Tag Archives: Lingkungan

Surat Terbuka Penghentian Mega Proyek di Kawasan Rawan Bencana Bali Selatan

Surat untuk Presiden Jokowi

Pada 1 Agustus 2019, Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) mengirim surat pada Presiden Joko Widodo. Menyambut ajakan mitigasi bencana.

Pernyataan Presiden Joko Widodo pada 23 Juli 2019 melalui akun twitternya menyatakan “Indonesia berada di kawasan cincin api rawan bencana. Jadi, kalau di satu lokasi di daerah rawan gempa atau banjir, ya harus tegas disampaikan jangan dibangun bandara, bendungan, perumahan. Lalu, pendidikan kebencanaan harus disampaikan secara masif kepada masyarakat.”

Pernyataan tersebut juga dilontarkan pada saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Istana Negara yang dimuat oleh beberapa portal berita online (detik.com , viva.co.id dan kbr.id ). Bagi ForBALI pernyataan Presiden Joko Widodo adalah pernyataan yang positif, pernyataan yang sebetulnya ditunggu oleh seluruh rakyat yang kawasannya berada di kawasan rawan bencana termasuk di Bali. ForBALI sedang mengadvokasi di daerah Bali Selatan khususnya di Teluk Benoa dan sekitarnya.

“Ini merupakan pernyataan yang positif, pernyataan yang adaptif artinya pernyataan yang bisa beradaptasi dengan Indonesia yang merupakan negara yang terletak pada cicin api dan rawan bencana,” ujar Koordinator ForBALI Wayan Gendo Suardana dalam konferensi pers yang diadakan pada Kamis 1 Agustus 2019 di Sekretariat WALHI Bali. ForBALI mengirimkan surat terbuka desakan penghentian mega proyek di kawasan rawan bencana Bali Selatan kepada Presiden Joko Widodo pada 1 Agustus 2019.

Di dalam suratnya, ForBALI menyampaikan data dari Profesor Kerry Sieh, Direktur Earth Observatory of Singapura yang telah mempelajari megathrust dari sisi barat Sumatera dan turun melalui Jawa dan Bali. Data tersebut menunjukkan bahwa Bali selatan memiliki potensi gempa besar atau bahkan serangkaian gempa besar sekitar magnitudo 8,5 hingga 9,0 di masa depan.

Berdasarkan publikasi dari Pusat Studi Gempa Nasional tahun 2017, Bali selatan merupakan salah satu titik dari 16 titik gempa megathrust di Indonesia. Bahkan pakar tsunami dari Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT), Widjo Kongko menyebutkan ada segmen-segmen megathrust di sepanjang selatan Jawa hingga ke Sumba, di sisi timur dan di selatan Selat Sunda. Akibatnya, ada potensi gempa megathrust dengan magnitudo 8,5 hingga 8,8.

Selain itu merupakan wilayah yang memiliki kerentanan bahaya gempabumi yang tinggi karena wilayah ini berada sekitar 150 km sebelah selatan zona subduksi yang aktif. Sejarah kegempaan di daerah ini telah mencatat peristiwa gempabumi besar seperti pada tahun 1862 : MMI VII, tahun 1890: MMI VII, tahun 1917 : MMI VII, tahun 1938 : MMI VII, tahun 1961 : MMI VII tahun 1977 : MMI VIII, tahun 1979 : MMI VII – VIII, tahun 1985 : 6.2 SR, tahun 1987 : 5.7 SR, tahun 2004: 6.1 SR, 6.2 SR, 5.5 SR selatan Bali.

Selain berpotensi gempa bumi dan tsunami, kawasan Perairan Teluk Benoa dan sekitarnya juga rawan likuifaksi. Analisis potensi bahaya likuifaksi dan penurunan di daerah ini menunjukkan bahwa hampir semua titik pengujian mengindikasikan terjadinya likuifaksi dan penurunan berdasarkan skenario gempabumi dengan magnitude 7.2 SR. Dalam zona kerentanan potensi likuifaksi ini mengacu dari Iwasaki dkk 1982, maka dapat dibagi menjadi kerentanan rendah dengan indeks likuifaksi 0 – 5m, yang tersebar di Bandara Ngurah Rai, Kedonganan, tinggi dengan indeks 5 – 15 m di Tuban dan sangat tinggi > 15 m di daerah Tanjung Benoa – Serangan.

Dalam daftar desa kelas bahaya sedang dan tinggi tsunami, yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) disebutkan, Di Bali khususnya di Kecamatan Kuta Selatan, Kuta dan Denpasar Selatan, terdapat 19 Desa/Kelurahan yang terkategori dalam kelas bahaya tinggi tsunami di antaranya adalah Kedonganan, Tuban, Kuta, Legian, Seminyak, Pecatu, Ungasan, Kutuh, Benoa, Tanjung Benoa, Jimbaran di Kabupaten Badung. Pemogan, Pedungan, Sesetan, Serangan, Sidakarya, Sanur Kauh, Sanur Dan Sanur Kaja di Kota Denpasar.

Saat ini, 4 di kawasan tersebut, rencana reklamasi Teluk Benoa seluas 700 hektar, perluasan pelabuhan benoa dengan cara reklamasi, perluasan bandara dengan cara reklamasi seluas 147 Ha, dan 45 Ha termasuk rencana pembangunan Bali sport hub yang diwacanakan oleh Bupati Badung seluas 50 hektar. “Empat proyek tersebut secara administrasi berada di Desa/kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan, Kuta dan Denpasar Selatan yang berdasarkan data BNPB masuk ke dalam desa dengan kelas bahaya tinggi tsunami,” ujar Dewan Daerah WALHI Bali, Suriadi Darmoko.

Dalam suratnya ForBALI menyampaikan pertama, rencana reklamasi Teluk Benoa dihentikan dengan memerintahkan kepada menteri Susi Pudjiastuti untuk mencabut izin lokasi reklamasi yang telah diterbitkannya pada 29 November 2018. Presiden Joko Widodo membatalkan Perpres Nomor 51 tahun 2014 dan mengembalikan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi.

Kedua, terhadap rencana perluasan bandara Ngurah Rai Kami meminta Presiden memerintahkan Kementrian Perhubungan untuk tidak menerbitkan Rencana Induk Bandara yang mengakomodir perluasan bandara dengan cara reklamasi. Presiden memerintahkan Kementrian terkait mengawal dan memastikan agar rencana perluasan bandara tidak diakomodir dalam peraturan tata ruang pada semua tingkatan.

Ketiga, terhadap perluasan pelabuhan Benoa dengan cara reklamasi minta Presiden memerintahkan Kementrian Perhubungan mencabut Rencana Induk Pelabuhan untuk perluasan dengan cara reklamasi. Selanjutnya menghentikan kegiatan reklamasi yang sedang berlangsung di kawasan pelabuhan Benoa serta meminta Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementrian terkait untuk mengawal dan memastikan agar rencana perluasan pelabuhan tidak diakomodir di dalam peraturan tata ruang pada semua tingkatan.

Keempat, terhadap rencana reklamasi untuk Pembangunan Bali Sport Hub/Sport Tourism Destination berkedok normalisasi pesisir di Tanjung Benoa oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Meminta Presiden memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk tidak menerbitkan izin lokasi maupun pelaksanaan reklamasi. “Kami juga mengingatkan agar Bupati badung tidak meneruskan rencana pembangunan sport tourism dengan alasan-alasan apapun termasuk alasan normalisasi,” ujar Gendo.

“Bagi kami pernyataan Presiden itu adalah bagian dari kebijakan publik, dan apabila sudah menjadi kebijakan publik maka hal ini sudah serupa dengan perintah dan maka dari itu kami merespon pernyataan beliau dan bersurat agar segera mengambil tindakan untuk membatalkan keempat proyek yang berada pada kawasan rawan bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi tersebut,” lanjutnya.

ForBALI minta surat ForBALI ditanggapi secara positif dan dilakukan dengan serius agar kebijakan publiknya konsisten, tidak kontradiktif antara kebijakan publik dengan praktik-praktik di lapangan.

The post Surat Terbuka Penghentian Mega Proyek di Kawasan Rawan Bencana Bali Selatan appeared first on BaleBengong.

Inilah Data dan Sumber Sampah Terbaru di Bali

Sampah plastik di Pantai Kelan, Tuban mencapai 63 persen dari semua sampah yang didaftar Komunitas EH Bali. Foto Herdian Armandhani.

Tiap tahun, jumlah sampah di Bali mencapai 1,5 juta ton.

Sebuah riset terbaru menunjukkan bahwa produksi sampah di Bali mencapai 4.281 ton per hari di mana 11 persen di antaranya mengalir hingga ke laut. Bali Partnership menyampaikan hasil riset itu di Kantor Gubernur Bali pada akhir Juni lalu.

Bali Partnership merupakan kolaborasi lintas-aktor yang didukung Pemerintah Norwegia untuk mengatasi masalah sampah plastik di Bali. Dalam kemitraan ini terdapat Universitas Udayana, Universitas Leed Inggris, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, dan lembaga konsultan Systemiq.

Sebagai awal program, mereka melakukan riset pada Januari – Mei 2019 untuk membuat data awal sampah di Bali. Data itu diperoleh melalui beragam metode baik survei maupun kajian lapangan. “Kami melakukan pendataan baik data langsung di lapangan maupun yang tersedia di pemerintah,” kata I Gede Hendrawan, dosen Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FKIP) Universitas Udayana.

Detailnya, pendataan itu dilakukan melalui survei pada 949 pelaku pengelolaan sampah, 234 kajian jenis sampah, 10 tempat pembuangan akhir (TPA) untuk pendataan, dan 100 survei sampah di jalan. Data primer itu dilengkapi data skunder dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) seluruh Bali, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Insitut Teknologi Bali (ITB).

Berdasarkan kajian tersebut diperoleh data bahwa jumlah sampah di Bali tiap hari mencapai 4.281 ton. Dari jumlah tersebut, 11 persen di antaranya mengalir hingga ke laut. Tiap tahun, jumlahnya mencapai 1,5 juta ton.

Tim peneliti menemukan tiga penyebab utama banyaknya sampah mengalir hingga laut. Pertama, jumlah populasi. Hingga akhir 2017 lalu, jumlah penduduk Bali sekitar 4,2 juta. Adapun turis asing sebanyak sebanyak 6,4 juta per tahun dan turis domestik lebih dari 10 juta.

Semakin banyak populasi, menurut Hendrawan, makin banyak sampah dihasilkan.

Kedua, baik tidaknya penanganan sampah. Jika ditangani dengan baik, sampah akan lebih sedikit yang ke laut. Terakhir, kedekatan pemukiman dengan air, seperti danau, pesisir, dan sungai. Hasil riset menunjukkan bahwa 90 persen populasi di Bali hidup di wilayah berjarak 1 km dari kawasan air.

“Inilah perhatian kami kenapa banyak sampah hanyut sampai laut,” katanya.

Sampah plastik di pantai ikut menyumbang jumlah sampah di Bali.

Manajemen Sampah

Dari sisi daerah penghasil sampah, riset itu menunjukkan bahwa tiga daerah di Bali menghasilkan separuh dari total sampah di Bali yaitu Denpasar, Badung, dan Gianyar. Ketiganya merupakan pusat daerah pariwisata.

Jenis sampah yang diproduksi di Bali, 60 persen di antaranya adalah sampah organik sedangkan sampah plastik 20 persen, kertas 11 persen, besi 2 persen, gelas 2 persen, dan lain-lain 5 persen. “Canang (persembahan umat Hindu Bali saat sembahyang) ikut menyumbang jumlah sampah di Bali,” ujar Hendrawan.

Sampah di Bali lebih banyak yang belum dikelola dengan baik. Sebanyak 52 persen sampah Bali, tepatnya 2.220 ton per hari, tidak ditangani dengan baik. Penanganannya belum layak karena tiap hari 944 ton (22 persen) terbuang ke sekitarnya, 824 ton (19 persen) masih dibakar, dan 452 ton (11 persen) terbuang ke saluran air.

Khusus untuk sampah plastik yang terbuang, Hendrawan menambahkan, jumlah paling banyak ada di sungai sebanyak 20,7 ton tiap km persegi. Adapun di pantai sebanyak 3,9 ton sedangkan daratan 2,1 ton tiap km persegi.

Dari 2.061 ton (48 persen) sampah yang ditangani pemerintah maupun komunitas, sebanyak 1.897 ton (44 persen) dibuang ke tempat sampah sedangkan 164 ton (4 persen) didaur ulang. “Namun, kami belum menyelidiki lebih lanjut bagaimana penanganan sampah itu di TPA,” kata Hendrawan.

Dari 2.061 ton sampah yang ditangani, 70 persen di antaranya masuk ke TPA Suwung di Denpasar. “Ini masuk akal karena TPA Suwung adalah tempat pembuangan yang terakhir,” katanya.

Banyaknya sampah yang sudah ditangani ini menurut Hendrawan menunjukkan bagusnya upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali maupun pemerintah daerah lain dalam menangani sampah di Bali. Tim peneliti juga mengapresiasi peran masyarakat yang sudah mendaur ulang meskipun belum ada regulasi yang mengatur.

Sebagai penutup, Hendrawan menyatakan bahwa riset Bali Partnership hanyalah awalan untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik di Bali.

Tas belanja bisa mengurangi penggunaan plastik. Foto Anton Muhajir.

Musuh Bersama

Dalam kesempatan sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Bali I Made Indra mengatakan bahwa Pemprov Bali sudah menunjukkan komitmen melawan sampah plastik di Bali. Menurut Indra, plastik termasuk musuh bersama yang diperangi karena bisa mengganggu pesona Bali sebagai daerah pariwisata.

“Jika kita tidak bisa menjaga Bali dari sampah plastik, maka taksu Bali akan luntur dan hancur,” kata Indra.

Indra menambahkan Pemprov Bali berusaha memerangi sampah plastik dari hulu ke hilir. Dari darat sampai laut. “Laut yang tercemar akan mengurangi fungsinya. Akan mengganggu kita. Dan yang lebih penting akan mengganggu pariwisata yang telah menghidupi kita,” ujarnya.

Untuk itulah Pemprov Bali sudah memulainya dengan membuat Peraturan Gubernur (Pergub) Bali nomor 97 tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai (PSP). “Namun, Pergub (Pembatasan PSP) saja tidak cukup. Kami akan terus menyempurnakan dengan peraturan lain untuk menjaga lingkungan,” ujarnya.

Sementara itu Bjørnar Dahl Hotvedt, Charge d’Affaires Kedutaan Besar Norwegia untuk Indonesia mengatakan bahwa Pemerintah Norwegia ingin berpartisipasi untuk memberikan solusi terkait isu sampah plastik di Indonesia, khususnya Bali. Untuk itulah Norwegia juga mendukung program Bali Partnership.

“Sekarang saatnya kita melakukan langkah untuk mencegah agar masalah sampah plastik di Bali tidak semakin buruk,” katanya dalam kesempatan yang sama.

Dukungan dari Pemerintah Norwegia itu, Bjørnar melanjutkan, dalam bentuk hibah sebesar $500 ribu atau sekitar Rp 7 miliar, untuk proyek penelitian data sampah di Bali.

Sebagai daerah pariwisata, sekaligus etalase Indonesia di mata internasional, menurut Bjørnar, Bali memiliki peran penting untuk menangani masalah sampah plastik. Apa yang dilakukan di Bali akan diketahui negara-negara lain dengan mudah. Dia mencontohkan lahirnya Pergub Bali soal sampah plastik yang segera diketahui sampai Norwegia melalui media massa.

Selain Bali, Pemerintah Norwegia juga mendukung upaya penanganan sampah plastik di Muncar, Banyuwangi bekerja sama dengan pemerintah lokal. Fokusnya pada pengumpulan sampah, daur ulang, dan bersih-bersih pantai.

Di tingkat kebijakan, mereka juga bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memformulasikan kebijakan dan bagaimana melaksanakan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengurangi sampah plastik hingga 70 persen sebelum 2025.

“Pendekatan berbasis data memastikan keberhasilan Bali Partnership. Kami berharap kemitraan ini bisa menjadi contoh bagaimana berbagai kepentingan bisa bersatu untuk mencapai tujuan bersama,” katanya.

Untuk itu, Bjørnar menambahkan, semua pihak harus terlibat untuk menangani masalah sampah plastik mulai dari produsen sampai konsumen. “Upaya sekecil apapun tetap penting,” tegasnya. [b]

Catatan: artikel ini pernah terbit di Mongabay Indonesia. Ringkasan hasil riset bisa dicek di situsweb Systemiq.

The post Inilah Data dan Sumber Sampah Terbaru di Bali appeared first on BaleBengong.

Awas, Ada “Ikan Kelaparan” Siap Makan Sampah Plastik!

Di balik keindahannya, Pantai Mertasari juga menghadapi masalah ekologis.

Bagi Anda yang hobi jalan-jalan di Sanur, Pantai Mertasari mungkin nama yang sudah familiar. Pantai di ujung Kecamatan Sanur Kauh ini cukup populer di kalangan warga lokal maupun turis asing karena keindahan pantai dan hutan mangrovenya.

Namun, Pantai Mertasari ini juga menghadapi masalah sampah plastik. Maka, tak heran jika wilayah ini kerap kali menjadi sasaran aksi bersih-bersih pantai atau beach clean-up.

Kini, tahukah kalian, ada pemandangan baru di pesisir Pantai Mertasari? Apakah itu?

Anak-anak sekolah mengumpulkan sampah plastik di Pantai Mertasari, Sanur. Foto Coral Triangle Center.
Anak-anak sekolah mengumpulkan sampah plastik di Pantai Mertasari, Sanur. Foto Coral Triangle Center.

Menjaga Laut

Pada Sabtu, 20 Juli 2019 lalu, 160 orang bergerak bersama melakukan aksi bersih-bersih Pantai Mertasari. Mereka dikoordinir oleh tim dari Tauzia Hotel Management dengan didukung oleh Coral Triangle Center (CTC) dan Trash Hero. Hasilnya, para peserta dari SD Negeri 11 Sanur, tim Tauzia Hotels, Trash Hero dan CTC berhasil mencegah 408 kilogram sampah yang mencemari lautan.

Kegiatan ini juga bersamaan dengan diluncurkannya instalasi Hungry Fish. Ikan kelaparan ini merupakan salah satu prasarana guna mencegah sampah plastik masuk ke Perairan Mertasari. 

Nigel Douwes, General Manager dari Hotel Maison Aurelia yang mewakili Tauzia Hotels, menjelasakan alasan aksi bersih-bersih pantai. Menurut Nigel, aksi dilakukan karena menyadari bahwa perhotelan merupakan salah satu industri yang turut memproduksi  sampah cukup banyak di Bali. Nigel juga menyadari bahwa kegiatan bersih-bersih pantai ini hanya memberikan dampak dalam sekali waktu.

Karena itu pihaknya berharap dapat memberikan impact lebih. Tak hanya aksi satu hari dengan memasang Hungry Fish sebagai prasarana untuk tempat pembuangan sampah plastik. Harapannya Hungry Fish ini dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi sampah di pesisir dan di laut. 

Plastik di lautan
Plastik di lautan menjadi masalah serius dalam lingkungan.

Sampah Plastik

Laut merupakan bentang alam terluas di muka bumi yang menjadi muara segala aktivitas, termasuk di daratan. Selain akibat aktivitas di daratan, sampah-sampah yang tersapu di pesisir pantai juga dapat berasal dari kiriman yang terempas ombak di lautan. 

Mengutip penelitian ‘A Global Inventory of Small Floating Plastic Debris’ oleh Sebille, dkk, 2015, setiap tahun ada sekitar 8 juta metrik ton plastik yang terbuang ke lautan. Kondisi sedemikian menunjukkan adanya sekitar 1 truk sampah plastik yang terbuang ke laut tiap menitnya.

Hal ini juga disampaikan Leilani Gallardo dari Coral Triangle Center dalam sambutannya sebelum kegiatan bersih pantai. Leilani berharap aksi ini bisa menginspirasi para peserta terutama generasi muda untuk lebih peduli terhadap masalah-masalah yang mengancam ekosistem laut kita. 

Selain itu, setelah kegiatan bersih-bersih pantai ini, CTC juga mengajak anak-anak untuk belajar menjaga ekosistem perairan agar tetap sehat melalui permainan edukatif, Aquatico.

“Permainannya seru, kita belajar tentang menjaga ekosistem. Salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan,” ujar siswa-siswa ini bersemangat.

Anak-anak sekolah menhitung sampah plastik yang mereka kumpulkan di Pantai Mertasari, Sanur. Foto Coral Triangle Center.
Anak-anak sekolah menhitung sampah plastik yang mereka kumpulkan di Pantai Mertasari, Sanur. Foto Coral Triangle Center.

Terinspirasi Segara Village

Hungry Fish yang sekarang ada di Pantai Mertasari ini bukanlah yang pertama kali di Bali. Nigel sebagai salah satu inisiator dari pengadaan Hungry Fish ini mengaku bahwa karya ini terinspirasi dari Segara Village. Sebelumnya, Segara Village sudah lebih dulu memasang Hungry Fish di kawasan Pantai Segara. Karena itu, Nigel ingin untuk memasang hal serupadi Pantai Mertasari .

“Kami berpikir bagaimana caranya agar kami dapat berkontribusi tidak hanya satu kali. Ketika kita adakan bersih-bersih pantai, memang terlihat pantai menjadi bersih. Namun, bisa saja keesokan harinya sampah sudah kembali lagi, sehingga kurang ada impact untuk ke depannya,” ujar Nigel.

Ia menambahkan bahwa sumber permasalahan dari sampah plastik ini salah satunya adalah kurangnya edukasi tentang sampah plastik. Dia berharap si Hungry Fish ini juga dapat sekaligus menjadi sarana edukasi bagi masyarakat tentang sampah plastik.  

Anak-anak membersihkan sampah plastik di Pantai Mertasari
Anak-anak membersihkan sampah plastik di Pantai Mertasari

Bersama Masyarakat

Di balik keren-nya instalasi Hungry Fish yang kini menetap di Pantai Mertasari ini, ada usaha dan kerja sama dengan masyarakat Banjar Gulingan, Intaran. Hanya dalam waktu 2 minggu, karya seni yang terbuat dari anyaman rotan ini berhasil diselesaikan.

Bentuknya yang menyerupai ikan raksasa ternyata terinspirasi dari ekosistem laut. Nigel menuturkan bahwa ikan ini merupakan simbolis dari laut yang harus kita jaga sebagai ekosistem terbesar selain Hutan Amazon yang juga turut menghasilkan oksigen dan makanan untuk kehidupan kita. 

“Bentuk dari tempat penampungan sampah plastik yang menyerupai ikan ini dapat memberikan kesan fun dan keren ditambah pula bentuknya bentuknya yang instagramable. Harapannya, Hungry Fish ini dapat menjadi sarana edukasi bagi anak-anak tentang sampah plastik,” tutup Nigel. [b]

The post Awas, Ada “Ikan Kelaparan” Siap Makan Sampah Plastik! appeared first on BaleBengong.

PLTU Celukan Bawang II Terbangun, Bali Makin Bablas

Massa mendesak agar pemerintah mencabut izin lingkungan PLTU Celukan Bawang. Foto Anton Muhajir.

Jangan sampai Buleleng jadi tumbal pembangunan Bali yang makin bablas ini.

Buleleng memiliki luas wilayah terbesar dari kabupaten/kota lain di Bali. Luasnya 1.365,88 km2 dengan panjang pantai 157,05 km. Kabupaten di bagian utara Pulau Bali ini juga memiliki jumlah penduduk terbanyak setelah Denpasar, 624.125 jiwa.

Luasnya wilayah dan besarnya jumlah penduduk menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di wilayahnya. Hal ini bisa kita lihat hingga hari ini, tidak banyak destinasi wisata berkembang di Buleleng.

Hanya segelintir yang bisa kita sebutkan. Misalnya, Pantai Lovina dengan wisata lumba-lumbanya. Ada juga Kolam Air Sanih di sisi timur Buleleng. Wisata ini menyuguhkan kolam dengan sumber air alami dan sama sekali tidak ada kontaminasi dari bahan-bahan kimia.

Selain dua destinasi itu, rasanya sangat sulit menyebutkan kembali destinasi wisata yang dikenal oleh khalayak ramai, khususnya di Kabupaten Buleleng. Baru belakangan ini saja, muncul berbagai destinasi wisata baru. Mereka dibuat berbagai kelompok sadar wisata di masing-masing desa adat yang memiliki potensi wisata.

Itu pun masih swadaya warga dalam pengelolaannya. Dananya pun patungan. Akibatnya, fasilitas yang disediakan tentu saja jauh dari standar.

Jikalau Bali hingga hari ini dikenal dengan wisata alamnya yang sungguh eksotis, sejatinya promosi tempat wisata tersebut tidak jauh dari wilayah Bali selatan. Apa kabar dengan Bali Utara? Terjamah pun sangat jarang.

Akses jalan yang berbukit dan berkelok-kelok membuat turis enggan singgah dan menikmati alam Buleleng. Padahal, jika berbicara potensi wisata, daerah ini tidak kalah dengan Bali selatan. Namun, sampai saat ini Bali lebih dikenal dengan destinasi wisata di Bali selatan.

Dengan begitu banyaknya destinasi wisata di Bali, besar pula infrastruktur pendukung yang harus dipenuhi guna mewujudkan pariwisata Bali yang nyaman dan aman. Salah satu faktor pendukung yang wajib dipenuhi oleh pemerintah adalah listrik.

Listrik sudah menjadi komoditas yang tidak bisa dilepaskan dari aktivitas manusia saat ini. Setiap alat penunjang yang digunakan manusia hari ini tentu membutuhkan listrik. Sebut saja ponsel. Laptop, televisi, radio, kulkas, dan lain-lain. Sudah tentu setiap destinasi wisata juga memerlukan listrik tidak sedikit. Bahkan tidak jarang, hotel-hotel besar juga menyediakan mesin genset sebagai antisipasi jika kekurangan pasokan listrik dari PLN.

Mengantisipasi agar Bali tidak kekurangan listrik, pemerintah mengajak investor membangun pembangkit listrik. Dan, jawaban dari pemerintah adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang bahan bakarnya batu bara.

Bali Krisis Listrik

Sekiranya narasi tersebut cukup sering diangkat di media. Bali mengalami krisis listrik, itu katanya. Benarkah hal tersebut? Bahkan dengan PLTU Celukan Bawang yang memiliki kapasitas 426 MW masih membuat Bali kewalahan untuk memenuhi kebutuhan listrik?

Menurut Didit Haryo Wicaksono, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Bali sudah surplus dengan listrik. Pada Oktober 2016 daya tertinggi konsumsi listrik di Bali sebesar 850 MW, sedangkan saat ini kita memiliki ketersediaan listrik mencapai 1.200 MW.

Selain karena ketersediaan yang masih cukup besar, masyarakat Bali juga sudah mulai peduli untuk melakukan aktivitas hemat listrik. Ini dibuktikan dengan menurunnya penggunaan listrik pada 2017. Menurut Manajer Umum PLN Distribusi Bali I Nyoman Suwarjoni Astawa, penurunan penggunaan listrik hingga minus 0,05%.

Dari dua hal di atas, muncul pertanyaan. Mengapa pembangunan PLTU Celukan Bawang Tahap II diperlukan? Hal ini perlu begitu banyak analisis agar energi yang dihasilkan nantinya tidak mubazir atau tidak terpakai. Mengingat dampak dari PLTU ini begitu signifikan, khususnya bagi masyarakat yang berdampingan dengan PLTU Celukan Bawang ini.

PLTU Celukan Bawang yang sudah berdiri sejak 2015. Foto Anton Muhajir.

Selamat Datang PLTU Celukan Bawang

PLTU Celukan Bawang sudah beroperasi sejak tahun 2015 dengan prosedur sangat mengganjal di masyarakat. Pembangunan PLTU ini dianggap tak melibatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunannya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya warga setempat yang menolak.

Belum selesai dengan PLTU Celukan Bawang I, pihak investor kembali akan membangun PLTU tahap II di lokasi sama, Desa Celukan Bawang. Tentu hal ini menimbulkan reaksi sama. Masyarakat menolak rencana tersebut.

Seperti yang sudah disebutkan di awal, kapasitas PLTU Celukan Bawang I adalah 426 MW. Untuk mengoperasikannya perlu 5.200 ton Batubara dalam satu hari. Bukan jumlah yang sedikit.

Dengan rencana pembangunan tahap II ini yang akan memiliki kapasitas sebesar 2×330 MW, tentu jumlah batubara yang dibakar untuk menghasilkan listrik kapasitas sebesar itu amatlah banyak. Kira-kira mencapai 2.950.635,60 ton per tahun. Artinya, menghabiskan 8.083,94 ton batubara tiap hari.

Jika kita lihat dari kaca mata Bali, pembangunan PLTU Celukan Bawang mungkin memberikan manfaat bagi Bali, yang menggantungkan diri pada pariwisata. Namun, jika kita melihat lebih cermat dan menyempitkan cakupan kita memandang, ternyata banyak pihak dirugikan. Padahal, PLTU Celukan Bawang konon katanya menjadi solusi “krisis listrik” di Bali.

Pembangunan PLTU Celukan Bawang ini sudah jelas mengorbankan masyarakat di sekitar PLTU ini, masyarakat Dusun Punggukan.

Warga Celukan Bawang saat menghadiri sidang gugatan di PTUN Denpasar. Foto Anton Muhajir.

Masyarakat Melawan

Bersama berbagai LSM peduli lingkungan, masyarakat terdampak melakukan gugatan Tata Usaha Negara mengenai pembatalan Keputusan Gubernur Bali No. 660.3/3985/IV-A/DISPMPT tentang Izin Lingkungan Hidup Pembangunan Celukan Bawang II. SK ini diterbitkan Gubernur Bali pada 28 April 2017 yang kala itu masih dijabat I Made Mangku Pastika.

Gugatan ini dilakukan karena PLTU Celukan Bawang dalam AMDALnya telah gagal menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan nasional yang dituangkan dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (UU No. 32 Tahun 2009) dan peraturan pelaksana yang terkait karena tidak menyertakan analisis mengenai dampak perubahan iklim yang komprehensif.

Gugatan atas PLTU Celukan Bawang II ini bermula dari banyaknya warga yang mengeluh atas polusi yang dihasilkan PLTU Celukan Bawang I. Atas kekhawatiran itu, masyarakat melayangkan gugatan pada 24 Januari 2018. Namun, gugatan tersebut ditolak oleh PTUN Bali pada 16 November 2018. Alasannya, para penggugat tidak memiliki kepentingan dan proyek belum menimbulkan dampak apa-apa. Gugatan banding juga sudah dilayangkan pada 26 Desember 2018 ke PTUN Surabaya, tetapi kandas di awal tahun 2019.

Menurut Greenpeace, ada beberapa pelanggaran yang terdapat dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 660.3/3985/IV-A/DISPMPT tentang Izin Lingkungan Hidup Pembangunan PLTU Celukan Bawang Tahap II.

Pertama, tidak ada konsultasi dengan masyarakat mengenai rencana pembangunan PLTU Celukan Bawang Tahap II. Kedua, izin lokasi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil. Lokasi PLTU tidak didasarkan pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Ketiga, pemakaian batubara tak sesuai dengan road map Bali Clean and Green Energy serta UU. Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim. Emisi batubara dinilai paling potensial menyebabkan perubahan iklim.

Terakhir, pengumuman permohonan izin lingkungan proyek PLTU Celukan Bawang II sudah dilakukan 7 Oktober 2016, sedangkan surat permohonan izin diberikan tanggal 26 April 2017.

Selain itu, aturan yang ditabrak adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2021 soal pelibatan masyarakat dalam proses Amdal dan izin lingkungan.

Selain jalur hukum, warga juga melawan dengan berbagai tindakan. Mulai dari menghadang alat berat, melakukan demonstrasi, bahkan hingga hari ini masih ada masyarakat yang bertahan dan tidak mau menjual lahannya kepada pihak PLTU.

Salah satunya adalah Ketut Mangku Wijana yang lahannya masuk ring 1 PLTU. Mangku mengaku tidak mau menjual lahannya dikarenakan karena belum ada kesepakatan harga. Selain itu, lahan itu merupakan warisan keluarga yang masih dikelola hingga saat ini dan hasil budidaya kelapanya pun hingga hari ini masih cukup bagus walaupun mengalami penurunan jumlah yang signifikan semenjak PLTU beroperasi.

Surayah mengaku lebih sering sakit semenjak beroperasinya PLTU Celukan Bawang. Foto Anton Muhajir.

Dampak bagi Masyarakat

Hadirnya PLTU di Desa Celukan Bawang menyebabkan berbagai dampak negatif bagi warga yang berada di sekitar PLTU tersebut. Ada lima dampak utama pembangunan PLTU di Desa Celukan Bawang.

Pertama, sisi lahan.

Dari segi ganti rugi lahan, masih banyak warga dirugikan karena harga tanah tidak sesuai apa yang diminta warga. Namun, warga tidak punya pilihan selain menerima. Alasannya, warga tidak ingin terkena dampak langsung dari polusi PLTU yang dapat mengancam kesehatan. Baik untuk dirinya maupun keluarganya.

Toh, beberapa warga masih bertahan untuk tidak menjual lahannya. Mereka masih belum sepakat soal harga. Sebut saja Ketut Mangku Wijana. Ada pula Nenek Karimun yang di usia senjanya berani untuk terang-terangan melawan proyek pembangunan PLTU tersebut.

“Sekarang saja bunuh cucu saya dan saya sekalian, daripada kalian bunuh keluarga saya perlahan-lahan seperti ini”, kata Nenek Karimun saat menghadang alat berat yang beroperasi di dekat rumahnya.

Kedua, pemiskinan masyarakat.

Pembangunan PLTU Celukan Bawang membuat penghasilan warga sekitar PLTU menurun secara drastis. Nelayan yang mesti melaut lebih jauh semenjak PLTU Celukan Bawang I beroperasi. Bahkan sampai ke laut Madura sana. Dulu nelayan bisa memperoleh 300 ember ikan per hari, namun sekarang hanya bisa mendapatkan 10-15 ember per hari.

Selain itu, dampaknya juga di rasakan oleh para petani kelapa. Dulu sebelum PLTU beroperasi, sekali panen petani bisa mendapatkan hingga 1000 biji kelapa. Namun, sekarang hanya memperoleh 100-200 biji saja dalam sekali panen.

Ketiga, lingkungan.

Kerusakan lingkungan merupakan hal yang pasti terjadi. Misalnya sedimentasi yang tinggi sehingga menutup terumbu karang. Selain itu, terumbu karang banyak yang mati karena suhu air laut yang semakin panas. Itu untuk dampak yang ada di laut.

Untuk di udara PLTU menyumbang dampak negatif dengan menurunnya kualitas udara. Banyak warga mengeluhkan terjadi gangguan pernapasan.

Keempat, kesehatan.

Nenek Karimun, dalam film dokumenter “Sexy Killer”, mengatakan setiap bulan harus ke dokter bahkan sampai empat kali. Hal ini karena asap PLTU mengandung senyawa yang bernama PM 2.5. Senyawa ini dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti kanker, infeksi saluran pernapasan, asma akut dan penyakit pernapasan lainnya.

Menurut penelitian dari Harvard University dan Greenpeace (2015) kematian di Indonesia tiap tahun akibat terpapar asap PLTU mencapai 6.500 jiwa. Itu artinya rata-rata tiap harinya ada 17 jiwa melayang. Ini bisa menjadi referensi bahwa PLTU menyebabkan dampak buruk terhadap kesehatan mahluk hidup, khususnya manusia.

Kelima, sosial.

Dalam forum diskusi di Taman Baca Kesiman, salah satu aktivis Greenpeace menyatakan bahwa Dusun Punggukan yang menjadi lokasi pembangunan PLTU Celukan Bawang hanya menyisakan satu rumah yang dihuni, yaitu rumah Nenek Karimun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dusun Punggukan dalam wilayahnya nyaris tidak memiliki masyarakat yang tinggal di dalamnya.

Nelayan di Celukan Bawang mengaku lebih susah menangkap ikan setelah beroperasi PLTU sejak 2015. Foto Anton Muhajir.

Pemerintah Harus Bijak

Latar belakang pemerintah untuk memberikan izin untuk pembangunan PLTU Celukan Bawang adalah menjamin pasokan listrik Pulau Bali, yang notabene merupakan daerah kunjungan wisata dunia. Sungguh tidak lucu jika wisatawan berkunjung ke Bali, tetapi di Bali terjadi pemadaman listrik. Tidak Lucu.

Namun, berkaca dari realita yang terjadi, kita tidak bisa menafikan bahwa pembangunan PLTU Celukan Bawang ini menimbulkan masalah pelik terhadap wargayang terdampak langsung.

Pihak Pemerintah Kabupaten Buleleng pernah menyatakan pembangunan PLTU Celukan Bawang sudah melalui proses yang benar. Dampaknya pun masih berada dalam ambang batas wajar. Menurut Gede Suarjana, Kepala Badan Lingkungan Hidup Bali, walaupun ada beberapa gas yang akan dihasilkan dari PLTU Celukan Bawang seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, partikulat, dan nitrogen oksida, dia menafsir kemungkinan, gas-gas tersebut tidak akan berdampak buruk.

Namun, pernyataan tersebut, perlu kita buktikan bersama. Kembali melihat realitas hari ini bahwa di sekitar PLTU Celukan Bawang sudah banyak warga mengeluhkan terganggunya saluran pernapasan. Walaupun belum dipastikan itu adalah dampak dari asap yang dihasilkan dari PLTU, tapi ini bisa dijadikan sebuah indikasi kuat.

Mengutip apa yang disampaikan oleh Dewan Nasional Walhi I Wayan “Gendo” Suardana dalam acara bedah buku Menambang Emas di Tanah Bencana yang bertempat di Taman Baca Kesiman, “Jika kita berbicara tentang regulasi, beres urusannya karena regulasi kita disetiap bunyinya pasti berpihak kepada masyarakat. Tapi dalam realisasinya ini yang perlu kita kawal. Terbukti dalam berbagai kasus lingkungan bahwa pelaksanaan regulasi tidak sesuai, masih banyak yang tidak melibatkan masyarakat, terlebih masyarakat terdampak langsung”.

Permasalahan yang timbul, harus segera diselesaikan. Permasalahan yang timbul dari beroperasinya PLTU Celukan Bawang I ini masih menyisakan PR bagi pemerintah.

Jika melihat realitas hari ini, pemerintah masih belum bisa memenuhi tuntutan warga terdampak. Bahkan terkesan tidak peduli terhadap penderitaan yang dialami warga. Logikanya, jika pemerintah telah mengeluarkan keputusan bahwa pembangunan PLTU sudah memenuhi syarat, tentu tidak ada masalah yang timbul hari ini. Namun, kenyataan mengatakan hal lain.

Jika pemerintah memang berpihak kepada masyarakat, sudah seharusnya mereka memberikan teguran keras kepada pelaksana PLTU, terdiri dari China Huadian Engineering Co.Ltd, Merryline International Pte dan PT. General Energy Indonesia, untuk memperbaiki pola kerja dan segera memenuhi tuntutan masyarakat terdampak. Karena sudah rahasia umum bahwa dampak negatif yang diterima masyarakat ditanggung sepenuhnya oleh masyarakat dan pihak PLTU lepas tangan atas dampak yang diterima masyarakat.

Aksi menolak rencana reklamasi Teluk Benoa. Foto Greenpeace Indonesia.

Membabi Buta

Indikasi pembangunan yang membabi buta di Bali akhir-akhir ini kian terasa. Pembangunan atas nama kegiatan internasional atau kepentingan pariwisata kerap kali tidak bisa dibendung oleh masyarakat.

Sebut saja pembangunan jalan Tol Bali Mandara, tol pertama di atas laut di Indonesia dan tol pertama di Bali. Proyek ini dilanjutkan dengan pembangunan underpass Ngurah Rai, pelebaran landasan Bandara Ngurah Rai hingga reklamasi Pelabuhan Benoa oleh Pelindo III. Semuanya mengindikasikan pembangunan di Bali saling terkait. Ini tentu memerlukan pasokan listrik yang besar.

Bukan tidak mungkin jika pembangunan tahap II PLTU Celukan Bawang ini terealisasi maka semakin banyak pembangunan akan dilakukan di Bali. Tentu mengatasnamakan pariwisata. Jika sudah begitu, siapa yang bisa menggugat? Tidak ada.

Dari sekian banyak kekhawatiran masyarakat Bali tentang pembangunan yang membabi buta di Bali, muncul sedikit kabar baik datang dari Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah meminta PLTU Celukan Bawang I untuk mengkonversikan bahan bakar dari batubara menjadi gas. Pemerintah memberikan tenggat waktu selama 3 tahun kedepan kepada pihak PLTU untuk mengkonversikan bahan bakarnya.

Namun, hal ini juga mesti dikawal tidak hanya oleh LSM yang peduli terhadap lingkungan. Tetapi juga masyarakat yang peduli dengan keberlangsungan lingkungan Bali. Karena jika penggunaan batubara terus berlanjut, akan merusak tatanan kehidupan di Bali karena sudah menyimpang dari filosofi kehidupan masyarakat Bali yakni Tri Hita Karana.

Jangan sampai Buleleng menjadi tumbal dari pembangunan Bali yang semakin hari semakin bablas ini. [b]

The post PLTU Celukan Bawang II Terbangun, Bali Makin Bablas appeared first on BaleBengong.

Yowana Legian dan Walhi Minta Tak Aloaksikan Ruang Pesisir untuk Tambang Pasir

Yowana Desa Adat Legian dan Walhi Bali menyerahkan surat penolakan alokasi ruang untuk penambangan pasir di pesisir Legian dan memastikan alokasi zona konservasi untuk Teluk Benoa pada Konsultasi publik dokumen antara Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Acara ini dilaksanakan di Ruang Rapat Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali pada 11 Juli 2019. Dipimpin oleh Dewa Made Indra selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Propinsi Bali, Made Sudarsana selaku Ketua Pokja RZWP3K, dan Krishna Samudra selaku Kasubdit Zonasi Daerah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada Konsultasi publik tersebut WALHI Bali kembali terlibat dengan mengajak serta Yowana Desa Adat Legian (organisasi pemuda Desa Adat Legian) dan Solidaritas Legian Peduli. Terlibat untuk pertama kalinya di dalam pertemuan tersebut organisasi Pemuda Adat Legian menegaskan penolakannya terhadap rencana tambang pasir laut dan rencana reklamasi untuk perluasan bandara.

Terlibat untuk pertama kalinya, Ketua Yowana Desa Desa Adat Legian, I Wayan Agus Rama menyatakan secara tegas menolak alokasi ruang pesisir untuk tambang pasir laut di perairan Kuta dan sekitarnya termasuk rencana reklamasi untuk perluasan Bandara Ngurah Rai. Pihaknya juga mengkritik Pokja RZWP3K Bali yang tidak pernah melibatkan perwakilan masyarakat dari Desa Adat Legian terkait rencana proyek yang mengancam pesisir Legian.

“Kami menolak rencana tambang pasir laut dan meminta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bali selaku ketua Pokja RZWP3K untuk tidak memasukkan alokasi ruang untuk tambang pasir laut khususnya di Perairan Kuta dan sekitarnya ke dalam RZWP3K,” tegasnya.

Selain menuai penolakan dari Pemuda Adat Legian, WALHI Bali juga menegaskan kembali penolakannya terhadap alokasi ruang untuk tambang pasir laut di pesisir, reklamasi untuk perluasan Bandara Ngurah Rai dan reklamasi untuk perluasan Pelabuhan Benoa. WALHI Bali juga meminta agar Ketua Pokja RZWP3K tetap mengawal Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim.

Atas kritik yang dilontarkan oleh WALHI Bali, sempat terjadi perdebatan antara Direktur WALHI Bali dengan Krisna Samudera, Kasubdit Zonasi Daerah Kemterian Kelautan dan Perikanan dan Sekretaris Daerah Propinsi Bali. Krisna Samudra mengatakan bahwa dokumen RZWP3K hanya membahas alokasi ruang dan sifatnya baru sebatas perencanaan saja dan harus dibedakan dengan pelaksanaan. Atas pernyataan tersebut Untung Pratama menanggapi bahwa proses perencanaan tidak bisa dibedakan dengan proses pelaksanaan.

“Alokasi ruang untuk reklamasi perluasan Bandara Ngurah Rai, reklamasi perluasan Pelabuhan Benoa, serta alokasi ruang untuk tambang pasir laut adalah salah satu indikator untuk menerbitkan perizinan reklamasi dan tambang pasir laut,” jelas Topan, panggilan I Made Juli Untung Pratama.

Sementara itu, I Wayan Satria Prayuda, Sekretaris Solid Legian menyampaikan proyek reklamasi perluasan Bandara Ngurah Rai yang terjadi sejak era 1960an, menyebabkan abrasi di pesisir pantainya. Saat ini, selain rencana reklamasi untuk bandara, pesisir Legian terancam oleh keberadaan tambang pasir laut. Ia mengkhawatirkan apabila rencana tersebut terealisasi akan merusak pesisir di Legian dan sekitarnya. Untuk itu, pihaknya menyerukan kepada semua pihak yang berada di Kuta, Seminyak dan Legian untuk bersama-sama megawal RZWP3K agar tidak mengakomodir proyek yang merusak pesisir Seminyak, Kuta, dan Legian.

“Ayo masyarakat Kuta Seminyak dan Legian untuk bersama-sama melawan rencana tambang pasir dan proyek perluasan bandara agar tidak dimasukkan dalam RZWP3K,” ujarnya usai terlibat dalam konsultasi dokumen antara RZWP3K.

Saat pertemuan tersebut Solid Legian, Yowana Desa Adat Legian serta WALHI Bali menyerahkan surat penolakan terhadap rencana tambang pasir dan proyek reklamasi yang masuk dalam dokumen RZWP3K. Surat tersebut diterima langsung oleh Krishna Samudra selaku Kasubdit Zonasi Daerah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

The post Yowana Legian dan Walhi Minta Tak Aloaksikan Ruang Pesisir untuk Tambang Pasir appeared first on BaleBengong.