Tag Archives: Lingkungan

Status Konservasi Tak Berarti Batalkan Rencana Reklamasi

Kawasan Teluk Benoa yang akan direklamasi oleh PT TWBI. Foto Anton Muhajir.

Karena masih ada Perpres No 51 tahun 2014 yang jadi ganjalan.

Penetapan Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi Maritim (KKM) oleh Menteri Kelautan dan Perikanan tidak berarti rencana reklamasi di kawasan ini sudah pasti batal. Masih ada celah untuk mereklamasi kawasan seluas sekitar 1.400 hektare di antara segi tiga emas pariwisata Bali ini.

Koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) I Wayan Suardana, lebih akrab dipanggil Gendo, mengatakan hal tersebut merespon penetapan Teluk Benoa sebagai KKM. Menurut Gendo, perlu ada instrumen hukum lain yang khusus dan atau sederajat dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 51 tahun 2014.

“Instrumen hukum tersebut yang nantinya dapat menggugurkan keberlakuan Perpres No 51 tahun 2014. Dia yang juga akan menguatkan Perda RZWP3K yang saat ini dalam pembahasan,” katanya.

Perpres No 51 tahun 2014 diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjelang masa akhir jabatannya. Perpres itu yang mengubah status kawasan Teluk Benoa dari kawasan konservasi menjadi kawasan pemanfaatan sehingga menjadi legitimasi bagi rencana reklamasi di Teluk Benoa.

Rencana reklamasi di Teluk Benoa sendiri akan dilakukan oleh PT Tirta Wahana Bali International (TWBI). Perusahaan bagian dari Artha Graha Group milik taipan Tommy Winata ini berencana membangun fasilitas paeiwisata di lahan seluas 810 hektare di tengah kawasan Teluk Benoa.

Di dalam proyek itu direncanakan ada gedung pertunjukan, hotel, resort, fasilitas pariwisata, hingga mall. Masalahnya, rencana itu akan dilakukan di hutan bakau terluas di Bali yang juga kawasan konservasi.

Penolakan pun berlangsung selama lebih dari lima tahun sejak rencana itu mengemuka ke publik. ForBALI menjadi organisasi payung berbagai kelompok masyarakat di Bali yang menolak rencana itu. Di dalam ForBALI ada kalangan organisasi non-pemerintah, musisi dan band, anak-anak muda banjar, dan desa adat.

Selain melakukan aksi hampir tiap bulan, ForBALI juga melakukan lobi kepada pemerintah dan pemetaan di lokasi yang akan direklamasi. Salah satu hasilnya adalah peta kawasan suci di Teluk Benoa, termasuk 22 pura di dalamnya.

Peta kawasan suci di Teluk Benoa yang dibuat tim ForBALI. Sumber ForBALI.

“Data tersebut yang menjadi dasar penetapan KKM Teluk Benoa. Hal ini pula yang membedakan KKM Teluk Benoa dengan KM di kawasan perairan lainnya di Indonesia,” kata Gendo. Perbedaan itu karena KKM Teluk Benoa menggunakan lokasi kawasan suci.

Menjelang penetapan Teluk Benoa sebagai KKM, ForBALI juga terlibat aktif dalam pemetaan di lapangan bersama tim Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Mereka juga ikut dalam diskusi kelompok terfokus (FGD) terkait penetapan. Terakhir kali FGD itu pada 17 September 2019.

Karena itulah, Gendo mengaku tidak terlalu kaget ketika akhirnya KKP menetapkan Teluk Benoa sebagai KKM. “Karena ForBALI dan jaringannya juga terlibat aktif mendorong proses penetapan kawasan konservasi maritim Teluk Benoa di KKP,” ujar Gendo.

Meskipun demikian Gendo tetap mengapresiasi penetapan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi itu. “Ini modal awal yang bisa dipakai untuk menghambat rencana reklamasi. Harapannya lalu bisa menjadi bahan bagi Jokowi untuk menerbitkan Perpres penetapan kawasan itu,” Gendo berharap.

“Keputusan itu menjadi modal awal untuk sepenuhnya menetapkan Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi Maritim,” lanjutnya.

Aksi tolak reklamasi Teluk Benoa sudah berlangsung selama lebih dari lima tahun. Foto Anton Muhajir.

Lima Poin

Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan penetapan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi itu kepada media, Kamis, 10 Oktober 2019. Penetapan oleh KKP itu dilakukan pada 4 Oktober 2019 lalu.

Menurut Koster ada lima poin dalam keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan itu.

Pertama, menetapkan Perairan Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali. Kedua, Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa dikelola sebagai Daerah Perlindungan Budaya Maritim Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali.

Ketiga, Daerah Perlindungan Budaya Maritim Teluk Benoa dengan luasan keseluruhan 1.243,41 hektare, meliputi zona inti dan zona pemanfaatan terbatas. Di dalam zona inti terdapat 15 titik koordinat masing-masing dengan radius kurang lebih 50 cm. Tidak ada penjelasan lebih lanjut perihal zona pemanfaatan.

Keempat, Daerah Perlindungan Budaya Maritim Teluk Benoa memiliki batas koordinat dan peta kawasan sebagai bagian tak terpisahkan dari keputusan. Terakhir, menunjuk Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk melakukan pengelolaan Daerah Perlindungan Budaya Maritim Teluk Benoa. Pengelolaan itu meliputi penunjukkan organisasi pengelola, penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan dan peraturan zonasi Kawasan Konservasi Maritim, penataan batas, serta melakukan sosialisasi dan pemantapan pengelolaan.

Menurut Koster, keputusan Menteri KKP tersebut merupakan respon terhadap Surat Gubernur Bali kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 523.32/1687/KL/Dislautkan tertanggal 11 September 2019. Surat itu mengusulkan penetapan KKM Teluk Benoa. Usulan itu sesuai dengan hasil konsultasi publik yang dihadiri para pemimpin agama, bendesa adat, kelompok ahli, LSM, asosiasi dan para pemangku kepentingan lainnya.

“Tuntutan kita mendapatkan respons konkret dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Bagus ‘kan? Kita perlu mengapresiasi dan menyebarluaskannya kepada masyarakat Bali. Jadi, saya berharap kita tidak lagi tergoda untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan polemik di masyarakat,” lanjutnya.

Massa ForBALI menduduki gedung DPRD Bali pada aksi Kamis (25/8/2017). Foto Anton Muhajir.

Perlu Turun Lagi

Toh, bagi sebagian warga di Bali, imbauan itu seperti tidak berlaku. I Wayan Sanjaya hanya salah satunya. Sebagai warga Bali yang selama lima tahun ikut aktif menolak rencana reklamasi, desainer ini merasa senang Teluk Benoa akhirnya ditetapkan sebagai KKM.

“Patut disyukuri juga, sih. Tapi, sebenarnya yang jadi masalah reklamasi kan karena ada Perpres No 51 tahun 2014. Jadi, sekarang senang boleh tetapi tetap harus turun ke jalan lagi supaya Perpres itu batal,” kata Sanjaya.

“Kalau itu batal, baru bisa dijadikan jaminan pelestarian Teluk Benoa,” ujarnya.

Agung Wardana, dosen Hukum Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta yang juga mantan Direktur Walhi Bali, memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai belum tentunya rencana reklamasi dibatalkan setelah penetapan tersebut.

Pertama, menurut Agung, dalam KKM pola pengelolaannya akan menggunakan zonasi: zona inti (titik kesucian) dan zona pemanfaatan terbatas (di luar titik suci). Untuk pemanfaatan terbatas ini dalam Pasal 32 (2) Permen Kelautan dan Perikanan No. 17/MEN/2008 diperuntukkan antara lain: pariwisata dan rekreasi.

“Penggunaan frase antara lain ini secara tegas menunjukkan list yang terbuka. Artinya, zonasi tersebut sebenarnya bukan zona pemanfaatan terbatas, tapi zona pemanfaatan saja karena tidak dibatasi sama sekali,” ujarnya.

Kedua, Agung melanjutkan, jawaban apakah reklamasi dimungkinkan dalam KKM juga masih bisa diperdebatkan. Tergantung apakah reklamasi itu proses atau tujuan. Kalau ia adalah proses untuk pengembangan pariwisata, artinya hal ini dimungkinkan dlm KKM.

Ketiga, Perpres Reklamasi No. 122 tahun 2012 memang mengatakan bahwa reklamsi dikecualikan di kawasan konservasi. Namun, tidak ada penjelasan lebih lanjut kategori kawasan konservasi yang mana karena di WP3K ada empat kategori kawasan konservasi, termasuk sempadan pantai.

“Jangan lupa, konservasi di kawasan pesisir sering kali mengambil lokasi di kawasan konservasi sempadan pantai. Apakah ini artinya pemerintah sendiri sedang menuntup kemungkinan reklamasi di kawasan pesisir?” tanya Agung.

Keempat, masih ada Perpres 51 tahun 2014 sebagai acuan penataan ruang tertinggi untuk kawasan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita), termasuk Teluk Benoa. Artinya, status KKM tidak akan memiliki makna signifikan jika Perpres tersebut masih ada karena penataan ruang di Indonesia bersifat hirarkis.

“Terakhir, ketika ada banyak aturan yang tumpang tindih, kekuasaanlah yang menentukan tafsir mana yang paling legimate,” tegas doktor alumni Murdoch University, Australia itu. [b]

The post Status Konservasi Tak Berarti Batalkan Rencana Reklamasi appeared first on BaleBengong.

Nusa Penida, Keindahan Bawah Laut yang Kian Rentan

Broken Beach Nusa Penida. Foto : CTC

Nusa Penida sedang naik daun bagi warga maupun pecinta jalan-jalan.

Bagi masyarakat Bali, nama Nusa Penida sudah sangat sering terdengar maupun dilafalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Gugusan pulau di sisi tenggara Pulau Bali ini tengah ramai diperbincangkan. Apalagi setelah merebaknya konten-konten estetik di media sosial menampilkan keindahan alam Nusa Penida. 

Sekilas Nusa Penida

Nusa Penida di Kabupaten Klungkung dapat dijangkau dalam waktu 30 menit menggunakan speed boat dari Sanur, Denpasar. Dia merupakan gugusan tiga pula, termasuk Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan. Tiga pulau ini jadi satu kecamatan.

Seperti hampir semua tempat di Bali, Nusa Penida juga istimewa dan memiliki ciri khas. Nusa Penida pun menyimpan keindahan alam bawah laut yang memukau mata para penyelam dan snorkeler. Pada tahun 2017 terdapat kurang lebih 300,000 wisatawan yang berkunjung ke Nusa Penida.

Namun, di sisi lain, tingginya angka kunjungan sedemikian ini dapat memberikan dampak kurang menyenangkan bagi lautan termasuk terumbu karang.

Warna-Warni Kehidupan

Perairan Nusa Penida menyimpan kekayaan alam sangat beragam. Mulai dari terumbu karang hingga ikan-ikan. Ditemukan  296 jenis karang dan 576 jenis ikan di Perairan Nusa Penida. Ia juga dihuni hewan-hewan laut berukuran besar seperti Ikan Mola dan Pari Manta yang banyak menarik perhatian para penyelam.

Guna menjaga keanekaragaman hayati laut di wilayah ini, berbagai upaya konservasi dilakukan. Mulai dari pembentukan Kawasan Konservasi Perairan (KKP), patroli rutin, hingga dilakukan pemantauan terhadap kesehatan karang. Terumbu karang dan ikan di Nusa Penida dipantau kondisinya setiap tahunnya melalui kegiatan survei di bawah air yang disebut Reef Health Monitoring (RHM).

Mengumpulkan Data

Layaknya kegiatan survei lapangan pada umumnya, pemantauan kondisi alam bawah laut juga bagian dari sains dan seni.  Namun, kedua survei tersebut memiliki tantangannya masing-masing. Cuaca, arus, kondisi geografis, pengalaman dan dinamika tim membuat setiap kegiatan ini menjadi unik untuk dilakukan.

Tim penyelam sedang melakukan pendataan. Foto: CTC

Menyelam untuk mengumpulkan data memiliki beberapa kesamaan dengan aktivitas menyelam pada umumnya. Penyelam harus memantau aliran oksigen dan daya apungnya, serta menjauhkan peralatan dan tubuhnya dari terumbu karang dan tetap mengamati keadaan sekeliling.

Saat melakukan pemantauan kesehatan karang, beberapa alat-alat khusus juga digunakan seperti kertas tahan air, papan, pensil, pakaian dan perlengkapan selam, alat ukur gulung (roll meter), tali pengikat pensil, dive computer. Akibat pergolakan arus di bawah air, alat tulis berupa pensil yang digunakan bisa saja pecah, sehingga tidak ada salahnya jika penyelam membawa cadangan pensil di lengan bajunya.

Pemantauan Kesehatan Karang

RHM merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan Coral Triangle Center (CTC) bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali-UPTD KKP Bali serta para mitra lainnya.  Umumnya RHM memakan waktu sekitar 1 sampai 2 minggu dan telah dimulai sejak tahun 2010.

Dari hasil survei ini, diperoleh informasi tentang kondisi sumber daya alam di wilayah perairan Nusa Penida. Misalnya biomasa ikan dan tutupan karang. Pada lingkup Pulau Bali, CTC bersama DKP Provinsi Bali  dan mitra LSM The Nature Conservancy pernah melakukan pendataan pada tahun 2015.

Penyelam melakukan pendataan menggunakan kertas tahan air dan roll meter.
Foto : Brooke/CTC

Berdasarkan penuturan Wira Sanjaya, penyelam yang juga Nusa Penida Project Leader di Coral Triangle Center (CTC), salah satu tantangan dari kegiatan RHM adalah cuaca yang mempengaruhi arus dan gelombang serta tantangan dari segi kesiapan tim dan  pendanaan. Menurut Jaya, panggilan akrabnya, perkiraan cuaca dan kondisi di lapangan terkadang berbeda.

“Kita harus membuat perencanaan penyelaman dengan baik berdasarkan pasang surut serta membuat plan A, B, C untuk setiap lokasi apabila pada saat penyelaman kondisi A tidak memungkinkan maka dilanjutkan ke plan B,” ujarnya.

Melibatkan Berbagai Kalangan

Reva, salah satu penyelam perempuan dari CTC yang juga turut serta dalam kegiatan RHM, juga menyampaikan pengalamannya saat mengikuti RHM di Nusa Penida. Tantangan terberat selama menyelam, menurut Reva, adalah mengontrol ketenangan saat menghadapi situasi sulit,  seperti terbawa arus.

“Kunci dari penyelaman adalah tenang dan membuat perencanaan yang baik. , kalau kita tidak tenang, semuanya kacau dan dapat menyebabkan kecelakaan,” ujar Nusa Penida Field Officer ini.  

Reva juga menyampaikan pengalamannya sebagai salah satu penyelam perempuan yang turut serta dalam kegiatan RHM. Bagi Reva, menyelam di antara kebanyakan laki-laki untuk mengambil data ikan cukup mengesankan. Menyelam di bawah laut, lanjutnya, tidak ada perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan. Semua yang dirasakan sama oleh para penyelam laki-laki dan perempuan, seperti kedinginan, pusing saat di kapal terguncang dan terayun saat gelombang cukup besar. 

“Penting untuk selalu diingat adalah bekerja sama dan mengingatkan antar penyelam jika ada kesulitan dalam persiapan maupun pengambilan data,” ujarnya.

Pemantauan Kondisi Karang. Foto: CTC

Reva juga membagikan pengalamannya sebagai penyelam perempuan di Nusa Penida. Kegiatan menyelam bagi para perempuan belum menjadi suatu hal yang lazim dilakukan. Kegiatan penyelaman oleh perempuan masih dianggap jarang dan berbahaya seperti di Nusa Penida ini.

Warga di sekitar tempat tinggalnya di Nusa Penida ini masih terheran-heran setiap kali melihat Reva membawa peralatan selam (scuba gear) karena biasanya peralatan ini dibawa oleh para penyelam laki-laki. “Suatu kebanggaan untuk saya sebagai penyelam perempuan. Penyelaman menantang diri saya untuk terus mengasah keterampilan diri agar dapat terus menyelami keindahan bawah laut di Indonesia secara bertanggung-jawab,” ujarnya.

Kabar Terkini

Pada Juli silam,  kegiatan RHM di Nusa Penida melibatkan 11 orang yang dari berbagai organisasi yaitu Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan (UPT KKP) Bali, Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar, Universitas Brawijaya, Universitas Udayana dan CTC serta dengan dukungan dari  para penyelam dari Nomads Diving. Saat itu, tim RHM berhasil melakukan pemantauan di 8 titik penyelaman selama 4 hari.

Karang dan ikan di Nusa Penida. Foto : CTC

Tidak berhenti sampai di sana, kegiatan Pemantauan Kesehatan Karang masih berlanjut pada 24-25 September 2019 di 4 titik yang terbilang cukup menantang. Tim dari UPT KKP, BPSPL Denpasar, Mambo Dive Resort, Siren Diving, Livingseas dan CTC melakukan pengumpulan data pada zona inti di Batu Abah yang memiliki kondisi gelombang yang cukup kuat.

Selain itu, dilakukan pula penyelaman di Suwehan, Sakenan dan Lembongan Bay sehingga lengkap pada Pemantauan kesehatan terumbu karang tahun ini dilakukan di 12 titik di Nusa Penida dan Nusa Lembongan

Menurut Jaya, hasil RHM 2019, secara rata-rata menunjukkan bahwa beberapa lokasi mengalami peningkatan tutupan terumbu karang apabila dibandingkan sebelumnya. Tahun 2017-2018 terjadi penurunan tutupan karang hidup di beberapa lokasi di Nusa Penida akibat gelombang besar atau badai pada Juni-Juli di tahun sebelumnya. “Juga karena terjadinya fenomena pemutihan karang atau coral bleaching pada tahun 2015,” lanjut Jaya.

Menulis di atas karang dapat merusak karang. Foto: CTC

Namun, beberapa karang juga menunjukan tanda-tanda kerusakan. Misalnya pemutihan karang akibat perubahan iklim. Praktik-praktik wisata kurang bertanggung jawab juga berdampak pada kerusakan karang. Misalnya sebuah karang lunak (soft coral) bertuliskan sebuah nama yang ditemukan di Gamat Bay, Nusa Penida.

Ancaman -ancaman inilah yang harus disadari oleh masyarakat luas sehingga praktik-praktik wisata yang kurang bertanggung jawab dapat dikendalikan demi masa depan laut dan terumbu karang. [b]

The post Nusa Penida, Keindahan Bawah Laut yang Kian Rentan appeared first on BaleBengong.

WALHI Bali Minta Gubernur Koster Buka Isi Surat ke Pelindo III

Walhi Bali kirimkan surat ke Gubernur Bali perihal reklamasi oleh Pelindo III. Foto Walhi Bali.

Agar warga mendapatkan informasi yang jelas perihal Teluk Benoa.

WALHI Bali mengirimkan surat permohonan informasi publik kepada Gubernur Bali Wayan Koster pada Kamis 26 September 2019. Permohonan informasi publik ini diminta guna menindaklanjuti pemberhentian reklamasi yang dilakukan Pelindo III Cabang Benoa.

Sebelumnya Gubernur Bali, Wayan Koster pada 22 Agustus 2019 sempat mengirimkan surat kepada Pelindo III Cabang Benoa. Gubernur meminta agar Pelindo III menghentikan reklamasi seluas 85 hektare yang diketahui oleh tim monitoring Dinas Lingkungan Hidup pengerjaannya tidak sesuai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan menyebabkan kematian vegetasi mangrove seluas 17 ha.

Menurut Direktur Eksekutif WALHI Bali I Made Juli Untung Pratama penting kemudian WALHI Bali meminta salinan surat tersebut kepada Gubernur Bali Wayan Koster WALHI Bali. Hal itu karena Walhi Bali merupakan organisasi yang konsen di advokasi lingkungan hidup dan representasi masyarakat Bali yang mengkritisi reklamasi di areal pelabuhan Benoa.

Terlebih selama ini WALHI Bali bersama dengan ForBALI juga memang mengadvokasi pembangunan di Bali Selatan khususnya Teluk Benoa.

Selain itu I Wayan Adi Sumiarta, tim hukum WALHI Bali, juga menambahkan bahwa dasar atau alasannya meminta surat yang dikirimkan oleh koster kepada Pelindo III cabang Benoa adalah berdasarkan dari statemen yang utarakan oleh Gubernur Bali sendiri.

“Agar kita yang selama ini konsen mengadvokasi Teluk Benoa bersama rakyat mendapatkan informasi yang jelas,” tungkasnya.

Lebih lanjut Untung Pratama meminta Gubernur Bali Wayan Koster untuk membuka dokumen-dokumen informasi publik tersebut. Pembentukan tim koordinasi pemantau juga akan dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Bali. Tim ini terdiri dari lembaga-lembaga terkait dari pemerintah daerah dan akademisi. Nantinya mereka akan mengumpulkan data terkait permasalahan yang berkembang dan dapat menyampaikan masukan serta rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi dan Pelindo III terkait dengan tindak lanjut pengembangan pelabuhan Benoa Bali.

“Pembentukan Tim pemantau ini menjadi dasar WALHI Bali meminta informasi mengenai kinerja tim pemantau yang dibentuk Pemerintah Provinsi Bali,” tegasnya.

Di dalam surat yang dikirimkan ada beberapa hal yang menjadi tuntutan WALHI Bali yakni. Pertama, WALHI Bali meminta salinan surat yang dikirimkan Gubernur Bali kepada Direktur Utama Pelindo III terkait penghentian reklamasi di areal Pelabuhan Benoa. Kedua, meminta salinan hasil laporan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang memuat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pelindo III. Ketiga, meminta informasi susunan Tim Koordinasi Pemantau yang bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi beserta lampiran dan dokumen dokumen pendukungnya.

Surat tersebut telah dikirimkan pada 26 September 2019 dan diterima oleh staf kantor Gubernur Bali Gede Sulastrawan. [b]

The post WALHI Bali Minta Gubernur Koster Buka Isi Surat ke Pelindo III appeared first on BaleBengong.

STATUS TELUK BENOA PASCA PERDA PERUBAHAN RTRWP BALI*

Oleh: I Wayan Gendo Suardana**

 

Sidang Paripurna DPRD Propinsi Bali (20/8)/2019) telah mengesahkan Ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Bali Tahun 2009-2019, hal yang paling mengemuka dalam isu pengesahan perubahan RTRWP Bali ini adalah mengenai, ditetapkannya Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi,. Di dalam media massa, Ketua Pansus I Ketut Kariyasa “posisi Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi tidak diutak-atik lagi dalam revisi RTRW sekaligus meneguhkan apa yang menjadi komitmen dan rekomendasi Gubernur Bali terpilih I Wayan Koster. Kariyasa menyatakan pula; “Semestinya tidak ada istilah demo-demo lagi. Kita sudah sangat aspiratif dalam pansus tata ruang”. (Bali post, 20/8).

 

Penulis berpijak dari pendapat tersebut, karena dapat tersirat hendak menyampaikan kepada publik bahwa urusan penetapan kawasan konservasi Teluk Benoa sudah selesai. Namun tidak demikian bagi Penulis. Pengesahan Ranperda tersebut (yang didalamnya berisi penetapan Teuk Benoa sebagai kawasan konservasi) adalah fakta, tetapi secara hukum, khususnya hukum tata ruang, penting didalami, apakah penetapan tersebut menjamin secara hukum Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi, sehingga tidak dapat direklamasi? Hal ini mengingat pengaturan ruang Teluk Benoa sudah diatur melalui Perpres No 51 th 2014.

 

Untuk menjawab hal tersebut, tentu saja yang harus diperiksa adalah mengenai pengaturan ruang dalam UU No 26 th 2007 tentang Penataan Ruang (selanjutnya disebut UUPR), yang pada pokoknya menyatakan bahwa penataan ruang dilakukan secara berjenjang dan komplementer. Yang dimaksud dengan “komplementer” adalah penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya.

 

Mengingat pengaturan ruang Teluk Benoa telah diatur dalam Perpres no 51 th 2014 yang pada pokoknya mengubah Teluk Benoa dari kawasan konservasi menjadi kawasan budi daya zona penyangga (vide; Pasal I ; Pasal 56 jo. Pasal 63A Jo Pasal 101A), sebaliknya, DPRD Propinsi Bali menetapkannya sebagai kawasan konservasi.. Keadaan ini adalah keadaan yang saling tumpang tindih, tidak saling melengkapi dan tidak sinergis atau saling bertentangan. Oleh karena memuat norma yang saling bertentangan tentu saja patut diuji, dalam konteks penataan ruang yang diatur dalam UUPR, manakah yang peraturan hukum yang lebih berwenang untuk mengatur ruang Teluk Benoa, Perpres no 51 th 2014 ataukah Perda perubahan RTRWP Bali?

 

Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan 2 (dua) hal, yakni: a. rencana umum tata ruang, b. rencana rinci tata ruang. (vide pasal 14 UUPR). Kedua hal tersebut berkaitan erat karena rencana rinci tata ruang disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang. Rencana rinci tata ruang merupakan penjabaran rencana umum tata ruang yang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis yang penetapan kawasannya tercakup di dalam rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang merupakan operasionalisasi rencana umum tata ruang.

 

Dalam perencanaan tata ruang ini khususnya dalam rencana umum tata ruang, terdapat penjenjangan yang jelas. Hierarki ini dibedakan menurut wilayah administrasi pemerintahan karena kewenangan mengatur pemanfaatan ruang dibagi sesuai dengan pembagian administrasi pemerintahan. Sedangkan mengenai rencana rinci tata ruang terdiri atas: a) rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional (huruf tebal oleh penulis), b) rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan c) rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

 

 

Lebih lanjut mengenai rencana tata ruang wilayah nasional, di dalam UUPR, diatur dalam peraturan pemerintah sedangkan mengenai rencana rinci tata ruang termasuk pula rencana tata ruang kawasan strategis nasional diatur dengan peraturan presiden. Salah satu rencana tata ruang kawasan strategis nasional yang dibentuk oleh Pemerintah adalah Perpres No. 45 Tahun 2011. Perpres tersebut adalah mencakup 4 (empat) kota Kabupaten yakni Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan sebagai rencana tata ruang kawasan perkotaan Sarbagita.

 

Peran dari rencana tata ruang kawasan Perkotaan Sarbagita adalah sebagai alat operasional rencana tata ruang wilayah nasional dan sebagai pelaksanaan pembangunan di kawasan perkotaan Sarbagita. Hal tersebut diatur dalam Pasal 3 Perpres No. 45 Th. 2011 yang menyatakan: “Rencana tata ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perkotaan Sarbagita.” Jangka waktu dari Perpres ini yang mengikuti ketentuan berlakunya jangka waktu RTRWN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (vide; Pasal 123 Ayat (1) Perpres No. 45 Th. 2011). Dengan demikian, senyatanya Perpres no 45 th 2011 adalah bagian dari RTRW Nasional, halmana kewenangannya berada di tangan pemerintah pusat. Artinya, kewenangan pengaturan rencana tata ruang di Teluk Benoa secara hukum telah beralih sejak diterbitkannya perpres dimaksud.

 

Konsekuensi hukum dari terbitnya Perpres No. 45 Th 2011, dihubungkan dengan prinsip penataan ruang yang dilakukan secara berjenjang dan komplementer, adalah rencana tata ruang di kawasan Sarbagita yang diatur dan ditentukan dalam Perpres ini berlaku mutlak dan dapat membatalkan ketentuan penataan ruang yang berada dibawahnya. Artinya, seluruh peraturan hukum mengenai penataan ruang yang ada di bawah Perpres 45 Th 2011, baik Perda RTRWP Bali maupun Perda RTRW 4 (empat) kabupaten/kota yakni : Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan yang bertentangan dengan Perpres No. 45 Th 2011 dinyatakan tidak berlaku.

 

Ketentuan tersebut diatur dalam BAB IX tentang Ketentuan Peralihan dan Bab X tentang Ketentuan Penutup Perpres No. 45/2011. Pada Pasal 121 huruf a dan huruf b pada pokoknya, mengatur bahwa sejak berlakunya Perpres ini, maka ketentuan dalam Perda RTRWP, Perda RTRW Kabupaten/Kota, dan Perda tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini. Bagi peraturan yang bertentangan harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Perpres ini ditetapkan. Ketentuan tersebut menyiratkan secara tegas bahwa tidak ada celah bagi peraturan hukum penataan ruang di bawahnya untuk memuiat ketentuan ruang bertentangan dengan Perpres ini. Hal yang lebih rinci juga diatur dalam pasal 122 ayat (1) dan ayat (2) yang menegaskan bahwa terkait izin pemanfaatan ruang pada masing-masing daerah wajib sesuai dengan perpres dimaksud, atau wajib menajdikan Perpres ini sebagai acuan pemberian ijin pemanfaatan ruang.

 

Dengan adanya perubahan terbatas atas Perpres No. 45 tahun 2011 melalui Perpres No 51 th. 2014, dalam hal ini perubahan kawasan konservasi Teluk Benoa menjadi kawasan Budi Daya zona Penyangga (vide: pasal 56 jo pasal 63A), dan mengalokasikan ruang untuk melakukan reklamasi paling luas 700 hektar (vide pasal 101A Perpres no 51 th 2014), maka secara mutatis mutandis yang berlaku dalam pengaturan ruang di Teluk Benoa adalah Perpres no 51 th 2014. Keadaan ini, selanjutnya dikaitkan dengan perencanaan ruang yang berjenjang dan komplementer, mengandung kosekuensi logis bahwa peraturan tata ruang dibawahnya baik RTRWP Bali mapun RTRWK Denpasar, Badung, wajib tunduk dan menyesuaikan pengaturannya yang terkait dengan Teluk Benoa sebagaimana yang ditetukan dalam Perpres 51/2014. Artinya sejak 3 Juni 2014 hingga kini Teluk Benoa tetap berstatus sebagai kawasan Budi daya zona penyangga bukan kawasan konservasi.

 

Berdasaarkan semua paparan Penulis di atas, maka senyatanya, tindakan DPRD Bali yang mentapkan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi adalah tindakan yang tidak mempunyai akibat hukum bagi status kawasan Teluk Benoa. Secara hukum, pengaturan ruang di Teluk Benoa adalah kewenangan dari pemerintah pusat yang telah nyata diatur dalam perpres no 51 th 2014 dan RTRWP Bali wajib tunduk dan menyesuaikan dengan isi perpres no 51 th 2014. Sekalipun ditetapkan demikian oleh DPRD Bali, maka pengaturan demikian dalam persepktif hukum tata ruang tidak berakibat hukum karena setiap ijin pemafaatan ruang akan kembali merujuk pada Perpres 51 /2014. Sepanjang Perpres 51/2014 berlaku, maka peraturan tata ruang dibawahnya (yang merupakan turunan dari UUPR) akan diabaikan dan rujukan utamanya adalah Perpres 51/2014.

 

Pertanyaan terakhir yang paling menarik, apakah tindakan DPRD Bali sama sekali tidak punya arti? Tentu saja tidak sepenuhnya demikian. Secara normatif hukum, dengan berat hati Penulis sampaikan tindakan DPRD Bali tersebut memang tidak ada arti. Namun demikian, secara politis (jikapun tindakan tersebut diapresiasi), maka tindakan tersebut menunjukan 2 hal yakni; (1) Simbol semangat politik DPRD Bali untuk mempertahankan Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi, (2) Simbol sikap protes DPRD Bali atas pemberlakuan Perpres no 51 th 2014. Namun tentu tindakan dirasa kurang karena yang diharapkan adalah DPRD Bali melakukan terobosan politik dengan membuat keputusan Sidang Paripurna untuk menolak reklamasi Teluk Benoa dan sikap pembatalan Perpres no 51th 2014. Selanjutnya didesakan kepada pemerintah pusat sebagai pihak yang berwenang dalam tata ruang Sarbagita. Bila ini tidak dilakukan, jangan salahkan bila muncul persepsi publik bahwa tindakan tersebut hanya bertujuan melakukan pencitraan politik lembaga DPRD Bali jelang berakhirnya masa jabatan periode ini.

 

—————0000—————–

 

*Tulisan ini pernah dimuat di Media Bali Post, Halaman Opini, Jumat, 23 Agustus 2019, hal. 6

 

**Penulis adalah Dewan Nasional WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dan sekaligus Kordinator ForBALI (Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa)

BATI, Rumah Belajar Teknologi Sederhana

Pompa air dengan sumber energi dari aliran sungai. Foto Anton Muhajir.

Tempat tersembunyi ini memberikan beragam solusi.

Sebuah gerabah raksasa betuliskan BATI, Rus dan Made menyambut di pintu masuk. Wadah air tradisional ini adalah petunjuk apa yang akan ditemui di rumah dan kebun sekitar 2 hektar ini.

Setelah menempuh perjalanan berkendara 43 km dari pusat Kota Denpasar, akhirnya kami tiba di Desa Wanagiri Kauh, Kecamatan Selemadeg, Tabanan. Melewati jalanan desa yang sepi, sebagian rusak, menyusuri kebun dan persawahan, dan bertanya pada warga.

Lalu, tibalah kami di BATI, singkatan dari Bali Appropriate Technology Institute. BATI adalah rumah percontohan sekaligus tempat belajar teknologi tepat guna untuk keseharian terutama akses air dan biogas. Energi yang menjadi kebutuhan sehari-hari ini sudah diwujudkan secara swadaya sejak tahun 1975.

Di depan gerabah papan nama BATI, sebuah pabrik produksi virgin coconut oil (VCO) terlihat dari spanduk terpasang. Jalan setapak kombinasi beton dan rumput membelah kebun berisi kelapa, durian, pisang, dan lainnya di sisi kanan dan kiri. Sejumlah bak beton terlihat tertanam di atas tanah, berisi nama-nama pembuatnya, dicoret saat semen basah.

Setelah menuruni jalan setapak cukup terjal, gemericik air mengepung telinga. Terlihat dua jalur sungai mengelilingi BATI. Aliran Tukad Yeh Le ini menjadi halaman depan dan belakangnya. Riuh yang menenangkan.

Di sepanjang jalan setapak menanjak terjal ini terpasang sejumlah pipa-pipa menuju pemukiman di atas BATI. Pipa-pipa ini menyemprotkan air dari bawah, aliran sungai melalui pompa ramp hidrolik yang terpasang. Mendorong air secara vertikal.

Ada tiga pompa hidrolik yang dibuat I Gusti Made Rus Alit, pria kelahiran 6 November 1946 ini di sekitar rumahnya. Pompa pertama sekitar 1974-1975. Saat itu ia berusia sekitar 28 tahun, ijazah terakhir hanya SMP. Sempat melanjutkan SMA tapi tak tamat, lalu lanjut sekolah teologi di Selandia Baru selama tiga tahun.

Rus, panggilannya, membuat pompa pendorong air sungai ini untuk membantu warga yang saat itu terlihat kesulitan mencari air ke sungai menuruni tebing terjal tiap hari.

Gusti Ketut Ediputra, sepupu Rus berkisah pada tahun 1970-an ia tiap hari bertugas ambil air ke sungai dengan memikul keropak, pelepah kering dari pohon buah yang berfungsi sebagai ember. Waktu pagi dan sore dihabiskan untuk mencari air minum dan masak, sementara mandi langsung di sungai.

“Pagi sebelum sekolah penuhi gentong dan sore. Untuk masak dan minum, mandi di sungai atau telabah. Ibu ambil air pakai kendi air tanah,” ingatnya.

Memompa air dari sumur serapan dengan manual. Foto Anton Muhajir.

Berubah

Kerepotan Ediputra berubah sekitar 10 tahun kemudian ketika pompa hidrolik berhasil mengalirkan air dari sungai ke atas bukit. Dalam video arsip dokumentasi BATI yang ditayangkan di Kick Andy Show pada 2017, nampak para perempuan dan anak-anak gembira lalu membasuh wajahnya saat pipa mengalirkan air di dekat pemukiman mereka. Beban kerja kini berkurang. Rus mendapat apresiasi sebagai salah satu Kick Andy Hero pada 2017.

Sampai kini, pompa masih bisa berfungsi, walau pengguna air dari sungai ini makin berkurang setelah PDAM masuk. “Masih diakses sekitar 20 KK,” kata Rus. Mereka tidak mengeluarkan biaya bayar air.

Rus mengembangkan kemampuan pompa untuk menggerakkan alat penggiling yang diletakkan di area semburan air. Alat penggiling di pinggir sungai ini bisa menggiling beras atau ketan jadi tepung, menggiling daging, dan lainnya.

Instalasi penting nan sederhana yang terpasang di sejumlah halaman BATI adalah bak penampung air hujan. Tak terlihat mencolok karena tertanam di bawah tanah sekitar 3 meter. Jika hujan, air di ujung talang jatuh ke permukaan rumput yang diisi saringan, kemudian mengalir ke bak dalam tanah itu.

Permukaan atas bak juga tertutup rapat, hanya menyisakan lubang tersambung pipa paralon dengan klep. Jika pipa ditekan, klep membuka, maka air langsung muncrat keluar di ujung pipa lainnya. Tak perlu mesin penarik. Saat diperlukan, air tinggal dipompa dengan Rus pump, istilah yang diberikan oleh mereka yang belajar ke BATI.

Menghitung Potensi

Rus yatim piatu sejak bayi, saat berusia 26 tahun ia sekolah di Selandia Baru walau belum bisa Bahasa Inggris. Ia mengaku takjub dengan kemajuan negeri dengan lebih banyak hewan ternak dibanding warganya itu. “Kita jauh terbelakang,” ujarnya.

Kembali ke desa, ia melihat kampungnya kotor karena hewan ternak seperti babi dan sapi berkeliaran. Dari pembicaraan dengan seorang teman, ia ingat kotoran menghasilkan gas. “Saya petani. Kalau injak lumpur kadang muncul blup-blup (gelembung), nah itu kan gas. Tinggal ditampung,” celotehnya.

Dicobalah proyek biogas pertama, ternak dikandangkan dan menghasilkan gas. Menggunakan kombinasi drum dan beton sebagai penampung kotoran. Warga pun heran.

Setelah itu ada persoalan lain kerepotan mengambil air ke sungai melewati tebing terjal. Dibuatlah pompa hidrolik itu. Menurutnya teknologi ini sudah dikenal lama namun jarang digunakan. Hanya menggunakan pipa galvanis, karet, dan menghitung potensi terjunan air.

Rus di kampung sekitar 1972-1980. Setelah itu pindah ke Jakarta karena ada World Vision, NGO internasional yang tertarik pada sepak terjangnya dan memanfaatkan untuk membantu lebih banyak komunitas di dalam dan luar negeri.

Sejak 1981 ia mulai keliling dunia termasuk kepulauan Pasifik dengan misi yang mirip, memecahkan masalah di daerah setempat. Terutama untuk akses air dan energi. Kemudian pindah kerja di WV Australia sekitar 1996, dan pada tahun 2000 mendirikan BATI di Tabanan, kampungnya.

“Saya capek, biar mereka yang belajar ke sini,” sahutnya. Namun, sampai kini ia masih diundang ke sejumlah daerah untuk membantu warga.

Ia merangkum, sejumlah persoalan sanitasi dan kesehatan bersumber dari air, seperti akses dan kualitas airnya. Pun di Bali, sampai kini masih ada daerah yang paceklik air dan harus membeli mahal air tangki. Saat musim kemarau, embung atau bendungan kering.

“Lebih baik tiap rumah memiliki bak penampungan sendiri, ini akan menimbulkan rasa memiliki. Kalau rusak, mereka perbaiki,” ingat Rus. Infrastruktur besar dan terpusat masih menyulitkan warga, terlebih jika rusak atau bocor dan menunggu lama untuk perbaikannya.

Sumber air di Bali termasuk melimpah tetapi kurang dimanfaatkan. Foto Anton Muhajir.

Tak Tertampung

Ia setuju potensi air permukaan masih melimpah terutama air hujan namun tak tertampung. Karena itu ia kini menggiatkan pembuatan bak kapasitas 10 ribu liter yang bisa dibuat dengan dana sekitar Rp 3 juta. Sebagai cadangan saat musim kemarau.

Sementara pompa hidrolik yang dibuatnya paling tinggi adalah semprotan vertikal ke atas sekitar 130 meter. Ia juga mencoba merakit pengeringan tenaga surya, pemanasan air tenaga surya, dan tungku hemat energi.

Rus mengaku semua keahlian ini tak didapatkan dari Selandia Baru tapi otodidak. Namun, semangat untuk membuat perubahan, mengejar kemajuan negeri orang yang memompa semangatnya untuk membuat solusi. Apa yang bisa dibuat untuk tinggal di sebuah tempat dengan nyaman.

Ia pernah tinggal di kampung Dayak, Kalimantan dan kesulitan saat buang air besar. Tiap malam ia diikuti babi yang menunggu kotoran. Karena tak mau diikuti babi terus, ia membuat jamban dengan kloset sederhana. Eh, makin banyak warga yang buat kloset sendiri.

Demikian juga di Gurun Gobi, pedalaman China air susah. Ia mengajak warga buat tangki air dalam tanah, salju ditampung jadi air minum. “Saya bermimpi orang dengan mudah dapat air. Teknologi sederhana bisa mengatasi masalah itu. Sebelum lari ke laut ditangkap sehingga tak banjir. Tak perlu beli air,” serunya.

Di sejumlah sudut halaman BATI, makin banyak bak yang dibuat sebagai hasil karya praktik warga dalam dan luar negeri yang datang. Ada juga percontohan aquaponic, cara menyaring air organik dengan tumbuhan, ikan, lalu lapisan kerikil dan pasir. Juga kincir air dan kolam-kolam ikan dari pengolahan air sungai dan hujan.

Tebing terjal diubah lanskapnya jadi sebuah tempat tinggal, lokasi retreat, dan kursus. Tempat yang nyaman untuk belajar dan refleksi atas persoalan-persoalan bumi. Kemudian mencari solusinya. [b]

Tulisan ini pertama kali terbit di Mongabay Indonesia.

The post BATI, Rumah Belajar Teknologi Sederhana appeared first on BaleBengong.