Tag Archives: Keterbukaan Informasi

WALHI Bali Gugat PT. Pelindo III Cabang Benoa

Direktur Walhi Bali saat menyerahkan surat gugatan kepada Komisi Informasi Bali. Foto Walhi Bali.


Permohonan informasi publik dari WALHI Bali telah diabaikan.

Karena itu, WALHI Bali mengajukan gugatan sengketa informasi mengenai aktivitas reklamasi yang dilakukan oleh PT. Pelindo III cabang Benoa kepada Komisi Informasi Provinsi Bali pada Senin, 10 Desember 2018.

Direktur Eksekutif WALHI Bali I Made Juli Untung Pratama, yang lebih akrab dipanggil Topan, datang ke kantor Komisi Informasi Provinsi (KIP) Bali. Topan memberikan berkas terkait gugatan sengketa informasi terhadap PT. Pelindo III cabang Benoa kepada Widiana Kepakisan, Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi.

Untung Pratama menjelaskan bahwa gugatan ini ditujukan kepada PT. Pelindo III cabang Benoa sebab permohonan informasi publik yang diajukan oleh WALHI Bali tidak ditanggapi oleh PT. Pelindo III cabang Benoa. Bahkan hingga WALHI Bali mengirimkan surat keberatan, PT. Pelindo III cabang Benoa, juga tidak menanggapi tindakan tersebut.

Terkait surat permohonan informasi publik, PT. Pelindo III cabang Benoa telah menerima pada 28 September 2018 dan surat pernyataan keberatan oleh WALHI Bali telah dierima pada 16 Oktober 2018.

Untung Pratama mengatakan bahwa informasi yang diminta kepada pihak PT. Pelindo III cabang Benoa ialah izin lokasi, izin pelaksanaan kerangka acuan ANDAL, kerangka acuan AMDAL, RKL-RPL dan izin lingkungan kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh PT. Pelindo III cabang Benoa.

Lebih lanjut, Untung menyayangkan sikap Pelindo III Cabang Benoa yang tidak menanggapi Permohonan Informasi Publik WALHI Bali. Untung menegaskan bahwa sebagai badan publik, Pelindo III tidak memiliki iktikad untuk menjelaskan ke masyarakat terkait aktivitas reklamasi yang dilakukannya.

“Setidak-tidaknya, sebagai badan publik Pelindo wajib menanggapi surat yang kami kirimkan. Saya sangat menyayangkan itikad tidak baIk yang dilakukan Pelindo III dengan tidak menjawab surat permohonan informasi publik WALHI Bali,” tegasnya.

Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Inforamasi KIP Bali Widiana Kepakisan mengakui bahwa sengketa informasi yang diajukan oleh WALHI Bali akan segera dikoreksi segala kelengkapannya.

“Setelah saya baca sepintas, saya rasa semuanya sudah cukup dan artinya sudah layak menjadi sebuah sengketa,” terangnya. Apabila sudah lengkap maka akan diregister menjadi sengketa dan paling lambat 14 hari harus sudah mulai sidang.

Widiana juga menambahkan bahwa dalam lampiran peraturan Komisi Informasi PT.Pelindo III cabang Benoa merupakan Badan Publik, dan informasi yang dimohonkan oleh WALHI Bali kepada PT. Pelindo III cabang Benoa termasuk Informasi berdasarkan permohonan.

“Jadi kalau ada yang minta maka harus diberikan,” imbuhnya.

Untung Pratama mengatakan bahwa pihaknya akan menunggu proses hukum yang akan diterapkan KI Bali terkait sengketa informasi yang diajukan WALHI Bali. [b]

The post WALHI Bali Gugat PT. Pelindo III Cabang Benoa appeared first on BaleBengong.

Jasamarga Bali Tol Memenuhi Permintaan Informasi Walhi Bali

Sidang mediasi ketiga sekaligus penyerahan Informasi Publik ke Walhi Bali pada 20 Desember 2017. Foto Walhi Bali.

Pengelola tol Bali akhirnya memenuhi permintaan Walhi Bali.

PT Jasamarga Bali Tol (PT JBT) memberikan informasi publik yang diminta lembaga advokasi lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Daerah (Walhi) Bali dalam sidang mediasi sengketa informasi publik pada Rabu, 20 Desember 2017 kemarin.

Sidang mediasi sengketa informasi publik dengan nomor sengketa 002/11/KI.Bali-PS/2017 antara Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Daerah (Walhi) Bali sebagai Pemohon dan PT JBT sebagai Termohon dilaksanakan di Kantor Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali.

Sidang mediasi sengketa informasi publik dipimpin Komisioner KI, Made Wijaya SH, sebagai Hakim Mediator.

Mediasi kali ketiga ini hanya dihadiri pihak Walhi Bali selaku pemohon melalui kuasanya I Wayan Adi Sumiarta, Suriadi Darmoko, dan I Made Juli Untung Pratama. Adapun pihak termohon, PT. JBT tidak menghadiri mediasi lanjutan.

Pada mediasi sebelumnya mereka telah menyatakan tidak hadir. Pihak PT. JBT menganggap seluruh item yang dimohonkan oleh Walhi Bali dipenuhi sehingga menolak hadir dalam mediasi lanjutan.

Ada tiga item dalam informasi publik yang dimohonkan oleh Walhi Bali kepada PT JBT yaitu data terkait dengan tujuan soil test, peta lokasi soil test dan titik koordinatnya, serta dasar hukum pelaksanaan soil test tersebut.

Direktur Walhi Bali Suriadi Darmoko mengatakan mereka akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu informasi publik yang sudah diserahkan oleh PT JBT tersebut. “Setelah kami periksa, kami menyimpulkan bahwa dua point permohonan kami sudah dipenuhi, sedangkan point ketiga yang dianggap sebagai dasar hukum untuk soil test oleh pihak JBT terpotong atau tidak lengkap,” katanya.

“Hal itu yang kami sampaikan pada sidang mediasi ketiga ini sekaligus meminta informasi yang diserahkan sebelumnya agar dilengkapi,” lanjutnya.

Setelah Walhi Bali menyampaikan hasil pemerikasaan informasi publik yang mereka terima, hakim mediator menghubungi pihak PT JBT. Setelah dihentikan cukup lama, perwakilan dari pihak PT JBT pun datang untuk menyerahkan kelengkapan informasi publik yang diminta oleh Walhi Bali.

Sekalipun harus melalui Sengketa Informasi di KI Provinsi Bali, menurut Suriadi permohanan informasi publik yang diajukan kepada PT JBT sudah tepat. Penyerahan informasi publik ini, menurutnya, membuktikan bahwa PT JBT adalah badan publik yang dapat dimohonkan informasi publik. “Ini sekaligus menepis anggapan bahwa PT Jasamarga Bali Tol bukan badan publik, katanya.

Darmoko menambahkan data-data yang mereka minta adalah informasi publik. Permohonan informasi publik yang diajukan Walhi Bali kepada pihak PT JBT sudah tepat dan sesuai prosedur.

Setelah menjalani proses mediasi, pihak KI Provinsi Bali akan menjadwalkan sidang untuk penandatanganan kesepakatan hasil mediasi.

Pembukaan Sidang Ajudikasi Sengketa Informasi Walhi Bali dan PT Jasamarga Tol Bali pada 6 Desember 2017. Foto Walhi Bali.

Sebelumnya, pada 6 Desember 2017, KI Provinsi Bali sudah menggelar sidang ajudikasi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa identitas para pemohon dan sidang mediasi. Sidang dipimpin oleh I Gede Agus Astapa yang juga Ketua KI Provinsi Bali sedangkan sidang mediasi dipimpin oleh I Made Wijaya.

Sidang ajudikasi dan mediasi tersebut, dihadiri masing-masing dari Walhi oleh I Wayan Gendo Suardana (Dewan Nasional Walhi) , I Wayan Adi Sumiarta, Suriadi Darmoko, dan I Made Juli Untung Pratama. Dari pihak JBT hadir Ahmad Izzi, General Manager Operation & Maintenance dan Drajad Hari Suseno. Sidang ajudikasi diadakan karena PT JBT tidak memenuhi permohonan informasi publik yang dimohonkan Walhi Bali.

Darmoko mengatakan beberapa hal yang menjadi pokok mediasi di antaranya adalah substansi permohonan informasi publik yang diajukan Walhi Bali.

Selain membahas substansi permohonan informasi publik yang diajukan Walhi Bali, juga dilakukan pembahasan berkaitan dengan kedudukan PT JBT sebagai badan publik atau bukan. Menurut keterangan pihak JBT, pemegang saham perusahaan tersebut terdapat 7 (tujuh) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pemerintah Provinsi Bali, dan Pemerintah Kabupaten Badung.

“Adanya keterlibatan pemerintah daerah menunjukkan Jasamarga Bali Tol adalah badan publik yang dapat dimohonkan informasi publik. Sehingga, permohonan informasi yang diajukan oleh Walhi Bali ke pihak Jasamarga Bali Tol, menurut kami sudah tepat,” tegas Moko. [b]

The post Jasamarga Bali Tol Memenuhi Permintaan Informasi Walhi Bali appeared first on BaleBengong.

Beratnya Menahan Diri saat Banjir Informasi

Asap putih lebih pekat muncul dari puncak Gunung Agung. “Beda kan awannya? Lebih gelap dan pekat dibanding awan-awan di atasnya. Sepertinya itu awan dari kawah,” kataku percaya diri. Petugas di sebelah tersenyum. Dia seolah mengiyakan. Dengan penuh percaya diri, aku langsung membagi foto dari ponsel itu grup Wartawan Peduli Bencana (Wapena) Bali. Keterangan fotonya: muncul Continue Reading

Karena Twitter Membuat Warga Lebih Pinter

aksi-foi-02

Tifatul Sembiring membuat kontroversi lagi hari ini.

Melalui akun Twitternya, Menteri Komunikasi & Informasi (Menkominfo) Kabinet Indonesia Bersatu II 2009 – 2014 tersebut melemparkan wacana untuk memblokir Twitter di Indonesia.

Sontak twit tersebut disambut riuh oleh para pengguna Twitter. Hampir semua merespon negatif terhadap wacana tersebut. Mereka tidak setuju wacana untuk memblokir Twitter di Indonesia. Sekitar lima jam kemudian, Tifatul membantah wacana itu sendiri.

Meskipun kemudian membantahnya sendiri, wacana tersebut tetap bergulir dan riuh di media sosial.

Konteksnya bisa jadi karena Tifatul ikut gerah dengan maraknya twit negatif tentang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sikap SBY tidak jelas terhadap Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang menghapus pemilihan langsung oleh rakyat. Tagar #ShameByYou atau #WelcomeMrLiar pun menjadi trending topic dunia.

Sebagai pembantu presiden yang baik, Tifatul mungkin malu karena bosnya dipermalukan di dunia maya. Lalu, muncullah pertanyaan retoris tentang pemblokiran Twitter tersebut.

Ironisnya, pada hari yang sama, dunia sedang merayakan Hari Hak untuk Tahu Internasional atau Right to Know Day. Saya kutipkan dua paragraf tentang apa itu Right to Know Day dari website mereka.

On 28 September 2002, the FOI activists established the International Freedom of Information Advocates Network (FOIAnet), Access to Information Programme (AIP) being its co-founder and active member. The members of the newly found FOIAnet agreed to collaborate in promotion of the individual right of access to information and open, transparent governance and adopted a Memorandum setting forth the goals and activities of the network. Today, the members of the FOIAnet are over 200 organizations and civil groups from around the globe which exchange knowledge and experience and undertake international initiatives for better freedom of information standards.

FOI activists around the globe organize a variety of events and initiatives on 28 September to raise awareness on the right of information and to campaign for open, democratic societies in which there is full citizen empowerment and participation in government. Conferences, trainings, competitions, awards ceremonies, rock and pop concerts, theatre performances, movies, launch of info-requesting campaigns and new web sites, focused publications, etc. aim to further promote this fundamental human right and encourage citizens, journalists and NGOs in their search for government held information.

Intinya, Right to Know Day adalah bagian dari kampanye global kepada publik agar sadar bahwa mereka punya hak untuk tahu melalui keterbukaan informasi. Kami di Bali turut serta dalam peringatan Right to Know Day ini. Ada aksi di jalan pada Kamis lalu dan kampanye di Renon pada hari ini.

Banyak cara untuk tahu. Dan, saat ini, media sosial termasuk Twitter menjadi alat penting untuk itu. Melalui media sosial ini warga bisa tahu lebih banyak terutama terkait informasi pelayanan publik.

Ada beberapa contoh. Di Denpasar, pemerintah kota setempat membuat media pengaduan melalui website dan media sosial. Dengan mudah, saya sebagai warga bisa mengadukan hal-hal yang relevan dengan pelayanan publik. Misalnya kerusakan jalan, keterlambatan pembuatan e-KTP, dan lain-lain.

Melalui media sosial, saya sebagai warga bisa mengadukan masalah tersebut. Mudah. Cukup duduk manis di depan laptop atau ponsel yang terhubung dengan Internet dan media sosial, saya bisa mengadu. Tak perlu repot-repot datang ke kantor dinas terkait.

Melalui media sosial pula kami bisa tahu apakah laporan tersebut telah diterima, diteruskan ke pihak terkait, atau bahkan sudah ditindaklanjuti apa belum.

Bagi beberapa pejabat publik, media sosial bisa menjadi alat untuk menyebarkan informasi tentang kegiatan, ide, program, pencapaian, ataupun keluhan warga. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil bisa jadi contoh menarik bagaimana pejabat publik menggunakan Twitter untuk itu.

Lalu, dengan mudah warga bisa tahu dan merespon informasi dari pejabat tersebut. Tak harus repot-repot datang ke kantor Wali Kota, tidak harus repot-repot berurusan dengan birokrasi, dan seterusnya. Media sosial seperti Twitter jelas sangat memudahkan warga untuk menuntut haknya termasuk untuk tahu informasi publik.

Sayangnya, bagi menteri semacam Tifatul, Twitter lebih dianggap sebagai ancaman dan karena itu perlu diblokir.

Mengapresiasi Upaya Menuju Pemerintahan Terbuka

CSO Day

Ini cerita agak basi tapi masih perlu dituliskan lagi.

Tentang upaya Indonesia untuk membangun pemerintah yang lebih terbuka (open government). Begitu pula dalam diskusi Konferensi Open Government Partnership (OGP) di Bali selama empat hari ini.

Konferensi regional Asia Pasifik sendiri diadakan pada 6-7 Mei. Namun, ada sesi untuk masyarakat sipil atau Civil Society Organisation (CSO) selama dua hari sebelum konferensi. Aku kebetulan mengikuti keduanya atas nama Sloka Institute.

Seperti biasa, jika berbicara dengan kawan-kawan dari kawasan regional, kita jadi bisa membandingkan. Dan, menurutku, Indonesia ini memang sudah melangkah serius menuju pemerintahan yang terbuka dibandingkan negara-negara lain di kawasan ini.

Sejak enam tahun silam, Indonesia memiliki komitmen menuju pemerintahan terbuka dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU ini mengubah wajah pemerintah dari serba tertutup sekarang harus serba terbuka.

Dalam praktiknya, upaya-upaya terbuka tersebut juga didukung oleh aksi nyata pemerintah. Contoh sederhana, presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) mengelola media sosial. Lewat media ini, sebagai presiden, SBY bisa berinteraksi langsung dengan warga.

Kemudian warga tak hanya bisa melaporkan atau mengeluhkan pelayanan publik kepada presiden. Kita juga bebas ngomong apa saja soal SBY sebagai presiden. Bayangkan jika kita melakukan hal serupa pada zaman Soeharto. Bisa-bisa kita langsung dipetruskan.

Dalam bentuk lain, sekarang sudah ada media-media yang memudahkan warga untuk mengawasi kinerja pemerintah. Ada, misalnya, aplikasi LAPOR di mana warga bisa dengan mudah melaporkan pelayanan publik. Aplikasi ini bisa lewat Twitter ataupun yang lain.

Iya. Tentu saja masih banyak yang belum beres. Bukan berarti karena SBY sudah aktif di Twitter dan punya banyak follower lalu masalah bisa segera selesai. Bukan berarti setelah ada UU KIP lalu semua menjadi terbuka. Bukan pula berarti setelah ada aplikasi LAPOR lalu semua urusan beres.

Aku cuma berusaha memberikan apresiasi bahwa negara ini sudah berjalan ke arah yang benar dalam urusan keterbukaan. Apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Indonesia ada di depan dibandingkan negara jiran seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Myanmar, dan seterusnya.

Namun, masih pula banyak pekerjaan rumah agar pemerintah bisa makin terbuka.

Pertama, memastikan bahwa keterbukaan sudah merata. UU KIP saja tidak cukup. Masih banyak lembaga, apalagi di daerah, yang belum sepenuhnya mau membuka informasi kepada warga. Salah satu contoh sederhana adalah DPRD Bali yang hingga saat ini belum memiliki website.

Tentu saja website bukan satu-satunya ukuran. Namun, jika ada website yang dikelola dengan baik, tentu warga lebih mudah mengawasi apa pekerjaan dan hasil kerja para anggota dewan.

Kedua, membuka partisipasi seluas-luasnya. Media sosial masih bersifat elitis. Apalagi Twitter. Karena itu, akan bagus pula kalau warga yang tidak memiliki media sosial dan mengakses internet juga bisa berpartisipasi. Contohnya lewat SMS, seperti yang juga dilakukan SBY.

Aku sih percaya, jika pemerintah makin terbuka lewat berbagai media dengan bentuk masing-masing, maka makin profesional tata kelola negara ini. Makin banyak warga bisa terlibat mengawasi kinerja pemerintah, maka makin bagus pula kerja mereka. Tidak hanya sembunyi-sembunyi yang bikin rentan kolusi dan korupsi.