Tag Archives: Berita Utama

Hari AIDS Sedunia, KISARA Sukses Gelar Peringatan WAD 2018

Hari AIDS Sedunia atau World AIDS Day (WAD) diperingati pada tanggal 1 Desember setiap tahunnya. Seperti tahun-tahun sebelumnya, KISARA selalu mengadakan peringatan Hari AIDS Sedunia. Peringatan kali ini diadakan di Podium Bebas Bicara Renon (02/12). Kegiatan ini mengambil tema “We Care To Be Health” dan bertujuan untuk mengajak orang lain untuk peduli kesehatan dan mengurangi...

Rentannya Perempuan jadi Korban Pelanggaran Privasi

Foto Privacy International

Perempuan dan transgender paling rentan jadi korban pelanggaran privasi.

Sehari setelah putus dengan pacarnya, I Gede Tista langsung mengeluarkan ancaman kepada sang mantan. Pemuda berusia 19 tahun itu mengirim foto setengah telanjang mantan pacarnya, NWSN, kepada orangtua korban.

Melalui pesan yang dikirim melalui WhatsApp itu, Tista memberikan ancaman: balik pacaran atau fotomu aku sebar.

Tista berusaha menekan sang mantan lewat bapaknya.

Namun, dia justru mendapatkan ancaman balik. Melihat foto anaknya, sang orangtua pun geram. Si bapak langsung melaporkan Gede Tista ke Polres Bangli, Bali pada Senin, 26 November 2018 lalu.

Penyidik Polres Bangli langsung memeriksa Tista. Menurut Kepala Humas Polres Bangli Sulhadi, pekerja kapal pesiar itu bisa diancam dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 45 ayat 1 jo Pasal 27 ayat 1.

Pasal 27 ayat 1 UU ITE menyatakan tiap orang dilarang untuk dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan dan atau membuat informasi elektronik yang mengandung muatan melanggar asusila. Menurut Pasal 45 ayat 1, pelakunya bisa kena pidana penjara enam tahun dan atau denda hingga Rp 1 miliar.

Polisi sendiri belum menahan Tista karena mereka masih melakukan pemeriksaan terhadap korban. “Korban belum bersedia diperiksa karena masih malu,” kata Sulhadi ketika saya hubungi lewat telepon.

Kelompok Rentan

Sehari sebelum saya membaca berita tentang kasus pengiriman foto asusila NWSN oleh mantan pacarnya ini, saya mendapatkan laporan tentang praktik pelanggaran privasi terhadap perempuan dan transgender. Laporan ini diterbitkan Privacy International, kelompok masyarakat sipil berpusat di London, Inggris yang fokus pada advokasi hak-hak atas privasi.

Penyebaran foto NWSN bisa jadi contoh betapa rentannya perempuan menjadi korban pelanggaran privasi. Kasus itu menjadi pembuka banyaknya kasus pelanggaran privasi terhadap perempuan.

Pengambilan foto oleh Tista bisa jadi dilakukan tanpa persetujuan pacarnya saat itu. Namun, foto itu yang kemudian (akan) disebarluaskan. Tujuannya untuk balas dendam. Foto pribadi korban, sesuatu yang amat privat, justru jadi alat tawar menawar bagi pelaku.

Revenge porn, istilah untuk penyebaran foto pribadi (biasanya cenderung sensual) oleh mantan, hanya salah satu bentuk pelanggaran privasi terhadap perempuan. Menurut Privacy International, pelanggaran privasi pada perempuan dan transgender itu juga dilakukan melalui pengumpulan dan penyebaran informasi pribadi (doxing), pelecehan di media sosial, pencurian akun korban, dan pengawasan secara daring (surveillance).

Pertama, pengambilan dan penyebaran foto tanpa persetujuan. Ini biasanya terjadi ketika korban tidak sadar bahwa dia telah difoto dalam posisi sangat personal. Dalam banyak kasus sih sensual atau bahkan telanjang, penuh ataupun sebagian.

Pelaku melakukannya dengan dalih untuk dokumentasi pribadi, tetapi bisa jadi foto itu hanya alat untuk menyandera korban: jangan macam-macam atau foto telanjangmu aku sebar!

Masalahnya adalah kadang-kadang foto yang dibuat untuk tujuan dokumentasi pribadi pun bisa bocor dan kemudian tersebar ke jagat daring. Bisa dengan sengaja atau tidak sengaja, seperti kasus pada Ariel Peterpan dengan dua pasangannya.

Kedua, pengumpulan dan penyebaran informasi personal (doxing). Pelaku yang berniat mencari latar belakang korban bisa dengan mudah melakukan pengumpulan informasi ini melalui berbagai saluran, terutama media sosial.

Di sisi korban, baik perempuan ataupun transgender, kadang-kadang membuat posisi mereka rentan dengan mengunggah foto-foto personal mereka. Niatnya hanya untuk berbagi entah kepada teman, keluarga, atau orang tertentu. Namun, di tangan pelaku, foto-foto personal bisa jadi alat untuk melakukan perundungan (bullying) ataupun pelecehan (harrasment).

Privacy International mengutip Dubravka Šimonovic, Pelapor Khusus Kekerasan terhadap Perempuan di PBB, mengatakan penyebaran foto intim perempuan termasuk yang dimodifikasi atau diolah lagi secara digital tanpa persetujuan pemilik, pada umumnya bertujuan untuk merendahkan derajat korban. Hal itu termasuk pelanggaran terhadap privasi dan hak perempuan untuk hidup aman secara daring.

Foto Privacy International

Represi pada Ekspresi

Ketiga, pelecehan secara daring (online harrasment). Perempuan dan (apalagi) transgender sering kali menjadi korban pelecehan secara terbuka, terutama melalui media sosial, baik karena ekspresi ataupun penampilan mereka.

Kasus yang dialami Anindya Shabrina Prasetiyo di Surabaya bisa menjadi contoh. Hanya karena memprotes pembubaran diskusi dan mengekspresikan protesnya melalui media sosial, dia justru diancam dengan UU ITE Pasal 27 ayat 3. Anindya tidak hanya mendapatkan pelecehan, tetapi juga pembungkaman untuk berekspresi.

Baru-baru ini terjadi juga kasus serupa di Bali. Ketika kelompok advokasi kalangan LGBT terpaksa menutup semua akun media sosial mereka hanya karena polisi membubarkan acara tahunan mereka.

Dalam budaya patriarkis saat ini, perempuan dan transgender tidak bebas berekspresi. Begitu pula dalam aktivitas di Internet. Padahal, ekspresi adalah bagian dari pilihan pribadi. Sesuatu yang amat personal dan privat.

Keempat, pencurian akun korban dengan cara meretas. Pelaku pelanggaran ini pada umumnya adalah orang-orang terdekat, seperti pasangan atau mantan pasangan. Tujuannya untuk tahu lebih banyak tentang kegiatan perempuan yang dijadikan korban.

Pelanggaran ini semakin mudah ketika di sisi lain, perempuan dan transgender termasuk kelompok yang kurang melek keamanan digital. Bagaimanapun kesenjangan digital laki-laki dan perempuan masih terjadi, termasuk kesadaran tentang keamanan digital.

Pengaturan katakunci (password) yang lemah dan keterbukaan pada aplikasi-aplikasi berbahaya hanya sekadar contoh penyebab rentannya perempuan jadi korban pencurian akun media sosial.

Kelima, pengawasan secara daring (surveillance). Pengawasan ini dilakukan banyak pihak, bahkan termasuk keluarganya sendiri. Tidak hanya oleh negara, tetapi juga oleh orangtua atau saudara. Para pengawas ala Big Brother ini lalu mengatur bagaimana perempuan dan transgender harus bersikap di publik, dalam hal ini media sosial.

Meskipun media sosial di satu sisi bisa menjadi media berekspresi bagi perempuan dan transgender, tetapi di sisi lain juga menjadi layar terbuka untuk mengawasi mereka.

Pengawasan ini makin parah ketika dilihat dari sudut pandang bahwa data adalah minyak baru bagi korporasi digital. Semua gerak-gerik perempuan yang terbuka menjadi objek untuk diperjualbelikan oleh korporasi: kebiasaan, kesehatan, belanja, minat, dan bahkan doa-doa yang dipanjatkan.

Dan tak banyak perempuan yang mungkin sadar bahwa privasi yang mereka bagi di media sosial adalah data-data yang bisa dijual pada pengiklan atau juru kampanye. Bagi korporasi digital, privasi perempuan adalah komoditas mahal. [b]

The post Rentannya Perempuan jadi Korban Pelanggaran Privasi appeared first on BaleBengong.

Sharing is Learning Together

SETARA, Guru hebat, Remaja sehat, SETARA luar biasa” Begitulah teriakan Ibu-ibu guru pagi ini yang penuh semangat saat berkumpul di Ruang Pertemuan PKBI Bali untuk membahas mengenai proses belajar mengajar SETARA di sekolah. Pertemuan rutin ini dilaksanakan mengingat pihak sekolah telah mengimplementasikan SETARA selama lebih kurang tiga bulan sehingga perlu diadakan monitoring dan evaluasi. Selain...

Wisata Berkelanjutan Terbukti Lebih Menguntungkan

Pohon-pohon di Griya Santrian Sanur tetap dibiarkan seperti sejak sebelum ada hotel. Foto Anton Muhajir.

“Ini gimana, kok masih pakai sedotan plastik?”

Begitu melihat sedotan plastik di segelas jus yang disajikan, Ida Bagus Sidharta Putra langsung memanggil stafnya kembali dan bertanya. “Ngawur sekali. Kita kan sudah ganti sama yang kertas,” ujar pemilik Hotel Griya Santrian, Sanur, Bali itu.

Stafnya segera mengambil dua jus di meja. Sekitar lima menit kemudian dia sudah menyajikan lagi dua gelas jus semangka itu dengan sedotan berbeda.

“Nah, ‘kan cantik kalau begini,” Gus De, panggilan akrabnya, begitu melihat jus di depannya.

Segelas jus semangka merah muda itu kini menggunakan pipet dari kertas berwarna putih biru. Gus De menyeruputnya lalu melanjutkan obrolan. “Problem kita memang konsistensi. Makanya perlu kepemimpinan yang kuat. Paling tidak di Bali ini,” ujarnya pertengahan Oktober lalu.

Gus De tak hanya pemilik Griya Santrian, salah satu hotel perintis di Sanur, Bali. Dia juga Ketua Yayasan Pembangunan Sanur (YPS). Yayasan ini yang menaungi para pelaku pariwisata di Sanur, termasuk Griya Santrian. Selain Griya Santrian, hotel lain dalam grup Santrian adalah Puri Santrian di Semawang dan Royal Santrian di Tanjung Benoa, Badung.

Sebagai pelaku usaha pariwisata, Gus De ingin menunjukkan bahwa pariwisata yang menerapkan konsep keberlanjutan baik dari sisi sosial, budaya, ataupun lingkungan justru lebih menguntungkan. Menggunakan pipet dari bahan ramah lingkungan seperti kertas dibandingkan plastik hanya salah satu contohnya.

Grup Santrian sudah membuktikan. Sejak berdiri 46 tahun lalu, hotel yang berada persis di pinggir Pantai Sanur ini mengedepankan aspek keberlanjutan, termasuk lingkungan. Begitu masuk kawasan hotel ini suasana terasa lebih lapang dan asri. Tidak layaknya hotel-hotel murah (budget hotel) yang makin memenuhi daerah lain di Bali.

“Kami menerapkan konsep dalam koefisien dasar bangunan (rasio bangunan dan tanah), 40 persen. Artinya hanya 40 persen untuk bangunan, 60 persen untuk pendukung,” kata Gus De. Pendukung itu, menurut Gus De, antara lain halaman, taman, kolam, dan lain-lain.

Di hotel terbaru mereka sekaligus yang paling mahal, Royal Santrian, bahkan perbandingan antara bangunan dengan sarana pendukung lebih besar lagi. Dengan luas lahan 3 hektar, jumlah kamar di Royal Santrian hanya 22. “Ini tentunya memberi ruang lebih banyak untuk lingkungan. Misalnya penyerapan air, tetapi juga faktor estetik,” ujarnya.

Suasana hotel terlihat lebih asri dengan pohon-pohon besar berumur puluhan tahun. Sebagian besar adalah pohon yang sudah ada bahkan sebelum hotel berdiri. Umumnya mereka jenis pohon pesisir seperti kelapa dan bakau (Calophyllum inophyllum L.) yang disebut camplung dalam bahasa Bali.

Pohon-pohon besar itu memang sengaja dijaga seperti sebelum ada hotel. Di beberapa bagian hotel, bangunan kamar bahkan mengikuti bentuk pohon. Bukan pohon yang ditebang, tetapi bangunan yang menyesuaikan.

Tiap pohon berisi papan berisi nama masing-masing, seperti kemoning (Murraya paniculata), kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq.), dan lain-lain. Tiap pohon juga berisi informasi dalam bahasa Inggris.

“Kami juga mengajak tamu untuk menanam pohon di hotel kami,” lanjutnya. Dia menunjukkan pohon di halaman berisi tulisan “Planted by Mr. Kristian French & Family. September 2016”.

Warga berlari pagi di Sanur, kawasan pariwisata yang relatif lebih terjaga lingkungannya dibandingkan daerah lain di Bali. Foto Anton Muhajir.

Pentingnya Zonasi

Sanur, yang terkenal dengan wisata pantai dan matahari terbitnya, termasuk perintis pariwisata di Bali. Sejak 1920-an, tempat ini menjadi tujuan pariwisata. Ketika sebagian besar tempat di Bali dipenuhi dengan hotel-hotel murah yang menjulang tinggi, Sanur relatif bisa menjaga.

Dosen Fakultas Pariwisata Universitas Udayana Nyoman Sukma Arida mengatakan Sanur memang lebih berkelanjutan dibandingkan pusat pariwisata lain di Bali, misalnya, Kuta. Selain karena fokus pada pasar penikmat pariwisata matang (manula) juga karena kuatnya peran desa adat. “Sanur juga dikelola dengan prinsip small scale tourism,” kata doktor di bidang kajian ekowisata ini.

Pada umumnya, hotel di Sanur masih berupa pondokan (cottages) dan bungalo dengan bangunan-bangunan kecil dan terpisah. Mereka juga masih membiarkan halaman luas nan asri dengan pohon-pohon perindang.

Salah satu alasan masih relatif terjaganya Sanur ini adalah adanya Peraturan Wali Kota (Perwali) Denpasar nomor 6 tahun 2013 tentang Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Sanur. Secara umum Perwali ini mengatur Sanur dalam tiga zona.

Zona satu berada paling dekat Pantai hingga Jalan Danau Tamblingan, yang bisa disebut sebagai jalan terdekat ke pantai. Sebagai zona inti, zona satu ini mengharuskan hotel yang dibangun maksimal tiga lantai. Salah satu alasannya karena dia berada paling timur di mana matahari terbit sehingga tidak akan menghalangi sinar matahari ke tempat lain di sisi baratnya.

Ukuran kamar di zona satu minimal 30 m persegi. Tiap 100 meter harus ada satu pohon. Karena itu tidak mungkin dijual murah dan jumlahnya massal. “Kita tidak bisa biarkan hotel murah di zona ini dan juga melarang bus besar masuk hotel kawasan ini agar tidak macet,” kata Gus De.

Zona dua di antara Jalan Danau Tamblingan hingga Jalan By Pass Ngurah Rai. Aturannya di zona ini lebih ringan. Misalnya dari bangunan bisa sampai lantai 4. Begitu pula di zona 3 yang umumnya adalah pemukiman.

Selain zonasi, hal penting lain untuk menjaga lingkungan Sanur adalah komitmen untuk menjaga lingkungan hidup, seperti mengelola sampah dan limbah. Karena komitmen itu pula maka Griya Santrian mendapatkan penghargaan Tri Hita Karana (THK) Award dari Yayasan Tri Hita Karana sejak 2000 silam.

Tri Hita Kirana merupakan konsep Bali dalam menjaga keseimbangan dengan tiga hal yaitu Tuhan (parahyangan), manusia (pawongan), dan alam (palemahan). Penghargaan tersebut diberikan tiap tahun oleh Yayasan THK kepada pelaku pariwisata Bali yang dianggap bisa menerapkan konsep THK dalam operasional mereka.

Gus De mengatakan secara tradisi, masyarakat Bali memang memiliki kearifan untuk menjaga lingkungan. Selain konsep THK, beberapa ritual pun bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam, seperti Tumpek Bubuh, perayaan untuk menghormati tumbuh-tumbuhan, dan Nyepi, kegiatan untuk memberikan Bumi rehat selama 24 jam.

Dengan keberhasilannya mempraktikkan pariwisata berkelanjutan, teramsuk menjaga lingkungan, hotel-hotel di Sanur pun justru mendapat keuntungan lebih besar. Dari sisi harga, mereka termasuk mahal. Griya Santrian, misalnya, harga paling murah per malam hampir Rp 2 juta. Royal Santrian bahkan sampai Rp 5,3 juta per malam.

Toh, meskipun harganya lebih mahal, tingkat huniannya relatif stabil, antara 70-80 persen.

Panduan Penerapan

Ketika Bali makin terjebak pada pariwisata massal, yang menekankan pada jumlah dibandingkan mutu turis, penting untuk mengingatkan lagi pentingnya Bali menerapkan pariwisata berkelanjutan. Organisasi non-pemerintah WWF yang selama ini fokus pada pelestarian alam pun memperhatikan hal tersebut.

Sejak 2015, WWF Indonesia meluncurkan platform Signing Blue sebagai panduan untuk praktik pariwisata berkelanjutan, terutama wista bahari. Tak hanya bagi pelaku bisnis tetapi juga turis itu sendiri. Pelaku usaha pariwisata bahari dalam dibedakan menjadi empat yaitu akomodasi, pelaksana jalan-jalan (trip organiser), restoran, dan kapal rekreasi.

Menurut Indarwati Aminuddin, Koordinator Nasional Pariwisata Berkelanjutan WWF Indonesia, Signing Blue diharapkan bisa menjawab sejumlah tantangan pariwisata baharai saat ini. Misalnya konflik lahan, eksploitasi lingkungan, dan marginalisasi warga lokal.

“Tanpa standardisasi pengelolaan pariwisata, kita tidak akan menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan,” kata Indarwati.

Indarwati menambahkan Signing Blue, bukanlah sertifikasi, tetapi dia memberikan penilaian sejauh mana pelaku usaha pariwisata telah menerapkan sejumlah kriteria dalam bisnisnya. Misalnya aspek sosial, ekonomi, ataupun lingkungan. Dalam aspek lingkungan, misalnya, bagaimana pelaku usaha itu memerhatikan jejak ekologis, pengelolaan sampah, dan lain-lain.

Kriteria itu kemudian diukur berdasarkan alat ukur sehingga nantinya pelaku usaha mendapatkan angka tertentu untuk menunjukkan sejauh mana mereka sudah menerapkan kriteria tersebut. Ada lima tingkat dalam penilaian Signing Blue yang disebut dengan Bintang Laut. Bintang laut 1 berarti pengelola usaha itu sudah berkomitmen. Bintang Laut 5 sudah menunjukkan secara nyata upaya konservasi, termasuk misalnya membuat cetak biru dalam kebijakan usahanya.

Saat ini, anggota Signing Blue di Bali baru tujuh perusahaan. Griya Santrian, yang memperoleh Bintang Laut 2, termasuk salah satu di antaranya. Selain itu ada pula The Haven Bali dan Sea Track yang sudah mendapatkan Bintang Laut Tiga bersama The Santa Villa Ubud.

Di seluruh Indonesia saat ini terdapat 104 perusahaan yang ikut Signing Blue. Mereka tersebar di 12 provinsi dengan jumlah paling banyak di Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). “Tidak hanya menyatakan komitmen, mereka juga sudah menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan,” kata Indar.

Menurut Indar jika bisnis tidak dikelola dgn bijaksana, secara perlahan ataupun cepat, ekosistem dan sumber daya alam mengalami penurunan kualitas.

Indar menambahkan, dengan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan, pelaku usaha pariwisata bisa memperoleh manfaat ekonomi. Karena proses berkelanjutan itu sendiri meningkatkan nilai jual pelaku pariwisata. “Saat ini mayoritas usaha pariwisata bergantung dari ekosistem yang sehat, dan di Indonesia, alam telah berbaik hati menyediakan semua yang dibutuhkan,” tambahnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Gus De dan Sukma Arida. “Dengan menaikkan perhatian pada keberlanjutan, kita bisa dapat menaikkan tarif. Itu menaikkan nilai jual. Aspek lingkungan sangat berpengaruh pada nilai jual,” tegas Gus De.

Sukma menambahkan pariwisata berkelanjutan memberi keuntungan lebih besar dalam jangka panjang. “Dalam jangka pendek ia mungkin merugi, tetapi pariwisata berkelanjutan memberikan keuntungan non finansial jauh lebih besar karena meletakkan unsur lingkungan sebagai panduan,” ujarnya. [b]

The post Wisata Berkelanjutan Terbukti Lebih Menguntungkan appeared first on BaleBengong.

Ivan Lanin: Keminggris Itu Hal yang Lazim, Bukan Ancaman

Ivan Lanin di UWRF 2018. Foto Wayan Martino.

Belajar pemrograman komputer, kok bisa jadi ahli bahasa?

Di Ubud Writers and Readers Festival 2018 (UWRF8) Oktober lalu saya berkesempatan berbincang dengan Ivan Lanin, wikipediawan pencinta (iya, “pencinta”, bukan “pecinta”) Bahasa Indonesia. Saya berbincang dengannya seusai ia menjadi pembicara di salah satu sesi main program UWRF18, yakni The Pledge.

Saya pertama kali mengenal Ivan Lanin melalui akun twitternya, @ivanlanin. Melalui akun Twitternya, Ivan Lanin aktif menganjurkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta gencar memperkenalkan padanan Indonesia untuk istilah-istilah asing.

Saya pengikutnya sejak lama dan punya cita-cita bertemu langsung dengannya. Meskipun menempuh Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, saya sesungguhnya minder untuk mengajak berbincang Ivan Lanin.

Alasannya, berdasarakan kabar yang saya terima, dalam berkomunikasi Ivan Lanin terkenal sangat disiplin dalam berbahasa, sementara itu kecakapan berbahasa saya masih sangat kurang.

Disiplin berbahasa tersebut saya saksikan sendiri ketika ia berbicara menggunakan bahasa Indonesia dan menerjemahkan sendiri dalam bahasa Inggris dalam sesinya di UWRF18. “Saya selama ini menganggap setiap acara (forum) yang diselenggarakan di Indonesia haruslah menggunakan bahasa Indonesia,” kata Ivan Lanin.

Namun, saya tak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Akhirnya saya memberanikan diri mengajak berbincang Ivan Lanin.

Di perbincangan kami sekitar 45 menit Ivan Lanin bercerita mengenai awal mula kecintaannya pada bahasa Indonesia hingga pendapatnya mengenai kosakata “cebong”, “kampret”, “dungu”, dan sebagainya yang akhir-akhir ini menggema di lini masa sosial media.

Berikut perbincangan saya dengan Ivan Lanin.

Kapan mulai tertarik menekuni bahasa Indonesia?

Latar pendidikan saya sebenarnya pemrograman komputer, bukan Bahasa dan Sastra Indonesia. Awal mula saya tertarik menekuni Bahasa Indonesia itu pada tahun 2006, ketika saya mulai menulis untuk Wikipedia Bahasa Indonesia.

Pada pertengahan 2007 saya bergabung dengan Milis Bahasa dan Terjemahan Indonesia (BAHTERA), yakni forum diskusi mengenai bahasa Indonesia dan penerjemahan Indonesia. Ketertarikan saya semakin bertambah ketika saya diterima menjadi editor di Google Bahasa Indonesia tahun 2009.

Kemudian pada tahun 2010 saya berkesempatan menulis makalah mengenai bahasa Indonesia dan dipresentasikan di depan khalayak linguis. Bayangkan, ahli pemrograman komputer berbicara topik bahasa di hadapan ahli bahasa.

Apa titik balik yang membuat Anda merasa perlu menekuni bahasa Indonesia?

Sebagai pekerja bahasa pemrograman komputer yang bekerja untuk orang asing, saya harus menguasai bahasa Inggris. Jika dibandingkan dengan kemampuan bahasa Inggris saya, kemampuan Bahasa Indonesia saya sangat kurang, terutama bahasa Indonesia ragam formal.

Hal itu membuat saya berpikir sebenarnya saya ini orang Indonesia apa orang Inggris. Kemudian saya insaf dan memutuskan mempelajari kembali bahasa Indonesia dengan autodidak.

Kurangnya penguasaan bahasa Indonesia ragam formal menurut Anda apakah ini juga terjadi pada sebagian besar orang Indonesia?

Ya. Yang terjadi pada sebagian besar orang Indonesia saat ini adalah mereka menguasai dengan baik bahasa Indonesia ragam informal, tapi kurang dibarengi dengan penguasaan bahasa Indonesia ragam formal. Sementara itu ragam informal dengan ragam formal kan berbeda jauh. Sehingga mereka akan kesulitan jika berbicara di hadapan publik menggunakan bahasa Indonesia ragam formal.

Adanya ragam formal dan informal apakah itu semakin menambah kesulitan penutur bahasa Indonesia terutama bagi mereka yang masih belajar?

Menurut saya tidak, malah patut disyukuri. Justru itu kelebihan tersendiri yang dimiliki bahasa Indonesia dibandingkan bahasa lain, seperti bahasa Inggris. Menguasai ragam bahasa informal dan formal membuat kita seperti menguasai dua bahasa yang berbeda dan hal itu memang mesti dialami sebagai orang Indonesia.

Saya umpamakan begini: bahasa yang digunakan ketika bertransaksi di pasar tidak bisa kita gunakan juga di kampus atau kantor.

Dulu mempelajari bahasa Indonesia dengan serius mulai dari apa?

Saya mulai serius mempelajari bahasa Indonesia dengan menulis. Kemudian semakin lama semakin saya merasa bahwa media tulis kurang bisa menyampaikan rasa. Melalui lisanlah yang lebih bisa menyampaikan rasa.

Kenapa demikian?

Saya ambil contoh, penyair ketika sastrawan membacakan puisinya pendengar akan menangkap apa yang dirasakan penyair lewat pembacaan puisinya. Seperti itu, karena orang bisa melihat betapa cintanya saya dengan Bahasa Indonesia saat saya langsung berbicara di hadapan mereka. Salah satu fungsi bahasa kan untuk menyampaikan rasa.

Ivan Lanin saat di UWRF 2018. Foto Wayan Martino.

Bagaimana tanggapan Anda mengenai kosakata “cebong”, “kampret”, “dungu”, dan sebagainya yang akhir-akhir ini menggema di lini masa sosial media?

Pada akhirnya fungsi bahasa sebagai alat menyampaikan rasa, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kemudian banyak digunakan oleh beberapa orang untuk memelintir perasaan.

Bahasa Indonesia memang seperti pisau bermata dua, pada satu sisi digunakan sebagai menyampaikan pesan-pesan yang baik, di sisi lain juga digunakan alat untuk memelintir perasaan untuk menyampaikan pesan yang buruk. Itu yang terjadi dengan kasus-kasus politik seperti saat ini.

Belakangan ini banyak Anak muda mencampur istilah bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Gejala apakah ini?

Saya menilai gejala ini sebagai hal yang biasa atau lazim, terutama bagi anak-anak muda saat ini. Generasi saya dulu juga banyak yang seperti itu. Gejala keminggris itu kan bagian dari penunjukkan identitas.

Penunjukkan identitas, artinya apa?

Fungsi bahasa secara besar ada tiga: komunikasi, ekspresi, dan sosial. Nah, pada anak-anak muda yang mencampuradukkan istilah bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris ini aspek sosialnya sangat menonjol sekali. Mereka ingin menunjukkan identitas sosial mereka bahwa merka berada pada lingkungan seperti ini, dalam artian lingkungan tertentu.

Apakah ada alasan yang lain?

Tentu ada. Alasan lainnya bisa saja penutur mencampuradukkan istilah bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris karena ketidaktahuan akan padanan kosakata tertentu. Kosakata seperti “cash” padanannya tunai, “download” padanannya “unduh”, dan masih banyak lagi.

Berarti itu bukan merupakan ancaman terhadap bahasa Indonesia?

Saya tidak melihat itu sebagai ancaman terhadap bahasa Indonesia. Hal-hal yang seperti itu alamiah. Kalau dengan keras menolak kan itu artinya menolak kodrat.

Lantas apa yang perlu dilakukan?

Yang mesti dilakukan adalah mempersiapkan bagaimana cara menanganinya. Yakni mengingatkan mereka bahwa bahasa Indonesia tidak kalah keren untuk menambah ketertarikan mereka. Kalau mereka sudah tertarik akan dengan sendirinya mengulik berbagai aspek tentang bahasa Indonesia. Kosakata-kosakata bahasa Indonesia juga bagus, tetapi banyak yang belum mengetahui, seperti mancakrida (outbound).

Apakah gejala keminggris berdampak pada penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah?

Orang-orang keminggris itu kan menganggap bahasa Inggris berada pada tataran yang lebih tinggi dibandingkan bahasa Indonesia, dan apalagi bahasa daerah. Bahasa Daerah menjadi kalah pamor dibandingkan dua bahasa itu.

Orang-orang lebih memilih bahasa Indonesia dibanding bahasa daerah, di atas bahasa Indonesia masih ada bahasa Inggris yang dianggap lebih berpamor. Yang kemudian menjadi kesulitan adalah menjaga keseimbangan ketiga bahasa ini.

Bagaimana untuk menyeimbangkan ketiga bahasa ini?

Untuk menyeimbangkan ketiga bahasa ini memang agak susah. Namun yang pasti kita harus ada kesadaran, dorangan. Pemahaman bahwa ketiga bahasa tersebut memiliki fungsinya masing-masing sehingga bisa berjalan beriringan.

Jadi, seperti yang dijadikan slogan Badan Bahasa: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah sebagai identitas kita, dan kuasai bahasa asing untuk agar dapat memenangkan persaingan global. [b]

The post Ivan Lanin: Keminggris Itu Hal yang Lazim, Bukan Ancaman appeared first on BaleBengong.