Tag Archives: ForBali

Status Konservasi Tak Berarti Batalkan Rencana Reklamasi

Kawasan Teluk Benoa yang akan direklamasi oleh PT TWBI. Foto Anton Muhajir.

Karena masih ada Perpres No 51 tahun 2014 yang jadi ganjalan.

Penetapan Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi Maritim (KKM) oleh Menteri Kelautan dan Perikanan tidak berarti rencana reklamasi di kawasan ini sudah pasti batal. Masih ada celah untuk mereklamasi kawasan seluas sekitar 1.400 hektare di antara segi tiga emas pariwisata Bali ini.

Koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) I Wayan Suardana, lebih akrab dipanggil Gendo, mengatakan hal tersebut merespon penetapan Teluk Benoa sebagai KKM. Menurut Gendo, perlu ada instrumen hukum lain yang khusus dan atau sederajat dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 51 tahun 2014.

“Instrumen hukum tersebut yang nantinya dapat menggugurkan keberlakuan Perpres No 51 tahun 2014. Dia yang juga akan menguatkan Perda RZWP3K yang saat ini dalam pembahasan,” katanya.

Perpres No 51 tahun 2014 diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjelang masa akhir jabatannya. Perpres itu yang mengubah status kawasan Teluk Benoa dari kawasan konservasi menjadi kawasan pemanfaatan sehingga menjadi legitimasi bagi rencana reklamasi di Teluk Benoa.

Rencana reklamasi di Teluk Benoa sendiri akan dilakukan oleh PT Tirta Wahana Bali International (TWBI). Perusahaan bagian dari Artha Graha Group milik taipan Tommy Winata ini berencana membangun fasilitas paeiwisata di lahan seluas 810 hektare di tengah kawasan Teluk Benoa.

Di dalam proyek itu direncanakan ada gedung pertunjukan, hotel, resort, fasilitas pariwisata, hingga mall. Masalahnya, rencana itu akan dilakukan di hutan bakau terluas di Bali yang juga kawasan konservasi.

Penolakan pun berlangsung selama lebih dari lima tahun sejak rencana itu mengemuka ke publik. ForBALI menjadi organisasi payung berbagai kelompok masyarakat di Bali yang menolak rencana itu. Di dalam ForBALI ada kalangan organisasi non-pemerintah, musisi dan band, anak-anak muda banjar, dan desa adat.

Selain melakukan aksi hampir tiap bulan, ForBALI juga melakukan lobi kepada pemerintah dan pemetaan di lokasi yang akan direklamasi. Salah satu hasilnya adalah peta kawasan suci di Teluk Benoa, termasuk 22 pura di dalamnya.

Peta kawasan suci di Teluk Benoa yang dibuat tim ForBALI. Sumber ForBALI.

“Data tersebut yang menjadi dasar penetapan KKM Teluk Benoa. Hal ini pula yang membedakan KKM Teluk Benoa dengan KM di kawasan perairan lainnya di Indonesia,” kata Gendo. Perbedaan itu karena KKM Teluk Benoa menggunakan lokasi kawasan suci.

Menjelang penetapan Teluk Benoa sebagai KKM, ForBALI juga terlibat aktif dalam pemetaan di lapangan bersama tim Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Mereka juga ikut dalam diskusi kelompok terfokus (FGD) terkait penetapan. Terakhir kali FGD itu pada 17 September 2019.

Karena itulah, Gendo mengaku tidak terlalu kaget ketika akhirnya KKP menetapkan Teluk Benoa sebagai KKM. “Karena ForBALI dan jaringannya juga terlibat aktif mendorong proses penetapan kawasan konservasi maritim Teluk Benoa di KKP,” ujar Gendo.

Meskipun demikian Gendo tetap mengapresiasi penetapan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi itu. “Ini modal awal yang bisa dipakai untuk menghambat rencana reklamasi. Harapannya lalu bisa menjadi bahan bagi Jokowi untuk menerbitkan Perpres penetapan kawasan itu,” Gendo berharap.

“Keputusan itu menjadi modal awal untuk sepenuhnya menetapkan Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi Maritim,” lanjutnya.

Aksi tolak reklamasi Teluk Benoa sudah berlangsung selama lebih dari lima tahun. Foto Anton Muhajir.

Lima Poin

Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan penetapan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi itu kepada media, Kamis, 10 Oktober 2019. Penetapan oleh KKP itu dilakukan pada 4 Oktober 2019 lalu.

Menurut Koster ada lima poin dalam keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan itu.

Pertama, menetapkan Perairan Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali. Kedua, Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa dikelola sebagai Daerah Perlindungan Budaya Maritim Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali.

Ketiga, Daerah Perlindungan Budaya Maritim Teluk Benoa dengan luasan keseluruhan 1.243,41 hektare, meliputi zona inti dan zona pemanfaatan terbatas. Di dalam zona inti terdapat 15 titik koordinat masing-masing dengan radius kurang lebih 50 cm. Tidak ada penjelasan lebih lanjut perihal zona pemanfaatan.

Keempat, Daerah Perlindungan Budaya Maritim Teluk Benoa memiliki batas koordinat dan peta kawasan sebagai bagian tak terpisahkan dari keputusan. Terakhir, menunjuk Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk melakukan pengelolaan Daerah Perlindungan Budaya Maritim Teluk Benoa. Pengelolaan itu meliputi penunjukkan organisasi pengelola, penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan dan peraturan zonasi Kawasan Konservasi Maritim, penataan batas, serta melakukan sosialisasi dan pemantapan pengelolaan.

Menurut Koster, keputusan Menteri KKP tersebut merupakan respon terhadap Surat Gubernur Bali kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 523.32/1687/KL/Dislautkan tertanggal 11 September 2019. Surat itu mengusulkan penetapan KKM Teluk Benoa. Usulan itu sesuai dengan hasil konsultasi publik yang dihadiri para pemimpin agama, bendesa adat, kelompok ahli, LSM, asosiasi dan para pemangku kepentingan lainnya.

“Tuntutan kita mendapatkan respons konkret dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Bagus ‘kan? Kita perlu mengapresiasi dan menyebarluaskannya kepada masyarakat Bali. Jadi, saya berharap kita tidak lagi tergoda untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan polemik di masyarakat,” lanjutnya.

Massa ForBALI menduduki gedung DPRD Bali pada aksi Kamis (25/8/2017). Foto Anton Muhajir.

Perlu Turun Lagi

Toh, bagi sebagian warga di Bali, imbauan itu seperti tidak berlaku. I Wayan Sanjaya hanya salah satunya. Sebagai warga Bali yang selama lima tahun ikut aktif menolak rencana reklamasi, desainer ini merasa senang Teluk Benoa akhirnya ditetapkan sebagai KKM.

“Patut disyukuri juga, sih. Tapi, sebenarnya yang jadi masalah reklamasi kan karena ada Perpres No 51 tahun 2014. Jadi, sekarang senang boleh tetapi tetap harus turun ke jalan lagi supaya Perpres itu batal,” kata Sanjaya.

“Kalau itu batal, baru bisa dijadikan jaminan pelestarian Teluk Benoa,” ujarnya.

Agung Wardana, dosen Hukum Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta yang juga mantan Direktur Walhi Bali, memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai belum tentunya rencana reklamasi dibatalkan setelah penetapan tersebut.

Pertama, menurut Agung, dalam KKM pola pengelolaannya akan menggunakan zonasi: zona inti (titik kesucian) dan zona pemanfaatan terbatas (di luar titik suci). Untuk pemanfaatan terbatas ini dalam Pasal 32 (2) Permen Kelautan dan Perikanan No. 17/MEN/2008 diperuntukkan antara lain: pariwisata dan rekreasi.

“Penggunaan frase antara lain ini secara tegas menunjukkan list yang terbuka. Artinya, zonasi tersebut sebenarnya bukan zona pemanfaatan terbatas, tapi zona pemanfaatan saja karena tidak dibatasi sama sekali,” ujarnya.

Kedua, Agung melanjutkan, jawaban apakah reklamasi dimungkinkan dalam KKM juga masih bisa diperdebatkan. Tergantung apakah reklamasi itu proses atau tujuan. Kalau ia adalah proses untuk pengembangan pariwisata, artinya hal ini dimungkinkan dlm KKM.

Ketiga, Perpres Reklamasi No. 122 tahun 2012 memang mengatakan bahwa reklamsi dikecualikan di kawasan konservasi. Namun, tidak ada penjelasan lebih lanjut kategori kawasan konservasi yang mana karena di WP3K ada empat kategori kawasan konservasi, termasuk sempadan pantai.

“Jangan lupa, konservasi di kawasan pesisir sering kali mengambil lokasi di kawasan konservasi sempadan pantai. Apakah ini artinya pemerintah sendiri sedang menuntup kemungkinan reklamasi di kawasan pesisir?” tanya Agung.

Keempat, masih ada Perpres 51 tahun 2014 sebagai acuan penataan ruang tertinggi untuk kawasan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita), termasuk Teluk Benoa. Artinya, status KKM tidak akan memiliki makna signifikan jika Perpres tersebut masih ada karena penataan ruang di Indonesia bersifat hirarkis.

“Terakhir, ketika ada banyak aturan yang tumpang tindih, kekuasaanlah yang menentukan tafsir mana yang paling legimate,” tegas doktor alumni Murdoch University, Australia itu. [b]

The post Status Konservasi Tak Berarti Batalkan Rencana Reklamasi appeared first on BaleBengong.

Surat Terbuka Penghentian Mega Proyek di Kawasan Rawan Bencana Bali Selatan

Surat untuk Presiden Jokowi

Pada 1 Agustus 2019, Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) mengirim surat pada Presiden Joko Widodo. Menyambut ajakan mitigasi bencana.

Pernyataan Presiden Joko Widodo pada 23 Juli 2019 melalui akun twitternya menyatakan “Indonesia berada di kawasan cincin api rawan bencana. Jadi, kalau di satu lokasi di daerah rawan gempa atau banjir, ya harus tegas disampaikan jangan dibangun bandara, bendungan, perumahan. Lalu, pendidikan kebencanaan harus disampaikan secara masif kepada masyarakat.”

Pernyataan tersebut juga dilontarkan pada saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Istana Negara yang dimuat oleh beberapa portal berita online (detik.com , viva.co.id dan kbr.id ). Bagi ForBALI pernyataan Presiden Joko Widodo adalah pernyataan yang positif, pernyataan yang sebetulnya ditunggu oleh seluruh rakyat yang kawasannya berada di kawasan rawan bencana termasuk di Bali. ForBALI sedang mengadvokasi di daerah Bali Selatan khususnya di Teluk Benoa dan sekitarnya.

“Ini merupakan pernyataan yang positif, pernyataan yang adaptif artinya pernyataan yang bisa beradaptasi dengan Indonesia yang merupakan negara yang terletak pada cicin api dan rawan bencana,” ujar Koordinator ForBALI Wayan Gendo Suardana dalam konferensi pers yang diadakan pada Kamis 1 Agustus 2019 di Sekretariat WALHI Bali. ForBALI mengirimkan surat terbuka desakan penghentian mega proyek di kawasan rawan bencana Bali Selatan kepada Presiden Joko Widodo pada 1 Agustus 2019.

Di dalam suratnya, ForBALI menyampaikan data dari Profesor Kerry Sieh, Direktur Earth Observatory of Singapura yang telah mempelajari megathrust dari sisi barat Sumatera dan turun melalui Jawa dan Bali. Data tersebut menunjukkan bahwa Bali selatan memiliki potensi gempa besar atau bahkan serangkaian gempa besar sekitar magnitudo 8,5 hingga 9,0 di masa depan.

Berdasarkan publikasi dari Pusat Studi Gempa Nasional tahun 2017, Bali selatan merupakan salah satu titik dari 16 titik gempa megathrust di Indonesia. Bahkan pakar tsunami dari Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT), Widjo Kongko menyebutkan ada segmen-segmen megathrust di sepanjang selatan Jawa hingga ke Sumba, di sisi timur dan di selatan Selat Sunda. Akibatnya, ada potensi gempa megathrust dengan magnitudo 8,5 hingga 8,8.

Selain itu merupakan wilayah yang memiliki kerentanan bahaya gempabumi yang tinggi karena wilayah ini berada sekitar 150 km sebelah selatan zona subduksi yang aktif. Sejarah kegempaan di daerah ini telah mencatat peristiwa gempabumi besar seperti pada tahun 1862 : MMI VII, tahun 1890: MMI VII, tahun 1917 : MMI VII, tahun 1938 : MMI VII, tahun 1961 : MMI VII tahun 1977 : MMI VIII, tahun 1979 : MMI VII – VIII, tahun 1985 : 6.2 SR, tahun 1987 : 5.7 SR, tahun 2004: 6.1 SR, 6.2 SR, 5.5 SR selatan Bali.

Selain berpotensi gempa bumi dan tsunami, kawasan Perairan Teluk Benoa dan sekitarnya juga rawan likuifaksi. Analisis potensi bahaya likuifaksi dan penurunan di daerah ini menunjukkan bahwa hampir semua titik pengujian mengindikasikan terjadinya likuifaksi dan penurunan berdasarkan skenario gempabumi dengan magnitude 7.2 SR. Dalam zona kerentanan potensi likuifaksi ini mengacu dari Iwasaki dkk 1982, maka dapat dibagi menjadi kerentanan rendah dengan indeks likuifaksi 0 – 5m, yang tersebar di Bandara Ngurah Rai, Kedonganan, tinggi dengan indeks 5 – 15 m di Tuban dan sangat tinggi > 15 m di daerah Tanjung Benoa – Serangan.

Dalam daftar desa kelas bahaya sedang dan tinggi tsunami, yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) disebutkan, Di Bali khususnya di Kecamatan Kuta Selatan, Kuta dan Denpasar Selatan, terdapat 19 Desa/Kelurahan yang terkategori dalam kelas bahaya tinggi tsunami di antaranya adalah Kedonganan, Tuban, Kuta, Legian, Seminyak, Pecatu, Ungasan, Kutuh, Benoa, Tanjung Benoa, Jimbaran di Kabupaten Badung. Pemogan, Pedungan, Sesetan, Serangan, Sidakarya, Sanur Kauh, Sanur Dan Sanur Kaja di Kota Denpasar.

Saat ini, 4 di kawasan tersebut, rencana reklamasi Teluk Benoa seluas 700 hektar, perluasan pelabuhan benoa dengan cara reklamasi, perluasan bandara dengan cara reklamasi seluas 147 Ha, dan 45 Ha termasuk rencana pembangunan Bali sport hub yang diwacanakan oleh Bupati Badung seluas 50 hektar. “Empat proyek tersebut secara administrasi berada di Desa/kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan, Kuta dan Denpasar Selatan yang berdasarkan data BNPB masuk ke dalam desa dengan kelas bahaya tinggi tsunami,” ujar Dewan Daerah WALHI Bali, Suriadi Darmoko.

Dalam suratnya ForBALI menyampaikan pertama, rencana reklamasi Teluk Benoa dihentikan dengan memerintahkan kepada menteri Susi Pudjiastuti untuk mencabut izin lokasi reklamasi yang telah diterbitkannya pada 29 November 2018. Presiden Joko Widodo membatalkan Perpres Nomor 51 tahun 2014 dan mengembalikan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi.

Kedua, terhadap rencana perluasan bandara Ngurah Rai Kami meminta Presiden memerintahkan Kementrian Perhubungan untuk tidak menerbitkan Rencana Induk Bandara yang mengakomodir perluasan bandara dengan cara reklamasi. Presiden memerintahkan Kementrian terkait mengawal dan memastikan agar rencana perluasan bandara tidak diakomodir dalam peraturan tata ruang pada semua tingkatan.

Ketiga, terhadap perluasan pelabuhan Benoa dengan cara reklamasi minta Presiden memerintahkan Kementrian Perhubungan mencabut Rencana Induk Pelabuhan untuk perluasan dengan cara reklamasi. Selanjutnya menghentikan kegiatan reklamasi yang sedang berlangsung di kawasan pelabuhan Benoa serta meminta Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementrian terkait untuk mengawal dan memastikan agar rencana perluasan pelabuhan tidak diakomodir di dalam peraturan tata ruang pada semua tingkatan.

Keempat, terhadap rencana reklamasi untuk Pembangunan Bali Sport Hub/Sport Tourism Destination berkedok normalisasi pesisir di Tanjung Benoa oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Meminta Presiden memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk tidak menerbitkan izin lokasi maupun pelaksanaan reklamasi. “Kami juga mengingatkan agar Bupati badung tidak meneruskan rencana pembangunan sport tourism dengan alasan-alasan apapun termasuk alasan normalisasi,” ujar Gendo.

“Bagi kami pernyataan Presiden itu adalah bagian dari kebijakan publik, dan apabila sudah menjadi kebijakan publik maka hal ini sudah serupa dengan perintah dan maka dari itu kami merespon pernyataan beliau dan bersurat agar segera mengambil tindakan untuk membatalkan keempat proyek yang berada pada kawasan rawan bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi tersebut,” lanjutnya.

ForBALI minta surat ForBALI ditanggapi secara positif dan dilakukan dengan serius agar kebijakan publiknya konsisten, tidak kontradiktif antara kebijakan publik dengan praktik-praktik di lapangan.

The post Surat Terbuka Penghentian Mega Proyek di Kawasan Rawan Bencana Bali Selatan appeared first on BaleBengong.

Bangke Maong dari ForBALI untuk DPRD Bali

Suasana jalan raya di depan kantor DPRD Bali berubah mencekam.

Pada Minggu, 23 Juni 2019, sore itu ada aksi teatrikal Bangke Maong dengan mengundang leak. Ini adalah aksi untuk mengundang roh-roh makhluk halus agar memakan bangkai.

Sebuah bangke maong yang disimpan dalam keranda jenazah diusung mengitari jalan yang diikuti alunan musik angklung Bali. Seorang peserta dari komunitas Leak Sanur menuntun parade budaya dengan orasinya yang mistis.

Kemudian muncullah empat rangda yang mengoyak-ngoyak bangke maong tersebut. Isinya sebuah spanduk bertuliskan “Turut Berduka Cita Atas Matinya Perwakilan Suara Rakyat”. Spanduk tersebut kemudian ditancapkan dibawah baliho DPRD Bali yang berada di sisi kanan gerbang, dilengkapi pula dengan karangan bunga duka cita.

Begitulah aksi Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) hari ini.

Seperti sebelumnya, parade kali ini dilaksanakan di kawasan Niti Mandala Renon. Massa melakukan long march dari parkir timur lapangan Niti Mandala Renon menuju arah depan monumen Bajra Sandhi dan DPRD Bali. Selain aksi teatrikal Bangke Maong, ada pula penampilan band Geekssmile.

Saat di depan Bajra Sandhi, perwakilan basis mengisi orasi yaitu dari perwakilan Karangasem, Tabanan, Desa Adat Sumerta dan Desa Adat Lebih. Ada pula Man Angga dari Nosstress yang berorasi perihal banyaknya suara miring pada gerakan tolak reklamasi.

Menurut Man Angga, orang yang suka sinis terhadap gerakan tolak reklamasi tidak pernah tahu bagaimana gerakan ini sebenarnya. “Kita beraksi karena kita peduli pada Bali. Bukan ngae-ngae,” kata Angga.

Dari depan Monumen Bajra Sandhi, massa aksi berlanjut ke depan kantor DPRD Bali. Setelah sekitar 30 menit aksi teatrikal oleh Leak Sanur, Koordinator ForBALI menyampaikan orasinya.

Gendo menyebut bahwa hari ini ForBALI berkabung atas matinya perwakilan suara rakyat yang berkantor di gedung tersebut. Lebih jauh Gendo menegaskan anggota DPRD Bali yang tidak berani bersikap menolak reklamasi Teluk Benoa, sejatinya bukanlah orang-orang terhormat pada posisinya saat ini.

“Para wakil rakyat yang berkantor di gedung DPRD ini menikmati gaji puluhan juta rupiah tiap bulan ditambah berbagai fasilitas, tetapi mereka tidak mewakili suara rakyat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gendo menjelaskan bahwa simbol bangke maong dalam parade budaya hari ini untuk menggambarkan DPRD Bali secara kelembagaan yang telah mati rasa terhadap aspirasi rakyat. Mereka hanya mewakili rakyat untuk hidup nyaman dengan berbagai fasilitas dan berkedok pada perjuangan rakyat perihal menolak reklamasi Teluk Benoa.

“Namun, mereka tidak punya nyali untuk melakukan tindakan nyata, mereka ibarat bangke maong, bangkai yang tidak berguna,” tegas Gendo.

Di sisi lain Gendo juga menyebut bahwa karma Teluk Benoa pasti akan berjalan. Siapa yang tulus membela dan siapa yang tidak masing-masing akan menerimanya. “Namun, bukan berarti kita hanya diam menunggu karma bertindak. Kita harus terus bergerak berjuang,” tambah Gendo.

Aksi yang berlangsung hingga pukul 17.00 WITA tersebut ditutup dengan aksi tabur bunga di depan spanduk tepat di bawah baliho DPRD sebagai simbul berkabungnya rakyat Bali terhadap matinya perwakilan suara rakyat. Setelah tabur bunga massa kembali menuju parkir timur dengan tertib sembari memungut sampah yang ada di areal depan gerbang DPRD Bali. [b]

The post Bangke Maong dari ForBALI untuk DPRD Bali appeared first on BaleBengong.

ForBALI Segel Kantor DPRD dan Gubernur Bali


ForBALI dan Pasubayan Tolak Reklamasi saat aksi di DPRD Bali Sabtu (23-03-19). Foto Risky Darmawan.

ForBali dan Pasubayan kembali menggelar aksi tolak reklamasi.

Aksi Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) dan Pasubayan Tolak Reklamasi pada Sabtu (23/03/2019) dimulai dengan pawai dari parkir timur Renon dilanjutkan dengan mengitari jalan raya Puputan dan menuju kantor DPRD Bali.

Di depan kantor DPRD Bali massa aksi membentangkan spanduk besar 10 x 3 meter persegi. Tulisannya “Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa, Batalkan Perpres 51 tahun 2014″.

Hal tersebut sebagai sinyal kepada para anggota DPRD Bali agar serius bersikap dan melakukan tindakan konkret atas janji-janji politik yang sebelumnya pernah dikatakan saat kampanye.

Koordinator ForBali Wayan Gendo Suardana menjelaskan bahwa aksi ini merupakan aksi perdana penolakan reklamasi Teluk Benoa di tahun 2019. Aksi ini juga merupakan respon terhadap izin lokasi yang diterbitkan Menteri Susi Pudjiastuti pada 25 Desember 2018 lalu pada PT Tirta Wahana Bali International (PT TWBI).

“Izin lokasi baru merupakan cerminan sikap pemerintah yang tidak berpihak terhadap gerakan rakyat. Terlebih kita tidak tahu bahwa izin lokasi ini prosesnya dari nol atau tidak,” ujarnya.

Menurut Gendo jika izin lokasi itu baru mesti melalui proses dari nol sesuai dengan logika hukumnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melakukan pembelaan sangat normatif. Ia acapkali mengatakan bahwa izin lokasi merupakan hal prosedural yang harus ia lakukan.

Namun, dalam konteks ini Genodo mengatakan bahwa rakyat Bali membutuhkan menteri sebagai pemegang kebijakan. Bukan sebagai administratur semata yang hanya mengecek kesesuian tata ruang lalu memberi stempel.

“Seharusnya Susi Pudjiastuti melakukan pengujian saat akan menerbitkan izin lokasi dan melakukan tindakan diskresi terhadap kewenangannya apakah reklamasi Teluk Benoa itu urgen atau tidak,” kata Gendo.

Teguran

Jerinx Superman Is Dead yang juga hadir pada aksi kali ini juga mengatakan bahwa aksi ini merupakan teguran terhada Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti terhadap izin lokasi yang terbitkan 25 Desember lalu. Jerinx juga mengkritik sikap Gubernur Bali Wayan Koster yang sampai detik ini tidak mau membuka surat yang sempat ia kirimkan kepada Presiden Joko widodo.

“Apabila memang benar Gubernu Bali Wayan Koster serius menolak reklamasi, seharusnya ia berani membuka isi suratnya kepada publik,” tandasnya.

Terkait izin lokasi reklamasi yang diterbitkan Susi Pudjiastuti Gendo Suardana juga menambahkan bahwa jika izin itu merupakan perpanjangan dan tidak melalui proses dari awal atau dari nol, maka hal ini merupakan preseden hukum yang buruk.

Di samping itu Gendo juga menjelaskan bahwa dalam skala lokal pada pilkada sebelumnya hampir semua partai menyatakan diri menolak reklamasi Teluk Benoa. Aksi ini merupakan pelajaran agar tidak menjadi kebiasaan saat pilkada partai-partai menyatakan menolak reklamasi Teluk Benoa, bahkan ada juga yang membuat pakta integritas atau ada juga politisi yang sampai turun aksi.

Apabila dibiarkan maka ini juga merupakan preseden buruk sebab rakyat hanya diberi janji-janji saja seolah-olah mereka menolak reklamasi tanpa ada sikap nyata.

Karena itu dalam aksi ini juga massa menekan agar partai-partai yang pernah membuat pakta integritas penolakan reklamasi atau yang menyatakan tolak reklamasi agar melakukan tindakan politik nyata. Misalnya dengan mendorong upaya-upaya politik entah dengan mekanisme rapat paripurna atau membentuk pansus yang sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya.

Aksi Parade Budaya dimeriahkan oleh orasi para basis penolak reklamasi Teluk Benoa, tarian barong dari Banjar Tatasan Kaja serta penampilan jamming dari musisi Jangkar Kuta.

Setelah itu ditutup dengan penampilan terakhir dari The Dissland yang memainkan lagu-lagu membakar semangat agar terus berjuang sampai Teluk Benoa Menang. Seusai itu massa kembali ke parkir timur dan membubarkan diri dengan tetib dan rapi. [b]

The post ForBALI Segel Kantor DPRD dan Gubernur Bali appeared first on BaleBengong.

Gagalnya Reklamasi adalah Kemenangan Rakyat Bali

Salam Kepal Tangan Kiri!!

Sebagaimana diketahui bersama bahwa 25 Agustus 2018 adalah batas akhir berlakunya izin lokasi reklamasi Teluk Benoa seluas 700 hektar yang diberikan kepada PT Tirta Wahana Bali Internasional (PT. TWBI). Izin ini pertama kali oleh Tjitjip Sutarjo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang berlaku dua tahun sejak 25 Agustus 2014 sampai 25 Agustus 2016.

Akibat hukum dari terbitnya izin lokasi tersebut adalah PT. TWBI berhak menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Jika AMDAL tersebut layak maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI akan menerbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) dan selanjutnya Izin Lingkungan. Halmana akan menjadi dasar bagi permohonan izin pelaksanaan reklamasi dan jika izin pelaksaanan didapat maka Teluk Benoa sah secara hukum direklamasi oleh PT. TWBI.

Namun demikian, karena sikap penolakan yang masif dari masyarakat Bali baik Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) dan seluruh komponennya bersama Pasubayan Desa Adat/Pekraman BTR, akhirnya sepanjang periode tahun 2014 sampai tahun 2016, AMDAL tersebut belum bisa diluluskan atau belum bisa dinyatakan layak karena terganjal faktor sosio kultural (adanya penolakan dari masyarakat).

Setelah tidak bisa memenuhi kelayakan AMDAL dalam tenggang waktu 25 Agustus 2014 s/d 25 Agustus 2016, PT. TWBI kembali mengajukan perpanjangan izin lokasi kepada Menteri KKP Susi Pudjiastuti. Hal ini karena dibenarkan oleh hukum, bahwa untuk izin lokasi reklamasi diperbolehkan diperpanjang hanya untuk 1 (satu) kali saja.

Permohonan PT. TWBI tersebut tidak dijawab oleh Menteri KKP. Tindakan Menteri KKP yang tidak menjawab surat permohonan itu secara hukum berarti Menteri Kelautan dan Perikanan dianggap memberikan persetujuan perpanjangan izin lokasi kepada PT. TWBI. Oleh karenanya, izin lokasi dapat diperpanjang 1 (satu) kali sehingga berlaku lagi selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak 25 Agustus 2016 s/d 25 Agustus 2018 (vide; Perpres no 122 th 2012).

Dengan demikian batas akhir (daluarsa) izin lokasi yang dimiliki PT. TWBI berakhir pada 25 Agustus 2018. Sejak itu pula pembahasan AMDAL tersebut berhenti dan jika tidak dinyatakan layak oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka AMDAL tersebut tidak dapat dibahas lagi dan rencana reklamasi telah gagal.

Dalam proses waktu berjalan, gerakan penolakan reklamasi Teluk Benoa seluas 700 hektar oleh PT. TWBI semakin menguat. Alhasil gerakan aksi massa terus digulirkan, kampanye terus dilaksanakan, kerja-kerja berbasis ilmiah dilakukan sampai Sabtu 25 Agustus 2018.

Berdasarkan informasi yang kami kumpulkan baik melalui media maupun komunikasi kepada pihak terkait, termasuk kepada Menteri LHK dan jajarannya, kami mendapatkan informasi bahwa sampai batas akhir waktu 25 Agustus 2018, Menteri LHK belum menerbitkan SKKLH dan Izin Lingkungan atas AMDAL reklamasi yang disusun oleh PT. TWBI.

Alasan hukumnya, AMDAL tersebut masih mengalami kendala faktor sosio kultural karena sampai saat ini rencana proyek reklamasi tersebut masih ditolak masyarakat. Pada saat sama Pemrakarsa (PT. TWBI) belum dapat melakukan perbaikan atas kendala tersebut. Oleh sebab itu maka dapat disimpulkan bahwa rencana reklamasi Teluk Benoa seluas 700 hektar telah gagal dan disebabkan karena AMDAL tidak memenuhi kelayakan akibat adanya penolakan masyarakat Bali (terganjal faktor sosial budaya /sosio cultural).

Berkenaan dengan hal itu maka Kami dari ForBALI menyampaikan berita gembira ini kepada rakyat Bali bahwa perjuangan selama lebih dari 5 tahun dalam kondisi yatim piatu ini telah meraih kemenangan. Teluk Benoa masih bisa diselamatkan dari rencana reklamasi seluas 700 hektar oleh PT. TWBI.

Walaupun harus diakui bahwa ancaman reklamasi itu masih ada karena Perpres No.51 th 2014 masih berlaku. Namun, peristiwa kemenangan tetap harus kita kabarkan dan rayakan. Pentingnya kemenangan ini adalah untuk mengajarkan penguasa dan pengusaha agar tidak semena-mena terhadap alam Bali di masa depan.

Pada kesempatan ini tentu saja kami sampaikan terima kasih kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah secara obyektif menilai AMDAL yang diajukan oleh PT. TWBI, karena setidak-tidaknya rakyat Bali masih dihargai dalam proses pengambilan kebijakan dalam lingkungan hidup. Yang paling utama adalah ucapan terima kasih Kami kepada seluruh Rakyat Bali yang berjuang di manapun, termasuk solidaritas dari seluruh masyarakat baik, di nasional, regional, maupun internasional. Terima kasih kepada insan pers yang selama ini bersedia mengabarkan seluruh advokasi penolakan reklamasi Teluk Benoa walaupun situasinya sangat berat.

Kemenangan ini adalah kemenangan milik semua pejuang, bukan hanya di Bali tetapi pada seluruh pejuang yang sedang mempertahankan hak hidup dan masa depan mereka. Kemenangan ini bukan akhir dari perjuangan tetapi ini adalah pemantik agar setiap orang terus-menerus menjaga alam demi kehidupan yang lebih baik. Terima kasih. [b]

The post Gagalnya Reklamasi adalah Kemenangan Rakyat Bali appeared first on BaleBengong.