Tag Archives: BPJS Kesehatan

Klungkung dan Badung Menuju Kepesertaan Penuh JKN

Poster kampanye AJAKAN (Awasi JKN)/@Balebengong

Setelah genap 4 tahun implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), tepat 31 Desember 2017 jumlah peserta JKN-KIS sudah mencapai 187.982.949. Artinya jumlah masyarakat yang telah mengikuti Program JKN-KIS hampir mencapai 72,9% dari jumlah penduduk Indonesia. Masih terdapat sekitar 27,1% lagi masyarakat yang belum menjadi peserta JKN-KIS dan diharapkan akan terpenuhi sesuai dengan target.

Hal itu selaras dengan arah kebijakan dan strategi nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019, disebutkan terdapat sasaran kuantitatif terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yaitu meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan, minimal mencakup 95% pada tahun 2019.

Berbagai strategi dan upaya akan dilakukan salah satunya melalui dukungan dan peran Pemerintah Daerah. Saat ini dukungan tersebut sudah terasa di sejumlah daerah khususnya dalam upaya memperluas cakupan kepesertaan dengan memastikan bahwa seluruh penduduk di wilayah daerah tersebut telah menjadi peserta JKN-KIS atau dengan kata lain tercapainya Universal Health Coverage (UHC).

Di tahun 2017, 95% atau 489 Kabupaten/Kota dari 514 Kabupaten/Kota sudah terintegrasi dalam Program JKN-KIS melalui program JKN-KIS. Tercatat 3 Provinsi (Aceh, DKI Jakarta, Gorontalo), 67 Kabupaten, dan 24 Kota sudah lebih dulu UHC di Tahun 2018, dan yang berkomitmen akan menyusul UHC lebih awal yaitu 3 Provinsi (Jambi, Jawa Barat dan Jawa Tengah) serta 59 Kabupaten dan 15 Kota.

Adapun untuk Kedeputian Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur , 37 Kabupaten/Kota yang telah melakukan integrasi terhadap Program JKN-KIS dengan jumlah peserta 10.695.626 jiwa. Sedangkan Kabupaten yang sudah UHC adalah Kabupaten Badung, Lombok Utara, Dompu, Sumbawa Barat, Sumba Barat Daya, Lembata, Sumba Tengah dan Alor dengan jumlah peserta 1.857.465. Di Bali ada Klungkung dan Badung yang menuju kepesertaan penuh seluruh warganya.

“Saat ini peran Pemda sudah sangat baik khususnya dari segi komitmen dalam mendaftarkan warganya menjadi peserta JKN-KIS melalui integrasi program Jamkesda. Kami juga sangat berterimakasih kepada Pemda yang sudah mendorong UHC di daerah masing-masing dan kami harapkan seluruh Pemda dapat melakukan hal serupa, mendukung dan merealisasikan rencana strategis nasional serta amanah UU Nomor 40 tahun 2004,” ujar Deputi Direksi Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Army Adrian Lubis, dalam Public Expose dengan tema ”Jaminan Kesehatan Semesta Sudah Di Depan Mata” Selasa, (02/01/2018).

Army menambahkan, dukungan dan peran serta Pemda sangatlah strategis dan menentukan dalam mengoptimalkan Program JKN-KIS, setidaknya terdapat 3 peran penting diantaranya memperluas cakupan kepesertaan mendorong Universal Health Coverage (UHC), meningkatkan kualitas pelayanan, dan peningkatan kepatuhan.

Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu juga sudah mengeluarkan instruksi khusus yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Inpres ini menginstruksikan kepada 11 pimpinan lembaga negara untuk mengambil langkah sesuai kewenangannya dalam rangka menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas Program JKN-KIS.

Dari 11 pimpinan lembaga negara itu terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Menteri BUMN, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Direksi BPJS Kesehatan, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Presiden menekankan kepada Gubernur untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati dan Walikota dalam melaksanakan JKN; mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan JKN; memastikan Bupati dan Walikota mengalokasikan anggaran serupa, dan mendaftarkan seluruh penduduknya sebagai peserta JKN; menyediakan sarana dan prasarana, serta SDM kesehatan di wilayahnya; memastikan BUMD mendaftarkan pengurus dan pekerja serta anggota keluarganya dalam program JKN sekaligus pembayaran iurannya.

Selain itu Gubernur diinstruksikan untuk memberikan sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja yang tidak patuh dalam pendaftaran dan pembayaran iuran JKN.

Hampir sama seperti yang diperintahkan kepada Gubernur, Presiden menginstruksikan kepada Bupati dan Walikota untuk mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan JKN; mendaftarkan seluruh penduduknya menjadi peserta JKN; menyediakan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar dan SDM kesehatan berkualitas; memastikan BUMD mendaftarkan dan memberikan data lengkap pengurus dan pekerja serta anggota keluarganya dalam program JKN sekaligus pembayaran iurannya; dan memberikan sanksi administratif kepada pemberi kerja yang tidak patuh dalam pendaftaran dan pembayaran iuran JKN.

Army juga menjelaskan bahwa Pemda juga dapat memperoleh manfaat apabila telah mendaftarkan seluruh warganya menjadi peserta JKN-KIS. Salah satunya sesuai dengan prinsip portabilitas peserta JKN-KIS dapat mengakses fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Keluasan akses fasilitas kesehatan ini mengingat sampai dengan 31 Desember 2017 BPJS Kesehatan sudah bekerja sama dengan 21.763 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama/FKTP (Puskesmas, Dokter Praktek Perorangan, Klinik Pratama, RS Kelas D dan Dokter Gigi), dan 2.292 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan/FKRTL (Rumah Sakit dan Klinik Utama) serta 2.937 fasilitas kesehatan penunjang seperti Apotik dan Optik  di seluruh Indonesia.

Sedangkan untuk Kedeputian Wilayah Bali NTT dan NTB telah bermitra dengan  1.490  Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), yang terdiri atas 662 Puskesmas, 482 Dokter Praktik Perorangan, 122 Dokter Praktik Gigi Perorangan, 132 Klinik Pratama, 89 FKTP milik TNI dan POLRI dan 3 RS D Pratama. Selain itu, BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Bali, NTT dan NTB juga telah bekerja sama dengan 236 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang terdiri atas 116 Rumah Sakit (termasuk di dalamnya 7 Klinik Utama), 56 Apotek, serta 64 Optik.

Dalam kesempatan tersebut, Army juga menyampaikan hasil survei dari PT Frontier Consulting Grup, di tahun 2017 angka kepuasan peserta JKN-KIS mencapai 79,5%, sementara indeks kepuasan fasilitas kesehatan yang melayani pasien JKN-KIS secara total 75,7%. Angka tersebut sampai saat ini masih sejalan angka yang ditetapkan pemerintah. (siaran pers)


 

Informasi lebih lanjut hubungi:

Humas BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan Kantor Pusat

+62 21 424 6063

humas@bpjs-kesehatan.go.id

Website : www.bpjs-kesehatan.go.id

Twitter           : @BPJSKesehatanRI

Instagram     : @bpjskesehatan_ri

Facebook     : BPJS Kesehatan

Youtube        : BPJS Kesehatan

Kompasiana : BPJS Kesehatan

Kaskus           : bpjskesehatan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The post Klungkung dan Badung Menuju Kepesertaan Penuh JKN appeared first on BaleBengong.

BPJS Kesehatan Diambang Batas

Akhir-akhir ini teman-teman yang di Kemenko PMK dan BPJS Kesehatan, berada dalam keadaan “siaga 1”. Para petinggi kedua lembaga tersebut sibuk luar biasa dan bekerja sampai larut malam untuk menghitung dan membuat rumusan dan alternatif mengatasi mismatch atau saya lebih senang menyebutnya “-bleeding-” atau lebih konkritnya adanya potensi gagal bayar ( un-schedule) terhadap Faskes yang melaksanakan pelayanan JKN dalam waktu sebulan atau dua bulan kedepan ini.

Menko PMK mungkin sudah lebih dua kali mengadakan rapat koordinasi dengan Menteri terkait dilingkup Kemenko PMK, terutama Menkeu, Menkes,Bappenas dan Direksi BPJS Kesehatan. Tetapi menurut informasi yang kita dengar, Rakor tersebut belum dapat mencarikan solusi terbaik mengatasi “bleeding” yang sekitar 7 – 8 Triliun rupiah. Kita menghitung angka tersebut mendekati angka dana kapitasi yang digelontorkan BPJS Kesesehatan untuk PPK I ( Puskesmas dan Klinik JKN).

Kenapa Pemerintah harus repot dengan terjadinya mismatch tersebut. Jawabannya ada di UU BPJS (Nomor 24 tahu 2011), yang kira-kira maknanya “-dimana pemerintah berkewajiban untuk menanggung (bertanggung jawab) jika terjadinya kurang bayar terhadap pelayanan JKN pada Faskes-”. Dengan catatan bukan disebabkan mismanagement atau terjadinya fraud.

Para ahli, pengamat jaminan sosial dan DJSN sudah sejak 3 tahun yang lalu mengingatkan Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, bahwa jika besarnya iuran seperti sekarang ini, mismatch tidak dapat dihindari. Dan sudah dua tahun belakangan ini Pemerintah menambal terus dengan mekanisme “penyertaan modal”. Karena angka semakin membengkak “kepanikan” mulai terjadi. Pada hal para ahli jaminan sosial dan DJSN sudah sejak 3 tahun “panik” dan saat ini pada fase “pasrah” apa keinginan Pemerintah.

Kenapa Rakor Menteri tidak tuntas, dan kenapa tidak dapat diketemukan solusi sebagai jalan keluar dari problem besar tersebut?. Saya juga tidak dapat menemukan jawabannya. Paling saya bisa menduga-duga dikaitkan dengan situasi politik, ekonomi dan sosial bangsa ini. Secara politik apakah politik pemerintah menjadikan skala prioritas tinggi untuk mengatasi mismatch BPJS Kesehatan?, secara ekonomi apakah Pemerintah berani membuat kebijakan tertentu merevisi APBN untuk menambal mismatch. Secara sosial apakah implikasinya luas jika pembayaran tertunda dan faskes menghentikan atau menarik bayaran kepada peserta JKN.

Hakekat Pemerintah adalah melaksanakan “perintah” yang diamanatkan Negara melalui peraturan perundang-undangan. Hakekat Perintah adalah eksekusi (membuat keputusan). karena tidak ada lembaga lain yang mendapatkan perintah tersebut. Oleh karena itu sudah seharusnya Rakor Menteri membuat solusi atau alternatif solusi. Dan alternatif solusi disampaikan kepada Presiden untuk diambil keputusan final.

Alternatif Solusi

Kita harus jujur mengakui bahwa Pemerintah sudah cukup besar juga mengeluarkan dana APBN untuk orang miskin sebagai PBI. Jumlahnya lebih dari Rp. 21 – 22 triliun, untuk sebanyak lebih 96 juta orang miskin. Dan ini adalah jumlah penduduk terbanyak didunia yang uang iurannya 100% dibayar Pemeritah. Kenapa Pemerintah mau, karena diperintahkan oleh UU SJSN dan UU BPJS. Sayangnya jumlah angka tersebut belum sesuai dengan nilai keekonomian untuk membayar faskes primer, sekunder, tertier yang jumlahnya lebih dari 29 – 30 ribu unit. Ketidak cukupan dan rendahnya tarif iuran bagi penduduk yang mampu itulah yang menyebabkan terjadinya mismatch. Itu yang dilakukan Pemerintah Pusat. Pertanyaannya apa kontribusi Pemerintah Daerah, jawabnya tidak ada. Bahkan dana kapitasi yang dikirimkan Pemerintah Pusat ke Puskesmas untuk pelayanan JKN, masuk kembali ke Kas Daerah dan menjadi sumber APBD untuk pelayanan Kesehatan. Kewajiban mengalokasi APBD Kab/Kota untuk pelayanan kesehatan sebesar 10% ada yang berasal dari dana kapitasi. Tragis sekali.

Perintah UU BPJS agar Pemerintah menanggulangi mismatch bukanlah dimaknai kewajiban Pemerintah Pusat saja tetapi juga Pemerintah Daerah sebagai bagian integral dari Pemerintah Republik Indonesia.

Pada berbagai kesempatan FGD , saya sudah menyampaikan kepada berbagai pihak ( Kemenkeu, Management BPJS Kes, Kemenkes), agar Pemda Kab/Kota harus ikut Sharing mengatasi Mismatch. Caranya bagaimana?. Dengan beberapa teman Kemenkeu saya usulkan diambil saja dari APBN yang dialokasikan untuk APBD Kab/Kota sebesar dana yang kurang (mismatch), bagi keseluruhan Kab/Kota dengan memperhatikan proporsi jumlah penduduk dan kekuatan fiskal daerah tersebut. Kalau angka mismatchnya Rp. 7,5 triliun, berarti rata-rata setiap Kab/Kota sekitar Rp. 15 miliar. Akan terasa ringan dan azas “gotongroyong” sudah menampakkan wujudnya yang nyata.

Caranya bagaimana?. Sangat mudah asalkan Kemenkeu dan Kemendagri sepakat. Kita mengenal istilah “bintang” pada DIPA sektor maupun Daerah. Bintang ini tidak sama dengan bintang tentara atau polisi. Kalau bintang tentara/polisi, sngat diidam-idamkan. Tetapi bagi jajaran birokrasi, jika DIPAnya ada mata anggaran/kegiatan dibintang, artinya tidak boleh dicairkan dananya.

Dengan payung hukum Kepres, atau Kemenkeu, atau Kemendagri, mana yang sesuai deangan koridornya, DIPA Daerah Kab/Kota dibintang sebesar rata-rata misalnya Rp. 15 miliar, dan disebutkan dana tersebut tidak dapat dicairkan, karena akan digunakan untuk mengatasi mismatch pembayaran faskes JKN.

Langkah kebijakan ini saya menyebutkan langkah “sumbu pendek”, dan untuk langkah kebijakan “sumbu panjang” tentu memerlukan tahapan pengkajian yang lebih komprehensif.

Saya tidak tahu persis, tetapi “katanya” alternatif solusi tersebut termasuk yang dibahas dalam Rakor Menko PMK, tetapi pihak Kementerian Keuangan keberatan, dengan alasan melanggar undang-undang dan mungkin juga ngak mau ribut dengan para Bupati dan Walikota. So What?

Upaya BPJS Kesehatan

Bagi Direksi BPJS Kesehatan, dengan situasi yang muter-muter terus dan tidak ada keputusan, apa yang harus dilakukan. Gunakan hak konstitusional Direksi BPJS Kesehatan. Bahwa Direksi BPJS Kesehatan dibawah Presiden dan betanggung jawab pada Presiden. Apapun ceritanya dalam UU SJSN tidak ada amanat bahwa yang menyelenggrakan Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah Kementerian tertentu, tetapi amanat itu dibebankan kepada BPJS Kesehatan. Dan lembaga tersebut dibentuk dengan Undang –Undang sebagai badan hukum publik dengan tugas khusus menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.

Direktur Utama mengajak semua Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan didampingi Ketua DJSN menghadap Presiden, dan berikan informasi yang lengkap dan akurat tanpa ada yang ditutup-tutupi. Utarakan problem strategisnya. Dan jika diperlukan disarankan Presiden membawanya dalam Rapat Kabinet terbatas bidang Kesehatan. Dirut BPJS Kesehatan memaparkan masalahnya dan alternatif solusi yang disarankan kepada Presiden. Para Direksi BPJS Kesehatan tidak perlu khawatir ada yang tersinggung, karena berpegang pada komitmen menempatkan kemampuan profesional diatas segalanya. Niatnya untuk kepentingan rakyat keseluruhan dan juga kepentingan Pemerintah dan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Apakah akan berhasil?, maka kita kembali kepada Firman Allah SWT yang artinya lebih kurang “ bahwa Allah yang maha membolak-balik hati manusia”. Mari kita serahkan kepada kehendak Allah SWT.

Oleh : Chazali H. Situmorang/ Ketua DJSN 2011-2015
Cibubur, 28 Juli 2017
Silahkan di share jika bermanfaat.

Nasib Rakyat Ditangan Dokter

Diskusi Publik PB IDI pada tanggal 26 April 2017 dengan tema “DEFISIT DANA JKN” ANCAMAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN KEBERLANGSUNGAN PROGRAM JKN” menjadi tidak menarik karena seperti yang sudah-sudah tidak bisa memberikan harapan perubahan yang lebih baik untuk rakyat. Jangankan berubah, itikad untuk memperbaiki JKN yang sudah berjalan 4 tahun sepertinya memang tidak ada.

Mungkin acara yang diadakan PB IDI ini kalah penting dengan acara-acara lain yang bersamaan sehingga pihak yang diundang sebagai narasumber cukup mewakilkan pada  pejabat yang tidak memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk menjawab permasalahan. Pemerintah dan BPJS seakan kompak menghindari forum diskusi dengan dokter yang notabene merupakan pelaksana langsung JKN. Kalau sekedar menampung masalah dan usulan mungkin sudah basi dilakukan saat ini karena kerawanan JKN telah mencapai titik kulminasi dimana dokter menjadi pihak yang terjepit dan harus menghadapi rakyat sebagai pengguna program dengan segala keterbatasan.

Dalam paparan PB IDI yang disampaikan oleh Dr. Noor Arida (Ketua Bidang JKN PB IDI) telah cukup jelas menggambarkan permasalahan terkait dengan data dan fakta. Keberhasilan JKN tidak semata ada di tangan profesi dokter namun keselamatan pasien serta upaya untuk memberikan pelayanan medis yang terbaik akan selalu menjadi tanggung jawab utama seorang dokter. Bahwa PELAYANAN KEDOKTERAN YANG SUBSTANDAR telah terjadi di era JKN akibat pemaksaan sepihak dengan alasan kendali mutu dan kendali biaya. Prinsip-prinsip kedokteran  yang memegang teguh etika profesi dan berlandaskan Evidence Base Medicine telah diinjak-injak  oleh sebuah program kesehatan nasional yang lebih bernuansa politis, tentu yang dirugikan pada akhirnya adalah rakyat Indonesia.

Kemanfaatan JKN yang dipropagandakan dengan masif bahkan katanya didukung oleh penelitian yang menggambarkan tingkat kepuasan rakyat tidak dapat menutupi fakta secara makro bahwa terjadi kemunduran yang signifikan dalam dunia kedokteran di Indonesia. Angka kematian ibu dan bayi yang tidak menurun, tingginya beban penyakit katastrofik serta berbagai parameter lainnya cukup sebagai bukti kegagalan pemerintah menjalankan amanah di bidang kesehatan.

BPJS selalu berdalih tidak memiliki wewenang dalam banyak hal namun yang terlihat justru seperti asuransi swasta pada umumnya, bagaimana mencegah/ mengurangi defisit termasuk meningkatkan kolektibilitas iuran. Tidak terlihat sama sekali perhatiannya pada upaya mempertahankan kualitas pelayanan kedokteran/ kesehatan, prinsip kendali mutu-kendali biaya berorientasikan murni pada prinsip ekonomi “bandar ngga boleh rugi !”.

Pemerintah terlihat asyik dengan filosofi-filosofi tanpa implementasi. Besar keinginan tapi lemah upaya. Bagaimana mungkin dengan keterbatasan anggaran serta komitmen politik yang rendah dapat mewujudkan jaminan sosial di bidang kesehatan ? Yang terjadi saat ini justru Politisasi JKN dengan mengorbankan kepentingan rakyat serta profesionalisme dokter. Tidak cukup hanya dengan retorika untuk menjalankan jaminan kesehatan nasional bahkan defisit anggaranpun bukan hambatan jika orientasinya memang untuk rakyat. Yang selalu dikuatirkan pemerintah adalah bagaimana keberlangsungan program JKN bukan apakah JKN telah berjalan sebagaimana mestinya ! Akibat JKN hanya dilihat dari orientasi politik dan kemanfaatan ekonomi maka segala cara ditempuh termasuk bongkar pasang peraturan sekedar mempertahankan program. Sikap terburu-buru mencapai universal coverage pada akhirnya akan menjadi pil pahit bagi semua pihak. Tidak ada yang diuntungkan dengan JKN Yang AMBURADUL selain politisi busuk dan kaum kapitalis yang menuai keuntungan akibat ketidakpercayaan publik terhadap sistem kesehatan nasional.

Dokter pada akhirnya menjadi benteng terakhir yang harus melindungi keselamatan pasien, ketika semua pihak termasuk pengelola Faskes (fasilitas kesehatan) cuma bisa diam, bertahan tanpa sikap yang jelas. PERSI sebagai pihak yang semestinya turut menjaga pelaksanaan JKN tidak boleh menyimpang dari kaidah-kaidah kedokteran serta mengutamakan keselamatan pasien ternyata hanya bisa menjadi penonton di pinggir lapangan, mau tidak mau dan suka tidak suka profesi dokter harus mengambil sikap tegas untuk MENOLAK PELAYANAN KEDOKTERAN YANG SUBSTANDAR dan MENOLAK KETERLIBATAN DALAM UPAYA FRAUD YANG DILAKUKAN DENGAN ALASAN APAPUN. Cukuplah dokter menjalankan tugasnya dengan baik, menjaga integritas diri dan  sikap profesionalisme. Berpegang teguh pada hati nurani dan etika profesi serta mengutamakan keselamatan pasien. Sudah saatnya DOKTER BERSIKAP  TEGAS dan sudah saatnya RAKYAT HARUS TAHU APA YANG SEBENARNYA TERJADI DENGAN JKN. Jangan sampai JKN pada akhirnya menjadi KEBOHONGAN PUBLIK yang tidak pernah terselesaikan.

27 April 2017
Agung Sapta Adi

Layanan Kespro JKN Masih Jarang Digunakan

Tes HIV termasuk salah satu layanan kespro yang dicakup oleh JKN. Foto Luh De Suriyani.

Tes HIV termasuk salah satu layanan yang dicakup oleh JKN. Foto Luh De Suriyani.

JKN memberikan manfaat menyeluruh bagi masyarakat dalam layanan kesehatan.

Salah satunya layanan kesehatan reproduksi (kespro) untuk perempuan. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi harapan baru layanan kespro karena lebih meringankan dari sisi biaya.

Namun, akses untuk layanan ini belum banyak diketahui dan dimanfaatkan.

Hal ini mendorong Yayasan Maha Bhoga Marga (MBM) melakukan penelitian pelaksanaan JKN terkait kebutuhan perempuan dan pelayanan kespro dan seksual. Yayasan MBM adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kabupaten Badung, Bali.

Tahun ini, MBM kembali survei bekerja sama dengan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), organisasi nirlaba di bidang kespro perempuan di tingkat nasional. Survei secara nasional oleh YKP juga dilaksanakan di 15 kota di luar Bali, di antaranya Banda Aceh, Yogyakarta, Sumenp, Maluku Tengah, Kupang, Lombok Timur, Makassar, dan Manado. Survei pertama sudah diadakan pada 2015.

Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran pelaksanaan skema JKN baik dari perspektif pemberi maupun pengguna pelayanan kesehatan, khususnya terkait kespro dan seksual.

Responden di Kabupaten Badung diambil secara acak di lima desa yaitu Legian, Kecamatan Kuta; Sibang Kaja, Abiansemal; Cemagi, Mengwi; Sangeh, Abiansemal; dan Canggu, Kuta Utara. Jumlah sampelnya 196 pada 2015 dan 200 pada 2016. Jumlah total responden 15 kota sebanyak 2.963 pada 2015 dan 2.983 pada 2016.

Hal-hal yang diukur dalam penelitian ini selain karakteristik juga tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku terkait layanan kespro dalam layanan JKN. Respondennya masyarakat umum dan pemberi layanan kesehatan, baik pelayan medis maupun administratif. Sampel petugas medis sebanyak 387 pada 2015 dan 389 pada 2016 sedangkan petugas administratif sebanyak 251 (2015) dan 281 (2016).

Layanan yang Digunakan
Pengetahuan yang ditanyakan dalam survei MBM dan YKP antara lain informasi awal tentang JKN, layanan kespro yang dicakup JKN, apa saja layanan kespro yang pernah digunakan, serta tempat layanan ketika mengakses.

Hasilnya, sebagian besar responden sudah pernah mendengar tentang JKN. Proporsi kedua survei mencapai 77,9 persen dan 83,8 persen. Responden di Bali yang mengetahui prosedur penggunaan JKN sebanyak 43,2 persen, sementara proporsi paling tinggi di Sulawesi Utara, mencapai 80,7 persen.

Sebagai pembanding, tingkat pengetahuan petugas pelayanan kesehatan cukup tinggi. Hampir seratus persen petugas medis dan administratif familiar dengan JKN. Tetapi ketika ditanyakan mengenai apakah ada perbedaan antara JKN dengan BPJS Kesehatan, hanya sekitar 65 persen responden dari kedua kelompok narasumber itu yang mengiyakan.

Dari segi layanan kespro, banyak responden belum familiar dengan layanan kespro yang dicakup JKN. Layanan kespro yang paling dikenal adalah pemeriksaan persalinan diikuti pemeriksaan kehamilan, pelayanan persalinan dengan komplikasi, dan beberapa indikator lain.

Mengenai jenis layanan kespro yang dicakup JKN, persalinan adalah jenis layanan kespro yang paling banyak diakses responden. Sebanyak 33,6 persen pada 2015 dan 32 persen pada 2016. Adapun layanan kespro lain yang diketahui antara lain periksa kehamilan, periksa persalinan, kespro remaja, pemeriksaan infeksi saluran reproduksi (ISR) atau penyakit menular seksual (PMS), persalinan dengan komplikasi, pelayanan pasca persalinan, pelayanan KB, aborsi, HIV/AIDS, skrining kanker, pengobatan tumor atau kanker dan pelayanan kemandulan.

Namun, ada satu layanan yang sebenarnya tidak dicakup BPJS Kesehatan yaitu layanan kemandulan. Pada survei tahun lalu disisipkan pertanyaan terkait apakah pelayanan kemandulan ini perlu dicakup. Sebanyak 30,7 persen responden menjawab “ya”.

Dalam layanan persalinan yang dicakup JKN, responden kemudian ditanya lagi apa saja layanan yang diberikan. Hasilnya, pada tahun lalu, konsultasi dokter memiliki proporsi tertinggi yaitu 22,8 persen. Adapun ada survei kedua, layanan imunisasi TT memiliki proporsi paling tinggi yaitu sebesar 47,1 persen. Indikator lain adalah pemberian vitamin atau mineral, pemeriksaan lab dan komplikasi.

Variabel lain yang diukur adalah tingkat pengetahuan masyarakat tentang KB yang dicakup BPJS Kesehatan. Proporsi paling tinggi pada survei pertama adalah KB suntik 40,9 persen dan pada survei kedua 2016 79,5 persen. Jenis KB lain yang disebutkan KB susuk, pemasangan IUD, pelayanan komplikasi, tubektomi, vasektomi dan pelayanan gagal KB.

Mengenai tentang tempat mengakses layanan JKN, paling banyak adalah rumah sakit pemerintah, sebesar 75,5 persen pada 2015 dan 62,2 persen pada 2016. Masyarakat masih menganggap layanan ini sama dengan layanan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), hanya bisa diakses di rumah sakit pemerintah.

Belum banyak yang tahu bahwa JKN bisa dimanfaatkan dengan dokter atau bidan praktik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

Ketidaktahuan prosedur pendaftaran pula yang menjadi alasan sebagian responden (43 persen) sehingga tidak mendaftar JKN. Alasan lain kenapa tidak ikut JKN adalah pelayanan kurang baik, sudah ada asuransi dan tidak bisa membayar premi.

Dari responden peserta JKN, diukur juga layanan kespro yang pernah dimanfaatkan dan kepuasan peserta. Sebagian besar layanan yang dimanfaatkan adalah pelayanan kehamilan dan persalinan. Layanan pasca persalinan dan KB menempati tertinggi berikutnya.

Masih sedikit yang menggunakan JKN untuk pelayanan IMS dan HIV/AIDS, pelayanan kespro remaja, pelayanan kanker payudara dan pelayanan deteksi kanker leher rahim. Kepuasan rata-rata responden lebih dari 50 persen untuk layanan kehamilan, persalinan, pasca persalinan dan KB.

Sedikit yang Mengadu
Hal lain yang diukur adalah indikator kepuasan terhadap layanan. Misalnya, biaya tambahan, perbedaan layanan serta layanan keluhan.

Ada beberapa hal yang menjadi keluhan pengguna JKN. Pada survei pertama, dari 821 responden yang memanfaatkan JKN, sebanyak 24,4 persen memiliki keluhan terhadap pelayanan. Hanya 16,9 persen yang mengaku tahu bagaimana mengajukan keluhan dan hanya 2,9 persen yang pernah mengadu.

Adapun pada 2016 dari 826 responden yang memanfaatkan JKN, 24,7 persen memiliki keluhan terhadap pelayanan yang diberikan. Hanya 9,1 persen yang tahu bagaimana mengajukan keluhan dan hanya 4 persen yang pernah mengadu.

Terlihat bahwa sangat sedikit responden pengguna JKN yang pernah mengadu. Mereka yang mengadu antara lain menyampaikannya melalui telepon, hotline, atau SMS. Mekanisme keluhan yang lain yaitu pertemuan rutin, email, media, faskes, Dinkes, Organisasi Profesi, lainnya.

Tak hanya di kalangan pengguna, di pihak pemberi layanan pun mengaku menghadapi beberapa masalah.

Masalah yang sering muncul dari layanan JKN yaitu selalu terjadi perubahan dalam prosedur, bertambahnya tugas, rujukan rumit, kurang sosialisasi, klaim terlambat, dan proses pendaftaran untuk perusahaan lama. Pada survei kedua masalah yang muncul yaitu terlalu memanjakan masyarakat, tingkat pemahaman kurang, tidak ada sosialisasi, server sering error, sistem pembayaran tidak sesuai dengan beban kerja, rujukan susah, klaim tidak bisa dicairkan.

Toh, meskipun masih banyak masalah, sejauh ini mereka masih setuju dengan kebijakan JKN. Ini dibuktikan dari hasil penelitian sebanyak 92,8 persen petugas medis dan petugas administratif masih SETUJU dengan kebijakan ini. Sedangkan pada survei kedua 88,1 persen petugas medis dan 95,7 persen petugas administratif SETUJU dengan kebijakan ini. [b]

The post Layanan Kespro JKN Masih Jarang Digunakan appeared first on BaleBengong.