait sengketa informasi yang diajukan WALHI Bali. [b]

The post WALHI Bali Gugat PT. Pelindo III Cabang Benoa appeared first on BaleBengong.