Tag Archives: desa adat

Mewujudkan Perlindungan Anak dalam Aturan Adat

Pameran gambar yang bertajuk “Anak-anak bercerita dengan gambar, tentang desanya” diikuti oleh empat komunitas. Mereka adalah anak-anak dari Sanggar Anak Tangguh, Sanggar Bungan Sandat, Maha Putra Art dan Komunitas Seni Jari Menari.

Desa adat merekomendasikan perlindungan anak agar masuk dalam aturan adat.

Rekomendasi tersebut termasuk salah satu poin yang dibahas Majelis Desa Pekraman (MDP) pada pertemuan bersama 200 pengurus desa adat pada pertengahan November lalu di Denpasar.

Perlindungan anak dalam aturan adat tertulis, misalnya awig-awig atau perarem, merupakan salah satu daru tiga agenda yang dibahas. Dua agenda lain adalah komisi eksistensi desa pakraman sebagai subjek hukum menghadapi tantangan global dan komisi evaluasi program Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) yang menjadi payung di tingkat provinsi.

Hal menarik dari rapat besar ini adalah adanya barisan pengurus (prajuru) MDP perempuan di kursi terdepan. Sejak Pesamuhan MDP 2010, perempuan kini ambil bagian dan juga memasukkan agenda perempuan dan anak untuk diadopsi dalam aturan atau imbauan adat.

Ketua panitia Pesamuhan Agung untuk kali pertama juga perempuan, aktivis Yayasan Bali Sruti dan staf ahli (nayaka) MUDP Bali Luh Riniti Rahayu.

Demikian juga Pesamuhan tahun ini. Terlebih saat diskusi di komisi perlindungan anak di desa pakraman, aktivis lembaga sawadaya masyakarat (LSM) dan akademisi yang bukan pengurus MDP juga diundang untuk menambah kajian.

Ketua MUPD atau Bendesa Agung Jero Gede Suwena Putus Upadesa mendukung masuknya agenda perlindungan anak pada pesamuhan 2017 karena makin banyak kasus melibatkan anak yang harus mendapat perhatian lingkungan sekitarnya. Ketiga agenda utama sudah dibahas mendalam dalam focus group discussion sebelum dibawa ke pesamuhan.

Dalam rancangan rumusan pesamuhan ini disebut keberadaan anak atau keturunan bagi keluarga krama desa penting diperhatikan agar yang bersangkutan dapat melanjutkan tanggung jawab orang tuanya terhadap keluarga maupun masyarakat sebagai warga adat. Itu sebabnya pasangan suami istri Hindu memiliki keinginan kuat untuk memiliki keturunan.

Kalau tak dikarunia anak, biasanya mengusahakan dengan mengangkat anak yang sudah diatur dalam awig-awig. Tapi belum ada ketentuan upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama anak dan remaja. Untuk itu, Pesamuhan Agung VI MDP Bali merekomendasikan sejumah hal.

Pertama, MUPD agar menyusun contoh awig-awig atau perarem tertulis tentang usaha meningkatkan kualitas sumberdaya manusia krama desa khususnya anak-anak dan remaja. Dengan cara menentukan usia minimal perkawinan 18 tahun, sistem pendidikan menuju asrama grahasta/pra nikah, dan perlindungan anak berhadapan dengan hukum.

Kedua, desa pakraman agar memasukkan dalam revisi awig-awig dan atau perarem tertulis untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia itu.

Ketiga, meningkatkan pemahaman dan peran desa pakraman (DP) dalam memajukan adat dan budaya Bali melalui pendidikan dan pemberdayaan remaja. Keempat, DP bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan non permerintah merealisasikan harapan dalam butir-butir di atas.

Prof Budiana yang memimpin diskusi komisi perlindungan anak mendorong restorative justice melibatkan DP. Ia juga terlibat dalam riset LBH Bali tentang draft aturan adat berbentuk perarem yang sudah didiskusikan di 5 desa di Denpasar, Karangasem, dan Buleleng.

“Intinya sepakat kah adopsi isi UU SPPA ketika anak diserahkan ke desa, restorative justice. Mengurangi stigma dan pelabelan,” ia memandu diskusi.

Nyoman Marjaya dari MDP Klungkung mendukung ide ini dan bagaimana menuangkan ke perarem agar tidak memberatkan. Gede Dastra dari MDP Karangasem membagi pengalaman di desanya ada perkelahian anak dan diselesaikan di bawah peradilan adat.

Luh Putu Anggreni, salah satu pengurus MUDP mengatakan penegasan usia perkawinan penting mencegah perkawinan anak. Dalam UU Perkawinan masih berlaku 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, dan di bawah itu harus melalui dispensasi pengadilan.

“Akan berpengaruh pada prajuru yang jadi takut sebagai saksi dan tanda tangan perkawinan anak,” kata perempuan yang juga aktivis LSM ini.

Ketika ada kasus harus ada tanda tangan persetujuan orangtua dan dispensasi Pengadilan Negeri sebagai bentuk tanggung jawab orangtua pada perkawinan anak agar tetap bisa sekolah. Dalam pesamuhan ini usia masih jadi perdebatan, minimal 18 atau 20 tahun.

Sementara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali didukung Yayasan TIFA sedang mendiskusikan draft perarem untuk uji coba sistem penyelesaian anak berhadapan dengan hukum berbasis kearifan lokal di 5 desa pakraman di Bali.

Tujuannya menghidupkan partisipasi desa pakraman dalam penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum berbasis keadilan restorasi (restorative justice) dengan mengedepankan pembinaan dan pengembangan anak. Karena pemidanaan adalah upaya terakhir untuk mencegah stigma berkepanjangan.

Dalam draf ini ada landasan filosofis bahwa terkait dengan Tata Agama, yadnya tertinggi adalah pengorbanan diri untuk kepentingan sesama manusia, apalagi keluarga khususnya anak (Manava Seva, Madhava Seva). Kemudian hak anak dijabarkan dalam Tata Pawongan (lingkungan sekitar).

Misalnya anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Anak dengan disabilitas juga berhak mendapat rehabilitasi sosial dan bantuan.

Secara teknis bagaimana desa adat bisa bekerja sama dengan penegak hukum untuk menghindari pemenjaraan ini saat ada upaya perdamaian. Ini mendorong desa pekraman terlibat dan berkomunikasi agar bisa melakukan pembinaan sesuai kearifan lokal.

Denda di tingkat desa bisa berupaya uang, minta maaf, atau upacara ritual. Hukum yang dilanggar adalah ringan merujuk UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak misalnya terkait perkawinan, pencurian, perkelahian, dan lainnya.

Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat membuka pesamuhan mengingatkan desa pekraman soal keberagaman yang harus dijaga bukan dipertentangkan. “Kepekaan terhadap komunitas lainnya harus ditumbuhkan sesuai filosofi menyama braya, jangan terkesan arogan karena otonominya,” dia mengingatkan. [b]

The post Mewujudkan Perlindungan Anak dalam Aturan Adat appeared first on BaleBengong.

Jelang WOS, Rakyat Bali Tetap Tolak Reklamasi

Pendirian Baliho Tolak Reklamasi di Seminyak untuk menunjukkan rakyat Bali tetap tolak reklamasi. Foto ForBALI.

Bali kembali menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi.

World Ocean Summit (WOS) akan diadakan di Nusa Dua, Bali pada 22 – 24 Februari 2017. Warga adat Bali menyambut pertemuan tingkat tinggi itu dengan baliho dan mengajak peserta WOS untuk menolak reklamasi Teluk Benoa.

Beberapa desa adat mendirikan baliho tolak reklamasi secara serentak Selasa kemarin. Mereka adalah Desa Adat Kesiman (Denpasar), Desa Adat Seminyak (Badung), serta Forum Masyarakat Singapadu dan Forum Pemuda Batubulan (Gianyar).

Selain dalam bahasa Indonesia, penolakan juga ditulis dalam bahasa Inggris, seperti Reject the reclamation project of benoa bay, Benoa bay for people not for profit.

Pendirian baliho itu tak hanya sebagai respon penolakan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa dan bentuk perlawanan terhadap upaya pemberangusan baliho Bali Tolak Reklamasi. Dia juga untuk mendesakkan pesan kepada pemerintah dan para delegasi yang hadir di WOS untuk sama-sama menolak rencana reklamasi Teluk Benoa.

“Kawasan perairan Teluk Benoa adalah milik rakyat. Segala bentuk investasi sudah seharusnya mengutamakan kehidupan dan kebutuhan rakyat, bukan dikelola untuk kepentingan dan investor semata,” ujar I Gusti Ngurah Bagus Chandra Prabanatha dari Forum Masyarakat Singapadu (Formasi).

Ketua FORMASI itu menegaskan, untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari laut dan menjaga keberlangsungan laut bukan dengan cara mereklamasi karena reklamasi justru akan menyababkan kerusakan laut secara permanen. “Kami meminta kepada pemerintah dan para delagasi yang hadir di dalam World Ocean Summit untuk bersama-sama menghentikan model pembangunan seperti rencana reklamasi Teluk Benoa yang justru akan merusak laut,” tegas Jung Candra, panggilannya.

Jung Candra menegaskan jika pemasangan baliho kali ini juga untuk menunjukkan ketegasan masyarakat Singapadu yang tak pernah takut dengan pengrusakan baliho Bali Tolak Reklamasi. Pemasangan baliho dilanjutkan dengan konser untuk menunjukkan bahwa rakyat rakyat Bali tetap tolak reklamasi.

Pada saat bersamaan Forum Pemuda Batubulan (FPB) juga mendirikan baliho di wantilan Pura Puseh dekat lokasi pertunjukan barong. I Ketut Mustika menjelaskan bahwa pendirian baliho memang ditujukan agar para wisatawan asing memahami tentang perjuangan rakyat Bali.

“Reklamasi 700 HA di Teluk Benoa hanya akan menghancurkan kehidupan pariwisata Bali ke depannya”, ujarnya.

Di tempat berbeda, I Nyoman Astawa, warga yang terlibat dalam pendirian baliho Desa Adat Kesiman menyebut pendirian baliho adalah salah satu bentuk perlawanan rakyat terhadap pemberangusan aspirasi yang terjadi di desanya.

Beberapa waktu lalu baliho Desa Adat Kesiman juga dirusak oleh orang tidak bertanggung jawab. Pemberangusan baliho menurutnya bentuk sikap antipati terhadap aspirasi rakyat yang menolak reklamasi teluk benoa.

“Negara seharusnya memperhatikan aspirasi rakyat dalam mengelola kawasan perairan, bukan malah mengabaikannya,” ujarnya.

Sementara di Desa Adat Seminyak, terdapat tiga organisasi di bawah naungan Desa Adat Seminyak yakni STT Bakti Yowana Mandala, STT Eka Bhuana Tunggal Budi dan Forum Aksi Nyata (FAN) Seminyak mendirikan serentak tiga baliho. Lokasinya di depan Balai Banjar Tagtag, pertigaan Jalan Kunti dan perempatan Jalan Kunti dengan Sunset Road.

I Made Ludra Santika, Ketua FAN Seminyak menyampaikan pendirian baliho-baliho ini sebagai simbol perlawanan terhadap baliho-baliho yang dirusak sebelumnya. “Kami juga selalu siap bergerak dan tidak pernah berhenti memperjuangkan kesucian Teluk Benoa, tumbang satu tumbuh seribu”, pungkasnya seraya mengepalkan tangan kiri. [b]

The post Jelang WOS, Rakyat Bali Tetap Tolak Reklamasi appeared first on BaleBengong.

Desa Adat Serentak Dirikan Baliho Baru

Pendirian baliho tolak reklamasi Teluk Benoa oleh Desa Pekraman Denpasar. Foto ForBALI.

Penurunan paksa baliho tolak reklamasi menuai perlawanan. 

Baliho tolak reklamasi Tolak Benoa yang diturunkan aparat kepolisian terjadi di beberapa daerah seperti Melaya, Jembrana; Denpasar, dan Legian, Kuta. Desa adat melawannya dengan memasang baliho secara serentak.

Hilangnya baliho-baliho tolak reklamasi Teluk Benoa itu terjadi setelah keluarnya instruksi Polda Bali untuk membersihkan baliho-baliho ormas. Penurunan paksa oleh aparat kepolisian dan perusakan baliho pasca instruksi itu semakin menegaskan jika pembungkaman terhadap aspirasi penolakan reklamasi Teluk Benoa rakyat Bali tidak pernah berhenti.

Menyikapi pemberangusan baliho itu, desa-desa adat/pakraman di Bali kembali melakukan pemasangan baliho secara serentak dalam satu hari Minggu kemarin. Sejak pagi hari, sekitar pukul 10.00 pagi di Desa Pakraman Kesiman, Denpasar dan puncaknya berakhir sore hari di Desa Pakraman Intaran, Sanur.

Delapan desa pakraman yang tersebar di tiga kabupaten/kota di Bali yakni Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan Kabupten Karangasem secara serentak mendirikan baliho Tolak Reklamasi Teluk Benoa. Baliho penolakan tersebar di 39 satu titik di delapan Desa Adat di antaranya adalah Desa Pakraman Kesiman, Pasedahan, Kepaon, Kuta, Denpasar, Sumerta, Renon dan Intaran.

Di Kesiman, pemasangan baliho dilakukan di setidaknya di tiga lokasi oleh pemuda dari Desa Pakraman Kesiman, salah satunya di perempatan Tohpati, Kesiman. Beberapa hari sebelumnya, di tempat sama, dengan alasan sudah rusak, baliho tolak reklamasi Teluk Benoa milik Desa Pakraman Kesiman diturunkan polisi.

“Padahal kita tahu kalau baliho di perempatan Tohpati tidak rusak. Polisi tidak hanya menurukan baliho tapi secara paksa juga bendera tolak reklamasi,” ujar Genuk Rudita.

Karena baliho telah dianggap rusak oleh polisi lalu diturunkan, akhirnya atas sepengetahuan desa pakraman, para pemuda Kesiman kembali mendirikan baliho sekaligus menambah jumlah titik pemasangan baliho.

“Kami memasang kembali baliho baru untuk terus meminta reklamasi Teluk Benoa dibatalkan,” ujar Genuk.

Solidaritas perlawanan terhadap penurunan paksa baliho juga datang dari Desa Adat Pasedahan. Di bawah guyuran hujan, warga Desa Adat Pasedahan mendirikan baliho tolak reklamasi Teluk Benoa dan dipimpin langsung oleh Bendesa Adat Pasedahan.

Komang Subagiarta, warga Desa Adat Pasedahan, mengatakan meskipun tak ada penurunan paksa, pendirian baliho di Pasedahan justru sebagai solidaritas perlawanan terhadap penurunan paksa baliho tolak reklamasi Teluk Benoa di desa adat lain.

Di Karangasem, Forum Pemuda Karangasem juga bersolidaritas melawan penurunan paksa baliho. Mereka mendirikan baliho penolakan reklamasi teluk benoa di wilayah Jalur 11, Jalan Veteran Karangasem.

Pada waktu yang sama perlawanan atas penurunan paksa baliho juga dilakukan oleh Desa Adat Kepaon. Di Desa Adat Kepaon, mereka sudah lebih dari 15 kali menjadi korban perusakan dan penurunan paksa baliho tolak reklamasi.

Sebagai desa yang berhadapan langsung dengan Teluk Benoa, Desa Adat Kepaon beserta desa-desa sekitarnya adalah wilayah yang terdampak langsung jika reklamasi dipaksakan. “Pemberangusan kebebasan berekspresi tidak boleh dibiarkan. Jika dibiarkan, pemberangusan aspirasi penolakan reklamasi Teluk Benoa akan terus berlanjut dan lagi-lagi rakyat bali yang menolak reklamasi Teluk Benoa menjadi korban,” ujar I Wayan Widarma.

Di Denpasar, penurunan paksa baliho tolak reklamasi Teluk Benoa milik Gabungan Anak Imam Bonjol mendapatkan perlawanan dari Desa Pakraman Denpasar. Pendirian baliho dilakukan di perempatan Jalan Imam Bonjol-Teuku Umar untuk menggantikan baliho milik GAIB (Gabungan Anak Imam Bonjol) Tolak Reklamasi yang diturunkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Baliho GAIB diturunkan dan digeletakkan begitu saja di bawah tanpa berkoordinasi dengan kawan kami di Imam Bonjol. Jadi sebagai bentuk perlawanan kami terhadap penurunan paksa baliho tersebut hari ini akan kami pasang baru baliho Desa Pekraman Denpasar Tolak Reklamasi Teluk Benoa” ujar Kompiang Astika, Koodinator pemasangan baliho di Desa Pakraman Denpasar.

Desa Pakraman Denpasar mendirikan empat baliho di empat titik di wilayah Desa Pakraman Denpasar, di antaranya 3tiga baliho berukuran 3×4 meter di depan Puri Pemecutan (perempatan Jalan Imam Bonjol-Thamrin, di Banjar Alangkajeng (Jalan Hassanudin) dan di Banjar Titih (perempatan Jalan Gajah Mada-Sumatra), serta 1 baliho berukuran 3,5×4 meter di Jalan Imam Bonjol-Teuku Umar.

Desa Pakraman Intaran di wilayah Sanur menjadi puncak pemasangan baliho dari seluruh wilayah Bali. Di bawah cuaca mendung warga Desa Pakraman Intaran turun ke jalan memasang baliho penolakan rencana reklamasi Teluk Benoa.

Sebelum melakukan memasang baliho di perempatan McD Sanur mereka melakukan longmarch dari wantilan Desa Pakraman Intaran diiringi gamelan baleganjur dan tarian celuluk. Pemasangan baliho tersebut juga sebagai puncak pemasangan dari total sembilan baliho yang mereka pasang.

Bendesa Pakraman Intaran, Anak Agung Kompyang Raka yang memimpin langsung pemasangan baliho tersebut menyatakan pemasangan baliho sebagai bentuk konsistensi terhadap perjuangan menjaga alam Bali. “Ini adalah salah satu bentuk kegiatan masyarakat dalam penolakan reklamasi Teluk Benoa,” tuturnya.

Bagaimana bila diturunkan oleh pihak kepolisian? “Kami sudah mendengar itu. Tetapi harus diingat, ini bukan ranahnya. Kami di desa adat mempunyai otonomi, yang mana dalam palemahannya kami berhak mengatur, menjaga terhadap bentuk penolakan kami dan ini kami wujudkan dengan pemasangan baliho,” jawabnya.

Kompyang Raka juga menegaskan, siapa pun yang ingin merusak atau menurunkan baliho, maka pihaknya bersama warga setempat akan mempertahankannya.

Pada waktu bersamaan, secara serentak di beberapa titik di Denpasar dan Badung juga sedang dilakukan pemasangan baliho penolakan reklamasi Teluk Benoa di antarnya di Desa Adat Kuta mendirikan tiga belas baliho, Pakraman Renon mendirikan tiga buah baliho, Desa Pakraman Sumerta mendirikan dua baliho.

Selain dari desa adat, solidaritas perlawanan terhadap upaya pemberangusan baliho tolak reklamasi Teluk Benoa juga dilakukan oleh Forum Pemuda Payangan Gianyar dan Forum Pemuda Karangasem. [b]

The post Desa Adat Serentak Dirikan Baliho Baru appeared first on BaleBengong.

Kajian Ulang Reklamasi Teluk Benoa Tidak Masuk Akal

Konser Mini di Desa Adat Kelan juga mengkritis rencana kajian ulang reklamasi Teluk Benoa. Foto ForBALI.

Gerakan tolak reklamasi menggelora dari desa ke desa. 

Setelah sehari sebelumnya Desa Adat Ungasan, Minggu malam kemarin giliran Desa Adat Kelan yang menggelar konser mini Bali Tolak Reklamasi. Selain konser juga ada orasi untuk menolak kajian ulang reklamasi Teluk Benoa.

Konser mini Desa Adat Kelan diisi musisi dan seniman penolak reklamasi seperti Superman Is Dead, Parau, The Bullhead dan Ray Peni, Genjek Forum Pemuda Kelan dan band raggae Rastafara, Cetamol.

Band terakhir jauh-jauh datang dari Buleleng untuk bersolidaritas dan turut mewarnai perjuangan Bali Tolak Reklamasi.

Penampilan kesenian genjek sendiri sengaja dipersiapkan oleh Forum Pemuda Kelan untuk konser mini tolak reklamasi Teluk Benoa di desanya. Genjek ini juga untuk pagelaran seni selanjutnya dalam menolak reklamasi Teluk Benoa. Penghujung acara konser mini diramaikan oleh penampilan dari DJ Anom dan DJ Kin-Kin.

Desa Adat Kelan adalah desa yang berhadapan langsung dengan Teluk Benoa. Berdasarkan studi Conservation International, wilayah yang terletak tepat di sebelah selatan Bandara Ngurah Rai tersebut akan menerima dampak negatif apabila reklamasi Teluk Benoa dipaksakan.

Desa Adat Kelan juga merupakan desa pesisir yang menjadi pelopor untuk melawan proyek rakus reklamasi Teluk Benoa.

Bendesa Adat Kelan, I Made Sugita, adalah bendesa adat yang mempelopori penolakan reklamasi Teluk Benoa sejak 2013 bersama Desa Adat Kerobokan. Dalam orasinya, Sugita menyerukan kepada massa yang hadir untuk bersama-sama menyingkirkan investor rakus yang akan mereklamasi Teluk Benoa. Dia juga mengajak semua pihak untuk membangun semangat kebersamaan dalam menolak reklamasi Teluk Benoa

“Singkirakan investor rakus yang ingin merusak Bali,” teriaknya.

Desa Adat Kelan sendiri sejak 6 Agustus 2013 sudah sepakat menolak rencana reklamasi berkedok revitalisasi Teluk Benoa. Pemuda desa ini juga sudah mendeklarasikan menolak reklamasi Teluk Benoa.

“Mari kita tingkatkan semangat untuk menolak reklamasi Teluk Benoa. Saya yakin yang hadir pada malam hari ini tidak ada yang abu-abu, yang abu-abu silahkan keluar dari wantilan ini. Dengan semangat NKRI, Kebhinekaan dan Ajeg Bali, kita tolak reklamasi Teluk Benoa, kita tidak memerlukan adanya reklamasi Teluk Benoa,” ujar Sugita.

Ditemui usai orasi, di tahun baru 2017 ini, pihaknya selaku Bendesa Adat tetap berharap agar pemerintah mendengarkan suara penolakan reklamasi Teluk Benoa yang terus disuarakan oleh Desa Adat.

“Semoga dengan panggung seni malam ini Pemerintah mendengarkan suara penolakan dari Desa Adat Kelan. Di tahun 2017 ini semoga reklamasi Teluk Benoa segera dihentikan dan Perpres No 51 Tahun 2014 segera dibatalkan,” harap Sugita.

Tidak Masuk Akal
Selain Desa Adat Kelan, dalam konser mini tersebut juga hadir anggota Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI). Koordintor ForBALI I Wayan Suardana dalam orasinya melontarkan kritik tajam terhadap isu belakangan ini terkait rencana kajian ulang terhadap Teluk Benoa oleh Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman.

Rencana kajian ulang tersebut menurutnya tidak masuk akal.

Menurut Gendo, kajian ulang tentang reklamasi Teluk Benoa tidak masuk akal karena Universitas Udayana telah menyatakan rencana reklamasi Teluk Benoa tidak layak. “Mungkin bagi beberapa pihak, usulan Menko Maritim itu masuk akal, tapi bagi saya pribadi itu usulan yang tidak masuk akal,” katanya.

“Untuk apa melakukan kajian ulang antara Udayana dengan World Bank, padahal Udayana memiliki kajian yang tegas menyatakan bahwa reklamasi tidak layak melalui empat aspek sejak 2013,” ujarnya.

Gendo menambahkan, jika mau melakukan kajian ulang semuanya harus dikembalikan pada titik semula. Bukan hanya kajiannya tetapi juga peraturannya.

Yang harus dilakukan pemerintah menurutnya adalah mengembalikan dulu Peraturan Presiden (Perpres) ke Perpres 45 tahun 2011. Usulan kajian tanpa membatalkan Perpres 51 tahun 2014 terlebih dahulu menurutnya sangat tidak masuk akal karena hal tersebut sama saja pemerintah ingin memaksakan reklamasi Teluk Benoa.

“Jangan melakukan kajian ulang namun perpresnya dibiarkan dan melakukan kajian dengan Unud yang sudah jelas memiliki kajian tidak layak terhadap reklamasi Teluk Benoa. Maka jangan tergoda dengan usulan kajian ulang tanpa pembatalan Perpres 51 tahun 2014, sebab itu tidak masuk akal,” ujar Gendo.

ForBALI juga mencurigai rencana pembangunan rest area pada kilometer ketiga yang akan dilakukan oleh PT. Jasa Marga Bali Tol. Gendo menduga pembangunan rest area tersebut erat kaitannnya dengan rencana reklamasi yang akan dilakukan di Teluk Benoa.

“Kami menduga ide rest area tersebut adalah pintu masuk untuk mengeksploitasi Teluk Benoa,” katanya.

Gendo mengatakan Jasa Marga tidak bisa melepaskan dirinya bahwa tidak terlibat dengan proyek reklamasi dengan beberapa fakta. Jasa marga saat pembangunan jalan tol mengatakan tidak akan ada proyek apapun, sebab jalan tol dibuat untuk memecah kemacetan di Bali selatan. Namun, faktanya, di sayapnya dan di beberapa titiknya terdapat taper yang digunakan oleh PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) untuk menghubungkan dengan pulau-pulau yang akan mereka buat.

Masterplan TWBI jelas menyatakan bahwa jalan tol untuk akses ke pulau reklamasi. Sekarang mereka merencanakan membangun tempat pelayanan dan wisata menggunakan taper tersebut. Jalan tol untuk memecah kemacetan atau untuk menghubungkan ke pulau reklamasi? “Atas dasar itu, kami menduga ide pembangunan rest area tersebut adalah pintu masuk reklamasi Teluk Benoa,” papar Gendo.

Menurut Gendo, rencana pembangunan rest area tersebut juga melabrak peraturan yang mengatur tentang jalan tol. Berdasarkan aturan, pembangunan rest area hanya dibolehkan dalam rentang jalan tol sepanjang 50 km. Padahal, jalan tol di Teluk Benoa panjangnya hanyalah 10 kilometer. [b]

The post Kajian Ulang Reklamasi Teluk Benoa Tidak Masuk Akal appeared first on BaleBengong.

DPRD Bali Tetap Tak Jelas Sikapi Reklamasi

Aksi Pasubayan Desa Adat Tolak Reklamasi Teluk Benoa di DPRD Bali. Foto ForBALI.

Aksi Pasubayan Desa Adat Tolak Reklamasi Teluk Benoa di DPRD Bali namun sikap DPRD Bali tetap tidak jelas. Foto ForBALI.

Empat tahun berlalu dan DPRD Bali masih saja tak jelas. 

Kemarin, Pasubayan Desa Adat Tolak Reklamasi Teluk Benoa kembali mendatangi gedung DPRD Bali. Kali ini, tak ada satu pun anggota dewan yang bersedia menemui mereka. Bahkan, Sekretaris Dewan justru pergi.

Aksi kemarin sendiri merupakan aksi lanjutan oleh Pasubayan untuk menuntut sikap DPRD Bali terkait rencana reklamasi Teluk Benoa. Sebelumnya, pada 3 Oktober lalu, Pasubayan telah mendatangi gedung DPRD Bali juga.

Namun, pada saat dialog tersebut, sikap DPRD Bali juga tidak jelas. Pasubayan kemudian memberikan batas waktu selama sepuluh hari sejak 3 Oktober agar DPRD Bali mengambil sikap.

Bendesa Adat Buduk, Ida Bagus Ketut Purbanegara mengatakan Pasubayan menuntut agar DPRD Bali bersurat kepada Presiden untuk meminta pencabutan Perpres 51 Tahun 2014. Pasubayan juga meminta agar DPRD Bali merekomendasikan kepada Gubernur Bali agar segera bersurat kepada Presiden untuk hal sama, meminta pencabutan Perpres 51 Tahun 2014.

Namun, DPRD tidak juga melakukannya.

Untuk menagih janji kepada DPRD Bali, Pasubayan menuntut DPRD Bali agar bersikap. “Kami menuntut DPRD Bali segera bersikap secara kelembagaan untuk menolak rencana reklamasi Teluk Benoa dan meminta agar Perpres 51 tahun 2014 dibatalkan,” kata Purbanegara.

“Selanjutnya sikap DPRD Bali tersebut dikirim kepada Presiden agar Presiden segera membatalkan Perpres Nomor 51 tahun 2014 dan mengembalikan kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi,” tambahnya.

Pada pertemuan sebelumnya DPRD Bali juga tidak tegas, apakah mau menerbitkan rekomendasi kepada Gubernur Bali atau tidak.

Purbanegara menegaskan Pasubayan Desa Adat dan seluruh komponen di dalamnya terus konsisten meminta Presiden segera menolak Reklamasi Teluk Benoa dan segera membatalkan Perpres Nomor 51 tahun 2014.

“Sudah saatnya DPRD Bali bersikap atas rencana reklamasi Teluk Benoa, bukan malah sebaliknya, tidak mau bersikap dengan alasan menunggu keputusan dari Presiden,” katanya.

Ketidakjelasan sikap itu, menurutnya, hanya akan melecehkan fungsi lembaga legislatif, perjuangan rakyat Bali, dan nalar publik.

Tidak Muncul
Di dalam aksi tersebut, massa juga meminta anggota DPRD Bali untuk menemui massa. Namun, berkali-kali dipanggil anggota Dewan yang selama ini belum jelas sikapnya tidak ada muncul. DPRD Bali beralasan, mereka tidak mau menemui rakyatnya karena tidak bersurat.

Hal tersebut dibantah keras oleh Koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) Wayan Gendo Suardana. Ia menyampaikan bahwa telah mengirimkan surat pemberitahuan ke polisi dan polisi sudah berkoordinasi dengan Anggota Dewan.

“Ini menunjukkan bahwa mereka memang tidak mau menerima rakyat dengan alasan-alasan formal,” ujar Gendo.

Koordinator ForBALI tersebut lantas meminta Sekretaris Dewan juga hadir untuk menemui rakyatnya. Setelah berdiskusi panjang, akhirnya Sekretaris Dewan, I Wayan Suarjana datang menemui massa aksi.

Sebelum Sekretaris Dewan menjelaskan, Koordinator ForBALI juga meminta agar dijelaskan di hadapan rakyat alasan-alasan DPRD Bali tidak mau menemui rakyatnya. “Kenapa kepolisian menjaga gedung ini dengan ketat sementara anggota DPRD-nya tidak ada dalam gedung ini,” kata Gendo.

Sayangnya Sekretaris Dewan tidak menerangkan apapun. Pihaknya mengaku tidak tahu ke mana para Wakil Rakyat tersebut pergi. Dari atas mobil komando dia justru hanya menyampaikan alasan-alasan yang ala kadarnya. “Ini bukan kewenangan saya. Hari ini bapak yang terhormat masih ada yang dikerjakan, masing- masing,” ujarnya.

Aksi kemarin berlangsung saat masih jam kantor. Namun anggota DPRD Bali juga sudah tidak ada ditempat dengan alasan tugas ke luar kota.

Untuk memastikan keberadaan DPRD Bali, Tim Hukum ForBALI mencari staf yang mencatat tugas anggota dewan. Namun, staf yang ditemui tidak mampu menunjukkan bukti absen dan keterangan dinas para anggota dewan.

Tidak puas dengan jawaban tersebut, Gendo bersama tim hukum ForBALI masuk ke ruangan-ruangan di gedung DPRD Bali yang dijaga ketat oleh polisi. Setelah sempat berbicara dengan Kapolresta Denpasar, sebagian peserta aksi akhirnya bisa memasuki gedung.

Bukannya memberikan informasi, Sekretaris Dewan dan para staf yang diminta untuk menunjukkan bukti absen dan keterangan dinas para Anggota Dewan malah hilang tanpa jejak. Ruangannya kosong. Lampu ruangannya sudah mati. Bahkan ruang Sekretaris Dewan juga dikunci.

“Sekwan melarikan diri atau mencari data, saya tidak tahu. Tapi yang jelas Sekwan tidak ada di ruangan dan lampunya sudah mati. Artinya Sekretaris Dewan tidak punya itikad baik untuk menjelaskan dan membuktikan bahwa Anggota Dewan tugas keluar,” ujar Gendo sembari memastikan bahwa ruangannya sudah kosong.

Dalam orasinya Gendo menyampaikan, tidak ada rumusan apapun yang mengatakan rakyat harus bersurat ketika ingin menemui DPRD supaya mereka bisa terima. “Kalau mereka merasa tidak tahu kalau rakyat akan datang pada hari ini lalu bagaimana mereka koordinasi dengan pihak kepolisian sekian banyak pleton mereka di sini,” ujarnya.

“Aparat kepolisian pasti sudah melakukan koordinasi, tetapi Anggota Dewan saja yang tidak mau menemui kita,” tuding Gendo.

Tidak adanya anggota dewan kemarin memperjelas sikap DPRD Bali yang tak berpihak pada aksi tolak reklamasi Teluk Benoa. Empat tahun perjuangan menolak reklamasi seperti tak ada artinya bagi mereka yang dipilih rakyat tersebut. [b]

The post DPRD Bali Tetap Tak Jelas Sikapi Reklamasi appeared first on BaleBengong.