Tag Archives: Berita Utama

Saru Gremeng Informasi Lingkungan di Bali


Sidang sengketa informasi antara Walhi Bali dan PT Pelindo III Cabang Benoa. Foto Anton Muhajir.

Saat ini, Walhi Bali sedang meminta informasi dua proyek besar.

Pertama, informasi tentang reklamasi untuk perluasan Pelabuhan Benoa yang dilakukan oleh PT Pelindo III Cabang Benoa. Kedua, informasi soal rencana reklamasi di Teluk Benoa.

Sebagai organisasi lingkungan, Walhi Bali sudah mengajukan permohonan informasi publik kepada dua pihak yaitu PT Pelindo III Cabang Benoa. Namun, permohonan itu belum dikabulkan pihak termohon.

Maka Walhi Bali pun mengajukan surat keberatan yang juga tidak dibalas pihak PT Pelindo III Cabang Benoa.

Karena surat keberatan juga tidak dibalas oleh pihak PT Pelindo III Cabang III, Walhi Bali kemudian mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Bali pada 10 Desember lalu.

Pada Selasa (15/1) lalu, sidang sengketa informasi antara Walhi Bali dan PT Pelindo III Cabang Benoa memasuki agenda mediasi. Namun, mediasi itu gagal.

Penyebab kegagalan mediasi tersebut karena pihak Pelindo yang diwakili R. Suryo Khasabu bersama timnya meminta agar Walhi Bali melengkapi permintaan informasi publik kepada PT. Pelindo III dengan Mengisi Formulir Informasi, menjelaskan tujuan penggunaan informasi secara tertulis dan melampirkan identitas.

Kuasa Hukum Walhi Bali, I Wayan Adi Sumiarta menegaskan bahwa permohonan informasi publik yang dilakukan Walhi Bali kepada Pelindo telah melalui prosedur sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sehingga dalam proses mediasi tersebut, pihaknya menolak untuk mengulang permohonan informasi dengan mengikuti prosedur yang diinginkan oleh pihak Pelindo.

“Jika punya iktikad baik untuk membuka informasi pubik yang kami minta, menurut Pasal 22 ayat (7) UU KIP, seharusnya pihak Pelindo III melakukan pemberitahuan tertulis kepada Walhi Bali dalam rentang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permohonan informasinya diterima,” ujar Adi Sumiarta.

Dalam proses mediasi, pihak Pelindo III juga meminta agar Walhi Bali mengisi formulir permintaan informasi publik. Setelah pengisian formulir tersebut, di internal Pelindo III akan menguji layak atau tidaknya permohonan informasi yang dilakukan oleh Walhi Bali.

Adi Sumiarta menegaskan bahwa tindakan dalam mediasi yang dilakukan oleh Pelindo III Cabang Benoa tersebut menggambarkan bahwa adanya upaya untuk mempersulit Walhi Bali dalam mengakses informasi.

Permohonan informasi publik ini sudah sejak 29 September 2018. Jika diminta untuk mengisi lembar konfirmasi dan menunggu uji kelayakan yang mereka lakukan, maka sesungguhnya memang tidak ada iktikad untuk memenuhi permohonan informasi tetapi yang dilakukan adalah mengulur-ulur waktu.

“Menurut kami, dengan apa yang terjadi dalam mediasi di Komisi Informasi, Pelindo III Cabang Benoa memang sengaja memperlambat dan mempersulit akses Walhi Bali mendapatkan informasi. Kami menolak untuk mengisi formulir itu karena akan memperpanjang proses kami untuk mendapatkan informasi publik yang kami minta”, ujarnya.

Direktur Walhi Bali I Made Juli Untung Pratama menilai Pelindo III Cabang Benoa terkesan mengulur waktu dan ada yang ditutup-tutupi. Caranya dengan cara mempersoalkan mekanisme dalam meminta informasi publik termasuk permintaan mengisi formulir.

Informasi publik yang diajukan Walhi Bali kepada Pelindo III Cabang Benoa adalah terkait aktivitas reklamasi di sekitar pelabuhan yang sampai saat ini berlangsung.

“Mempersoalkan hal-hal tidak substansial dengan membangun mekanisme sendiri atas permintaaan informasi publik menunjukan Pelindo tidak menghormati hukum. Mereka tidak menghormati hak masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan hidup termasuk untuk tahu tentang setiap proyek yang berkenaan dengan dampak lingkungan hidup,” ujarnya.

Dalam mediasi itu kuasa hukum PT Pelindo III Cabang Benoa selalu meragukan status Walhi Bali sebagai badan publik. Setelah Walhi Bali menunjukkan Lampiran I Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 yang telah jelas menempatkan Walhi sebagai badan publik, kuasa hukum Peindo III Cabang Benoa berkilah dengan mengatakan yang ada dalam di lampiran peraturan tersebut hanya contoh.

“Walhi Bali telah berkali-kali mengajukan gugatan sengketa informasi publik. Dan gugatan tersebut selalu dimenangkan oleh Walhi Bali. Itu sudah membuktikan bahwa Walhi Bali merupakan badan publik,” tegas Untung.

Menurut Walhi Bali, informasi publik yang diminta adalah informasi terbuka dan memang dibuka untuk rakyat dan lembaga pemebela lingkungan hidup seperti Walhi. Pihaknya justru mempertanyakan sikap Pelindo III Cabang Benoa yang tidak mau membuka informasi tersebut.

“Ada apa ini? Mengapa Pelindo tidak berani membuka data yang bersifat publik?” tanyanya.

Koster Mengada-ada

Selain meminta informasi terkait reklamasi, Walhi Bali saat ini juga telah meminta informasi publik kepada Gubernur Bali Wayan Koster terkait surat yang dikirim ke Presiden Indonesia. Namun, Koster menolak permohonan tersebut.

Koster menolak memberikan surat tersebut dengan berbagai alasan. Menanggapi surat jawaban Gubernur Bali tersebut Untung sangat menyayangkan sikap dari Gubernur Bali Wayan Koster.

Berdasarkan berita di media isi surat Gubernur Bali kepada Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pada intinya Gubernur Bali Wayan Koster memohon kepada Presiden Joko Widodo untuk merevisi Perpres 51/2014 Khususnya yang berkaitan dengan Teluk Benoa agar ditetapkan sebagai kawasan konservasi.

Untung berpendapat bahwa Sikap Gubernur Bali yang tidak mau memberikan salinan surat tersebut adalah tindakan yang merugikan Gubernur Bali sendiri. Ia menilai bahwa tindakan tersebut adalah tindakan kontradiktif atas apa yang telah diucapkannya dengan apa yang telah dilakukanny.

Di satu sisi Gubernur Bali meminta rakyat Bali percaya pada Gubernur Bali karena ia menegaskan dirinya menolak reklamasi dan berkirim surat ke Presiden. Namun, di sisi lain, Koster enggan untuk membuka isi suratnya ke Publik.

Untung Pratama menegaskan Gubernur Bali wajib membuka isi surat terkait kasus reklamasi Teluk Benoa yang dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo. “Sudah seharusnya Gubernur Bali membuka salinan atau isi surat yang ia kirimkan ke Presiden Joko Widodo. Bukan malah menutupnya rapat-rapat dan seakan-akan sangat rahasia,” tegasnya.

Lebih lanjut Untung Pratama menjelaskan, dalam surat jawaban Gubernur Bali tersebut, ada beberapa poin yang menjadi alasan Gubernur Bali tidak mau membuka isi surat tersebut. Salah satunya ialah situasi yang saat ini menjelang pelaksanaan pemilihan Presiden dan pemilihan Legislatif secara serentak di seluruh Indonesia.

Di samping itu turunan dari poin tersebut mengatakan bahwa informasi yang diminta Walhi Bali terkait dengan isi surat Gubernur kepada Presiden Jokowi menurut Gubernur Bali akan berpengaruh terhadap proses negosiasi lebih lanjut.

Untung Pratama Berpandangan bahwa jawaban Gubernur Bali tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan hajatan lima tahunan semata dan tidak diprioritaskan untuk membatalkan Perpres 51 tahun 2014. Surat yang dikirimkan Gubernur Bali kepada Presiden Joko Widodo menimbulkan prasangka dan dapat diduga sebagai alat negosiasi untuk meredam kekritisan rakyat terhadap kasus reklamasi Teluk Benoa.

“Tentu saja surat yang dikirimkan Gubernur Bali kepada Presiden Joko Widodo terkait kasus reklamasi Teluk Benoa, khusunya permintaan revisi Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014, menimbulkan prasangka dan dapat diduga sebagai alat negosiasi kepentingan Pemilihan Presiden. Atau, semata-mata untuk meredam kekritisan rakyat terhadap kasus reklamasi Teluk Benoa dan menjaga kepentingan kelompok tertentu,” ujarnya.

Tim Hukum Walhi Bali I Wayan Adi Sumiarta menganggap bahwa alasan hukum yang dijadikan dasar untuk menolak surat permohonan Walhi Bali mengada-ada. “Sikap Gubernur Bali yang menolak memberikan salinan surat yang diminta Walhi Bali dengan menggunakan dalil-dalil hukum adalah alasan yang mengada-ada. Saya melihat ada upaya untuk menghambat Walhi Bali serta publik untuk mengetahui isi surat yang dikirimkanya kepada Presiden Joko Widodo terkait kasus reklamasi Teluk Benoa,” tegasnya.

Lebih jauh, Adi Sumiarta menegaskan Walhi Bali segera mengajukan keberatan atas jawaban surat dari Gubernur Bali terkait permintaan salinan surat tersebut. Atas surat jawaban dari Gubernur Bali tersebut, sesuai dengan UU KIP, Walhi Bali memiliki waktu 30 hari kerja untuk mengajukan keberatan secara tertulis.

“Dalam beberapa hari ini Walhi Bali, segera akan mengirimkan surat keberatan kepada Gubernur Bali, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” tegasnya. [b]

The post Saru Gremeng Informasi Lingkungan di Bali appeared first on BaleBengong.

Bali Selatan Dikepung Proyek Besar. Apa Saja Itu?

Rencana zonasi pesisir Bali justru merencanakan empat proyek yang rentan merusak lingkungan.

Kamis, 10 Januari 2018, WALHI Bali dan Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) menggelar diskusi publik dengan tema Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Masa Depan Pesisir Bali. Diskusi diadakan di Taman Baca Kesiman, Jalan Sedap Malam Nomor 234, Kesiman Denpasar.

Pembicara diskusi adalah Ir. I Ketut Sudiarta, M. Si sebagai Ketua Tim Ahli penyusunan dokumen RZWP3K serta Dewan Daerah WALHI Bali Suriadi Darmoko. Diskusi diadakan agar publik memahami konsekuensi apabila Ranperda RZWP3K Provinsi Bali ditetapkan.

Dalam proses diskusi terungkap banyak proyek di wilayah pesisir Bali, khususnya Bali Selatan. Setidaknya terdapat empat proyek besar yang sejak awal dimasukkan yaitu rencana reklamasi Teluk Benoa, rencana pertambangan pasir laut di perairan Kuta dan sekitarnya seluas 1.916 hektar, perluasan Pelabuhan Benoa seluas 1.377,41 hektar dan perluasan Bandara Ngurah Rai dengan cara reklamasi seluas 147,45 hektar.

Masing-masing pembicara menyampaikan respon atas keberadaan proyek yang dimasukkan dalam dokumen RZWP3K tersebut. Dalam penetapan status Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim, I Ketut Sudiart menyampaikan bahwa ia sebagai tim ahli penyusunan dokumen RZWP3K menyampaikan telah menemukan status konservasi yang tepat untuk kawasan Teluk Benoa yakni sebagai kawasan konservasi maritim.

Dorongan memasukkan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim tersebut menurutnya didasarkan hasil peta titik suci yang dibuat oleh ForBALI. “Kami menggunakan kajian titik suci yang dilakukan ForBALI. Titik suci itu kami terjemahkan sebagai situs suci. Sehingga dalam Ranperda RZWP3K Teluk Benoa dimasukkan sebagai kawasan konservasi maritim perlindungan budaya dan situs-situs suci,” ujarnya.

Meskipun sudah diakomodir sebagai kawasan konservasi maritim, penetapan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim dalam Ranperda RZWP3K akan menemui kendala besar, yakni dari Menteri Susi Pudjiastuti selaku Menteri Kelautan dan Perikanan yang telah menerbitkan izin lokasi reklamasi baru di Teluk Benoa.

Karena perbedaan tersebut, Sudiarta menyampaikan dalam setiap pertemuan-pertemuan bersama Menteri Susi Pudjiastuti, untuk soal Teluk Benoa tidak pernah menemukan jalan tengah. Penetapan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim dalam RZWP3K terhalangi Menteri Susi Pudjiastuti yang terlanjur menerbitkan izin lokasi reklamasi Teluk Benoa yang baru pada 29 November 2018.

“Namun, kami tetap ngotot, sebagai inisiatif daerah bahwa Teluk Benoa menjadi kawasan konservasi maritim, walau itu tidak akan mudah”, ujarnya.

Soal pertambangan Pasir laut dalam RZWP3K, ada dua izin pertambangan pasir laut yang diakomodir dalam dokumen RZWP3K. Izin tersebut diberikan Kepada PT. Hamparan Laut Sejahtera seluas 974 Ha dan PT. Pandu Khatulistiwa seluas 942 Ha.

Ketut Sudiarta menyoroti masuknya pertambangan pasir laut dalam Ranperda RZWP3K karena pemerintah daerah mengeluarkan izin rekomendasi dan izin pertambangan. “Kalau pasir itu ditambang, yang hancur itu bukan hanya Pantai Kuta, tapi dari hasil simulasi sampai Pantai Desa Tibu Biu sampai Tunggal Mengkeb,” jelasnya.

Dalam diskusi tersebut WALHI Bali juga menyoroti maraknya proyek yang coba dimasukkan dalam Ranperda RZWP3K. Terkait tambang pasir tersebut misalnya, Dewan Daerah WALHI Bali ini mencurigai rencana pertambangan pasir laut tersebut tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasir bagi proyek strategis nasional saja.

Berdasarkan rekam jejaknya, kedua perusahaan yang mendapatkan IUP Eksplorasi pertambangan pasir laut tersebut adalah perusahaan-perusahaan yang pernah terlibat di berbagai proyek reklamasi yang ada di Indonesia. PT. Pandu Katulistiwa dan PT Hamparan Laut Sejahtera adalah perusahaan yang mendapatkan IUP Eksplorasi tambang pasir laut.

Keduanya terlibat di berbagai proyek reklamasi di Indonesia, di antaranya reklamasi Teluk Jakarta yang pasirnya ditambang di Lontar, Pulau Tunda. Adapun di Sulawesi Selatan, PT. Hamparan Laut Sejahtera juga mengeruk pasir dari perairan Galesong untuk reklamasi Center Point of Indonesia, Makasar, Sulawesi Selatan.

“Dengan rekam jejak itu maka WALHI Bali mencurigai pertambangan pasir laut yang masuk dalam dokumen RZWP3K bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pasir bagi proyek strategis nasional, tapi juga untuk proyek lain seperti rencana reklamasi Teluk Benoa,” ujarnya.

Terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa, Darmoko menegaskan bahwa WALHI Bali terus melakukan protes pada setiap proses-proses pembahasan dokumen RZWP3K Provinsi Bali, karena pada dokumen awal RZWP3K yang didapat WALHI Bali, reklamasi Teluk Benoa diakomodir dalam dokumen tersebut. Karena protes dari WALHI Bali, Teluk Benoa diakomodir sebagai kawasan konservasi maritim.

“Hasil protes dari WALHI Bali pada setiap pembahasan dokumen RZWP3K akhirnya mampu mengubah status alokasi ruang di Teluk Benoa, awalnya di teluk benoa masuk untuk rencana reklamasi akan tetapi dalam dokumen terakhir sudah diubah menjadi kawasan konservasi maritim,” jelasnya.

Namun demikian, menurut WALHI Bali, munculnya izin lokasi reklamasi Teluk Benoa baru yang diketahui WALHI Bali pada saat pertemuan konsultasi dokumen antara RZWP3K Provinsi Bali yang di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 19 Desember 2018, akan menjadi ancaman baru bagi Teluk Benoa. Ancaman terhadap Teluk Benoa semakin meningkat karena Kementerian Kelautan dan Perikanan juga meminta agar Teluk Benoa yang sudah dialokasikan sebagai kawasan konsevasi maritim tersebut diminta untuk diubah karena Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti telah menerbitkan izin lokasi reklamasi Teluk Benoa yang baru untuk PT. TWBI pada 29 November 2018.

“Meskipun saat ini Teluk Benoa sudah dialokasikan sebagai kawasan konservasi maritim, namun karena adanya izin lokasi baru, Teluk Benoa kembali terancam proyek reklamasi. Untuk itu WALHI Bali tetap tegas agar Teluk Benoa ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi maritim di dalam RZWP3K dan meminta Pemprov Bali juga harus mengabaikan permintaan Kementerian Kelautan serta memperjuangkan agar Teluk Benoa tetap sebagai kawasan konservasi maritim,” tegasnya.

Saat diskusi publik, Suriadi Darmoko juga menegaskan, secara terang-terangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia selain meminta perubahan teluk benoa dihapus dari kawasan konservasi, mereka juga meminta agar tambang pasir laut diperluas dalam dokumen RZWP3K.

“Selain meminta status Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim dihapus, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga meminta agar tambang pasir laut yang saat ini tersisa di dalam dokumen sekitar 940 hektar agar diperluas,” tegasnya. [b]

The post Bali Selatan Dikepung Proyek Besar. Apa Saja Itu? appeared first on BaleBengong.

PLTU Batubara yang Membuat Ikan kian Langka

Deburan ombak mengisi keheningan malam di Celukan Bawang.

Satu per satu sampan dengan nyala lampu menepi. Mereka disambut beberapa rekannya yang kemudian membantu mendorong sampan hingga sampai ke atas pasir.

“Zonk… malam ini zonk.” Kalimat itu keluar dari nelayan yang selepas magrib telah mengisi pantai di Bali bagian utara itu.

Kalimat kekecewaan akibat tidak ada ikan bisa dijala. Tak ada rezeki untuk dibawa pulang setelah seharian tidak melaut akibat cuaca yang tidak bersahabat.

Malam semakin larut. Cahaya benderang di pantai pun perlahan padam. Menyisakan benderang pembangkit listrik yang masih sibuk memindahkan batubara dari kapal tongkang ke dalamnya.

Sementara Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang terus memproduksi pundi-pundi rupiah, nelayan malam itu harus kembali pulang tanpa ikan yang bisa dijual.

Nelayan-nelayan ini seolah sedang terjepit di antara cuaca ekstrem yang membatasi ruang gerak mereka melaut dan ikan-ikan yang seolah enggan mampir ke pinggir semenjak keberadaan PLTU.

Sebuah tanda tiba-tiba muncul dari dua buah sampan yang beriringan ke timur. Keduanya menjauhi PLTU dan pantai tempat nelayan Celukan Bawang biasa menambatkan perahu. Tanda itu membuat sekelompok nelayan lain yang sedari tadi menunggu berlarian menuju sampan yang bergerak perlahan semakin ke timur. Mencari posisi strategis untuk memojokkan kerumunan ikan. Lalu mereka menariknya.

Aekitar sepuluh laki-laki masuk ke dalam air. Menerobos ombak yang malam itu cukup tinggi. Mereka mengerahkan tenaganya untuk menarik jala.

Jala terus ditarik di tengah gulungan ombak. Sampan yang sebelumnya menebar jalan perlahan menepi. Mematikan lampu dan ditarik ke pantai. Sementara sampan lain masih terang dengan cahaya lampu dari mesin diselnya. Berusaha menjaga keseimbangan agar tetap bisa mengarahkan ikan tidak keluar dari jala yang sudah ditarik.

Jala semakin menepi dan dibawa ke pantai. Sebuah blek (ember cat 16 kg) datang menghampiri. Ember itu menjadi alat ukur berapa jumlah ikan yang bisa mereka tangkap malam itu.

Tak ada yang tahu seberapa banyak dan apa isi jala. Ikan-ikan kecil yang berkilau terkena cahaya lampu di permukaan bisa jadi tidak sebanyak ketika mereka berenang bergerombol mendatangi dan mengikuti sumber cahaya. Susahnya jala ditarik bisa jadi akibat arus gelombang. Bukan karena penuh oleh ikan yang berhasil dijala.

Dengan harap-harap cemas sekelompok nelayan tersebut membuka jala. Gemerlap ikan terlihat memantulkan cahaya senter salah seorang nelayan. Tampak selah polo, cotek saling berhimpitan di antara lele pantai lebih mendominasi karena ukuran mereka yang besar.

“Ikan jelek semua..” Salah seorang nelayan yang telah basah kuyup oleh air laut berteriak. Kecewa.

Kekecewaan itu timbul setelah melihat jumlah ikan masuk ke dalam jala tidak seberapa. Nantinya ikan tersebut harus dibagi ke semua yang ikut menangkap. Kekecewaan yang timbul karena sedari pagi mereka belum berani melaut akibat cuaca yang sedang tidak bersahabat.

Ikan-ikan dari jala dipindah kedalam blek. Tidak penuh. Ikan yang oleh nelayan disebut lele pantai (lele laut) disingkirkan. “Hati-hati. Sengatannya bisa bikin pingsan,” kata salah seoarang nelayan mengingatkan rekannya.

Lele pantai nantinya dibuang. Selain tidak laku dijual juga berbahaya. Bisa menyengat pengunjung yang melewati senja dengan mandi di pantai Celukan Bawang.

Hanya selah polo dan cotek yang dibiarkan dalam blek. Salah seorang pemuda yang ikut menarik jala mencoba mengaduk-aduk blek. Mendapati beberapa ekor cumi dalam timbunan ikan. Lumayan mengobati rasa kecewa dan berhasil membuatnya sedikit tersenyum.

“Udah. Bagi aja.” Ivan, nelayan yang tadi menebar jala berkata.

“Tidak. Dijual saja untuk beli rokok,” rekannya mengusulkan.

“Bagikan saja,” Ivan menjawab usulan rekannya.

Jumlah tangkapan yang hanya satu blek serta jenis ikan yang bercampur membuat harganya jatuh dan tidak seberapa. Sementara jumlah anggota yang ngoncor cukup banyak. Jika dijual, uang yang dibagi pun tidak akan seberapa. Jadi menurut Ivan lebih baik dibagi ikan saja.

“Ini tidak ada hasil namanya. Kalau orang sini bilangnya aebean, artinya hanya cukup untuk mebe (lauk),” rekan Ivan yang malam itu ikut ngoncor menjawab ketika disinggung terkait tangkapan mereka malam itu.

“Dahulu sebelum ada ini (PLTU) bisa mencari ikan sampai ke sana (area PLTU).” Ivan menceritakan pengalamannya, asap rokok keluar dari bibirnya. Tatapannya jauh ke arah gemerlap PLTU yang kini berdiri, memaksa menjadi tetangganya.

Lelaki yang sejak kecil telah menggantungkan hidup dari hasil laut ini sangat merasakan dampak keberadaan PLTU. Ivan mengatakan kini dia dan rekan-rekan nelayannya harus berlayar lebih jauh untuk mendapatkan ikan. Kadang-kadang ada ikan mau ke pinggir, tetapi itu sangat jarang terjadi. Tidak sebanyak dahulu. Hanya sewaktu-waktu ada ikan yang mau kepinggir.

“Tidak seperti dulu, jika dulu sekalinya ikan ke pinggir bisa sampai harus dikeringkan,” lanjut Ivan.

Ikan-ikan kecil seperti selah polo, selah gerang, cotek dan bandrangan memang akrab dengan nelayan Celukan Bawang. Ikan-ikan yang ditangkap dengan cara ngoncor begitu melimpah. Bahkan para nelayan pernah merasakan hasil tangkapan hingga memenuhi tiga mobil pikap pengangkut ikan.

Ivan pernah harus mengeringkan ikan kecil hasil tangkapannya karena melebihi kebutuhan pasar.

Namun, sayangnya, jangankan kembali ke masa-masa ketika hasil tangkapan begitu melimpah hingga sampai harus dikeringkan, bisa mendapat beberapa blek ikan selah polo akan sangat berarti bagi nelayan Celukan Bawang. Harga ikan selah polo yang bisa mencapai Rp 700.000 per blek tentu sangat berarti bagi para nelayan. Terutama ketika mereka tidak bisa melaut lebih jauh akibat cuaca tidak bersahabat.

Sayang melimpahnya hasil laut bagi warga Celukan Bawang kini tinggal nostalgia romantis. Ikan-ikan kecil yang biasanya bisa didapatkan dengan mudah seolah melintas pun enggan.

Ivan dan rekan-rekan satu kelompoknya melangkah menyusuri pantai yang gelap. Membawa satu blek campuran ikan selah polo dan ikan cotek yang berhasil dijala. Kelompok mereka satu-satunya kelompok yang cukup sabar dan beruntung menemukan kerumunan ikan kecil. Nelayan lain telah pergi meninggalkan pantai Celukan Bawang. Pulang dengan kenyataan tak ada ikan bisa dioncor dan harapan semoga cuaca besok memungkinkan untuk melaut lebih jauh.


Matahari bersinar cukup terik walau hari belum berada di tengah. Angin bertiup kencang. Perahu-perahu tertambat dipantai. Hanya beberapa perahu tampak kecil di lautan. Kelabu muram.

Baidi sedang duduk di teras rumah. Dua ekor burung di sangkar masing-masing menggantung di atas teras.

“Cuaca masih ekstrem. Belum berani untuk melaut jauh ke tengah,” kata Baidi ketika ditanya apakah dia melaut dini hari tadi. “Hanya di pinggir saja mencari tongkol. Itu pun hanya dapat beberapa ekor,” lanjut ketua kelompok nelayan Bakti Kosgoro itu.

Lebih lanjut dia menceritakan. Ketika cuaca buruk seperti saat ini, nelayan tidak berani melaut terlalu jauh ke tengah. Kalaupun melaut paling hanya mencari ikan tongkol di pinggir. Keselamatan menjadi alasan utama nelayan. Gelombang dan angin kencang bisa saja menghantam mereka ketika memaksakan melaut lebih dalam.

Pada situasi seperti ini selain mencari tongkol yang juga tidak seberapa jumlahnya, ngoncor menjadi pilihan. Cara ini secara turun temurun dilakukan nelayan untuk bisa tetap mendapatkan ikan-ikan kecil yang datang ke pinggir perairan Celukan Bawang.

Ikan-ikan seperti selah polo, selah gerang, ikan cotek dan bandrangan banyak muncul di wilayah perairan Celukan Bawang. Mereka akan muncul bergiliran. Banyak dan tidak pernah kosong,
“Sekarang ikan-ikan itu naiknya di Sanggalangit. Kalau dulu-dulu ikan-ikan itu biasa naik di sini.” Baidi menceritakan susahnya menangkap ikan-ikan kecil sasaran nelayan ngoncor.

Ngoncor merupakan cara menangkap ikan dengan sistem berkelompok. Satu kelompok sekitar sepuluh orang. Satu-dua sampan akan berangkat menggunkan penerangan dari mesin disel. Mereka akan melihat apakah ada ikan kecil mengerubungi penerangan yang digantung di ujung sampan. Sampan akan berputar sepanjang pesisir. Mencari di mana gerombolan ikan berada. Berlayar perlahan berputar-putar dengan mata terus memperhatikan permukaan air laut yang diterangi lampu.

“Dulu yang ngoncor pakai petromaks. Namun, sejak sekitar tahun 2013 satu dua kapal mencoba pakai lampu dengan disel karena minyak tanah susah dan mahal. Sekarang semua sampan pakai lampu dengan disel. Selain untuk ngoncor juga pergi ke tengah,” kata Baidi menerangkan sumber cahaya yang digunakan dalam ngoncor.

Setelah sampan pengoncor menemukan ikan, baru kemudian jala ditebar. Anggota kelompok yang lain akan bersiap menarik dari bibir pantai. Sementara jala ditarik dari bibir pantai, sampan bergerak perlahan. Seolah menggiring ikan untuk terus mengikuti lampu dan masuk ke dalam jala.

Jala terus ditarik hingga akhirnya sampai di pantai. Butuh banyak orang dan tenaga besar untuk menarik jala di tengah gulungan ombak besar.

Ikan yang berhasil terperangkap di jala kemudian dibagi. Setengah untuk pengoncor, sampan dengan penerangan bergerilya mencari ikan. Sebagian lagi dibagi oleh masing-masing orang yang ikut menarik jala.

Sayangnya keberadaan PLTU Batubara yang berada di area tangkapan nelayan mengurangi jumlah ikan yang bisa ditangkap dari mengoncor. Selain karena garis pantai yang mengecil akibat keberadaan bangunan dan dermaga kapal tongkang PLTU, titik lokasi berdirinya PLTU merupakan tempat di mana ikan-ikan kecil biasanya berada. Semenjak keberadaan PLTU, otomatis jumlah ikan tersebut berangsur-angsur berkurang.

“Malam Jumat kemarin masih dapat 4 blek,” kata Baidi. “Tapi dua malam kemarin tidak ada ikan yang datang,” lanjutnya.

Selah gerang yang malam Jumat kemarin masih bisa ditangkap, dua malam setelahnya praktis lenyap. Hanya satu kelompok pengoncor berhasil menjala. Itupun hanya satu blek yang bercampur dengan lele laut. Jumlah yang relatif sedikit untuk dijual kemudian dibagi oleh anggota kelompok pengoncor.

Ketika kapal-kapal nelayan Celukan Bawang tertahan di pantai akibat cuaca tidak bersahabat, kapal tongkang memuat batubara terus keluar masuk perairan wilayah tangkapan mereka. Kapal-kapal itu memasok bahan bakar demi keberlangsungan PLTU Batubara yang beberapa tahun terakhir menjadi tetangga tak diundang.

Debu batubara yang tertiup angin jatuh ke perairan ketika dipindahkan dari tongkang ke dalam PLTU. Sisa-sisa itu kemudian menghitamkan air. Ketika arus sedang bergerak ke arah timur, secara otomatis dia memasuki area pesisir timur wilayah tangkapan nelayan.

Nelayan menduga itulah penyebab ikan-ikan kecil seperti selah polo dan selah gerang tidak lagi melimpah di pesisir wilayah tangkapan mereka.

Ikan-ikan yang sebelum keberadaan PLTU Celukan Bawang begitu mudah didapat dengan ngoncor kini seolah menjadi ikan langka. Sering kali nelayan hanya berputar-putar dengan lampu tanpa berhasil menemukan ikan yang mereka sasar. Ikan kecil yang dahulu menjadi andalan nelayan Celukan Bawang ketika cuaca ekstrim yang membuat mereka tidak bisa melaut ke tengah, kini pun tidak ada lagi. Seandainya ada itu tidak akan sebanyak dahulu.

Bagi nelayan Celukan Bawang setiap ikan yang didapat merupakan rezeki. Sayangnya rezeki seolah semakin ke tengah lautan, menjauh dan enggan menepi. Semakin susah diraih. Semakin tidak menentu. Dan ketika cuaca kemudian menjadi kendala, rezeki yang bisa mereka tangkap pun semakin sedikit.

“Biasanya tidak pernah seperti ini. Selalu ada saja ikan ke pinggir. Habis selah polo datang selah gerang, setelahnya datang cotek, cotek habis diganti bandrangan,” Baidi menceritakan.

Lelaki yang telah bertahun-tahun menjadi nelayan di Celukan Bawang ini merasakan sekali bagaimana susahnya mencari ikan saat ini. Saat cuaca tidak bersahabat, mencari ikan di pinggir menjadi pilihan aman untuk tetap memnuhi kebutuhan keluarganya.

“Dahulu di PLTU itu tempat ikan-ikan mati (titik mati),” Baidi mengenang.

Lokasi dermaga PLTU Celukan bawang merupakan titik mati bagi ikan. Nelayan akan menggiring ikan-ikan kecil menggunakan lampu, kemudian menebar jala dan menarik jalanya dari pantai yang kini telah telah menjadi dermaga sibuk dengan tongkang batubara.

Baidi, Ivan dan nelayan Celukan Bawang lain telah merasakan bagaimana PLTU Celukan Bawang berbahan batubara telah merusak hasil tangkapan ikan dan menyerobot ruang penghidupan mereka ketika kebutuhan semakin hari semakin meningkat. Nelayan tradisional dibuat terjepit. Antara cuaca yang semakin tidak bisa diprediksi nan ekstrem dan area tangkapan yang semakin sempit. Mau tidak mau mereka harus berlayar semakin ke tengah dengan biaya dan risiko yang terus bertambah.

Itulah salah satu alasan kenapa mereka kemudian membulatkan tekad untuk menolak pembangunan PLTU Celukan Bawang (berbahan bakar batubara) tahap kedua. [b]

The post PLTU Batubara yang Membuat Ikan kian Langka appeared first on BaleBengong.

Sah! Peresmian 5 Sekolah Percontohan Kesehatan Reproduksi dan Seksual di Kota Denpasar

  Denpasar, 29 Desember 2018 – Pemerintah Kota Denpasar meresmikan lima sekolah sebagai Sekolah Percontohan Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksual di kota Denpasar yang dilakukan pada rangkaian acara Denpasar Festival pada pukul 09.00 WITA. Peresmian tersebut ditandai dengan pemberian sertifikat apresiasi kepada Kepala Sekolah oleh Bapak Wakil Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara serta penandatanganan perjanjian...

Cerita-cerita Kecil dari Pameran Efek Samping

Ini cerita-cerita kecil dari perupa-perupa Futuwonder.

Perupa dan pembuka pameran, ada yang membawa keluarganya ke pameran Futuwonder: Efek Samping. Ini jarang terjadi di suatu pembukaan pameran di Bali, karena perupanya jarang ajak keluarga atau tidak mau keluarganya datang.

Mereka memperlihatkan dan menyatakan dukungan pada anaknya, istri, maupun pasangannya, kalau ini adalah sebuah perayaan lahirnya anakmu.

Hiruk pikuk dunia seakan terhenti ketika ada dua perupa perempuan bertukar identitas menumbuk bawang di dalam Karja Art Space, Ubud pada tanggal 20 Oktober 2018 sore.

Performance art Andita Purnama berkolaborasi dengan Citra Sasmita hanyalah salah satu karya dari 24 karya yang disuguhkan untuk Pameran Efek Samping, bagian dari Proyek Masa Subur yang digagas Futuwonder.

Futuwonder, kolektif yang terdiri dari empat perempuan pekerja seni – manajer seni Ruth Onduko, perempuan perupa Citra Sasmita, pekerja desain lepas Putu Sridiniari, dan penulis serta kurator independen Savitri Sastrawan. Awal mula terbentuknya Futuwonder adalah karena impian keempat perempuan pekerja seni tersebut ingin mewadahi hal-hal di kesenian yang masih kurang dilihat dan termasuk perempuan di kesenian.

Masa Subur menjadi salah satu proyek yang dibuat oleh Futuwonder yang bertujuan mewadahi terjadinya suatu pameran. Kali ini, dengan tema Efek Samping, Futuwonder ingin membentuk sebuah pameran yang lintas disiplin dan menjawab pertanyaan, “Benarkah perempuan perupa terbatasi atau dibatasi dalam berkarya dan berkesenian?” dengan fokus di Indonesia.

Dari tulisan kuratorial yang telah ditulis, Futuwonder menemukan bahwa sebenarnya kalau dilhat balik sejarah besar dan kecil seni rupa Indonesia, perempuan perupa atau perempuan pekerja seni, selama ini dibatasi berkeseniannya.

Dengan itu, pembukaan Pameran Efek Samping yang didatangi sebagian besar perupa yang ikut dan dibuka oleh perempuan pekerja seni Bali ternama juga, secara tidak langsung menjadi sebuah perayaan bersama kalau perempuan pekerja seni itu mampu melakukan sesuatu juga. Segala dinding dan terjal yang menghalang itu hilang seketika.

Pembuka pameran, Sinta Tantra, perempuan perupa Inggris keturunan Bali, menyatakan bahwa seni mungkin tidak memberikan kami jawaban. Tetapi terus mempertanyakan dan dengan seni kita dapat berbagi tentang harapan, impian, cinta dan ketakutan. Dengan percakapan kita dapat membuat komunitas dan dengan komunitas kita dapat beraksi dan membuat perubahan.

Sedangkan pembuka pameran berikutnya, Ayu Laksmi, perempuan pekerja seni yang dikenal sebagai penyanyi dan pemeran seorang ibu di beberapa film Indonesia. Ia menyatakan bahwa semua perupa yang hadir untuk pembukaan pameran ini telah melalui penderitaan, dan karya-karya yang dibuat adalah seperti melahirkan anak, yang sudah sepatutnya diempu. Masa Subur, Efek Samping menjadi tema yang sangat kuat dan ia salut dengan kerja keras Futuwonder mewujudkannya menjadi nyata. Kedua pembuka merasa bahwa keseriusan, dukungan dan kegiatan seperti ini harus terus dilanjutkan.

Ada cerita Patricia Paramitha, lulusan Arsitektur itu akhirnya memutuskan untuk menekuni melukis dan menggambar. Ibunya menceritakan bahwa ia sangat mendukung penuh. Ibu dan adik-adiknya turut ikut ke Ubud menemaninya.

Patricia sangat senang ketika lolos Open Call Futuwonder, dan ternyata ada cerita lain di balik itu. Dilansir di akun Instagram milik Patricia, ketika ia datang ke Ubud saat kuliah arsitektur dan jatuh cinta. Jika dapat kesempatan ke Bali lagi, ia akan berkunjung ke Ubud. Saat ia masih bekerja sebagai arsitek, seorang teman menekankan ia harus bisa ikut pameran seni sesekali.

Pengalamannya dapat mengikuti Pameran Efek Samping dan di Bali, mencentang wishlist (impian) Patricia untuk jalan-jalan ke Bali bersama keluarganya. Mengikuti pameran, serta menjadi sangat spesial karena pameran itu di Ubud.

Ada cerita Siti Nur Qomariah, yang akrab dipanggil Ibu Kokom, partisipan paling senior yang lolos Open Call Futuwonder, yang datang ke pembukaan pameran bersama suaminya menggunakan sepeda motor dari Solo, Jawa Tengah. Suaminya, Pak Santo lah yang membantunya mendaftarkan diri untuk ikut Open Call.

Ibu Siti sempat vakum dari berkarya selama 20 tahun karena hal pribadi dengan Pak Santo. Ia sangat didukung untuk berkarya dan aktif berpameran lagi. Cerita itu sangat menyentuh dan bukti nyata bahwa perempuan pekerja seni itu mampu melakukan apa yang dilakukan serta tidak seharusnya dibatasi.

Ada cerita Khairani L. Imania, panggilannya Hanny, yang sendirian ke Bali. Ini pertama kali ia travel lagi sejak melahirkan anaknya, kini sudah balita. Hanny dosen Tipografi di Malang, mendokumentasikan perjalannya melalui tulisan-tulisan uniknya. Ia bahkan meninggalkan sebuah postcard dengan kata-kata “Thank you Bali” untuk dibagikan secara cuma-cuma selama pameran berlangsung.

Karyanya sukses mengubah kata Empower ke Women, terinspirasi dari M.C. Escher, seniman Belanda yang bermain pola-pola tak biasa di karyanya. Ia memposisikan dirinya sebagai perempuan perupa yang dapat melakukan metode tersebut. Tipografi dan kata-kata adalah elemen-elemen yang bisa digunakan untuk suatu pernyataan (statement). Keunikan Hanny mengeksplorasi itu sangat menarik.

Berbicara tentang Bahasa, menjadi bahasan yang menarik setelah pembukaan pameran, saat beberapa perempuan perupa berkumpul dan berbagi tentang Pameran Efek Samping. Ika Vantiani dan Salima Hakim, yang karyanya penuh dengan pembahasan bahasa, menarik perhatian perupa lainnya.

Kata “perempuan” di Kamus Besar Bahasa Indonesia diperlakukan tidak bijak dan kata “homo” (yang artinya laki-laki [man]) pada setiap spesies manusia sebelumnya, menjadi pertanyaan eksistensi perempuan dari ribuan tahun. Membicarakan suatu kata di bahasa melalui kesenian menjadi metode menarik ditelusuri dan diperbincangkan.

Di kesenian, bahasa sangat berhubungan dan kesenian dapat menjembatani bahasa-bahasa sensitif ini untuk dibawa ke permukaan. Ada bahasan juga perupa lebih baik dari historiografer, karena penggalian paling sensitif pun dapat disampaikan. Elemen-elemen memori itu bisa utuh dipersembahkan.

Ini sempat dibahas oleh Elvira Dyangani Ose pada katalog Gothenburg Biennale yang ia kurasi berjudul A Story Within A Story, Within A Story, Within A Story… (2015). Perupa memiliki perspektif yang non-konvensional dan daya ingatan berbeda termasuk narasi-narasi yang terpinggirkan.

Ada juga pernyataan bahwa kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi. Kegiatan seperti Pameran Efek Samping dirasakan sangat sukses sebagai pameran yang menyuguhkan beragam media serta pesannya. Setiap perupa memiliki cara yang tidak sama merespon atau mengkreasikan karya membicarakan Efek Samping.

Setelah melihat keseluruhan karya secara langsung, sebelumnya hanya dengan per foto yang dikirim peserta, dan membaca lagi latar belakang serta bertemu langsung dengan perupa-perupanya, terlihat bahwa karya-karya Pameran Efek Samping ini tidak hadir karena visual dan konsep yang kuat saja. Latar belakang serta pengetahuan masing-masing perupa merepresentasikan tema Efek Samping.

Pameran ini menjadi pameran yang beda feel-nya, karena penyelenggara adalah perempuan dan partisipan adalah perempuan. Ada pengunjung yang merasakan sensitifitas perempuan itu. Energi yang diekspresikan seorang perempuan memang dinyatakan beda, seperti yang dilansir buku Indonesian Women Artists: The Curtain Opens (2007) oleh Farah Wardani, Wulan Dirgantoro, dan Carla Bianpoen.

Beberapa hal sensitif yang tidak bisa dihadirkan oleh perupa laki-laki tetapi bisa disampaikan oleh perempuan perupa.

Itu pula yang dilansir oleh Saras Dewi dan Sinta Tantra, selaku narasumber Diskusi “Tumbuh Subur: Tantangan Perempuan di Seni Rupa” yang diadakan Futuwonder. Sinta menyatakan bahwa energi seorang perempuan itu selalu suatu yang positif karena ada rasa mengayomi dan mengempu, rasa ini dapat ditemukan melalui karya-karya maupun aktifitas yang dilakukannya.

Saras Dewi berbagi bagaimana perempuan perupa dapat mengangkat hal-hal yang cukup sensitif dan menghadirkan lewat sebuah karya dengan berbagai bentuknya. Kedua narasumber ini merasakan bahwa hal-hal ini hadir dalam Pameran Efek Samping.

Elemen-elemen kecil ini, cerita-cerita kecil ini, memperkaya kehadiran Pameran Efek Samping di Karja Art Space, Ubud. Galeri yang letaknya jauh dari kebisingan kota Ubud, menjadi bagian Ubud yang jarang dilalui orang-orang Indonesia, banyak yang kaget bagaimana tempat ini nyempil disini.

Karya-karya 25 perempuan pekerja seni yang terpajang di dalamnya tidak saja menjawab pertanyaan adanya Efek Samping itu tetapi juga mempertanyakan lagi apa yang bisa dilakukan selanjutnya.
Pembahasan perempuan dan kesenian sepertinya tidak berhenti pada kekaryaan saja, tetapi masih banyak lagi. Suatu sisterhood – tali persaudaraan – akhirnya terbentuk dari acara ini dan itu sesuatu yang tidak dilupakan para perempuan perupa yang ikut, juga untuk Futuwonder sendiri. [b]

The post Cerita-cerita Kecil dari Pameran Efek Samping appeared first on BaleBengong.