Tag Archives: Kebebasan Berekspresi

Surat Protes Paguyuban Korban UU ITE dan Masyarakat Sipil

Kami, kumpulan Warga Negara Indonesia yang bergabung dalam Paguyuban Korban UU ITE beserta warga negara Indonesia yang cinta demokrasi dan kemerdekaan berpendapat serta berekspresi, melalui surat ini ingin menyampaikan protes kepada hasil revisi UU ITE yang telah disahkan oleh DPR dan pemerintah Indonesia baru-baru ini. Agar menjadi jelas, sebelum UU ITE direvisi, kami sempat berharap Continue Reading

Silakan Bertanya, Kau Kuancam Penjara

Sebuah status di Facebook bisa mengantarmu ke pintu penjara. I Made Sudira, penulis kolom Bale Banjar di Bali Post, kini mengalaminya. Karena status yang dia tulis di Facebook, penulis dengan nama pena Aridus itu terancam penjara. Orang yang menuntut Aridus adalah Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Provinsi Bali, Dewa Mahendra. Kasus ini bermula dari Continue Reading

Jangan Gunakan UU ITE Membungkam Kebebasan

Nyoman Mardika menyerahkan pernyataan sikap kepada Kapolda Bali. Foto Anton Muhajir.

Nyoman Mardika menyerahkan pernyataan sikap kepada Kapolda Bali. Foto Anton Muhajir.

Solidaritas Bali untuk Kebebasan Berekspresi (SOBEK) bertemu Kapolda Bali.

Dalam diskusi tadi pagi, SOBEK meminta agar Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Bali lebih bijak menangani kasus-kasus terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Selain berpotensi mengekang kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat sebagai pilar demokrasi, pelaporan pun justru berpotensi menyulut isu suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA).

Koordinator SOBEK Nyoman Mardika mengatakan hal tersebut kepada Kapolda Bali Irjen Pol Sugeng Priyanto. “Saat ini laporan pelanggaran UU ITE sepertinya akan menjadi tren. Padahal masih ada hal yang bias atau multitafsir dalam UU itu,” kata Mardika.

Hal yang bias itu antara lain dalam UU No. 11 Tahun 2008 adalah Pasal 27 Ayat 3 tentang pencemaran nama baik dan pada Pasal 28 tentang penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan. Pasal-pasal tersebu cenderung digunakan untuk melawan kritik atau pendapat yang bertentangan dengan kekuasaan.

Kehadiran SOBEK sendiri untuk menyampaikan keresahan karena di Bali sudah muncul kasus-kasus semacam itu dengan dilaporkannya akun Facebook Aridus Jiro milik Made Sudira oleh Kepala Bagian Humas Pemprov Bali Dewa Gede Mahendra. Padahal, menurut SOBEK, status Aridus lebih merupakan pertanyaan atas kebijakan pejabat publik. Belakangan pernyataan itu dikait-kaitkan dengan masalah SARA.

Selain itu, SOBEK juga menyampaikan keprihatinan atas adanya pelaporan oleh Pos Perjuangan Rakyat (Pospera) terhadap Wayan “Gendo” Suardana atas kicauannya di Twitter. Sebab, dalam penilaian SOBEK, pernyataan Gendo adalah penyampaian aspirasi yang tidak bertendensi untuk menghina suku atau ras tertentu.

SOBEK sendiri terdiri dari sejumlah elemen, yakni Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Bali, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali, Yayasan Manikaya Kauci, Yayasan Bintang Gana, Himpunan Advokad Muda Indonesia (HAMI) Bali, Kongres Advokat Indonesia (KAI), Sloka Institute, South East Asian Pacific Alliance (SEAPA), Lembaga Advokasi Buruh (LAB), Eksponen Jurnalis Dukung Kebebasan Berekspresi (EJDKB), dan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENET).

Menanggapi pernyatan SOBEK, Kapolda menegaskan bahwa aparat kepolisian adalah pejabat eksekutif di bidang penekan hukum dan memiliki kewajiban untuk merespon apapun laporan masyarakat. Laporan itu kemudian akan diproses apakah layak untuk dilanjutkan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundangan. “Kalau memang tidak layak ya akan dihentikan,” ujarnya.

Namun pihaknya menjamin, akan mencegah upaya-upaya untuk mengembangkan satu kasus ke isu SARA bila memang tidak ada kaitannya sama sekali. “Kita ini selalu berusaha menjaga NKRI dengan keberagaman yang ada. Kalau ada masalah individual lalu dibawa kesitu pasti akan kita cut,” ujarnya.

Sementara itu, mengenai kasus akun Aridus Jiro, Direskrimsus Polda Bali Kombes Pol Kenedy yang mendampingi Kapolda menyatakan, sampai saat ini belum ditemukan bukti-bukti adanya pelanggaran pidana Pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang pencemaran nama baik. Demikian juga dengan pelanggaran pasal 28. “Kami juga sudah mendatangkan saksi ahli bahasa dalam proses ini,” ujarnya. [b]

The post Jangan Gunakan UU ITE Membungkam Kebebasan appeared first on BaleBengong.

Mengutuk Pemberangusan Kebebasan Berekspresi di Indonesia

PERNYATAAN TERBUKA Mengutuk Pemberangusan Terhadap Kebebasan Berekspresi di Indonesia Kebebasan berekspresi dan berpikir kritis sedang mengalami serangan yang brutal di Indonesia. Serangkaian tindakan represif dan kejam dilakukan oleh pihak berwenang terhadap upaya-upaya untuk membuka kembali dan membongkar secara kritis atas tindakan pembersihan terhadap komunis dan para pendukungnya pada tahun 1965, yang dilakukan dengan alasan demi Continue Reading

Kendali Privasi di Tangan Kita Sendiri

privasi

Johar Alam seperti menembak tepat pada jantung sasarannya.

“KTP itu pelanggaran privasi terbesar yang justru dilegalkan,” kata Ketua Internet Data Center (IDC) Indonesia. Ah, itu jleb banget kalimatnya.

Aku baru tahu dan kemudian sadar. Kartu tanda penduduk (KTP) yang sudah kadung dianggap bagian sah dari keberadaan seseorang sebagai manusia di Indonesia, ternyata malah merampas privasi kita.

Setelah aku pikir-pikir, ada benarnya juga ya. Apa urusannya aku harus memasukkan agama, tanggal lahir, status perkawinan, dan seterusnya di KTP. Tidakkah semua data itu sebaiknya hanya tersimpan di sebuah tempat dan bisa diakses orang tertentu saja?

Tidak perlu ada di sebuah kartu yang bisa dengan mudah dibaca orang lain tanpa wewenang padahal menyangkut hal-hal amat personal.

Gara-gara pernyataan Johar itu, aku kemudian Googling sekilas. Ternyata benar. Tak semua negara mewajibkan warganya memiliki KTP. Dari lebih dari 196 negara di dunia, ada 100 negara yang mewajibkan warganya memiliki kartu identitas.

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_national_identity_card_policies_by_country

Negara-negara maju seperti Australia, Amerika, dan Inggris justru tidak mewajibkan penduduknya memiliki KTP. Tapi, bentuk lain kartu identitas sih macam-macam. Sebagian besar berupa surat izin mengemudi, hal yang terkait dengan publik.

KTP menjadi contoh bagaimana hal-hal personal sudah biasa dikonsumsi publik atau orang lain yang tak berkepentingan. Dan, kita kemudian begitu saja menerimanya.

Di dunia maya, lebih banyak lagi hal-hal personal yang sengaja diumbar. Ada yang dengan sengaja kita lakukan sendiri, ada pula yang dilakukan negara dan korporasi tanpa kita sadari.

Dengan agak satire, bahkan urusan warna celana dalam sekalipun diumbar di media sosial.

KTP dan celana dalam itu termasuk isu yang kami diskusikan di Jakarta kemarin. Topik resmi diskusinya sih “Melindungi Hak Privasi Setiap Warga dari Praktik Penyadapan”. Pelaksananya SAFENET, ICT Watch, IDC Indonesia, dan Engage Media. Ada 50-an peserta hadir di Gedung Data Center Jakarta tersebut.

Selain Johar, pembicara lain adalah Ade Fadli (SAFENET), Dhyta Caturani (Engage Media), Asep Komaruddin (LBH Pers), dan Indri Saptaningrum (ELSAM).

Latar belakang berbeda memperkaya informasi dan perspektif topik diskusi kali ini. Misalnya tentang batasan privasi itu sendiri.

Belum ada standar baku tentang privasi di Indonesia. Bagi kita privasi, bagi orang lain mungkin bukan. Tiap orang punya standar masing-masing. Tapi, bagiku sih tetap ada batasan.

Menurutku sendiri sih hal-hal personal yang tak perlu diketahui orang lain termasuk privasi. Contoh-contoh sederhana misalnya apa saja website yang kita buka, percakapan di email, gaji per bulan, dan seterusnya.

Toh, sekarang, hal-hal personal itu sering kali dilanggar. Entah oleh negara, oleh korporasi, atau oleh kita sendiri.

Kasus pelanggaran privasi oleh negara, tepatnya Amerika Serikat, misalnya dibuka oleh bekas pegawai perusahaan telekomunikasi yang bekerja untuk NSA, Edward Snowden.

Pelanggaran oleh korporasi, misalnya, ketika aktivis kebebasan berekspresi di Kanada menemukan bahwa beberapa perusahaan telekomunikasi Indonesia ternyata memasang penyadap di layanannya.

Tapi, pelanggaran paling banyak, seperti dikatakan Dhyta, justru pengguna itu sendiri. Contohnya banyak banget. Mengunggah wajah anak kita sesuka-sukanya, menyebarkan alamat rumah kita ke berbagai media, sampai contoh satire itu tadi, mengumumkan apa warna celana dalam kita.

Untuk melindungi privasi ini, tergantung siapa pelanggarnya. Jika oleh negara atau korporasi, aturan jawabannya. Jika oleh kita sendiri, maka jawabannya adalah kesadaran personal.

Di antara semua solusi itu, tiap pengguna internet sendiri yang menjadi kunci. Bisa lewat aplikasi tertentu yang menyamarkan identitas. Bisa dengan membatasi diri untuk tidak sembarangan mengumbar urusan personal.

Karena itulah, sebenarnya, kita sendiri yang bisa menentukan sejauh mana kita mau melindungi privasi kita sendiri.