Tag Archives: Hukum

Waspada Jebakan Gugatan Hukum Perpres Reklamasi

Aksi ForBALI menuntut pencabutan Perpres No 51 tahun 2014.

Aksi ForBALI menuntut pencabutan Perpres No 51 tahun 2014. Foto Anton Muhajir.

Benarkah gugatan hukum bisa menjadi jalan keluar kemelut rencana reklamasi di Teluk Benoa? 

Sejumlah pihak menyampaikan usulan agar gerakan Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa melakukan gugatan hukum (judicial review) terhadap Perpres No 51 Tahun 2014.

Usulan ini misalnya mengemuka dalam simakrama Polda Bali setelah aksi tolak reklamasi yang diwarnai pembakaran ban. Jalur hukum melalui judicial review dianggap lebih beradab daripada aksi demonstrasi.

Benarkah pendapat ini? Jangan-jangan usulan ini sesungguhnya hanya sebuah jebakan untuk menggugurkan total gerakan penolakan Reklamasi Teluk Benoa.

Judicial review dilakukan apabila patut diduga ada pertentangan dalam peraturan atau undang-undang dengan peraturan atau undang-undang yang lebih tinggi kedudukannya. Misalnya judicial review terhadap Undang-undang dilakukan apabila diduga ada pasal dalam UU tersebut yang bertentangan dengan Konstitusi (Undang-Undang Dasar).

Demikian pula jika ada Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Kepres), Keputusan Menteri (Kepmen), maupun Peraturan Menteri (Permen) yang bertentangan dengan Undang-undang, maka dapat dilakukan judicial review.

Jika Perpres 51 tahun 2014 hendak digugat secara hukum, apa dasar gugatan yang bisa dipakai? Tentunya harus dicari pasal-pasal dalam Perpres yang bertentangan dengan salah satu Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jika sudah ditemukan, barulah mungkin diajukan sebagai Judicial Review Perpres No 51 tahun 2014.

Perjalanan Panjang
Terbitnya perpres 51 tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Perpres 45 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan SARBAGITA memiliki perjalanan yang cukup panjang. Peran serta berbagai pihak terutama pemerintahan di Provinsi Bali atas terjadinya perubahan Perpres dari Perpres 45 tahun 2011 ke Perpres 51 Tahun 2014 sangatlah besar.

Mengacu pada penjelasan yang pernah disampaikan pihak Istana Kepresidenan, terbitnya Perpres 51 tahun 2014 jelas dilakukan atas dasar adanya usulan dari Gubernur Bali kepada Presiden.

Menyimak realitas ini, maka secara substansi hukum tidak ada aturan di dalam perpres 51 tahun 2014 yang bertentangan dengan UU di atasnya. Presiden melakukan perubahan, karena adanya rekomendasi dari Gubernur Bali.

Dalam tata urutan atau prosedur hukum perubahan Perpres, semua kaidahnya sudah terpenuhi. Maka jika saat ini dilakukan pembatalan melalui jalur hukum, sangat sulit untuk diterima oleh pengadilan karena pengadilan pastilah tidak mau mengadili peraturan berdasarkan desakan bukan atas dasar ketentuan hukum.

Jika ada pihak-pihak yang menganjurkan cara gugatan hukum untuk membatalkan Perpres 51 tahun 2014, patut diduga itu adalah ajakan jebakan. Jebakan untuk menggagalkan gerakan penolakan reklamasi teluk benoa. Untuk kondisi riil saat ini, kekuasaan akan menang telak jika gugatan hukum ditempuh sebagai cara.

Masuk Logika
Lalu apa yang bisa dilakukan untuk membatalkan Perpres 51 tahun 2014 dalam kondisi riil saat ini? Cara yang paling masuk logika tentu saja adalah dengan menggugurkan terlebih dahulu penyebab lahirnya Perpres 51 tahun 2014.

Apa penyebabnya? Adanya rekomendasi Gubenur Bali kepada Presiden tentang perubahan status kawasan Teluk Benoa. Bagaimana menggugurkan rekomendasi yang sudah telanjur disampaikan Gubenur Bali kepada Presiden?

Dengan menarik kembali atau membatalkan rekomendasi tersebut. Siapa yang bisa melakukan itu? Siapa lagi kalau bukan Gubernur Bali?

Gubernur Bali masih bisa berdalih kalau rekomendasi yang dikeluarkannya berdasarkan usulan dari DPRD Bali. Untuk itu, DPRD Bali juga harus didesak untuk mengeluarkan pembatalan usulan perubahan perpres.

Namun jika Gubenur Bali pernah melontarkan pernyataan bahwa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa dalam pembatalan Perpres 51 tahun 2014 dan menyatakan demonstrasi Tolak Reklamasi Teluk Benoa yang ditujukan ke Gubenur dan DPRD Bali salah alamat, maka itu adalah pernyataan yang menyesatkan.

Justru Gubenur Balilah yang saat ini paling berperan penting dalam pembatalan Perpres 51 tahun 2014. Artinya bola pembatalan reklamasi sepenuhnya ada di tangan Gubernur Bali dan DPRD Bali. Jadi sasaran gerakan penolakan reklamasi yang ditujukan kepada Gubernur dan DPRD Bali sudah sangat tepat.

Tidak Dipakai
Masalahnya adalah, apa yang bisa dijadikan dasar Gubernur dalam membatalkan rekomendasi yang telah dikeluarkannya?

Pertama, adanya ketentuan dari Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) bahwa kawasan Teluk Benoa merupakan kawasan suci. Kedua, dan ini yang paling penting adalah adanya penolakan dari masyarakat terutama dari mereka yang terdampak jika Teluk Benoa dijadikan kawasan pemanfaatan dalam bentuk reklamasi.

Sesungguhnya dalil bahwa hanya puluhan desa adat yang menolak sementara di Bali ada ribuan desa adat yang tidak bersuara, tidak bisa dipakai dasar Gubernur untuk menyatakan penolakan tidak bulat. Hal ini mengingat desa adat yang menolak adalah mereka yang terdampak.

Justru apabila ada ribuan desa adat tak terdampak (dari aspek lingkungan dan sosial) yang menolak, tetapi desa adat yang terdampak menerima, maka akan menjadikan penolakan tidak memiliki kekuatan yang signifikan.

Sebenarnya ini masalah yang sangat sederhana dan jauh dari kata kompleks mengingat dampak dari pengembalian kawasan teluk benoa menjadi konservasi (baca: pembatalan rencana Reklamasi) tidaklah besar. Kalaupun menjadi rumit dan seakan-akan sulit karena adanya kepentingan pribadi dari sejumlah pihak dan dalam hal ini yang patut diduga adalah kepentingan investor dan kepentingan birokrat penguasa.

Artinya, jika Teluk Benoa dibiarkan saja seperti sekarang, maka tidak ada siapapun yang rugi kecuali investor. Apakah rakyat akan rugi karena kehilangan kesempatan mendapatkan benefit dari proyek reklamasi? Jawabanya, pastilah tidak.

Mereklamasi Teluk Benoa tidak akan memberi dampak signifikan bagi kemajuan ekonomi masyarakat Bali. Dampaknya sangatlah kecil, bahkan bisa diabaikan. Sementara jika direklamasi justru dampaknya akan sangat besar, kerusakan ekosistem dan kepadatan di kawasan Bali Selatan yang sudah over capacity. [b]

The post Waspada Jebakan Gugatan Hukum Perpres Reklamasi appeared first on BaleBengong.

Wahai Pospera, Siapa yang Menyebar Isu SARA?

Salah satu aksi tolak reklamasi pada awal Agustus lalu. Foto Anton Muhajir.

Salah satu aksi tolak reklamasi pada awal Agustus lalu. Foto Anton Muhajir.

Pelaporan Pospera terhadap Gendo bisa menjadi pukulan balik.

Pos Perjuangan Rakyat (Pospera) melaporkan I Wayan Suardana alias Gendo, Koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI), kepada polisi dengan tuduhan telah merendahkan isu SARA.

Salah satu pasal yang digunakan adalah Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Padahal dalam pasal itu yang disasar bukanlah yang bertindak merendahkan suku, agama, ras, dan antar-gologan (SARA) melainkan yang menyebarkan kebencian mengandung unsur SARA.

Inilah alasan mengapa polisi di Tanjung Balai, Sumatera Utara menangkap penyebar konten yang mengajak membenci orang lain dengan unsur SARA.

Untuk itu apabila ada yang melaporkan dengan pasal tersebut, maka yang pertama-tama dicari adalah dari mana sumber konten atau meme yang menyebarkan isu SARA itu. Bukan pada pelaku SARA-nya.

Dalam kasus Pospera melaporkan Gendo ini, apabila yang dikaitkan dengan pasal 28 ayat 2 UU ITE, maka pelaku tindak pidananya adalah siapa yang menyebarkan screenshot Twiter Gendo lalu membuat konten-konten gambar yang ditambah (variasi) sehingga membuat pihak lain percaya akan apa yang ia inginkan yaitu kebencian terhadap Gendo.

Untuk itu yang harus berhati-hati sebenarnya adalah orang yang menyebarkan Twitter @Gendovara yang diperparah dengan tulisan bahwa Gendo SARA (konten gambar), yang terus menerus memposting hal negatif tentang Gendo dan membuat stigma ada unsur SARA dalam tiap postingan.

Salah satu cara menganalisis siapa pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut adalah Pertama, rutin memposting hal terkait Gendo. Kedua, postingannya tersebut selalu memberikan stigma (pandangan negatif) terhadap Gendo.

Ketiga, memuat postingannya yang belum tentu kebenarannya atau memberikan asumsi negatif. Keempat, mengatasnamakan pihak lain atau organisasi yang belum tentu ada ketersinggungan.

Khusus bagi Pospera yang melapor sendiri akan mendapat kerugian di internal Pospera karena alasan berikut.

Pertama, Gendo adalah pendiri Pospera sehingga akan terjadi perpecahan di Pospera. Kedua, Pospera akan dimanfaatkan oleh oknum Pospera yang mendukung reklamasi guna kepentingan terlaksananya reklamasi Teluk Benoa.

Ketiga, Pospera bukan lagi fokus pada penderitaan rakyat justru larut pada harga diri dan nama baik saja yang belum tentu ada orang yang ingin menghina.

Keempat, Pospera akan dinilai pro reklamasi dan lepas dari perjuangan rakyat karena rakyat Bali saat ini sedang berjuang menolak reklamasi bersama ForBALI di mana Gendo adalah koordinatornya.

Saya mengharapkan kebijaksanaan dan konsistensi perjuangan bukan hanya bagi Pospera tetapi senua aktivis pada setiap generasi.

Kita ini berjuang untuk rakyat, maka tetaplah berada di sisi rakyat. [b]

The post Wahai Pospera, Siapa yang Menyebar Isu SARA? appeared first on BaleBengong.

Setelah Dilaporkan, Gendo Malah Panen Dukungan

Gendo dalam jumpa pers ForBALI di Denpasar. Foto Anton Muhajir.

Senin kemarin, Pospera melaporkan I Wayan Gendo Suardana ke polisi. 

Laporan dilakukan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pos Perjuangan Rakyat (Pospera) yang menuduh Gendo menyebarkan informasi kebencian dan permusuhan.

Dalam laporan sesuai tanda bukti lapor Nomor TBL/584/VIII/2016/Bareskrim, Pospera menggunakan Pasal 28 ayat 2 UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 16 UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Ras dan Etnis.

Laporan tersebut menyusul cuitan (tweet) Gendo melalui akun @gendovara pada 19 Juli 2016 yang berbunyi “Ah, muncul lagi akun2 bot asuhan pembina pos pemeras rakyat si napitufulus sok bela2 susi. Tunjukin muka jelekmu nyet.

Berikut penjelasan resmi Pospera terkait pelaporan @gendovara ke Mabes Polri.

1. Kedatangan ke Mabes Polri dilakukan oleh Pospera bukan untuk mengadukan penghinaan tapi melaporkan ujaran kebencian SARA sesuai pasal 28 UU ITE dan pasal 16 UU no 40 tahun 2008.

2. Apa yang dilaporkan terkait beberapa kata yaitu:

  • Merendahkan fisik dan martabat manusia: “gigi tidak rata”, “muka jelek”,
  • Menjadikan Marga sebagai ejekan “napitufulus”
  • Memanggil dengan kata yang menyamakan manusia dgn hewan “Nyet”
  • Menghina dan Merendahkan martabat organisasi dengan kata “Pos Pemeras Rakyat”, dan beberapa kata lainnya.

3. Ucapan ucapan merendahkan kemanusiaan sudah ditulis berkali-kali oleh terlapor di Twitternya sejak Febuari 2016 hingga Juli 2016.

4. Upaya penyelesaian di luar jalur hukum sudah dilakukan dengan tiga kali bersurat ke Dewan Nasional Walhi sejak Juli 2016 dan meminta Dewan Nasional Walhi untuk mengklarifikasikan ujaran-ujaran tersebut dan mengambil langkah2 yang dianggap perlu. Pemilik akun @gendovara adalah satu dari lima anggota Dewan Nasional Walhi.

5. Hingga hari ini Adian Napitupulu tdk pernah menjawab apapun ucapan akun @gendovara baik di Twiiter maupun di sosmed lainnya. Karena masalah SARA bukan masalah Adian tetapi masalah semua umat manusia, maka dengan demikian masalah ini diambil alih oleh organisasi sebagai pelapor.

6. Pospera mengecam siapa pun yg mengkaitkan pelaporan tersebut dengan Reklamasi Teluk Benoa.

Bagi Pospera, tidak ada alasan apapun yang pantas bagi siapapun untuk menghina dan merendahkan martabat manusia, menghina Marga atau Suku, merendahkan martabat organisasi.

Siapapun yang menghina atau merendahkan martabat manusia karena fisik dan marganya, sesungguhnya tidak menghina atau merendahkan martabat orang itu tapi menghina Tuhan yang menciptakan orang dan marga atau suku itu.

Gendo berorasi dalam sebuah aksi tolak reklamasi di Kedonganan. Foto Anton Muhajir.

Gendo berorasi dalam sebuah aksi tolak reklamasi di Kedonganan. Foto Anton Muhajir.

Pada hari yang sama setelah pelaporan itu, Gendo sebagai pihak yang dilaporkan justru mendapat banyak dukungan. Besoknya, Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) langsung mengeluarkan pernyataan. Gendo adalah Koordinator ForBALI.

Menurut ForBALI, pelaporan terhadap Gendo adalah kriminalisasi pejuang tolak reklamasi.

Koordinator Tim Hukum ForBALI I Made Ariel Suardana mengatakan pelaporan terhadap Gendo oleh Pospera merupakan upaya untuk membungkam suara aktivis yang menolak rencana reklamasi Teluk Benoa. “Meskipun pihak Pospera mengaku laporan itu tidak terkait dengan gerakan tolak reklamasi, namun kita tidak bisa begitu saja menafikkan fakta bahwa para pelapor adalah termasuk bagian dari tim reklamasi Teluk Benoa,” kata Ariel.

Adapun Gendo mengatakan, twit itu harus dilihat dari konteks lebih luas dalam gerakan tolak reklamasi. Pada saat itu, Gendo sedang mengkritik kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang membiarkan izin lokasi terhadap PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI).

Namun, kritik dengan tanda pagar #KecewaAmaSusi itu kemudian dijawab dengan akun-akun bot yang menggunakan tagar #BravoSusi.

Pernyataan Gendo dalam twit yang kemudian dipersoalkan tidaklah menyebut satu pun pihak ataupun etnis sebagaimana dituduhkan oleh Pospera. “Twit itu saya tujukan pada akun-akun bot. Tidak saya tujukan pada institusi ataupun perorangan. Saya tidak mengerti kenapa kemudian ada yang merasa tersinggung dengan twit no mention itu,” kata Gendo.

Ariel menambahkan, sebagai bagian dari aktivs 98, Gendo tidak punya niat untuk menjelek-jelekkan pihak tertentu termasuk Pospera. “Gendo tidak mungkin melakukan penghinaan. Pernyataan itu semata-mata hanya sebagai ekspresi menolak reklamasi tidak ada urusan dengan etnis apapun termasuk seperti yang dituduhkan,” katanya.

Wacana menyeret twit tersebut ke arah suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA) sebagaimana dituduhkan Pospera, menurut Ariel, hanyalah pengalihan dari isu tolak reklamasi Teluk Benoa. ”Pelaporan ini adalah salah satu cara merusak barisan yang terus melakukan perlawanan tolak reklamasi. Isu SARA rawan digunakan sebagai metode untuk menaklukan gerakan tolak reklamasi,” Ariel menambahkan.

Terkait dengan proses hukum, Tim Hukum ForBALI mengatakan saat ini sudah ada 30 pengacara yang siap mendukung Gendo. Tim Hukum juga sudah mempersiapkan langkah-langkah pembelaan secara hukum. “Karena ini baru tahapan kriminalisasi awal, kami akan kawal. Kita akan uji, apakah kriminalisasi dalam kasus ini masih berlaku atau tidak. Kami mengundang advokat untuk sama-sama melakukan advokasi terhadap Gendo,” Ariel menambahkan.

Gendo menyatakan sudah siap dengan risiko yang harus dihadapi termasuk dalam perjuangan menolak reklamasi. “Saya dari awal menyadari bahwa berjuang banyak risikonya. Itu sisi yang berhimpitan. Mau diapain saja tidak soal. Yang bisa menghentikan saya ketika napas saya habis,” kata Gendo.

Terhadap kriminalisasi Gendo sendiri, berbagai pihak telah menyatakan dukungan pada Gendo. Pengguna Internet misalnya mulai memasang tagar dukungan terhadap Gendo, seperti #SayaAdalahGendo, #LawanKriminalisasiAktivisForBALI, dan #SayaTolakReklamasi. Tagar itu muncul di Twitter, Facebook, dan Instagram sejak kemarin malam.

Selain itu, para pengguna Internet juga memasang profil picture dengan tagar-tagar dukungan tersebut.

Tak hanya di dunia maya, dukungan terhadap Gendo juga datang dari basis-basis gerakan Tolak Reklamasi, terutama desa adat. Ketua LPM Kedonganan Ketut Raka Budana, misalnya mengatakan bahwa pelaporan terhadap Gendo justru semakin menguatkan gerakan Bali Tolak Reklamasi.

“Kami di ForBALI tidak mengenal adanya tokoh dan pimpinan. Maka perjuangan rakyat Bali ini ada puluhan ribu Gendo, Gendo, dan Gendo yang lain. Kami adalah Gendo. Gendo adalah kami.” kata Raka.

“Kami dalam barisan ForBALI akan semakin membakar semangat kami ketika salah satu dari kami dikriminalisasi,” tambahnya.

[Update 18/8]

Kecaman
Dukungan terhadap Gendo juga datang dari organisasi-organisasi lain.

Southeast Asian Freedom of Expression Network (SAFENET) mengirim pernyataan dukungan sebagaimana di bawah ini:

Dalam setahun terakhir, SAFENET mencatat 11 aktivis dilaporkan ke polisi karena dituding melanggar pasal-pasal pidana di dalam UU ITE.

Yang terbaru adalah pelaporan Pos Perjuangan Rakyat (Pospera) terhadap Koordinator ForBALI I Wayan “Gendo” Suardana pada Senin, 15 Agustus 2016. Pospera melalui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) telah melaporkan Gendo kepada polisi dengan laporan Nomor TBL/584/VIII/2016/Bareskrim.

DPP Pospera menuduh Gendo telah menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat 2 UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 16 UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Laporan tersebut menyusul cuitan (tweet) Gendo melalui akun @gendovara pada 19 Juli 2016 yang berbunyi “Ah, muncul lagi akun2 bot asuhan pembina pos pemeras rakyat si napitufulus sok bela2 susi. Tunjukin muka jelekmu nyet.” Perlu disampaikan bahwa cuitan tersebut harus dilihat dari konteks lebih luas dan tidak berdiri sendiri.

Pada saat itu, Gendo dalam kapasitasnya sebagai ketua ForBALI sedang mengkritik kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang membiarkan izin lokasi terhadap PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI). Namun, kritik dengan tanda pagar #KecewaAmaSusi itu kemudian dijawab dengan akun-akun bot yang menggunakan tagar #BravoSusi. Karenanya ia lalu mengekspresikan kekesalannya.

Ekspresi kekesalan tidak bisa dipidanakan maka oleh karenanya dalam kaitan tersebut upaya hukum Pospera terhadap Gendo tidak bisa tidak merupakan upaya untuk membungkam suara aktivis yang menolak rencana reklamasi Teluk Benoa, Bali.

Sama halnya dengan pelaporan POLRI, BNN, TNI dan Johnly Nahampun terhadap Koordinator KontraS Haris Azhar pada 2 dan 4 Agustus 2016. Pelaporan yang disebut telah membuat nama baik institusi tercemar itu juga merupakan upaya untuk membungkam suara aktivis yang memersoalkan mafia narkoba yang melibatkan aparat negara. Pasal 27 ayat 3 UU ITE dipakai untuk menjerat kesaksian Haris Azhar yang berdasar pengakuan terpidana mati Freddy Budiman. Upaya pemidanaan atas kesaksian tersebut jelas menghambat demokrasi.

Dua kasus ini merupakan secuil dari banyaknya aktivis yang telah dilaporkan ke polisi sejak UU ITE dilegalkan, padahal apa yang disampaikan bagian dari ekspresi mereka untuk memperjuangkan kebenaran. Hal ini bukan saja dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” tetapi juga oleh pasal 19 ICCPR  (International Covenant On Civil Political Rights) yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak-Hak Sipil. Atas dasar itulah, SAFENET/Southeast Asia Freedom of Expression Network menyatakan:

1. Mendesak Pemerintah Indonesia dan Komisi 1 DPR RI agar mencabut pasal-pasal UU ITE yang kerap dipelintir untuk membungkam demokrasi seperti pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 2 dan pasal 29 UU ITE.

2. Mendorong Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Indonesia untuk menolak pelaporan terhadap aktivis-aktivis yang dijerat dengan pasal-pasal UU ITE tersebut dan mendorong penyelesaian lewat mediasi sebagai alternatif pemidanaan.

3. Menyerukan pihak-pihak yang melaporkan aktivis-aktivis ini agar berhenti memelintir hukum terutama pasal-pasal UU ITE demi kepentingan sendiri yang jauh dari asas keadilan dan kebenaran.

4. Meminta perhatian Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Ekspresi David Kaye dan jaringan aktivis/organisasi pro kebebasan ekspresi di negara-negara di Asia Tenggara untuk bersolidaritas dan membantu mengawasi proses demokrasi di Indonesia yang semakin terjerat pasal-pasal UU ITE ini. [b]

The post Setelah Dilaporkan, Gendo Malah Panen Dukungan appeared first on BaleBengong.

Jessica, Apa Kabar?

Lama ndak mengikuti beritanya, terakhir saya tonton di tivi ternyata persidangan kasus pembunuhan Mirna sudah sampai tahap pemeriksaan saksi. Awalnya, saya mengikuti kasus ini karena begitu hebohnya di media massa dan media sosial. Hampir semua orang membicarakan kasus ini. Banyak alasan kenapa kasus ini semarak di koran dan tivi. Pertama, karena pembunuhannya ndak lazim, konon […]

Menyoal Perda Intoleran

Belakangan, bertambah lagi kontroversi di negeri ini, yaitu tentang pembatalan sekitar 3000an peraturan daerah. Alasannya ada 2 hal: pertama karena peraturan-peraturan tersebut dinilai menghambat investasi; dan kedua karena peraturan-peraturan tersebut intoleran. Kalau tentang menghambat investasi, mungkin saya tau peraturan seperti apa yang dimaksud. Pengalaman kerja saya di instansi pemerintah yang membidangi kebijakan dan iklim investasi […]