Tag Archives: Data Journalism

Saling Mendukung untuk Menguatkan Mental

Oleh Angga Wijaya

Hari masih pagi saat saya tiba di bangunan tua yang terletak di Jalan Hayam Wuruk Denpasar. Di halaman tampak dua pemuda sedang menyapu, sedangkan yang lain duduk di pelataran. Mereka layaknya orang normal. Namun tak banyak yang tahu bahwa mereka adalah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan orang dengan skizofrenia (ODS) dalam pengobatan.

Mereka tergabung dalam Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) simpul Bali. Tempat mereka berkarya bernama Rumah Berdaya. Rumah Berdaya para ODGJ dan ODS ini mendampingi para penderita ODGJ dan ODS membuat karya seperti dupa, sabun, jasa cuci motor dan melakukan aktivitas seni seperti melukis dan membuat kerajinan tangan.

Berdiri sejak Agustus 2016, Rumah Berdaya Denpasar memfokuskan diri pada pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi para ODGJ dan ODS di Kota Denpasar. Berdirinya Rumah Berdaya Denpasar berawal dari keinginan untuk membentuk wadah bagi para ODGJ dan ODS sehingga mereka bisa berkarya dan berbuat sesuatu untuk mendukung pengobatan mereka.

I Nyoman Sudiasa, Koordinator Rumah Berdaya menuturkan, sebelum Rumah Berdaya berdiri para ODGJ dan ODS dan keluarga ODGJ dan ODS di Denpasar telah mengadakan acara berkumpul rutin sejak 2015. Mereka lalu berinisiatif membentuk KPSI simpul Bali. “Kami memikirkan membuat wadah sehingga perhatian dan kepedulian pemerintah menjadi lebih besar. Dan memiliki daya tawar dibanding jika sendiri dan tak mempunyai wadah,” ujarnya.

Seiring waktu berjalan Rumah Berdaya Denpasar makin dikenal masyarakat. Perhatian Pemerintah Kota Denpasar telah dirasakan warga Rumah Berdaya. Pemerintah memberikan lahan dan bangunan sebagai sekretariat Rumah Berdaya Denpasar dan tempat berkarya bagi para ODGJ dan ODS di Kota Denpasar.

Kegiatan sehari-hari warga Rumah Berdaya adalah membuat dupa, sabun, disamping berkebun dan melakukan kegiatan seni seperti melukis dan setiap akhir pekan warga Rumah Berdaya berlatih yoga dan meditasi. Mereka membuktikan diri bahwa penghuni Rumah Berdaya mampu berkarya.

“Agar pandangan masyarakat awam tentang penderita gangguan jiwa sebagai orang yang berbahaya, tak mempunyai masa depan, dan stigma lainnya bisa terkikis dan hilang,” kata Sudiasa menambahkan.

Pengobatan para ODGJ dan ODS selama ini menggunakan Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM). Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Provinsi Bali ini menuai respon postitif masyarakat Bali karena meringankan beban warga Bali yang hendak berobat di puskesmas maupun di rumah sakit daerah yang bekerja sama dengan pemerintah.

Namun sejak pemerintah pusat mencanangkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) otomatis daerah yang mempunyai Jamkesda mesti berintergrasi dengan JKN, termasuk JKBM di Bali yang terhitung sejak 1 Januari 2017 tak berlaku lagi. Peraturan baru ini membuat resah karena banyak warga miskin tak mampu membayar premi BPJS secara mandiri termasuk para ODGJ dan ODS di Rumah Berdaya.

Dari 35 orang penghuni Rumah Berdaya, pada Juni lalu 14 orang yang telah memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS), sisanya 21 orang belum memiliki KIS. Menurut I Nyoman Sudiasa, warga Rumah Berdaya yang belum memiliki KIS disebabkan karena belum memiliki e-KTP sehingga menyulitkan mengurus KIS.

Ia mengatakan sejak November 2016, saat berita JKBM akan dihapus Pemerintah Bali, upaya koordinasi dengan dinas terkait untuk mengurus KIS telah dilakukan. “Masalahnya data masih lemah dan beberapa teman belum memiliki e-KTP sehingga tak terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,” katanya saat ditemui pada awal Juni lalu.

Para ODGJ dan ODS yang belum memiliki KIS berimbas pada layanan kesehatan jiwa yang mereka dapatkan. Terhitung sejak Januari hingga Maret 2017, pengobatan warga Rumah Berdaya yang belum memiliki KIS ditanggung sebagiannya oleh dr. I Gusti Rai Putra Wiguna, Sp.KJ, psikiater yang menginisiasi berdirinya KPSI Simpul Bali dan Rumah Berdaya.

Pada Maret 2017 warga rumah berdaya berinisiatif untuk mencari dana untuk pengobatan warga Rumah Berdaya yang belum memiliki KIS dengan membuat sabun yang mereka namai dengan “Sabarya”. Kepanjangan dari “Sabun Rumah Berdaya” dan juga bisa dimaknai dengan anjuran untuk bersabar bagi warga yang sudah mengurus pembuatan KIS namun belum jadi.

Sabun “Sabarya’ awalnya kerja sama Rumah Berdaya Denpasar dengan sebuah hotel di Denpasar di mana pihak hotel memberikan sabun bekas dan juga pelatihan mengolah sabun bekas menjadi sabun siap pakai. Sekarang bahan baku coba dipasok dari donatur-donatur lain. Pembuatan sabun “Sabarya” juga melibatkan seniman yang tergabung dalam “Ketemu Project Space” yang melakukan eksperimen dan melatih warga Rumah Berdaya dalam membuat sabun.

Satu paket sabun “Sabarya” yang terdiri dari lima keping sabun yang telah diolah kembali ini dibanderol dengan harga Rp100 ribu. “Hasilnya digunakan menanggung pengobatan para ODGJ dan ODS yang belum mendapatkan KIS,” Sudiasa menjelaskan.

Pembuatan sabun “Sabarya” akan terus berlanjut untuk membiayai pengobatan para ODGJ dan ODS di Denpasar baik yang ada di Rumah Berdaya maupun di luar Rumah Berdaya. I Wayan Sueca, orang tua Agus Widiasputra, salah satu ODS yang merupakan warga Rumah Berdaya termasuk salah satu yang belum mendapatkan KIS. Ia sejak Maret 2017 mengurus KIS dan hingga kini belum ada kejelasan kapan bisa mendapatkan KIS.

Sueca berkisah pengalamannya sempat “dipingpong” ketika mengurus KIS saat JKBM berakhir. Ketika mendatangi Dinas Sosial, petugas memintanya melampirkan Kartu Keluarga (KK) dan KTP anaknya yang sakit. Tak hanya itu, ia diminta kembali mendatangi kepala desa tempatnya tinggal.

“Saya jadi bertanya kenapa disuruh ke kepala desa lagi, kesannya saya dipingpong?” katanya.

Setelah Dinsos Denpasar berkoordinasi dengan Rumah Berdaya, akhir Juni lalu anaknya mendapat KIS. Ia berharap ke depan pengurusan PBI KIS berada di satu pintu dan antardinas terintegrasi. “Agar dukungan untuk ODGJ tidak dicederai birokrasi yang rumit sehingga warga disabilitas mental bisa mendapatkan KIS dan pengobatannya ditanggung pemerintah,” ujarnya.

Dinas Sosial Kota Denpasar hingga kini bekerja sama dengan Rumah Berdaya menyelesaikan verifikasi PBI JKN bagi ODGJ. I Nyoman Sudiasa memimpikan layanan kesehatan yang adil untuk warga miskin dan difabel termasuk ODGJ dan ODS. Idealnya, layanan kesehatan bagi penderita disabilitas fisik maupun mental sama. Jaminan kesehatan bagi para ODGJ dan ODS ditanggung pemerintah.

“Karena banyak ODGJ dan ODS yang untuk kebutuhan hidup sehari-hari saja masih sulit sehingga perlu kebijakan menggratiskan biaya pengobatan mereka,” kata I Nyoman Sudiasa.

Ia menambahkan, JKN dikatakan ideal jika tak ada lagi perbedaan antara disabilitas mental dan fisik. Pemerintah perlu memperbaiki sistem layanan termasuk pendataan karena menurut pantauannya antardinas satu dengan lainnya belum terintegrasi.

Kepala BPJS Kesehatan Denpasar Kiki S. Marbun berinisiatif menggalang donasi dari pegawai BPJS Kesehatan Cabang Denpasar bagi pasien skizofrenia di Yayasan Rumah Berdaya. Dana yang terkumpul digunakan untuk membantu pendaftaran pasien serta keluarganya dalam program JKN, dengan manfaat di kelas 3.

“Agar pasien skizofrenia tidak mengalami putus obat,” kata Kiki.

Para pegawai di Kantor Cabang Denpasar BPJS Kesehatan memberikan bantuan iuran JKN selama satu tahun. Pemberian bantuan iuran JKN bagi penderita skizofrenia disesuaikan dengan jumlah dana yang terkumpul dari sumbangan pegawai secara sukarela.

Ia berharap inisiatif ini dapat memberikan contoh serta dapat mengguggah badan usaha ataupun perorangan ikut serta melakukan donasi, membantu masyarakat yang kurang mampu mendaftar sebagai peserta JKN. Sehingga masyarakat yang tidak mampu mendapat jaminan kesehatan.

Selain itu saat pada 2019, Kiki berharap BPSJ Denpasar telah menginventarisir jumlah penderita ODGJ di wilayahnya, dan memastikan NIK penderita ODGJ selain mengalokasikan anggaran agar peserta ODGJ terdaftar di BPJS Kesehatan.

Kopi Kental

Sebuah komunitas di Tabanan pada 21 Juni lalu mengukuhkan diri akan mendampingi ODGJ berat khususnya dipasung. Salah satunya mengakses pengobatan dan akses PBI JKN atau KIS.

Pertemuan ini berlangsung di kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos dan P3A) Kabupaten Tabanan diikuti lebih dari 20 orang. Pengukuhan ini dibarengi penyuluhan dari RSJ Bangli tentang kondisi gangguan jiwa di Bali dan cara penangannya. Para relawan Kopi Kental berasal dari beragam latar belakang seperti wirausaha, PNS, dan pengurus desa.

Driana Rika Rona, Sekretaris Kopi Kental menyebut sebagai petugas rehabilitasi sosial tantangannya adalah ketika ODGJ dipasung lagi. Kopi Kental akan mendampingi mengakses kesehatan dan menyiapkan tempat sementara untuk yang telantar, misalnya Rumah Singgah di Kantor Dinsos dan P3A Tabanan.

Kepala Dinsos P3K I Nyoman Gede Gunawan juga ingin memastikan para ODGJ tercover JKN, termasuk untuk mereka yang belum punya identitas. Agar 2018 Tabanan bebas pasung. Meski kendala di lapangan seperti keluarga menyembunyikan pasien dengan tidak memasukkan dalam kartu keluarga dan mengabaikan hak identitasnya.

“Kalau (pasien, red) punya keluarga bisa kita urus. Kami akan mencari yang seperti itu bersama petugas catatan sipil,” ujarnya.

Ia mengatakan akan mengirim pasien ke RSJ Bangli dan memastikan sudah punya KIS. Bagi pasien yang tidak memiliki identitas, ia berjanji akan mengupayakan surat keterangan sebagai pengganti, sembari menunggu pasien mendapatkan nomor induk kependudukan (NIK). “Agar tak dipulangkan lagi,” katanya.

Dinas Sosial juga menyiapkan rumah singgah. “Saya ingin dukungan dari komunitas seperti ini sebagai partner kerja di Dinsos,” katanya tentang dukungan Surat Keputusan pengukuhan Kopi Kental.

Usai pengukuhan, tim Kopi Kental bersama Tim RSJ Bangli mengunjungi dua ODGJ di Tabanan. Salah satunya melihat perempuan 43 tahun yang dikurung dalam sebuah bangunan dengan jendela berteralis besi. Kakaknya sudah meninggal dalam kondisi ODGJ saat terkurung di ruang yang sama. Mereka tak diobati dengan layak.

Kepala Desa Kesiut Gusti Putu Gede Purwa Adnyana melaporkan ODGJ ini dan koordinasi dengan kakak laki-lakinya yang tinggal terpisah. Tim Kopi Kental meyakinkan keluarga agar korban diobati dengan lebih baik agar tak lagi terpasung. [b]


Tulisan ini merupakan bagian ketiga dari laporan mendalam berbasis data (data driven journalism) tentang akses jaminan kesehatan nasional untuk orang dengan gangguan jiwa. Anggota tim liputan Luh De SuriyaniHappy Ary SatyaniAngga Wijaya, dan fotografer Wayan Martino.
Pengerjaan laporan ini dengan dukungan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) melalui program data driven journalism di isu kesehatan.
Tulisan pertama Tak Terdata Lagi Setelah Integrasi.
Tulisan kedua Semrawut Data, Sulit Terbuka.
Tulisan ketiga Saling Mendukung untuk Menguatkan Mental.

The post Saling Mendukung untuk Menguatkan Mental appeared first on BaleBengong.

Semrawut Data, Sulit Terbuka

Oleh Luh De Suriyani

Apakah anggaran kesehatan pemerintah sudah mengalokasikan akses kesehatan warga ODGJ?

Seorang perempuan muda 20-an tahun duduk bengong di dalam sal Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Bangli, Bali. Sudah semingguan ia dirawat setelah dibawa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dari sekitar Terminal Ubung, Denpasar. Rini, sebut saja demikian saat itu linglung, tak bisa menunjukkan identitas, dan tidak tahu hendak ke mana.

Namun pada akhir Juni lalu ditemui di RSJ Bangli, Rini sudah bisa diajak bicara dan menjawab pertanyaan. Dia mengaku dari Sidoarjo dan bisa menyebut nama keluarga maupun alamat rumahnya. “Tolong bantu mencarikan keluarganya ya. Dia sudah boleh pulang. Kasihan kalau lama di sini,” ujar Darsana, petugas RSJ.

Menjelang lebaran lalu, koordinasi informal dengan petugas sosial Kementerian Sosial di Sidoarjo, Jawa Timur membuahkan hasil. Mereka menemukan keluarga Rini. Namun, ia tak bisa segera diberangkatkan karena kantor pemerintah masih cuti sampai usai lebaran. Akhirnya 4 Juli lalu Rini dijemput keluarganya di RSJ Bangli.

Rini termasuk pasien orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) telantar. Tak sedikit yang bernasib seperti dirinya. Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan dana kesehatan agar RSJ merawat pasien telantar, tanpa identitas atau keluarga, tak hanya ODGJ. Pada 2016, anggarannya berjumlah lebih dari Rp2 miliar.

Menurut proyeksi Riset Kesehatan Dasar 2013 Bali oleh Kemenkes, jumlah pengidap gangguan jiwa (ODGJ) berat atau skizofrenia adalah 2,3 dari 1000 penduduk.

Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan beban penyakit atau burden of disease penyakit jiwa di Tanah Air masih cukup besar. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, mencatat prevalensi gangguan mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan sebesar 6 persen untuk usia 15 tahun ke atas atau sekitar 14 juta orang. Adapun prevalensi gangguan jiwa berat, seperti skizofrenia adalah 1,7 per 1.000 penduduk atau sekitar 400.000 orang.

Berdasarkan jumlah tersebut, ternyata 14,3 persen di antaranya atau sekira 57.000 orang pernah atau sedang dipasung. Angka pemasungan di pedesaan sebesar 18,2 persen. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka di perkotaan, yaitu sebesar 10,7 persen.

Dalam dokumen Riskesdas 2013 disebutkan yang didata adalah gangguan jiwa berat (psikosis atau skizofrenia) yang dapat dikenali oleh masyarakat umum. Sehingga gangguan jiwa berat dengan diagnosis tertentu dan memerlukan kemampuan diagnostik oleh dokter spesialis jiwa, kemungkinan tidak terdata. Prevalensi Bali 2,3 per 1.000 penduduk, artinya dari sedikitnya 4 juta penduduk Bali, ada sekitar 9.000 ODGJ.

Bali termasuk 5 terbesar bersama Yogyakarta (2,7), Aceh (2,7), Sulawesi Selatan (2,6), dan Jawa Tengah 2,3).

 

Belum ada data detail hasil pemetaan seluruh Bali. Hanya pasien ODGJ yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Bangli tahun ini sampai Mei 2017 sebanyak 448 orang pasien baru rawat inap dan jalan.

Saat ini baru Denpasar yang mencatat ODGJ nama dan alamat (by name by address) karena memiliki pelayanan di rumah (homecare) oleh puskesmas. Hingga awal tahun 2017 jumlah yang terdata sekitar 400 orang tetapi ini mereka yang bisa mengakses layanan kesehatan saja. Mereka didaftarkan sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bali. Namun, baru sebagian yang mendapat kartu KIS sebagai tanda sudah terdaftar akses JKN.

Total jumlah warga yang mendapat PBI dari anggaran daerah di Bali 400.749 orang dengan nilai Rp110 miliar lebih. Hanya kabupaten Badung yang tidak ikut alokasi PBI daerah. Kabupaten terkaya di Bali ini memberi jaminan kesehatan seluruh warganya sendiri, seperti era Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) milik Pemprov Bali dulu.

Hingga 1 Juni 2017 sisa kuota PBI lebih dari 58 ribu orang. Ada lebih dari 58 ribu orang yang mendapat hak PBI dan bisa didaftarkan untuk memenuhi kuota.

Alokasi anggaran iuran PBI pada 2017 di Bali terbanyak untuk Kabupaten Buleleng yakni 117.439 orang, total pembagian anggaran provinsi dan kabupaten lebih dari Rp32miliar. Kemudian Karangasem untuk 84.323 orang, disusul Tabanan 56.240 orang, Gianyar 48.457 orang. Paling sedikit alokasi PBI untuk warga Kota Denpasar, yakni 10.592 orang.

Namun, dibandingkan alokasi anggaran jaminan kesehatan daerah yang disebut JKBM, nilai iuran PBI JKN ini jauh lebih kecil. Tak heran masih banyak warga kaget karena sekarang tak ada jaminan kesehatan gratis untuk seluruh warga dengan KTP Bali seperti era JKBM.

Alokasi anggaran JKBM Provinsi Bali pada 2016 lebih dari Rp383 miliar. Bahkan pada 2015 lebih dari Rp418 miliar. Tiga kali lipat lebih banyak dibanding anggaran PBI daerah untuk JKN. Daerah yang mendapat alokasi terbesar JKBM adalah Buleleng sebesar Rp 26 miliar lebih, kemudian Bangli lebih dari Rp 22 miliar, disusul Jembrana, dan Karangasem.

Urutan alokasinya berbeda dengan PBI JKN yang berbasiskan jumlah penduduk dan 40 persen penduduk termiskin versi Badan Pusat Statistik (BPS).

Jomplangnya alokasi PBI daerah dengan anggaran JKBM salah satunya karena anggaran kesehatan juga difokuskan untuk pembangunan Rumah Sakit Bali Mandara (RSBM) yang baru selesai tengah tahun 2017 ini. “Dananya dipakai untuk JKN dan membangun RSBM,” ujar Made Suwitra, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Bali.

Alokasi anggaran kesehatan sudah ada tetapi masih banyak ODGJ yang belum mendapat haknya sebagai penerima PBI. Tidak ada detail siapa saja kelompok penerima PBI daerah. Berapa alokasi untuk warga miskin, difabel fisik, dan difabel mental. Padahal PBI diberikan spesifik by name by address. “Semuanya jadi satu, tidak ada pengelompokannya. Didasarkan pada 40 persen dari penduduk termiskin,” kata Suwitra.

Profil Kesehatan Provinsi Bali 2016 menyebutan Langkah-langkah Integrasi JKBM ke JKN di Provinsi Bali. Masyarakat Bali yang dianggap miskin dan tidak mampu adalah 40 persen dari total penduduk (Berdasarkan Perpres No. 2 tahun 2015 RPJMN 2015-2019). Data ini berdasarkan verifikasi dan validasi yang dilaksanakan pada tahun 2015 oleh BPS dan dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatanan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Jumlah 40 persen penduduk termiskin di Bali yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional sebagai berikut:

Rekapitulasi 40% Termiskin Masyarakat Bali dan Kepesertaan JKN

Dalam proses integrasi yang akan diintegrasikan ke JKN sebagai PBI Daerah adalah masyarakat miskin dan tidak mampu Non JKN. Data Non JKN di atas diverifikasi dan divalidasi Dinas Sosial kabupaten dan kota dan ditetapkan oleh bupati atau walikota sebagai peserta PBI Daerah. Terkecuali Kabupaten Badung, jadi jumlah peserta PBI daerah dan anggarannya berkurang. Peserta PBI Daerah yg sudah ditetapkan bupati atau walikota didaftarkan ke BPJS oleh pemerintah daerah di kelas III dengan premi Rp23.000 per orang per bulan.

Penduduk yang sudah dibiayai sebagai PBI Pusat sebanyak 912.613 orang, dan yang jadi tanggungan PBI Daerah 400.749 orang. Apabila besaran premi PBI Rp23.000, maka jumlah dana yang harus disiapkan Pemda Bali adalah = 400.749 x 12 bulan x Rp23.000 = Rp101.606.724.000/tahun. Nilai ini jauh lebih kecil dibanding anggaran jaminan kesehatan daerah sebelumnya JKBM pada 2015 dan 2016.

Di sisi lain anggaran kesehatan APBD kabupaten dan kota di Bali cukup besar di atas rata-rata nasional. Jadi ada peluang untuk beri akses lebih banyak pada warga miskin atau kebutuhan khusus yang membutuhkan premi PBI JKN. Tak hanya 40 persen.

Tidak semua peserta JKBM otomatis menjadi peserta JKN PBI daerah. Yang berhak menjadi peserta PBI JKN adalah fakir miskin dan orang tidak mampu termasuk yang mengalami disabilitas/cacat total.

Mengumpulkan Serpihan Data

Jumlah ODGJ by name by address tidak ada. Hanya ada perkiraan dari Riskesdas 2013 sebanyak 9.000 orang ODGJ berat. Untuk itu kami mengumpulkan data berbagai versi.

Pertama, data RSJ Bangli menyebut kunjungan rawat jalan berturut dari 2014 sampai 2016 adalah lebih dari 27.907 orang, 20.076, dan 20.564 orang. Kunjungan rawat inap antara 5.000-6.000 orang per tahun.

Jumlah di atas adalah kunjungan bukan jumlah orangnya karena bisa jadi orang yang sama, satu orang rawat jalan atau inap berkali-kali atau belasan kali per tahunnya. Tidak ada data jumlah orangnya.

Untuk memperkirakan jumlah orang ODGJ yang pernah dirawat di RSJ Bangli, Dokter Basudewa Wakil Direktur RSJ Bangli menyebut secara kasar mungkin bisa melihat pasien kronis yang dalam dua tahun dirawat inap rata-rata 3 kali. Misalnya jika ada pasien 6.000 orang per tahun rawat inap, jika dikali 2 tahun kemudian bagi 3 kali hasilnya sekitar 4.000 orang. Kemungkinannya, masih ada sebagian ODGJ berat yang belum terakses kesehatan di Bali.

Kedua, data pasien jangkauan Suryani Institute for Mental Health (SIMH) yang menjangkau pasien di rumah di 4 kabupaten dari 9 kabupaten atau kota di Bali. Hingga kini mendampingi 758 orang ODGJ berat sejak 2008. Namun lebih dari 70 persen diperkirakan sudah bolak balik dirawat di RSJ Bangli. Jadi datanya sebagian besar sudah termasuk dalam data RSJ Bangli.

Hingga Mei 2017, jumlah ODGJ yang menggunakan JKN (PBI pusat dan daerah) sebanyak 333 pasien rawat inap dan 1.578 rawat jalan. Ini sekali lagi jumlah kunjungan, terlebih yang rawat jalan bisa jadi satu orang beberapa kali datang dalam 5 bulan.

Angka tersebut memperlihatkan betapa pentingnya akses kesehatan bagi ODGJ. Jika putus obat dampaknya sangat besar penderita dan lingkungan sekitar. Ketiadaan data terintegrasi, termasuk verifikasi administrasi kelayakan para penerima bantuan iuran, menyulitkan memetakan berapa ODGJ yang belum terjangkau kesehatan.

I Made Suwitra mengatakan jika angka kemiskinan di Bali berdasar Badan Pusat Statistik (BPS) sekitar 5 persen dari penduduk atau sekitar 200 ribu orang. Sementara alokasi PBI daerah 400-an ribu warga, harusnya akses jaminan kesehatan sudah menjangkau seluruh warga berkebutuhan khusus, seperti ODGJ. “Apakah proses verifikasinya terbuka?” katanya.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali I Nyoman Wenten menyebut dari 4 juta penduduk Bali, yang mendapat PBI berjumlah lebih dari 1,5 juta. Harusnya warga miskin dan difabel semuanya tercakup. Namun hambatannya ada yang belum punya NIK, atau datanya salah. Sementara BPJS mengejar harus ada NIK. “Kami sedang proses kerja sama dengan Dukcapil. Kalau keluarganya tak bisa ditemukan, bisa didaftarkan Dinas Sosial,” ujarnya.

Ia setuju jika seluruh WNI punya hak sama, apalagi ODGJ menurutnya negara harus hadir. Misalnya sulitnya mencari e-KTP juga harus segera dicari terobosan. Menurutnya orang bisa meninggal nunggu KTP jadi. “Yang punya kewenangan kita, ya cari solusinya,” katanya meyakinkan.

Sayangnya pihaknya juga tak punya data detail, dari penerima PBI itu berapa yang miskin, difabel, dan sebagainya. [b]


Tulisan ini merupakan bagian kedua dari laporan mendalam berbasis data (data driven journalism) tentang akses jaminan kesehatan nasional untuk orang dengan gangguan jiwa. Anggota tim liputan Luh De SuriyaniHappy Ary SatyaniAngga Wijaya, dan fotografer Wayan Martino.
Pengerjaan laporan ini dengan dukungan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) melalui program data driven journalism di isu kesehatan.

Tulisan pertama Tak Terdata Lagi Setelah Integrasi.
Tulisan kedua Semrawut Data, Sulit Terbuka.

 

The post Semrawut Data, Sulit Terbuka appeared first on BaleBengong.

Tak Terdata Lagi Setelah Integrasi

Teks Luh De Suriyani, Foto Wayan Martino

Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) wajib mendapat jaminan kesehatan. Namun, hingga kini masih banyak yang tak mendapatkan haknya setelah peralihan jaminan daerah ke nasional. Kenapa?

I Kadek Awan, 39 tahun, dari kecil sampai dewasa nyaris selalu tinggal di rumah. Ia tercatat sebagai penduduk Kabupaten Gianyar, tetapi tinggal merantau dan hidup berpindah-pindah di Kota Denpasar, mengikuti keluarganya.

Pernah sesekali, ia keluar rumah tapi kemudian dilaporkan hilang karena Awan tak ingat jalan pulang. Ia mengalami skizofrenia.

Ibu Awan, Ni Wayan Kerti, 50 tahun, beberapa kali tergopoh-gopoh mencari bantuan ketika anak laki-laki terakhirnya itu hilang. Penjual sayur yang biasa disebut Bu Buncing ini menyayangi Awan sampai-sampai mengunci anaknya di dalam rumah.

Keluarga ini hidup dalam pondokan. Bahannya dirakit dari sampah seperti potongan kayu dan spanduk. Sang Bapak I Made Kacir, 60 tahun, bekerja sebagai pemulung. Bersama istrinya, mereka bahu membahu merawat dan menghidupi Awan.

Selama beberapa bulan ini Awan sudah bisa ditinggal orangtuanya bekerja tanpa dikunci. Salah satunya karena sudah mendapat obat dan perawatan di rumah oleh petugas puskesmas, menggunakan akses Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali karena memiliki kartu tanda penduduk (KTP sebagai warga Provinsi Bali.

Sube dadi ajak ngorte (Sudah bisa diajak ngomong, red),” ujar Kerti dalam bahasa Bali.

Dokter Spesialis Kejiwaan Gusti Rai Putra Wiguna dan perawat Puskesmas Denpasar Utara 3 Komang Parwati beberapa kali berkunjung ke gubuk Awan di lahan milik orang lain, sesama warga Gianyar. Awan tidak bisa datang ke puskesmas karena orangtuanya tak punya kendaraan. Perawatan di rumah adalah salah satu siasat.

Ketika tenggat integrasi JKBM ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) habis akhir tahun 2016 lalu, pelayanan kesehatan sempat terhenti. Keluarga Awan tidak mampu mendaftar dan membayar iuran JKN secara mandiri. Sampai akhir Juni lalu, ia belum mendapat Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN.

KIS adalah tanda kepesertaan JKN, diterbitkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk seluruh peserta jaminan kesehatan termasuk PBI.

Kepesertaan KIS ada dua kelompok. Pertama, masyarakat yang wajib mendaftar dan membayar iuran, baik membayar sendiri, ataupun berkontribusi bersama pemberi kerjanya. Kedua, masyarakat miskin dan tidak mampu yang didaftarkan pemerintah dan iurannya ditanggung negara.

Keluarga orang dengan gangguan jiwa memeriksa kelengkapan identitas untuk akses Jaminan Kesehatan Nasional. Foto Wayan Martino.

Tak Bisa Berobat

PBI adalah skema bantuan premi JKN bagi warga miskin dan difabel. Ada PBI dari pemerintah pusat menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan pemerintah daerah menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Kacir mengatakan beberapa orang telah meminta KTP dan kartu keluarga (KK) untuk pendaftaran sebagai penerima JKN. “Tapi belum dikasih kartunya sampai sekarang,” kata Kacir.

Ia tak tahu jika sekarang sudah tak bisa berobat gratis dengan membawa KTP saja, seperti saat JKBM masih ada. Kacir juga tak paham soal JKN dan bagaimana mendaftarkan diri mendapat KIS. Apalagi keluarga ini tinggal di Denpasar, sementara administasi kependudukan masih terdaftar di Gianyar, kampung halaman mereka.

Mereka jarang pulang kampung berjarak sekitar 50 km dari Denpasar itu karena tidak punya kendaraan dan biaya. Terakhir mereka pulang karena ada saudara meninggal dan mengikuti prosesi ritual pemakaman ngaben.

Kacir pun tak tahu jika warga miskin dan difabel bisa mengakses layanan kesehatan gratis dari negara. Sehingga anaknya tak pernah mendapat pemeriksaan kesehatan menyeluruh selama puluhan tahun, sebaliknya dikurung dalam rumah.

Karena itulah, dokter Rai memilih untuk mengunjungi Robet di rumahnya sebagai bagian dari pengobatan.

Pertemuan Rai dengan keluarga Robet, panggilan akrab Awan karena bantuan seorang warga. Tetangga Robert itu berupaya mencari solusi agar pengobatan Robet tak terhenti. Rai yang akrab dengan sejumlah puskesmas di Denpasar minta ke petugas puskesmas datang mengobati Awan dengan pembiayaan gotong royong dari donatur Rumah Berdaya, komunitas pemberdayaan ODGJ di Denpasar.

Ia mendiagnosis Robet mengalami gangguan psikotik. “Seperti agresif dan kebingungan,” kata Rai.

Ketika pertamakali diobati dengan cara suntik, Robet terus menghindar. Dia lari mengelilingi rumahnya. Tim medis ikut berlari di tanah berlumpur pekarangan rumahnya yang sebagian berisi kotoran ternak.

Akhirnya Rai minta tolong orangtuanya merayu dan memegang erat agar jarum suntik bisa masuk ke pantat.

Pasien ODGJ harus mendapat pengobatan berkelanjutan dan pendampingan psikososial. ~ dr. Gusti Rai Putra Wiguna, SpKJ

Pasien ODGJ seperti Awan, menurutnya, harus mendapat pengobatan berkelanjutan dan pendampingan psikososial. Setelah diobati didorong melakukan kegiatan produktif agar komunikasinya membaik.

“Nah, JKN untuk pengidap ODGJ ini sangat penting agar proses pengobatan terus berjalan,” Rai menambahkan.

 

Sebagian orang dengan gangguan jiwa tidak bisa mengakses layanan JKN karena masalah administrasi. Foto Wayan Martino.

Rehabilitasi Sosial

Lebih dari enam bulan mendapat pengobatan, Robet berangsur membaik. Dia mulai bisa menjawab pertanyaan dengan satu dua kata. “Sube bisa nyawab ye jani, nyak nulungin bapakne mersihin rongsokan (Sudah bisa ngomong sekarang. Sudah ngerti dia, sudah bisa bantu bapaknya bersihkan rongsokan),” ujar Kerti, ibunya berseri-seri.

Sebelumnya Robet pasti dikunci saat bapak ibunya bekerja di luar rumah. Sekarang Robet bisa membukakan pintu untuk pengunjung pondokannya. Berat badan Robet pun melonjak.

Tantangan berikutnya adalah rehabilitasi sosial agar makin mudah berinteraksi dan bisa bekerja.

Ada cerita berbeda dari I Ketut Angga Wijaya, 33 tahun. Pria lajang ini bekerja sebagai penulis dan terlibat dalam tim liputan BaleBengong ini. Tujuh tahun lalu ia baru didiagnosis skizofrenia.

“Gejala awalnya tak bisa tidur, halusinasi sering merasa dikejar-kejar seseorang,” ujarnya.

Dalam sehari Angga minum obat dua kali, pagi dan malam. Masing-masing satu jenis pil. Pengobatan awalnya ditanggung Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ), lalu ia pindah tinggal ke Denpasar pada 2014. “Ketika itu Jembrana tidak ada psikiater, petugas RSJ Bangli datang ke RSUD Jembrana,” ingatnya.

Karena mahalnya harga obat, keluarganya mendaftarkan Angga sebagai peserta JKN mandiri. Sistem virtual account (VA) dan kewajiban membayar iuran JKN untuk seluruh anggota keluarga membuat pengobatannya terhenti. Ia mengaku tidak mampu lagi membayar iuran untuk empat anggota keluarganya, termasuk dirinya.

Saat mendengar JKBM sudah berakhir pada akhir Desember 2016, Angga memutuskan mengurus Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sebagai pasien disabilitas mental berat, ia memang berhak mendapatkan kartu itu. Angga beruntung, KIS-nya selesai dalam waktu sebulan. “Ada warga yang meninggal, lalu kuotanya dialihkan ke saya,” jelasnya.

Saat masa transisi belum memiliki JKN, untunglah ia tergabung dalam Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) Bali dan Rumah Berdaya. Komunitas ini memberikan bantuan obat selama tiga bulan.

Karena kurangnya pengetahuan, sebagian keluarga ODGJ memilih mengunci ODGJ di rumah, termasuk di Tabanan. Foto Wayan Martino.

Belum Terakses

Suryani Institute for Mental Health (SIMH) adalah lembaga sosial yang mengobati dan mendampingi ODGJ di pelosok desa di sejumlah kabupaten di Bali sejak 2008. Fokusnya membebaskan ODGJ yang dipasung seperti diikat, dirantai, dan dikunci.

Cokorda Jaya Lesmana, pengurus SIMH dan psikiater mengatakan banyak sekali masalah dan tantangan untuk mendapat akses JKN bagi pengidap gangguan jiwa berat. Dari pemetaannya, administrasi kependudukan dan kedua, ketidaksiapan petugas di fasilitas kesehatan tahap pertama seperti puskesmas menjadi masalah. “Sebagian ODGJ belum punya KTP, entah keengganan keluarga atau perangkat desa untuk mengurus,” ujar Cok Jaya.

Sementara pendaftaran JKN syarat utamanya adalah pasien memiliki KK terbaru dan seluruh identitas seperti nama dan alamat harus sesuai secara dengan KTP.

Mereka menemukan fakta lain dari sejumlah wawancara dan observasi. Walau sudah punya identitas kependudukan, ODGJ belum tentu terdaftar di desa sebagai penerima bantuan JKN sebagai difabel atau warga miskin. Kalau pun sudah terdaftar, belum tentu dapat KIS sebagai syarat mengakses kesehatan gratis karena masalah ketidaksinkronan data atau belum diverifikasi Dinas Sosial.

Cok Jaya memaparkan masalah di pelayanan kesehatan bagi ODGJ yang sudah punya KIS. “Sejumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tidak bisa melayani dan tidak ada obat kalau ada ODGJ datang,” jelasnya.

Ini terkait sistem JKN berdasar kendali mutu dan biaya faskes. Obat yang tersedia di Faskes pertama yang harus dituju pasien JKN menurutnya biasanya obat kelas 3. Sementara di RSJ diberikan kelas 1.

Jika Faskes pertama seperti klinik atau puskesmas tak bisa melayani, pasien cenderung dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Bangli. Risikonya, pasien kembali harus dirawat di di RSJ walau bisa dirawat di rumah. “Obat beda, gejala kembali muncul dan relapse (kambuh),” katanya.

Kekambuhan bisa dengan mengamuk atau depresi akut seperti upaya bunuh diri. Ini yang menakutkan keluarga.

Imbauan cara peralihan dari JKBM ke JKN/KIS di RSJ Bangli. Foto Wayan Martino.

Rehabilitasi Sosial

Garda depan yakni Faskes pertama, menurut Cok Jaya kurang berfungsi dalam konteks pengobatan ODGJ. Peningkatan kapasitas tim medis dan paramedis menangani ODGJ dan perbedaan furmularium obat ini harus ditangani oleh para pihak pelaksana JKN.

Ia menyontohkan perhatian Bangladesh pada ODGJ. Dokter di tiap puskesmas dilatih selama enam bulan untuk menangani pengidap gangguan jiwa. Mereka mendapat ijazah untuk program nasional ini.

Menurutnya ODGJ yang sudah stabil harus dirawat berbasis rumah oleh keluarga. Makin banyak negara sudah mengurangi RSJ karena faskes dasar sudah bisa melayani pasien yang berobat. Sejak 2008 hingga Juni ini, data SIMH mencatat melayani 758 pasien ODGJ berat yang kini homecare.

“Model perawatan hospital based mahal. Di Bali, RSJ Bangli ditambah tempat tidurnya dari 200-an jadi 400-an,” ujar Cok Jaya.

Dokter ahli jiwa ini berharap pemerintah juga menganggarkan dana untuk pengobatan dan perawatan ODGJ berbasis rumah dan sentra rehabilitasi sosial sebagai pemberdayaan diri pasien.

Tiga staf petugas lapangan SIMH yang mendampingi pasien ODGJ berat di sejumlah desa juga menyebut ODGJ harus mendapat prioritas penerima bantuan iuran JKN. “Selain miskin, mereka mengidap gangguan jiwa berat,” kata Wayan Kusuma Adi yang bertugas di Kabupaten Karangasem.

Ada yang belum berhasil mendapat KTP dan KK, sehingga makin sulit mengakses kesehatan. Komang Gede menambahkan, jika SIMH sudah melakukan kerja sama dengan puskesmas, pasien tanpa JKN bisa dilayani tapi obatnya tidak ada. Akhirnya dirujuk ke RSJ. “Lebih dari 70 persen pasien bolak-balik RSJ,” ujarnya.

Ada tiga model pendampingan yang dilakukannya. Pertama bertemu langsung dengan pasien termasuk tak terjadwal. Kedua dengan jadwal di puskesmas. Terakhir memantau atau konsultasi lewat telpon.

I Dewa Gede Basudewa, Wakil Direktur Rumah Sakit Jiwa Bangli. Foto Wayan Martino.

Makin Banyak

Makin banyaknya ODGJ yang dirujuk ke RSJ Bangli membuat pemerintah bersiasat. Sebuah surat 17 April 2017 ditujukan ke walikota dan para bupati dari Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Bali tentang Penanganan ODGJ Telantar dan Berat.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Cokorda Ngurah Pemayun ini, Sekretaris Daerah Bali, ini memerintahkan kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota agar ODGJ yang belum memiliki NIK dibuatkan dengan koordinasi dengan Dinas Sosial dan Catatan Sipil. Ia pun meminta proses dilanjutkan pengurusan KIS sebagai penerima bantuan iuran agar biaya pelayanan di RS Jiwa Bali menjadi tanggungan BPJS Kesehatan.

Selain itu, kabupaten dan kota diminta membuat regulasi untuk menanggung ODGJ yang belum mendapat KIS lantaran JKBM akan terintegrasi dengan JKN sejak Januari 2017.

Menurut dr. Rai beberapa poin patut diapresiasi misalnya ODGJ atau disabilitas mental ditanggung PBI JKN. “Bulan Maret saya pernah protes ke akun Twitter Mensos karena 18 ODGJ telantar luar provinsi yang dirawat dipingpong ke Dukcapil dan Dinsos Kota untuk bikin JKN/KIS,” kata dr. Rai.

Walau di medsos tak dibalas, namun dalam tiga hari ada tim dari pusat ke Bali dan Dinsos Provinsi segera bisa urus dan keluar KIS-nya.

Karena masih banyaknya masalah terutama penanganan ODGJ, JKBM memperpanjang tanggungannya untuk ODGJ rawat inap tanpa JKN sampai Januari 2017, yang harusnya akhir 2016. “Per Februari harus ditanggung keluarga sendiri jika belum punya KIS,” ujar I Dewa Gede Basudewa, Wakil Direktur RSJ Bangli.

Problem muncul saat pasien mengalami hambatan saat mengurus JKN seperti tanpa KK valid atau sudah didaftarkan tapi kartu belum diterima. Pihaknya mengaku melakukan sosialisasi ini selama beberapa bulan sebelumnya agar keluarga pasien siap.

Dampak integrasi JKBM ke JKN menurut Basudewa berdampak pada penanganan ODGJ.

Terlihat ada banyak banner dan pengumuman di RSJ Bangli soal tak ditanggungnya biaya RSJ karena pengalihan JKBM ke JKN. Juga ada informasi bagaimana mengurus JKN melalui PBI atau mandiri alias bayar sendiri. RSJ mengaku menelpon keluarga pasien atau kirim surat untuk mengurus JKN.

Dampak integrasi JKBM ke JKN menurut Basudewa berdampak pada penanganan ODGJ. “Karakter pasien penyakit kronis, sembuhnya lama, dan distigma atau ditolak. Kalau bisa selamanya di RSJ tidak usah pulang,” ujar dokter yang sebelumnya tugas di RSJ Lawang, Jawa Timur ini.

Skema JKN mewajibkan RSJ menilai manajemen risiko agar pasien tak seolah “ngekos” di RSJ. “Kalau JKBM enak semua charge diklaim,” katanya. Sementara cakupan JKN terbatas, misalnya maksimum 180 hari rawat inap.

Persediaan obat di faskes pertama memang berbeda dengan RSJ. Tidak sedikit pasien yang sudah pulang mudah balik. Padahal RSJ harusnya hanya menangani gejala berat. Sementara jika gejala ringan seperti marah, sedih, jengkel cukup diobati di puskesmas. [b]


Tulisan ini merupakan bagian pertama dari laporan mendalam berbasis data (data driven journalism) tentang akses jaminan kesehatan nasional untuk orang dengan gangguan jiwa. Anggota tim liputan Luh De Suriyani, Happy Ary Satyani, Angga Wijaya, dan fotografer Wayan Martino.
Pengerjaan laporan ini dengan dukungan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) melalui program data driven journalism di isu kesehatan.

The post Tak Terdata Lagi Setelah Integrasi appeared first on BaleBengong.