Alami Kekerasan, Aktivis ForBALI Lapor Komnas HAM

Eksekutif Nasional WALHI, Divisi Hukum ForBALI dan korban diterima Komnas HAM. Foto ForBALI.

Eksekutif Nasional WALHI, Divisi Hukum ForBALI dan korban diterima Komnas HAM. Foto ForBALI.

Awal bulan ini, aktivis ForBALI mengalami intimidasi dan pemukulan. 

Pada saat Presiden Joko Widodo membuka pawai Pesta Kesenian Bali (PKB), aktivis ForBALI dihalang-halangi bahkan dipukul. Alasannya absurd banget, karena memakai kaos Bali Tolak Reklamasi.

Dua aktivis Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI), Suriadi Darmoko dan I Wayan Adi Sumiarta, bahkan mengalami pemukulan. Dari semula hanya dihalang-halangi dan intimidasi, mereka kemudian dipukuli orang-orang berpakaian preman yang mengaku ditugaskan atasannya.

Selain Moko dan Adi, belasan warga lain yang memakai kaos Bali Tolak Reklamasi saat menonton pawai PKB pun mendapat intimidasi dari aparat kepolisian maupun intel.

Pada saat yang sama, seperti biasa terjadi saat ada presiden ke Bali, baliho-baliho tolak reklamasi pun diturunkan tentara dan polisi. Kejadian yang terus berulang berkali-kali.

Sebagai bentuk kritik bentuk kritik terhadap pihak kepolisian yang membiarkan terjadinya tindak pidana, ForBALI pun melaporkan kejadian-kejadian tersebut kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Eksekutif Nasional WALHI, Divisi Hukum ForBALI, dan ForBALI simpul Jakarta mendampingi korban Darmoko melakukan pengaduan kepada Komnas HAM Selasa kemarin. Laporan itu diterima langsung oleh Komisioner Komnas HAM, Siane Indriani bersama staf di ruang pengaduan.

I Made Ariel Suardana, Koordintor Divisi Hukum ForBALI menyampaikan tiga pokok pengaduan kepada Komnas HAM. Pertama, perusakan dan penghilangan baliho tolak reklamasi Teluk Benoa oleh aparat keamanan jelang kedatangan Presiden.

Kedua, intimidasi dan larangan oleh aparat kepolisian kepada masyarakat untuk menggunakan kaos baju Bali Tolak Reklamasi pada pembukaan PKB ke-38 yang dihadiri Presiden RI.

Ketiga, kekerasan di muka umum pada saat yang sama di Lapangan Bajra Sandi, Renon, Denpasar, Bali oleh sekelompok orang yang diduga sebagai aparat negara kepada dua aktivis ForBALI. Tindak kekerasan tersebut juga disaksikan langsung aparat kepolisian. Namun, aparat di tempat kejadian tidak berusaha menghentikan tindakan tersebut dan dengan sengaja telah melakukan tindakan pembiaran.

Menurut Made Suardana, pemukulan terhadap aktivis ForBALI seharusnya dapat segera dilakukan tindakan hukum Penyelidikan, Penyidikan dan Penangkapan terhadap pelaku.

“Pihak Kepolisian seharusnya bisa melakukan tindakan hukum terhadap pelaku kekerasan tersebut karena peristiwa tersebut bukan merupakan delik aduan. Terlebih lagi ada aparat Kepolisian di lokasi itu,” papar Made Suardana.

aksi-forbali-01

Sangat Terlatih
Suriadi, korban pemukulan menuturkan, dia dan Adi dihadang dan dikumpulkan pada satu titik. Selain mereka juga ada masyarakat lain memakai baju tolak reklamasi yang juga dipaksa kembali oleh Kepolisian. Usai dikumpulkan, menurut Suriadi terjadi adu mulut dengan pihak yang diduga aparat berpakain sipil. Beberapa aparat kepolisian berpakaian dinas ikut menyaksikan.

“Atas perintah atasannya kami dilarang menonton pembukaan Pesta Kesenian Bali oleh orang yang kami duga sebagai aparat karena kami memakai baju bali tolak reklamasi. Jika kami ingin menonton kami disuruh buka baju atau pulang dan ganti baju dulu,” papar Suriadi.

Suriadi dan Adi mereka bertahan dan tetap meminta diberikan jalan untuk menonton pembukaan Pesta Kesenian Bali. Sebab, memang tidak ada larangan tertulis menggunakan baju tolak reklamasi dalam menonton pembukaan Pesta Kesenian Bali. Aparat yang melarang juga tidak bisa menunjukkan aturan yang melarang mereka menggunakan baju tersebut.

Tapi nahas, upaya mereka bertahan akhirnya disikapi dengan kekerasan. Usai mendengarkan teriakan “keluar” lantas mereka didorong dan dipukuli. “Saya dipukul tepat di rahang kanan sampai tersungkur. Teman saya Wayan Adi Sumiarta dipukul leher belakang sebanyak tiga kali. Pukulan tersebut sangat terlatih karena diarahkan ke titik vital,” ujar Suriadi.

Sementara itu, Khalisah Khalid dari Eksekutif Nasional WALHI menyampaikan perlunya jaminan dan perlindungan terhadap aktivis lingkungan hidup. Mereka rentan mengalami tindak kekerasan. “Negara wajib melindungi masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, karena itu merupakan perintah UU 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” ujar Khalisah.

“Komnas HAM sebagai lembaga HAM Negara mestinya dapat memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk melakukan pencabutan perpres 51 tahun 2014 dengan pertimbangan dan perspektif HAM,” desak Khalisah.

Baliho tolak reklamasi yang dirobokan TNI. Foto ForBALI.

Baliho tolak reklamasi yang dirobokan TNI. Foto ForBALI.

Lucu
Secara terpisah, Koordinator ForBALI Wayan Gendo Suardana, menyampaikan bahwa ForBALI memilih mengadukan ke lembaga negara seperti ke Komnas HAM. Artinya mekanisme hukum yang ada tetap ditempuh kecuali ke pihak kepolisian.

Hal ini sebagai bentuk kritik kami kepada kepolisian yang membiarkan terjadinya tindak pidana penganiayaan di depan mata mereka. Bahkan sebelumnya mereka terlibat aktif dalam menghalang-halangi kebebasan berekspresi warga.

Menurut Gendo, Komnas HAM mesti mengetahui bahwa di republik ini terjadi peristiwa lucu, di mana aparatur negara bersenjata ketakutan hanya dengan kaos Bali tolak reklamasi. Mereka sampai harus menghalang-halangi hak warga berekspresi. “Lucunya aparat malah membiarkan terjadinya pemukulan oleh oknum yang diduga adalah bagian dari aparat keamanan hanya demi kepentingan menghalangi kaos BTR digunakan warga yang menonton PKB,” ujar gendo.

Dari pengaduan yang disampaikan oleh ForBALI, menurut Komisioner Komnas HAM, Siane Indriani memang ada dugaan pelanggaran HAM sehingga pihaknya akan memantau langsung kasus reklamasi Teluk Benoa. “Dari pengaduan yang disampaikan, kami menilai ada dugaan pelanggaran HAM karenanya kami akan memantau langsung,” ujar Siane.

Terkait rencana reklamasi Teluk Benoa itu sendiri, Komnas HAM juga menyampaikan akan memberikan perhatian khusus kepada isu reklamasi Teluk Benoa. Selain karena ada ancaman penghancuran lingkungan hidup, sosial, budaya dan religi masyarakat Bali, yang lebih penting adalah karena perjuangan masyarakat Bali yang menolak rencana rekalamasi Teluk Benoa semakin membesar.

“Potensi pelanggaran HAM akan semakin membesar seiring perjuangan masyarakat Bali yang menolak reklamasi Teluk Benoa semakin membesar. Jangan sampai kejadian-kejadian serupa terulang lagi,” ujar Siane.

Menurutnya, jika sebuah proyek seperti reklamasi Teluk Benoa yang mendapat penolakan dari masyarakat seperti dalam kasus reklamasi Teluk Benoa, harusnya proyek ini dibatalkan. “Proyek yang ditolak masyarakat itu asas kemanfaatannya diragukan. Apalagi kawasan tersebut dulunya konservasi dan diubah menjadi pemanfaatan,” lanjutnya.

“Ini kan proyek yang dilegalkan karena adanya Perpres tersebut. Karenanya, harusnya bisa dibatalkan,” pungkas Siane Indriani.

Di dalam surat pengaduan yang disampaikan, ada tiga hal desakan dari ForBALI kepada Komnas HAM. Pertama, meminta Komnas HAM untuk melakukan pemeriksaan atas pengaduan ini berdasarkan bukti-bukti awal sebagai bentuk kesungguhan dan itikad baik kami selaku pengadu.

Kedua, melakukan penyelidikan tindak pidana yang diakukan secara terstruktur dengan menggunakan aparat negara termasuk tindakan pembiaran. Terakhir, menerbitkan rekomendasi untuk dapat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. [b]

The post Alami Kekerasan, Aktivis ForBALI Lapor Komnas HAM appeared first on BaleBengong.

Perikanan Berkelanjutan ala Nelayan Nusa Penida

Nelayan Nusa Penida membuat bubu untuk menangkap ikan. Foto Wayan Sukadana.

Nelayan Nusa Penida membuat bubu untuk menangkap ikan. Foto Wayan Sukadana.

Menangkap ikan secukupnya dengan alat dan cara sederhana. 

Sebagai daerah kepulauan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali termasuk daerah kaya ikan di tiga pulaunya yaitu Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan. Namun, nelayan di sini sadar diri.

Mereka tak mau mengeksploitasi sumber daya perikananannya dengan tidak menangkap secara besar-besaran. Nelayan di Nusa Penida memilih menggunakan alat dan metode penangkapan ikan yang ramah lingkungan.

Tradisi menangkap ikan di pesisir Nusa Penida banyak jenisnya. Mulai metet, ngecesin, mohboh, pasang bubu, dan memasang geguan nyundih adalah beberapa cara tradisional sederhana menangkap ikan di Nusa Penida.

Contoh pertama seperti yang dilakukan Ketut Desa di Desa Sental Kauh. Dia membuat alat bernama bubu yang digunakan untuk menangkap ikan.

”Dulu semasih muda saya sampai memasang 9 buah bubu. Satu buah bubu bisa mendapatkan ikan 6 Kg dengan berbagai jenis,” I Ketut Desa.

“Biasanya kami jual. Kini hanya satu dua bubu yang bisa kami pasang,” tuturnya.

Itu Ketut Desa ceritakan ketika ditemui di pinggir jalan sedang membuat bubu. Bubu adalah anyaman bambu yang dibuat sedemikian rupa untuk memerangkap ikan.

Ukuran bubu 1,5 x 0,5 meter. Ditenggelamkan di laut, sehari kemudian baru dicek apakah ada ikan yang terperangkap atau tidak.

Lebih lanjut Ketut Desa menceritakan di usia yang sudah lanjut dirinya sudah tidak mampu lagi memasang bubu lagi di laut.

“Karena sudah tua saya tidak bisa memasang bubu lagi. Karena saat memasang bubu kita harus menyelam,” tambahnya. Kini dia membuat bubu untuk anaknya yang melanjutkan tradisi memasang bubu.

Contoh kedua adalah Made Tambun di Desa Majuh Batumulapan. Ia medapat ikan dengan ngeter. Cara ini digunakan untuk mendapatkan ikan segar yang kemudian dijual di rumah makannya di warung Batan Bekul.

Sate gurita dan ikan yang dijadikan menu utama warung tepi pantai ini adalah hasil dari ngeter yaitu berburu ikan dan gurita sambil menyelam. Hampir 70 persen lauk pauk ikan dan gurita di warungnya dia dapatkan dari ngeter. Sisanya baru beli itupun kalau sedang ramai dan stoknya habis.

Tambun bercerita bahwa cara ngeter itu justru dia pelajari dari bule. Ketika menyelam, dia harus menahan napas sampai 2,5 menit. Untuk itu, dia belajar cara menahan napas. “Saya belajar yoga dari bule sehingga bisa menahan napas saat menyelam sampai 2,5 menit,” katanya.

Saat ngeter, Tambun menyelam di sisi timur Pulau Nusa Penida. ”Kalau saya menyelam dari Suana ke arah barat munculnya di Batu Majuh, sekitar empat kilometer saya menyelam. Saya menembak ikan ataupun gurita secukupnya kira-kira 20 kg”, ujarnya.

Cara penangkapan ikan pemilik seperti Tambun ini termasuk ramah lingkungan karena mengambil seperlunya. Laut dianggap kolam ikannya sendiri sehingga muncul rasa memiliki terhadap laut dan menjaganya dengan bagus.

Menangkap ikan di Nusa Penida secara ramah lingkungan. Foto Wayan Sukadana.

Menangkap ikan di Nusa Penida secara ramah lingkungan. Foto Wayan Sukadana.

Contoh ketiga adalah cara ngecesin, memancing secara tradisional di Nusa Penida.

Masyarakat Nusa Penida khususnya di pesisir hidupnya tergantung dari laut. Baik sebagai petani rumput laut, nelayan ataupun pemandu wisata laut.

Ada tradisi yang terbangun di Nusa Penida memancing dengan menggunakan kayu yang dibuat seperti ikan. Biasanya disebut dengan ces.

Cara menggunakannya, ces ditautkan dengan tali yang telah diikatkan senar. Senar terbuat dari serabut kain warna warni. Tujuannya agar ikan melihatnya seperti makanan.

Gigi ikan bergerigi akan tersangkut pada senar dan ikan bisa ditarik untuk ditangkap. Salah satu nelayan yang masih menggunakan metode ini adalah I Wayan Putra. Pada Minggu kemarin, dengan cesannya ia menangkap 3 ekor ikan dengan ukuran sedang.

“Tadi ada 3 ekor ikan yang didapat dengan cara ces. Musim-musim ini lumayan hasil tangkapan ikannya. Karena ikan muncul ke permukaan mencari makan yang terbawa air hujan,”, cerita I Wayan Putra.

Dengan metode dan alat sederhana, nelayan di Nusa Penida seperti Desa, Tambun, dan Putra bisa memenuhi kebutuhan ikan sehari-hari tanpa harus mengambil secara berlebihan. [b]

The post Perikanan Berkelanjutan ala Nelayan Nusa Penida appeared first on BaleBengong.

5 Langkah Sederhana Memulai Pola Hidup Sehat

Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk memulai pola hidup yang sehat. Beberapa diantaranya adalah dengan mengonsumsi makanan yang sehat bergizi seimbang dan olahraga secara rutin. Namun yang terpenting adalah apa yang kamu lakukan tersebut bisa menjadi suatu kebanggan

Ciput Daleman Jilbab Wanita Yang sangat Nyaman Digunakan

fashion hijab terkini

Ciputsalah satu komponen untuk hijab seorang wanita muslimah yaitu jilbab. Jilbab ini memiliki penanan yang sangat penting tentu berfungsi untuk menutupi aurat pada bagian kepala seorang wanita. Sehingga banyak sekali bisa kita temukan untuk muslimah yang menggunakan namanya jilbab ini karena mereka merupakan seorang wanita yang tunduk dan patuh terhadap ketentuan syar’i.

Nah untuk Anda seorang muslimah yang biasanya menggunakan jilbab tersebut pastinya juga menggunakan daleman yang fungsinya ini berguna untuk menjadikan jilbab yang digunakan bisa terlihat lebuih rapi dan juga lebih terlihat tertata dengan baik jika menggunakan daleman jilbab tersebut.

Daleman jilbab ini bisa kita temukan di toko-toko busana entah itu di toko online maupun toko offline akan tetapi saat ini untuk Anda yang hidup di era modern ini biasanya akan lebih memilih untuk menggunakan media online sebagai tempat untuk tujuan belanja Anda. Karena dengan melalui media online akan sangat simple untuk kita lakukan dan sangatlah memudahkan bagi kita.

Kemudian juga dari segi efektifitas terhadap waktu yang kita miliki dengan menggunakan media online ini akan sedikit waktu kita yang kita habiskan untuk berbelanja pada media online tersebut dari pada kita berbelanja melalui media offline yang memang cenderung kurang efektif apalagi untuk kita yang memiliki pekerjaan yang banyak, tentu untuk melakukan shoping ini membutuhkan banyak waktu.

Jika Anda ingin berbelanja ini teutama untuk muslimah berbelanja mengenai busana muslimah maka Anda bisa membelinya melewati toko online yaitu hijup.com yang memberikan dengan berbagai macam aksesoris hijab serta busna wanita yang lainnya. Disana jika Anda ingin membeli daleman jilbab maka Anda bisa membeli brand yang bernama Ciput.

Yang pasti untuk ciput ini mempunyai keunggulan dar segi desain yang dimiliki kemudian juga dengan kenyamanan saat digunakan akan lebih dominan dari pada brand yang lainnya, kemudian juga dari segi harganya sangatah terjangkau. Demikian informasi mengenai Ciput sebagai daleman jilbab semoga bermanfaat untuk Anda semuanya, terimakasih.

 

Pendampingan Peserta JKN oleh BPJS Watch

Diskusi Sloka Institute bersama BPJS Watch ttg JKN. Foto Luh De Suriyani.

Diskusi Sloka Institute bersama BPJS Watch tentang JKN. Foto Luh De Suriyani.

Informasi adalah kunci dalam layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Senada hal itu, Kordinator Advokasi lembaga pengawas Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS), BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan bahwa banyak peserta JKN belum mengetahui haknya.

Timboel menyampaikan hal tersebut dalam diskusi bersama jurnalis yang diadakan Sloka Institute dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Denpasar Rabu pekan lalu di Denpasar.

Menurut Timboel, karena kurangnya keterbukaan informasi tersebut, peserta JKN seringkali mengalami kesulitan ketika akan menggunakan tanda kepesertaannya.

Timboel Mengawali perbincangan sore itu dengan memperkenalkan BPJS Watch, lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dibentuk untuk mengawal pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Hanya saja sebagian besar kasus yang mereka dampingi lebih banyak mengenai BPJS Kesehatan, terutama di rumah sakit.

“Sejak tahun 2014 hingga sekarang sudah ada 150-an kasus yang sudah kami tangani,” kata Timboel.

Cikal bakal BPJS Watch ini mula-mula dari gerakan buruh, yang mengawal kehadiran UU no 24 tahun 2011. “Setelah ada KJS (Komite Jaminan Sosial) kami membentuk BPJS Watch,” katanya. Fungsi BPJS watch ini menurut Timboel untuk memonitor dan mengadvokasi BPJS, baik dari segi regulasi maupun implementasi di lapangan.

Kasus yang dialami peserta JKN menurut cerita Timboel misalnya, pasien disuruh beli obat diluar paket INA CBG’s,  kamar dikatakan penuh sehingga harus naik kelas VIP dan sharing biaya. Ada tiga penyebab kasus tersebut menurut Timboel yaitu karena pasien tidak tahu, rumah sakit curang, dan ketidakhadiran BPJS Kesehatan di rumah sakit.

Timboel juga menekankan bahwa pasien sebaiknya berkomunikasi dengan BPJS Center terkait proses-proses menggunakan layanan ini rumah sakit.

Alur Layanan JKN

Contoh kasus yang pernah didampingi BPJS Watch seperti kasus di salah satu rumah sakit  di Jakarta Timur. Rumah Sakit ini merupakan provider BPJS kesehatan. Rumah sakit meminta pasien membayar Rp 9 juta. Setelah didampingi memperjelas permasalahan dan dibantu penyelesaiannya oleh BPJS Kesehatan akhirnya pasien BPJS Kesehatan tersebut mendapatkan perawatan serta biaya yang sesuai dengan haknya.

“Tetapi ada perjanjian rumah sakit ini hanya menampung selama ICU RS Polri penuh,” kata Timboel.

Selain melakukan advokasi kepada peserta JKN di rumah sakit, BPJS Watch juga melakukan sosialisasi. Mereka juga membuat buku panduan tanya jawab terhadap praktik di lapangan, misalnya perihal mengurus surat eligibilitas peserta (SEP). Menurut Timboel pasien seringkali lupa mengurus SEP ini, apabila selama 3 x 24 jam tidak mengurus ini maka pasien dianggap sebagai pasien umum.

BPJS Watch juga mendorong supaya rumah sakit fair dengan pengguna JKN. “Jangan sampai bekerja sama tetapi curang,” katanya. Menurutnya upaya mendorong rumah sakit agar mau bekerjasama menjadi provider BPJS juga penting. Ini terkait dengan penyediaan ruang-ruang yang sedikit jumlah ketersediaanya seperti ruang PICU, NICU atau ruang isolasi.

Untuk pemegang regulasi, BPJS Watch mendorong agar rumah sakit menyediakan informasi ketersediaan ruang perawatan kepada publik. “Sekarang yang sudah ada yaitu di RS Koja, Jakarta, pasien bisa melihat kamar kelas III, II, I ketersediaanya berapa melalui web,” katanya.

Dalam upaya pendampingan peserta JKN, BPJS Watch melibatkan BPJS Kesehatan. “Kan bargaining antara mereka itu equal, kalau rumah sakit sama pasien gak equal,” katanya merujuk posisi antara provider, pasien dan penyelenggara layanan JKN. Melalui proses yang demikian harapannya kasus terkait JKN lebih mudah terselesaikan.

“JKN merupakan terobosan bagi rakyat untuk memiliki hak yang sama dalam kesehatan,” kata Timboel. Oleh karena itu harapan terhadap layanan ini tidak hanya sekadar berjalan, tetapi layanannya terus ditingkatkan. Di akhir pemaparannya Timboel berharap kegotongroyongan dalam JKN bisa diberlakukan disemua daerah melalui penggabungan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke dalam JKN. [b]

The post Pendampingan Peserta JKN oleh BPJS Watch appeared first on BaleBengong.