Tag Archives: konflik agraria di bali

‘Pisang’ Terakhir Made Liu

Bersua Made Liu di kebun pisang terakhirnya.

Made Liu, wanita paruh baya pemilik ratusan pohon pisang di Dusun Selasih, Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, kini hanya menghabiskan waktunya di rumah yang bisa jadi harus Ia tinggalkan. Tidak ada lagi aktifitas mencari daun pisang ke kebun, tidak ada juga buah pisang yang bisa dipanen karena induknya sudah habis dimakan alat berat.

Kasus sengketa tanah antara PT Ubud Resort dan puluhan Kepala Keluarga di Dusun Selasih seakan menjadi pukulan berat bagi Made dan para petani lainnya. Sebab kebun pisang yang selama ini telah menghidupinya hanya menyisakan tanah kosong, setelah susah payah ditanam kini terpaksa mati sia-sia.

Sore itu, Made menuturkan bagaimana saat alat berat masuk ke dalam lahan pisangnya, tidak ada perlawanan yang bisa Ia lakukan, tidak ada pilihan selain diam dan menonton para pekerja itu melakukan tugasnya. “Setelah pohon pisang ditebang, pohon yang masih bagus saya kumpulkan kembali, meski belum tahu akan ditanam dimana lagi,” ucapnya sambil menunjuk pohon pisang yang sempat terkumpul.

Sembari bercerita, Made menawarkan buah pisang yang sudah sempat dijadikan sebagai banten (sesajen), ditempatkan dalam anyaman sokasi. Pisang ini, katanya, merupakan jenis pisang raja yang ukuran buahnya besar serta rasanya manis. Namun perih yang harus Made terima karena pisang ini merupakan buah pisang terakhir yang bisa Ia panen dari kebun.

Made mengungkapkan saat pembongkaran pohon pisang, ada satu pohon yang berbuah dan sudah menguning. “Buah ini yang masih disisakan oleh alat berat itu,” tuturnya dengan tatapan kosong, seakan mengingat momen yang tidak akan pernah Ia lupakan.

Sebelum peristiwa sengketa tanah ini terjadi, biasanya setiap dua hari sekali Made akan menjual daun pisang (don biu batu) yang sudah dipanen sejak pagi hari. Hasil penjualan yang bisa Made peroleh sebesar Rp. 30.000,00 per ikat. Setiap berangkat Made bisa menjual 60 ikat sampai 70 ikat daun pisang. Daun pisang ini adalah jenis pisang batu yang memiliki daun lebar dan cenderung lebih kuat dibandingkan jenis pisang lainya, sehingga sangat digemari oleh masyarakat selaku konsumen.

Khusus di Pulau Bali, daun pisang banyak dimanfaatkan untuk membuat banten dan sebagai pembungkus nasi, sehingga setiap harinya kebutuhan akan daun pisang akan terus meningkat. Sisi lain, petani pisang di Dusun Selasih masih harus berjuang untuk tetap mempertahankan tanah yang sudah ditempatinya selama ini.

Meski kecil harapan, namun dalam setiap doa yang dipanjatkan ada harapan agar mereka bisa kembali menjadi petani pisang di Dusun Selasih.

Percepatan Penyelesaian Konflik melalui Reforma Agraria di Bali

ilustrasi

Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen menindaklanjuti penyelesaian konflik dalam kerangka reforma agraria untuk Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang telah diusulkan serikat/organisasi tani anggota KPA di Bali.

Komitmen ini disampaikan Kakanwil BPN Bali, Rudi Rubiajaya dalam “Dialog Multi-pihak dalam Percepatan Penyelesaian Konflik Pertanahan dalam Kerangka Reforma Agraria di Provinsi Bali”, antara KPA dengan Pemerintah Provinsi Bali, Kamis, 4 Juli 2019 di Kantor BPN Wilayah Bali, Denpasar.

Dalam kesempatan tersebut, KPA menyerahkan data/dokumen LPRA yang telah diusulkan kepada pemerintah, sejumlah 981 hektar lokasi konflik yang berada di Bali. Lokasi-lokasi tersebut tersebar di tiga kabupaten, diantaranya Buleleng (Sumberklampok, Pejarakan, Sumberkima, Pemuteran), Gianyar (Puhu/Selasih), dan Klungkung.

“Melalui kesempatan ini, kami mohon perhatian khusus dari Pemprov dan BPN Bali dengan turun dan bertemu warga Selasih, Desa Puhu, Payangan Gianyar, karena saat ini PT. Ubud Resort, yang selama ini vakum, melakukan pembabatan atas kebun yang di kelola warga,” kata Made Sudiantara, Ketua Serikat Tani Selasih.

“Sebagai tindaklanjut dari komitmen tersebut, Kanwil BPN Bali akan melakukan pertemuan rutin bulanan dengan KPA guna mengidentifikasi lokasi-lokasi LPRA yang telah diterima pemerintah. Proses ini nanti akan dilaksanakan melalui kolaborasi KPA dan pemerintah melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Bali yang telah dibentuk,” tegas Rudi Rubiajaya.

Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Bali, melalui sambutan tertulis Sekretaris Daerah/Sekda, menegaskan komitmen akan melepaskan tanah-tanah, yang dinyatakan sebagai asset Pemprov, untuk dijadikan sebagai tanah objek reforma agraria (TORA). Hal ini sesuai dengan visi-misi Gubernur Bali, Wayan Koster, seperti disampaikan dalam setiap pertemuan dengan Kepala Desa dan tokoh masyarakat Sumberklampok. Sekaligus sebagai kerangka dalam mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) di Bali.

Sebelumnya, pada 29 Juni 2018 bahkan sudah terdapat kesepakatan antara Pemerintah Bali, melalui Dinas Kehutanan dengan serikat tani anggota KPA. Untuk percepatan pelepasan kawasan hutan di Buleleng. Sementara untuk Desa Sumber Klampok dan Pemuteran (Sendang Pasir), BPN sudah melakukan tinjauan lapangan dan pengukuran di dua lokasi HGU, yang telah ditelantarkan PT Margarana dan PT Dharma Jati, sejak 5 Desember 2018.

Menindak lanjuti komitemen tersebut, KPA Bali menyelenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil), yang difasilitasi Iwan Nurdin (Dewan Nasional) dan Dewi Kartika (Sekretais Jendral), di Hotel Mahatma, Renon, 5-6 Juli. Dalam Musda tersebut disepakati sejumlah agenda yakni, konsolidasi dan penguatan organisasi/serikat tani LPRA, tawaran konsep penyelesaian, dialog multi-pihak LPRA Kabupaten/Kodya, dan sekaligus menetapkan (kembali) Ni Made Indrawati sebagai Ketua KPA Bali.

The post Percepatan Penyelesaian Konflik melalui Reforma Agraria di Bali appeared first on BaleBengong.