Tag Archives: Hukum

Empat Utang Pemprov Bali di Ulang Tahun Ke-59

Salah satu tuntutan buruh Bali dalam aksi May Day dengan meminta dimasukkannya biaya upacara. Foto Metro Bali.

Pemprov Bali punya empat utang penting di ulang tahunnya.

Tepat pada 14 Agustus 2017 Pemerintah Provinsi Bali merayakan ulang tahun yang ke-59. Minggu ini Indonesia juga merayakan peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72. Seiring bertambahnya usia tentu cukup banyak capaian yang telah dilakukan.

Namun, Indonesia dan khususnya Pemerintah Provinsi Bali tetap harus berbenah pada beberapa sektor. Ada empat isu besar terkait penegakan hukum di mata YLBHI LBH Bali.

Pertama, konstitusi menjamin bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Jaminan itu tidak hanya terbatas pada tanggung jawab ekonomi tetapi juga jaminan sosial dan pemenuhan hak atas bantuan hukum.

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa membedakan status sosial, budaya, ekonomi, maupun agama.

Ada pula hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum. Hal ini diatur untuk memastikan pemenuhan jaminan perlindungan kepastian hukum yang adil (fair trial) dan persamaan di muka hukum (equality before the law).

Prinsip tersebut terdapat dalam International Convenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diakomodir dalam konstitusi dan telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005.

UU itu meyatakan bahwa pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law).

Undang-Undang tentang Bantuan Hukum menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menambahkan, “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.”

Namun, tidak semua tersangka/terdakwa dapat memperoleh akses bantuan hukum sehingga masyarakat miskin masih tergolong rentan intimidasi hingga kriminaisasi. Walapun Negara telah mensahkan Undang-undang Bantuan Hukum, tetapi di tingkat daerah Provinsi Bali maupun sebagian besar kabupaten/kota di Bali belum menjamin, menghormati dan melindungi hak-hak warganya khususnya hak bantuan hukum. Hanya kabupaten Karangasem yang mensahkan Perda Bantuan Hukum.

Kedua, walaupun Provinsi Bali telah mencanangkan Provinsi Layak Anak tetapi belum tersedia akses dan fasilitas yang memadai untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Misalnya melalui rumah aman yang memadai yang saat ini hanya tersedia 1 (satu) unit rumah aman di Bali, sementara LPKS tidak berada di Bali.

Anak korban tindak pidana untuk memperoleh keadilan harus dibebankan dengan biaya visum. Tidak semua Rumah Sakit memberi bebas biaya bagi keperluan visum termasuk Rumah Sakit Umum Provinsi Sanglah. Ditambah lagi, walaupun biaya konsultasi psikologis /psikiatri telah ditanggung dan disediakan oleh P2TP2A namun biaya obat yang harus dikonsumsi korban menjadi tanggung jawab dari keluarga korban.

Hal ini akan menghambat penyembuhan korban ketika keluarga korban tidak mampu untuk membeli dikarenakan tidak adanya biaya.

Anak berkonflik dengan hukum yang berada di LPKA harus kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan karena tidak tersedia akses pendidikan formal yang disediakan pemerintah. Upaya reintegrasi tidak dilakukan secara maksimal oleh Dinas Sosial. Akibatnya, anak yang berkonflik dengan hukum tidak berani untuk keluar dari LPKA. Bahkan anak mendapat penolakan oleh keluarga dan masyarakat.

Dalam kasus yang didampingi YLBHI LBH Bali mengenai meninggalnya seorang anak perempuan berumur 1 tahun 3 bulan pada 20 Januari 2015 di Desa Sidemen, walaupun YLBHI LBH Bali sudah melaporkan bahkan mengadu ke aparat Kepolisian Polsek Sidemen. Kasus pun kemudian dilimpahkan ke Polres Karangasem, DPRD Provinsi Bali dan Gubernur Bali dalam mimbar. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan penanganan kasus.

Di samping itu, pemerintah dan aparat penegak hukum juga tidak serius menangani kasus meninggalnya seorang anak di Lapangan Puputan akibat tersetrum air minum otomatis. Kasus ini tidak mendapatkan penyelesaian bahkan cenderung diabaikan.

Beberapa media internasional juga memberitakan Bali sebagai surga bagi para pedofil, di mana yayasan anak maupun panti asuhan justru merupakan tempat yang rentan menjadi target para pedofil. Namun hingga saat ini YLBHI LBH Bali belum melihat pemerintah melakukan pengawasan intensif sebagai bentuk pencegahan terhadap meningkatnya kasus pedofil di Bali.

Ketiga, berdasarkan data Disnaker dan ESDM Provinsi Bali, jumlah pengawas ketenagakerjaan di Provinsi Bali sebanyak 24 orang, dan mediator sebanyak 5 orang dengan jumlah perusahaan terdaftar di Bali per-April 2017 sebanyak 8.513 perusahaan. Jumlah pengawas dan mediator tentunya tidak sebanding dengan jumlah perusahaan, dimana setiap pengawas memiliki kewajiban untuk mengawasi 355 perusahaan yang berada di Bali.

Hal ini menjadi persoalan. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan? Apakah pengawasan yang dilakukan bisa menjamin perusahaan tidak melakukan perbuatan curang yang merugikan pekerja baik itu upah di bawah upah minimum, pemberangusan serikat pekerja, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak, penggunaan pekerja kontrak/outsourcing pada posisi penting maupun utama?

Tidak ada perusahaan yang mengajukan penangguhan upah pada tahun 2016 dan 2017. Namun, pengaduan yang masuk ke YLBHI LBH Bali masih ada perusahaan yang melakukan pemberangusan serikat pekerja dengan melakukan PHK terhadap pekerja yang menginisiasi Serikat Pekerja, membayar upah di bawah upah minimum, hingga penempatan pekerjaan utama sebagai pekerja kontrak.

Pemberian upah murah oleh perusahaan kepada pekerja bukan menjadi hal baru lagi dan bisa ditemukan di seluruh kabupaten/kota di Bali. Pekerja tidak memiliki posisi tawar dalam memperjuangkan hak-haknya bahkan rentan mendapat intimidasi mulai dari pekerja dibuat tidak nyaman sehingga mengundurkan diri bahkan PHK.

Hak-hak pekerja khususnya upah telah diatur dalam pasal 90 ayat (1) Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. Ancaman pidana yang telah diatur pada pasal 185 dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Namun, tetap saja masih banyak perusahaan yang memberikan upah di bawah UMP/K. Hal ini disebabkan pemerintah di Bali belum hadir sepenuhnya dalam melindungi hak-hak pekerja mulai dari minimnya sosialisasi yang diberikan kepada pekerja, pengawasan yang dilakukan dan penindakan tegas yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang berlaku curang.

Keempat, pembangunan PLTU di Bali merupakan proyek infrastruktur nasional di bidang ketenagalistrikan yang menjadi bagian dari proyek percepatan pembangunan ketenagalistrikan di seluruh Indonesia.

Sejak beroperasinya PLTU Celukanbawang tahap 1 telah muncul dampak pencemaran lingkungan yang dirasakan oleh warga. Mulai dari berkurangnya sumber-sumber penghasilan dan kesehatan warga seperti berkurangnya hasil tangkapan ikan di laut, berkurangnya jumlah buah kelapa dari hasil kebun sampai terjangkitnya penyakit ISPA seperti batuk tehadap anak dan lansia.

Jika rencana pembangunan PLTU tahap 2 diteruskan tanpa melihat situasi dan kondisi masyarakat disekitar PLTU, maka hal ini akan mengulang persoalan yang sama oleh PLTU kepada warga, terutama persoalan perampasan hak hidup warga seperti hak atas tanah, hak atas kerja dan hak atas kesehatan yang layak.

Di sisi lain peran Balai Lingkungan Hidup (BLH) belum terlihat maksimal dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh PLTU Celukanbawang. Misalnya pembuangan limbah batu bara pernah dibuang diarea yang tidak jauh dari rumah warga. Pembuangan air panas kelaut melalui pipa bawah tanah yang membuat salah satu tanah warga jebol ke bawah. Tidak sedikit pula batu bara jatuh ke laut ketika proses pemindahan batu bara dari kapal kargo ke alat konveyor.

Seharusnya BLH aktif melakukan monitoring terhadap aktivitas PLTU Celukanbawang tahap 1 sebelum nantinya rencana pembangunan PLTU Celukanbawang tahap 2 dilaksanakan. Tujuannya agar persoalan pencemaran lingkungan dapat teratasi sesuai dengan dokumen AMDAL PLTU Celukanbawang.

Berdasaran uraian di atas, maka YLBHI LBH Bali menyatakan sikap mendorong aktif sekaligus menuntut kinerja Pemerintah Provinsi Bali yang kini memasuki usia ke-59, sebagai berikut:

Pertama, segera mengesahkan Perda Bantuan Hukum terutama di tingkat Pemerintah Provinsi Bali.

Kedua, bertindak serius dalam menciptakan Provinsi Layak anak yang tidak hanya terbatas pada jargon.

Ketiga, bertindak serius dalam menjalankan peran sebagai Pemerintah Provinsi dengan menindak perusahaan yang memberlakukan sistem upah murah di Bali dan menambah jumlah pengawas.

Keempat, pembangunan infrastruktur di Bali harus berpedoman pada Hak Asasi Manusia dan tidak menghasilkan dampak buruk terhadap lingkungan. [b]

The post Empat Utang Pemprov Bali di Ulang Tahun Ke-59 appeared first on BaleBengong.

Jessica, Kapan Bebas?

Semakin ke sini, persidangan kasus matinya Mirna Salihin semakin mengaburkan dugaan banyak orang terutama tuduhan Pak Dharmawan Salihin bahwa Jessica adalah pembunuh anaknya. Jangankan menemukan pembunuh anaknya, penyebab matinya Mirna pun semakin kabur. Sekarang ada fakta baru terungkap bahwa kandungan sianida yang ditemukan di lambung Mirna bukanlah dari asupan makanan/minuman dari luar, tapi justru dari […]

Waspada Jebakan Gugatan Hukum Perpres Reklamasi

Aksi ForBALI menuntut pencabutan Perpres No 51 tahun 2014.

Aksi ForBALI menuntut pencabutan Perpres No 51 tahun 2014. Foto Anton Muhajir.

Benarkah gugatan hukum bisa menjadi jalan keluar kemelut rencana reklamasi di Teluk Benoa? 

Sejumlah pihak menyampaikan usulan agar gerakan Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa melakukan gugatan hukum (judicial review) terhadap Perpres No 51 Tahun 2014.

Usulan ini misalnya mengemuka dalam simakrama Polda Bali setelah aksi tolak reklamasi yang diwarnai pembakaran ban. Jalur hukum melalui judicial review dianggap lebih beradab daripada aksi demonstrasi.

Benarkah pendapat ini? Jangan-jangan usulan ini sesungguhnya hanya sebuah jebakan untuk menggugurkan total gerakan penolakan Reklamasi Teluk Benoa.

Judicial review dilakukan apabila patut diduga ada pertentangan dalam peraturan atau undang-undang dengan peraturan atau undang-undang yang lebih tinggi kedudukannya. Misalnya judicial review terhadap Undang-undang dilakukan apabila diduga ada pasal dalam UU tersebut yang bertentangan dengan Konstitusi (Undang-Undang Dasar).

Demikian pula jika ada Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Kepres), Keputusan Menteri (Kepmen), maupun Peraturan Menteri (Permen) yang bertentangan dengan Undang-undang, maka dapat dilakukan judicial review.

Jika Perpres 51 tahun 2014 hendak digugat secara hukum, apa dasar gugatan yang bisa dipakai? Tentunya harus dicari pasal-pasal dalam Perpres yang bertentangan dengan salah satu Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jika sudah ditemukan, barulah mungkin diajukan sebagai Judicial Review Perpres No 51 tahun 2014.

Perjalanan Panjang
Terbitnya perpres 51 tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Perpres 45 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan SARBAGITA memiliki perjalanan yang cukup panjang. Peran serta berbagai pihak terutama pemerintahan di Provinsi Bali atas terjadinya perubahan Perpres dari Perpres 45 tahun 2011 ke Perpres 51 Tahun 2014 sangatlah besar.

Mengacu pada penjelasan yang pernah disampaikan pihak Istana Kepresidenan, terbitnya Perpres 51 tahun 2014 jelas dilakukan atas dasar adanya usulan dari Gubernur Bali kepada Presiden.

Menyimak realitas ini, maka secara substansi hukum tidak ada aturan di dalam perpres 51 tahun 2014 yang bertentangan dengan UU di atasnya. Presiden melakukan perubahan, karena adanya rekomendasi dari Gubernur Bali.

Dalam tata urutan atau prosedur hukum perubahan Perpres, semua kaidahnya sudah terpenuhi. Maka jika saat ini dilakukan pembatalan melalui jalur hukum, sangat sulit untuk diterima oleh pengadilan karena pengadilan pastilah tidak mau mengadili peraturan berdasarkan desakan bukan atas dasar ketentuan hukum.

Jika ada pihak-pihak yang menganjurkan cara gugatan hukum untuk membatalkan Perpres 51 tahun 2014, patut diduga itu adalah ajakan jebakan. Jebakan untuk menggagalkan gerakan penolakan reklamasi teluk benoa. Untuk kondisi riil saat ini, kekuasaan akan menang telak jika gugatan hukum ditempuh sebagai cara.

Masuk Logika
Lalu apa yang bisa dilakukan untuk membatalkan Perpres 51 tahun 2014 dalam kondisi riil saat ini? Cara yang paling masuk logika tentu saja adalah dengan menggugurkan terlebih dahulu penyebab lahirnya Perpres 51 tahun 2014.

Apa penyebabnya? Adanya rekomendasi Gubenur Bali kepada Presiden tentang perubahan status kawasan Teluk Benoa. Bagaimana menggugurkan rekomendasi yang sudah telanjur disampaikan Gubenur Bali kepada Presiden?

Dengan menarik kembali atau membatalkan rekomendasi tersebut. Siapa yang bisa melakukan itu? Siapa lagi kalau bukan Gubernur Bali?

Gubernur Bali masih bisa berdalih kalau rekomendasi yang dikeluarkannya berdasarkan usulan dari DPRD Bali. Untuk itu, DPRD Bali juga harus didesak untuk mengeluarkan pembatalan usulan perubahan perpres.

Namun jika Gubenur Bali pernah melontarkan pernyataan bahwa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa dalam pembatalan Perpres 51 tahun 2014 dan menyatakan demonstrasi Tolak Reklamasi Teluk Benoa yang ditujukan ke Gubenur dan DPRD Bali salah alamat, maka itu adalah pernyataan yang menyesatkan.

Justru Gubenur Balilah yang saat ini paling berperan penting dalam pembatalan Perpres 51 tahun 2014. Artinya bola pembatalan reklamasi sepenuhnya ada di tangan Gubernur Bali dan DPRD Bali. Jadi sasaran gerakan penolakan reklamasi yang ditujukan kepada Gubernur dan DPRD Bali sudah sangat tepat.

Tidak Dipakai
Masalahnya adalah, apa yang bisa dijadikan dasar Gubernur dalam membatalkan rekomendasi yang telah dikeluarkannya?

Pertama, adanya ketentuan dari Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) bahwa kawasan Teluk Benoa merupakan kawasan suci. Kedua, dan ini yang paling penting adalah adanya penolakan dari masyarakat terutama dari mereka yang terdampak jika Teluk Benoa dijadikan kawasan pemanfaatan dalam bentuk reklamasi.

Sesungguhnya dalil bahwa hanya puluhan desa adat yang menolak sementara di Bali ada ribuan desa adat yang tidak bersuara, tidak bisa dipakai dasar Gubernur untuk menyatakan penolakan tidak bulat. Hal ini mengingat desa adat yang menolak adalah mereka yang terdampak.

Justru apabila ada ribuan desa adat tak terdampak (dari aspek lingkungan dan sosial) yang menolak, tetapi desa adat yang terdampak menerima, maka akan menjadikan penolakan tidak memiliki kekuatan yang signifikan.

Sebenarnya ini masalah yang sangat sederhana dan jauh dari kata kompleks mengingat dampak dari pengembalian kawasan teluk benoa menjadi konservasi (baca: pembatalan rencana Reklamasi) tidaklah besar. Kalaupun menjadi rumit dan seakan-akan sulit karena adanya kepentingan pribadi dari sejumlah pihak dan dalam hal ini yang patut diduga adalah kepentingan investor dan kepentingan birokrat penguasa.

Artinya, jika Teluk Benoa dibiarkan saja seperti sekarang, maka tidak ada siapapun yang rugi kecuali investor. Apakah rakyat akan rugi karena kehilangan kesempatan mendapatkan benefit dari proyek reklamasi? Jawabanya, pastilah tidak.

Mereklamasi Teluk Benoa tidak akan memberi dampak signifikan bagi kemajuan ekonomi masyarakat Bali. Dampaknya sangatlah kecil, bahkan bisa diabaikan. Sementara jika direklamasi justru dampaknya akan sangat besar, kerusakan ekosistem dan kepadatan di kawasan Bali Selatan yang sudah over capacity. [b]

The post Waspada Jebakan Gugatan Hukum Perpres Reklamasi appeared first on BaleBengong.