Bali dan Tragedy of the Commons

-->
Bali dan Tragedy of the Commons

Oleh

Agung Wardana


‘Tragedy of the commons’ merupakan frase yang digunakan oleh Garrett Hardin dalam tulisannya dengan judul yang sama untuk menunjukkan permasalahan yang terjadi pada sumber daya alam atau pun kawasan ‘milik’ bersama. Hardin menggunakan ilustrasi kawasan terbuka di Eropa yang biasa digunakan untuk mengembalakan ternak dan merumput bagi para peternak sekitar kawasan. Premis dasarnya yakni jika peternak merupakan pelaku bisnis yang rasional, maka ia pasti akan melipat gandakan ternaknya sehingga mendapatkan keuntungan lebih besar karena toh tempat merumput mereka bisa dapatkan secara gratis.

Selanjutnya, pada suatu titik dimana semua peternak melakukan hal yang sama maka permasalahn baru muncul. Kawasan ‘milik’ bersama tersebut akan menjadi semakin terdesak dan kehilangan kemampuan untuk menghasilkan rumput yang cukup bagi semua ternak. Dalam kondisi ini, belum tentu para peternak memiliki kepedulian untuk menurunkan kenyamanan dan keuntungan yang diperoleh selama ini dengan mengurangi jumlah ternaknya. Sebagai agen yang rasional, mereka akan tetap melipat gandakan ternak jika perlu mencari kawasan terbuka ‘milik’ bersama lainnya untuk melakukan ekspansi.

Berangkat dari bacaan yang ekonomistik tersebut, solusi yang ditawarkan pun tidak jauh-jauh dari pendekatan ekonomi. Hardin dan pengikutnya melihat bahwa solusi yang paling tepat dalam menjawab ‘tragedy of the commons’ adalah melakukan ‘privatisasi’ terhadap kawasan atau sumber daya alam milik bersama tersebut. Asumsinya, ketika suatu kawasan tersebut menjadi properti perseorangan, maka rejim hukum benda akan berlaku. Selain itu, sang pemilik dianggap akan lebih peduli pada kondisi propertinya sehingga sedapat mungkin asset tersebut akan dijaga agar tidak mengalami kerusakan. Tentu ada konsekuensinya, orang-orang yang bukan pemilik tidak akan memiliki hak untuk mengakses kawasan tersebut.

Berspekulasi Atas Kawasan Milik Bersama
Hutan bakau di kawasan Tahura Nguraj Rai menghadapi tekanan yang semakin kompleks mengarah pada kondisi kritis. Tempat pembuangan akhir (TPA) Suwung yang terus menerus meluas dengan memakan hutan bakau melebihi 30 Ha membawa dampak ikutan berupa sampah dan pencemaran. Di sisi lain, cara pandang lazim melihat kawasan wetland(lahan basah) sebagai sumber penyakit, seperti nyamuk. Selanjutnya, paska berakhirnya masa kerja sama JICA – Departemen Kehutanan dalam pengelolaan Tahura Ngurah Rai menyebabkan semakin seretnya pendanaan yang dibutuhkan untuk pemeliharaan.

Kondisi tersebut jelas merupakan ‘tragedy of the commons’ dalam konteks Bali. Sehingga diperlukan intervensi yang tepat guna keluar dari permasalahan klasik diatas. Tahura Ngurah Rai memiliki lokasi yang strategis berada di segitiga emas pariwisata Bali, Kuta -Nusa Dua – Sanur, menyebabkan kawasan ini sangat kompetitif bagi banyak investor untuk mencoba peruntungan. Melihat peluang ini, intervensi yang didorong pemerintah pun tidak jauh-jauh dari mengembangkan pariwisata di dalam kawasan tersebut. Asumsi dasarnya masih sama, yakni jika Tahura Ngurah Rai dikelola secara privat dan professional maka kawasan ini akan lestari dan pundi keuntungan pun bisa didapat.

Sementara itu, kawasan ‘milik’ bersama (commons) lainnya di Bali juga tengah menghadapi masalah serupa. Kaldera Gunung Batur Kintamani yang baru-baru ini dinobatkan sebagau kawasan Geoparkdunia sedang ‘diincar’ untuk dijadikan lapangan golf. Kawasan di lereng Batukaru sedang dilakukan pembebasan hingga 100an hektar yang konon akan digunakan sebagai tempat karantina Miss Earth (Putri Bumi). Jelas hal ini bukan sebuah kebetulan, apalagi kawasan Jatiluwih sudah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO baru-baru ini. Tentu banyak kelompok berduit ingin mendapatkan berinvestasi dengan membangun fasilitas akomodasi pariwisata di sekitar kawasan Warisan Budaya Dunia yang kunjungan turisnya diprediksi akan naik.

Kesesatan Kerangka Pikir Hardin
Terdapat beberapa kesesatan dalam kerangka berpikir ala Garrett Hardin. Pertama, seolah-olah kawasan milik bersama tersebut tidak diikat oleh sebuah aturan sehingga menyebabkan setiap orang dapat melakukan hal sesukanya yang pada titik tertentu menimbulkan krisis. Kerusakan atau krisis dalam kawasan milik bersama justru menimbulkan pertanyaan yang tertuju kepada pemerintah sejauh mana pemerintah konsisten menegakkan aturan yang ada. Ironisnya, ide untuk menyerahkan kawasan milik bersama untuk dikelola oleh investor adalah penerintah sendiri. Hal ini justru menunjukkan impotensi pemerintah bahwa dalam menjaga kawasan milik bersama.

Kedua, sejatinya tidak semua solusi penyelamatan lingkungan yang menggunakan pendekatan ekonomi dapat berjalan. Hal ini karena kepentingan memperoleh keuntungan ekonomi menjadi tujuan utama sedangkan pelestarian lingkungan hanya menjadi sasaran antara sehingga keuntungan terus menerus dapat diakumulasi. Misalnya, bisnis jasa eco-tourism sebagai sebuah komoditas. Sepanjang komoditas tersebut laku dijual di pasar, maka lingungan sekitar sebagai penunjang akan coba dipertahankan. Sebaliknya, apabila komoditas tersebut di pasar pengalami kejenuhan, maka lingkungan penunjang pun dapat saja diterlantarkan pun karena alasan ekonomi.

Ketiga, solusi bergaya Hardin tidak mengenal konsep keadilan lingkungan. Bahwa yang dibutuhkan masyarakat Bali saat ini tidak hanya lingkungan yang bersih dan lestari tetapi lingkungan yang keadilan. Memang tidak bisa dipungkiri banyak kawasan Bali yang bersih dan lestari, namun belum tentu kawasan-kawasan tersebut bisa diakses oleh masyarakat Bali. Jika saja rencana untuk mengembangkan pariwisata di Tahura Ngurah Rai, Lapangan Golf di Kaldera Gunung Batur, dan Villa mewah di Batukaru benar-benar terwujud, tentu saja yang bisa menikmati kawasan indah tersebut hanya kelompok berduit yang mampu menginap dan menyewa fasilitas yang disediakan oleh pengelolanya. Sedangkan rakyat Bali kebanyakan hanya menjadi penonton.

Jika demikian, masihkah pemerintah dapat kita sebut sebagai perwujudan kehendak bersama?

Penulis, Advokat
Staf Pengajar FH Undiknas University
Tinggal di Tabanan


Telah dipublikasikan di Balipost, 25 Oktober 2012

Continue ReadingBali dan Tragedy of the Commons

Bali dan Tragedy of the Commons

-->
Bali dan Tragedy of the Commons

Oleh

Agung Wardana


‘Tragedy of the commons’ merupakan frase yang digunakan oleh Garrett Hardin dalam tulisannya dengan judul yang sama untuk menunjukkan permasalahan yang terjadi pada sumber daya alam atau pun kawasan ‘milik’ bersama. Hardin menggunakan ilustrasi kawasan terbuka di Eropa yang biasa digunakan untuk mengembalakan ternak dan merumput bagi para peternak sekitar kawasan. Premis dasarnya yakni jika peternak merupakan pelaku bisnis yang rasional, maka ia pasti akan melipat gandakan ternaknya sehingga mendapatkan keuntungan lebih besar karena toh tempat merumput mereka bisa dapatkan secara gratis.

Selanjutnya, pada suatu titik dimana semua peternak melakukan hal yang sama maka permasalahn baru muncul. Kawasan ‘milik’ bersama tersebut akan menjadi semakin terdesak dan kehilangan kemampuan untuk menghasilkan rumput yang cukup bagi semua ternak. Dalam kondisi ini, belum tentu para peternak memiliki kepedulian untuk menurunkan kenyamanan dan keuntungan yang diperoleh selama ini dengan mengurangi jumlah ternaknya. Sebagai agen yang rasional, mereka akan tetap melipat gandakan ternak jika perlu mencari kawasan terbuka ‘milik’ bersama lainnya untuk melakukan ekspansi.

Berangkat dari bacaan yang ekonomistik tersebut, solusi yang ditawarkan pun tidak jauh-jauh dari pendekatan ekonomi. Hardin dan pengikutnya melihat bahwa solusi yang paling tepat dalam menjawab ‘tragedy of the commons’ adalah melakukan ‘privatisasi’ terhadap kawasan atau sumber daya alam milik bersama tersebut. Asumsinya, ketika suatu kawasan tersebut menjadi properti perseorangan, maka rejim hukum benda akan berlaku. Selain itu, sang pemilik dianggap akan lebih peduli pada kondisi propertinya sehingga sedapat mungkin asset tersebut akan dijaga agar tidak mengalami kerusakan. Tentu ada konsekuensinya, orang-orang yang bukan pemilik tidak akan memiliki hak untuk mengakses kawasan tersebut.

Berspekulasi Atas Kawasan Milik Bersama
Hutan bakau di kawasan Tahura Nguraj Rai menghadapi tekanan yang semakin kompleks mengarah pada kondisi kritis. Tempat pembuangan akhir (TPA) Suwung yang terus menerus meluas dengan memakan hutan bakau melebihi 30 Ha membawa dampak ikutan berupa sampah dan pencemaran. Di sisi lain, cara pandang lazim melihat kawasan wetland(lahan basah) sebagai sumber penyakit, seperti nyamuk. Selanjutnya, paska berakhirnya masa kerja sama JICA – Departemen Kehutanan dalam pengelolaan Tahura Ngurah Rai menyebabkan semakin seretnya pendanaan yang dibutuhkan untuk pemeliharaan.

Kondisi tersebut jelas merupakan ‘tragedy of the commons’ dalam konteks Bali. Sehingga diperlukan intervensi yang tepat guna keluar dari permasalahan klasik diatas. Tahura Ngurah Rai memiliki lokasi yang strategis berada di segitiga emas pariwisata Bali, Kuta -Nusa Dua – Sanur, menyebabkan kawasan ini sangat kompetitif bagi banyak investor untuk mencoba peruntungan. Melihat peluang ini, intervensi yang didorong pemerintah pun tidak jauh-jauh dari mengembangkan pariwisata di dalam kawasan tersebut. Asumsi dasarnya masih sama, yakni jika Tahura Ngurah Rai dikelola secara privat dan professional maka kawasan ini akan lestari dan pundi keuntungan pun bisa didapat.

Sementara itu, kawasan ‘milik’ bersama (commons) lainnya di Bali juga tengah menghadapi masalah serupa. Kaldera Gunung Batur Kintamani yang baru-baru ini dinobatkan sebagau kawasan Geoparkdunia sedang ‘diincar’ untuk dijadikan lapangan golf. Kawasan di lereng Batukaru sedang dilakukan pembebasan hingga 100an hektar yang konon akan digunakan sebagai tempat karantina Miss Earth (Putri Bumi). Jelas hal ini bukan sebuah kebetulan, apalagi kawasan Jatiluwih sudah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO baru-baru ini. Tentu banyak kelompok berduit ingin mendapatkan berinvestasi dengan membangun fasilitas akomodasi pariwisata di sekitar kawasan Warisan Budaya Dunia yang kunjungan turisnya diprediksi akan naik.

Kesesatan Kerangka Pikir Hardin
Terdapat beberapa kesesatan dalam kerangka berpikir ala Garrett Hardin. Pertama, seolah-olah kawasan milik bersama tersebut tidak diikat oleh sebuah aturan sehingga menyebabkan setiap orang dapat melakukan hal sesukanya yang pada titik tertentu menimbulkan krisis. Kerusakan atau krisis dalam kawasan milik bersama justru menimbulkan pertanyaan yang tertuju kepada pemerintah sejauh mana pemerintah konsisten menegakkan aturan yang ada. Ironisnya, ide untuk menyerahkan kawasan milik bersama untuk dikelola oleh investor adalah penerintah sendiri. Hal ini justru menunjukkan impotensi pemerintah bahwa dalam menjaga kawasan milik bersama.

Kedua, sejatinya tidak semua solusi penyelamatan lingkungan yang menggunakan pendekatan ekonomi dapat berjalan. Hal ini karena kepentingan memperoleh keuntungan ekonomi menjadi tujuan utama sedangkan pelestarian lingkungan hanya menjadi sasaran antara sehingga keuntungan terus menerus dapat diakumulasi. Misalnya, bisnis jasa eco-tourism sebagai sebuah komoditas. Sepanjang komoditas tersebut laku dijual di pasar, maka lingungan sekitar sebagai penunjang akan coba dipertahankan. Sebaliknya, apabila komoditas tersebut di pasar pengalami kejenuhan, maka lingkungan penunjang pun dapat saja diterlantarkan pun karena alasan ekonomi.

Ketiga, solusi bergaya Hardin tidak mengenal konsep keadilan lingkungan. Bahwa yang dibutuhkan masyarakat Bali saat ini tidak hanya lingkungan yang bersih dan lestari tetapi lingkungan yang keadilan. Memang tidak bisa dipungkiri banyak kawasan Bali yang bersih dan lestari, namun belum tentu kawasan-kawasan tersebut bisa diakses oleh masyarakat Bali. Jika saja rencana untuk mengembangkan pariwisata di Tahura Ngurah Rai, Lapangan Golf di Kaldera Gunung Batur, dan Villa mewah di Batukaru benar-benar terwujud, tentu saja yang bisa menikmati kawasan indah tersebut hanya kelompok berduit yang mampu menginap dan menyewa fasilitas yang disediakan oleh pengelolanya. Sedangkan rakyat Bali kebanyakan hanya menjadi penonton.

Jika demikian, masihkah pemerintah dapat kita sebut sebagai perwujudan kehendak bersama?

Penulis, Advokat
Staf Pengajar FH Undiknas University
Tinggal di Tabanan


Telah dipublikasikan di Balipost, 25 Oktober 2012

Continue ReadingBali dan Tragedy of the Commons

Bali dan Tragedy of the Commons

-->
Bali dan Tragedy of the Commons

Oleh

Agung Wardana


‘Tragedy of the commons’ merupakan frase yang digunakan oleh Garrett Hardin dalam tulisannya dengan judul yang sama untuk menunjukkan permasalahan yang terjadi pada sumber daya alam atau pun kawasan ‘milik’ bersama. Hardin menggunakan ilustrasi kawasan terbuka di Eropa yang biasa digunakan untuk mengembalakan ternak dan merumput bagi para peternak sekitar kawasan. Premis dasarnya yakni jika peternak merupakan pelaku bisnis yang rasional, maka ia pasti akan melipat gandakan ternaknya sehingga mendapatkan keuntungan lebih besar karena toh tempat merumput mereka bisa dapatkan secara gratis.

Selanjutnya, pada suatu titik dimana semua peternak melakukan hal yang sama maka permasalahn baru muncul. Kawasan ‘milik’ bersama tersebut akan menjadi semakin terdesak dan kehilangan kemampuan untuk menghasilkan rumput yang cukup bagi semua ternak. Dalam kondisi ini, belum tentu para peternak memiliki kepedulian untuk menurunkan kenyamanan dan keuntungan yang diperoleh selama ini dengan mengurangi jumlah ternaknya. Sebagai agen yang rasional, mereka akan tetap melipat gandakan ternak jika perlu mencari kawasan terbuka ‘milik’ bersama lainnya untuk melakukan ekspansi.

Berangkat dari bacaan yang ekonomistik tersebut, solusi yang ditawarkan pun tidak jauh-jauh dari pendekatan ekonomi. Hardin dan pengikutnya melihat bahwa solusi yang paling tepat dalam menjawab ‘tragedy of the commons’ adalah melakukan ‘privatisasi’ terhadap kawasan atau sumber daya alam milik bersama tersebut. Asumsinya, ketika suatu kawasan tersebut menjadi properti perseorangan, maka rejim hukum benda akan berlaku. Selain itu, sang pemilik dianggap akan lebih peduli pada kondisi propertinya sehingga sedapat mungkin asset tersebut akan dijaga agar tidak mengalami kerusakan. Tentu ada konsekuensinya, orang-orang yang bukan pemilik tidak akan memiliki hak untuk mengakses kawasan tersebut.

Berspekulasi Atas Kawasan Milik Bersama
Hutan bakau di kawasan Tahura Nguraj Rai menghadapi tekanan yang semakin kompleks mengarah pada kondisi kritis. Tempat pembuangan akhir (TPA) Suwung yang terus menerus meluas dengan memakan hutan bakau melebihi 30 Ha membawa dampak ikutan berupa sampah dan pencemaran. Di sisi lain, cara pandang lazim melihat kawasan wetland(lahan basah) sebagai sumber penyakit, seperti nyamuk. Selanjutnya, paska berakhirnya masa kerja sama JICA – Departemen Kehutanan dalam pengelolaan Tahura Ngurah Rai menyebabkan semakin seretnya pendanaan yang dibutuhkan untuk pemeliharaan.

Kondisi tersebut jelas merupakan ‘tragedy of the commons’ dalam konteks Bali. Sehingga diperlukan intervensi yang tepat guna keluar dari permasalahan klasik diatas. Tahura Ngurah Rai memiliki lokasi yang strategis berada di segitiga emas pariwisata Bali, Kuta -Nusa Dua – Sanur, menyebabkan kawasan ini sangat kompetitif bagi banyak investor untuk mencoba peruntungan. Melihat peluang ini, intervensi yang didorong pemerintah pun tidak jauh-jauh dari mengembangkan pariwisata di dalam kawasan tersebut. Asumsi dasarnya masih sama, yakni jika Tahura Ngurah Rai dikelola secara privat dan professional maka kawasan ini akan lestari dan pundi keuntungan pun bisa didapat.

Sementara itu, kawasan ‘milik’ bersama (commons) lainnya di Bali juga tengah menghadapi masalah serupa. Kaldera Gunung Batur Kintamani yang baru-baru ini dinobatkan sebagau kawasan Geoparkdunia sedang ‘diincar’ untuk dijadikan lapangan golf. Kawasan di lereng Batukaru sedang dilakukan pembebasan hingga 100an hektar yang konon akan digunakan sebagai tempat karantina Miss Earth (Putri Bumi). Jelas hal ini bukan sebuah kebetulan, apalagi kawasan Jatiluwih sudah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO baru-baru ini. Tentu banyak kelompok berduit ingin mendapatkan berinvestasi dengan membangun fasilitas akomodasi pariwisata di sekitar kawasan Warisan Budaya Dunia yang kunjungan turisnya diprediksi akan naik.

Kesesatan Kerangka Pikir Hardin
Terdapat beberapa kesesatan dalam kerangka berpikir ala Garrett Hardin. Pertama, seolah-olah kawasan milik bersama tersebut tidak diikat oleh sebuah aturan sehingga menyebabkan setiap orang dapat melakukan hal sesukanya yang pada titik tertentu menimbulkan krisis. Kerusakan atau krisis dalam kawasan milik bersama justru menimbulkan pertanyaan yang tertuju kepada pemerintah sejauh mana pemerintah konsisten menegakkan aturan yang ada. Ironisnya, ide untuk menyerahkan kawasan milik bersama untuk dikelola oleh investor adalah penerintah sendiri. Hal ini justru menunjukkan impotensi pemerintah bahwa dalam menjaga kawasan milik bersama.

Kedua, sejatinya tidak semua solusi penyelamatan lingkungan yang menggunakan pendekatan ekonomi dapat berjalan. Hal ini karena kepentingan memperoleh keuntungan ekonomi menjadi tujuan utama sedangkan pelestarian lingkungan hanya menjadi sasaran antara sehingga keuntungan terus menerus dapat diakumulasi. Misalnya, bisnis jasa eco-tourism sebagai sebuah komoditas. Sepanjang komoditas tersebut laku dijual di pasar, maka lingungan sekitar sebagai penunjang akan coba dipertahankan. Sebaliknya, apabila komoditas tersebut di pasar pengalami kejenuhan, maka lingkungan penunjang pun dapat saja diterlantarkan pun karena alasan ekonomi.

Ketiga, solusi bergaya Hardin tidak mengenal konsep keadilan lingkungan. Bahwa yang dibutuhkan masyarakat Bali saat ini tidak hanya lingkungan yang bersih dan lestari tetapi lingkungan yang keadilan. Memang tidak bisa dipungkiri banyak kawasan Bali yang bersih dan lestari, namun belum tentu kawasan-kawasan tersebut bisa diakses oleh masyarakat Bali. Jika saja rencana untuk mengembangkan pariwisata di Tahura Ngurah Rai, Lapangan Golf di Kaldera Gunung Batur, dan Villa mewah di Batukaru benar-benar terwujud, tentu saja yang bisa menikmati kawasan indah tersebut hanya kelompok berduit yang mampu menginap dan menyewa fasilitas yang disediakan oleh pengelolanya. Sedangkan rakyat Bali kebanyakan hanya menjadi penonton.

Jika demikian, masihkah pemerintah dapat kita sebut sebagai perwujudan kehendak bersama?

Penulis, Advokat
Staf Pengajar FH Undiknas University
Tinggal di Tabanan


Telah dipublikasikan di Balipost, 25 Oktober 2012

Continue ReadingBali dan Tragedy of the Commons

Bali Dalam Pusaran Fundamentalisme Investasi

Oleh


Agung Wardana


Deretan megaproyek yang melahirkan kerentanan sosial dan lingkungan di Bali semakin bertambah panjang dan kompleks. Masih hangat dalam ingatan bagaimana kontroversi BNR di Tanah Lot, BTID di Serangan, Lapangan Golf di Selasih, Bali Pecatu Graha, Geothermal di Bedugul. Meski banyak dari megaproyek tersebut yang belum tuntas, Bali, saat ini pun harus menghadapi megaproyek terbaru yakni Bali International Park (BIP) dan Hotel Mulia, proyek yang disinyalir milik buronan koruptor di Pantai Geger, Badung. Sementara itu, konflik adat yang memperebutkan tapal batas, hingga maraknya bunuh diri akibat himpitan ekonomi, kekerasan antar jago/jawara (gang) memperebutkan lahan dan pengaruh semakin kerap terjadi. Apa yang sebenarnya tengah terjadi di Bali?


Fundamentalisme Investasi

Bahwa sejarah Bali modern ditandai oleh pertarungan atas ruang hidup. Semakin kompleksnya relasi sosial dan kuasa di Bali yang kecil ini, memang sulit untuk menyimpulkan bahwa pertarungan atas ruang hidup ini semata-mata berdimensi kelas. Karena sering kali konflik horizontal juga terjadi akibat perang bintang (konflik elit) yang sedang berebut kuasa politik ataupun kuasa ekonomi. Namun ada hal jelas yang dapat dilihat sebagai salah satu akar dominan dari permasalahan sosial dan lingkungan hidup di Bali, yakni: fundamentalisme investasi.


Disini, fundamentalisme investasi diartikan sebagai turunan dari ekonomi-politik dominan berbentuk arus modal tanpa batas. Hal ini pada gilirannya melahirkan mentalitas easy-money dan perberhalaan terhadap investor sebagai juru selamat pembangunan sekaligus juga mereproduksi hierarki sosial baik kelas dan kasta pada saat bersamaan. Fundamentalisme investasi ini bekerja mirip dengan fundamentalisme agama dimana keduanya sama-sama mensyaratkan keyakinan penuh, lengkap dengan janji-janji surgawi yang tak boleh terbantahkan. Label sosial pun bisa ditempelkan bagi setiap orang yang mencoba kritis terhadap fundamentalisme ini, seperti ‘murtad’ ‘anti kemajuan’ atau ‘anti pembangunan’.


Sejak booming pariwisata massal, sebuah candu sosial baru menjangkiti banyak orang mulai dari elit politik, bendesa adat, kelihan banjar, aktivis LSM, professional hingga akademisi. Kecanduan sosial pada easy-money dari proyek-proyek investasi pariwisata membuat para akademisi berlomba-lomba ‘menjual diri’ untuk menjadi konsultan AMDAL, para bendesa adat menjual pecalangnya untuk menjaga setiap jengkal kawasan investasi, aktivis LSM mencari pengalihan isu atas satu kasus dengan kasus yang lain, dan politisi menjadi ujung tombak dalam meloloskan legislasi yang memberikan keleluasaan modal di Bali.


Setiap orang seperti berpikir bahwa keberlanjutan masyarakat, ekonomi dan lingkungan hidup tidak dapat berjalan tanpa adanya investasi. Disini investasi dianggap sebagai bahan bakar pembangunan yang berasal dari lingkungan eksternal masyarakat lokal. Namun mereka lupa bahwa investasi yang datang ini merupakan bagian dari proses akumulasi modal dari korporasi yang bertujuan untuk melipat-gandakan keuntungan yang selanjutnya diputar kembali menjadi modal dalam meluaskan cekraman ekonominya.


Seringkali pula diungkapkan bahwa investasi akan memberikan trickle down effect kepada masyarakat sekitar. Sehingga lahirlah mitos bahwa seolah-olah masyarakat tidak akan bisa makan tanpa adanya investasi. Sebenarnya tanpa investasi sekalipun masyarakat memiliki kemampuan sosial yang tinggi untuk bertahan hidup (resiliensi). Jadi masalah investasi bukanlah urusan perut karena tanpa investasi sekalipun masyarakat dapat bertahan hidup. Akan tetapi, investasi merupakan urusan libido dari segelintir orang kaya rakus yang bekerja sama dengan elit lokal (komprador) untuk terus melakukan penetrasi dalam mengumpulkan easy-money dari setiap proyek investasi yang dibutuhkan untuk menjaga status sosial mereka di mata masyarakat.


Tawar-Menawar Proyek Investasi

Seringkali publik disuguhkan bagaimana keberpihakan pemerintah kabupaten atau provinsi terhadap proyek investasi tertentu. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari investor lain karena mereka merasa disisihkan, misalnya dipersulit dalam perolehan ijin. Hal ini dapat dilihat dengan gamblang dari proyek investasi Bali International Park (BIP) dan Hotel Mulia. investor dan para komprador BIP merasa bahwa Pemerintah Kabupaten Badung sengaja menghambat investasi mereka dalam membangun resort megah padahal proyek ini telah jelas-jelas didukung oleh Presiden SBY yang gila pencitraan. Disisi yang lain, Pemerintah Kabupaten Badung dianggap terlalu menganak emaskan investor Hotel Mulia dalam memberian ijin bahkan memberikan ‘karpet merah’ kepada sang investor yang masih tercatat sebagai buronan bersembunyi di Singapura.


Persinggungan semacam ini sebenarnya sudah biasa dilakukan dalam rangka membuka posisi tawar antar pihak yang terlibat. Ruang negosiasi yang jauh dari publik merupakan tujuannya dimana para investor dan pemerintah akan sama-sama dimenangkan. Hal ini karena mereka sama-sama mengetahui kelemahan yang bila dibuka secara publik akan menjatuhkan reputasi mereka masing-masing. Artinya, pertarungan dalam memilih ruang caplokan baru diantara para investor ini bukanlah pertarungan yang negasi-menegasikan - jika yang satu ingin hidup maka yang lain harus mati. Para elit sering kali saling mengetahui kelemahan masing-masing, mereka membagi konsesi diatara mereka asal tidak saling mengganggu satu sama lain. Dalam bahasa sederhana, ‘sesama calo investasi dilarang saling mendahului.’


Jika diantara calo-investasi (komprador) dan ndoro investornya dapat mencapai ‘win-win solution’ untuk tidak saling mengganggu proyek masing-masing, pertanyaannya kemudian, siapa yang sebenarnya dikalahkan dalam pertarungan ini? Jawabannya jelas bahwa yang kalah adalah kita, rakyat Bali berserta generasi berikutnya dan lingkungan hidup (ibu pertiwi) tentunya.


Penulis, Advokat-Aktivis

Menyelesaikan LLM (Master of Laws)

di University of Nottingham, Inggris


(tulisan ini telah dipublikasikan pada Harian Bali Post, 16 November 2011)

Continue ReadingBali Dalam Pusaran Fundamentalisme Investasi

Bali Dalam Pusaran Fundamentalisme Investasi

Oleh


Agung Wardana


Deretan megaproyek yang melahirkan kerentanan sosial dan lingkungan di Bali semakin bertambah panjang dan kompleks. Masih hangat dalam ingatan bagaimana kontroversi BNR di Tanah Lot, BTID di Serangan, Lapangan Golf di Selasih, Bali Pecatu Graha, Geothermal di Bedugul. Meski banyak dari megaproyek tersebut yang belum tuntas, Bali, saat ini pun harus menghadapi megaproyek terbaru yakni Bali International Park (BIP) dan Hotel Mulia, proyek yang disinyalir milik buronan koruptor di Pantai Geger, Badung. Sementara itu, konflik adat yang memperebutkan tapal batas, hingga maraknya bunuh diri akibat himpitan ekonomi, kekerasan antar jago/jawara (gang) memperebutkan lahan dan pengaruh semakin kerap terjadi. Apa yang sebenarnya tengah terjadi di Bali?


Fundamentalisme Investasi

Bahwa sejarah Bali modern ditandai oleh pertarungan atas ruang hidup. Semakin kompleksnya relasi sosial dan kuasa di Bali yang kecil ini, memang sulit untuk menyimpulkan bahwa pertarungan atas ruang hidup ini semata-mata berdimensi kelas. Karena sering kali konflik horizontal juga terjadi akibat perang bintang (konflik elit) yang sedang berebut kuasa politik ataupun kuasa ekonomi. Namun ada hal jelas yang dapat dilihat sebagai salah satu akar dominan dari permasalahan sosial dan lingkungan hidup di Bali, yakni: fundamentalisme investasi.


Disini, fundamentalisme investasi diartikan sebagai turunan dari ekonomi-politik dominan berbentuk arus modal tanpa batas. Hal ini pada gilirannya melahirkan mentalitas easy-money dan perberhalaan terhadap investor sebagai juru selamat pembangunan sekaligus juga mereproduksi hierarki sosial baik kelas dan kasta pada saat bersamaan. Fundamentalisme investasi ini bekerja mirip dengan fundamentalisme agama dimana keduanya sama-sama mensyaratkan keyakinan penuh, lengkap dengan janji-janji surgawi yang tak boleh terbantahkan. Label sosial pun bisa ditempelkan bagi setiap orang yang mencoba kritis terhadap fundamentalisme ini, seperti ‘murtad’ ‘anti kemajuan’ atau ‘anti pembangunan’.


Sejak booming pariwisata massal, sebuah candu sosial baru menjangkiti banyak orang mulai dari elit politik, bendesa adat, kelihan banjar, aktivis LSM, professional hingga akademisi. Kecanduan sosial pada easy-money dari proyek-proyek investasi pariwisata membuat para akademisi berlomba-lomba ‘menjual diri’ untuk menjadi konsultan AMDAL, para bendesa adat menjual pecalangnya untuk menjaga setiap jengkal kawasan investasi, aktivis LSM mencari pengalihan isu atas satu kasus dengan kasus yang lain, dan politisi menjadi ujung tombak dalam meloloskan legislasi yang memberikan keleluasaan modal di Bali.


Setiap orang seperti berpikir bahwa keberlanjutan masyarakat, ekonomi dan lingkungan hidup tidak dapat berjalan tanpa adanya investasi. Disini investasi dianggap sebagai bahan bakar pembangunan yang berasal dari lingkungan eksternal masyarakat lokal. Namun mereka lupa bahwa investasi yang datang ini merupakan bagian dari proses akumulasi modal dari korporasi yang bertujuan untuk melipat-gandakan keuntungan yang selanjutnya diputar kembali menjadi modal dalam meluaskan cekraman ekonominya.


Seringkali pula diungkapkan bahwa investasi akan memberikan trickle down effect kepada masyarakat sekitar. Sehingga lahirlah mitos bahwa seolah-olah masyarakat tidak akan bisa makan tanpa adanya investasi. Sebenarnya tanpa investasi sekalipun masyarakat memiliki kemampuan sosial yang tinggi untuk bertahan hidup (resiliensi). Jadi masalah investasi bukanlah urusan perut karena tanpa investasi sekalipun masyarakat dapat bertahan hidup. Akan tetapi, investasi merupakan urusan libido dari segelintir orang kaya rakus yang bekerja sama dengan elit lokal (komprador) untuk terus melakukan penetrasi dalam mengumpulkan easy-money dari setiap proyek investasi yang dibutuhkan untuk menjaga status sosial mereka di mata masyarakat.


Tawar-Menawar Proyek Investasi

Seringkali publik disuguhkan bagaimana keberpihakan pemerintah kabupaten atau provinsi terhadap proyek investasi tertentu. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari investor lain karena mereka merasa disisihkan, misalnya dipersulit dalam perolehan ijin. Hal ini dapat dilihat dengan gamblang dari proyek investasi Bali International Park (BIP) dan Hotel Mulia. investor dan para komprador BIP merasa bahwa Pemerintah Kabupaten Badung sengaja menghambat investasi mereka dalam membangun resort megah padahal proyek ini telah jelas-jelas didukung oleh Presiden SBY yang gila pencitraan. Disisi yang lain, Pemerintah Kabupaten Badung dianggap terlalu menganak emaskan investor Hotel Mulia dalam memberian ijin bahkan memberikan ‘karpet merah’ kepada sang investor yang masih tercatat sebagai buronan bersembunyi di Singapura.


Persinggungan semacam ini sebenarnya sudah biasa dilakukan dalam rangka membuka posisi tawar antar pihak yang terlibat. Ruang negosiasi yang jauh dari publik merupakan tujuannya dimana para investor dan pemerintah akan sama-sama dimenangkan. Hal ini karena mereka sama-sama mengetahui kelemahan yang bila dibuka secara publik akan menjatuhkan reputasi mereka masing-masing. Artinya, pertarungan dalam memilih ruang caplokan baru diantara para investor ini bukanlah pertarungan yang negasi-menegasikan - jika yang satu ingin hidup maka yang lain harus mati. Para elit sering kali saling mengetahui kelemahan masing-masing, mereka membagi konsesi diatara mereka asal tidak saling mengganggu satu sama lain. Dalam bahasa sederhana, ‘sesama calo investasi dilarang saling mendahului.’


Jika diantara calo-investasi (komprador) dan ndoro investornya dapat mencapai ‘win-win solution’ untuk tidak saling mengganggu proyek masing-masing, pertanyaannya kemudian, siapa yang sebenarnya dikalahkan dalam pertarungan ini? Jawabannya jelas bahwa yang kalah adalah kita, rakyat Bali berserta generasi berikutnya dan lingkungan hidup (ibu pertiwi) tentunya.


Penulis, Advokat-Aktivis

Menyelesaikan LLM (Master of Laws)

di University of Nottingham, Inggris


(tulisan ini telah dipublikasikan pada Harian Bali Post, 16 November 2011)

Continue ReadingBali Dalam Pusaran Fundamentalisme Investasi