Tag Archives: LBH Bali

Mengebiri Demokrasi demi Pariwisata Massal Bali


Pariwisata Bali akan makin dikembangkan untuk bersaing dengan Malaysia dan Singapura.

Ambisi itu bisa terlihat dari pemetaan program kerja Gubernur Bali periode 2018-2023 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali. Untuk itu tatanan hukum baik nasional maupun daerah yang mendukung dan memperkuat investasi di seluruh pulau Bali akan diperkuat.

Hal itu sesuai jargon Gubernur Bali saat ini, “One island, one management, one commando.” Hal ini didukung dengan gencarnya pembangunan infrastruktur dan industri yang difokuskan pada jaringan transportasi berupa jalan, bandara di Buleleng dan Pelabuhan Amed.

Pembangunan jaringan transportasi ini memerlukan tambahan energi, telekomunikasi, sumber daya air dan prasarana lingkungan yakni pembangunan PLTU di 3 titik yakni Bali timur, Celukan Bawang dan Nusa Penida. Akibatnya, alih fungsi kawasan pesisir pantai menjadi lahan privatisasi bagi para investor akan terus terjadi. Begitu pula reklamasi Pelindo dan Teluk Benoa yang masih terus dilakukan hingga saat ini.

Hilangnya Budaya Agraris

Seiring alih fungsi pesisir, terjadi pula hal serupa di darat. Budaya agraris yang melestarikan tanah pertanian dan perkebunan serta sistem irigasinya kian terancam.

Padahal budaya inilah yang memikat wisatawan baik nasional maupun mancanegara untuk datang ke Bali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2016 luas tanah di Bali sejumlah 563.666 hektar. Seluas 210.175 hektar difungsikan untuk pembangunan infrastruktur, rumah, hotel, vila, penginapan restoran dan pembangunan lainnya di luar pertanian.

Hal ini menunjukkan bahwa 37 persen tanah di Bali tidak lagi berfungsi sebagai tanah pertanian.

Di sisi lain, pembangunan pariwisata massal Bali yang sangat gencar berbanding terbalik dengan penegakkan Hak Asasi Manusia. Pariwisata massal memang membawa pemasukan besar, tetapi apakah pariwisata tersebut tidak menimbulkan kerusakan yang sangat besar juga?

Liberalisasi izin untuk akomodasi berimplikasi pada Bali kelebihan kamar hotel hingga 98.000, ditambah krisis air akibat pembangunan, privatisasi lahan pesisir serta beralih fungsinya lahan 1.000 ha per tahun untuk kebutuhan pembangunan pariwisata. Itu belum termasuk tanah yang akan dialihfungsikan untuk pembangunan infrastruktur baik Pembangkit Listrik dan jaringan transportasi.

Kebutuhan listrik Bali tahun 2016 dipasok dari berbagai pembangkit listrik dan kabel listrik dari Jawa yang sudah ada yaitu PLTU CB tahap 1 sebesar 380 MW, kabel listrik dari Jawa bawah laut sebesar 340 MW, PLTG Pesanggaran 187 MW, PLTG Gilimanuk 130 MW, PLTD Pesanggaran 100 MW, PLTG Pemaron 80 MW, PLTD BOT 45 MW, PLTS kubu 1 MW, PLTS Bangli 1 MW dan PLTM Buleleng 1,4 MW.

Jumlah kemampuan daya pasokan listrik mencapai 1.263 MW dengan beban puncak 811 MW, sehingga pasokan listrik di Bali dapat dikatakan masih surplus 452 MW.

Namun, masyarakat terdampak tidak dilibatkan dalam partisipasi mendapatkan informasi yang utuh, mengawal, memberi masukan, terlibat secara penuh dalam pembentukan Revisi Perda RTRW hingga penyusunan amdal. Walaupun secara hukum partisipasi masyarakat menjadi salah satu factor yang wajib dipenuhi dalam mendorong lahirnya suatu kebijakan maupun perizinan.

Hal ini sebagai cerminan adanya dugaan indikasi korupsi yang masih marak terjadi khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan pariwisata masal. Sebagai destinasi wisata dunia Bali sudah seharusnya memiliki sumber daya energi terbarukan agar tetap menjaga kelestarian alam dan lingkungan agar sejalan dengan motto pemerintah Provinsi Bali “Bali Clean and Green” yang dicanangkan oleh Gubernur Bali.

Nasib Buruh

Alih fungsi lahan berimplikasi pada alih fungsi lapangan pekerjaan, masyarakat Bali yang awalnya sebagai petani dan pekebun beralih menjadi buruh. Apabila dilihat dari jumlah devisa yang disumbangkan Bali melalui sektorpPariwisatanya yakni Rp 47 triliun, tentu buruh seharusnya dapat hidup sejahtera.

Nyatanya, dalam data pendampingan kasus ketenagakerjaan, YLBHI-LBH selama ini menemukan ada bentuk-bentuk perlakuan tidak manusiawi.

Pertama, pemberian upah minimum kepada buruh yang telah mengabdikan hidupnya bertahun-tahun di perusahaan. Kedua, sistem buruh kontrak dan outsourcing pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya menjadi buruh tetap. Ketiga, beban berlebih pada buruh perempuan yang sedang hamil sehingga mengalami keguguran.

Keempat, upah pekerja yang tidak dibayar. Kelima, Pemutusan Hubungan Kerja sewenang-wenang. Keenam, minimnya pengawas di Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Provinsi Bali yang hanya berjumlah 9 orang.

Menurut Akademisi Hukum, Wiryawan upah minimum sebenarnya sebagai jaring pengaman terendah yang ditujukan bagi ibu-ibu yang membantu suami mencari nafkah, upah bagi pekerja yang tidak memiliki skill. Upah minimum dikorelasi untuk memenuhi kehidupan minimum, bukan memenuhi kebutuhan hidup layak apalagi berkeadilan.

Wiryawan menambahkan pemotongan upah bagi buruh outsourcing merupakan pelanggaran HAM dan termasuk perdagangan orang dikarenakan upah tidak boleh dipotong dengan alasan apapun. Pola-pola perdagangan orang juga berlaku bagi pekerja buruh kontrak pada sector-sektor pekerjaan yang seharusnya tidak boleh dikontrak.

Hal ini sebagai bentuk upaya perusahaan untuk berkilah dari kewajiban membayar pesangon buruh apabila terjadi PHK. Perusahaan hanya mengambil manfaat sebesar-besarnya dari buruh tanpa melihat kesejahteraan buruhnya dengan menggunakan pola relasi kuasa yang timpang.

Pemberangusan Demo(krasi)

Di awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, janji penegakan hak asasi manusia sempat melambungkan harapan masyarakat Indonesia akan hadirnya negara baru yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Lalu, bagaimana faktanya?

Kemunduran demokrasi terus berlangsung. Penegakan hukum dan hak asasi manusia terus kalah dan diabaikan. Hukum hanya dijadikan alat politik dan kekuasaan.

Fenomena rule by law yang tersaji bukan rule of law.

Negara yang mestinya tampil sebagai pemegang tanggungjawab penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia justru acapkali melakukan pembiaran dan bahkan menjadi pelaku pelanggaran HAM yang terjadi. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak sipil politik, hak ekonomi sosial dan budaya serta hak atas pembangunan dan lingkungan hidup yang sehat semakin terpinggirkan.

Pelibatan masyarakat dalam bentuk partisipasi diindahkan hanya untuk ambisi membangun infrastruktur yang menompang laju pariwisata. Konflik vertikal acap kali digunakan dengan membenturkan masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Bali sebagai tempat perhelatan Bali Democracy Forum nyatanya tidak memberikan ruang bagi tumbuhnya demokrasi.

Masyarakat Bali yang ingin menyuarakan aspirasinya diintimidasi dengan dalil akan mengancam laju pariwisata bahkan merusak citra Bali sebagai pulau yang damai. Alat-alat Negara juga tidak jarang digunakan seperti Polisi dan TNI untuk melakukan intimidasi terhadap masyarakat sipil yang menolak program pemerintah.

Pada penghujung tahun 2018 Bali sebagai tuan rumah perhelatan Annual Meetings – World Bank Group 2018, forum pertemuan terbesar di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan di tingkat global yang mempertemukan pihak pemerintah dari 189 negara dengan pihak non pemerintah yang menguasai sektor keuangan dan ekonomi dunia mendapat penolakkan dari masyarakat sipil di Bali.

Menyikapi hal ini, pemerintah melalui Polda Bali justru melarang seluruh kegiatan yang akan dilangsungkan bertepatan dengan pelaksanaan Annual Meeting bahkan pembubaran secara paksa juga terjadi.

Pembangunan infrastruktur yang telah jelas diatur melalui RTRW, mengabaikan masyarakat terdampak dengan tidak melibatkan dalam proses pembuatan AMDAL sehingga masyarakat terdampak tidak memahami pembangunan apa yang akan dibangun oleh pemerintah, dampaknya hingga bagaimana bagaimana solusi ketika dampak negatif mengancam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya mereka.

Maka sesungguhnya Bali hari ini bukanlah pulau yang mencerminkan demokrasi, melainkan hanya tempat untuk mempertontonan begitu masifnya pelanggaran HAM yang terjadi. [b]

The post Mengebiri Demokrasi demi Pariwisata Massal Bali appeared first on BaleBengong.

Buruh Bisa Gugat Jika Diupah Tak Layak

Buruh di Bali saat aksi May Day untuk menuntut upah layak bagi buruh. Foto LBH Bali.

Oleh Agus K. Pradnyana Rendra, Asisten Pengacara Publik YLBHI-LBH Bali

Buruh merupakan seseorang yang tidak memiliki modal dan hanya memiliki tenaga yang digunakannya atau dijualnya untuk mendapat upah. Buruh tidak memiliki kendali atas proses produksi dan hanya memberikan tenaga berdasarkan permintaan pengusaha, dan untuk tenaganya tersebut, buruh memperoleh upah sebagai timbal balik (Imam Soepomo 1974:7).

Secara hukum, definisi buruh lebih sempit yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (Undang-undang No. 2 Tahun 2004). Berdasarkan definisi ini, terdapat dua unsur penting dari pengertian buruh yaitu bekerja dan menerima upah atau imbalan.

Pengusaha atau pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang (UU) No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).

Buruh dan Pengusaha mempunyai ikatan dalam bentuk perjanjian kerja, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam hubungan kerja dapat terjadi perselisihan antara pekerja dengan perusahaan.

Ada empat jenis perselisihan hubungan industrial.

Pertama, perselisihan hak yang ditafsirkan terhadap peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Kedua, perselisihan kepentingan yang merupakan perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Ketiga, perselisihan pemutusan hubungan kerja, perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja oleh salah satu pihak.

Keempat, perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksana hak, dan kewajiban ke serikat pekerja.

Sebagaimana seperti yang diterangkan di atas, segala macam perselisihan bisa saja terjadi antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Hal ini tidak terkecuali mengenai masalah upah yang mana masih ada perusahaan yang membayar upah di bawah upah minimum ketika pekerja/buruh sudah melaksanakan tanggungjawabnya sebagai pekerja/buruh.

Selain melaporkan segala permasalahannya ke Dinas Tenaga Kerja, banyak pekerja/buruh tidak tahu bagaimana bentuk pertanggungjawaban perusahaan jika upah yang mereka terima di bawah upah minimum.

Hak Dasar Pekerja

Upah berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD adalah Hak Konstitusional dari pekerja/buruh yang wajib untuk dilindungi secara hukum oleh Pemerintah. Adanya intervensi pemerintah dalam hubungan ketenagakerjaan menjadikan sifat hukum perburuhan menjadi ganda, yakni sifat hukum publik dan privat.

Atas dasar itulah perlindungan atas pembayaran upah kepada buruh menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat dilaksanakan dengan tiga cara, yaitu; secara Perdata, secara Pidana, dan secara Administrasi Negara.

Kejahatan terhadap pembayaran upah diatur dalam pasal 185 UU No. 13 Tahun 2003. Kejahatan yang dimaksud menurut UU ini adalah melanggar ketentuan pasal 90 ayat (2), yaitu Pengusaha dilarang membayar upah di bawah Upah Minimum. Upah Minimum berdasarkan Pasal 1 angka 1 Permenakertrans No. 7 Tahun 2013 tentang upah minimum, adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman.

Sedangkan Pelanggaran terhadap pembayaran upah menurut UU No. 13 Tahun 2003 diatur dalam Pasal 186 ayat (1) adalah bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 93 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, yaitu Pembayaran upah yang dilakukan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh yang tidak bekerja, ketika pekerja/buruh dalam Kondisi tertentu.

Kondisi tertentu seperti yang dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, dan bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan. Untuk memperoleh penangguhan pelaksanaan upah minimum sendiri, pengusaha harus terlebih dahulu mengajukan permohonan penangguhan dengan persyaratan sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) No. Kep.231/Men/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

Unsur-unsur Pasal pidana perburuhan yang dapat dikenakan ke Perusahaan, dalam UU No. 13 Tahun 2003, yaitu:
“Pasal 185 ayat (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143 dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (lempat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (lempat ratus juta rupiah).”

Secara ringkas, berikut adalah penjelasan dari Pasal 90 ayat (1) jo Pasal 185 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

Unsur yang ada di dalamnya ada dua yaitu (1) barang siapa melanggar dan (2) membayar upah lebih rendah dari upah minimum dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.00,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupah).

Adapun Korban/Pelaku adalah Pengusaha sebagai Pelaku dan buruh sebagai korban.

Terakhir, bukti-bukti yang dibutuhkan adalah (1) slip gaji terakhir atau print rekening koran untuk mengetahui gaji terakhir dikirim, (2) fotokopi buku tabungan, (3) kartu karyawan, dan (4) perjanjian kerja.

Dengan adanya ketentuan pidana dalam Undang-undang Ketenagakerjaan, maka sudah barang tentu pula pelanggaran terhadap ketentuan upah, yaitu dalam pasal 90 ayat (2) memberikan kewenangan kepada Pengadilan Umum untuk menyelesaikan perkara pembayaran upah. [b]

The post Buruh Bisa Gugat Jika Diupah Tak Layak appeared first on BaleBengong.

Bubarkan Pansus Hak Angket, Dukung KPK!

Pembentukan Pansus Hak Angket KPK oleh DPR cacat prosedural dan material. Karena itu harus dibubarkan. Foto @SahabatICW.

DPR telah membentuk panitia khusus hak angket KPK.

Susunan kepanitian khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diumumkan pada akhir bulan lalu. Hak angket ini diajukan bertepatan dengan upaya KPK menyelidiki dugaan kasus korupsi yang melanda beberapa nama anggota dewan.

Dibentuknya Pansus Angket KPK menyebabkan keresahan masyarakat dan kalangan pegiat anti korupsi. Pansus yang janggal secara prosedur maupun materiil ini dianggap dapat melemahkan posisi KPK dalam memerangi kejahatan korupsi di Indonesia.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia – Lembaga Bantuan Hukum Bali (YLBHI–LBH Bali) melihat pembentukan Pansus tersebut mengandung berbagai permasalahan hukum.

Pertama, menurut Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut sebagai UU MD3) hak angket merupakan hak DPR untuk menyelidiki pelaksanaan UU atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bertentangan dengan perundang-undangan.

Padahal menurut Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK tidak pernah melanggar UU MD3 karena KPK adalah lembaga independen atau mandiri dari kekuasaan manapun.

Oleh karena itu, menurut kami hak angket yang diajukan tidak sesuai domain.

Kedua, Pasal 199 UU MD3, mengehendaki dilakukannya mekanisme voting agar usul penggunaan angket menjadi hak angket. Lebih lanjut ayat (3) di pasal sama mengatur mekanisme tersebut mensyaratkan persetujuan rapat paripurna DPR yang dihadari lebih dari 1?2 (satu per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1?2 (satu per dua) jumlah anggota DPR yang hadir.

Pembentukan Pansus Angket KPK tidak melalui mekanisme ini, sehingga kami memandang pembentukan Pansus Angket KPK memiliki cacat prosedur.

Ketiga, pembentukan Pansus Hak Angket terhadap KPK dapat dianggap sebagai upaya menganggu penegakan hukum (obstruction of justice). Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut sebagai UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Lebih lanjut Pasal 38 ayat (2) menyatakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakima meliputi penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan, pemberian jasa hukum, dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Karena itu seharusnya upaya mengoreksi penyimpangan lembaga penyelidik, penyidik, dan penuntut serta peradilan dalam lembaga kekuasaan kehakiman adalah melalui putusan pengadilan.

Apabila KPK menyimpang dalam proses penyelidikan, yang berkeberatan dapat menguji melalui praperadilan.

Menurut kami, Hak Angket terhadap KPK adalah bentuk pelanggaran terhadap independensi KPK sekaligus obstruction of justice.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka kami YLBHI – LBH Bali menyatakan sikap sebagai berikut:

Pertama, menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia untuk membubarkan Pansus Hak Angket KPK dikarenakan memiliki kecacatan hukum atas dasar kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Kedua, mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK; dan

Ketiga, mendorong dan mengimbau kekuatan organisasi rakyat bersatu padu, untuk melawan segala bentuk upaya pelemahan penegakkan hukum, khususnya pada upaya pemberantasan korupsi di negara Indonesia. [b]

The post Bubarkan Pansus Hak Angket, Dukung KPK! appeared first on BaleBengong.

Bubarkan Pansus Hak Angket, Dukung KPK!

Pembentukan Pansus Hak Angket KPK oleh DPR cacat prosedural dan material. Karena itu harus dibubarkan. Foto @SahabatICW.

DPR telah membentuk panitia khusus hak angket KPK.

Susunan kepanitian khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diumumkan pada akhir bulan lalu. Hak angket ini diajukan bertepatan dengan upaya KPK menyelidiki dugaan kasus korupsi yang melanda beberapa nama anggota dewan.

Dibentuknya Pansus Angket KPK menyebabkan keresahan masyarakat dan kalangan pegiat anti korupsi. Pansus yang janggal secara prosedur maupun materiil ini dianggap dapat melemahkan posisi KPK dalam memerangi kejahatan korupsi di Indonesia.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia – Lembaga Bantuan Hukum Bali (YLBHI–LBH Bali) melihat pembentukan Pansus tersebut mengandung berbagai permasalahan hukum.

Pertama, menurut Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut sebagai UU MD3) hak angket merupakan hak DPR untuk menyelidiki pelaksanaan UU atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bertentangan dengan perundang-undangan.

Padahal menurut Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK tidak pernah melanggar UU MD3 karena KPK adalah lembaga independen atau mandiri dari kekuasaan manapun.

Oleh karena itu, menurut kami hak angket yang diajukan tidak sesuai domain.

Kedua, Pasal 199 UU MD3, mengehendaki dilakukannya mekanisme voting agar usul penggunaan angket menjadi hak angket. Lebih lanjut ayat (3) di pasal sama mengatur mekanisme tersebut mensyaratkan persetujuan rapat paripurna DPR yang dihadari lebih dari 1?2 (satu per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1?2 (satu per dua) jumlah anggota DPR yang hadir.

Pembentukan Pansus Angket KPK tidak melalui mekanisme ini, sehingga kami memandang pembentukan Pansus Angket KPK memiliki cacat prosedur.

Ketiga, pembentukan Pansus Hak Angket terhadap KPK dapat dianggap sebagai upaya menganggu penegakan hukum (obstruction of justice). Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut sebagai UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Lebih lanjut Pasal 38 ayat (2) menyatakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakima meliputi penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan, pemberian jasa hukum, dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Karena itu seharusnya upaya mengoreksi penyimpangan lembaga penyelidik, penyidik, dan penuntut serta peradilan dalam lembaga kekuasaan kehakiman adalah melalui putusan pengadilan.

Apabila KPK menyimpang dalam proses penyelidikan, yang berkeberatan dapat menguji melalui praperadilan.

Menurut kami, Hak Angket terhadap KPK adalah bentuk pelanggaran terhadap independensi KPK sekaligus obstruction of justice.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka kami YLBHI – LBH Bali menyatakan sikap sebagai berikut:

Pertama, menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia untuk membubarkan Pansus Hak Angket KPK dikarenakan memiliki kecacatan hukum atas dasar kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Kedua, mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK; dan

Ketiga, mendorong dan mengimbau kekuatan organisasi rakyat bersatu padu, untuk melawan segala bentuk upaya pelemahan penegakkan hukum, khususnya pada upaya pemberantasan korupsi di negara Indonesia. [b]

The post Bubarkan Pansus Hak Angket, Dukung KPK! appeared first on BaleBengong.