Tag Archives: Buleleng

Berikut Ini Sejumlah Konflik Agraria di Pulau Dewata

KPA Bali saat jumpa pers di Denpasar menyoroti maraknya konflik agraria di Bali. Foto Anton Muhajir.
KPA Bali saat jumpa pers di Denpasar menyoroti maraknya konflik agraria di Bali. Foto Anton Muhajir.

Tanggal 24 September adalah hari bersejarah bagi kalangan tani.

Tepat 59 tahun lalu, 24 September 1960, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno mengundangkan Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa disingkat UU PA.

UU itu lahir sebagai tuntutan perubahan terhadap peraturan agraria produk kolonial yang tidak memenuhi azas keadilan. Presiden Soekarno membuat UU Agraria untuk meningkatkan kesejahteraan petani nasional dan sebagai tonggak sejarah menghentikan sistem hukum agraria kolonialisme.

Namun, 59 tahun berselang setelah UU tersebut dikeluarkan, nasib petani Indonesia masih tetap tertindas dan tidak mengalami peningkatan kesejahteraan hidup. Hal tersebut terjadi sejak zaman Orde Baru sampai saat ini.

Saat ini, program reforma agraria sejati yang dicanangkan Presiden Joko Widodo menempatkan Reforma Agraria sebagai prioritas nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019. Lebih lanjut dia juga diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018.

Tanah seluas 9 juta hektare menjadi rencana redistribusi tanah dan legalisasi aset di bawah payung reforma agraria. Sumber tanahnya berasal dari kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.

Bali sendiri termasuk salah satu lokasi di mana konflik agraria juga terjadi. Terdapat konflik agraria di tiga kabupaten yaitu Klungkung, Buleleng dan Gianyar. Konflik-konflik agraria itu sudah terjadi sangat lama, antara 15 sampai 30 tahun.

Masyarakat di lokasi konflik harus bolak balik mendatangi kantor pemerintah untuk memperjuangkan Hak Milik atas tanah yang telah dikuasai dan ditempati mereka secara turun temurun. Berbagai dialog dan pertemuan telah dilakukan oleh masyarakat dengan pemerintah, tetapi hasilnya nihil dan menjadi wacana belaka.

Persoalan lain yang lebih serius, pemerintah pusat dan daerah ternyata masih belum mampu menyelesaikan konflik tenurial secara tuntas di Indonesia, termasuk khususnya di Buleleng, Klungkung dan Gianyar.

Usulan

Berkaitan dengan hal tersebut, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengonsolidasikan dan mengusulkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). LPRA yang diinisiasi dan dibangun KPA bersama anggota KPA sudah diserahkan kepada pemerintah.

Pada saat acara Global Land Forum di Bandung, 24 September 2018, KPA menyerahkan 462 objek LPRA seluas total 668.109 Hektar. Luas itu meliputi 148.286 rumah tangga petani di 98 kabupaten/kota, 20 provinsi, termasuk Provinsi Bali.

Adapun potensi objek reforma agraria yang dapat ditindaklanjuti oleh segenap pemerintah provinsi dan kabupaten di Bali adalah seluas 997,01 Hektar. Mereka tersebar Buleleng, Gianyar dan Klungkung.

Lokasi-lokasi yang terkonsolidasikan dalam LPRA diusulkan petani di Bali, tidak semata-mata lokasi konflik agraria. Lebih dari itu dalam LPRA, lokasi-lokasi tersebut sudah terorganisir dengan baik. Petani telah menggarap secara penuh. Juga terdapat data subjek-objek Reforma Agraria lengkap dan valid serta mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah.

Pada 29 Juni 2018 sudah terdapat kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah dengan petani di Bali untuk percepatan pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Buleleng. Di lokasi lain yakni Dusun Sendang Pasir, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Buleleng pada 5 Desember 2018 Pemprov Bali dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah melakukan tinjauan lapangan atas objek lahan HGU terlantar PT Margarana.

Perkembangan terbaru, pada 4 Juli 2019, KPA wilayah Bali bekerja sama dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali melaksanakan Percepatan Penyelesaian Konflik Pertanahan dalam Kerangka Reforma Agraria di Provinsi Bali.

Koordinator KPA Wilayah Bali telah menyerahkan data LPRA di Provinsi Bali kepada Kepala BPN Provinsi Bali seluas 997,01 hektare. Di dalamnya terdapat 1.465 KK penggarap di enam lokasi. Lima lokasi non-hutan seluas 914 Hektar, dengan jumlah penggarap 1.358 KK, dan 1 lokasi dalam kawasan hutan seluas 83,01 Hektar, dengan jumlah penggarap 107 KK.

Perabasan kebun di Payangan, Gianyar termasuk salah satu konflik agraria di Bali. Foto KPA Bali.
Perabasan kebun di Payangan, Gianyar termasuk salah satu konflik agraria di Bali. Foto KPA Bali.

Perlu Dialog

Perkembangan konflik agraria terbaru juga terjadi di Dusun Selasih Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Sumber ekonomi masyarakat penggarap terancam hilang karena kebun-kebun pisang petani penggarap diterabas secara sepihak oleh tenaga pengaman dari PT. Ubud Resort Duta Development.

Kebun pisang yang telah diterabas paksa oleh tenaga pengaman PT. Ubud Resort Duta Development, berdasarkan data yang dihimpun petani penggarap, seluas kira-kira 25 ha. Jika dihitung kerugian materi yang dialami oleh petani penggarap adalah sebesar Rp 300 juta dalam sekali panen.

Berdasarkan beberapa gambaran kondisi di atas, KPA Wilayah Bali menilai bahwa Hari Tani Nasional merupakan hari sangat penting bagi petani penggarap dan pemerintah dalam upaya bersama-sama mencari solusi damai. Puncak Hari Tani ini akan diadakan pada 24 September 2019 di Dusun Sendang Pasir, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Buleleng.

Jalan dialog atau diskusi terbuka antara unsur pemerintah dan perwakilan serikat tani/perwakilan masyarakat petani penggarap bertujuan mencari jalan keluar percepatan penyelesaian konflik agraria. Upaya ini dalam rangka melaksanakan reforma agraria sejati yang mengacu pada Perpres Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria dan ketentuan lain.

Harapannya, pemerintah dan pihak lain bisa hadir untuk bersama-sama membuat strategi pelaksanaan percepatan penyelesaian konflik agraria di Provinsi Bali. Strategi itu harus lebih mengedepankan hak-hak masyarakat tani dari pada kepentingan golongan pemodal. [b]

The post Berikut Ini Sejumlah Konflik Agraria di Pulau Dewata appeared first on BaleBengong.

PLTU Celukan Bawang II Terbangun, Bali Makin Bablas

Massa mendesak agar pemerintah mencabut izin lingkungan PLTU Celukan Bawang. Foto Anton Muhajir.

Jangan sampai Buleleng jadi tumbal pembangunan Bali yang makin bablas ini.

Buleleng memiliki luas wilayah terbesar dari kabupaten/kota lain di Bali. Luasnya 1.365,88 km2 dengan panjang pantai 157,05 km. Kabupaten di bagian utara Pulau Bali ini juga memiliki jumlah penduduk terbanyak setelah Denpasar, 624.125 jiwa.

Luasnya wilayah dan besarnya jumlah penduduk menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di wilayahnya. Hal ini bisa kita lihat hingga hari ini, tidak banyak destinasi wisata berkembang di Buleleng.

Hanya segelintir yang bisa kita sebutkan. Misalnya, Pantai Lovina dengan wisata lumba-lumbanya. Ada juga Kolam Air Sanih di sisi timur Buleleng. Wisata ini menyuguhkan kolam dengan sumber air alami dan sama sekali tidak ada kontaminasi dari bahan-bahan kimia.

Selain dua destinasi itu, rasanya sangat sulit menyebutkan kembali destinasi wisata yang dikenal oleh khalayak ramai, khususnya di Kabupaten Buleleng. Baru belakangan ini saja, muncul berbagai destinasi wisata baru. Mereka dibuat berbagai kelompok sadar wisata di masing-masing desa adat yang memiliki potensi wisata.

Itu pun masih swadaya warga dalam pengelolaannya. Dananya pun patungan. Akibatnya, fasilitas yang disediakan tentu saja jauh dari standar.

Jikalau Bali hingga hari ini dikenal dengan wisata alamnya yang sungguh eksotis, sejatinya promosi tempat wisata tersebut tidak jauh dari wilayah Bali selatan. Apa kabar dengan Bali Utara? Terjamah pun sangat jarang.

Akses jalan yang berbukit dan berkelok-kelok membuat turis enggan singgah dan menikmati alam Buleleng. Padahal, jika berbicara potensi wisata, daerah ini tidak kalah dengan Bali selatan. Namun, sampai saat ini Bali lebih dikenal dengan destinasi wisata di Bali selatan.

Dengan begitu banyaknya destinasi wisata di Bali, besar pula infrastruktur pendukung yang harus dipenuhi guna mewujudkan pariwisata Bali yang nyaman dan aman. Salah satu faktor pendukung yang wajib dipenuhi oleh pemerintah adalah listrik.

Listrik sudah menjadi komoditas yang tidak bisa dilepaskan dari aktivitas manusia saat ini. Setiap alat penunjang yang digunakan manusia hari ini tentu membutuhkan listrik. Sebut saja ponsel. Laptop, televisi, radio, kulkas, dan lain-lain. Sudah tentu setiap destinasi wisata juga memerlukan listrik tidak sedikit. Bahkan tidak jarang, hotel-hotel besar juga menyediakan mesin genset sebagai antisipasi jika kekurangan pasokan listrik dari PLN.

Mengantisipasi agar Bali tidak kekurangan listrik, pemerintah mengajak investor membangun pembangkit listrik. Dan, jawaban dari pemerintah adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang bahan bakarnya batu bara.

Bali Krisis Listrik

Sekiranya narasi tersebut cukup sering diangkat di media. Bali mengalami krisis listrik, itu katanya. Benarkah hal tersebut? Bahkan dengan PLTU Celukan Bawang yang memiliki kapasitas 426 MW masih membuat Bali kewalahan untuk memenuhi kebutuhan listrik?

Menurut Didit Haryo Wicaksono, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Bali sudah surplus dengan listrik. Pada Oktober 2016 daya tertinggi konsumsi listrik di Bali sebesar 850 MW, sedangkan saat ini kita memiliki ketersediaan listrik mencapai 1.200 MW.

Selain karena ketersediaan yang masih cukup besar, masyarakat Bali juga sudah mulai peduli untuk melakukan aktivitas hemat listrik. Ini dibuktikan dengan menurunnya penggunaan listrik pada 2017. Menurut Manajer Umum PLN Distribusi Bali I Nyoman Suwarjoni Astawa, penurunan penggunaan listrik hingga minus 0,05%.

Dari dua hal di atas, muncul pertanyaan. Mengapa pembangunan PLTU Celukan Bawang Tahap II diperlukan? Hal ini perlu begitu banyak analisis agar energi yang dihasilkan nantinya tidak mubazir atau tidak terpakai. Mengingat dampak dari PLTU ini begitu signifikan, khususnya bagi masyarakat yang berdampingan dengan PLTU Celukan Bawang ini.

PLTU Celukan Bawang yang sudah berdiri sejak 2015. Foto Anton Muhajir.

Selamat Datang PLTU Celukan Bawang

PLTU Celukan Bawang sudah beroperasi sejak tahun 2015 dengan prosedur sangat mengganjal di masyarakat. Pembangunan PLTU ini dianggap tak melibatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunannya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya warga setempat yang menolak.

Belum selesai dengan PLTU Celukan Bawang I, pihak investor kembali akan membangun PLTU tahap II di lokasi sama, Desa Celukan Bawang. Tentu hal ini menimbulkan reaksi sama. Masyarakat menolak rencana tersebut.

Seperti yang sudah disebutkan di awal, kapasitas PLTU Celukan Bawang I adalah 426 MW. Untuk mengoperasikannya perlu 5.200 ton Batubara dalam satu hari. Bukan jumlah yang sedikit.

Dengan rencana pembangunan tahap II ini yang akan memiliki kapasitas sebesar 2×330 MW, tentu jumlah batubara yang dibakar untuk menghasilkan listrik kapasitas sebesar itu amatlah banyak. Kira-kira mencapai 2.950.635,60 ton per tahun. Artinya, menghabiskan 8.083,94 ton batubara tiap hari.

Jika kita lihat dari kaca mata Bali, pembangunan PLTU Celukan Bawang mungkin memberikan manfaat bagi Bali, yang menggantungkan diri pada pariwisata. Namun, jika kita melihat lebih cermat dan menyempitkan cakupan kita memandang, ternyata banyak pihak dirugikan. Padahal, PLTU Celukan Bawang konon katanya menjadi solusi “krisis listrik” di Bali.

Pembangunan PLTU Celukan Bawang ini sudah jelas mengorbankan masyarakat di sekitar PLTU ini, masyarakat Dusun Punggukan.

Warga Celukan Bawang saat menghadiri sidang gugatan di PTUN Denpasar. Foto Anton Muhajir.

Masyarakat Melawan

Bersama berbagai LSM peduli lingkungan, masyarakat terdampak melakukan gugatan Tata Usaha Negara mengenai pembatalan Keputusan Gubernur Bali No. 660.3/3985/IV-A/DISPMPT tentang Izin Lingkungan Hidup Pembangunan Celukan Bawang II. SK ini diterbitkan Gubernur Bali pada 28 April 2017 yang kala itu masih dijabat I Made Mangku Pastika.

Gugatan ini dilakukan karena PLTU Celukan Bawang dalam AMDALnya telah gagal menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan nasional yang dituangkan dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (UU No. 32 Tahun 2009) dan peraturan pelaksana yang terkait karena tidak menyertakan analisis mengenai dampak perubahan iklim yang komprehensif.

Gugatan atas PLTU Celukan Bawang II ini bermula dari banyaknya warga yang mengeluh atas polusi yang dihasilkan PLTU Celukan Bawang I. Atas kekhawatiran itu, masyarakat melayangkan gugatan pada 24 Januari 2018. Namun, gugatan tersebut ditolak oleh PTUN Bali pada 16 November 2018. Alasannya, para penggugat tidak memiliki kepentingan dan proyek belum menimbulkan dampak apa-apa. Gugatan banding juga sudah dilayangkan pada 26 Desember 2018 ke PTUN Surabaya, tetapi kandas di awal tahun 2019.

Menurut Greenpeace, ada beberapa pelanggaran yang terdapat dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 660.3/3985/IV-A/DISPMPT tentang Izin Lingkungan Hidup Pembangunan PLTU Celukan Bawang Tahap II.

Pertama, tidak ada konsultasi dengan masyarakat mengenai rencana pembangunan PLTU Celukan Bawang Tahap II. Kedua, izin lokasi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil. Lokasi PLTU tidak didasarkan pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Ketiga, pemakaian batubara tak sesuai dengan road map Bali Clean and Green Energy serta UU. Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim. Emisi batubara dinilai paling potensial menyebabkan perubahan iklim.

Terakhir, pengumuman permohonan izin lingkungan proyek PLTU Celukan Bawang II sudah dilakukan 7 Oktober 2016, sedangkan surat permohonan izin diberikan tanggal 26 April 2017.

Selain itu, aturan yang ditabrak adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2021 soal pelibatan masyarakat dalam proses Amdal dan izin lingkungan.

Selain jalur hukum, warga juga melawan dengan berbagai tindakan. Mulai dari menghadang alat berat, melakukan demonstrasi, bahkan hingga hari ini masih ada masyarakat yang bertahan dan tidak mau menjual lahannya kepada pihak PLTU.

Salah satunya adalah Ketut Mangku Wijana yang lahannya masuk ring 1 PLTU. Mangku mengaku tidak mau menjual lahannya dikarenakan karena belum ada kesepakatan harga. Selain itu, lahan itu merupakan warisan keluarga yang masih dikelola hingga saat ini dan hasil budidaya kelapanya pun hingga hari ini masih cukup bagus walaupun mengalami penurunan jumlah yang signifikan semenjak PLTU beroperasi.

Surayah mengaku lebih sering sakit semenjak beroperasinya PLTU Celukan Bawang. Foto Anton Muhajir.

Dampak bagi Masyarakat

Hadirnya PLTU di Desa Celukan Bawang menyebabkan berbagai dampak negatif bagi warga yang berada di sekitar PLTU tersebut. Ada lima dampak utama pembangunan PLTU di Desa Celukan Bawang.

Pertama, sisi lahan.

Dari segi ganti rugi lahan, masih banyak warga dirugikan karena harga tanah tidak sesuai apa yang diminta warga. Namun, warga tidak punya pilihan selain menerima. Alasannya, warga tidak ingin terkena dampak langsung dari polusi PLTU yang dapat mengancam kesehatan. Baik untuk dirinya maupun keluarganya.

Toh, beberapa warga masih bertahan untuk tidak menjual lahannya. Mereka masih belum sepakat soal harga. Sebut saja Ketut Mangku Wijana. Ada pula Nenek Karimun yang di usia senjanya berani untuk terang-terangan melawan proyek pembangunan PLTU tersebut.

“Sekarang saja bunuh cucu saya dan saya sekalian, daripada kalian bunuh keluarga saya perlahan-lahan seperti ini”, kata Nenek Karimun saat menghadang alat berat yang beroperasi di dekat rumahnya.

Kedua, pemiskinan masyarakat.

Pembangunan PLTU Celukan Bawang membuat penghasilan warga sekitar PLTU menurun secara drastis. Nelayan yang mesti melaut lebih jauh semenjak PLTU Celukan Bawang I beroperasi. Bahkan sampai ke laut Madura sana. Dulu nelayan bisa memperoleh 300 ember ikan per hari, namun sekarang hanya bisa mendapatkan 10-15 ember per hari.

Selain itu, dampaknya juga di rasakan oleh para petani kelapa. Dulu sebelum PLTU beroperasi, sekali panen petani bisa mendapatkan hingga 1000 biji kelapa. Namun, sekarang hanya memperoleh 100-200 biji saja dalam sekali panen.

Ketiga, lingkungan.

Kerusakan lingkungan merupakan hal yang pasti terjadi. Misalnya sedimentasi yang tinggi sehingga menutup terumbu karang. Selain itu, terumbu karang banyak yang mati karena suhu air laut yang semakin panas. Itu untuk dampak yang ada di laut.

Untuk di udara PLTU menyumbang dampak negatif dengan menurunnya kualitas udara. Banyak warga mengeluhkan terjadi gangguan pernapasan.

Keempat, kesehatan.

Nenek Karimun, dalam film dokumenter “Sexy Killer”, mengatakan setiap bulan harus ke dokter bahkan sampai empat kali. Hal ini karena asap PLTU mengandung senyawa yang bernama PM 2.5. Senyawa ini dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti kanker, infeksi saluran pernapasan, asma akut dan penyakit pernapasan lainnya.

Menurut penelitian dari Harvard University dan Greenpeace (2015) kematian di Indonesia tiap tahun akibat terpapar asap PLTU mencapai 6.500 jiwa. Itu artinya rata-rata tiap harinya ada 17 jiwa melayang. Ini bisa menjadi referensi bahwa PLTU menyebabkan dampak buruk terhadap kesehatan mahluk hidup, khususnya manusia.

Kelima, sosial.

Dalam forum diskusi di Taman Baca Kesiman, salah satu aktivis Greenpeace menyatakan bahwa Dusun Punggukan yang menjadi lokasi pembangunan PLTU Celukan Bawang hanya menyisakan satu rumah yang dihuni, yaitu rumah Nenek Karimun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dusun Punggukan dalam wilayahnya nyaris tidak memiliki masyarakat yang tinggal di dalamnya.

Nelayan di Celukan Bawang mengaku lebih susah menangkap ikan setelah beroperasi PLTU sejak 2015. Foto Anton Muhajir.

Pemerintah Harus Bijak

Latar belakang pemerintah untuk memberikan izin untuk pembangunan PLTU Celukan Bawang adalah menjamin pasokan listrik Pulau Bali, yang notabene merupakan daerah kunjungan wisata dunia. Sungguh tidak lucu jika wisatawan berkunjung ke Bali, tetapi di Bali terjadi pemadaman listrik. Tidak Lucu.

Namun, berkaca dari realita yang terjadi, kita tidak bisa menafikan bahwa pembangunan PLTU Celukan Bawang ini menimbulkan masalah pelik terhadap wargayang terdampak langsung.

Pihak Pemerintah Kabupaten Buleleng pernah menyatakan pembangunan PLTU Celukan Bawang sudah melalui proses yang benar. Dampaknya pun masih berada dalam ambang batas wajar. Menurut Gede Suarjana, Kepala Badan Lingkungan Hidup Bali, walaupun ada beberapa gas yang akan dihasilkan dari PLTU Celukan Bawang seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, partikulat, dan nitrogen oksida, dia menafsir kemungkinan, gas-gas tersebut tidak akan berdampak buruk.

Namun, pernyataan tersebut, perlu kita buktikan bersama. Kembali melihat realitas hari ini bahwa di sekitar PLTU Celukan Bawang sudah banyak warga mengeluhkan terganggunya saluran pernapasan. Walaupun belum dipastikan itu adalah dampak dari asap yang dihasilkan dari PLTU, tapi ini bisa dijadikan sebuah indikasi kuat.

Mengutip apa yang disampaikan oleh Dewan Nasional Walhi I Wayan “Gendo” Suardana dalam acara bedah buku Menambang Emas di Tanah Bencana yang bertempat di Taman Baca Kesiman, “Jika kita berbicara tentang regulasi, beres urusannya karena regulasi kita disetiap bunyinya pasti berpihak kepada masyarakat. Tapi dalam realisasinya ini yang perlu kita kawal. Terbukti dalam berbagai kasus lingkungan bahwa pelaksanaan regulasi tidak sesuai, masih banyak yang tidak melibatkan masyarakat, terlebih masyarakat terdampak langsung”.

Permasalahan yang timbul, harus segera diselesaikan. Permasalahan yang timbul dari beroperasinya PLTU Celukan Bawang I ini masih menyisakan PR bagi pemerintah.

Jika melihat realitas hari ini, pemerintah masih belum bisa memenuhi tuntutan warga terdampak. Bahkan terkesan tidak peduli terhadap penderitaan yang dialami warga. Logikanya, jika pemerintah telah mengeluarkan keputusan bahwa pembangunan PLTU sudah memenuhi syarat, tentu tidak ada masalah yang timbul hari ini. Namun, kenyataan mengatakan hal lain.

Jika pemerintah memang berpihak kepada masyarakat, sudah seharusnya mereka memberikan teguran keras kepada pelaksana PLTU, terdiri dari China Huadian Engineering Co.Ltd, Merryline International Pte dan PT. General Energy Indonesia, untuk memperbaiki pola kerja dan segera memenuhi tuntutan masyarakat terdampak. Karena sudah rahasia umum bahwa dampak negatif yang diterima masyarakat ditanggung sepenuhnya oleh masyarakat dan pihak PLTU lepas tangan atas dampak yang diterima masyarakat.

Aksi menolak rencana reklamasi Teluk Benoa. Foto Greenpeace Indonesia.

Membabi Buta

Indikasi pembangunan yang membabi buta di Bali akhir-akhir ini kian terasa. Pembangunan atas nama kegiatan internasional atau kepentingan pariwisata kerap kali tidak bisa dibendung oleh masyarakat.

Sebut saja pembangunan jalan Tol Bali Mandara, tol pertama di atas laut di Indonesia dan tol pertama di Bali. Proyek ini dilanjutkan dengan pembangunan underpass Ngurah Rai, pelebaran landasan Bandara Ngurah Rai hingga reklamasi Pelabuhan Benoa oleh Pelindo III. Semuanya mengindikasikan pembangunan di Bali saling terkait. Ini tentu memerlukan pasokan listrik yang besar.

Bukan tidak mungkin jika pembangunan tahap II PLTU Celukan Bawang ini terealisasi maka semakin banyak pembangunan akan dilakukan di Bali. Tentu mengatasnamakan pariwisata. Jika sudah begitu, siapa yang bisa menggugat? Tidak ada.

Dari sekian banyak kekhawatiran masyarakat Bali tentang pembangunan yang membabi buta di Bali, muncul sedikit kabar baik datang dari Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah meminta PLTU Celukan Bawang I untuk mengkonversikan bahan bakar dari batubara menjadi gas. Pemerintah memberikan tenggat waktu selama 3 tahun kedepan kepada pihak PLTU untuk mengkonversikan bahan bakarnya.

Namun, hal ini juga mesti dikawal tidak hanya oleh LSM yang peduli terhadap lingkungan. Tetapi juga masyarakat yang peduli dengan keberlangsungan lingkungan Bali. Karena jika penggunaan batubara terus berlanjut, akan merusak tatanan kehidupan di Bali karena sudah menyimpang dari filosofi kehidupan masyarakat Bali yakni Tri Hita Karana.

Jangan sampai Buleleng menjadi tumbal dari pembangunan Bali yang semakin hari semakin bablas ini. [b]

The post PLTU Celukan Bawang II Terbangun, Bali Makin Bablas appeared first on BaleBengong.

Celukan Bawang: Listrik Dibangkitkan, Moral Diturunkan


Seorang nelayan memancing dengan latar belakang PLTU Celukan Bawang

Menolak atau diam adalah dilema bagi sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini.

Peristiwa itu tergambarkan dalam film dokumenter berjudul Sexy Killers. Saya menyaksikan film ini pertama kali pada Sabtu akhir April lalu di Desa Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng, Bali. Desa ini menjadi salah satu lokasi yang muncul di film tersebut.

Revolusi Industri 4.0, pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain, sudah menjadi terminologi yang dapat merangsang keinginan beropini bagi para penikmat dunia akademik dan politik di Indonesia. Tak terkecuali para akademisi dan aktivis lingkungan hidup di Pulau Bali.

Bali, salah satu destinasi wisata terpopuler dunia, nampaknya terlihat keteteran menghadapi Revolusi Industri 4.0.

Jutaan wisatawan yang setiap tahun hadir di Bali memiliki alasan tersendiri, mengapa memilih Bali sebagai tempat berlibur. Alasan paling populer karena keindahan pantai dan keasrian terumbu karangnya. Terik matahari di pesisir pantai ataupun keindahan terumbu karang di bawah laut adalah dua dari beragam keindahan alam yang dipertontonkan Bali kepada masyarakat internasional.

Lalu apa yang mengakibatkan alam di pulau Bali tetap indah di tengah gejolak pembangunan nasional negeri ini? Jawabannya ada pada filosofi masyarakat Bali itu sendiri yaitu Tri Hita Karana. Konsep filosofi yang menjadi kunci keseimbangan antara hubungan-hubungan yang saling berkaitan: dengan Tuhan sebagai pencipta alam semesta, manusia sebagai mahluk mulia ciptaanNya dan alam sebagai habitat untuk seluruh mahluk hidup yang ada di bumi yang kita cintai ini.

Namun apakah filosofi itu sudah das sein atau konkret sepenuhnya dalam kehidupan masyarakat Bali? Pertanyaan itu menjadi polemik beberapa tahun terakhir ini.

Untuk hubungan sesama manusia, Bali sangat kokoh dan solid. Perbedaan dan sekat yang mencolok antarmasyarakat dari aspek sosial, budaya dan agama, nampak tidak menghalangi penduduk di Pulau Bali untuk saling berinteraksi dan bertenggang rasa. Sebab, perbedaan-perbedaan dalam diri manusia adalah sama di hadapan Tuhan dan toleransi terhadap perbedaan antarmanusia menjadi hal lumrah.

Mungkin alasan seperti itu yang disebutkan secara verbatim oleh Pak Kuwi, salah satu tokoh masyarakat di Desa Celukan Bawang. Pak Kuwi begitulah sapaan akrab warga Desa Celukan Bawang yang muncul beberapa menit dalam film dokumentasi Sexy Killers. Beliau menyatakan bahwa hubungan antarwarga di Celukan Bawang masih baik-baik saja bahkan amalgamasi antarpenduduk yang berbeda agama di Celukan Bawang adalah hal biasa di tengah ketar-ketir konflik sosial yang acapkali muncul di dalam ataupun di luar negeri.

Maka dapatlah dikatakan bahwa hubungan antarpenduduk yang mencakup hubungan sosial dan religi di pulau Bali masih sejalan dengan Konsep Tri Hita Karana.

Nelayan mengaku tangkapan makin berkurang sejak beroperasinya PLTU Celukan Bawang pada 2015.

Kesulitan

Lalu apakah hubungan dengan Alam masih berjalan dengan baik atau terjadi sesuatu yang menyebabkan hubungan dengan alam terasa semakin renggang di tanah Bali?

Pertanyaan tersebut bisa terjawab apabila kalian menemui langsung para nelayan di Desa Celukan Bawang, Buleleng, Bali. Pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Celukan Bawang yang dibangun di pesisir pantai adalah biang masalahnya. Pembangunan PLTU di sekitar pantai mengakibatkan para nelayan Celukan Bawang semakin kesulitan mencari ikan. Ikan enggan merapatkan jaraknya dengan para nelayan semenjak PLTU tersebut dibangun.

Padahal hanya ikan yang dapat menentukan penghasilan para nelayan. Besar kecilnya tangkapan ikan tergantung keadaan lautnya, apakah bersih atau tidak, apakah masih ada terumbu karang atau tidak. Namun, kini ikan menjauh dari laut Celukan Bawang karena terumbu karang sebagai habitat ikan dirusak oleh jangkar kapal tongkang pengangkut batu bara.

Ikan yang menjadi pemasok makanan sumber kecerdasan orang Jepang dalam berpikir dan bertindak, nampaknya tidak begitu dihargai di negeri ini.

Dampaknya, kini ikan semakin menjauh dari kehidupan anak-anak Indonesia. Orangtua mereka akan berpikir dua kali untuk membeli ikan di warung karena harga ikan semakin melunjak di pasaran. Hal itu karena nelayan semakin kesulitan untuk mencari ikan di laut yang tercemar.

Mungkin karena masalah ini pula, anak-anak Indonesia semakin menurun kemampuannya dalam memecahkan soal-soal matematika. Hal itu terbukti dari semakin menurunnya rerata nilai ujian nasional (UN) di tingkat SD, SMP, ataupun SMA.

Penerapan sistem Hight Orders Thingking Skills (HOTS) yang dilakukan Ahli Riset Pendidikan nampaknya gagal dicerna oleh murid-murid di Indonesia. Koordinasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan terlihat sangat tidak koordinatif dalam memecahkan permasalahan ini. Padahal sangat jelas ada hubungan erat antara dua variabel masalah tersebut.

Entah mereka sadar atau tidak, tapi nampaknya mereka sibuk mencitrakan lembaga mereka agar fit and proper dengan situasi negeri yang semakin banyak proyek pembangunannya tetapi semakin sempit cara berpikirnya. Mereka membangkitkan listrik di seluruh wilayah tetapi mereka menurunkan moral dan cara berpikir masyarakatnya.

Mungkin itu pesan yang tersampaikan dari kondisi dan situasi alam kita saat ini.

Bagaimanapun pembangunan yang tidak memerhatikan dampak lingkungan serta merusak alam adalah musuh kita bersama dan itu tidak bisa kita tolerir terus-menerus, PLTU Celukan Bawang adalah satu dari ratusan proyek yang tidak sejalan dengan konsep Tri Hita Karana, apabila tahap-tahap pengembangan PLTU tersebut semakin gencar dilakukan maka jangan salahkan alam apabila nanti ada bencana yang menghampiri.

Bali adalah rumah bagi alam yang bersih dan asri, udara yang segar tidak bisa diproduksi dari cerobong asap PLTU ataupun kilang minyak batu bara. Praktisi hukum seperti hakim dan legislator di gedung DPR harus menyadari sedini mungkin bahaya yang terjadi apabila peningkatan produksi limbah dan pencemaran semakin banyak diproduksi di negeri ini.

Sebenarnya masih banyak keluhan dan jeritan dari masyarakat yang menjadi korban dari mega proyek pembangunan di negara ini, seperti yang terjadi pada para nelayan di Celukan Bawang. Keluhan dan jeritan dari masyarakat Indonesia nampaknya berbanding lurus dengan banyaknya permintaan kerja sama ekonomi pemerintah Indonesia kepada pemerintah China.

Namun, sebesar apapun kerusakan di Indonesia akibat pertambangan, para aktivis lingkungan akan selalu menyuarakan kebenarannya. Tulisan ini menjadi satu bukti nyata dari pengalaman langsung berdialog dengan masyarakat Celukan Bawang.

Pesan saya untuk para petinggi di negeri ini, siapapun dia, apapun tugasnya, tolong, lindungilah alam kita seperti alam melindungi kita. Dan untuk para aktivis lingkungan yang dengan lantang menyuarakan perlawanan terhadap perusahaan tambang dan konglomerat tanah di Indonesia, saya kutipkan pendapat filsuf dari Jerman Friedrich Nietzsche: “Siapa saja yang bertanding melawan monster harus bisa memastikan bahwa dalam prosesnya, dia tidak akan berubah menjadi monster. Dan jika Anda menatap cukup lama ke dalam jurang, maka jurang akan menatap kembali Anda.”.

Pesan tersebut silakan tafsirkan dengan pemahaman masing-masing dan yakinkanlah bahwa perjuangan untuk melindungi alam akan terus berlanjut. [b]

The post Celukan Bawang: Listrik Dibangkitkan, Moral Diturunkan appeared first on BaleBengong.

Siang Hari di TPS 03, Celukan Bawang

Tabel DPT dan contoh surat suara di TPS 03, Celukan Bawang

Duh, iya e. Jokowi kalah..

Saya menghabiskan 17 April siang di TPS 03, Celukan Bawang dengan Pak Eko, sekretaris kelompok warga Tolak PLTU Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Buleleng. Malam sebelumnya, saya ikut dengannya menonton film Sexy Killers di Taman Kota Singaraja.

Ketika sampai di sana sekitar pukul 12.45 WITA, warga sudah hampir selesai dengan proses pencoblosan. Sambil menunggu rekapitulasi jumlah surat suara dan warga yang menyoblos, saya duduk-duduk di depan rumah Pak Eko. Tembok rumahnya bergambar warna-warni. Jaraknya 50 meter di sebelah timur tempat pemungutan suara (TPS).

Obrolan kami ngalor-ngidul membahas seberapa seksi film Sexy Killers hingga cara menghindari mabuk laut. Dia pernah menggantungkan hidupnya dari hasil melaut.

“Saya tidak bisa berenang, Pak,” jawab saya waktu dia menawari untuk ikut mancing naik jukung.

Penghitungan jumlah suara dimulai pukul 13.45 WITA. Warga kumpul di sekitar TPS samping posko Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali. Ada yang jongkok di tanah, duduk di kursi plastik, berdiri menyandar tiang TPS.

Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) masih kelihatan canggung. “Ini yang bikin gemeteran,” kata salah satu petugas penghitung suara sebelum penghitungan mulai.

“Jokowi!” orang yang lewat kadang-kadang berteriak, disambut tawa orang-orang yang duduk.

Warga menyaksikan proses penghitungan suara

“Nomor 02,” petugas mulai menghitung kertas suara untuk pilpres, disusul teriakan ‘yeayy’ oleh  semua yang hadir. Begitu pula waktu kertas suara dengan pilihan nomor 01 dibacakan.

Beberapa anak terlihat tegang pun para orang tuanya. Pemuda-pemuda terlihat mondar-mandir menghisap rokok sambil sesekali memeriahkan teriakan ‘yeay’.

Dari total 295 DPT dan 6 DPTb/DPK, 78 persen melakukan pencoblosan. Ada beberapa orang yang harus urung mencoblos karena hadir saat TPS sudah tutup.

Pak Eko memberikan keterangan, penetapan orang-orang yang memilih di TPS 03 ini dilakukan secara acak. Beberapa adalah warga yang tinggal di sebelah timur dusun yang mayoritas Hindu. Namun, banyak juga warga dari dusun di sebelah barat yang mayoritas muslim.

Waktu saya sampai di sana, sambil menunggu proses penghitungan suara, ibu-ibu berkumpul di warung seberang masjid sambil menyiapkan makanan. Ada 104 pemilih laki-laki dan 130 pemilih perempuan yang memberikan suaranya hari itu.

Ekspresi saat mengetahui hasil penghitungan suara untuk pilpres

Mayoritas Prabowo

Kandani kok, Prabowo presidenku (sudah kubilang, Prabowo presidenku),” seloroh seorang anak ke temannya. Teman itu menimpali dengan, “Duh, iya e. Jokowi kalah,” saat hitung-hitung surat suara pilpres usai dilakukan.

Prabowo mendapat 152 suara dan Jokowi 74. Delapan kertas suara lainnya dinyatakan tidak sah. Orang-orang tampak tenang sambil menunggu penghitungan suara untuk legislatif nasional dan daerah.

Baru kali ini saya ada di tempat dengan suara mayoritas untuk Prabowo. Padahal, 90 persen teman saya adalah Jokowi garis keras. Seperti di tempat-tempat lain, tengkar-tengkar di Facebook dan Instagram Stories tidak berlaku di kehidupan bertetangga.

Pak Eko sendiri bercerita bahwa selama masa kampanye, area rumahnya tak pernah gegap gempita oleh polarisasi kubu 01 atau 02. Semua biasa. Dia berpegang teguh pada prinsip “rahasia” dalam pemilu kali ini.

Dengan banyaknya penutur bahasa Jawa dan suguhan teh super manis, saya merasa seperti di rumah. Namun, agenda lain harus dilaksanakan. Sambil pamit pulang, saya mengingatkan beberapa saksi yang hadir di TPS, “jangan lupa makan, masih sampai malam!”

Perjalanan berlanjut ke Bedugul untuk bermalam sebelum kembali ke Ubud. Tempat menginap sebelahan dengan tempat rekap suara di kecamatan. Sayup-sayup, sekitar pukul 11.30 malam, terdengar proses verifikasi masih dilakukan. Pak Eko kasih kabar siang hari, dia melek di kecamatan sampai pukul 5 pagi!

Salam hangat untuk para petugas KPPS dan saksi-saksi yang sudah menjalankan tugas! [b]

The post Siang Hari di TPS 03, Celukan Bawang appeared first on BaleBengong.

Air Terjun Gerombong yang Spektakuler


Semua kelelahan seolah sirna dengan pemandangan menakjubkan.

Salah satu air terjun di kawasan Bali Utara menyuguhkan tempat indah, sensasional dan cukup menantang adalah air terjun Gerombong. Air terjun yang lokasinya cukup tersembunyi, tetapi terkenal di kalangan wisatawan.

Air terjun Gerombong ini berada di Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Jaraknya sekitar 2,5 jam perjalanan dari Denpasar. Dari arah kota Denpasar kita menuju ke Bali Utara dengan menyusuri Jalan Raya Denpasar – Bedugul.

Sebelum mencapai lokasi terlebih dahulu kita akan melewati pemandangan Danau Beratan dan Bukit Bedugul. Di sini kita bisa bersantai sejenak, menikmati sejuknya udara Bedugul dengan menepi di pinggir danau yang masih asri. Bedugul merupakan tempat nyaman untuk melepas lelah sebelum melanjutkan perjalanan.

Air terjun Gerombong juga dikenal dengan sebutan air terjun Sekumpul karena aksesnya dapat dilalui dari Sekumpul, desa di sebelah utara Desa Lemukih. Jika kalian lebih memilih perjalanan pendek dan tidak melelahkan bisa melewati jalur ini. Perjalanan dari parkiran sampai di lokasi air terjun berjarak kurang dari satu kilometer.

Sebelum mencapai lokasi, saya melewati perkampungan, menyusuri kebun cengkeh dan durian milik warga. Di sini saya melihat pemandangan Air Terjun Gerombong atau Twin Waterfall yang amat cantik nampak dari depan.

Melewati Desa Sekumpul ini, sebagai wisatawan domestik saya dikenakan tiket Rp 10.000 per orang.

Fiji

Jika suka wisata trekking, kalian bisa mengakses air terjun ini melalui Desa Lemukih. Mungkin akan sedikit melelahkan karena jalurnya lebih panjang dibandingkan dari Desa Sekumpul, tetapi kelelahan akan terobati oleh pemandangan sawah yang eksotis dan aliran sungai yang jernih.

Lekukan Sawah Fiji dan jalan setapak yang dibuat khusus untuk para trekking akan menambah keseruan perjalanan. Selain itu sebelum mencapai air terjun Gerombong kita juga disuguhkan dengan air terjun Fiji yang dikenal dengan triple waterfall dan dua air terjun lain yang belum memiliki nama.

Setelah trekking yang cukup melelahkan kita bakal disambut oleh deburan Air Terjun Gerombong. Semua kelelahan seolah sirna dengan pemandangan alam menakjubkan di depan mata. Tinggi air terjun sekitar 40 meter terletak berjejer menyuguhkan pemandangan spektakuler.

Rimbunan pohon perdu sekitar tebing berpadu indah menawarkan kedamaian. Embusan angin yang membawa bulir-bulir air menyentuh tubuh terasa sejuk dan menyegarkan, sebuah tempat indah yang terletak tersembunyi siap menjauhkan kita dari kejenuhan dan rutinitas.

Tidak mengherankan daya tarik air terjun Grombong ini, sanggup membuat pengunjungnya bersusah payah untuk menikmati kemolekannya, airnya jernih mengalir di sepanjang sungai dasar tebing. Selain menikmati kecantikannya, kita bisa mandi merasakan segarnya air pegunungan di aliran sungai Gerombong. [b]

The post Air Terjun Gerombong yang Spektakuler appeared first on BaleBengong.