Tag Archives: bali tolak reklamasi

Gagalnya Reklamasi adalah Kemenangan Rakyat Bali

Salam Kepal Tangan Kiri!!

Sebagaimana diketahui bersama bahwa 25 Agustus 2018 adalah batas akhir berlakunya izin lokasi reklamasi Teluk Benoa seluas 700 hektar yang diberikan kepada PT Tirta Wahana Bali Internasional (PT. TWBI). Izin ini pertama kali oleh Tjitjip Sutarjo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang berlaku dua tahun sejak 25 Agustus 2014 sampai 25 Agustus 2016.

Akibat hukum dari terbitnya izin lokasi tersebut adalah PT. TWBI berhak menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Jika AMDAL tersebut layak maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI akan menerbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) dan selanjutnya Izin Lingkungan. Halmana akan menjadi dasar bagi permohonan izin pelaksanaan reklamasi dan jika izin pelaksaanan didapat maka Teluk Benoa sah secara hukum direklamasi oleh PT. TWBI.

Namun demikian, karena sikap penolakan yang masif dari masyarakat Bali baik Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) dan seluruh komponennya bersama Pasubayan Desa Adat/Pekraman BTR, akhirnya sepanjang periode tahun 2014 sampai tahun 2016, AMDAL tersebut belum bisa diluluskan atau belum bisa dinyatakan layak karena terganjal faktor sosio kultural (adanya penolakan dari masyarakat).

Setelah tidak bisa memenuhi kelayakan AMDAL dalam tenggang waktu 25 Agustus 2014 s/d 25 Agustus 2016, PT. TWBI kembali mengajukan perpanjangan izin lokasi kepada Menteri KKP Susi Pudjiastuti. Hal ini karena dibenarkan oleh hukum, bahwa untuk izin lokasi reklamasi diperbolehkan diperpanjang hanya untuk 1 (satu) kali saja.

Permohonan PT. TWBI tersebut tidak dijawab oleh Menteri KKP. Tindakan Menteri KKP yang tidak menjawab surat permohonan itu secara hukum berarti Menteri Kelautan dan Perikanan dianggap memberikan persetujuan perpanjangan izin lokasi kepada PT. TWBI. Oleh karenanya, izin lokasi dapat diperpanjang 1 (satu) kali sehingga berlaku lagi selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak 25 Agustus 2016 s/d 25 Agustus 2018 (vide; Perpres no 122 th 2012).

Dengan demikian batas akhir (daluarsa) izin lokasi yang dimiliki PT. TWBI berakhir pada 25 Agustus 2018. Sejak itu pula pembahasan AMDAL tersebut berhenti dan jika tidak dinyatakan layak oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka AMDAL tersebut tidak dapat dibahas lagi dan rencana reklamasi telah gagal.

Dalam proses waktu berjalan, gerakan penolakan reklamasi Teluk Benoa seluas 700 hektar oleh PT. TWBI semakin menguat. Alhasil gerakan aksi massa terus digulirkan, kampanye terus dilaksanakan, kerja-kerja berbasis ilmiah dilakukan sampai Sabtu 25 Agustus 2018.

Berdasarkan informasi yang kami kumpulkan baik melalui media maupun komunikasi kepada pihak terkait, termasuk kepada Menteri LHK dan jajarannya, kami mendapatkan informasi bahwa sampai batas akhir waktu 25 Agustus 2018, Menteri LHK belum menerbitkan SKKLH dan Izin Lingkungan atas AMDAL reklamasi yang disusun oleh PT. TWBI.

Alasan hukumnya, AMDAL tersebut masih mengalami kendala faktor sosio kultural karena sampai saat ini rencana proyek reklamasi tersebut masih ditolak masyarakat. Pada saat sama Pemrakarsa (PT. TWBI) belum dapat melakukan perbaikan atas kendala tersebut. Oleh sebab itu maka dapat disimpulkan bahwa rencana reklamasi Teluk Benoa seluas 700 hektar telah gagal dan disebabkan karena AMDAL tidak memenuhi kelayakan akibat adanya penolakan masyarakat Bali (terganjal faktor sosial budaya /sosio cultural).

Berkenaan dengan hal itu maka Kami dari ForBALI menyampaikan berita gembira ini kepada rakyat Bali bahwa perjuangan selama lebih dari 5 tahun dalam kondisi yatim piatu ini telah meraih kemenangan. Teluk Benoa masih bisa diselamatkan dari rencana reklamasi seluas 700 hektar oleh PT. TWBI.

Walaupun harus diakui bahwa ancaman reklamasi itu masih ada karena Perpres No.51 th 2014 masih berlaku. Namun, peristiwa kemenangan tetap harus kita kabarkan dan rayakan. Pentingnya kemenangan ini adalah untuk mengajarkan penguasa dan pengusaha agar tidak semena-mena terhadap alam Bali di masa depan.

Pada kesempatan ini tentu saja kami sampaikan terima kasih kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah secara obyektif menilai AMDAL yang diajukan oleh PT. TWBI, karena setidak-tidaknya rakyat Bali masih dihargai dalam proses pengambilan kebijakan dalam lingkungan hidup. Yang paling utama adalah ucapan terima kasih Kami kepada seluruh Rakyat Bali yang berjuang di manapun, termasuk solidaritas dari seluruh masyarakat baik, di nasional, regional, maupun internasional. Terima kasih kepada insan pers yang selama ini bersedia mengabarkan seluruh advokasi penolakan reklamasi Teluk Benoa walaupun situasinya sangat berat.

Kemenangan ini adalah kemenangan milik semua pejuang, bukan hanya di Bali tetapi pada seluruh pejuang yang sedang mempertahankan hak hidup dan masa depan mereka. Kemenangan ini bukan akhir dari perjuangan tetapi ini adalah pemantik agar setiap orang terus-menerus menjaga alam demi kehidupan yang lebih baik. Terima kasih. [b]

The post Gagalnya Reklamasi adalah Kemenangan Rakyat Bali appeared first on BaleBengong.

Cara Unik Melawan Perobek Spanduk Tolak Reklamasi Teluk Benoa

Inilah cara unik dan efisien untuk mendidik publik dari ForBALI. Mereka membalas perusakan (lagi) sedikitnya empat spanduk di pinggir jalan dari desa adat ini dengan melempar balik umpannya.

Spanduk-spanduk penolakan reklamasi Teluk Benoa kembali dirusak, dan belum ada yang ditindak. Baliho tolak reklamasi Teluk Benoa yang dirobek secara senyap tersebut, secara serentak ditambal oleh masyarakat masing-masing desa adat dengan tulisan yang pada intinya memberikan pesan bahwa baliho tersebut telah dirobek karena menolak reklamasi Teluk Benoa. Desa adat yang melakukan aksi tersebut adalah Desa Adat Kepaon, Desa Adat Jimbaran, dan Desa Adat Sumerta.

Nyoman Sudiartika perwakilan Desa Adat Jimbaran tolak reklamasi Teluk Benoa, menegaskan bahwa penambalan baliho yang dirobek tersebut dilakukan secara spontan dan menggunakan dana urunan dari masyarakat Desa Adat Jimbaran. Lebih lanjut, Sudiartika menambahkan aksi penambalan baliho tolak reklamasi Teluk Benoa yang dirobek tersebut membawa pesan kepada masyarakat yang melintasi simpang Universitas Udayana Jimbaran, agar tau bahwa telah terjadi perusakan terhadap baliho tolak reklamasi Teluk Benoa milik Desa Adat Jimbaran. “Kita sengaja membiarkan untuk dilihat masyarakat umum bahwa itulah yang terjadi terhadap penolakan rencana reklamasi Teluk Benoa. Itu pesan kita kepada masyarakat umum, kita tetap melawan, menolak rencana reklamasi Teluk Benoa,” tegasnya.

Perwakilan masyarakat Desa Adat Kepaon, Kadek Susila menerangkan bahwa penambalan baliho tolak reklamasi Teluk Benoa yang disobek tersebut, adalah respon spontan dari masyarakat Desa Adat Kepaon. Lebih lanjut, dana yang digunakan untuk menambal baliho tolak reklamasi Teluk Benoa yang disobek tersebut adalah berasal dana kolektif. “Iya Benar, dananya berasal dari dana kolektif”, terangnya.

Susila juga menegaskan bahwa penambalan baliho tolak reklamasi Teluk Benoa yang disobek tersebut, untuk menunjukkan kepada oknum yang merobek baliho tolak reklamasi Teluk Benoa milik Desa adat Kepaon agar tau bahwa sikap Desa Adat Kepaon menolak rencana reklamasi Teluk Benoa adalah sikap yang serius. “Jadi biar orang yang merobek itu tau kalau kita tidak berjuang setengah-setengah. Kita terus melawan rencana reklamasi Teluk Benoa. Kita kerus berjuang sampai rencana reklamasi Teluk Benoa benar-benar dibatalkan,” tegasnya.

Perwakilan Desa Adat Sumerta, I Wayan Murdika menerangkan aksi penambalan baliho tolak reklamasi Teluk Benoa milik Desa Adat sumerta membawa pesan, bahwa Desa Adat Sumerta mengutuk aksi perobekan baliho tersebut. Murdika pun mengingatkan kepada oknum yang merobek baliho tersebut, bahwa karma menghantui oknum tersebut. “Ingat karmamu menunggu bagi yg merobek baliho tolak reklamasi Teluk Benoa kami,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Murdika pun menjelaskan setelah aksi penambalan baliho ini, Desa Adat Sumerta akan melakukan penambahan baliho tolak reklamasi Teluk Benoa dalam waktu dekat sebagai komitmen untuk memenangkan Teluk Benoa. “Rencana kita ada penambahan-penambahan baliho tolak reklamasi Teluk Benoa, itu adalah pesan bahwa semakin kita dikekang, kita semakin semangat untuk menolak rencana reklamasi Teluk Benoa.”

Dihubungi secara terpisah, Koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI), menerangkan bahwa penambalan baliho tolak reklamasi Teluk Benoa milik Desa Adat yang dirobek secara senyap adalah sindiran terhadap penguasa atas jaminan kebebasan berekspresi yang sudah dijamin oleh konstitusi. “Memang sebaiknya perusakan baliho ini dibalas santai saja. Cukup dengan tempelan spanduk sebagai bentuk sindiran atas buruknya jaminan keamanan dan kebebasan ekspresi,” terangnya.

The post Cara Unik Melawan Perobek Spanduk Tolak Reklamasi Teluk Benoa appeared first on BaleBengong.

Pemuda Lembongan dan Geriana Kauh Terus Gelorakan Tolak Reklamasi Teluk Benoa

Ketika kelompok muda tak lelah suarakan penolakan reklamasi Teluk Benoa dan minta Gubernur Bali tak menerbitkan rekomendasi bagi TWBI.

Pemuda Giriana Kauh, Karangasem kembali ke desa setelah status Gunung Agung turun dan menaikkan baliho tolak reklamasi.

Setelah kembali ke desa karena penurunan aktivitas Gunung Agung dari status awas menjadi siaga, sejumlah pemuda yang tergabung dalam Batu Lumbang Community (BLC) Banjar Geriana Kauh Desa Selat Duda Utara, Kecamatan Selat Duda, Karangasem, pada 11 November 2017 mendirikan baliho penolakan reklamasi Teluk Benoa di perbatasan Desa.

I Komang Suparta, salah seorang pemuda yang ikut serta dalam pendirian baliho tersebut, menyampaikan bahwa walaupun mereka berada di daerah pegunungan, mereka juga turut menyuarakan penolakan reklamasi karena rencana reklamasi Teluk Benoa tidak saja akan merusak daerah pesisir di Teluk Benoa saja namun memberikan dampak negatif pada Pulau Bali secara keseluruhan.

Sedangkan Ketua Batu Lumbang Comunity (BLC) I Ketut Darmayasa, menjelaskan kegiatan yang mereka lakukan sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap alam dan sosial budaya Pulau Bali ke depannya serta tetap waspada terhadap manuver  pro reklamasi. “Inilah bentuk kepedulian kami dari pegunungan, di tengah-tengah kesiagaan terhadap aktivitas Gunung Agung, kita harus tetap waspada terhadap manuver-manuver mereka serta kami juga meminta agar Gubernur Bali tidak menerbitkan surat rekomendasi untuk TWBI,” jelasnya lebih lanjut.

Gerakan Lembongan

Sekaa Teruna Karya Bhakti di Lembongan dalam HUT

Memperingati HUT ke-37 pada tanggal 10 November 2017, para pemuda adat yang tergabung di dalam STT. Karya Bhakti, Banjar Kaja Desa Lembongan menggelar pementasan kesenian tradisional dan panggung musik.

Banjar Kaja, Desa Lembongan teletak di Pulau Nusa Lembongan yang berada di gugusan kepulauan Nusa Penida. Secara administrasi, Pulau Lembongan terletak di Kabupaten Klungkung, Bali. Peringatan ulang tahun juga bertepatan dengan pelantikan pengurus baru STT. Karya Bakti yang dihadiri oleh seluruh perangkat desa dan termasuk juga Bupati Klungkung.

Di lokasi acara peringatan ulang tahun sekaligus pelantikan pengurus baru tersebut, atribut penolakan reklamasi Teluk Benoa bertebaran. Hal tersebut tidak lepas dari sikap mereka yang hingga saat ini menolak reklamasi Teluk Benoa.

Ketua STT. Karya Bhakti I Ketut Miskantara, menjelaskan, pemasangan atribut-atribut penolakan reklamasi Teluk Benoa sebagai pesan bahwa warga masyarakat Banjar Kaja tetap konsisten dalam menolak reklamasi Teluk Benoa. Dalam kesempatan itu, ia  pun mendesak pemerintah daerah Bali dalam hal ini Gubernur Bali untuk tidak memberikan rekomendasi kepada PT. TWBI. “Kami, para pemuda Lembongan tetap konsisten dalam perjuangan menolak reklamasi Teluk Benoa dan meminta Bapak Gubernur tidak terbitkan rekomendasi kepada TWBI,” tegasnya.

Penolakan reklamasi Teluk Benoa oleh para pemuda juga mendapatkan dukungan penuh dari Kelian Dinas Banjar Kaja. Kelian  mengungkapkan bahwa pihaknya sangat mendukung kegiatan para pemudanya.

Menurutnya dalam menghadapi kemajuan yang terjadi di Lembongan para pemuda dan pemudi tetap melestarikan seni budaya. Ia bahkan menyampaikan kebanggaannya terhadap para pemuda atas konsistensinya dalam perjuangan menolak reklamasi Teluk Benoa. “Paruman Banjar telah secara resmi menyatakan tegas menolak reklamasi Teluk Benoa sehingga kita wajib melaksanakannya secara konsisten,”tegas I Ketut Saputra.

Selain dimeriahkan dengan atribut penolakan reklamasi Teluk Benoa, dihadapan para undangan, lagu Bali Tolak Reklamasi yang menjadi simbol perjuangan untuk menolak reklamasi Teluk Benoa juga dikumandangkan oleh musisi yang tergabung di dalam Muara Senja Band.

The post Pemuda Lembongan dan Geriana Kauh Terus Gelorakan Tolak Reklamasi Teluk Benoa appeared first on BaleBengong.

Rakyat Bali Desak Pastika Tidak Terbitkan Rekomendasi

Penampilan SID dalam aksi tolak reklamasi Teluk Benoa pada 24 Oktober 2017. Foto ForBALI.

Karena Gubernur Bali juga punya peran dalam membatalkan rencana reklamasi.

Saat masyarakat Bali masih fokus bersolidaritas pada masyarakat yang terkena efek peningkatan aktivitas Gunung Agung, beredar surat permohonan rekomendasi untuk izin pelaksanaan reklamasi Teluk Benoa. Surat dari pihak investor PT. Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) itu ditujukan kepada Gubernur Bali. Investor meminta agar Gubernur Bali memberikan rekomendasi izin pelaksanaan reklamasi Teluk Benoa.

Menyikapi hal itu, ribuan massa aksi dari Pasubayan Desa Adat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa bersama Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) kembali mendatangi kantor Gubernur Bali pada Selasa, 24 Oktober 2017. Aksi dilakukan untuk mendesak Gubernur Bali agar tidak menerbitkan rekomendasi untuk izin pelaksanaan reklamasi Teluk Benoa.

Koordinator ForBALI, Wayan Gendo Suardana menjelaskan jika aksi tersebut merupakan salah satu pemberitahuan kepada rakyat Bali bahwa persoalan reklamasi Teluk Benoa, bukan semata-mata urusan pusat, tetapi juga merupakan urusan Gubernur Bali. Selama ini Gubernur Bali mengatakan bahwa urusan reklamasi adalah urusan pusat.

“Itu tidak benar. Sebab Gubernur Bali juga memiliki kewenangan, setidak-tidaknya untuk menerbitkan rekomendasi izin pelaksanaan reklamasi Teluk Benoa”, ujarnya.

Gendo menjelaskan, untuk mengajukan izin pelaksanaan reklamasi, investor selain menyertakan izin lokasi dan izin lingkungan (AMDAL) dan berbagai persyaratan lainnya, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/Permen-KP/2014 pasal 14 ayat (3) huruf j, pemrakarsa harus melengkapi persyaratan teknis yaitu harus mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.

Dalam kasus reklamasi Teluk Benoa, PT. TWBI harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Gubernur Bali agar dapat mengajukan izin pelaksanaan reklamasi di Teluk Benoa. Fakta tersebut jelas menunjukan bahwa Gubernur Bali Made Mangku Pastika memiliki kewenangan dalam urusan reklamasi Teluk Benoa.

“Jika dia membantah bahwa kita selama ini mendemo Gubernur Bali Made mangku Pastika dan mengatakan bahwa kita demo salah alamat, maka itu merupakan kekeliruan terbesar dari Made Mangku Pastika, dari sekian banyak kekeliruan yang dia lakukan”, ujarnya.

Gendo menambahkan pada prinsipnya ForBALI akan mendesak Gubernur Bali agar menjadi gubernurnya rakyat yang juga bersikap menolak reklamasi dengan tidak menerbitkan rekomendasi untuk izin pelaksanaan reklamasi Teluk Benoa.

Sementara itu, Koordinator Pasubayan Desa Adat/Pakraman Tolak Reklamasi Teluk Benoa, Wayan Swarsa turun ke jalan bersama rakyat dan dengan semangat yang sama untuk menolak rencana reklamasi Teluk Benoa. Menurutnya aksi massa berulang-ulang kali menjadi salah satu cara warga adat dalam berjuang dan beraspirasi dalam memperjuangkan penolakan reklamasi Teluk Benoa.

“Seperti kita merayakan hari raya keagamaan di jagat Bali ini. Sepuluh kali putaran hari raya Galungan telah kita lalui. Apakah ada yang berubah dalam memaknai itu semua? tentu saja tidak ada yang berubah,” katanya.

Menurut Swarsa, hal yang sama pula terjadi dalam perjuangan ini, ketika kita ingin memperjuangkan alam dari kerakusan. Untuk kesekian kalinya, dengan semangat yang sama dan di tempat yang sama masyarakat adat kembali turun ke jalan untuk menolak reklamasi Teluk Benoa.

“Tidak ada istilah kita untuk menyerah atau mundur setapak pun untuk menolak reklamasi Teluk Benoa. Sebab konsistensi merupakan hal mutlak dalam mempertahankan adat Bali dan Teluk Benoa,” pungkasnya.

Aksi di depan kantor gubernur ini juga dimeriahkan oleh musisi Superman Is Dead (SID) yang selalu konsisten bersama rakyat untuk menolak rencana reklamasi Teluk Benoa. Konsistensinya dalam menolak reklamasi ini menyebabkan SID izin konser musiknya di Bali selalu dipersulit.

Tidak hanya itu, SID mengecam segala tindakan yang dilakukan oleh penguasa dan aparat terhadap atribut perjuangan rakyat dalam menyampaikan aspirasi penolakan reklamasi Teluk Benoa. Banyak orang yang diintimidasi saat menggunakan kaos atau bendera ForBALI.

“Apabila SID manggung izinnya sering dipersulit, pemerintah dan aparat masih terkesan paranoid dalam menyingkapi aspirasi masyarakat terkait penolakan reklamasi,” pungkasnya.

Dalam aksi tersebut, peserta aksi juga membacakan peryantaan sikap.

1. Mendesak Gubernur Bali, Made Mangku Pastika untuk tidak mengeluarkan rekomendasi untuk Izin Pelaksanaan Reklamasi Teluk Benoa.

2. Menuntut Gubernur Bali dan DPRD Bali segera bersikap secara kelembagaan untuk menolak rencana reklamasi Teluk Benoa dan meminta agar Perpres 51 tahun 2014 dibatalkan dengan cara bersurat kepada Presiden agar Presiden segera membatalkan Perpres Nomor 51 tahun 2014 dan mengembalikan kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi.

3. Menuntut DPRD Bali segera menerbitkan rekomendasi kepada Gubernur Bali agar Gubernur Bali bersurat kepada Presiden untuk membatalkan rencana reklamasi Teluk Benoa sekaligus meminta Presiden membatalkan Perpres Nomor 51 Tahun 2014 sebagai pertanggungjawaban politik atas surat Gubernur Bali tanggal 23 Desember 2013 yang meminta pemerintah pusat mengubah kawasan konservasi Teluk Benoa menjadi kawasan pemanfaatan umum.

4. Meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan Perpres 51 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden nomor 45 tahun 2011 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan SARBAGITA dengan memberlakukan kembali Perpres 45 tahun 2011 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan SARBAGITA. [b]

The post Rakyat Bali Desak Pastika Tidak Terbitkan Rekomendasi appeared first on BaleBengong.

Rakyat Bali Desak Pastika Tidak Terbitkan Rekomendasi

Penampilan SID dalam aksi tolak reklamasi Teluk Benoa pada 24 Oktober 2017. Foto ForBALI.

Karena Gubernur Bali juga punya peran dalam membatalkan rencana reklamasi.

Saat masyarakat Bali masih fokus bersolidaritas pada masyarakat yang terkena efek peningkatan aktivitas Gunung Agung, beredar surat permohonan rekomendasi untuk izin pelaksanaan reklamasi Teluk Benoa. Surat dari pihak investor PT. Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) itu ditujukan kepada Gubernur Bali. Investor meminta agar Gubernur Bali memberikan rekomendasi izin pelaksanaan reklamasi Teluk Benoa.

Menyikapi hal itu, ribuan massa aksi dari Pasubayan Desa Adat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa bersama Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) kembali mendatangi kantor Gubernur Bali pada Selasa, 24 Oktober 2017. Aksi dilakukan untuk mendesak Gubernur Bali agar tidak menerbitkan rekomendasi untuk izin pelaksanaan reklamasi Teluk Benoa.

Koordinator ForBALI, Wayan Gendo Suardana menjelaskan jika aksi tersebut merupakan salah satu pemberitahuan kepada rakyat Bali bahwa persoalan reklamasi Teluk Benoa, bukan semata-mata urusan pusat, tetapi juga merupakan urusan Gubernur Bali. Selama ini Gubernur Bali mengatakan bahwa urusan reklamasi adalah urusan pusat.

“Itu tidak benar. Sebab Gubernur Bali juga memiliki kewenangan, setidak-tidaknya untuk menerbitkan rekomendasi izin pelaksanaan reklamasi Teluk Benoa”, ujarnya.

Gendo menjelaskan, untuk mengajukan izin pelaksanaan reklamasi, investor selain menyertakan izin lokasi dan izin lingkungan (AMDAL) dan berbagai persyaratan lainnya, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/Permen-KP/2014 pasal 14 ayat (3) huruf j, pemrakarsa harus melengkapi persyaratan teknis yaitu harus mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.

Dalam kasus reklamasi Teluk Benoa, PT. TWBI harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Gubernur Bali agar dapat mengajukan izin pelaksanaan reklamasi di Teluk Benoa. Fakta tersebut jelas menunjukan bahwa Gubernur Bali Made Mangku Pastika memiliki kewenangan dalam urusan reklamasi Teluk Benoa.

“Jika dia membantah bahwa kita selama ini mendemo Gubernur Bali Made mangku Pastika dan mengatakan bahwa kita demo salah alamat, maka itu merupakan kekeliruan terbesar dari Made Mangku Pastika, dari sekian banyak kekeliruan yang dia lakukan”, ujarnya.

Gendo menambahkan pada prinsipnya ForBALI akan mendesak Gubernur Bali agar menjadi gubernurnya rakyat yang juga bersikap menolak reklamasi dengan tidak menerbitkan rekomendasi untuk izin pelaksanaan reklamasi Teluk Benoa.

Sementara itu, Koordinator Pasubayan Desa Adat/Pakraman Tolak Reklamasi Teluk Benoa, Wayan Swarsa turun ke jalan bersama rakyat dan dengan semangat yang sama untuk menolak rencana reklamasi Teluk Benoa. Menurutnya aksi massa berulang-ulang kali menjadi salah satu cara warga adat dalam berjuang dan beraspirasi dalam memperjuangkan penolakan reklamasi Teluk Benoa.

“Seperti kita merayakan hari raya keagamaan di jagat Bali ini. Sepuluh kali putaran hari raya Galungan telah kita lalui. Apakah ada yang berubah dalam memaknai itu semua? tentu saja tidak ada yang berubah,” katanya.

Menurut Swarsa, hal yang sama pula terjadi dalam perjuangan ini, ketika kita ingin memperjuangkan alam dari kerakusan. Untuk kesekian kalinya, dengan semangat yang sama dan di tempat yang sama masyarakat adat kembali turun ke jalan untuk menolak reklamasi Teluk Benoa.

“Tidak ada istilah kita untuk menyerah atau mundur setapak pun untuk menolak reklamasi Teluk Benoa. Sebab konsistensi merupakan hal mutlak dalam mempertahankan adat Bali dan Teluk Benoa,” pungkasnya.

Aksi di depan kantor gubernur ini juga dimeriahkan oleh musisi Superman Is Dead (SID) yang selalu konsisten bersama rakyat untuk menolak rencana reklamasi Teluk Benoa. Konsistensinya dalam menolak reklamasi ini menyebabkan SID izin konser musiknya di Bali selalu dipersulit.

Tidak hanya itu, SID mengecam segala tindakan yang dilakukan oleh penguasa dan aparat terhadap atribut perjuangan rakyat dalam menyampaikan aspirasi penolakan reklamasi Teluk Benoa. Banyak orang yang diintimidasi saat menggunakan kaos atau bendera ForBALI.

“Apabila SID manggung izinnya sering dipersulit, pemerintah dan aparat masih terkesan paranoid dalam menyingkapi aspirasi masyarakat terkait penolakan reklamasi,” pungkasnya.

Dalam aksi tersebut, peserta aksi juga membacakan peryantaan sikap.

1. Mendesak Gubernur Bali, Made Mangku Pastika untuk tidak mengeluarkan rekomendasi untuk Izin Pelaksanaan Reklamasi Teluk Benoa.

2. Menuntut Gubernur Bali dan DPRD Bali segera bersikap secara kelembagaan untuk menolak rencana reklamasi Teluk Benoa dan meminta agar Perpres 51 tahun 2014 dibatalkan dengan cara bersurat kepada Presiden agar Presiden segera membatalkan Perpres Nomor 51 tahun 2014 dan mengembalikan kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi.

3. Menuntut DPRD Bali segera menerbitkan rekomendasi kepada Gubernur Bali agar Gubernur Bali bersurat kepada Presiden untuk membatalkan rencana reklamasi Teluk Benoa sekaligus meminta Presiden membatalkan Perpres Nomor 51 Tahun 2014 sebagai pertanggungjawaban politik atas surat Gubernur Bali tanggal 23 Desember 2013 yang meminta pemerintah pusat mengubah kawasan konservasi Teluk Benoa menjadi kawasan pemanfaatan umum.

4. Meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan Perpres 51 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden nomor 45 tahun 2011 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan SARBAGITA dengan memberlakukan kembali Perpres 45 tahun 2011 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan SARBAGITA. [b]

The post Rakyat Bali Desak Pastika Tidak Terbitkan Rekomendasi appeared first on BaleBengong.