Tag Archives: Kabar Baru

Subak Nyebak yang Antah Berantah

Mungkin istilah ini terlalu lancang, tetapi itulah kenyataannya.

Subak adalah salah satu unsur penting peradaban pertanian Bali. Subak menjadi medium dari praktik ritual dari kosmologi Agama Tirta (pemuja air) bagi peradaban manusia Bali. Sekaa Subak, menjadi organisasi penting yang memastikan berjalannya peradaban air pada lahan-lahan pertanian masyarakat.

Selain sebagai jantung kehidupan, air menciptakan filosofinya sendiri. Totalitas kehidupan keagamaan manusia Bali dinapasi salah satunya oleh air tersebut.

Bentang lahan pertanian yang diairi subak menjadi cikal-bakal peradaban Bali sebelum mengenal pariwisata. Dalam konteks itulah Bali pernah merasakan masa keemasan “kebudayaan pertanian” yang didukung oleh sistem komunitas masyarakatnya. Sistem komunitas inilah yang menopang kebudayaan pertanian dengan jaringan keterikatannya, di antaranya adalah hubungan sosial desa dan banjar, orientasi pura penting, banua, sanggah kemulan. Lingkaran jaringan keterikatan inilah yang menaungi sekaligus menggerakkan kehidupan dan mencipta kebudayaan Bali itu sendiri (Bagus, 1993; 2011; Reuter 2002; 2018).

Namun, kini Bali telah jauh berubah. Pertanian pelan tapi pasti telah ditinggalkan. Kebudayaan dan praktik beragama yang awalnya berpusar pada pertanian, termasuk subak di dalamnya, berangsur-angsur bergeser.

Sudah biasa kita melihat lahan-lahan pertanian disulap menjadi perumahan bahkan deretan Ruko (Rumah Toko). Pura-pura subak semakin terhimpit meski para penyungsung-nya masih bersetia di tengah situasi yang serba sulit.

Pura Bedugul, Pura Ulun Empelan, Pura Ulunsuwi—beberapa nama pura-pura subak—memang masih ada. Namun, aktivitas pertanian yang melibatkan subak di daerah-daerah urban semakin minim. Beberapa aktivitas pertanian dan subak mungkin masih berlangsung di daerah pertanian. Subak perlahan-lahan lepas dari akar ibunya bernama pertanian.

Lalu siapa ibu subak kini?

Tatanan Kebudayaan

Subak sebenarnya memiliki catatan panjang dalam rentang peradaban Bali. Huma adalah salah satu kata yang terdapat pada Prasasti Sukawana AI 882 M. Huma dalam prasasti tertua di Bali tersebut merujuk kepada sawah. Hingga kini Huma/Uma memiliki pengertian sawah.

Temuan tersebut membuktikan bahwa pertanian dengan sistem perladangan dan sistem persawahan yang teratur telah ada di Bali pada tahun 882 M. Sistem pengaturan air persawahan di Bali sendiri sudah ada pada 896 M.

Hal ini dibuktikan dalam keterangan di Prasasti Bebetin A1 986 M. Prasasti ini antara lain menyebutkan kata-kata Undagi Lancang, Undagi Batu, dan Undagi Pangarung. Artinya adalah tukang membuat perahu, tukang mencari batu (ngandik batu), dan tukang membuat terowongan air atau aungan.

Jejak Prasasti Trunyan A 891 M menyuratkan kata Sardanu. Artinya kepala urusan air danau (dalam hal ini Danau Batur). Sejak zaman itu telah ditetapkan seorang kepala yang mengurus tentang keteraturan jaringan pengairan yang menggunakan air Danau Batur sebagai sumbernya.

Catatan berikutnya yang menuliskan nama Kasuwakan pada Prasasti Pandak Badung tahun 1071 M. Selain itu, kata Kasuwakan juga terdapat dalam Prasasti Raja Purana, Pongotan Kelompok IV, dan Timpag. Nama Kasuwakan tersebut terdapat dalam prasasti-prasasti yang termasuk wilayah pemerintahan Raja Sri Anak Wungsu.

Dari keterangan tersebut menjadi jelas bahwa terjadi pengembangan pertanian lahan basah di Bali. Sistem pengairan ini diperkirakan sudah berkembang sejak zaman Bali Kuno sekitar abad VIII dengan konstruksi yang sangat sederhana yaitu dibuat dari material tanah, batang kayu, batu dan sudah juga dikenal adanya konstruksi terowongan (awungan). Jejak prasasti sebagai bukti sejarah tersebut telah membuktikan betapa tuanya peradaban pertanian sekaligus air di tanah Bali (Goris, 1954; Purwita, 1997: 40-44).

Subak dengan demikian sejatinya adalah kejeniusan kebudayaan pertanian Bali. Bagus (1993) sudah menengarai bahwa kebudayaan pertanian yang tumbuh berkait dengan sistem komunitas yang turut pula memantapkan sistem pertanian di Bali.

Dari zaman kerajaan, Belanda, hingga hadirnya pemerintah Indonesia, terus menggunakan kebudayaan pertanian—subak di dalamnya—untuk turut memajukan tingkat penghidupan masyarakat yang dapat meningkatkan stabilitas sosial politik. Tidak hanya terbatas dalam sistem komunitas, tetapi juga menyangkut teknologi pertanian dan ideologi sistem budaya.

Saluran subak rusak di kawasan Jatiluwih.

Subak Nyebak

Argumentasi Bagus (1993) tentu kedaluwarsa dalam konteks Bali kontemporer. Pondasi subak kini sudah beralih. Ideologi keterikatan komunitas dan kebudayaan pertanian juga sekarang patut dipertanyakan kembali.

Transformasi sudah terjadi hingga ke akar-akarnya. Subak yang adalah subak bantuan, subak pariwisata, atau mungkin subak bansos? Entahlah. Totalitas kebudayaan pertanian yang menaungi subak sudah beralih.

Laporan Mongabay mendeskripsikan para petani subak di Jatiluwih mesti bersiasat untuk bertahan hidup dengan modal sawah di kawasan terasering. Mereka menolak untuk dijadikan obyek pariwisata semata. Para petani berusaha mengais reman-remah pariwisata dari datangnya wisatawan.

Bahkan, sebagai aset yang berharga, mereka harus melindungi sawah mereka dengan pintu dan jeruji besi. Hal ini untuk mencegah wisatawan merusak sawah mereka.

Seorang petani mengungkapkan, “Pematang yang sudah dirapikan kemudian rusak karena diinjak-injak. Padi yang sudah merunduk berisi kadang dicabut turis. Pintu dengan jeruji besi menjadi pembatas agar turis tidak sembarangan masuk sawah.”(Muhajir, 2019)

Cerita tentang subak adalah narasi tentang kepiluan sekaligus ironi kebudayaan Bali. Romantisme subak terjembatani salah satunya dengan ditetapkannya kawasan persawahan Jatiluwih sebagai ikon Warisan Budaya Dunia (WBD) yang ditetapkan oleh UNESCO pada 2012.

Namun, jangan salah. Keluarnya cap WBD selain dimaknai sebagai cultural capital (modal budaya) untuk mengeruk dolar pariwisata, kebudayaan Bali senyata-nyatanya kian terpapar dengan komodifikasi (pendaur-ulangan) kuasa rezim pariwisata. Memantas-mantaskan diri di depan pariwisata adalah salah satu siasat jitu untuk tetap bertahan.

Kita, manusia Bali ini, seolah kehilangan daya untuk memikirkan kehidupan pasca pariwisata. Separah itu.

Subak, jika tidak tertopang oleh kehidupan kebudayaan pertanian adalah semu dan kamuflase semata. Seperti yang dialami oleh kehidupan subak kini. Subak, diada-adakan untuk kepentingan pariwisata. Jika benar ada subak, ia harus dipermak dan menghadapi realitas yang menjadikannya masuk dalam kubangan pertunjukan pariwisata.

Kini, sejujurnya harus diakui, bahwa yang menopang subak adalah pemerintah (dengan berbagai bantuan dana) dan sudah tentunya rezim pariwisata. Maaf, bukan lagi pertanian.

Sejatinya kini, subak hanyalah tinggal kisah usang kejeniusan peradaban kebudayaan pertanian Bali. Totalitas kebudayaan komunitas yang kait-mengkait kini sudah mulai lepas ikatannya. Pragmatisme dan transformasi kebudayaan mengakibatkan orientasi ideologi kebudayaan dan sistem komunitas yang menjadi tiang penyangga subak goyah. Subak nyebak (menangis) mungkin istilah yang terlalu lancang dikedepankan, tetapi itulah kenyataan yang terjadi.

Saya teringat Marc Auge dalam Non-Places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity (1995) mengungkapkan bahwa kuasa politik (globalisasi) membuat komunitas-komunitas tempatan tidak serta-merta bisa mengakui tanah atau ruangnya. Hadirnya kuasa baru yang memiliki kuasa modal global dan politik merampas semuanya. Asal-usul komunitas lama tidak lagi bisa menjejak ibu pertiwi atau tempat tertentu tetapi ke tempat antah berantah.

Begitulah kini subak. Sebagai sebuah kenyataan, subak tidak lantas mendaku wilayahnya yang kini telah berubah menjadi perumahan atau Ruko. Subak kini beradaptasi (baca: memantas-mantaskan diri) dengan panglimanya yang baru bernama pariwisata.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa subak kini berada di wilayah Non-Places, antah-berantah. Ia tidak betul-betul menjejak ibunya bernama pertanian, tapi sudah menjulang ke dunia (pariwisata) antah-berantah. [b]

The post Subak Nyebak yang Antah Berantah appeared first on BaleBengong.

Memaknai Simbol di Balik Jamuan Jokowi – Prabowo

Pertemuan Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto Sabtu (13/7/2019). Foto ANTARA via alinea.

Bagaimana memahami pertemuan Jokowi – Prabowo dari sudut pandang kepunakawanan?

Menjelang Joko Widodo dilantik (kembali) sebagai Presiden RI ke-8 untuk periode 2019-2024, di kolom ini saya menulis catatan dengan judul “Ke-punakawan-an”. Hal ini mengacu pada pertemuan di stasiun MRT dan gambar latarbelakang saat pertemuan.

Pertemuan itu berlatar belakang Gunungan dengan empat Punakawan: Semar, Petruk, Gareng dan Bagong. Lokasunya di sebuah restoran mall.

Jamuan Jokowi-Prabowo tersebut sebagai rekonsiliasi setelah pemilu 2019. Pertemuan dan lokasinya itu amat simbolik. Berlatar cerita wayang dan didukung sejumlah faktor paralel, pertemuan itu pun mudah dipahami.

Pertama, sebagaimana Petruk yang Punakawan, Jokowi adalah representasi “pemerintah dari, oleh dan untuk rakyat”. Petruk dadi ratu. Ditandai dengan peran besar relawan dalam membalikkan perolehan suara.

Kedua, Punakawan yang mengambil alih kekuasaan para kesatria karena situasi krisis. Memang bukan krisis kekuasaan yang mesti berlaku atas naiknya Jokowi, melainkan apa yang anak zaman-now sebut “krisis kreativitas”, khususnya dalam pemerintahan.

Perbedaan lain, jika ingin bermain wayang dengan sistem kasta di mana Punakawan dianggap sebagai rakyat berkasta sudra, maka terjadi pengambil alih kekuasaan dari para kesatria secara demokratis. Mengingat, Jokowi adalah pedagang meubel cum “tukang insinyur”, atau weisya.

Maka rakyat dari kasta weisya, atau pedagang yang berkuasa. Terlebih dengan anak-anaknya, yang mewarisi bakatnya, sebagai pedagang martabak, pisang goreng, atau kopi. Bukan batubara, minyak atau emas-berlian.

Pemilihan presiden sebelum-sebelumnya, dalam konteks wayang adalah pertarungan antar kesatria. Masuknya Jokowi ke gelanggang adalah fenomena yang sama sekali baru dan berbeda.

Sebagai presiden, Jokowi sudah menunjukkan kreativitasnya saat memerintah pada 2014-2019. Mulai dari pembangunan infrastruktur sampai menjinakkan. Berdamai dengan para naga melalui pengampunan pajak atau 51 persen saham Freeport. Mirip kisah bayi Parikesit, menjadi raja Hastina dalam cerita wayang paska Bratayuda

Situasi sedikit beda saat Jokowi memasuki pemilihan presiden 2019-2024. Ketika memasuki gelanggang pada 2014, Jokowi dianggap sebagai media darling. Dia dicitrakan sebagai Petruk atau Punakawan/wong cilik, yang (mungkin?) “melawan kemapanan”.

Sasaran Naga

Namun, kini, sebagai “calon presiden, yang sedang menjabat presiden”. Raja balita, atau “kere munggah bale”, yang punya kuasa. Sudah dilihat sebagai penguasa, setidaknya oleh sesama penguasa..

Sebagai (calon) presiden, menghadapi calon presiden lain, yang bukan wong cilik. Dalam arti pemilihan presiden 2019 kembali terjadi pertarungan antarkesatria. Relawan pendukung Jokowi masih ada dan sedikit-banyak tetap menentukan, tapi faktor koalisi antarpartai jauh lebih berperan ketimbang sebelumnya.

Jokowi saat ini dijagokan “Partai Koalisi Jokowi” dengan segenap visi, misi dan isi-nya. Pencitraan Ke-punakawan-an, atau wakil wong cilik tetap berlangsung. Tapi massa mengambang, atau wong cilik itu sendiri sudah terbagi dua: Cebong vs Kampret.

Artinya, personifikasi Jokowi sebagai Punakawan sudah tidak cocok lagi. Sebagai gantinya: Wong gede/agung.

Dalam konteks budaya politik wayang (baca: Mahabharata) yang sudah terbumikan begitu rupa, dan tetap diikuti bayang-bayang ceritanya. Posisi wong gede/agung baru, atau New Kids on The Block, menjadikan Jokowi sasaran para naga, terutama naga Tatmala/Tatsaka.

Karenanya, demo dan kerusuhan Mei 2019, bisa dilihat sebagai upaya Jokowi membentingi diri dari serangan para naga -seperti Parikesit. Dan sidang Mahkamah Konstitusi pun menjadi semacam upacara “Sarpahoma”, atau yadnya Sarpha, dalam menjinakkan para naga.

Kini, setelah pertemuan dan jamuan makan “rekonsiliasi”, Jokowi lanjutkan dengan pidato politik: “Visi Indonesia”, dengan tempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai prioritas pembangunan. Mungkin terinspirasi dari Janamejaya, anak Parikesit, yang berkuasa setelah suksesnya upacara Sarpahoma, dan mensejahterakan rakyat Hastina. Menempatkan Jana/jnana, atau ilmu pengetahuan sebagai kunci mencapai kemakmuran semesta raya.

Mudah-mudahan tidak terpleset selamatkan diri masing-masing, dan rakyat/punakawan sebagai tapak latar seperti rezim sebelumnya. [b]

The post Memaknai Simbol di Balik Jamuan Jokowi – Prabowo appeared first on BaleBengong.

Program Dharma Hadir di Pesona Budaya Mertasari

Hasilnya, Sanur kini terbebas dari ancaman rabies.

Program Dharma sebagai ikon program pengendalian rabies berbasis masyarakat dengan pendekatan one health ikut juga berpartisipasi dalam kegiatan ini. Ada sterilisasi, vaksinasi dan konsultasi hewan gratis.

Pesona budaya mertasari 4 berlangsung pada 11-14 Juli 2019 di Pantai Mertasari, Sanur. Acaranya berlangsung meriah.

Tema kegiatan kali ini “Asta Brata”. Ada parade budaya mulai dari penabuh gender massal, parade barong, lomba ngelawar, gong kebyar dan lainnya. Terdapat juga stand makanan dan fashion.

Kader Program Dharma telah sukses mendata kepemilikan anjing serta mendidik masyarakat tentang pentingnya vaksin rabies dan cara memelihara anjing. Hasilnya, kawasan Sanur sampai saat ini bebas dari rabies. Sebagai salah satu daerah tujuan wisata Pantai Sanur banyak dikunjungi para wisatawan mancanegara dan perlu program pengendalian rabies yang komprehensif.

Program Dharma telah tiga tahun membantu menjaga kawasan ini dengan melakukan pendataan, sterilisasi anjing liar, edukasi pada masyarakat, edukasi pada sekolah, vaksinasi bekerjasama dengan dinas pertanian serta pemetaan terhadap anjing liar di kawasan. Desa Sanur Kauh juga sudah berkomitmen untuk membebaskan sanur dari Rabies dengan mendukung penuh program pengendalian rabies berbasis komunitas.

The post Program Dharma Hadir di Pesona Budaya Mertasari appeared first on BaleBengong.

Percepatan Penyelesaian Konflik melalui Reforma Agraria di Bali

ilustrasi

Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen menindaklanjuti penyelesaian konflik dalam kerangka reforma agraria untuk Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang telah diusulkan serikat/organisasi tani anggota KPA di Bali.

Komitmen ini disampaikan Kakanwil BPN Bali, Rudi Rubiajaya dalam “Dialog Multi-pihak dalam Percepatan Penyelesaian Konflik Pertanahan dalam Kerangka Reforma Agraria di Provinsi Bali”, antara KPA dengan Pemerintah Provinsi Bali, Kamis, 4 Juli 2019 di Kantor BPN Wilayah Bali, Denpasar.

Dalam kesempatan tersebut, KPA menyerahkan data/dokumen LPRA yang telah diusulkan kepada pemerintah, sejumlah 981 hektar lokasi konflik yang berada di Bali. Lokasi-lokasi tersebut tersebar di tiga kabupaten, diantaranya Buleleng (Sumberklampok, Pejarakan, Sumberkima, Pemuteran), Gianyar (Puhu/Selasih), dan Klungkung.

“Melalui kesempatan ini, kami mohon perhatian khusus dari Pemprov dan BPN Bali dengan turun dan bertemu warga Selasih, Desa Puhu, Payangan Gianyar, karena saat ini PT. Ubud Resort, yang selama ini vakum, melakukan pembabatan atas kebun yang di kelola warga,” kata Made Sudiantara, Ketua Serikat Tani Selasih.

“Sebagai tindaklanjut dari komitmen tersebut, Kanwil BPN Bali akan melakukan pertemuan rutin bulanan dengan KPA guna mengidentifikasi lokasi-lokasi LPRA yang telah diterima pemerintah. Proses ini nanti akan dilaksanakan melalui kolaborasi KPA dan pemerintah melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Bali yang telah dibentuk,” tegas Rudi Rubiajaya.

Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Bali, melalui sambutan tertulis Sekretaris Daerah/Sekda, menegaskan komitmen akan melepaskan tanah-tanah, yang dinyatakan sebagai asset Pemprov, untuk dijadikan sebagai tanah objek reforma agraria (TORA). Hal ini sesuai dengan visi-misi Gubernur Bali, Wayan Koster, seperti disampaikan dalam setiap pertemuan dengan Kepala Desa dan tokoh masyarakat Sumberklampok. Sekaligus sebagai kerangka dalam mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) di Bali.

Sebelumnya, pada 29 Juni 2018 bahkan sudah terdapat kesepakatan antara Pemerintah Bali, melalui Dinas Kehutanan dengan serikat tani anggota KPA. Untuk percepatan pelepasan kawasan hutan di Buleleng. Sementara untuk Desa Sumber Klampok dan Pemuteran (Sendang Pasir), BPN sudah melakukan tinjauan lapangan dan pengukuran di dua lokasi HGU, yang telah ditelantarkan PT Margarana dan PT Dharma Jati, sejak 5 Desember 2018.

Menindak lanjuti komitemen tersebut, KPA Bali menyelenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil), yang difasilitasi Iwan Nurdin (Dewan Nasional) dan Dewi Kartika (Sekretais Jendral), di Hotel Mahatma, Renon, 5-6 Juli. Dalam Musda tersebut disepakati sejumlah agenda yakni, konsolidasi dan penguatan organisasi/serikat tani LPRA, tawaran konsep penyelesaian, dialog multi-pihak LPRA Kabupaten/Kodya, dan sekaligus menetapkan (kembali) Ni Made Indrawati sebagai Ketua KPA Bali.

The post Percepatan Penyelesaian Konflik melalui Reforma Agraria di Bali appeared first on BaleBengong.

Yowana Legian dan Walhi Minta Tak Aloaksikan Ruang Pesisir untuk Tambang Pasir

Yowana Desa Adat Legian dan Walhi Bali menyerahkan surat penolakan alokasi ruang untuk penambangan pasir di pesisir Legian dan memastikan alokasi zona konservasi untuk Teluk Benoa pada Konsultasi publik dokumen antara Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Acara ini dilaksanakan di Ruang Rapat Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali pada 11 Juli 2019. Dipimpin oleh Dewa Made Indra selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Propinsi Bali, Made Sudarsana selaku Ketua Pokja RZWP3K, dan Krishna Samudra selaku Kasubdit Zonasi Daerah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada Konsultasi publik tersebut WALHI Bali kembali terlibat dengan mengajak serta Yowana Desa Adat Legian (organisasi pemuda Desa Adat Legian) dan Solidaritas Legian Peduli. Terlibat untuk pertama kalinya di dalam pertemuan tersebut organisasi Pemuda Adat Legian menegaskan penolakannya terhadap rencana tambang pasir laut dan rencana reklamasi untuk perluasan bandara.

Terlibat untuk pertama kalinya, Ketua Yowana Desa Desa Adat Legian, I Wayan Agus Rama menyatakan secara tegas menolak alokasi ruang pesisir untuk tambang pasir laut di perairan Kuta dan sekitarnya termasuk rencana reklamasi untuk perluasan Bandara Ngurah Rai. Pihaknya juga mengkritik Pokja RZWP3K Bali yang tidak pernah melibatkan perwakilan masyarakat dari Desa Adat Legian terkait rencana proyek yang mengancam pesisir Legian.

“Kami menolak rencana tambang pasir laut dan meminta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bali selaku ketua Pokja RZWP3K untuk tidak memasukkan alokasi ruang untuk tambang pasir laut khususnya di Perairan Kuta dan sekitarnya ke dalam RZWP3K,” tegasnya.

Selain menuai penolakan dari Pemuda Adat Legian, WALHI Bali juga menegaskan kembali penolakannya terhadap alokasi ruang untuk tambang pasir laut di pesisir, reklamasi untuk perluasan Bandara Ngurah Rai dan reklamasi untuk perluasan Pelabuhan Benoa. WALHI Bali juga meminta agar Ketua Pokja RZWP3K tetap mengawal Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim.

Atas kritik yang dilontarkan oleh WALHI Bali, sempat terjadi perdebatan antara Direktur WALHI Bali dengan Krisna Samudera, Kasubdit Zonasi Daerah Kemterian Kelautan dan Perikanan dan Sekretaris Daerah Propinsi Bali. Krisna Samudra mengatakan bahwa dokumen RZWP3K hanya membahas alokasi ruang dan sifatnya baru sebatas perencanaan saja dan harus dibedakan dengan pelaksanaan. Atas pernyataan tersebut Untung Pratama menanggapi bahwa proses perencanaan tidak bisa dibedakan dengan proses pelaksanaan.

“Alokasi ruang untuk reklamasi perluasan Bandara Ngurah Rai, reklamasi perluasan Pelabuhan Benoa, serta alokasi ruang untuk tambang pasir laut adalah salah satu indikator untuk menerbitkan perizinan reklamasi dan tambang pasir laut,” jelas Topan, panggilan I Made Juli Untung Pratama.

Sementara itu, I Wayan Satria Prayuda, Sekretaris Solid Legian menyampaikan proyek reklamasi perluasan Bandara Ngurah Rai yang terjadi sejak era 1960an, menyebabkan abrasi di pesisir pantainya. Saat ini, selain rencana reklamasi untuk bandara, pesisir Legian terancam oleh keberadaan tambang pasir laut. Ia mengkhawatirkan apabila rencana tersebut terealisasi akan merusak pesisir di Legian dan sekitarnya. Untuk itu, pihaknya menyerukan kepada semua pihak yang berada di Kuta, Seminyak dan Legian untuk bersama-sama megawal RZWP3K agar tidak mengakomodir proyek yang merusak pesisir Seminyak, Kuta, dan Legian.

“Ayo masyarakat Kuta Seminyak dan Legian untuk bersama-sama melawan rencana tambang pasir dan proyek perluasan bandara agar tidak dimasukkan dalam RZWP3K,” ujarnya usai terlibat dalam konsultasi dokumen antara RZWP3K.

Saat pertemuan tersebut Solid Legian, Yowana Desa Adat Legian serta WALHI Bali menyerahkan surat penolakan terhadap rencana tambang pasir dan proyek reklamasi yang masuk dalam dokumen RZWP3K. Surat tersebut diterima langsung oleh Krishna Samudra selaku Kasubdit Zonasi Daerah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

The post Yowana Legian dan Walhi Minta Tak Aloaksikan Ruang Pesisir untuk Tambang Pasir appeared first on BaleBengong.