Oleh:
Agung Wardana
Kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif dasar listrik (TDL) memunculkan spekulasi dari beberapa akademisi bahwa Bali membutuhkan sumber energi yang mandiri dan ‘terbarukan’. Artinya, salah satu solusi yang ditawarkan adalah membuka kembali luka lama proyek Geothermal Bedugul di hutan lindung Cagar Alam (CA) Batukaru.
Seperti diketahui oleh masyarakat Bali kebanyakan bahwa proyek Geothermal Bedugul selama ini telah ditutup menyusul surat rekomendasi penolakan DPRD Bali kepada Gubernur Bali kala masih dijabat oleh Dewa Made Beratha. Gubernur pun telah bersurat beberapa kali kepada Menteri ESDM untuk mencabut ijin proyek kontroversial warisan orde baru tersebut.
Penolakan proyek baik oleh pemerintah provinsi dan komponen masyarakat sipil Bali seperti LSM, akademisi, budayawan dan rohaniawan, maupun majelis keagaaman, juga dikuatkan oleh hasil kajian AMDAL proyek yang menyatakan terdapat sedikitnya empat dampak besar yang tidak dapat dikelola baik dalam tahap kontruksi maupun pemantauan diantaranya menurunnya keanekargaraman hayati, menurunnya daerah tangkapan air, menurunnya kesakralan kawasan hulu.
Upaya untuk membuka kembali proyek tersebut adalah bentuk usaha memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Selain itu, upaya tersebut jelas tidak masuk akal dalam beberapa konteks kekinian tentang ekonomi-politik nasional.
Sebuah Agenda Tersembunyi
Besarnya hutang luar negeri paska kejatuhan rejim militeristik Soeharto, membuat pemerintah nasional mengikuti resep neo-liberalisasi ekonomi yang ditawarkan oleh Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF). Adapun prinsip utama dari periode radikalisasi kapitalisme tingkat lanjut ini yakni minimalisasi peranan negara dalam perekonomian.
Pelayanan publik yang selama ini menjadi domain kesejahteraan sosial, seperti kebutuhan dasar akan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur misalnya energi dan transportasi juga ditarik ke ranah ekonomi lewat privatisasi. Dengan demikian, pasar menjadi dewa tertinggi yang dipercaya mampu menyelesaikan seluruh permasalahan sosial dan mensejahterakan masyarakat.
Disisi yang lain, negara masih dibutuhkan sebatas untuk menjaga keamanan kepemilikan individu para pemodal dan pasar lewat penguatan alat kekerasan negara seperti militer dan perangkat penegakan hukum. Para akademisi dan tokoh masyarakat dipelihara untuk memberikan label ‘ilmiah’ dan ‘diterima masyarakat’ pada sebuah produk kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah.
Setelah berhasil melakukan privatisasi di bidang telekomunikasi, minyak dan gas bumi, hingga pendidikan, pemerintah melanjutkan agenda-nya dengan untuk melepaskan perusahaan listrik negara (PLN) ke tangan swasta atau korporasi. Sebelumnya, proses privatisasi kelistrikan ini menuai penolakan dari berbagai pihak masyarakat maupun dari dalam PLN sendiri lewat serikat pekerja-nya.
Nampaknya tidak ada jalan lain, jika jalan mulus tidak dapat dilalui, untuk melakukan privatisasi yakni memberikan shock therapy. Hal ini mengikuti saran dari guru besar neo-liberalisme, Milton Friedman, yakni mengejutkan masyarakat agar terjadi kepanikan sehingga agenda tersembunyi dapat diselundupkan diantara kepanikan tersebut.
Adapun agenda yang sedang diselundupkan adalah privatisasi PLN dan juga pembangunan pembangkit listrik yang selama ini menuai penolakan masyarakat seperti nuklir. Tentu saja dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat sambil membangun asumsi bahwa semakin banyak pembangkit maka TDL dapat lebih murah dan dapat terjangkau. Harapannya, masyakat akan memberikan legitimasi baik secara aktif maupun melalui persetujuan pasif kepada pemerintah.
Model ini juga ini yang sedang digunakan oleh para akademisi di Bali saat ini untuk melanjutkan proyek Geothermal Bedugul. Tentu saja tidak ada jaminan sama sekali jika Geothermal Bedugul beroperasi masyarakat Bali dapat menikmati listrik dengan murah dan menjangkau plosok yang selama ini tidak dilayani. Selain itu, nampak mustahil proyek tersebut layak secara ekonomi jika tidak ditunjang dengan pengembangan fasilitas pariwisata di kawasan terdekat misalnya aktifitas wisata spa dan eco-tourism.
Maka, upaya dari beberapa akademisi yang memaksakan untuk melanjutkan Geothermal Bedugul paralel dengan agenda nasional untuk memuluskan ekonomi politik neo-liberalisme di tingkat lokal. Selain itu, tentu saja agenda berorientasi proyek dari akademisi ini patut dilihat secara kritis. Singkatnya, mereka bukanlah kumpulan ahli yang terbebas dari kepentingan karena jelas akademisi adalah salah satu pilar penyangga neo-liberalisme yang memuaskan pragmatisme mereka.
Penulis, Aktivis Lingkungan
Sedang belajar di University of Nottingham, Inggris
Tulisan ini merupakan pendapat pribadi
Leave a Reply